1. asp pendahuluan

Upload: mandala-ulul

Post on 20-Feb-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    1/21

    PENDAHULUANPENDAHULUAN

    AuditAudit SektorSektor PublikPublik

    (ASP)(ASP)

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    2/21

    MateriMateri

    PengertianPengertian AuditAudit SektorSektor PublikPublik

    PerbedaanPerbedaan AuditAudit SektorSektor PublikPublik dengandenganKomersialKomersial

    LatarLatar BelakangBelakang ReformasiReformasi ManajemenManajemenKeuanganKeuangan PemerintahPemerintah

    JenisJenis PemeriksaanPemeriksaan

    PengawasanPengawasan oleholeh APIPAPIP

    GambaranGambaran UmumUmum KuliahKuliah ASPASP

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    3/21

    PengertianPengertian AuditAudit

    SuatuSuatu prosesproses pengumpulanpengumpulan dandanpengevaluasianpengevaluasian bahanbahan buktibukti daridariinformasiinformasi yangyang dilakukandilakukan oleholeh orangorang

    yangyang kompetenkompeten dandan independenindependen,,untukuntuk menentukanmenentukan dandan melaporkanmelaporkantingkattingkat kesesuaiankesesuaian antaraantara informasiinformasi

    tersebuttersebut dengandengan kriteriakriteria yangyang telahtelah

    ditetapkanditetapkan..

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    4/21

    SektorSektor PublikPublik(Broadbent(Broadbent dandan Guthrie)Guthrie)

    DitinjauDitinjau daridari karakteristikkarakteristik aktivitasaktivitas::

    AktivitasAktivitas--aktivitasaktivitas yangyang didanaididanai oleholeh pemerintahpemerintah daridari hasilhasilpungutanpungutan pajakpajak ((termasuktermasuk hutanghutang yangyang kemudiankemudian dilunasidilunasidengandengan menggunakanmenggunakan pajakpajak))

    AktivitasAktivitas--aktivitasaktivitas penyediaanpenyediaan layananlayanan yangyang bersifatbersifat

    monopolistikmonopolistik yangyang dipandangdipandang sebagaisebagai bagianbagian daridariinfrastrukturinfrastruktur masyarakatmasyarakat yangyang pendanaannyapendanaannya sebagiansebagiandisediakandisediakan oleholeh pemerintahpemerintah

    DitinjauDitinjau daridari sisisisi kepemilikankepemilikan

    SegalaSegala sesuatusesuatu yangyang dimilikidimiliki masyarakatmasyarakat secarasecara umumumum,,

    bukannyabukannya pemegangpemegang sahamsaham,, termasuktermasuk perusahaanperusahaan--perusahaanperusahaan yangyang dimilikidimiliki oleholeh pemerintahpemerintah

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    5/21

    KarakteristikKarakteristik SektorSektor PublikPublik((HandjariHandjari))

    SektorSektor yangyang mengelolamengelola kekayaankekayaan//rumahrumah tanggatangga negaranegara yangyangsangatsangat besarbesar ((makromakro)) dibandingkandibandingkan dengandengan entitasentitas sektorsektorperusahaanperusahaan ((mikromikro))

    PencatatanPencatatan atauatau akuntansinyaakuntansinya tidaktidak memperhitungkanmemperhitungkan atauataumenghitungmenghitung labalaba atauatau rugirugi tetapitetapi defisitdefisit atauatau surplussurplus sejalansejalan

    dengandengan penekananpenekanan padapada pendapatanpendapatan dandan belanjabelanja PemilikPemilik kekayaankekayaan adalahadalah masyarakatmasyarakat atauatau orangorang banyakbanyak

    ((publikpublik)) sehinggasehingga pemerintahpemerintah sebagaisebagai pengelolanyapengelolanyasebenarnyasebenarnya diawasidiawasi oleholeh masyarakatmasyarakat atauatau orangorang banyakbanyakmelaluimelalui perwakilannyaperwakilannya didi legislatiflegislatif

    PengelolanyaPengelolanya wajibwajib menyusunmenyusun pertanggungjawabanpertanggungjawaban secarasecara

    transparantransparan kepadakepada publikpublik

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    6/21

    Ruang Lingkup Keuangan Negara

    UU NO 17 TAHUN 2003 UU NO 31 TAHUN 1999

    JO.UU NO 20 TAHUN 2001

    1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

    2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas

    layanan umum pemerintahan negara dan membayartagihan pihak ketiga;

    3. Penerimaan Negara;4. Pengeluaran Negara;

    5. Penerimaan Daerah;6. Pengeluaran Daerah;7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri

    atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

    dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

    perusahaan negara/perusahaan daerah;8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah

    dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahandan/atau kepentingan umum;

    9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh denganmenggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

    Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,

    yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

    2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan

    pertanggungjawaban Badan Usaha Milik

    Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,badan hukum, dan perusahaan yangmenyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak

    ketiga berdasarkan perjanjian denganNegara.

    1. dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun di

    daerah;

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    7/21

    AuditAudit SektorSektor PublikPublik vsvs SwastaSwasta

    Sektor Publik Sektor Swasta

    Obyek

    Auditor

    Standar

    Jenis audit

    Pengguna

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    8/21

    SejarahSejarah//PerkembanganPerkembangan

    KemerdekaanKemerdekaan UUD 1945UUD 1945

    RepublikRepublik IndonesiaIndonesia SerikatSerikat 19491949

    UndangUndang--undangundang DasarDasar SerikatSerikat 19501950

    DekritDekrit PresidenPresiden 55 JuliJuli 19591959

    UUD 1945UUD 1945

    UUD 1945UUD 1945 AmandemenAmandemen

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    9/21

    REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

    PAKET PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG

    KEUANGAN NEGARA

    UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003

    UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004

    UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    10/21

    Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang

    Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara harusdikelola secara tertib, taat pada peraturan

    perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

    Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhankegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi

    perencanaan, penguasaan, penggunaan,

    pengawasan, dan pertanggungjawaban

    PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    11/21

    PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

    Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka:

    1. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segi manfaat/hasil (outcome)atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang

    APBN/Peraturan Daerah tentang APBD.

    2. Pimpinan unit organisasi kementrian negara/lembaga bertanggung jawab dari

    segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output) atas pelaksanaankegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN, demikian pulaKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaankegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

    Terdapat sanksi yang berlaku bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota, serta Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangankebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang

    APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebutdimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai

    jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentangAPBD yang bersangkutan.

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    12/21

    PemeriksaanPemeriksaan

    UUD 1945UUD 1945 Pasal 23 Ayat (5)Pasal 23 Ayat (5):: PemeriksaanPemeriksaanatas pengelolaan dan tanggung jawabatas pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara dilaksanakan oleh Badankeuangan negara dilaksanakan oleh BadanPemeriksa Keuangan yang bebas danPemeriksa Keuangan yang bebas dan

    mandirimandiri

    UU no 17/2003UU no 17/2003 pasalpasal 33:33: PemeriksaanPemeriksaanpengelolaanpengelolaan dandan pertanggungjawabanpertanggungjawabankeuangankeuangan negaranegara diaturdiatur dalamdalam undangundang--

    undangundang tersendiritersendiri

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    13/21

    PemeriksaanPemeriksaan

    UU no 15/2004UU no 15/2004 tentangtentang PemeriksaanPemeriksaan PengelolaanPengelolaandandan TanggungTanggung JawabJawab KeuanganKeuangan NegaraNegara

    PasalPasal 22 ayatayat 2: BPK2: BPK melaksanakanmelaksanakan pemeriksaanpemeriksaan atasataspengelolaanpengelolaan dandan tanggungtanggung jawabjawab keuangankeuangan negaranegara

    UU no 15/2006UU no 15/2006 tentangtentang BadanBadan PemeriksaPemeriksa KeuanganKeuangan(BPK)(BPK)

    PasalPasal 66 ayatayat 1: BPK1: BPK bertugasbertugas memeriksamemeriksa pengelolaanpengelolaan dandantanggungtanggung jawabjawab keuangankeuangan negaranegara yangyang dilakukandilakukan oleholehPemerintahPemerintah PusatPusat,, PemerintahPemerintah Daerah,Daerah, LembagaLembaga NegaraNegaralainnyalainnya, bank Indonesia,, bank Indonesia, BadanBadan UsahaUsaha MilikMilik Negara,Negara, BadanBadan

    LayananLayanan UmumUmum,, BadanBadan UsahaUsaha MilikMilik Daerah,Daerah, dandan lembagalembagaatauatau badanbadan lain yanglain yang mengelolamengelola keuangankeuangan negaranegara

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    14/21

    DEFINISI-DEFINISI

    Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasiyang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan

    standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab

    keuangan negara

    Pemeriksaan keuangan negara adalah meliputi pemeriksaan ataspengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab

    keuangan negara

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    15/21

    DEFINISI-DEFINISI

    Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabatpengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan

    kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengawasan,dan pertanggungjawaban

    Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah

    untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan

    transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    16/21

    RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

    BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

    Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan

    [pemerintah pusat dan pemerintah daerah]. Pemeriksaan keuangan ini

    dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentangtingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

    pemerintah.

    Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangannegara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi sertapemeriksaan aspek aktivitas.

    Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang

    dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan danpemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputiantara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan,

    pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalianintern pemerintah.

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    17/21

    Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada suatu standar

    pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK denganmempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara

    internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK

    perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah sertadengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. Saat ini

    standar pemeriksaan dimaksud sedang dalam prosespenyusunan (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN),

    dan selama SPKN tersebut belum secara resmi diberlakukan

    maka dalam melakukan pemeriksaan digunakan Standar AuditPemerintahan (SAP) tahun 1995 sebagai standar audit

    keuangan negara.

    STANDAR PEMERIKSAAN

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    18/21

    PengawasanPengawasan oleholeh APIPAPIP

    PP no 60/2008PP no 60/2008 tentangtentang SistemSistemPengendalianPengendalian InternIntern PemerintahPemerintah

    PasalPasal 4747 ayatayat 2:2: UntukUntuk memperkuatmemperkuat

    dandan menunjangmenunjang efektivitasefektivitas SistemSistemPengendalianPengendalian InternIntern dilakukandilakukan

    pengawasanpengawasan internintern atasataspenyelenggaraanpenyelenggaraan tugastugas dandan fungsifungsi

    instansiinstansi pemerintahpemerintah termasuktermasukakuntabilitasakuntabilitas keuangankeuangan negaranegara

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    19/21

    PengawasanPengawasan oleholeh APIPAPIP

    PasalPasal 4848 ayatayat 1:1: PengawasanPengawasan interninterntersebuttersebut dilakukandilakukan oleholeh aparataparatpengawasanpengawasan internintern pemerintahpemerintah (APIP)(APIP)

    PasalPasal 4848 ayatayat 2: APIP2: APIP melakukanmelakukanpengawasanpengawasan internintern melaluimelalui audit,audit,

    reviureviu,, evaluasievaluasi,, pemantauanpemantauan dandankegiatankegiatan pengawasanpengawasan lainnyalainnya..

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    20/21

    LingkupLingkup PembahasanPembahasan ASPASP

    PendahuluanPendahuluan

    OrganisasiOrganisasi PemeriksaPemeriksa [BPK],[BPK], PemeriksaPemeriksa,, KodeKode EtikEtikdandan StandarStandar PemeriksaanPemeriksaan

    JenisJenis PemeriksaanPemeriksaan dandan StandarStandar UmumUmum

    PemeriksaanPemeriksaan KeuanganKeuangan PemeriksaanPemeriksaan KinerjaKinerja

    PengawasanPengawasan oleholeh APIPAPIP

  • 7/24/2019 1. ASP Pendahuluan

    21/21

    SELESAISELESAI