12. hal yg perlu diperhatikan pem. uu

7/23/2019 12. Hal Yg Perlu Diperhatikan Pem. Uu

1/13

-12- 1

1) Bahasa yang Digunakan

2) Keseragaman Istilah (Terminologi)3) Kalimat Jangan Terlalu Panjang

4) Hinari Perkataan yang Tiak Perlu

!) Hinari Penggunaan "eser#es (Penge$ualian)

%) Penggunaan Istilah &sing') Pergunakan jaan "esmi

) *enunjuk ke+aa Pasal ,ain

-) .ara *enye/ut 0nang0nang

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

DALAM MEMBUAT PERUNDANG-UNDANGAN


2/13

-12--12- 22

Bahasa yang dipergunakan dalam perundang-Bahasa yang dipergunakan dalam perundang-

undangan adalah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesiaundangan adalah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia(p. 36 UUD 19!". Bahasa yang digunakan sebaiknya(p. 36 UUD 19!". Bahasa yang digunakan sebaiknya

adalah#adalah#

- $ederhana- $ederhana

- %elas- %elas

- $ingkat- $ingkat

- &idak mengundang arti kembar- &idak mengundang arti kembar

- &idak melantur- &idak melantur

- 'udah dimengerti.- 'udah dimengerti.

Untuk itu, pembuat peraturan perundang-Untuk itu, pembuat peraturan perundang-undangan harus mengikuti perkembangan bahasa,undangan harus mengikuti perkembangan bahasa,

sehingga dapat menguasai istilah-istilah yang berlakusehingga dapat menguasai istilah-istilah yang berlaku

dan dianggap tepat dalam bidang yang bersangkutan.dan dianggap tepat dalam bidang yang bersangkutan.

1. BAHASA YANG DIGUNAKAN1. BAHASA YANG DIGUNAKAN


3/13

3-12-

2. Keseragaman Istilah2. Keseragaman Istilah

(Terminologi)(Terminologi)

Dalam membuat peraturan perundang-undanagn hendaknyaDalam membuat peraturan perundang-undanagn hendaknyamenggunakan istilahmenggunakan istilah (terminologi)(terminologi)yang sama, mulai dari peraturanyang sama, mulai dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi sampai kepada peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi sampai kepada peraturan

pelaksanaannya sebagai suata kesatuan supaya tidak menimbulkanpelaksanaannya sebagai suata kesatuan supaya tidak menimbulkan

salah pengertian.salah pengertian.

Penggunaan istilahPenggunaan istilah (terminologi)(terminologi) yang sama memang adayang sama memang ada

kesan bahwa bahasa itu tidak berkembang atau pembuat peraturankesan bahwa bahasa itu tidak berkembang atau pembuat peraturan

perundang-undangan miskin dengan istilah bahkan bisaperundang-undangan miskin dengan istilah bahkan bisa

menimbulkan kejenuhan pemakai, dll.menimbulkan kejenuhan pemakai, dll.

Dengan alasan tersebut, penggunaan istilah lainDengan alasan tersebut, penggunaan istilah lain

dimungkinkan asalkan tidak menimbulkan kesalahpahaman, apalagidimungkinkan asalkan tidak menimbulkan kesalahpahaman, apalagi

jika penggunaan istilah lain membuat UU itu lebih hidup, enakjika penggunaan istilah lain membuat UU itu lebih hidup, enak

dibaca dan dimengertidibaca dan dimengerti


4/13

-12--12- 44

Hindari penggunaan kai!a" #ang "erau pan$angHindari penggunaan kai!a" #ang "erau pan$ang

%upa#a pe!akai pera"uran perundang-undangan &ukup%upa#a pe!akai pera"uran perundang-undangan &ukup

!e!'a&a %ekai %a$a 'i%a di!enger"i.!e!'a&a %ekai %a$a 'i%a di!enger"i.

(ika kai!a"n#a "erau pan$ang) %e'aikn#a di%u%un(ika kai!a"n#a "erau pan$ang) %e'aikn#a di%u%un

ke!'ai daa! 'e'erapa kai!a" a"au 'again kai!a")ke!'ai daa! 'e'erapa kai!a" a"au 'again kai!a")

%e*ingga !uda* di!enger"i +e* pe!akai pera"uran%e*ingga !uda* di!enger"i +e* pe!akai pera"uranperundang-undanganperundang-undangan

3. Kalimat Jangan Terlalu

Panjang


5/13

12 !

4. Hindari Perkataan Yang4. Hindari Perkataan YangTidak PerluTidak PerluHidarai pemakaiaan perkataan yangHidarai pemakaiaan perkataan yang

tidak perlu supaya tidak menimbulkantidak perlu supaya tidak menimbulkanketidakpastian baik bagi masyarakatketidakpastian baik bagi masyarakat

maupun bagai pemerintahmaupun bagai pemerintah

Pemakai peraturan perundang!Pemakai peraturan perundang!

undangan dapat dihindarkan dariundangan dapat dihindarkan dari

ketidakpastian apabila para pembuatketidakpastian apabila para pembuat

peraturan perundang!undangan tidakperaturan perundang!undangan tidak

menggunakan perkataan yang tidak perlumenggunakan perkataan yang tidak perlu


6/13

-12- 6

". Jangan Terlalu #anyak $enggunakan%eser&es dan Penge'ualian

Sering sekali kita menjumpai istilah - istilah dalam peraturan

perundang-undangan seperti " Dengan tidak mengurangi"dengan pengertian bahwa dan

dengan pengecualian atau kecuali

Istilah - Istilah tersebut kadang - kadang diperlukan tetapi bila

mungkin dihindari penggunannya karena akan membingungkan pemakainya.

Terutama istilah Pengecualian kalau terlalu banyak hal yang

dikecualikan maka sulit bagai pemakai peraturan perundang-undanagan

untuk menentukan yang mana dikecualikan.Kalau terpaksa harus menggunakan Reer!e usahakan agar

dalam reservesitu dicantumkan dengan jelas hal - hal yang dikecualikan itu.


7/13

-12--12- 77

. Penggunaan Istilah. Penggunaan Istilah

alam #ahasa *singalam #ahasa *singPenggunaan i%"ia* a%ing di!ungkinkan apa'iaPenggunaan i%"ia* a%ing di!ungkinkan apa'iai%"ia* "er%e'u" 'eu! ada penggan"in#a daa! 'a*a%ai%"ia* "er%e'u" 'eu! ada penggan"in#a daa! 'a*a%aInd+ne%ia) !i%an#a daa! 'idang "e*nik) *uku!)Ind+ne%ia) !i%an#a daa! 'idang "e*nik) *uku!)

'angunan) !e%in) ki!ia dan ain-ain. Sea!a i%"ia*'angunan) !e%in) ki!ia dan ain-ain. Sea!a i%"ia*

a%ing i"u) %uda* di"e"apkan daa! 'a*a%a Ind+ne%iaa%ing i"u) %uda* di"e"apkan daa! 'a*a%a Ind+ne%ia

!aka i%"ia* - i%"ia* #ang *aru% dipergunakan daa!!aka i%"ia* - i%"ia* #ang *aru% dipergunakan daa!pera"uran perundang - undangan adaa* i%"ia* daa!pera"uran perundang - undangan adaa* i%"ia* daa!

'a*a%a Ind+ne%ia.'a*a%a Ind+ne%ia.

Contoh :Contoh :

- Aanhangmotor- Aanhangmotor !otor tempel !otor tempel

- Cla"on- Cla"on #lakson #lakson

- Conducteur- Conducteur #ondektur #ondektur


8/13

-12--12- 88

+. Penggunaan ,jaan+. Penggunaan ,jaan

%esmi%esmiPera"uran perundang - undangan *aru% !enggunakanPera"uran perundang - undangan *aru% !enggunakan

E$aan Re%!i Se$ak Ta*un 1, E$aan #ang 'eraku di Ind+ne%iaE$aan Re%!i Se$ak Ta*un 1, E$aan #ang 'eraku di Ind+ne%iaadaa* E$aan Yang Di%e!purnakan /EYD0.adaa* E$aan Yang Di%e!purnakan /EYD0.

Pen#e!purnaan EYD) diakukan un"uk Pen#e!purnaan EYD) diakukan un"uk

1.1. Men#e%uaikan e$aan Ba*a%a Ind+ne%ia denganMen#e%uaikan e$aan Ba*a%a Ind+ne%ia dengan

perke!'angan Ba*a%a Ind+ne%iaperke!'angan Ba*a%a Ind+ne%ia

.. Me!'ina ke"er"i'an daa! penui%an *uru2 dan "andaMe!'ina ke"er"i'an daa! penui%an *uru2 dan "anda

'a&a'a&a

3.3. Me!uai u%a*a pe!'akuan Ba*a%a Ind+ne%ia %e&araMe!uai u%a*a pe!'akuan Ba*a%a Ind+ne%ia %e&ara

!en#euru*!en#euru*

4.4. Mend+r+ng perke!'angan Ba*a%a Ind+ne%iaMend+r+ng perke!'angan Ba*a%a Ind+ne%ia..(adi %e"ea* 'erakun#a EYD ini) !aka %e!ua pera"uranperundang - undangan #ang !enggunakan e$aan a!a *aru%

!en#e%uaikan diri dengan EYD "er%e'u".


9/13

-12--12- 99

-. $enunjuk Kepada-. $enunjuk Kepada

Pasal ! Pasal ainPasal ! Pasal ainPenunjukan pasal lain dimaksudkan untuk menghindariPenunjukan pasal lain dimaksudkan untuk menghindari

pengulangan penulisan isi pasal lain yang ditunjuk.pengulangan penulisan isi pasal lain yang ditunjuk.

Penunjukan pasal lain memang dapat berguna tetapiPenunjukan pasal lain memang dapat berguna tetapi

dapat juga menimbulkan kesulitan bagi pemakai UU, apalagidapat juga menimbulkan kesulitan bagi pemakai UU, apalagi

pasal yang ditunjuk itu ternyata menunjuk pula kepada pasalpasal yang ditunjuk itu ternyata menunjuk pula kepada pasal

lain.lain.

Untuk itu, usahakan sejauh mungkin, masing-masingUntuk itu, usahakan sejauh mungkin, masing-masing

pasal itu merupakan suatau kebulatan dan kesatuan, tanpapasal itu merupakan suatau kebulatan dan kesatuan, tanpamenunjuk pasal lain. Kalau penunjukan pasal itu tidak dapatmenunjuk pasal lain. Kalau penunjukan pasal itu tidak dapat

dihindari, maka usahakan pasal yang ditunjuk itu tidakdihindari, maka usahakan pasal yang ditunjuk itu tidak

menunjuk pasal lain.menunjuk pasal lain.


10/13

-12- 10

/. 0ara $enyebut 1ndang !

1ndang$ika membuat UU harus menyebut UU tertentu, makapenyebutan itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut

%. $ika Undang - Undang itu tidak mempunyai nama singkat,

tetapi pembuat Undang - undang menganggap perlu untuk

menyebut juga masalah yang diatur dalam Undang - Undang

itu, maka penyebutannya adalah:

& Undang-Undang 'o. (.. )ahun (.. )entang ((*keterangan tentang masalahnya seyogyanya ditulis menurut

judul Undang-Undang yang dimaksudkan+ (.. *' (..*tahun+

(.. 'r. (.. *nomor '+ (.. +&


11/13

-12--12- 1111

%%.%%. $ika Undang-undang itu mempunyai nama$ika Undang-undang itu mempunyai nama

singkat, maka dalam meyebut Undang-singkat, maka dalam meyebut Undang-

undang itu cukup nama singkatnya sajaundang itu cukup nama singkatnya saja

yang ditulis diantara tanda kutip, misalnya :yang ditulis diantara tanda kutip, misalnya :

& Undang-Undang Perimbangan #euangan& Undang-Undang Perimbangan #euangan/0&/0&

& Undang - undang pajak 1adio && Undang - undang pajak 1adio &

Dalam hal yang demikian tahun dan nomorDalam hal yang demikian tahun dan nomor

Undang-undang demikian pula tahun danUndang-undang demikian pula tahun dan

nomor embaran 'egara tidak perlunomor embaran 'egara tidak perlu

disebut.disebut.


12/13

-12- 12

III. (ika Undang-undang i"u "idak !e!pun#ai na!a

%ingka" "e"api pe!'ua" Undang- undang "idak

!enganggap peru un"uk !en#e'u" $uga !a%aa*

#ang dia"ur daa! Undang-undang i"u) !aka

daa! !en#e'u" Undang-Undang i"u dapa"

dipakai &ara #ang 'eriku"

5 Undang-undang N+. 6.. Ta*un 6../LN 6.. - 6.. 0

5

5 Undang-undang N+. 6.. Ta*un 6../LN 6.. N+.6.05


13/13

-12- 13

%2. 3leh karena di %ndonesia sudah menjadi kebiasaan,

bahwa tahun lembaran negara itu sama dengan tahun dari

nomor Undang-undang, maka tahun dari pada lembarannegara itu sesungguhnya juga tidak perlu disebut, dan

cukup menyebut nomor dari embaran 'egara yang

bersangkutan saja, misalnya sebagai berikut :

& Undang-undang 'o. (.. )ahun ((*' 'o. (..+ &

)etapi jika tahun dari no Undang - undang ternyata tidak

sama dengan tahun embaran 'egara, maka tahun dari

embaran 'egara itu harus disebut.

12. hal yg perlu diperhatikan pem. uu

Documents