1944_penerapan kaidah tata bahasa indonesia dalam peraturan perundang-undangan.ppt
TRANSCRIPT
-
PenerapanPenerapan KaidahKaidah BahasaBahasa IndonesiaIndonesiadalamdalam
PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundangan
EbahEbah SuhaebahSuhaebahBadanBadan PengembanganPengembangan dandan PembinaanPembinaan BahasaBahasa
KementerianKementerian PendidikanPendidikan NasionalNasional
www.djpp.depkumham.go.id
-
Dasar HukumDasar Hukum
nn UndangUndang--UndangUndang DasarDasar Negara Negara RepublikRepublikIndonesia Indonesia TahunTahun 19451945
nn UndangUndang--UndangUndang No. 12 No. 12 TahunTahun 20112011
nn UndangUndang--UndangUndang No. 24 No. 24 TahunTahun 20092009
www.djpp.depkumham.go.id
-
Dasar HukumDasar Hukumnn Pasal 36 UUD 1945Pasal 36 UUD 1945
Bahasa Negara ialah Bahasa IndonesiaBahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
nn Pasal 36C UUD 1945Pasal 36C UUD 1945Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undangKebangsaan diatur dengan undang--undang. undang.
www.djpp.depkumham.go.id
-
Bab III UU NoBab III UU Nomormor 1122 Tahun 20Tahun 201111AngkaAngka 242242
BahasaBahasa PeraturanPeraturan PerundangPerundangundanganundangan padapadadasarnyadasarnya tunduktunduk padapada kaidahkaidah tatatata BahasaBahasaIndonesia, Indonesia, baikbaik pembentukanpembentukan katakata, , penyusunanpenyusunankalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Namun bahasa PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundanganmempunyaimempunyai corakcorak tersendiritersendiri yang yang bercirikan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhan hukumhukum baikbaik dalamdalam perumusanperumusanmaupunmaupun caracara penulisanpenulisan..
www.djpp.depkumham.go.id
-
UU No. 24 Tahun 2009UU No. 24 Tahun 2009
PasalPasal 26 26 BahasaBahasa Indonesia Indonesia wajibwajib digunakandigunakan dalamdalamperaturanperaturan perundangperundang--undanganundangan..
PasalPasal 2727BahasaBahasa Indonesia Indonesia wajibwajib digunakandigunakan dalamdalamdokumendokumen resmiresmi negaranegara..
www.djpp.depkumham.go.id
-
UU No. 24 UU No. 24 TahunTahun 20092009PasalPasal 3131(1) (1) BahasaBahasa Indonesia Indonesia wajibwajib digunakandigunakan dalamdalam nota nota
kesepahamankesepahaman atauatau perjanjianperjanjian yang yang melibatkanmelibatkanlembagalembaga negaranegara, , instansiinstansi pemerintahpemerintah RepublikRepublikIndonesia, Indonesia, lembagalembaga swastaswasta Indonesia Indonesia atauatauperseoranganperseorangan wargawarga negaranegara Indonesia.Indonesia.
(2) Nota (2) Nota kesepahamankesepahaman atauatau perjanjianperjanjian sebagaisebagai--manamana dimaksuddimaksud padapada ayatayat (1) yang (1) yang melibatkanmelibatkanpihakpihak asingasing ditulisditulis jugajuga dalamdalam bahasabahasa nasionalnasionalpihakpihak asingasing tersebuttersebut dandan//atauatau bahasabahasa InggrisInggris..
www.djpp.depkumham.go.id
-
1.1. PemakaianPemakaian HurufHuruf KapitalKapital2.2. PenulisanPenulisan KataKata3.3. PemakaianPemakaian TandaTanda BacaBaca4.4. PemilihanPemilihan KataKata5.5. PemakaianPemakaian UngkapanUngkapan PenghubungPenghubung6.6. PerincianPerincian yang yang TidakTidak SejajarSejajar
KasusKasus yang yang SeringSering DitemukanDitemukan
www.djpp.depkumham.go.id
-
PemakaianPemakaian HurufHuruf KapitalKapital
1) 1) PihakPihak yang yang berkepentinganberkepentingan dapatdapatmengajukanmengajukan gugatangugatan pembatalanpembatalan kepadakepadaPengadilanPengadilan NiagaNiaga..
2) 2) PelaksanaanPelaksanaan operasioperasi dandan pemeliharaanpemeliharaansumbersumber dayadaya air air dilakukandilakukan oleholehPemerintahPemerintah, , PemerintahPemerintah DaerahDaerah, , atauataupngelolapngelola sumbersumber dayadaya air air sesuaisesuai dengandengankewenangannyakewenangannya. .
www.djpp.depkumham.go.id
-
SeharusnyaSeharusnya
1a) 1a) PihakPihak yang yang berkepentinganberkepentingan dapatdapatmengajukanmengajukan gugatangugatan pembatalanpembatalan kepadakepadapengadilanpengadilan niaganiaga..
2a) 2a) PelaksanaanPelaksanaan operasioperasi dandan pemeliharaanpemeliharaansumbersumber dayadaya air air dilakukandilakukan oleholehPemerintahPemerintah, , pemerintahpemerintah daerahdaerah, , atauataupngelolapngelola sumbersumber dayadaya air air sesuaisesuai dengandengankewenangannyakewenangannya. .
www.djpp.depkumham.go.id
-
Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital
n Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Penyertaan Modal; dan/atau b. Pemberian Pinjaman.
www.djpp.depkumham.go.id
-
Seharusnya
n Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyertaan modal; dan/atau b. pemberian pinjaman.
www.djpp.depkumham.go.id
-
Kesalahan Penulisan KataPerjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan:a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;c. kemampuan keuangan daerah;d. ketersediaan sumberdaya aparatur;e. pengembangan pola kerja sama antar daerahdan/atau dengan pihak ketiga.
www.djpp.depkumham.go.id
-
SeharusnyaPerjanjian kerja sama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan:a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;c. kemampuan keuangan daerah;d. ketersediaan sumber daya aparatur;e. pengembangan pola kerja sama antardaerahdan/atau dengan pihak ketiga.
www.djpp.depkumham.go.id
-
Kesalahan Pemakaian Tanda Bacann SelainSelain jasajasa asuransasurans sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud padapada
ayatayat (1), (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang lainnya yang berkaitanberkaitan dengandengan akuntansiakuntansi, , keuangankeuangan dandan manajemenmanajemen sesuaisesuai dengandenganketentuanketentuan peraturanperaturan perundangundanganperundangundangan..
nn NamunNamun bahasabahasa PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundanganmempunyaimempunyai corakcorak tersendiritersendiri yang yang bercirikan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhan hukumhukum baikbaik dalamdalam perumusanperumusanmaupunmaupun caracara penulisanpenulisan..
www.djpp.depkumham.go.id
-
Seharusnyann SelainSelain jasajasa asuransasurans sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud padapada
ayatayat (1), (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang lainnya yang berkaitanberkaitan dengandengan akuntansiakuntansi, , keuangankeuangan, , dandan manajemenmanajemen sesuaisesuai dengandenganketentuanketentuan peraturanperaturan perundangundanganperundangundangan..
nn NamunNamun,, bahasabahasa PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundanganmempunyaimempunyai corakcorak tersendiritersendiri yang yang bercirikan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhan hukumhukum, , baikbaik dalamdalam perumusanperumusanmaupunmaupun caracara penulisanpenulisan..
www.djpp.depkumham.go.id
-
nn KAP yang KAP yang berbentukberbentuk usahausaha sebagaimanasebagaimanadimaksuddimaksud dalamdalam PasalPasal 12 12 ayatayat (1) (1) hurufhuruf b, b, hurufhurufc, c, dandan hurufhuruf d, d, hanyahanya dapatdapat didirikandidirikan dandan dikeloladikelolajikajika paling paling sedikitsedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Rekan merupakan AkuntanAkuntan PublikPublik..
nn KetentuanKetentuan PasalPasal 10 10 ayatayat (1) (1) hurufhuruf a a diubahdiubah, , sehinggasehingga keseluruhankeseluruhan PasalPasal 10 10 berbunyiberbunyi sebagaisebagaiberikutberikut::
PemakaianPemakaian TandaTanda KomaKoma
www.djpp.depkumham.go.id
-
nn KAP yang KAP yang berbentukberbentuk usahausaha sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksuddalamdalam PasalPasal 12 12 ayatayat (1) (1) hurufhuruf b, b, hurufhuruf c, c, dandanhurufhuruf d d hanyahanya dapatdapat didirikandidirikan dandan dikeloladikelola jikajikapaling paling sedikitsedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan merupakan AkuntanAkuntan PublikPublik..
nn KetentuanKetentuan PasalPasal 10 10 ayatayat (1) (1) hurufhuruf a a diubahdiubahsehinggasehingga keseluruhankeseluruhan PasalPasal 10 10 berbunyiberbunyi sebagaisebagaiberikutberikut::
SeharusnyaSeharusnya
www.djpp.depkumham.go.id
-
PemilihanPemilihan KataKatann SetiapSetiap orangorang yang yang membangunmembangun tanpatanpa izinizin
dikenakandikenakan sanksisanksi administratifadministratif berupaberupa
nn SetiapSetiap orangorang yang yang membangunmembangun tanpatanpa izinizindikenaidikenai sanksisanksi administratifadministratif berupaberupa
nn SanksiSanksi administratifadministratif berupaberupa . . dikenakandikenakankepadakepada setiapsetiap orangorang yang yang membangunmembangun tanpatanpaizinizin..
www.djpp.depkumham.go.id
-
a. a. Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentukPasal 44 ayat (2) dibentuk sesuaisesuai ketentuan ketentuan peraturan perundangperaturan perundang--undangan danundangan danbertanggung jawab kepada Menteri.bertanggung jawab kepada Menteri.
a1. a1. Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentukPasal 44 ayat (2) dibentuk sesuaisesuai dengandenganketentuan peraturan perundangketentuan peraturan perundang--undangan danundangan danbertanggung jawab kepada Menteri.bertanggung jawab kepada Menteri.
UngkapanUngkapan IdiomatikIdiomatik
www.djpp.depkumham.go.id
-
Ungkapan idiomatikUngkapan idiomatiknn terdiriterdiri atasatasnn bergantungbergantung padapadann sesuaisesuai dengandengannn banggabangga atasatasnn padapada umumnyaumumnyann terbuatterbuat daridarinn baikbaik maupunmaupunnn antaraantara dandan
www.djpp.depkumham.go.id
-
Penulisan KataPenulisan Kata
SalahSalahnn kerjasamakerjasamann sumberdayasumberdayann beritahukanberitahukannn tanggungjawabtanggungjawab
BetulBetulnn kerjakerja samasamann sumbersumber dayadayann beriberi tahukantahukannn memberitahukanmemberitahukannn memberimemberi tahutahunn tanggungtanggung jawabjawab
www.djpp.depkumham.go.id
-
Penulisan kataPenulisan katann TanggungTanggung jawabjawabnn BerBertanggungtanggung jawabjawabnn TanggungTanggung jawabjawabnyanyann PerPertanggungjawatanggungjawabanbannn MemperMempertanggungjawabtanggungjawabkankannn diperdipertanggungjawabtanggungjawabkankan
www.djpp.depkumham.go.id
-
Merubah yang sulit DiubahMerubah yang sulit DiubahSalahSalahnn KamiKami tidaktidak dapatdapat
merubahmerubah keputusankeputusanyang yang diambildiambil atasanatasankamikami..
nn SemuanyaSemuanya sudahsudahkamikami rubahrubah sesuaisesuaidengandengan permintaanpermintaanBapakBapak..
BetulBetulnn KamiKami tidaktidak dapatdapat
mengubahmengubah keputusankeputusanyang yang diambildiambil atasanatasankamikami
nn ApaApa perubahanperubahantersebuttersebut sudahsudahdisepakatidisepakati bersamabersama??
www.djpp.depkumham.go.id
-
Penyerapan kata atau frasa Penyerapan kata atau frasa bahasa asing bahasa asing
nn devaluasi (penurunan nilai uang)devaluasi (penurunan nilai uang)
nn devisa (alat pembayaran luar negeri)devisa (alat pembayaran luar negeri)
nn efektif (berdaya guna)efektif (berdaya guna)
www.djpp.depkumham.go.id
-
Pemakaian Pemakaian dan, atau, dan/ataudan, atau, dan/ataunn OlahragawanOlahragawan meliputimeliputi olahragawanolahragawan amatiramatir dandan
olahragawanolahragawan profesionalprofesional. . nn KebijakanKebijakan strategisstrategis pembinaanpembinaan dandan
pengembanganpengembangan profesiprofesi dandan karierkarier dosendosen padapadasatuansatuan pendidikanpendidikan tinggitinggi yang yang diselenggarakandiselenggarakanoleholeh PemerintahPemerintah atauatau masyarakatmasyarakat ditetapkanditetapkandengandengan peraturanperaturan menterimenteri..
nn UntukUntuk memajukanmemajukan olahragaolahraga prestasiprestasi, , PemerintahPemerintah, , pemerintahpemerintah daerahdaerah, , dandan//atauataumasyarakatmasyarakat dapatdapat mengembangkanmengembangkan . .
www.djpp.depkumham.go.id
-
berhakberhak dan dan berwenangberwenang
nn MasyarakatMasyarakat yang yang dirugikandirugikan akibatakibat berbagaiberbagaimasaahmasaah pengelolaanpengelolaan sumbersumber dayadaya air air berhakberhakmengajukanmengajukan gugatangugatan perwakilanperwakilan keke pengadilanpengadilan..
nn PejabatPejabat penyidikpenyidik pegawaipegawai negerinegeri sipilsipilsebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud padapada ayatayat (1) (1) berwenangberwenang untukuntuk melakukanmelakukan pemeriksaanpemeriksaan atasataskebenarankebenaran laporanlaporan atauatau keteranganketerangan tentangtentangadanyaadanya tindaktindak pidanapidana sumbersumber dayadaya air. air.
www.djpp.depkumham.go.id
-
ContohContoh KasusKasus
nn JikaJika ketentuanketentuan pidanapidana berlakuberlaku bagibagi siapapunsiapapun, , subyeksubyek daridari ketentuanketentuan pidanapidana dirumuskandirumuskandengandengan frasafrasa setiapsetiap orangorang..
nn PenggunaPengguna AnggaranAnggaran dalamdalam menyelenggarakanmenyelenggarakanpembangunanpembangunan dapatdapat pula pula melaksanakanmelaksanakan melaluimelaluiupayaupaya tukartukar menukarmenukar//tukartukar bangunbangun, , kerjasamakerjasamapemanfaatanpemanfaatan, , hibahhibah, , atauatau caracara lainnyalainnya sesuaisesuaiperaturanperaturan perundangperundang--undanganundangan..
www.djpp.depkumham.go.id
-
ContohContoh KasusKasus
nn KetentuanKetentuan penggunaanpenggunaan bahanbahan bangunanbangunanuntukuntuk bangunanbangunan gedunggedung negaranegara tersebuttersebut didiatasatas, , dimungkinkandimungkinkan disesuaikandisesuaikan dengandengankemajuankemajuan teknologiteknologi bahanbahan bangunanbangunan, , khususnyakhususnya disesuaikandisesuaikan dengandengan kemampuankemampuansumberdayasumberdaya setempatsetempat dengandengan tetaptetap harusharusmempertimbangkanmempertimbangkan kekuatankekuatan dandankeawetannyakeawetannya sesuaisesuai dengandengan peruntukanperuntukanyang yang telahtelah ditetapkanditetapkan..
www.djpp.depkumham.go.id
-
ContohContoh KasusKasus
nn BadanBadan PublikPublik yang yang dengandengan sengajasengaja tidaktidakmenyediakanmenyediakan, , tidaktidak memberikanmemberikan, , dandan//atauatau tidaktidakmenerbitkanmenerbitkan InformasiInformasi PublikPublik berupaberupa InformasiInformasiPublikPublik secarasecara berkalaberkala, , InformasiInformasi PublikPublik yang yang wajibwajib diumumkandiumumkan secarasecara sertaserta--mertamerta, , InformasiInformasiPublikPublik yang yang wajibwajib tersediatersedia setiapsetiap saatsaat, , dandan//atauatauInformasiInformasi PublikPublik yang yang harusharus diberikandiberikan atasatas dasardasarpermintaanpermintaan sesuaisesuai dengandengan UndangUndang--UndangUndang iniini, , dandan mengakibatkanmengakibatkan kerugiankerugian bagibagi orangorang lain lain dikenakandikenakan pidanapidana kurungankurungan paling lama 1 (paling lama 1 (satusatu) ) tahuntahun dandan//atauatau pidanapidana dendadenda paling paling banyakbanyakRp5.000.000,00 (lima Rp5.000.000,00 (lima jutajuta rupiah). rupiah).
www.djpp.depkumham.go.id
-
ContohContoh KasusKasus
nn SetiapSetiap OrangOrang yang yang dengandengan sengajasengajamembuatmembuat InformasiInformasi PublikPublik yang yang tidaktidakbenarbenar atauatau menyesatkanmenyesatkan dandanmengakibatkanmengakibatkan kerugiankerugian bagibagi orangorang lain lain dipidanadipidana dengandengan pidanapidana penjarapenjara paling paling lama 1 (lama 1 (satusatu) ) tahuntahun dandan//atauatau dendadendapaling paling banyakbanyak Rp5.000.000,00 (lima Rp5.000.000,00 (lima jutajutarupiah).rupiah).
www.djpp.depkumham.go.id
-
ContohContoh KasusKasus
nn SetiapSetiap pelanggaranpelanggaran yang yang dikenaidikenai sanksisanksipidanapidana dalamdalam UndangUndang--UndangUndang iniini dandan jugajugadiancamdiancam dengandengan sanksisanksi pidanapidana dalamdalamUndangUndang--UndangUndang lain yang lain yang bersifatbersifat khususkhusus, , yang yang berlakuberlaku adalahadalah sanksisanksi pidanapidana daridariUndangUndang--UndangUndang yang yang lebihlebih khususkhusustersebuttersebut..
www.djpp.depkumham.go.id
-
TerimaTerima kasihkasih
EbahEbah suhaebahsuhaebah
www.djpp.depkumham.go.id