3. pemberdayaan masyarakat pada sanimas

7/22/2019 3. Pemberdayaan Masyarakat Pada Sanimas

1/12

Sanitasi Tepat Guna-Pemberdayaan Masyarakat dalam Sanitasi

3-1 Parwoto201111114 Jurusan Teknik Lingkungan STT Sapta Taruna

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA SANIMAS

3.1. PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk melalui musyawarah masyarakat.

dengan bentuk dan susunan pengurus sesuai dengan permufakatan musyawarah, dan ditetapkan

melalui surat keputusan (SK) kelurahan yang diketahui oleh kecamatan setempat. Sebagaimana

PERPRES No. 54 tahun 2010 lampiran 6 tentang Tata Cara Swakelola. Bab D. Pelaksanaan

Swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Sub Bab Perencanaan maka sebelum pekerjaan

dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan, antara lain tentang pembentukan tim swakelola

dengan ketentuan : Tim Swakelola diangkat oleh penangung jawab kelompok masyarakat sesuai

dengan struktur orgasnisasi Swakelola. Tim swakelola masyarakat minimal terdiri dari tim

perencana, tim pelaksana dan tim pengawas serta dapat ditambah dengan panitia/pejabat

pengadaan. Untuk itu pada tahap awal kegiatan KSM wajib membentuk tim swakelola

tersebut.

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bertujuan untuk mengelola dan

mengorganisir kegiatan di dalam kelompok masyarakat sehingga semua kegiatan diharapkan

lebih terorganisir. Selain itu KSM diharapkan bisa berkomunikasi dengan semua stakeholder

yang terlibat dalam program ini.

Secara umum tugas KSM adalah mensosialisasikan, merencanakan, melaksanakan,

mengawasi/memonitor, supervisi, mengelola kegiatan pembangunan, serta mengelola sarana

Sanitasi Berbasis Masyarakat yang telah dibangun nantinya Pada tahap awal kegiatan KSM

membentuk tim swakelola yang terdiri dari : tim perencana, tim pelaksana, tim pengawas dan

panitia/pejabat pengadaan.

Susunan dan Tugas pengurus KSM sebagai berikut :Ketua:

Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan. Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat.

Sekretaris:


2/12



Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;Melaksanakan surat-menyurat;

Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap.Bendahara:

Menerima d a n menyimpan u a n g serta mengeluarkan/membayar sesuai dengan RAByang telah ditetapkan;

Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporanpertanggungjawaban keuangan :

a. Tahap Konstruksi

Laporan keuangan mingguan untuk diumumkan (ditempel dipapanpengumuman/tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat

Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuaiformat yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada Satker Pengembangan

PLP

b. Pasca Konstruksi

Laporan mingguan dan laporan bulanan yang diumumkan (ditempel dipapan

pengumuman/

tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat

Tim Perencana

Berdasarkan PERPRES No. 54 tahun 2010, Tim Perencana mempunyai tugas dan

bertanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi

teknis. Tim perencana terdiri dari seksi perencanaan, seksi konstribusi dan seksi tenaga kerja.

Secara rinci tugas tim perencana adalah:

Mensosialisakan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat; Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai

dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;

Dengan di fasilitasi fasilitator menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap denganpotongan RAB dan menyusun analisa structural, elektrikal, arsitektural sesuai dengan

teknologi sanitasi yang dipilih masyarakat;

Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi dan kurva S;


3/12



Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang dan menyetorkan padabendahara

Melakukan inventarisasi tenaga kerja; Melakukan rekrutmen tenaga kerja; Mengatur tenaga kerja di lapangan; Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan; Pengawasan kepada pekerja dan bekerjasama

Tim Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Presiden No 54, tahun 2010, Tim Pelaksana mempunyai tugas dan

bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat

gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan apekerjaan. Secara rinci tugas tim

pelaksanan adalah:

Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan; Membuat laporan tentang keadaan material; Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi. Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat; Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat; Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan.

Tim Pengawas

Berdasarkan Peraturan Presiden No 54, tahun 2010, Tim Pengawas mempunyai tugas dan

bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik

fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.Secara rinci tugas tim pengawas adalah:.

Bertangung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan; Di fasilitasi oleh TFL bertangung jawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik; Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau

ditindak lanjuti ke PPK.

Panitia/Pejabat Pengadaan

Berdasarkan Peraturan Presiden No 54, tahun 2010,Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat

oleh penanggungjawab kelompok masyarakat (KSM) untuk melakukan pengadaan barang/jasa

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola dan Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan

bukan PNS.


4/12



Bertangung jawab dalam melaksanakan survey dan mengudang supplier dan/ataukontraktor untuk pengadaan material;

b. Melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.Seksi Operasi & Pemeliharaan:

Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi yang telah dibangun; Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknisApabila masyarakat secara teknis tidak mampu melaksanakan konstruksi sendiri, pekerjaan

yang membutuhkan keahlian tertentu/specialist, pengadaan barang tertentu (pabrikan), maka

masyarakat (KSM) dapat menunjuk pihak ketiga melalui cara upah borongan kerja dan

kontraktor specialist (pengadaan) melalui Kerja Sama Operasional (KSO). Syarat pelaksanaan

swakelola (KSO) mengikuti PERPRES 54 tahun 2010 Pasal 27 ayat (4) point (C). Pekerjaan

utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Catatan :

Mekanisme kerja KSM tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART) yang disepakati oleh pengurus KSM dan seluruh calon pengguna/penerima manfaat.

Status pembentukan KSM disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Lurah yang diketahui oleh

Camat setempat.


5/12



3.2. PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI

Sistem sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat dipilih secara tepat oleh masyarakat sesuai

keinginan dan kebutuhan mereka dan kondisi lingkungan setempat berdasarkan asas

keberlanjutan (sustainability). Dengan pendekatan tersebut,masyarakat akan mau menggunakan

fasilitas dan bertanggunjawab untuk operasi dan pemeliharaan sehari-hari. Presentasi, penjelasan

dan diskusi pilihan-pilihan teknologi berdasarkan buku Perencanaan Typical Sanitasi Berbasis

Masyarakat dan beberapa jenis bentuk pengolahan air limbah yang dibuat oleh pabrikan (proses

sertifikasi)dilaksanakan dalam pertemuan masyarakat. Sarana sanitasi terpilih menjadi dasar

untuk menyusun DED dan RAB.

3.3. KETERLIBATAN MASYARAKAT PADA TAHAP PRAKONSTRUKSI

Setelah masyarakat menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun oleh

masyarakat tersebut maka TFL bersama masyarakat menyusun Detail Engineering Design

(Desain Rinci Teknis) yang berupa gambar-gambar perencanaan (shopdrawing) dan Rencana

Anggaran Biaya yaitu biaya-biaya yang akan timbul pada saat pelaksanaan konstruksi bangunan

Sanimas. Dasar penyusunan perencanaan anggaran biaya adalah harga satuan barang yang ada di

lingkungan masyarakat tersebut dengan menggunakan perbandingan harga tiga took yang

terendah dan untuk pembayaran upah menggunakan harga yang berlaku di daerah sekitar

tersebut.

3.4. KETERLIBATAN MASYARAKAT PADA TAHAP KONSTRUKSI

Tahapan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna dengandiidampingi oleh TFL;

Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disah kan Ketua KSM, TFLdan SATKER/PPK PPLP Provinsi;

Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui, KSO antara KSM denganPihak ke-tiga, dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010

dan revisinya Perpres 70 tahun 2012


6/12



Maksud dari tahap konstruksi adalah

pelaksanaan membangun prasarana dan

sarana sanitasi yang dilaksanakan oleh

masyarakat calon pengguna atau Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM) secara bergotong-

royong sehingga masyarakat pengguna

mempunyai rasa memiliki dari prasarana

dan sarana sanitasi yang dibangunnya.

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara swakelola dan/atau subkontraktor.Dalam

pelaksanaannya, ada bagian pekerjaan yang bila ditinjau dari jenis dan sifat pekerjaannya tidak

memungkinkan untuk dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan kerjasama

dengan pihak ketiga sebagai supplier/subkontraktor.

Peningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanakan kegiatan dapat dilakukan dengan

cara melakukan pelatihan tukang, mandor, operator dan pengguna yang dilakukan oleh/Dinas

Penanggungjawab di Kabupaten/Kota ataupun Pihak ketiga. Laki-laki dan perempuan

memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan ini. Usaha lain untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan cara pendampingan secara terus-menerus oleh

lembaga swadaya masyarakat atau Konsultan selama proses pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Konstruksi oleh masyarakat mempergunakan organisasi dan sumber daya

yang telah disusun dalam rembug kampung, dan langsung dapat melaksanakan pekerjaan dengan

sumber pendanaan dari Rekening KSM, dimana penggunaannya dibukukan sesuai dengan

peraturan yang ada. TFL mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan terhadap

kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan. KSM dan Masyarakat dengan dukungan PPK

secara terus menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan

pekerjaan, seperti pembelian material, kualitas pekerjaan, periode pembayaran, administrasi

keuangan, dsb. Hal ini untuk mempercepat langkah-langkah yang dapat segera diambil bila


7/12



terdapat penyimpangan dari Rancangan Rinci/DED yang ada dalam Rencana Kerja Masyarakat

(RKM).

Tugas-tugas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah :

Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama rnasyarakat dan telah dituangkandalam RKM, sesuai dengan Pedoman Sanitasi Berbasis Masyarakat dan spesifikasi teknis;

dengan bantuan .

Mengatur pengadaan dan pengelolaan dana tunai, bahan lokal dan tenaga gotong-royongsesuai yang telah disepakati sebagai kontribusi masyarakat.

Membentuk unit pelaksana untuk kegiatan fisik (Seksi/Panitia Pembangunan), kegiatanKesehatan Masyarakat dan sekolah (Seksi/Panitia Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat); pengelolaan dana; menetapkan personel dan/atau tukang yang ditugaskan untuk

melaksanakan setiap kegiatan tersebut diatas;

Melakukan pembelanjaan dana guna pengadaan bahan & material yang diperlukan; Melakukan pekerjaan administrasi kegiatan di tingkat desa, seperti administrasi keuangan,

pengurusan surat hibah/pembelian lahan, pengumpulan dokumen pendukung dan

pelaporan;

Melakukan pengoperasian dan pemeliharaan guna melerestarikan hasil yang dicapai olehmasyarakat.

Tenaga Pelaksana

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan di tingkat kampung dilakukan oleh masyarakatsendiri (partisipasi masyarakat) melalui suatu wadah organisasi yang dibentuk masyarakat

sendiri dan disebut KSM.

Proses partisipasi masyarakat tersebut diharapkan menjadi wujud pemberdayaan danmemberi kesempatan agar masyarakat menjadi pelaku dalam menangani kegiatan yang

mereka inginkan.

Tenaga inti pelaksana yang diperlukan dalam pelaksanaan (misalnya tukang batu, tukangpasang pipa) dipilih dari masyarakat setempat. bertugas untuk memberikan bimbingan

kepada mereka.


8/12



Tenaga inti diberi upah (kompensasi) sesuai dengan norma yang wajar di kampungtersebut Besarnya upah yang wajar tersebut ditetapkan bersama oleh KSM dan , sesuai

harga setempat.

Bila ada bagian pekerjaan tertentu yang tidak terdapat tenaga dikampung bersangkutan,maka KSM bersama dapat mencari tenaga yang dibutuhkan dari tempat lain (artinya

kampung lain, Kecamatan, Kabupaten, dsb). bertugas untuk membantu KSM dalam

identifikasi tenaga yang dibutuhkan dan melakukan perundingan mengenai harga yang

wajar. Penggunaan tenaga luar tersebut berbasis upah harian/mingguan/ bulanan atau bisa

berbasis pada borongan.

Sedangkan kebutuhan tenaga lain yang sifatnya pembantu umum (seperti tenaga angkut,galian, dsb) akan ditangani oleh masyarakat sendiri secara gotong-royong, dan hal

tersebut merupakan bagian dari kontribusi masyarakat

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penguatan kelembagaan atau peningkatan

kapasitas dan masyarakat adalah:

Keberhasilan implementasi Sanitasi Berbasis Masyarakat tergantung pada partisipasiaktif masyarakat selama perencanaan dan pelaksanaan;

Masyarakat diharuskan secara aktif terlibat dan bertanggung jawab terhadapPerencanaan, Operasional, dan pemeliharaan nantinya;


9/12



Metode partisipasi dalam Sanitasi Berbasis Masyarakat mendorong keterlibatanperempuan, anak-anak dan masyarakat yang kurang diuntungkan.

3.5. OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Untuk kesinambungan prasarana dan sarana Penyehatan Lingkunngan Permukiman

(PLP), perlu dibentuk organisasi operasional dan pemeliharaan (O&P). Kegiatan operasi dan

pemeliharaan (O&P) ini bertujuan untuk keberlanjutan pelayanan dan pelestarian aset yang telah

dibangun oleh masyarakat. Dalam Program PLP, salah satu prasarana dan sarana yang dibangun

adalah sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat. Dalam kegiatan Sanitasi Berbasis

Masyarakat, keterlibatan Kelompok Masyarakat khususnya pengguna perempuan lebih

diutamakan. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam operasional dan pemeliharaan sangat

penting karena perempuan adalah pengguna seharihari sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Untuk beberapa daerah, teknologi yang dipilih bagi Prasarana dan Sarana PLP masih terhitung

baru, contohnya dalam kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat, untuk bangunan pengolahan

limbah manusia yang berupa air kotor dan tinja. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mendapat

pelatihan tentang cara penggunaan dan pemeliharaan sarana sanitasi agar tetap berfungsi dengan

baik melalui sistem dan mekanisme operasi dan pemeliharaan yang baik.

Organisasi

Agar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar, maka diperlukan

organisasi untuk mengelola sarana sanitasi setelah masa pelaksanaan konstruksi. Pada tahap ini

berfungsinya Badan Pengelola untuk operasional dan pemeliharaan berperan penting untuk

keberlanjutan proyekSanitasi Berbasis Masyarakat.

Badan pengelola ini berfungsi setelah adanyakeputusan dari pemerintah kampung dan

kelurahan (setelah ditanda tangani oleh Kepala Kampung/Lurah). Badan pengelola juga harus

memiliki aturan-aturan organisasi dan operasional prasarana dan sarana, yang diputusakan

bersama-sama secara musyawarah antar anggota badan pengelola dengan masyarakat, agar

semua pihak dapat mengetahui dan mematuhinya. Badan pengelola harus mempunyai aturan

sesuai dengan kondisi setempat, yang mengatur siapa penerima manfaat, besarnya iuran yang

harus dibayar, waktu pembayaran iuran, serta siapa petugas yang melakukan pemeriksaan dan


10/12



perbaikan kalau terjadi kerusakan dan menentukan besarnya biaya operasi rutin, seperti honor

petugas, biaya listrik dll. Setiap pengguna wajib untuk memelihara prasarana dan sarana yang

ada. Jika terjadi pelanggaran dapat ditindak. Peningkatan kapasitas badan pengelola tetap

dibutuhkan untuk keberlajutan proyek sanitasi berbasis masyarakat, sehingga masih diperlukan

pelatihan lanjutan untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan jarinngan kerja bagi badan

pengelola. Badan pengelola sebaiknya berasal dari kelompok pemanfaat.

Tugas-tugas pokok pasca konstruksi adalah :

Iuran Pengguna : Membicarakan tentang besarnya iuran pemanfaatan sarana Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan dan melaporkan secara

rutin.

Operasional & Pemeliharaan Mengoperasikan dan memelihara sarana fisik Sanitasi Berbasis Masyarakat Mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin Mengembangkan mutu pelayanan & jumlah sarana pengguna Penyuluhan Kesehatan Melakukan kampanye tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungan.

Aspek Dan Sendi-Sendi Operasi Dan Pemeliharaan

Pelestarian prasarana dan sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat sangat bergantung pada

kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara

prasarana dan sarana yang ada. Secara umum, aspek yang perlu diperhatikan dalam

pelestarian adalah pengelolaan prasaran dan sarana, penyuluhan, dan pedoman pemeliharaan .

Pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama pelestarian hasil fisik

terbangun. Pengelola prasarana dan sarana perlu memperhatikan beberapa hal:

Kinerja prasarana yang dikelola Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia Jumlah prasarana dan sarana yang digunakan Target/sasaran perencanaan


11/12



Standar prosedur operasional dan pemeliharaan Standar kriteria teknis prasarana dansarana

Rencana pengembangan sarana di masa datangUntuk mencapai keberhasilan pengelolaan, Badan Pengelola harus melakukan langkah-langkah

berikut:

Melakukan pemantauan rutin untuk mengetahui kondisi prasarana dan sarana. Mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana perawatan dan

pemeliharaan yang baik.

Melakukan rehabilitasi tepat waktu. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala. Melakukan pengelolaan sesuai standar operasional prosedur.

Dari hal-hal diatas, kelompok pengguna diharapkan mampu menindaklanjuti operasi dan

pemeliharaan (O&P) secara tepat. Melalui kegiatan O&P diharapkan dapat mencapai umur

teknis prasarana dan sarana sesuai dengan target dan standar perencanaan. Dalam pelaksanaan

pelestarian prasarana & sarana, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat berperan aktif

memberikan dukungan teknis kepada masyarakat (penyuluhan) agar mereka mampu

mengoperasikan dan memanfaatkan prasarana dan sarana yang ada

Sumber dana berasal dari masyarakat, berupa iuran yang dihitung berdasarkan

kesepakatan bersama akan kebutuhan operasional dan pemeliharaan serta rencana

pengembangan sarana di masa datang. Pendanaan diperuntukkan bagi operasional dan

pemeliharaan ditambah honorarium pengelola untuk melakukan operasional dan pemeliharaan

serta orang yangbertugas untuk melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan.

Komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung biaya pengoperasian dan

pemeliharaan meliputi:

Biaya penggantian komponen yang rusak sesuai dengan sistem sarana yang dibangun;

Biaya perbaikan sarana; Biaya Operasional (solar, listrik, dll)


12/12



Honorarium pengelola. Depresiasi alat / sarana

Terkait dengan pendanaan prasarana dan sarana terbangun, Badan Pengelola perlu

mengenal tipe dan jenis prasarana. Berdasarkan pengguna/pemanfaatnya, prasarana dan sarana

dapat dikategorikan sebagai berikut:

Prasarana Umum,Adalah prasarana terbangun yang dimanfaatkan oleh banyak orang(publik) tanpa pembatasan, misalnya Mandi Cuci Kakus (MCK) di pasar, SPBU (Pom

Bensin), erminal, stasiun kereta api, toilet/kakus umum, dll.

Prasarana dan Sarana Kelompok, Adalah prasarana terbangun yang dimanfaatkan olehkelompok anggota masyarakat tertentu, misalnya toilet/kakus di sekolah, MCK di kawasan

kelompok beberapa kepala keluarga (KK), dsb.

Sesuai dengan tipe dan jenis prasarana dan sarana, dapat disusun mekanisme pendanaan

pengelolaannya. Pendanaan untuk prasarana dan sarana kelompok dapat dilakukan dengan

mekanisme penarikan pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana atau iuran

bersama masyarakat. Sedangkan pendanaan untuk prasarana umum, yang dimanfaatkan oleh

orang banyak dapat dilakukan melalui pengenaan tarif kepada pegguna.

Pada dasarnya yang membiayai Badan Pengelola adalah warga pemanfaat prasaranaberlandaskan gotong-royong dan kesadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan

prasarana adalah tugas bersama. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan pengurus Badan

Pengelola untuk mencari sumber dana di luar iuran warga pemanfaat, diantaranya adalah:

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Badan Pengelola yang bersumber

dari APBD yang sudah dituangkan dalam peraturan kampung, dimana hal ini disesuaikan dengan

kemampuan Daerah masing-masing.

Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. Pengurus Badan Pengelola dapat mencari

sumber dana dari Ormas, LSM, Orsospol, Perusahaan Swasta atau Yayasan selama bantuan ini

tidak bersifat mengikat.

Usaha lain yang sesuai dengan peraturan yang ada.

3. pemberdayaan masyarakat pada sanimas

Documents