3. rerangka konseptual asp

Upload: nurayawidhantisa

Post on 19-Oct-2015

112 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ASP

TRANSCRIPT

MAKALAHAKUNTANSI SEKTOR PUBLIKKERANGKA KONSEPTUAL

Dosen Pengasuh :M. Nordiansyah,SE, M.Ak,AkOleh : Kelompok 3Maisyarah C1C111122Yeni FitriaC1C111055Nuraya WidhantisaC1C111057Vivi NelvridaC1C111051Agatha ElisabethC1C111052Orchidia Naba RabbaniC1C111056Nazlia K. Husna C1C111245

S-1 AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURATBANJARMASIN2013

KATA PENGANTAR

BismillahirrahmanirrahimAsslamualaikum Wr.Wb,Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penulisan makalah kami yang berjudul Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik . Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengkaji lebih dalam dengan harapan dapat membantu mempercepat pemahaman materi yang kami bahas di makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar karena semua mahasiswa di tuntut untuk selalu aktif dalam masalah belajar mengajar dalam perkuliahan.Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing yang telah membimbing kami dalam penulisan makalah ini sampai akhirnya penulisan makalah ini selesai.Semoga wawasan kita mengenai Akuntansi Sektor Publik akan bertambah dengan adanya pembahasan pada makalah ini khususnya mengenai bab yang kami bahas.

Banjarmasin, 1 Oktober 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... iDAFTAR ISI ....... iiBAB I: PENDAHULUAN .... 11.1. Latar Belakang .... ... 11.2. Rumusan Masalah ... 11.3. Tujuan Penulisan . 2 BAB II : PEMBAHASAN2.1 Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik ..... 32.2 Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik .. 102.3 Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik 17 2.4 Konsep Akuntansi Dana .. 222.5 Akuntansi Berbasis Kas Vs Berbasis Akrual dan Modifikasinya ... 252.6 Akuntansi Berbasis Cast Toward Accrual ... 29BAB III: PENUTUP .... 503.1. Kesimpulan ... 503.2. Saran . 50DAFTAR PUSTAKA

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangSetiap perusahaan dalam melaporkan kinerja perusahaannya pasti mempunyai alat yang namanya laporan keuangan. Dalam penyususan laporan keuangan, setiap jenis perusahaan mempunyai kerangka atau konsep yang berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bisnisnya.Dalam hal ini kita akan berbicara tentang akuntansi sector public dan hal ini pasti akan membawa kita pada pembahasan bagaimana kerangka konseptual dalam penyusunan atau penyajian laporan keuangan sector public tersebut. Laporan keuangan sector public ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi pemakai laporan keuangan tersebut baik dari pihak intern atau ekstern.Namun demikian, penggunaan kerangka dasar sebagai acuan oleh komite penyusun standar akuntansi keuangan sector public dalam pengembangan standar akuntansi keuangan sector public di masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan sector public yang berlaku.Dengan adanya kerangka konseptual, maka akan memudahkan penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena mempunyai acuan dan konsep yang jelas dalam penyusunannya, sehingga apabila laporan keuangan perusahaan nantinya bisa dibandingkan dengan perusahaan sejenis. 1.2 Rumusan Masalah1. Apa isi kerangka konseptual akuntansi sektor publik?2. Apa sajakah elemen laporan keuangan sektor publik?3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran laporan keuangan organisasi sektor publik?4. Bagaimana sistem akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual dan modifikasinya?5. Bagaimana konsep akuntansi dana?6. Bagaimana system akuntansi basis cash toward accrual?

1.3. Tujuan Penulisana. Tujuan AkademikMakalah yang berjudul Kerangka Konseptual ini, penulis buat untuk memenuhi tugas Akuntansi Sektor Publik yang diberikan oleh Tim Dosen .b. Tujuan Material Dengan pembuatan makalah yang berjudul Kerangka Konseptual ini, kami selaku penulis dapat memahami materi lebih mendalam dan dapat memberikan penjelasan tentang materi ini, dan bagi pembaca diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai pembahasaan dalam makalah ini

BAB IIPEMBAHASAN

2.1. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor PublikKerangka dasar merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sector public untuk kepentingan eksternal. Menurut Bastian (2006:95) Tujuan kerangka dasar adalah acuan bagi :a. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sector public dalam pelaksaan tugasnyab. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktik akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sector publicc. Auditor (BPK), dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, dand. Para pemakai laporan keuangan sector public, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yan disusun sesuai standar akuntansi keuangan sector public.Kerangka dasar ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sector public. Ketika terjadi pertentangan antara kerangka dasar dan standar akuntansi keuangan sector public, ketentuan standar akuntansi keuangan sector public harus diunggulkan. Namun demikian, penggunaan kerangka dasar sebagai acuan oleh komite penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik di masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan sektor publik yang berlaku, menjamin kurangnya konflik tersebut.Revisi kerangka dasar bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan penglaman komite penyusun standar akuntansi keuangan sector public dalam penggunaan kerangka dasar tersebut.Menurut Bastian (2006:95) ruang lingkup kerangka konseptual sektor publik membahas :a. Tujuan laporan keuangan sector publicb. Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan di sector publicc. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan pada sector publicd. Konsep ekuitas serta pemelihaaran ekuitas.Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan sector public untuk tujuan umum, yang selanjutnya hanya disebut laporan keuangan sektor publik, termasuk lapran keuangan konsolidasi. Laporan keuangan organisasi sektor public disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai. Namun demikian, informasi tambahan di prospectus diangap suah memenuhi kebutuhan tujuan khusus tersebut. Kerangka konseptual ini dipatuhi semua manajemen sector public dalam melaporkan perkembangan organisasi dan aktivitas yang dilakukan.Laporan keuangan sektor publik dihasilkan dari proses pelaoran keuangan dalam organisasi-organisasi sector public. Menururt IPSAS, laporan keuangan minimum organisasi sector public yang harus dihasilkan meliputi laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan aktiva/ekuitas neto, laoran arus kas, perhitungan anggaran dan catatan atas laporan keuangan.Laporan keuangan sektor public merupakan representasi terstruktur dari pos keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Menurut Bastian (2006:96) tujuan umum pelaporan keuangan sector public adalah menydiakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan :a. Menydiakan informasi mengenai sumber-sumber,alokasi, dan penggunaan suber daya financialb. Menydiakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnyac. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennyad. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan di dalamnya, dane. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.Laporan keuangan sector public mempunyai aspek prediktif dan prospektif dalam penggunaan uang. Prediksi kualitas dan ragam suber daya yang disyaratakan untuk operasi berkelanjutan akan mempenguruhi berbagi risiko ketidakpastian dalam berasosiasi. Selain itu, menurut Bastian (2006:96) laporan keuangan juga dapat menyediakan informasi untuk :a. Mengindikasikan apakah sumber daya yang ada dapat digunakan secara legal sesuai dengan anggaran yang disahkanb. Mengindikasikan apakah sumber daya yang ada dapat digunakan sesuai persyaratan legal dan kontraktual, termasuk criteria keuangan yang telah ditetapkan otoritas legislativeMenurut Bastian (2006:96) untuk memenuhi tujuan diatas, laporan keuangan sector public menyediakan informasi yang meliputi elemen elemen:a. Asetb. Liabilitasc. a set/ekuitas bersihd. pendapatane. biaya-biayaf. arus kasMenurut Bastian (2006:96) asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan ada 2, yaitu:a. Dasar AkrualUntuk mencapai tujuannya, basis pelaporan keuangan sector public adalah dasar akrual, dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian ( dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan sector public yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai bukan hanya mengenai transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kasa dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan sector public meliputi berbagai transaksi masa lalu dan peristiwa terkait yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara ekonomi.b. Kelangsungan Usaha ( going concent)Laporan keuangan sector pbulik disusun atas dasar kelangsungan usaha entitas saat sekarang dan masa depan. Entitas diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika kemungkinan likuidasi terjadi, penyajian laporan keuangan harus dilakukan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan likuidasi saat itu.Sedangkan menurut Mahmudi (2011:105) asumsi dasar ini terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Kemandirian entitas Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.b. Going concern Asumsi kesinambungan entitas menyatakan bahwa jika tidak ada tanda-tanda, gejala, atau rencana pasti di masa datang bahwa entitas akan dibubarkan atau dilikuidasi maka akuntansi menganggap entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya sampai waktu yang tidak terbatas.c. Keterukuran dalam satuan uang Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Mahmudi (2011: 106) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:a. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.b. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu ata masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.Menurut mahmudi (2011:106) informasi yang relevan memiliki karakteristik :a. Memberikan manfaat umpan balik Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.b. Memberikan manfaat prediktif Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang. c. Disajikan tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.c. Andal Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Menurut Mahmudi (2011:107) informasi yang andal memenuhi karakteristik :a. Penyajian jujur Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan, segala sesuatunya disajikan secara wajar.b. Dapat diverifikasi Laporan keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit independen.c. Netralitas Penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.d. Dapat dibandingkan Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.Menurut Bastian (2006:102) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan atau pembuatan laporan keuangan :a. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka infomasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Menajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relative antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal.b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala pervasive dari pada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan seharusnya melebihi biaya penyusunannya.c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif Dalam praktik, keseimbangan trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan sector puklik, dan kepentingan relative dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda.d. Penyajian Wajar Laporan keuangan sering dianggap untuk penyajian yang wajar dari posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut dan juga penerapan karakteristik kualitatif pokok. Selain itu, standar akuntansi keuangan sector public juga memberikan panduan tentang batasan laporan keuangan yang wajar.2.2. Elemen Laporan Keuangan Sektor PublikMenurut Mahmudi (2011:98) elemen laporan keuangan memuat informasi rincian dari masing-masing komponen laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :a. Assetb. Kewajibanc. Ekuitasd. Pendapatan-LRAe. Belanjaf. Transferg. Pembiayaanh. Saldo anggaran lebihi. Pendapatan LOj. Beban, dank. Arus kasLaporan Keuangan Sektor Publik menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karekteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan elemen laporan keuangan sektor publik. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan mencakup aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan elemen yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan konerja keuangan adalah pendapatan dan biaya. Laporan aktiva/ekuitas neto biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan kinerja keuangan dan perubahan dalam berbagai unsur laporan posisi keuangan.Penyajian berbagai unsur ini dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aktiva dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakikat atau fungsinya dalam entitas, dengan maksud untuk menyajikan informasi yang lebih berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi sektor publik.Posisi KeuanganMeurut Bastian (2006:103) unsur yang terkait langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos pos ini didefinisikan sebagai berikut:a. Aktiva adalah sumber yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Dari sumber sumber tersebut, manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial yang mengalir masuk ke entitas, diharapkan ada.b. Kewajiban adalah hutang masa kini dari suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Dengan demikian, penyelesaian hutang itu merupakan arus keluar sumber sumber yang dimiliki suatu entitas dengan manfaat masa deoan atau jasa potensial.c. Ekuitas adalah hak residual aktiva pemerintah pusat/daerah setelah dikurangi semua kewajiban.Aktiva Manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbanganm baik secara langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas. Potensi ini juga dapat berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat proses pemberian pelayanan alternatid pada masyarakat.Entitas biasanya menggunakan aktiva untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan jika pelayanan ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan masyarakat, masyarakat bersedia membayar yang berakibat seumbangan pada arus kas entitas. Kas sendiri memberikan jasa kepada entitas, karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.Manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial yang terwujud dalam aktiva, dapat mengalir ke dalam entitas dengan beberapa cara. Misalnya, aktiva dapat:a. Digunakan baik sendiri ataupun bersama aktiva lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;b. Diperlukan dengan aktiva lain;c. Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; ataud. Dibagikan kepada para pemilik entitas (struktur yang ada di atasnya).

Banyak aktiva, seperti aktiva tetap, memiliki bentuk fisik. Namun demikian bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aktiva; karena itu,paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aktiva kalau manfaat ekonomis atau jasa potensialnya diperoleh entitas di masa depan dan kalau masing masing aktiva tersebut dikuasai entitas.Banyak aktiva, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aktiva, hak milik tidak esensial; jadi properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha adalah aktiba jika entitas mengendalikan manfaat yang diharapkan dari properti tersebut. Meskipun kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat berasal dari hak berdasarkan hukum, suatu barang atau jasa masih dapat memenuhi definisi aktiva meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum, suatu barang atau jasa masih dapat memenuhi definisi aktiva, jika kerahasiaan pengetahuan tersebut memberikan manfaat.Aktiva entitas berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aktiva melalui pembelian, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aktiva; misalnya, properti yang diterima entitas dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah.KewajibanMenurut Bastian (2006:104) karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (obligatuin) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukumsebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang undangan. Ini biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlag yang terhutang daru jumlah barang dan jasa yang telah diterima. Namun, kewajiban juga timbul dari praktik pelayanan kepaa masyarakat yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil.Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban sekarang dan komitmen dimasa depan. Keputusan pengelola entitas untuk membeli aktiva di masa deoan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban biasanya timbul akibat penyerahan aktiva atau entitas telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatakan untuk membeli aktiva. Pada kasus yang terakhir, hakikat perjanjian yang tak dapat dibatalkan berarti bahwa konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban akan ditanggung, dan membuat entitas memiliki sedikit pilihan untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada pihak lain.Penyelasaian kewajiban masa kini biasanya mengorbankan sumber daya untuk memenuhi tuntuntan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:a. Pembayaran kasb. Penyerahan aktiva lainc. Pemberian jasad. Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban laine. Konversi kewajiban menjadi ekuitasKewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.Beberapa jenis kewajiban juga hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Beberapa entitas menyebut kewajiban ini sebagai penyisihan (provision). Dalam pengertian sempit, penyisihan semacam itu tidak dapat dipandang sebagai kewajiban.Jika penyisihan menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban yang jumlahnya harus diestimasi. Contohnya, penyisihan untuk pembayaran dilakukan terhadap garansi berjalan dan penyisihan untuk menutup kewajiban pensiun.EkuitasEkuitas biasanya dinyatakan sebagai residual. Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan, dimana relevansi pengklasifikasian terjadi apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya dalam kemampuan entitas untuk menggunakan ekuitas, pengklasifikasian juga dapat mereflekasikan fakta bahwa pihak pihak dengan hak kepemilikannya masing masing dalam entitas mempunyai hak yang berbeda dalam penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal,Pembentukan cadangan dianjurkan untuk memberikan perlindungan tambahan kepada entitas atas defisit yang terjadi, eksistensi serta besarnya cadangan menurut peraturan perundangan yang berlaku merupakan saldo surplus, jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tergantun pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Apabila jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (aggregate market value) dari saham entitas, maka jumlah yang dapat diperoleh sama dengan melepaskan seluruh aktiva bersih perusahaan baik satu per satu (liquidating value) atau secara keselurugan dalam kondisi kelangsungan usaha (going concern value).Laporan Kinerja KeuanganPendapatan bersih (surplus) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar ukuran yang lain seperti pengembalian atas investasi (return on investment) atau laba per saham (earnings per share). Menuut Bastian (2006:105) unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran pendapatan bersih (surplus) adalah pendapatan dan biaya. Pengakuan dan pengukuran pendapatan, biaya, dan surplus tergantung pada konsep modal dan konsep pemeliharaan modal dalam penyusunan laporan keuangannya.Menurut Bastian (2006:105) unsur pendapatan dan biaya bisa didefinisikan sebagai berikut:a. Pendapatan adalah arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan peningkatan aktiva/ekuitas neto, dan ini berarti peningkatan kontribusi dari pemilik.b. Biaya adalah pengurangan manfaat ekonomis masa depan selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva datau kewajiban yang mengurangi distribusi ke pemilik.Pendapatan dan biaya dapat disajikan dalam laporan kinerja keuangan dengan beberapa cara berbeda yang relewan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya pembedaan pos pendapatan dan biaya yang berasal dan tidak berasal dari aktivitas entitas yang biasa (ordinary) merupakan praktik yang lazim. Pembedaan ini dilakukan berdasarkan ergumentasi bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan. Pembedaan antara pos pendapatan dan biaya dan penggabungan pos tersebut dengan cara berbeda juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja entitas masing masing dengan derajat cakupan yang berbeda. Misalnya, laporan kinerja keuangan dapat menyajikan surplus / (defisit) dari aktivitas operasi dan surplus (defisit) dari aktivitas biasa.PendapatanMenurut Bastian (2006:106) definis pendapatan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Sementara keuntungan mungkin timbul dan tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan, pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalama kerangka dasar ini.Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam penagihan aktiva tak lancar. Definisi pendapatan juga mencakup keuntugan yang belum diealisasi, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. Dalam laporan kinerja keungan, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah dalam jumlah bersih setelah dikurangi beban yang bersangkutan.BiayaMenurut Bastian (2006:106) definisi biaya mencakup kerugian maupun biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya jasa publik umum, pertahanan, keteraturan dan keamanan publik. Biaya tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan, dan aktiva tetap.Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi biaya yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda daribiaya lain. Oleh karena itu, keruian tidak dipandang sebagai unsurterpisah dari kerangka dasar ini.Kerugian dapat timbul akibat, misalnya adanya pelepasan aktia tetap. Definisi biaya juga mencakup kerugian yang belum terealisasi, seperi keeugian yang timbut dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungnannya dengan pinjaman dalam mata uang tersebut. Apabila diakui dalam laporan kinerja keuangan, pengetahuan mengenai pos tersebut dan biasanya disajikan secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih setekah dikurangi pendpatan yang bersangutan.Penyesuaian Pemeliharaan ModalRevaluasi atau pernhnyataan kembali aktiva dan keaiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun revaluasi memenuhi definisi pendapatan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan kinerja keuangan. Sebagai alternatif, pos ini dimasukkan dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemelihaaran modal atau cadangan revakuasi.2.3. Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Organisasi Sektor PublikPengakuan Unsur Laporan KeuanganPengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja perusahaan. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Kelalaian mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Menurut Bastian (2006:107) pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau :a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaanb. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andalDalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan kinerja keuangan, perhatian perlu ditujukan pada pertimbangan mterialitas. Hubungan antarunsur berarti bahwa satu pos yang memenuhi definisi dan criteria pengakuan untuk unsure tertentu, seperti aktiva, secarailitas otomatis memerlukan pengakuan unsure lain, seperti pendapatan atau kewajiban.Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa DepanKonsep probababilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas.Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan sector public.Kendala PengukuranMenurut Bastian (2006:108) kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu ( reliable). Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi. Kelayakan penggunaan estimasi merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan sector public tanpa mngurangi tingkat keandalan. Namun demikian, jika estimasi yang layaktak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memiliki karakteristik esensial dari suatu unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan, atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas oleh pemakai laporan keuangan sector public.

Pengakuan AktivaAktiva diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar manfaat ekonomisnya di masa depan atau jasa potensialnya akan diperoleh oleh entitas dan aktiva tersebut memenuhi nilai dan dapat diukur dengan andal.Aktiva tidak diakui, bila pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan KewajibanMenurut Bastian (2006:108) kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan kalau kemungkinan besar pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan unuk menyelesaikan kewajiban ( obligation ) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktik, kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak ( misalnya kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan sector public.

Pengakuan PendapatanMenurut Bastian (2006:109) pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penuruan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan pendapatan telah terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban.Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengakui pendapatan, seperti ketentuan bahwa pendapatan telah diperoleh merupakan penerapan criteria pengakuan dalam kerangka dasar ini.

Pengakuan BiayaMenurut Bastian (2006:109) biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan telah terjadi dan dapat di ukur dengan andal. Berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva. Biaya diakui atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh, proses ini biasa disebut dengan matching of cost with revenus. Penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dala laporan posisi keuangan yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban. Manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan pendapatan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung. Biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Biaya segera diakui dalam laporan keuangan jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan dan atau tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva, biaya juga diakui pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva.

Pengukuran Unsur Laporan KeuanganMenurut Bastian (2006:109) pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsurlaporan keuangan sector poblik dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan sector publik. Menurut Bastian (2006:110) berbagai dasar pengukuran tersebut adalah :a. Biaya historis. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu, dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.b. Biaya berjalan. Aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.c. Nilai realisasi/penyelesaian. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskonokan, dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan usaha normal.d. Nilai sekarang. Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dimana jumal tersebut menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sector public adalah biaya historis dan sering dikombinasikan dengan dasar pengakuan lain, dan aktiva dalam akuntansi dana pension dinilai berdasarkan nilai wajar.2.4. Konsep Akuntansi DanaMenurut Bastian (2006:120) akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sektor swasta, berhubung kecilnya dana kas yang disimpan, akuntansi dana tidak populer. Namun, untuk sektor publik, dana kas sektor publik sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik. Jadi, sistem akuntansi harus memprioritaskan pada pengelolaan dana kas.Sistem akuntansi dana ini mengakui transasksi perusahaan saat komitmen disepakati, bukannya diakui ketika kas dibayar atau di terima, atau ketika faktur diterima atau dikeluarkan. Luas cakupan akuntansi komitmen dapat dicontohkan sebagai berikut :Seorang manajer memesan 100 bungkus kapur tulis. Manajer itu tahu supplier langganannya dan harga per bungkus saat ini adalah L5. Jika ia memesan sebanyak 100 bungkus kepada supplier itu seharga L5 perbungkus maka debet yang dicatat adalah pengeluaran untuk membeli kapur tulis. Tentu saja, terdapat berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi jumlah faktur berikutnya, seperti supplier mungkin tidak memiliki 100 bungkus karena harganya mungkin telah berubah, manajer menentukan harga yang salah, dan seterusnya oleh karena itu, kredit yang berkaitan dengannya tidak akan sampai ke supplier, namun menjadi rekening pesanan yang diirimkan :

Kapur Tulis500Pesanan yang dikirimkan kepada supplier500Ketika kapur tulis dikirimkan dengan satu faktur, rekening menjadi :Pesanan yang dikirim500Kapur tulis 50Supplier 550Dengan sistem ini, organisasi mengakui pengiriman pesanan sebagai suatu komitmen untuk memasukkan pengeluaran dan selanjutnya rekening mencatat komitmen itu.Fungsi dan Permasalahan Akuntansi KomitmenMenurut Bastian (2006:121) Fungsi pertama akuntansi komitmen adalah pengendalian anggaran. Dasar pemikirannya adalah manajer tak bisa mengendalikan laporan bulanan dan juga proses menghasilkan laporan tersebut sejak transaksi terjadi . peranan manajer akan menentukan berapa besar pencairan dari anggaran yang disepakati. Perdebatan informasi akuntansi yang sangat relevan bagi manajer akan muncul, saat informasi tersebut tidak dimasukkan dalam laporan.Akuntansi komitmen berkonsentrasi pada pesanan yang dikirimkan. Pesanan yang dterima,yang berkaitan dengan penerimaan tidak akan dihitung sampai faktur dikirimkan. Masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi penerimaan. Walaupun akuntansi komitmen dapat mengendalikan angaran, permasalahan penerapnnya di laporan keuangan tak bisa dihindarkan. Laporan keuangan mengungkapkan pengeluaran yang didukung bukti pemesanan, pembatalan pesanan secara hukum tidak akan berdampak apa-apa.Permasalahan akuntansi akrual muncul dalm akuntansi komitmen. Manajer mempunyai masalah pengeluaran anggaran di bawah target dalam bulan tertentu, di mana penebusan kekurangan tersebut dibebankan pada anggaran periode berikutnya. Di basis akrual, seluruh anggaran yang telah dipakai dapat ditandai dengan tambahan pesanan yang dikirimkan dan faktur yang diterima sebelum pencatatan. Dalam akuntansi komitmen, manajer dapat mengirimkan pesanan beberapa hari sebelum akhir tahun untuk memenuhi anggaran. Akuntansi komitmen memberikan peluang kontribusi itu sebagai pembiayaan. Jika akuntansi komitmen diterpaan selama beberapa periode tertentu, pengubahan menjadi dasar akrual biasanya dilakuakan saat akhir tahun, yaitu dalam penyesuaian akun.2.5. Akuntansi Berbasis Kas Vs Berbasis Akrual dan ModifikasinyaDalam hubungannya dengan akuntansi berbasis kas vs berbasis akrual dan modifikasinya, maka disini akan membahas tentang pengakuan. Dalam bukunya Halim,dkk (2012:52) menyatakan definisi pengakuan menurut SAP adalah proses pencatatan terpenuhinya criteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsure asset,kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana, menurut basis ini transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila transaksi ekonomi tidak berpengaruh dengan kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Dengan adanya reformasi keuangan, peraturan yang baru yakni PP No. 71 Tahun 2010 pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragram 28, maka ada beberapa tuntutan dalam pembuatan laporan keuangan, untuk itu dasar akuntansi menggunakan dasar berbasis akrual untuk memenuhi tuntutan tersebut.Berbasis kasMenurut Halim (2012:53) pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Basis Akrual Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalahsebagai berikut : Penerimaan dan biaya bertamabah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan.Menurut mahmudi (2011:54) basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Basis akrual ini ditetapkan dalam SAP (PP 71/2010) untuk pelaporan financial bagi seluruh entitas pemerintahan termasuk pemerintahan daerah maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia sudah harus menerapkannya selambat-lambatnya tahun 2014.Penerapan basis akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan. Terkait dengan itu, penerapan basis akrual mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditur dan debitur. Pengetahuan yang lengkap tentang siapa yang meminjamkan uang dan berapa banyak dan, pada saat yang sama, siapa yang dipinjami dan berapa banyak. Oleh sebab itu, organisasi sektor public akan mempertahankan catatan yang sangat teliti dari para debitur dan para kreditur. Sehingga sistem akuntansi yang dibangun dapat dipilah yang berorientasi hutang atau yang berorientasi piutang. Ragam laporan dalam konsep akrual tidak dibuat seragam. Tiap organisasi sektor publik mempunyai daftar laporan yang memungkinkan jumlahnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan yang terjadi lebih disebabkan karena perbedaan proses kerja antar organisasi. Namun persamaan juga terjadi dalm proses pelaporan posisi keuanagn dan pelaporan operasional di berbagai organisasi. Hal ini disebabkan alur penerimaan dan pembayaran yang konsisten antar organisasi. Laporan posisi keuangan sangat berbeda dengan laporan arus kas pembelanjaan pertahanan. Perbedaan mendasarnya adalah pos modal yang ditempatkan tersendiri dalam laporan posisi keuangan, sedangkan pos operasioanal dalam rekening laba rugi. Laporan belanja pertahanan sama sekali tidak memperlihatkan indikasi bahwa penerimaan dapat berupa penerimaan modal yang mengurangi kemampuam untuk mempertahankan fasilitas pertahanan. Disisi lain, perhitungan pengembalian modal digunakan untuk mengukur kemampuan operasional.Meskipun laporan laba rugi tidak menunjukan penerimaan dan pengeluaran secara terpisah, laporan keuangan pendukungnya dapat merinci gambaran umum. Dalam basis akrual, penerimaan dan pengeluaran lebih diganti dengan notasi pendapatan dan biaya selama suatu periode akuntansi. Dengan kata lain, penerimaan tidak dapat dianggap sebagai imbalan pengeluaran di masa depan. Pendapatan dan biaya dianggap lebih cepat dipertemukan, karena selisih yang terjadi disebut keuntungan atau kerugian yang terjadi.

Basis Kas modifikasianDalam buku Halim (2012:54) Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa :(12) basis/ dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual(13) transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat dan dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar(dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir.Basis Akrual ModifikasianMenurut Halim (2012:55) Basis akrual modifikasian yaitu mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.Kekuatan dan Kelemahan Basis AkrualMenurut Bastian (2006:118) keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut : Pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis krual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah dan diperoleh; sementara basis kas menyediakan alat ukur untuk arus kas masuk dan arus kas keluar.Kedua, basis akrual menunjukan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Makin besar keuntungan, makin besar pula suksesnya. Ini tak berarti bahwa pengukuran keuntungan bersifat mutlak atau objektif. Keuntungan ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Secara hsitoris, nilai modal yang diinvestasikan dalam organisasi public berusaha dipertahankan. Gagasan mempertahankan modal mempunyai arti bahwa pendapatan hanya dapat diakui setelah modal dipertahankan seutuhnya. Jika asset utama dalam suatu usaha adalah pabrik, maka penjualan pabrik bukan merupakan pedapatan, tetapi modal liquid. Bila laba organisasi didistribusikan sebagai dividen, maka modal dasar tidak akan bertambah malah mungkin menyusut. Dalam basis akrual, biaya historis sebuah asset merupakan nilai awal. Kalau asset merupakan modal organisasi, maka nilai awalnya adalah nilai modal yang disetorkan. Apabila kemudian modal asset tersebut dijual dengan harga melampaui nilai historisnya, maka keuntungan akan didapatkan dan diakui sebagai pendapatan. Inilah kelemahan biay historis, keuntungan yang didapatkan harusnya merupakan selisih lebih nilai jual dibandingkan nilai pasar asset pada saat itu. Menurut Bastian (2006:120) beberapa masalah aplikasi basis akrual dapat diidentifikasikan :Pertama ,adalah penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Pengaruh subjektivitas individu pencatat transaksi cukup besar. Hal ini hanya bisa dikendalikan melalui fungsi audit sebagai verifikasi dan standar akuntansi sebagai panduan mencatat. Walaupun begitu, kemungkinan untuk mendistorsikan informasi akuntansi masih terbuka.Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.Ketiga, dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. Dalam basis kas, manipulasi akuntansi dilakukan melalui penundaan pembayaran kas, dimana anggaran merupakan satu satunya panduan untuk mengendalikan keuangan. Dalam basis akrual penundaan pengajuan kas atau penerimaan tidak berpengaruh. Peluang manipulasi menjadi terbuka, yaitu melakukan pengeluaran uang tanpa melalui prosedur , ketika pengeluaran uang dibawah normal. Apabila audit tidak dilakukan semua pengeluaran akan tampak normal dalam besarannya. Dalam basis akrual, pengeluaran untuk membeli barang hanya dibtuhka satu faktur. Hal ini tak hanya member peluang bagi manajer untuk membelanjakannya lebih cepat, karena manajer dan supplier dapat memutuskan saat yang tepat kapan suatu faktur harus dikeluarkan. 2.6. Akuntansi Berbasis Cast Toward AccrualMenurut PP No 71 Tahun 2010, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Perbandingan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

NOKETERANGANCASH TOWARD

ACCRUALACCRUAL

1Penyusutan Aset

TetapTidak diuraikan dalam kerangka konseptualAset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par 16)

2Entitas AkuntansiBelum ada uraian

mengenai Entitas akuntansiTerdapat uraian mengenai

Entitas Akuntansi

53

3Entitas Pelaporana) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah;

c) Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan LK menurut peraturan Per- UU-an (Par 19)Selain sebagaimana disebutkan pada CTA, ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan termasuk kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat (Par 22)

4Peranan Laporan

KeuanganPelaporan diperlukan untuk kepentingan: Akuntabilitas;

Manajemen;

Transparansi; dan

Keseimbangan antar generasi (Par 22)Pelaporan diperlukan untuk kepentingan: Akuntabilitas;

Manajemen;

Transparansi; dan

Keseimbangan antar generasi Evaluasi Kinerja (Par 25)

5Komponen Laporan KeuanganLaporan Keuangan Pokok

LRA

Neraca

LAK

CaLK (Par 25)

Laporan yang Bersifat optional Laporan Kinerja Keuangan (LKK)

Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE) (par 26)Keuangan Pokok

LRA

Laporan Perubahan SAL NeracaLaporan Operasional (LO) LAK Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE)

CaLK (Par 28)

6Basis AkuntansiBasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA

Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca (Par 39)Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par 42)

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. (Par 44)

7Unsur Laporan

Keuangana. LRA

Pendapatan

Belanja

Transfer

Pembiayaan

b. Neraca AsetKewajinEkuitas Dana (Ekuitas dana lancar, investasi dan dana cadangan) (Par 57-77)c. Laporan Kinerja

KeuanganLaporan realisasi pendapatan (basis akrual)Unsur Laporan Keuangan Laporan Pelaksanaan Anggarana. LRA

Pendapatan-LRA

Belanja

Transfer

Pembiayaan

b. Laporan Perubahan SAL Laporan FinansialI. Neraca

Aset

Kewajiban

Ekuitas (Par 60-83)

II. Laporan Operasional

(LO)

& belanja (basis akrual)

bersifat OPTIONAL

d. Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE)

Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya - bersifat OPTIONAL

e. Laporan Arus Kas

Penerimaan Kas

Pengeluaran Kas f. d. CaLK Pendapatan-LO

Beban

Transfer

Pos Luar Biasa

c. Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE)

Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

d. Laporan Arus Kas

Penerimaan Kas

Pengeluaran Kas

e. CalK

8Pengakuan Unsur

Laporan

KeuanganPengakuan Pendapatan

(Par 88)

Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitaspelaporan.Pengakuan Pendapatan (Par

95)

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan

Pengakuan Belanja (Par

89)

Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporanPengakuan Belanja dan Beban

(Par96-97)

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan

9Pengukuran Unsur

Laporan

KeuanganMenggunakan nilai perolehan Historis.Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal(Par 90)Menggunakan nilai perolehan

Historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. (Par 98)

2. PSAP 01 - PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

NOKETERANGANCASH TOWARDS

ACCRUALACCRUAL

1Basis AkuntansiBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.(Par 5)

Penggunaan sepenuhnya basis akrual bersifat optional (Par 6)Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual (Par 5)

2DefinisiPendapatan: adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (Par 8)Pendapatan-LRA: semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO: hak pemerintah pusat/daerah yangdiakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.(Par 8)

Belanja: semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.(Par 8)Belanja: semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban: penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.(Par 8)

Surplus/Defisit: selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.Surplus/Defisit-LRA:selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit-LO: selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelahdiperhitungkan surplus/ defisit

dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par 8)Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.(Par 8)

Tidak adaPos luar biasa: pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak adaSaldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan(Par 8)

3Informasi Laporan

KeuanganLaporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: Aset; Aset;

Kewajiban;

Ekuitas;

Pendapatan-LRA;

Belanja;

Kewajiban;

Ekuitas dana;

Pendapatan;

Belanja;

Transfer;

Pembiayaan; dan

Arus kas. (Par 11) Transfer;

Pembiayaan;

Saldo anggaran lebih

Pendapatan-LO;

Beban; dan

Arus kas. (Par 11)

4Komponen Laporan

KeuanganLaporan Keuangan Pokok

LRA Neraca LAKCaLK (Par 14)

Laporan yang bersifat optional Laporan Kinerja

Keuangan (LKK)

Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE) (par 20)

Setiap entitas pelaporan menyajikan komponen- komponen laporan keuangan tersebut kecuali: LAK yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan(Par 15)Laporan Keuangan Pokok

1. Laporan Pelaksanaan

Anggran

LRA

Laporan Perubahan SAL

2. Laporan Finansial

Neraca

Laporan Operasional

(LO)

LAK

Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE)

3. CaLK (Par 14)

Setiap entitas pelaporan menyajikan komponen- komponen laporan keuangan tersebut kecuali :LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; Laporan Perubahan SAL

yang hanya disajikan oleh

Bendahara Umum Negara

dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangankonsolidasiannya. (Par 15)

Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan (Par 18) Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar (Par 22)

5Laporan Realisasi

AnggaranDiperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diaturdalam peraturanidem

perundangan (statutory)

6Laporan Perubahan

SALTidak ada laporan tersendiriLaporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:a. Saldo Anggaran

Lebih awal;

b. Penggunaan Saldo

Anggaran Lebih;

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dane. Lain-lain;

f. Saldo Anggaran Lebih

Akhir. (Par 41)

7NeracaEkuitas Dana terbagi;

Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih Ekuitas Dana Investasi:

mencerminkankekayaan pemerintah yang tertanam dalamHanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas(Par 84-85)

investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang Ekuitas Dana

Cadangan:

mencerminkan

kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.(Par 78-81)

8Laporan Arus KasDisajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikanberdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran(Par 86)Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (Par90)

9Laporan Kinerja

Keuangan Bersifat optional

Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual Sekurang-kurangnya

menyajikan pos-pos :TIDAK ADA

a) Pendapatan dari kegiatan operasional;b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasiekonomi;

c) Surplus atau defisit. (Par 20 &86)

10Laporan

OperasionalTIDAK ADA Merupakan Laporan

Keuangan Pokok

Menyajikan pos-pos sebagai berikut:a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;b) Beban dari kegiatan operasional ;c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;d) Pos luar biasa, bila ada;

e) Surplus/defisit-LO. (Par

14 & 92)

11Laporan Perubahan

Ekuitas Bersifat optional

Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:a) Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan Merupakan Laporan

Keuangan Pokok

Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:a) Ekuitas awal;

Anggaran;

b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;c) Efek kumulatif atas perubahankebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah . (Par 20 &95)b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.d) Ekuitas akhir. (Par 14 &

101)

12Catatan Atas

Laporan KeuanganDisajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalamLRA, Neraca, dan LAKDisajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalamLRA, Laporan Perubahan SAL,

(Par 98 & 99) Neraca, LO, LAK, dan LPE.(Par

105 & 106)

3. PSAP 02 - LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS

NOKETERANGANCASH TOWARDS ACCRUALACCRUAL

1Basis AkuntansiLRA berbasis Kas, dengan prinsip penyajian sama.LRA berbasis Kas, dengan prinsip penyajian sama.

2Definisi-Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan (Par 7)

3Akuntansi

PendapatanPengecualian asas bruto

Tidak ada pengecualian.-

4Akuntansi

Pendapatan - LRA-Pengecualian asas bruto - Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahuludikarenakan proses belum

selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. (Par 25)

5Akuntansi

SILPA/SIKPASILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Neraca Ekuitas Dana LancarSILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan SAL. (Par 62)

6Transaksi Dalam

Mata Uang AsingPenjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi (Par 62)Penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah, tergantung pada kondisi berikut:a) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka penjabaran ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. (Par 64)b) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebutdicatat dalam rupiah

berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. (Par 65)c) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:i.Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;ii.Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggaltransaksi. (Par 66)

7Transaksi

Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan JasaTransaksi pendapatan, belanja, & pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut padatanggal transaksi. Contoh-

transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasakonsultansi

4. PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS

NOKETERANGANCASH TOWARDS ACCRUALACCRUAL

1Diperlukan / tidakDiperlukan, karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaanTetap diperlukan, karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum

2Pengklasifikasian

LAberdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (par 14, PP24/2005)berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris(par 15, PP 71/2010)

3DefinisiDefinisi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran dalam bagian definisiDefinisi aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dalam paragraf PSAP

4Penegasan penyajian kas dan setara kas dalamarus kasTidak adaPenegasan :Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas

(par 9, PP 71/2010)

5Format LAK(Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN S.Akhir Kas di BUN S.Akhir Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas(Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN+Kas di B.PengelS.Akhir Kas di BUN+Kas di

B.Pengel

S.Akhir Kas di B.Pener

S.Akhir Kas

5. PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOKETERANGANCASH TOWARDS ACCRUALACCRUAL

1Tujuan Penyajian

CaLKTidak AdaUntuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik(par 2, PP 71/2010)

2Isi CaLKmeliputi penjelasan/daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca dan LAK (par 12, PP 24/2005)meliputi penjelasan/

daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan Laporan Perubahan Ekuitas(par 13, PP 71/2010)

3Kebijakan akuntansiDiantara Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untukdisajikan adalah :Diantara Kebijakan- kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untukdisajikan adalah :

Pengakuan pendapatan

Pengakuan belanja

(par 50, PP 24/2005)Pengakuan pendapatan- LRAPengakuan pendapatan-LO Pengakuan Belanja Pengakuan Beban(par 46, PP 71/2010)

4Struktur Penjelasan

CaLKTidak AdaStruktur penjelasan CaLK atas setiap komponen laporan keuangan disebutkan dalam paragraf PSAP

5Pengungkapan

InformasiPengungkapan informasi utk pos-pos aset & kewajiban yang timbul sehubungan dg penerapan basis akrual atas pendapatan & belanja dan rekonsiliasinya dg penerapan basis kas(par 58 s.d. 61 PP 24/2005)Tidak ada

Sumber : Bahan Sosialisasi PP No. 71/2010 (KSAP.org)

BAB IIIPENUTUP3.1. KesimpulanDalam penyusunan atau penyajian laporan keuangan perlu diperlukan sebuah landasan dasar atau kerangka konseptual agar dapat memudahkan dalam pembuatan dan nantinya laporan keuangan yang disajikan bisa berguna bagi para pemakainya, dan bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena laporan keuangan yang disajikan sudah mempunyai dasar yang menjadikan laporan keuangan tersebut bisa dipahami, relevan, andal , dan dapat di bandingkan dengan laporan keuangan internal atau pun eksternal.Dalam system akuntansi sector public juga mempunyai berbagai system akuntansi antara lain, system akuntansi berbasis kas, berbasis akrual, serta modifikasinya, dan ada lagi system akuntansi berbasis cash toward accrual. Semua itu berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis.3.2. SaranUntuk mendalami pemahaman tentang materi dalam bab ini diharapkan teman-teman bisa melakukan kajian pustaka dengan referensi yang berbeda untuk memperkaya pengetahuan tentang bab yang kami bahas, dan bagi dosen pengasuh, pembahasan kami dalam makalah ini tentu belum sempurna, dan kami mengharapkan dosen pengasuh mata kuliah ini dapat menjelaskan kembali dan memberikan pengetahuan yang baru untuk memperkaya pengetahuan bagi kami.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006.Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar.Jakarta:ErlanggaBahan Sosialisasi : PP No. 71/2010 (KSAP.org)

Halim, Abdul,dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publi Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4 SAP Berbasis Akrual. Jakarta : Salemba EmpatMahmudi.2011. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta :UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)