1

1.1 LATAR BELAKANG

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.

Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi jauh dari itu keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu isu keselamatan dan kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain pada saat ini keselamatan dan kesehatan kerja bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap para pekerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan.Secara singkatnya latar belakang Program K3 ini adalah : Kegiatan Konstruksi merupakan unsur yang penting dalam pembangunan

Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan.

Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku.

1.2 MAKSUD, Tujuan dan Ruang Lingkup

(1) Maksud Pra rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K) ini sebagai acuan bagi penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum yang dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi.(2) Tujuan Pra rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K) ini agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum khususnya untuk pekerjaan ini. sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.

(3) Ruang Lingkup Pra rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K) ini mengatur penyelenggaraan sistem manajemen K3 konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bagi pelaksanaan pekerjaan ini dengan seluruh uraian pekerjaannya semenjak persiapan hingga penyelesaian pekerjaan, yang telah diperhitungkan sebagai Proyek dengan Resiko Kecelakaan Tinggi.Ruang lingkup K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan.

b. Aspek perlindungan dalam K3 meliputi :

1) Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian

2) Peralatan dan bahan yang dipergunakan

3) Faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun sosial.

4) Proses produksi

5) Karakteristik dan sifat pekerjaan

6) Teknologi dan metodologi kerja

c. Penerapan K3 dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri barang maupun jasa.

d. Semua pihak yang terlibat dalam proses industri/perusahaan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha K3.

2. Peraturan perundang undangan

2.a. Peraturan perundang undangan yang berlaku

NO. UU PERATURAN / PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945Undang-undang dasar

Uu No. 14/1969Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Uu No. 1/1970Tentang Keselamatan Kerja

Uu No. 23/1992Tentang Kesehatan

Uu No. 3/1992Tentang Jaminan Sosisal Tenaga Kerja

Uu No. 18/1999Tentang Jasa Konstruksi

Uu No. 13/2003Tentang Ketenagakerjaan

2.b. Ketentuan lainnya.

PERATURAN / KETENTUANPERATURAN / KETENTUAN

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.O2/Men/L980Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1981Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1989Kualifikasi Dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/Men/1987Panltla Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukkan Ahll Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Perburuhan No. 7tahun 1964Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-186/Men/1999Unit Penanggulangan Kebakaran Dl Tempat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Perm05/Men/1985Pesawat Angkat Dan Angkut

Kep.Menaker No. Kep. 51/Men/1999Nllal Ambang Batas Faktor Flslka Dl Tempat Kerja

Surat Edaran No. Seso1/Men/1997Nllal Ambang Batas Faktor Klmla Dl Udara Lingkungan Kerja

Surat Edaran Dirjen Binawas No. 05/Bw/1997Penggunaan Alat Pelindung Dirl

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1982Kualifikasi Juru Las

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1980K 3 Pada Konstruksi Bangunan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men/1980Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Aiat Pemadam Api Ringan

3. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

a. Pengertian SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam Pra RK3K ini yang dimaksud dengan :

1. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman,

efisien dan produktif.

3. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah SMK3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya.

4. Ahli K3 Konstruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi sesuai pedoman ini di tempat penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang dan sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan K3 Konstruksi

Bidang Pekerjaan Umum yang dibuktikan dengan referensi pengalaman kerja.

5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau Organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

6. P2K3 (Panitia Pembina K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris

P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi.

7. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber sumber bahaya baik didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

8. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai.

9. Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi.

10. Kategori Risiko K3 berupa tinggi, sedang atau kecil. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan kategori risiko, harus diambil tingkat risiko yang lebih tinggi.

11. Risiko Tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi.

12. Risiko Sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi.

13. Risiko Kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi.

14. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko. M

15. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

16. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum.

17. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

18. Penyedia barang/jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

19. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

20. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

21. Kegiatan Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan/ dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna jasa.

22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan konstruksi meliputi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan pihak lain yang berkepentingan.

23. Audit Internal K3 Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen oleh Auditor K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam kerangka pembinaan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum di lingkungan kerja.

24. Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum oleh Penyedia Jasa adalah Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor internal Penyedia Jasa.

25. Laporan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah hasil audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor yang berisi fakta yang didapatkan pada saat pelaksanaan Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

26. RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokumen rencana penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

27. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi pengumpulan data, analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi tingkat penerapan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

28. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan dan/atau di tempat kerja

1. KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kami, CV. SINRING JALA yang bergerak dalam bidang Kontraktor berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara :

1. Memotivasi dan mendukung usaha pencegahan kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan.

2. Aktif berperan dalam usaha pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pihak terkait.

4. Menetapkan dan melaksanakan tinjauan secara berkala terhadap sasaran dan program keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

CV. SINRING JALA

ANDI MASRUR Direktur 2. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO BAHAYA

IDENTIFIKASI BAHAYAPENILAIAN RESIKOPenanggung Jawab

NOURAIAN PEKERJAANPERALATANTENAGAPELUANGAKIBATRESIKOPENGENDALIAN

KERJAKERJARESIKO

1Pengukuran dan Pematokan UlangKendaraan, Alat Ukur4kecelakaan lalu lintas 133Prosedur Tanggap Darurat KecelakaanSupir

konflik sosial133Sosialisasi MasyarakatHUMAS, GS

kehujanan longsoran133APD : Safety shoes, masker debu, rompi safety, jas hujan Safety belt (bila diperlukan) Surveyor, Petugas K3

nyamuk malaria 133

terjatuh/ tersandung212

ular, binatang buas133

2Pembuatan Basecamp (Pembersihan dan perataan lahan Pemadatan dan Perkerasan Lahan Pembuatan saluran , Konstruksi Bangunan, Instalasi Listrik)Dump truck , vibro, Dump truck manual, cangkul 5tergilas133Prosedur Tanggap Darurat Kecelakaan, Sosialisasi MasyarakatSite Manager, Mandor,, Operator, Petugas K3

debu, kebisingan, asap, getaran313APD : Safety shoes, masker debu, obat anti malaria, rompi safety, jas hujan Safety belt (bila diperlukan)

terkena cangkul122

tertimbun133

manual, paku, gergaji, gunting, mesin serut

4terpukul jatuh dari atap133

Peralatan Kelistrikan4tertimpa barang jatuh/balok 133Baricade, Instruksi Kerja

jatuh / tersandung debu adukan semen 111APD : Safety shoes, masker debu, obat anti malaria, rompi safety, jas hujan Safety belt (bila diperlukan)

kesetrum 133

Site Manager

3Traffic Management 6kecelakaan lalu lintas 133Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan IK. Penggunaan Alat Kerja Manual APD : Safety shoes, Boot shoes, Helm, Masker debu, sarung tangan, rompi traffic Lampu traffic, Jas Hujan Barikade / rubber cone " Kurangi Kecepatan Sekarang" " Hati-Hati " Rambu Bekerja Rambu Pengalihan Arus Lalin

cuaca panas 133

kehujanan 133

cuaca dingin 133

faktor ergonomis 133

bising 133

debu / asap 133

133

konflik sosial 133

4Pembongkaran / Penyimpanan material truck tanki drum pompa transfer 3terlindas, tertabrak , terjepit, tertimpa drum sling putus terpukul ayunan besi terjepit tertimpa besi tergores faktor ergonomis tergores133Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan IK. Penggunaan APAR IK. Penanganan Material Mudah Terbakar Skenario Kondisi Darurat Kebakaran IK. Penggunaan Alat Kerja Manual IK. Pengoperasian Crane APD : Sepatu, Sarung tangan, masker, APAR, Kotak P3K Rambu "Bahan Mudah Meledak" Rambu "Dilarang Merokok"Site Manager

5

6Galian untuk Selokan dan Saluran airPasangan Batu MortarPekerjaan Perkerasan Berbutir

Excavator, dump truck, alat-alat bantu manual

Alat-alat bantu tukang

5

5Tertimbun, terjepit, tertimpa material, terperosok dalam galian

Tertimpa material, terjatuh, 1

13

33

3Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan Pengoperasian Excavator IK. APD : helm, sepatu safety, kacamata, sarung tangan, masker

APD : helm, sepatu safety, kacamata, sarung tangan, masker

Site Manager, Mandor

Mandor

7

excavator, dump truck , motor grader, vibro roller

5

bising debu terlindas / tertabrak Terkena alat kerja getaran ergonomis

1

3

3

Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan IK. Pengoperasian Dump truck IK. Pengoperasian Excavator IK. Pengoperasian Motor Grader IK. Pengoperasian Vibro Roller IK. APD : helm, sepatu safety, kacamata,

SITE MANAGER

3. Pemenuhan Perundang-undangan

1. Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain tentang keselamatan dan kesehatan kerja.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan identifikasi perundang-undangan dan persyaratan yang relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Uraian Umum3.1. Perundang-undangan dan persyaratan lain yang dimaksud di sini mencakup:

3.1.1. Peraturan Pemerintah.

3.1.2. Persyaratan Pelanggan.

3.1.3. Persyaratan Lainnya.

3.2. Hasil identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain dijadikan sebagai acuan dalam menyusun tujuan dan program keselamatan dan kesehatan kerja.

3.3. Identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain dievaluasi dan di up-date sekurang-kurangnya satu tahun sekali, kecuali yang ditentukan oleh pelanggan.

3.4. Setiap perubahan perundang-undangan dan persyaratan lain dikendalikan sesuai dengan revisi yang terbaru.

3.5. Sumber-sumber untuk identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain antara lain:

a) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b) Departemen Kesehatan.

c) Pelanggan.

d) Persyaratan lain yang relevan.

4. Prosedur

4.1. Management Representative

4.1.1. Memilih dan menetapkan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Manager Terkait.

4.1.2. Mendistribusikan hasil penetapan perundang-undangan dan persyaratan lain beserta lampirannya ke bagian terkait berdasarkan ketentuan pada prosedur pengendalian dokumen (PK3. 4.4.5).

4.1.3. Menjelaskan keterkaitan dan hubungan perundang-undangan dan persyaratan lain yang telah diidentifikasi dengan bahaya dengan menggunakan formulir Identifikasi Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya (PK3. 4.3.2/L1).4.1.4. Mengendalikan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku.

4.1.5. Melakukan evaluasi terhadap hasil identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap waktu bila diperlukan.

4.1.6. Memperbaharui perundang-undangan dan persyaratan lain, jika terdapat perubahan, perkembangan/penambahan berdasarkan hasil update.

4. SASARAN K3 DAN PROGRAM K3

SASARAN K3

1. ZERO ACCIDENT

i. Meninggal / Cacat Tetap (0%)

ii. Kehilangan Jam Kerja akibat Kecelakaan kerja maksimal 1 %

iii. Kehilangan jam kerja akibat sakit maksimal 5 %

2. PEMENUHAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SMK3

3. PEMAHAMAN DAN KESADARAN K3 SELURUH KARYAWAN

i. Penggunaan APD 95 %

ii. Laporan kerja K3 minimal 1 kali dalam sebulan

PROGRAM K3

Mengidentifikasi dan mernbuat analisa Bahaya dan Resiko setiap pekerjaan.

Mengawasi setiap pekerjaan beresiko tinggi dengan dikeluarkannya Surat Ijin Kerja

Melakukan Safety Briefing di setiap awal bekerja kepada seluruh pengawas dan pekerja.

Melakukan Safety Patroli dan Inspeksi terhadap Lokasi Kerja, Metode dan Peralatan

Kerja.

Mernbuat rnetode pengarnanan dan pengawasan terhadap alat selarna bekerja

khususnya alat angkat, angkut dan rnuat.

Penyediaan alat dan pendukung keselarnatan kerja (Rarnbu-rarnbu, APD, Pernadarn

kebakaran, P3K).

Mernbatasi kerja lernbur Perneriksaan kesehatan setiap pekerja beresiko tinqgi ( secara periodik )

Menyediakan Alat Pelindung Diri sesuai kebutuhan

Meningkatkan kedisiplinan terhadap pernakaian APD rnelalui inspeksi dan

punishment (bila diperlukan) Mensosialisasikan Peurundang-undangan dan Peraturan K3

Mernberikan training / pelatihan internal yang berhubungan dengan kesadaran K3STRUKTUR ORGANISASI K3

PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK

(PRA-RK3K)

PRA RENCANA RK3K

KEBAKARAN

P3K

EMERGENCY/ KEDARURATAN

PENANGGUNGJAWAB K3