4 ruang lingkup ip dr.nandang

5/11/2018 4 Ruang Lingkup IP Dr.nandang

1/13

RUANG LINGKUP KURIKULUM ILMU PEMERINTAHANDAR! PERSPEKTIF HUKUM

(Pengalaman dan Pengembangan}'

Oleb:Nandang Alamsah Deliarnoor

PendabuluanTulisan ini akan menguraikan ruang lingkup kurikulum ilmu pemerintahan dari perspektif

hukum . Dengan kata lain bagaimana hukum berkonstribusi terhadap konstruksi bangunan ilmupengetahuan (body of-knowledge) yang namanya ilmu pemerintahan. Pandangan yang diberikanberdasarkan pengalaman penulis yang sejak 10 Februari 1992 mengajar di Jurusan IlmuPemerintahan FISIP Unpad dan baru diangkat CPNS di Jurusan tersebut sejak 1 Februari 1993.Perjalanan yang eukup panjang dalam memberikan kontribusi pengajaran hukum dalam sistemkurikulum Ilmu Pemerintahan itulah yang terutama akan disampaikan dalam tulisan ini,

Konstibusi ilmu hukum terhadap ilmu pemerintahan tidak disanksikan lagi bahkanhubungan antara ilmu hukum dengan Ilmu Pemerintahan ini melahirkan hybridal antarkeduanya sehingga muneul istilah bestuursrecht yang diterjemahkan menjadi Hukum TataPemerintahan atau Hukum Pemerintaharr', Demikian pula disampaikan dalam makalah terdahuludari Prof. Samugyo bahwa pada awal abad ke-20 di Belanda, kelornpok ilmu yang memilikiwilayah studi pada pemerintahan disebut "bestuurswtenschappen", yang meliputi ilmu politik,ilmu hukum, dan ilmu administrasi negara'. Disampaikan pula dalam makalah Mudiyati, Ph.Dbahwa perkembangan Ilrnu Pemerintahan pada masa itu juga banyak dipengaruhi oleh kehadiranilmu-ilmu sosial lainnya terutama Ilmu Administrasi, I1muHukum, Manajemen dan sedikit IlmuPolitik."

1 Disampaikan dalam Diskusi Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan yang dise1enggarakan oleh JurusanIlmu Pemerintahan FISlP Unpad pada hari Rabu, 23 Nopember 20IIberdasarkan undangan Ketua JurusanNo. 0901UN6.G.IAIPP/2011 tanggal 17Nopember 2011.

2 Lihat Nandang Alamsah De1iamoor, Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Hukum, JurnaIlimn Pemerintahan PublicSphere Volume 1No.1, Januari-Juni 2007, ISSN 1978-5593.

3 Samugyo Ibnu Redjo, State of the Art Ilmu Pemerintahan, 16 Nopember 2011, hlm, 10.4 Mudiyati Rahrnatunnisa, Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan, 16 Nopember 2011, hlm. 3.

1


2/13

Berdasarkan uraran di atas menjadi pertanyaan penting dalam masa kekinian yangberkaitan dengan studi ilmu pemerintahan adalah sampai sejauh mana hukum akan memberikankonstibusi yang maksimal terhadap studi i1mu pemerintahan tanpa mengekang kebebasan ilmuini untuk mengembangkan sendiri jati dirinya sehingga memiliki kekhasan atau core competensisendiri yang mampu menjawab tantangan zaman.

Hukum sebagai limn Pendukung IImu PemerintahanU. Rosenthal mengemukakan Ilmu Pemerintahan dalam kepustakaan Belanda,

"Bestuurswetenschap" is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van deinterns en externe werking van de structuren en processen van he! openbaar bestuur.' (IlmuPemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur danproses-proses pemerintahan umum baik internal maupun eksternal).

Menurut Sadjijono", struktur dan proses pemerintahan umum adalah struktur dan prosesyang di dalamnya terlihat kebijaksanaan dan keputusan yang mengikat untuk dan atas namakehidupan bersama. Dengan perkataan lain ilmu pemerintahan dipahami sebagai ilmu yangmemusatkan perhatiannya pada panggung struktur supra sistem politik suatu negara dan bekerjapada level policy menurut konstitusi negara yang bersangkutan.

Kemudian berdasarkan pendapat bersama Philipus M. Hadjon, R. Sri SoemantriMartosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.BJ.M. ten Berge, P.1.].van Buuren dan F.A.M. Stroink," menyatakan bahwa hukum administrasi bukan satu-satunyailmu pengetahuan mengenai pemerintahan umum. Banyak sekali disiplin ilmu yang mempelajarikebijaksanaan pemerintah dan pemerintahan umum. Disiplin ilmu itu disebut dengan istilah :ilmu-ilmu pemerintahan.

Yang termasuk ilmu pemerintahan ialah ilmu hukum, sosiologi, ilmu politik, yangobyeknya adalah pemerintahan. Ilmu pemerintahan yang terpenting adalah :

soal-soal keuangan negara ;5 U. Rosenthal, Openbaar Bestuur, Samsoon HD Jeenk Willink, Alphen aan den Rijn (Leiden), 1978,

hlm.17.6 Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Admimstrasi, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2011, hal. 37.7 Philipus M. Hadjon et.aL,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press, 19930p. Cit., hlm, 48.2


3/13

hukum adminitrasi ;sosiologi pemerintahan ;ilmu politik pemerintahan.

Di samping ilmu-ilmu pemerintahan tersebut masih ada bidang yang kurang berkernbang yaitusoal psikologi pernerintahan, sejarah pemerintahan dan falsafah pemerintahan."

Hukum administrasi (hukum pemerintahan, hukum tata pemerintahan) jadinya hanyamerupakan salah satu dari keseluruhan ilmu-ilmu pemerintahan, yaitu bagian yang membahasaturan-aturan yang tertulis dan yang tak tertulis dari pemerintahan umum. Di samping ilmu-ilmupemerintahan ini sebagai suatu kumpulan dari disiplin-disiplin tersendiri yang membahaspemerintahan umum, ada lagi tirnbul suatu cabang "ilmu pemerintahan" tersendiri (atauadministrasi umum). Ilmu pemerintahan dapat diuraikan sebagai pengetahuan yang menguruspenelaahan pengaruh intern dan ekstern dari struktur dan proses pemerintahan umum.Pernerintahan umum diberikan definisi sebagai keseluruhan struktur dan proses putusan-putusanyang mengikat diambil dan atas nama masyarakat umum."

Dalam ilmu-ilmu pemerintahan dapat ditemukan dua macam pendekatan : pendekatanempiris dan pendekatan normatif, Pendekatan empiris bertujuan untuk menelaah pengaruh yangnyata dari pemerintahan umum, sementara pendekatan normatif menelaah putusan-putusannonnatif.10

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan bagian dari ilmupemerintahan. Namun penulis membacanya adalah bahwa hukum memberikan kontribusi ataumendukung terhadap perkernbangan lImu Pemerintahan.

8 Loc. Cit.9 Ibid., hIm. 49.to Loc. Cit.

3


4/13

Evaluasi Kurikulum Hukum Di Jurusan Ilmu PemerintabanEvaluasi ini berkisar dari pengalaman penulis dalam mengembangkan mata kuliah yang

diamanatkan jurusan ilmu pemerintahan. Di Semester Satu penulis mengajar Mata KuliahSISTEM HUKUM INDONESIA yang membahas sistem hukum yang berlaku (hukum positif,ius constitutum) di Indonesia, baik hukum publik maupun hukum privat, sejarah kodifikasihukum Indonesia serta sumber-sumber hukumnya. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampumenganalisis komponen-komponen yang membentuk sistem hukum (legal system) Indonesiabaik substansi, struktur dan kultumya serta meliputi sub sistem hukum adat dan hukumkebiasaan; sub sistem hukum Islam; sub sistem hukum tata negara; sub sistem hukum perdata;sub sistem hukum dagang; sub sistem hukum acara perdata; sub sistem hukum pidana; subsistem hukum acara pidana; sub sistem hukum administrasi negara; sub sistem hukuminternasional; dan sub sistem hukum nasional. Secara pragmatis dan konseptual sesuatu conditiosine quanon bahwa seorang calon sarjana IImu Pernerintahan hams mernahami pe1bagai hukumyang berlaku di Indonesia. Hukum memberikan konstribusi kepada Pernerintahan dalampengaturan, pemetaan dan pengimpJementasian di dalam penyelenggaraan pemerintahansehingga memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik (good governace). Tentu saja pengajarmata kuliah ini harus kompeten minimal seorang Sarjana Hukum lulusan FakuItas Hukum.Bahan mata kuliah ini sudah penulis tulis daJam buku : SISTEM HUKUM INDONESIA denganISBN nomor : 978~979-18960-0-9. Mata kuliah ini mendapat penguatan dari Mudiyanti, Ph.Dsebagai salah satu core subjek program studi ilmu pemerintahan.'"

Pada semester dua penulis mengajar mata kuliah KONSTITUSI DANKELEMBAGAAN PEMERINTAHAN. Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitandengan konstitusi, termasuk di dalamnya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dankelembagaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampumemahami berbagai pokok kajian yang termasuk dalam ruang lingkup konstitusi dankelembagaan pemerintahan, antara lain, konstitusi sebagai hukum dasar negara, perkembangankonstitusi, prosedur serta sistem perubahan konstitusi, UUD 1945 dan kelembagaanpemerintahan (suprastruktur politik) sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 serta modelkelembagaan pemerintahan bam yang bersifat independen seperti Bank Indonesia (BI), Komisi

11 lbld., him. 11.4


5/13

Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM, KPK, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lainyang dikenal juga dengan nama Lembaga Non Struktural atau State auxiliary Organ. Eksistensimata kuliah ini menurut penulis kalau dalam anatomi rnanusia bagaikan fungsi jantung yangmemompa darah keseluruh tubuh. Bagaimana jadinya IImu Pemerintahan tanpa mengetahuihukumnya organisasi yang namanya "pemerintahan" yaitu konstitusi? (lihat Wade and Philip).Kebetulan kesarjanaan penulis adalah Doktor dalam bidang Hukum Tata Negara atau HukumKonstitusi (Constitutional Law). Jadi sangat kompeten untuk memegang mata kuliah ini. Hal inibisa dibuktikan dari transkrif nilai di Program Pascasarjana pemah mengikuti mata kuliahKONSTITUSI dari Prof. Dr. H.R.T. Sri Somentri, S.H. (Pakarnya Ilrnu Konstitusi). Demikianpula Tesis penulis membahas tentang "Pertanggungjawaban Lembaga-Lembaga Negara diIndonesia" yang dipertajam lagi dalam Disertasi tentang Pertanggungjawaban hukum ParaPejabat Negaranya agar diadili secara FORUM PRIVILEGIA TUM (suatu kajian yang orisinilkarena belum pemah ada yang mengkaji masalah ini sebelumnya) dan keduanya baik Tesismaupun Disertasi di bimbing dan dipromotori oleh Ketua Mahkamah Agung waktu itu yaituProf. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. Bahan mata kuliah ini sudah penulis tulis juga dalambuku: KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN dengan ISBN nomor: 978-979-18960-1-6, dan mendapatkan penghargaan Rektor Unpad tanggal 10 Agustus 2009 denganmemberikan SURAT TANDA BUKTI KEPEMILIKAN HAK CIPTA. Mata kuIiah inimendapat penguatan dari Prof. Samugyo sebagai salah satu kajian iImu pemerintahan yangberkaitan dengan proses berpemerintahan.V

Di semester tiga, penulis mengajar mata kuliah HUKUM TATA PEMERINTAHAN.Mata kuliah ini menguraikan pertumbuhan terminologi Hukum Tata Pemerintahan sebagaiverlengstuk (kelanjutan) dari Hukum Tata Negara (Constitutional Law), membahas penentuanscope hukum tata pemerintahan melalui rumusan teori/definisi para ahliketatanegaraan/pemerintahan, membahas tindakanlperbuatan hukum alat perlengkapan negaraterutama dalam bentuk ketetapan (beschikking) sebagai landasan hukum dalam erapembangunan dikaitkan dengan tujuan negara sebagai welfare state. Pada akhir rnata kuliah,mahasiswa mampu memahami berbagai pokok kajian yang termasuk dalam ruang lingkuphukum tata pemerintahan, antara lain terminologi, sumber-sumber hukum tata pemerintahan,susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia, Badan Hukum Publik dan privat, Barang

'1

12 Ibid., hlm. 21.5


6/13

milik pemerintah, Kedudukan Hukum Petugas Publik, Pelayanan Publik sebagai wujud negarahukum modem, tindakan pemerintah beserta keabsahannya bertindak, serta perlindunganhukumnya baik bagi rakyat maupun pejabat di pengadilan (Peradilan Tata Usaha Negara)maupun non pengadilan (stay out of the court) sesuai dengan peraturan perundang-undangan danasas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercipta good governace. Menurut penulis, setelahlebih dari 18 tahun (dari golongan IWa sampai IV/c) mengajarkan mata kuliah ini di JurusanIlmu Pemerintahan, mata kuJiah ini bagaikan fungsi bati dalam tubuh manusia, dimana fungsihati adalah pengarnan terhadap raeun dalam tubuh rnanusia, Demikian pula memahami matakuliah ini akan menjadi tahu bahwa hukum tata pemerintahan ini berfungsi sebagai kaidahpengaman terhadap penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir). Utrecht mengatakanHukum Pemerintahan menguji hubungan hukum khusus yang diadakan akan memungkinkanpara pejabat (ambtsdragers) (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus".Bahan mata kuliah ini sudah penulis tulis dalam buku : HUKUM TATA PEMERINTAHANdengan ISBN nomor: 978-979-18960-3-0.

Di semester empat mengajar mata kuliah : PROSES LEGISLA TIF DJ INDONESIA.Mata kuliah ini menguraikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta teknikpembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun tingkatdaerah. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses legislatif yangterjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan proses serta teknik perundang-undangan ditingkat pusat maupun tingkat daerah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan seimbang dandapat dipertanggungjawabkan. Bahan mata kuliah ini juga sudah menjadi buku dengan judulPROSES LEGISLATIF DJ INDONESIA dengan ISBN nomor : 978-979-18960-2-3.Sebelumnya oleh Universitas Terbuka diminta untuk menyusun modul PENYUSUNANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN pada tahun 2001. Modul ini telah banyak yangmernjuknya tennasuk dalam Blog BORNEO-ONLINE. Mata kuliah ini yang pertama-tamapenulis ajarkan di Jurusan pada tanggal 12 Februari 1992 (lebih dari 19 tahun yang lalu) ketikastatus penulis masih sebagai "dosen magang" untuk membantu Almarhum Bapak AnharNatadilaga, S.H.. Akhimya jabatan fungsional penulis juga mulai dari Asisten Ahli Madyadanseterusnya adalah dalam mata kuliah ini. Barn setelah masuk Lektor Kepala (IV/a) ditambahdengan Hukum Tata Pemerintahan.

6


7/13

Di semester lima mengajar mata kuliah : POLlTlK AGRARIA sebelumnyabernomenklatur POLITIK & HUKUM AGRARIA. Mata kuliah ini menguraikan sejarahperundang-undangan agraria sejak masa Hindia Belanda sampai masa proklamasi kemerdekaanserta setelah Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan (Undang-Undang No.5 Tahun 1960)dan membahas tentang politik agraria nasional, isi, serta pelaksanaan berbagai kebijakan dibidang agraria, Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis berbagai pokok kajianyang termasuk lingkup politik agraria nasional, antara lain hak menguasai dari negara, ketentuankonversi hak-hak atas tanah, hak ulayat (hak adat atas tanah), kebijakan landreform, pendaftarantanah, peralihan hak atas tanah, pengadaan tanah, penatagunaan tanah, dan masalah revolusihijau. Mahasiswa IImu Pemerintahan diharapkan mampu secara optimal memaharni tata ruangkewilayahan guna mewujudkan tata kelola yang baik (good governace). Bahan mata kuliah inijuga sudah menjadi buku dengan judul POLITIK AGRARIA dengan nomor ISBN 978-979-18960-4-7. Sehubungan dengan mata kuliah ini ada "sesuatu" yang patut "ditapakuri" selamaperjalanan hidup penulis ini karena (entah kebetulan atau tidak) berhubungan terus dengankonsep agraria yaitu "bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta dalam batas-batas tertentu ruang angkasa" sebagai berikut :a. Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Unpad ahli Hukum Jaminan,

merupakan pembimbing skripsi penulis tentang Jaminan tanah (SI), tahun 1990.h. Penulis menjadi asisten Effendi Perangin, S.H. pengarang buku-buku yang berkaitan dengan

agraria terutama tanah serta penulis turut merevisinya. Penulis juga menjadi asistennya diCorporate Lawyers Training Center dan praktek kepengacaraannya (advokat) dari tahun1990 sampai tahun1993 yang menyangkut kasus-kasus pertanahan. Buku-buku EffendiPerangin, (1982) Praktek Hukum Agraria Mengamankan Hak Atas Tanah. Jakarta : ESAStudy Club, 1982, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang PraktisiHukum, Jakarta, Rajawali (1986), Praktek Pennohonan Hak Atas Tanah, Jakarta, RajawaliPress, (1991), Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Jakarta, Rajawali Press,(1992), Mencegah Sengketa Tanah Membeli, Mewarisi, Menyewakan, Dan MenjaminkanTanah Secara Aman, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, (1994), Praktek Jual Beli Tanah,Jakarta, Rajawali Press, (1994).

c. Penulis mengkaji Objek kajian Studi Ilmu Hukum Tata Negara yaituStaatsrechtwissenshapp houdzig bezig met besslissingsystem en staat, zoal deze

7


8/13

gestructuur is door het recht : yaitu sistem pengambilan keputusan dalam negarasebagaimana hal itu distrukturkan dalam hukum, yang tentunya tennasuk juga masalahpengambilan keputusan dalam agraria (politik agraria). Barent (1952 : 78) mengatakanhubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dengan perumpamaan Hukum Tata Negarasebagai kerangka manusia, sedangkan llmu Politik merupakan daging yang ada di sekitarnya

d. Oleh Jurusan diberi kepercayaan menjadi asisten Bapak Otot S_Muftie, S.H. dalam MataKuliah Politik & Hukum Agraria di Jurusan Ilmu Pemerintahan sejak 1995 sampai akhirnyamenjadi Pembina mata kuliah ini setelah beliau pensiun ;

e. Mengikuti kuliah hukum agraria Ianjut di S2 dari Prof. Dr. A.P Parlindungan, S_H., selama 6bulan (bukunya banyak tentang agraria) namun keburu beliau meninggal, sehinggadilanjutkan oleh Prof. Djuhaendah selama 6 bulan lagi karena semua peserta didik haruspresentasi satu persatu (ada 24 peserta). Jadi seIuruhnya l tahun penuh mengikuti matakuliah ini dan dapat nilai A tahun 1998. Pada saat mengikuti SI sudah belajar Hukum TanahI dan Hukum Tanah II dengan nilai A dari Bapak Edy Ruchiyat, S.H., pengarang buku"Politik Pertanahan Sesudah dan Sebelum UUPA".

f. Menulis Modul Administrasi Pertanahan yang diterbitkan oleh Universitas TerbukaOktober tabun 2002 dan revisinya pada tahun 2009 ;

g. Prof. Dr. Ganjar Kumia, DEA (Direktur Pusat Dinamika Pembangunan pada waktu itu,sekarang Rektor Unpad) bekerja sarna dengan PSDA Provo Jabar menkaji Redefinisi TugasPengelolaan Irigasi, Garis Sempadan dan Pembangunan Di Pinggir Sumber Air, PerdaIrigasi , tahun 2002-2003, penulis dilibatkan sebagai ahli kelembagaan dan tentunya sangaterat kaitannya dengan konsep "Agraria" ;

h. Penulis membuat "Buku Politik Hukum Agraria", tahun 2006.i. Menjadi konsultan Departernen Perhubungan : BIDANG LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, atas nama Perusahaan AtlasPrimarco, tentang : Pengelolaan Pelabuhan Khusus di Sungai Barito tahun 2007 yangkemudian ditulis dalam ruRNAL TERAKREDITASI dengan judul "KebijakanPengelolaan Pelabuhan Khusus di Sungai", Juma1 Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora,Sosiohumaniora Vol. 11 No.1, Maret 2009, ISSN 1411-0911.

8


9/13

J. Mengkaji Kebijakan sistem POLDER dalam mengantisipasi banjir di Pademangan (masalahkeagrariaan juga). Menjadi konsultan Dinas Pekerjaan Umum DK] Jakarta, atas namaPerusahaan Atlas Primarco ;

k. Menkaji Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung, SOTK dan Peraturan Walikotanya.1 . Advisor Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV DPU Jakarta masalah Zoning Regulation

KotaBiak.m. Tim Ahli Kajian Alih Lahan Pertanian, Fakultas Pertanian dan Balitbangda Provinsi.n. Tim Ahli Pengkajian Model Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Jawa Barat Berbasis Ekonomi

Kemasyarakatan, Kerjasama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Informasi danPengembangan Teknologi (Liptek) UNPAD dengan Pemda Provinsi lABAR, 2005.

o. Diskusi tentang Perlindungan dan Pemulihan Hak Atas Tanah Di Wilayah KonflikiPascakonflik dan Kerusuhan Sosial (Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah),Kerjasama Badan Pertanahan Nasional dengan FISIP UNPAD, 2005, walaupun tidak jadidikaji tapi sudah didiskusikan di BPN Jakarta.

p. Lokakarya Kurikulum Garut 2007, mengubah nomenklatur "Politik Hukum Agraria"menjadi "Politik Agraria",

q. Ketua Tim Pengamanan Hak Atas Tanah sawah-sawah milik dosen FISIP UNPAD.r. Penyuluh dalam Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa di Desa Cileunyi Wetan dengan Tema :Mengamankan Hak Atas Tanah", Sabtu, 3 Mei 2008, dengan surat tugas Kepala Divisi

Pengelola KKNM LPM UNPAD No. 1471H6.27/LPMlKN/08 tanggal25 April 2008.s. Pembahas Utama (satu-satunya) UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang di Direktorat

Penataan Ruang Wilayah IV Jakarta, Rabu 25 Juni 2008.t. Advisor Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV Jakarta dalam Round Table Discussion

untuk lima masalah keagrariaan yaitu : 1) Penyelesaian RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. 2)Hak Ulayat 3) Masalah Pemekaran Wilayah 4) Masalah TapaJ Batas 5) Masalah WilayahPesisir tahun 2009, sampai menghasilkan Buku Pintar Advokasi Penyelenggaraan PenataanRuang yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan RuangTahun 2009.

u. Telah mempunyai pengalaman melakukan pengkajian tentang "Pemekaran Wilayah" yangsarat unsur "keagrariaannya" yaitu pada pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Sukabumi

9


10/13

dan Pangandaran. Renapan unsur hukumnya tertulis dalam opini harian Pikiran Rakyat padahari lum'at 6 Februari 2009.

Materi Muatan Hukum Eksisting dan Upaya PengembanganBerdasarkan kondisi eksisting kurikilum Ilmu Pemerintahan, mata kuliah yang berkaitan

dengan hukum adalah Sistem Hukum Indonesia, Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan, danHukum Tata pemerintahan. Proleg adalah ilmu yang multidisiplin sedangkan politik agraria jelasmerupakan bagian dari ilmu politik kecuali dikembalikan menjadi mata kuliah nengannomenklatur politik dan hukum agraria,

Materi muatan hukum yang ditawarkan berkontribusi sebagai penguatan pada kurikulumIlmu Pemerintahan eksisting adalah :L Hukum Pajak, dalam MK Sistem Perpajakan Indonesia (semester 4);2. Hukum Ketenagakerjaan, dalam MK MSDM (semester 5);3. Hukum adat, dalam MK Politik Agraria (semester 4);4. Hukum Tata Ruang dan Lingkunga, dalam MK Politik Agraria (semester 4);5. Hukum dan Kebijakan Publik, dalam MK Kebijakan Publik (semester 6);6. Hukum pelayanan publik, dalam MK Pelayanan Publik (semester 6).

Sebaiknya pada program S1 Ilmu Pemerintahan cukiip ada MK SHI dan HTP (HTNdalam arti sempit) saja. Konstitusi dan Kelembagaan PemerintahanINegara ditempatkan diprogram S2. Derivasi dari RTP adalah Hukum pelayanan Publik di S3.Pengembangan Mata KuJiah Hukum Tata Pemerintahan

Ruang lingkup Hukum Tata Pemerintahan yang menurut penulis sebagai salah satu matakuliah inti dalam studi ilmu pemerintahan terus mengalami perkembangan. Terakhir LembagaAdministrasi Negara (dimana penulis terlibat dalam usaha revisi) rnemberikan ruang lingkuphukum tata pemerintahan sebagai berikut 1 3 :

13 KUHAN Buku 1 Pokok-Pokok (Prinsip-Prinsip) Hukum Administrasi Negara, LAN 2010, hhn.l l-Iz.10


11/13

a. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sistem dan proses berpemerintahan,baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak, yang mencakup bidang-bidanghukum mengenai :1. Kelembagaan Negara, mencakup dimensi-dimensi hukum dari pengaturan atau penataan

keJembagaan negara dalam suatu sistem administrasi negara, meliputi pengaturanhukum rnengenai kedudukan, kewenangan, fungsi dan hubungan intra maupun antartiga kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif,

2. Pengelolaan Pemerintahan Negara, mencakup pengaturan proses pengelolaan(manajemen) pemerintahan negara atau "rumah tangga negara", mengenai negara dalamkeadaan bergerak, baik dalam hubungan internal seperti administrasi kepegawaiannegara, administrasi keuangan, manajemen materiiI, manajemen infonnasi dansebagainya, maupun ekstemal seperti manajemen kebijakan publik, manajemenpelayanan publik, manajemen perekonomian negara, manajemen pembangunan dansebagainya.

3. Tata Usaha Negara, mencakup pengaturan atau penataan kegiatan ketatausahaan yangdilakukan secara rutin dalam mendukung kegiatan pengelolaan pemerintahan negara,seperti administrasi kesekretariatan, administrasi perkantoran, sistem dokumentasi dansebagainya.b. Ketentuan-ketentuan administrasi negara sebagai sistem kerjasama rasional dan manusiawi

dalam mewujudkan tujuan bersama dalam bernegara atau sebagai sistem penyelenggaraannegara yang pada dasarnya adalah keseluruhan kegiatan memformulasikan substansikebijakan publik dalam peraturan perundang-undangan, rneliputi normatifikasi, legalisasihingga tahapan implementasi dan pengawasannya. Produk-produk hukum tersebut berisikanmateri-materi yang mencakup pengaturan mengenai kebijakan publik, perencanaan,pembiayaan, yang pada dasamya merupakan pengaturan rnengenai sistern dan prosesmanajemen pemerintahan.

Selanjutnya dalam masalah implernentasi Hukurn Tata Pemerintahan dalarnPenyelenggaraan Pemerintahan rnerupakan satu tantangan tersendiri seperti banyak aparaturpemerintah terutama pejabat tidak mau menjalankan putusan PTUN. Demikian pula berdasarkanUU 9/2004 yang merubah alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan dalam Pasal 53 ayat (2)

11


12/13

yaitu : UU dan AAUPB, apa artinya AAUPB? Belum ada Undang-undangnya, di dalamPenjelasan Umum RUU Adm. Pem. menyatakan :

"Di samping itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan transformasiazas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (allgeme beginseelen vonbehorlijk bestuur) yang telah dipraktekkan selama berpuluh-puluh tahun dalampenyelenggaraan administrasi pemerintahan. Undang-Undang ini adalah konkretisasi azaske dalam norma hukum yang mengikat. Azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahanyang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamikamasyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu konkretisasi azas ke dalam normahukum dalam Undang-Undang ini berpijak pada azas-azas yang berkembang dan telahmenjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini ".Dengan demikian RUU Administrasi Pemerintahan ini merupakan bagian dad sistem

Hukum Tata Pemerintahan yang harus disinkronkan dan harmonisasi dengan PeraturanPerundang-undangan yang mengatur PTUN yang lain serta turut disosialisasikan padamahasiswa dalam pernbelajaran hukum tata pemerintahan.

Terakhir yang menyangkut antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak AtasTanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan NasionaL Tumpang tindihkewenangan pemerintahan merupakan masalah yang krusial sekarang ini apalagi setelahmaraknya lembaga non struktural. Hukum tata pemerintahan harus dapat menyelesaikanpermasalahan terse but dengan cara membentuk kodifikasi hukum tata pemerintahan, paling tidakterdapat sebuah "rechtsboek" hukum tata pemerintahan. Usaha LAN membentuk KUHAN dapatdiapresiasi dalam rangka mengisi kegersangan acuan dalam berpemerintahan yang bail.

Penutup

I. Sebenamya mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum relatif sudah cukup memadaipada kurikulum eksisting terutama sistem hukum, konstitusi dan kelembagaanpemerintahan (kalau tetap akan ditetapkan di S1), dan hukum tata pernerintahan;

2. Bila memungkinkan masih ada potensi kecendrungan zaman untuk mengakomodir materilain seperti lingkungan, tenaga kerja dan pengetahuan klasik tentang hukum adat.

12


13/13

DAFTAR PUSTAKAMudiyati Rahrnatunnisa, Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan, 16 Nopember 20 II.U. Rosenthal, Openbaar Bestuur, Samsoon HD Jeenk Willink, Alphen aan den Rijn (Leiden),1978.Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2011.Philipus M. Hadjon etal.,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press, 1993.Sri Soernantri, Kuliah Politik Hukum, 1996.Samugyo Ibnu Redjo, State of the Art Ilmu Pemerintahan, 16Nopember 2011.KUHAN Buku 1Pokok-Pokok (Prinsip-Prinsip) Hukurn Administrasi Negara, LAN 2010.

13

4 ruang lingkup ip dr.nandang

Documents