analisis perencanaan dan penganggaran

1 Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK

TAHUN 2006-2010

Oleh :

FEBIE YANDRA

ABSTRAK

Undang-undang No.25 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa salah satu tujuan

dari perencanaan daerah adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran. Mengabaikan keterkaitan antar dokumen

perencanaan, menyebabkan tidak konsistennya pelaksanaan kegiatan dan

penganggaran.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran pada SKPD. Karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat

berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah. SKPD

yang menjadi objek studi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok.

Penilaian konsistensi antara program dan kegiatan dokumen dilakukan

dengan menggunakan matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP)

dan penyebab ketidak konsistenan dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara

mendalam.

Hasil analisis konsistensi menemukan rendahnya konsistensi antara

dokumen perencanaan dan penganggaran. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen

PPAS dan APBD. Penyebab ketidak konsistenan adalah adanya kebijakan strategis

pemerintah daerah, kurangnya informasi atau data perencanaan dan rendahnya

komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) menjabarkan tujuan perencanaan pembangunan

nasional sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah,

ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang

perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.1

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi

publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan

pelaksanaan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan

dan perencanaan program;

3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

1 Dikutip Pada peraturan pemerintah RI no.8 tahun 2008 di (http://ngada.org/pp8-2008.htm)



5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan

pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan.

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk

mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya

publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan

kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tegas mengemukakan bahwa aspek penting

yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan

(policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budget) oleh pemerintah

daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak

menimbulkan tumpang tindih antara pelaksanaan program dan kegiatan oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah2.

Hasil evaluasi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa mengabaikan

keterkaitan antar dokumen perencanaan yang ada, menyebabkan tidak

konsistennya pelaksanaan kegiatan dan penganggaran. Akibatnya, tidak semua

anggaran dalam program peningkatan pelayanan publik bisa diimplementasikan.

Sebagai contoh, perencanaan dan penganggaran dalam bidang pendidikan. Tidak

semua dana yang sudah dianggarkan untuk peningkatan proses belajar mengajar

digunakan secara langsung untuk peningkatan kegiatan tersebut di kelas. Bahkan

dibeberapa daerah tertentu ditemukan bahwa dana tersebut digunakan untuk

keperluan-keperluan lain, seperti biaya kantor, perjalanan dinas dan kesejahteraan

pegawai3.

Pembangunan infrastruktur menjadi bagian integral dari pembangunan

nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan

sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang

2 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

di (http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/138.pdf) 3 Nasri Bachtiar, Pembangunan pedesaan dan kemiskinan: Beberapa persoalan terkait ruu

desa.2010



maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi

terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu

aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan

sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas

dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan

tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain infrastruktur diyakini merupakan pemicu

pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar

kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi

diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur

berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan

bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah,

serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan

pertanian dan sektor-sektor lainnya.4

Kondisi perekonomian yang membaik tidak dapat dilepaskan dari peran

penting infrastruktur. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan serta

subsidi operasi telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas, dan

jangkauan pelayanan berbagai infrastruktur, yang pada gilirannya mampu

memberikan dukungan kepada berbagai sector perekonomian seperti pertanian,

industri pengolahan, perdagangan, dan pembangunan daerah. Sampai dengan tahun

2008, berbagai program dalam rangka meningkatkan daya dukung infrastruktur

terhadap aktivitas perekonomian terus dilakukan secara konsisten dan

berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan

ekonomi yang ada, dan di tahun 2009 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan

RPJMN 2004-2009 diharapkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai.5

Menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai proses dalam

pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, maka perlu kiranya

disiapkan dengan baik perencanaan dan penganggarannya. Dalam rangka

perwujudan perencanaan dan penganggaran yang baik ini maka semua dokumen

perencanaan dan penganggaran pada dinas pengelola infrastruktur ini harus dijaga

konsistensinya. Untuk itu perlu kiranya dilakukan penelitian tentang Analisis

4 RPJM kementrian perhubungan di(http://www.hubdat.web.id/downloads/rendat/rpjmdarat.pdf)

5 Republik Indonesia. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

edisi Tahun 2008 di (http://www.bappenas.go.id/node/42/539/buku-pegangan-2008-

penyelenggaraan-pemerintahan-dan-pembangunan-daerah/)



konsistensi perencanaan dan pengganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum. Dalam

Tesis ini, Analisis dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Solok yang

merupakan instansi asal Penulis.

1.2. Perumusan Masalah

Perencanaan yang dimaksud dalam tesis ini adalah Perencanaan

Pembangunan Daerah khususnya perencanaan pembangunan bidang PU (Jalan,

Pengairan dan Permukiman). Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu tahapan dari perencanaan pembangunan adalah menyelaraskan

perencanaan program dan penganggaran. Karena itu perlu dilakukan analisa

terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penganalisaan

konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Solok, antara lain :

1. Bagaimana konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU

Kabupaten Solok tahun 2006-2010?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dengan

penganggaran di Dinas PU kabupaten Solok tahun 2006-2010?

Apa kebijakan yang diperlukan untuk memelihara konsistensi antara

perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok?.

1.3. Tujuan Penelitian

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut Adapun tujuan dari penulisan

tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU

Kabupaten Solok tahun 2006-2010.



2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi antara perencanaan

dengan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok tahun 2006-2010.

3. Merumuskan kebijakan-kebijakan untuk memelihara konsistensi perencanaan

dengan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok.

1.4. Manfaat Penelitian

Disamping untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada

Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, penelitian ini sangat banyak menambah

wawasan Penulis. Penulis yang selama ini berada di instansi teknis Dinas Pekerjaan

Umum belum pernah mengikuti atau terlibat dalam proses perencanaan

pembangunan khususnya penyusunan Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Solok dalam menentukan langkah-langkah untuk menjaga konsistensi

perencanaan dan penganggaran dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi

pembaca atau penulis yang berminat mengkaji atau membahas keberhasilan atau

kegagalan pembangunan daerah khususnya dari segi konsistensi perencanaan dan

penganggaran

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan terbatas pada dokumen perencanaan dan

penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok.

2. Penelitian ini difokuskan pada tingkat konsistensi antar dokumen

perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, PPAS, dan APBD

Tahun 2006-2010.

3. Objek penelitian adalah program dan kegiatan yang terdapat pada

dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas PU Kabupaten Solok tahun

2006-2010



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah Satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah

Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang

perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik,

partisipatif, teknokratis, bottom-up dan top down dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif dapat diartikan sebagai

mekanisme (atau proses) yang memungkinkan penduduk secara langsung

memutuskan atau berkontribusi terhadap keputusan yang dibuat mengenai semua

atau sebagian sumber daya publik (termasuk anggaran) yang tersedia.6

Gambar 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran di Daerah

6 Dikutip Pada Buku perencanaan dan penganggaran partisipatif: kerangka konseptual hal 1 & 2 di

(Http://Desentralisasi.Net/Wp-Content/Uploads/2010/01/Isi-Buku-Final.Pdf)

Februari

RPJPD

RPJMD

RANCANGAN

AWAL RKPD

- Prioritas Pemb. - Pagu Indikatif

Renstra SKPD

RANCANGAN

RKPD

- Ranc.Kerangka Ekonomi

- Prioritas Pemb. - Program dengan

Pagu Indikatif - Kegiatan Pokok - Unit Pelaksana

RANCANGAN

RENJA-SKPD

- Kebijakan - Program dengan

pagu Indikatif - Kegiatan dengan

anggaran - Jenis Belanja - Lokasi Kecamatan - Indikator keluaran - Unit Pelaksanau

RENJA-SKPD

- Kebijakan - Program dengan

Pagu Indikatif - Kegiatan dengan

Anggaran - Jenis Belanja - Lokasi Kecamatan - Indikator Keluaran - Unit Pelaksana

RANCANGAN

AKHIR RKPD

K

U

A

P

&

P

P

A

S

RKA-RKPD

- Program dengan anggaran - Kegiatan dengan

Anggaran - Sub Kegiatan dengan

Anggaran - Jenis Belanja - Mata Anggaran Keluaran

(MAK) - Lokasi

Kecamatan

Desa

Indikator Keluaran - Perhitungan Belanja

masing-masing kegiatan

Volume

Harga Satuan - Anggaran Pendapatan

Kegiatan

Mata Anggaran Pendapatan (MAP)

Kelompok Pendapatan - Unit Pelaksana

RAPBD

APBD

DIPA

April Juni

Agustus



2.2. Penganggaran

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan

penganggaran, Undang undang No.25 Tahun 2004 juga telah melakukan perubahan

yang cukup penting. Perubahan tersebut menyangkut dengan penyusunan anggaran

yang dewasa ini didasarkan pada rencana tahunan. (Sjafrizal;2009)

Undang-undang No.17 tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2005 menggariskan beberapa prosedur dan

langkah yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran, baik pada tingkat

nasional maupun daerah. Langkah-langkah tersebut menyangkut dengan

penyusunan dokumen berikut ini : (a) Kebijakan Umum Anggaran (KUA), (b)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran

(RKA). Disamping itu diwajibkan pula menyusun Anggaran Kinerja (performance

Budget) agar alokasi dana menjadi lebih terarah sesuai dengan capaian kinerja yang

diharapkan sebagaimana yang tertera dalam rencana tahunan. (Sjafrizal;2009)

Gambar 2. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran

PENGANGGARAN PERENCANAAN



BAB 3. METODOLOGI

3.1. Rumus Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

Data sekunder adalah data yang dikeluarkan oleh Dinas/instansi terkait yang ada di

Kabupaten Solok, berupa dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Program kerja

tahunan SKPD, PPAS, dan APBD. Sedangkan data primer diperoleh melalui

wawancara dengan Pejabat yang terkait dengan proses penyusunan perencanaan

dan penganggaran pada Pemda Kabupaten Solok, khususnya Dinas PU Kabupaten

Solok.

Adapun beberapa metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Kajian Dokumen

a. Peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan

penganggaran, digunakan untuk mengetahui bagaimana aturan

penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

b. Dokumen Daerah seperti RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD,

PPAS, dan APBD digunakan sebagai realita yang telah dilaksanakan

serta membandingkan antara dokumen perencanaan.

c. Studi perpustakaan dan referensi yang berhubungan dengan

penelitian, digunakan sebagai sarana untuk menganalisis

permasalahan.

2. In Dept Interview

Untuk mengumpulkan data mengenai proses penyusunan perencanaan dan

penganggaran di daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok,

dilakukan wawancara atau in dept interview. Wawancara ini dilakukan

terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan

penganggaran. Dalam hal ini penulis memilih Kasubag Perencanaan dan

Keuangan Dinas PU, Unsur Bappeda yang ikut serta dalam penganggaran,

Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran DPPKA, dan Camat sebagai

responden.



3.2. Metoda Analisis Data

3.2.1 Metoda Analisis konsistensi dengan matrik konsolidasi perencanaan

dan penganggaran (MKPP)

Konsisten atau tidaknya antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran

ini sebetulnya dapat dievaluasi dengan menggunakan instrumen Matrik Konsolidasi

Perencanaan dan Penganggaran (MKPP). Analisis konsistensi yang diformulasikan

dengan matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP) merupakan alat

bantu untuk mengkonsolidasi dokumen perencanaan dan penganggaran secara

menyeluruh.

MKPP ini dapat disusun dengan membandingkan antara 2 (dua) dokumen

perencanaan, yaitu melalui integrasi antara dokumen-dokumen berikut ini :

1) Integrasi Renstra SKPD dengan RPJMD,

Program pada RPJMD Kabupaten Solok dan Renstra Dinas PU disusun

dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana

program yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.

2) Integrasi Rencana Kerja Dinas PU dengan Renstra Dinas PU,

Program dan kegiatan pada Renstra Dinas PU dan Renja Dinas PU

disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat

dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak

konsisten.

3) Integrasi Renja Dinas PU dengan RKPD

Program dan kegiatan pada RKPD Kab. Solok bagian Dinas PU dan Renja

Dinas PU disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga

dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana

yang tidak konsisten.

4) Integrasi PPAS Dinas PU dengan Renja Dinas PU

Program dan kegiatan pada Renja Dinas PU dan PPAS Dinas PU disusun


program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.



5) Integrasi APBD Dinas PU dengan PPAS Dinas PU

Program dan kegiatan pada APBD Dinas PU dan PPAS Dinas PU disusun


program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.

Konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang

dianggarkan dapat diukur dengan indikator :

1. Program yang direncanakan dalam Renstra Dinas PU sama dengan yang

dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok

2. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas PU sama

dengan yang dituangkan dalam Renstra Dinas PU

3. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas PU sama

dengan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Solok bagian Dinas PU.

4. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam PPAS Dinas PU sama

dengan yang dituangkan dalam Renja Dinas PU

5. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Dinas PU sama

dengan yang dituangkan dalam PPAS Dinas PU

Konsistensi program dan kegiatan dapat disederhanakan seperti tertera

pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Konsistensi

No. Program dan kegiatan

Penilaian konsistensi Dokumen A Dokumen B

1 Ada Ada Konsisten

2 Ada Tidak Ada Tidak konsisten

3 Tidak Ada Ada Tidak konsisten

Konsistensi program dan kegiatan diukur melalui perbandingan jumlah

program konsisten dengan jumlah program dan kegiatan keseluruhan.

K =

100%

K =

100%



Untuk konsistensi dokumen PPAS dan APBD, selain konsistensi program dan

kegiatan, juga dilakukan konsistensi anggaran. Konsistensi anggaran dilakukan

terhadap program dan kegiatan yang telah konsisten berdasarkan indikator

konsistensi tersebut diatas. Konsistensi anggaran dihitung berdasarkan

perbandingan alokasi anggaran pada APBD dengan alokasi anggaran perencanaan

pada PPAS. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Analisis konsistensi PPAS dengan APBD

3.2.2 Metoda Deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi konsistensi

Analisis deskriptif dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang

diperoleh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi tersebut dengan

cara membuat deskripsi mengenai fakta-fakta fenomena yang diselidiki.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Konsistensi adalah kesesuaian atau kecocokan antara program dan kegiatan

yang direncanakan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Program dan kegiatan yang direncanakan adalah program dan kegiatan pada

RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Renja SKPD pada periode tahun 2006-2010.

Program dan Kegiatan yang dianggarkan adalah program dan kegiatan yang

tertampung pada PPAS dan APBD.

Alokasi anggaran adalah jumlah dana yang digunakan untuk membiayai

program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD

PPA Nomenklatur Sinkron APBD

Program dan Kegiatan Konsisten

Konsistensi =Anggaran APBD

Anggaran PPAS 100%

Program dan Kegiatan Tidak Konsisten

Analisis Penyebab ketidak konsistenan

Implikasi Kebijakan



BAB 4. PEMBAHASAN

4.1. Konsistensi Dokumen Renstra Dinas PU 2006-2010 Dengan RPJMD

Kabupaten Solok 2006-2010

RPJMD memuat 45 program sedangkan Renstra memuat 10 program. Dari 10

program tersebut, 7 diantaranya bersesuaian dengan 13 program pada RPJMD

sedangkan 3 program lainnya tidak sesuai dengan program RPJMD. Artinya hanya

70% program pada Renstra yang konsisten dengan program RPJMD sedangkan 30%

sisanya tidak sesuai.

Tabel 5.2 Konsistensi Renstra Dinas PU dengan RPJMD Kab. Solok

No. Status program Renstra

Jumlah Program

%

1. Konsisten 7 70

2. Tidak Konsisten

a. Tidak ada di RPJMD, ada di Renstra 3 30

Sumber : RPJMD dan Renstra Dinas PU Kab. Solok tahun 2006-2010

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 (SPPN) pasal 7 dan Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 pasal 25 menyatakan bahwa Renstra SKPD disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD. Beberapa

program dan kegiatan yang tidak konsisten dengan RPJMD menandakan bahwa

SKPD tidak menjalankan fungsi sepenuhnya dalam menjalankan rencana daerah.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, dapat

dsiimpulkan bahwa beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan

RPJMD dikarenakan pengaruh dari visi dan misi Kepala Dinas PU serta program dan

kegiatan yang merujuk kepada renstra kementrian/lembaga dan renstra dinas

propinsi.

Dinas PU sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah adalah unsur

pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah

semestinya menyusun renstra sesuai dengan rencana daerah (RPJMD). Ketidak

sesuaian ini dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak bermuara



kepada satu tujuan yaitu tujuan daerah. Oleh karena itu dinas PU harus

memperbaiki Renstranya untuk periode selanjutnya.

3.4. Konsistensi Renja Dengan Renstra Dinas PU

Dokumen Renstra merupakan dokumen rujukan atau pedoman bagi

instansi/dinas dalam membuat rencana kerja tahunan yang disebut Renja dinas.

Oleh karena itu, untuk melihat konsistensinya, Renja harus dibandingkan dengan

Renstra.

Usulan Renja Dinas PU disusun oleh Dinas kemudian diserahkan ke Bappeda

untuk dilakukan penyesuaian dengan usulan renja SKPD lainnya dan kemudian

dicocokkan dengan program dan kegiatan pada RPJMD. Bappeda kemudian

melaksanakan musrenbang RKPD dan kemudian mensinkronkan usulan Renja

dengan hasil musrenbang. Sinkronisasi usulan renja dengan hasil musrenbang RKPD

melahirkan dokumen RKPD. Berdasarkan dokumen RKPD inilah disusun kembali

renja SKPD (dalam hal ini renja Dinas PU). Dari keseluruhan dokumen renja Dinas

PU yang diminta, dokumen yang diberikan adalah dokumen RKPD terkhusus dinas

PU saja.

Renja dinas PU tahun 2007 terdiri atas 15 program dan 42 kegiatan. Dari 15

program tersebut 10 diantaranya bersesuaian dengan 5 program pada renstra,

sedangkan 5 program sisanya tidak bersesuaian dengan Renstra, artinya 66,67%

program Renja konsisten dan sisanya 33,33% tidak konsisten. Dari 42 kegiatan pada

renja, 12 kegiatan bersesuaian dengan 12 kegiatan pada renstra, sedangkan sisanya

30 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 40% kegiatan pada renja

konsisten dan sisanya 60% tidak konsisten.






30 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 46,67% kegiatan pada renja

konsisten dan sisanya 53,33% tidak konsisten.








21 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 36,36% kegiatan pada renja


Renja dinas PU tahun 2010 terdiri atas 17 program dan 300 kegiatan. Dari

17 program tersebut 10 diantaranya bersesuaian dengan 6 program pada Renstra,


program Renja konsisten dan sisanya 41,18% tidak konsisten. Dari 300 kegiatan

pada renja, 275 kegiatan bersesuaian dengan 12 kegiatan pada renstra, sedangkan

sisanya 25 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 91,67% kegiatan

pada renja konsisten dan sisanya 8,33% tidak konsisten.

Gambar 4. Konsistensi Renja dengan Renstra Dinas PU tahun 2007-2010

Tabel 5.3 Konsistensi Renja dengan Renstra Dinas PU tahun 2007-2010

No Status program 2007 2008 2009 2010

Prog Keg Prog Keg Prog Keg Prog Keg

1. Konsisten

Jumlah 10 12 10 14 9 12 10 275

% 66,67 28,57 66,67 31,82 69,23 36,36 58,82 91,67

2. Tidak

Konsisten

Jumlah 5 30 5 30 4 21 7 25

% 33,33 71,42 33,33 68,18 30,77 63,64 41,18 8,33

Sumber : Renstra Dinas dan Renja PU Kab. Solok tahun 2007, 2008, 2009, 2010

Program

Kegiatan0

20

40

60

80

100

20072008

20092010

Program

Kegiatan



Penyusunan renja Dinas PU sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 mengacu

kepada standar program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan pada

Permendagri no.13 tahun 2006. Sementara Renstra Dinas PU yang telah dibuat tidak

mengacu kepada Permendagri tersebut. Akibatnya banyak program kegiatan yang

tidak sesuai dengan Renstra SKPD. Beberapa program dapat disesuaikan, namun

beberapa program lainnya dipaksakan sesuai (hasil wawancara mendalam dengan

pihak terkait). Pada tahun 2010, penyusunan pemograman dan kegiatan tidak lagi

menyesuaikan terhadap permendagri, tetapi secara keseluruhan mengacu kepada

hasil musrenbang kabupaten dan RPJMD. Konsistensi Renja terhadap Renstra Dinas

PU Kab. Solok dapat kita lihat pada Gambar 5.1. Pada tahun 2007 sampai 2009

konsistensinya rendah dan pada tahun 2010 konsistensinya lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian adan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, bagian penjelasan atas pasal 27 ayat 5 Forum SKPD membahas prioritas

program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan sebagai upaya

penyempurnaan rancangan renja SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait kemudian

pasal 18 ayat 4 Di dalam musrenbang kabupaten/kota dibahas rancangan RKPD

kabupaten/kota berdasarkan renja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau

keserasian antara rancangan renja SKPD dengan kebutuhan masyarakat yang

hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD dapat disimpulkan

beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan renja SKPD disusun berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

2. Rancangan renja SKPD dibahas pada Forum SKPD.

3. Hasil Forum SKPD disebut Renja SKPD

4. Renja SKPD merupakan salah satu bahan penyusunan rancangan RKPD

Dari penjabaran peraturan tersebut diatas, ditemukan beberapa hal dalam

pelaksanaan proses perencanaan atau penyusunan renja yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan diatas,

1. Rancangan renja dibuat oleh Dinas PU sendiri dan tidak berpedoman

kepada hasil musrenbang kecamatan.

2. Rancangan renja Dinas PU diserahkan ke Bappeda untuk dibahas dan

disinkronkan dengan renja SKPD lain dan hasil musrenbang kabupaten.

3. Rancangan renja Dinas PU tidak pernah dibahas dalam forum SKPD.



4. Renja Dinas PU dibuat setelah RKPD selesai, semestinya renja Dinas PU

digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Namun dalam peraturan lain seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

nomor: 050/200/ii/bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) disebutkan bahwa Renja SKPD adalah

penyempurnaan dari rancangan renja SKPD yang telah disepakati melalui

pembahasan forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota yang proses

penyempurnaannya penyusunannya mengacu kepada dokumen RKPD yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena terdapat dua pemahaman ini, maka hal yang subtansi yang perlu

diperbaiki adalah menjadikan hasil musrenbang kecamatan sebagai bahan

penyusunan rancangan renja, dan mengadakan forum SKPD.

3.5. Konsistensi Renja Dinas PU Dengan RKPD Kab. Solok

Seperti halnya yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa renja Dinas PU disusun

berdasarkan RKPD, bahkan di Dinas PU yang dijadikan renja adalah bagian RKPD

yang membahas tentang program dan kegiatan Dinas PU. Karena alasan inilah

konsistensi antar dokumen ini tidak dikaji lebih lanjut.

3.6. Konsistensi PPAS Dengan Renja Dinas PU

Proses berikutnya adalah penyusunan PPAS. Penyusunan rancangan PPAS

mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada

Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap

tahun. PPAS disusun berdasarkan Permendagri no.13 tahun 2006 dan perubahan

pertamanya no.59 tahun 2007.

PPAS Dinas PU disusun berdasarkan renja Dinas PU. Beberapa program

maupun kegiatan pada renja terpaksa ditunda atau dihilangkan pada PPAS karena

keterbatasan anggaran. Penyusunan PPAS juga mengakomodir terhadap program

dan kegiatan untuk daerah yang dananya bersumber dari dana DAK ataupun dana

APBN murni.



PPAS dinas PU tahun 2007 terdiri atas 15 program dan 49 kegiatan. Dari 15

program tersebut 11 diantaranya bersesuaian dengan program Renja, sedangkan 4

program sisanya tidak bersesuaian dengan program Renja, artinya 73,33% program

PPAS konsisten dan sisanya 26,67% tidak konsisten. Dari 49 kegiatan pada PPAS, 32

kegiatan bersesuaian dengan kegiatan pada renja, sedangkan sisanya 16 kegiatan

tidak bersesuaian dengan kegiatan pada renja, artinya 66,67% kegiatan pada PPAS


Tabel 5.4 Konsistensi PPAS dengan Renja Dinas PU tahun 2007-2010

No. Status program 2007 2008 2009 2010


1. Konsisten Jml 11 32 15 44 13 33 8 30

% 73,33 66,67 100 95,65 100 100 57,14 60

2. Tidak

Konsisten

Jml 4 16 - 2 - - 6 20

% 26,67 33,33 - 4,35 - - 42,86 40

Sumber : Renja dan PPAS Dinas PU Kab. Solok tahun 2007, 2008, 2009, 2010

PPAS dinas PU tahun 2008 terdiri atas 15 program dan 46 kegiatan. 15

program tersebut bersesuaian dengan program Renja, artinya 100% program PPAS

konsisten. Dari 46 kegiatan pada PPAS, 44 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan

pada renja, sedangkan sisanya 2 kegiatan tidak bersesuaian dengan kegiatan pada

renja, artinya 95,65% kegiatan pada PPAS konsisten dan sisanya 4,35% tidak

konsisten.

PPAS dinas PU tahun 2009 terdiri atas 13 program dan 33 kegiatan. 13

program tersebut bersesuaian dengan program Renja, artinya 100% program PPAS

konsisten. Dari 33 kegiatan pada PPAS, semuanya bersesuaian dengan kegiatan

pada renja, artinya 100% kegiatan pada PPAS konsisten.

PPAS dinas PU tahun 2010 terdiri atas 14 program dan 50 kegiatan. Dari 14

program tersebut 8 diantaranya bersesuaian dengan 12 program Renja, sedangkan

6 program sisanya tidak bersesuaian dengan program Renja, artinya 57,14%

program PPAS konsisten dan sisanya 42,86% tidak konsisten. Dari 50 kegiatan pada

PPAS, 30 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan pada renja, sedangkan sisanya 20



kegiatan tidak bersesuaian dengan kegiatan pada renja, artinya 60% kegiatan pada

PPAS konsisten dan sisanya 40% tidak konsisten.

Gambar 5. Konsistensi PPAS dengan Renja Dinas PU tahun 2007-2010

Konsistensi PPAS terhadap Renja pada Dinas PU Kab. Solok dapat kita lihat

pada gambar 5.2. Kekonsistensian program dan kegiatan sepanjang tahun 2007

sampai tahun 2009 hampir sempurna 100%. Sementara pada tahun 2010,

konsistensinya sangat kecil.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ada beberapa hal yang menjadi

penyebab ketidakkonsistenan tersebut, antara lain :

1. Penyusunan renja Dinas PU tahun 2010 tidak berpedoman pada

permendagri nomor 13 tahun 2006 ataupun permendagri nomor 59 tahun

2007, sementara PPAS berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri

tersebut.

2. Terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan Renja dan

sebelum penyusunan PPAS.

3. Adanya dana dari pusat (APBN) yang hadir pada rentang waktu setelah

penyusunan Renja dan sebelum penyusunan PPAS.

a. Wajib diakomodir dengan penyusunan program dan kegiatan pada PPAS

(Dana DAK)

b. Wajib diakomodir dengan dana pendampingan (contoh : Kegiatan P2IP)

Program

Kegiatan0

20

40

60

80

100

20072008

20092010

Program

Kegiatan



c. Wajib memenuhi petunjuk teknis program (contoh : kegiatan

pembangunan bak sampah, pengadaan truk sampah harus disediakan

daerah)

3.7. Konsistensi APBD Dengan PPAS Dinas PU

Penyusunan APBD sebagaimana penyusunan rancangan PPAS mengacu dan

berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri setiap tahun. APBD disusun berdasarkan Permendagri no.13 tahun 2006 dan

perubahan pertamanya no.59 tahun 2007.

PPAS yang telah disusun selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama

dengan anggota dewan perwakilan rakyat sehingga menghasilkan nota kesepakatan

antara pemerintah daerah dengan Dewan. Nota kesepakatan ini menjadi menjadi

dasar penyusunan RKA SKPD. RKA SKPD yang telah dibahas oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD

(RAPBD). Selanjutnya RAPBD dibahas bersama Dewan dengan berpedoman pada

KUA dan PPA yang telah disepakati bersama (nota kesepakatan). Setelah disepakati

bersama maka ditetapkanlah APBD.

APBD dinas PU tahun 2007 terdiri atas 15 program dan 55 kegiatan. 15

program tersebut bersesuaian dengan program PPAS, artinya 100% program APBD

konsisten. Dari 55 kegiatan pada APBD, 48 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan

pada PPAS, sedangkan sisanya 7 kegiatan tidak bersesuaian dengan kegiatan pada

PPAS, artinya 87,27% kegiatan pada APBD konsisten dan sisanya 12,73% tidak

konsisten.




pada PPAS dan 1 kegiatan tidak sesuai, artinya 97,73% kegiatan pada APBD

konsisten dan sisanya 2,27% tidak sesuai.






pada PPAS, sedangkan sisanya 12 kegiatan tidak sesuai, artinya 68,42% kegiatan

pada APBD konsisten dan 31,58% sisanya tidak konsisten.

Tabel 5.5 Konsistensi APBD dengan PPAS Dinas PU tahun 2007-2010

No. Status program 2007 2008 2009 2010


1. Konsisten Jml 15 48 14 43 12 26 13 32

% 100 87,27 100 97,73 100 68,42 92,86 88,89

2. Tidak

Konsisten

Jml - 7 - 1 - 12 1 4

% - 12,73 - 2,27 - 31,58 7,14 11,11

Sumber : PPAS dan APBD Dinas PU Kab. Solok tahun 2007, 2008, 2009, 2010

APBD dinas PU tahun 2010 terdiri atas 14 program dan 36 kegiatan. Dari 14

program tersebut, 13 program bersesuaian dengan program PPAS sedangkan 1

program sisanya tidak sesuai, artinya 93,86% program APBD konsisten dan sisanya

7,14% tidak konsisten. Dari 36 kegiatan pada APBD, 32 kegiatan bersesuaian

dengan kegiatan pada PPAS, sedangkan sisanya 4 kegiatan tidak sesuai, artinya

88,89% kegiatan pada APBD konsisten dan 11,11% sisanya tidak konsisten.

Gambar 6. Konsistensi APBD dengan PPAS Dinas PU Tahun 2007-2010

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010

Program

Kegiatan



Beberapa penyebab ketidakkonsistenan tersebut, antara lain :

1. Terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan PPAS


penyusunan PPAS

Wajib diakomodir dengan penyusunan program dan kegiatan pada PPAS

(Dana DAK)

Wajib diakomodir dengan dana pendampingan (contoh : Kegiatan P2IP)

Wajib memenuhi petunjuk teknis program (contoh : kegiatan


daerah)

3. Ketidak matangan SKPD dalam menyusun PPAS

4. Adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang pelaksanaan sebuah program

5. Adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan pada APBD

Untuk konsistensi dokumen PPAS dan APBD, selain konsistensi program dan

kegiatan, juga dilakukan konsistensi anggaran. Konsistensi anggaran dilakukan

terhadap program dan kegiatan yang telah konsisten berdasarkan indikator

konsistensi tersebut diatas. Konsistensi anggaran dihitung berdasarkan

perbandingan alokasi anggaran pada APBD dengan alokasi anggaran perencanaan

pada PPAS.

Tabel 5.10 Persentase deviasi anggaran APBD thd PPAS

NO. TAHUN < 5% < 10% < 20% < 30% < 40% > 40%

1. 2007 38 1 1 1 - 7

2. 2008 28 2 4 4 - 5

3. 2009 13 1 3 3 1 5

4. 2010 2 1 3 3 5 18

Sumber : diolah dari PPAS dan APBD Dinas PU Kab.Solok tahun 2007-2010

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2007 deviasi anggaran yang besar

dari 40% berjumlah 7 kegiatan dengan persentase 14,58. Pada tahun 2008

persentase deviasi anggaran yang besar dari 40% adalah 11,63. Persentase deviasi

terbesar berada pada tahun 2010 yaitu 56,25. Kondisi ini terjadi karena pada tahun

2009 terjadi gempa besar sehingga pergeseran dana cukup besar dari anggaran

belanja lainnya ke belanja rehabilitasi pasca gempa. Tapi deviasi anggaran yang



besar seperti ini juga dapat terjadi dengan sebab-sebab lain. Berdasarkan hasil

wawancara dengan narasumber terkait, sebab-sebab deviasi tersebut antara lain

adalah :

1. Terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan PPAS


penyusunan PPAS

a. Wajib diakomodir dengan penyusunan program dan kegiatan pada PPAS

(Dana DAK)

b. Wajib diakomodir dengan dana pendampingan (contoh : Kegiatan P2IP)

c. Wajib memenuhi petunjuk teknis program (contoh : kegiatan


daerah)

3. Ketidak matangan SKPD dalam menyusun PPAS

4. Adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang pelaksanaan sebuah program

5. Adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan pada APBD

Dari keseluruhan analisis matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran

(MKPP) dapat dilihat bagaimana sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan

penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 5.11 Konsistensi Dokumen Perencanaan Dinas PU tahun 2007-2010

No. Dokumen Tahun

2007 2008 2009 2010

Renstra Program 70%

2. Renja Program 66,67% 66,67% 69,23% 69,23%

Kegiatan 40% 46,67 36,36% 91,67%

3. PPAS Program 73,33% 100% 100% 57,14%

Kegiatan 66,67% 95,65% 100% 60%

4. APBD Program 100% 100% 100% 92,86%

Kegiatan 87,27% 100% 68,42% 88,89%

Dari tabel konsistensi diatas terlihat banyaknya pembuatan dokumen

perencanaan dan penganggaran yang tidak konsisten. Untuk itu perlu dirumuskan

suatu kebijakan agar konsistensi perencanaan dan penganggaran ini terus dapat

ditingkatkan.



BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perencanaan dan penganggaran di daerah adalah proses merencanakan dan

melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari

perencanaan itu sendiri. Oleh karena itu proses evaluasi terhadap perencanaan dan

penganggaran sangat perlu dilakukan.

Kegiatan evaluasi bukanlah untuk menemukan penyelewengan keuangan tetapi

sasaran utamanya adalah untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai dengan yang direncanakan sehingga diperoleh masukan (feedback) untuk

perbaikan penyusunan perencanaan di masa mendatang. Namun akan sangat ironis

sekali apabila program dan kegiatan rencana tidak dilaksanakan, tujuan dan sasaran

pembangunanpun akan semakin kabur. Oleh karena itu antara perencanaan dan

penganggaran mutlak konsisten.

Setelah dilakukan analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsistensi program Renstra terhadap program RPJMD sebanyak tujuh puluh

persen.

2. Konsistensi program dan kegiatan Renja terhadap Renstra adalah enam puluh

enam koma enam puluh tujuh persen dan empat puluh persen pada tahun 2007.

Enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen dan empat puluh enam koma

enam puluh tujuh persen pada tahun 2008. enam puluh sembilan koma dua

puluh tiga persen dan tiga puluh enam koma tiga puluh enam persen pada

tahun 2009. Dan enam puluh sembilan koma dua puluh tiga persen dan

sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh persen pada tahun 2010

3. Konsistensi program dan kegiatan PPAS terhadap Renja adalah tujuh pulu tiga

koma tiga puluh tiga persen dan enam puluh enam koma enam puluh tujuh

persen pada tahun 2007. Seratus persen dan sembilan puluh lima persen pada

tahun 2008. Seratus persen dan seratus persen pada tahun 2009. Dan enam

puluh persen dan sembilan puluh dua koma delapan puluh enam persen pada

tahun 2010



4. Konsistensi program dan kegiatan APBD terhadap PPAS adalah seratus persen

dan delapan puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen pada tahun 2007.

Seratus persen dan seratus persen pada tahun 2008. Seratus persen dan enam

puluh delapan koma empat puluh dua persen pada tahun 2009. Dan sembilan

puluh dua koma delapan puluh enam persen dan delapan puluh delapan koma

delapan puluh sembilan persen pada tahun 2010

5. Konsistensi Anggaran APBD dengan PPAS pada tahun 2007 dengan tingkat

konsistensi kecil dari empat puluh persen (< 40%) berjumlah delapan puluh

lima koma empat puluh dua persen. Tahun 2008 dengan jumlah delapan puluh

delapankoma tiga puluh enam persen, tahun 2009 berjumlah delapan puluh

koma tujuh puluh tujuh persen dan tahun 2010 dengan konsistensi empat

puluh tiga koma tujuh puluh lima persen.

6. Ketidak konsistenan program dan kegiatan pada dokumen-dokumen tersebut

disebabkan oleh hal sebagai berikut :

a. Adanya kebijakan strategis daerah (seperti pengalihan jalan propinsi di

depan kantor Bupati ke jalan pintu angin labuah saiyo sehingga jalan

propinsi tersebut dapat dijadikan jalan kabupaten)

b. Terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan dokumen

c. Adanya dana dari pusat (APBN) yang hadir pada rentang waktu setelah

penyusunan dokumen

Wajib diakomodir dengan penyusunan program dan kegiatan pada

PPAS (Dana DAK)

Wajib diakomodir dengan dana pendampingan (contoh : Kegiatan

P2IP)

Wajib memenuhi petunjuk teknis program (contoh : kegiatan


daerah)

d. Adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang prosedur pelaksanaan sebuah

program.

e. Ketidak matangan SKPD dalam menyusun dokumen

f. Ketidaktahuan staf perencana Dinas terhadap proses sebenarnya dari

suatu perencanaan daerah.

g. Adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan.



5.2. Saran

Agar konsistensi perencanaan dan penganggaran tetap terpelihara, maka

Penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan-

kebijakan sebagai berikut :

1. Pemberian kedudukan yang lebih tinggi pada Bappeda dari SKPD lainnya

agar Bappeda dapat memberikan pengarahan dan kontrol pada SKPD

dalam penyusunan Renstra SKPD.

2. Bappeda harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada nagari dan

kecamatan tentang prioritas program dan kegiatan pada tahun berlaku.

3. Fleksibilitas terhadap program dan kegiatan Permendagri no.13 tahun

2006 dan perubahan pertamanya no.59 tahun 2007

4. Peningkatan kualitas SDM fungsional perencana pada setiap SKPD agar

dapat melaksanakan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran

5. Mencari informasi dan data perencanaan dan penganggaran oleh Pusat

melalui jaringan informasi dan dokumen perencanaan.

6. Menyusun kerangka penganggaran jangka menengah daerah yang

disyahkan oleh DPRD.

Dengan dilakukannya kebijakan-kebijakan ini, Penulis berharap kedepannya

Dinas Pekerjaan Umum dan Kabupaten Solok semakin lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Adrimas, Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas, Padang. 2011

Bachtiar, Nasri. Pembangunan Pedesaan Dan Kemiskinan : Beberapa persoalan

terkait ruu desa. 2010

Bappeda kabupaten Solok, Kabupaten solok dalam angka tahun 2009-2010. tahun

2010

Bastian Indra. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE UGM, Yogyakarta, 2001.

Buku perencanaan dan penganggaran partisipatif: kerangka konseptual

di (Http://Desentralisasi.Net/Wp-Content/Uploads/2010/01/Isi-Buku-

Final.Pdf)

Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Solok, Statistik

Keuangan Daerah Tahun 2009, tahun 2009

Graito Usodo, Wisnu (2007), Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di

Kabupaten Temanggung Kasus Program Wajib Belajar Sembilan Tahun,

Padang

Ihyaul Ulum. Akuntansi Sektor Publik, UMM PRESS, Yogyakarta, 2004.

LGSP, Musrenbang sebagai Instrumen Efektif dalam Penganggaran Partisipatif.

di(http://www.lgsp.or.id/publications/Index.cfm?fuseaction=index&showSt

artNode=0&catID=14&cType=0&domainStartNode=23&docType=0&showa

ll=Yes). 17 Februari 2011

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Solok dengan DPRD Kab. Solok nomor 36

Bup/2006, Nomor 19 DPRD/2007 tentang prioritas dan plafon anggaran

sementara kabupaten solok tahun 2008, arosuka 2007

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Solok dengan DPRD Kab. Solok nomor

601/Bup/2007, Nomor 20/DPRD/2006 tentang prioritas dan plafon

anggaran sementara kabupaten solok tahun 2007, arosuka 2006


050/396/Bappeda/2008, Nomor 25 tahun 2008 tentang prioritas dan

plafon anggaran sementara kabupaten solok tahun 2009, arosuka 2008




052/396/Bappeda/2009, Nomor 24 tahun 2009 tentang prioritas dan

plafon anggaran sementara kabupaten solok tahun 2010, arosuka 2009

Pemerintah Kabupaten Solok, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Akhir Masa Jabatan Bupati Solok periode 2005-2010, Arosuka 2010


tahun 2010, Arosuka 2011



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, di (http://ngada.org/pp8-2008.htm)

Peraturan Pemerintah RI no.8 tahun 2008 di (http://ngada.org/pp8-2008.htm)

Peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran

2007.

di (http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Permendagri_26_2006.pdf). 17

Februari 2011

Peraturan Bupati Solok No.36 tahun 2008 tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran

2007, Solok 2008



2008, Solok 2009



2009, Solok 2008



2010, Solok 2011

Peraturan Daerah Solok No.10 tahun 2007 tentang penjabaran perubahan anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten Solok tahun 2007, solok 2007









Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2006, rencana kerja pemerintah daerah

kabupaten solok tahun 2007, arosuka 2006







Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008, RPJMD review Kabupaten Solok



Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

di (http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/138.pdf)

Planning, Programming And Budgeting System (PPBS)

di (http://id.wikipedia.org/wiki/PPBS), 18 Januari 2011

Republik Indonesia. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah edisi Tahun 2008.

di (http://www.bappenas.go.id/node/42/539/buku-pegangan-2008-

penyelenggaraan-pemerintahan-dan-pembangunan-daerah/). 28 Maret

2011

Rini Oktavianti, Analisis Konsisteni Perencanaan dan Penganggaran Bidang

Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan. Tahun 2008

Rutiana D. Wahyuningsih, Mulyanto, 2007: 101 halaman. Responsibilitas Kebijakan

Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Studi Konsistensi Dokumen

RKPD, PPAS, dan APBD th 2008 dari aspek Pro Job, Pro Poor, dan Pro

Growth di Kabupaten Palopo, Semarang, Klaten, Nagan Raya, Aceh Jaya,

Simalungun, Malang, dan Probolinggo)

RPJM kementrian perhubungan

di (http://www.hubdat.web.id/downloads/rendat/rpjmdarat.pdf)



Sjafrizal. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Padang.

Penerbit Baduose Media. 2009

Surat Keputusan Kepala Dinas PU No.1 tahun 2006, Rencana Strategis Dinas PU

tahun 2006-2010

Tata Pemerintahan Kabupaten Solok pada situs Bappeda Kabupaten Solok.

(http://www.solokkab.go.id/index.php?option=com_content&view=categ

ory&layout=blog&id=48&Itemid=107)

Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Jakarta 2004

analisis perencanaan dan penganggaran

Documents