analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 10

37
1. KEWENANGAN MAHKAMAH 1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyataan! ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah Agung dan badan  peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer , lingkungan pe radilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” " 1.2. Bahwa Pasal 24# ayat (1) UUD 1945 menyataan! “Ma hka mah Ko nst itu si  berwenang mengadi li pada ti ng kat   pertama dan terakhir yang putusannya bersifat nal untuk me ng uj i Unda ng -Undan g te rh adap Un dang -Undan g asar , memutus sengket a kewenangan !embaga "egara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang asar, memutus  pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum# $elanj utnya ayat (2) menyat a an! %Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat ewan $er wakil an %akya t menge nai dug aan pel ang gar an oleh $r esiden dan& atau 'akil $r esiden menurut Undang-Undang asar”(

Upload: pamudatataransunda

Post on 18-Feb-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 1/37

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

(selanjutnya disebut UUD 1945) menyataan! ”Kekuasaankehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah Agung dan badan

 peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi” " 

1.2. Bahwa Pasal 24# ayat (1) UUD 1945 menyataan!

“Mahkamah Konstitusi  berwenang mengadili pada tingkat 

 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat nal untuk 

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang asar,

memutus sengketa kewenangan !embaga "egara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang asar, memutus

 pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang

hasil pemilihan umum”# $elanjutnya ayat (2) menyataan!

%Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

ewan $erwakilan %akyat mengenai dugaan pelanggaran oleh

$residen dan&atau 'akil $residen menurut Undang-Undang

asar”(

Page 2: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 2/37

1.&. Bahwa berdasaran Pasal 1' ayat (1) Undang-Undang mr

24 *ahun 2''& tentang +ahamah ,nstitusi (selanjutnya disebut

UU 242''&) menyataan! “Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat   pertama dan terakhir yang putusannyabersifat nal untuk )a* menguji Undang-Undang terhadap Undang-

Undang asar %epublik +ndonesia ahun ./0”(

1.4. Bahwa dengan demiian +ahamah ,nstitusi berwenang

untu mengadili erara engujian/

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9

tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/

%erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapatdilakukan

 peninjauan kembali”(

- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905

 jun1to  Undang-Undang mr 5 *ahun 2''4  jun1to  Undang-

Undang mr & *ahun 2''9 tentang Perubahan ,edua tas

Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 tentang +ahamah

gung berbunyi/

“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya

)satu* kali”(

- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901

tentang ,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana

berbunyi!

%$ermintaan $eninjauan Kembali atas suatu putusan hanya

dapat  dilakukan satu kali saja”(

1.5. Bahwa misi +ahamah ,nstitusi menau egiatanembuatan huum

)law making*, egiatan elasanaan atau eneraan huum  )law

administrating*, dan egiatan eradilan atas elanggaran huum

)law adjudi1ating*, sehingga +ahamah ,nstitusi meruaan

engawal dan enasir tertinggi terhada ,nstitusi )he guardian

and the interpreter of 

1onstitution*(

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Page 3: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 3/37

undang-undang, yaitu2 a# perorangan warga negara +ndonesia( b#

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip "egara

Page 4: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 4/37

4

Kesatuan %epublik +ndonesia yang diatur dalam undang-undang( 1#

badan hukum publik atau pri3at( atau d# lembaga negara”(

2.2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 242''& menyataan!

“4ang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang

diatur dalam Undang-Undang asar "egara %epublik +ndonesia

ahun ./0”(

2.&. Bahwa beberaa asal dalam UUD 1945 yang dijadian batu uji

dan meruaan ha nstitusinal Pemhn! yani/

Pasal 1 ayat (&) menyataan, “"egara +ndonesia adalah negara

hukum”( Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

 peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan “(

Pasal 26 ayat (1) menyataan! %setiap warga negara bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada

ke1ualinya%"

Pasal 20D ayat (1) menyataan “5etiap orang berhak atas

 pengakuan,  jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(

Pasal 203 ayat (2) menyataan %5etiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna men1apai persamaan

dan keadilan7"

Pasal 208 ayat (2) menyataan! %alam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan

 yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu

Page 5: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 5/37

dan memilii eastian huum bagi semua enari eadilan

dalam menegaan huum! ebenaran! eadilan! dan ha asasi

manusia.

Page 6: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 6/37

2.5. Bahwa ha nstitusinal Pemhn sebagai dat yang

diuraian di atas telah dirugian dengan berlaunya Undang-

Undang yang dimhnan engujian yani/

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9

tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/

%erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapatdilakukan

 peninjauan kembali”(

- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905

 jun1to  Undang-Undang mr 5 *ahun 2''4  jun1to  Undang-Undang mr

& *ahun 2''9 tentang Perubahan ,edua tas Undang-Undangmr

14 *ahun 1905 tentang +ahamah gung berbunyi/

“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(

- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901

tentang ,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/

“$ermintaan $eninjauan Kembali atas suatu putusan hanyadapat 

dilakukan satu kali saja”(

Bahwa dengan berlaunya nrma tersebut di atas yang hanya

membatasi engajuan eninjauan embali hanya satu ali telah

merugian ha nstitusinal Pemhn sebagai dat"

2. Bahwa euasaan ehaiman yang bebas dari segala

amur tangan dan engaruh dari luar memerluan resi

adat yang bebas! mandiri dan bertanggung jawab! untu

terselenggaranya suatu eradilan yang jujur! adil dan memilii

eastian huum bagi semua enari eadilan dalam menegaan

huum! ebenaran! eadilan! dan ha asasi manusia"

2.6 Bahwa dalam sumah atau janji dat dinyataan bahwa

resi dat aan memegang teguh dan mengamalan

Panasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar egara

:eubli ;ndnesia dan dalam melasanaan tugas resi

Page 7: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 7/37

bertanggung jawab berdasaran huum dan eadilan"

2.0 Bahwa huum hadir untu ara enari eadilan dengan

aradigma tersebut maa aabila ara enari eadilan

menghadai suatu ersalan huum! maa buan %ara enari

eadilan yang disalahan7! melainan ara enega huum

termasu adat harus berbuat sesuatu terhada huum yang

ada! termasu meninjau asasnrma! dtrin! substansi serta

rsedur yang berlau termasu dalam hal ini nrma yang

mengatur tentang Peninjauan ,embali yang hanya bleh satu ali"

Page 8: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 8/37

2.9 Bahwa dengan demiian! Pemhn sebagai errangan warga

egara dengan berresi sebagai dat telah memenuhi

uali<asi eduduan huum )legal standing*  dan memilii

eentingan untu menyamaian ha uji materiil )judi1ial re3iew*

sebagaimana dimasud dalam etentuan Pasal 51 ayat (1) huru a

UU 242''&"

2.1' Bahwa selanjutnya dalam Putusan +ahamah ,nstitusi

mr ''PUU-;;;2''5 dan Putusan mr 11PUU-=2''6 telah

menentuan 5 (lima) syarat erugian ha danatau ewenangan

nstitusinal sebagaimana dimasud dalam Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang mr 24 *ahun 2''&! sebagai beriut/

a. adanya ha danatau ewenangan nstitusinal Pemhn

yang diberian leh UUD 1945"

b. ha danatau ewenangan nstitusinal tersebut! diangga

telah dirugian leh berlaunya Undang-Undang yang

dimhnan engujian"

. ha danatau ewenangan tersebut harus bersiat sesi<

(husus) dan atual atau setida-tidanya tensial yang

menurut enalaran yang wajar daat diastian aan terjadi"

d. adanya hubungan sebab-aibat (1ausal 3erband) antara

erugian dimasud dengan berlaunya Undang-Undang yang

dimhnan engujian"

e. adanya emunginan bahwa dengan diabulannya

ermhnan maa erugian nstitusinal tersebut tida aanatau tida lagi terjadi"

2.11 Bahwa dengan berlaunya nrma yang terdaat dalam/

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9 tentang

,euasaan ,ehaiman berbunyi/

“erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan

 peninjauan kembali“(

- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1toUndang-Undang mr 5 *ahun 2''4  jun1to  Undang-Undang

Page 9: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 9/37

“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(

- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901 tentang

,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/

Page 10: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 10/37

“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu*kali”(

 >ang hanya membatasi engajuan eninjauan embali hanya satu

ali telah merugian ha nstitusinal Pemhn bai sebagai

ribadi mauun sebagai dat yang mewaili lien sebagai ara

enari eadilan dalam ranga menegaan huum! ebenaran!

eadilan dan ha asasi manusia yang diamanatan nstitusi

untu dierjuangan dan ditegaan"

2.12 Bahwa engajuan P, yang edua daat dilauan dengan

ertimbangan dan alasan tertentu misalnya majelis 3aim gungP, ; telah menyalahgunaan ewenangannya! tida

memertimbangan buti baru atau num baru yang seara

 jelas dan nyata sangat berengaruh dan menentuan

utusan!adanya indiasi num haim melauan erbuatan

terela! mereayasa! menyembunyian ata yang seharusnya

dijadian dasar ertimbangan dalam memutus erara dalam

ersidangan di tingat eninjauan embali. Bahwa untu asus-

asus yang menyangut nama bai dan nyawa rang yang aan

dihuum mati dengan etentuan engajuan eninjauan embali

hanya bleh satu ali maa merea harus ehilangan nyawa!

eluarga dan eturunan merea! maa uaya engajuan

eninjauan embali yang edua alinya dalam ranga

mewujudan eadilan dan ebenaran materil aan

mengembalian itra dan martabat dari ?embaga +ahamah

gung :eubli ;ndnesia sebagai benteng terahir eradilan di

tanah air.

2.1&Bahwa embatasan engajuan eninjauan embali bertentangan

dengan uaya huum terdawa untu memerleh eadilan! jia

utusan engadilan terdaat hal-hal sebagai beriut (erara

idana)/

- abila terdaat eadaan baru yang menimbulan dugaan

uat! bahwa jia eadaan itu sudah dietahui ada watu

Page 11: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 11/37

Penuntut Umum tida daat diterima atau terhada erara itu

diteraan etentuan idana yang lebih ringan"

- abila dalam erbagai utusan terdaat ernyataan bahwa

sesuatu telah terbuti! aan tetai hal atau eadaan sebagai

dasar dan alasan utusan yang dinyataan telah terbuti itu!

ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain"

Page 12: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 12/37

- abila utusan itu dengan jelas memerlihatan suatu

ehilaan 3aim atau suatu eeliruan yang nyata.

2.14Bahwa embatasan engajuan eninjauan embali bertentangan

dengan uaya huum ara iha untu memerleh eadilan! jia

utusan engadilan terdaat hal-hal sebagai beriut (erara

erdata)/

- Putusan didasaran ada suatu ebhngan atau tiu muslihat

dari iha lawan"

- Ditemuan surat-surat buti yang bersiat menentuan"

- Putusan mengabulan sesuatu yang tida dituntut atau lebihdari yang dituntut"

- *erdaat suatu bagian dari tuntutan yang belum diutus tana

diertimbangan sebabnya"

- *erdaat utusan yang bertentangan antara yang satu dengan

yang lain"

- *erdaat suatu ehilaan haim atau suatu eeliruan yangnyata.

2.15Bahwa adalah ewajiban seluruh masyaraat untu bereran

serta mengadaan ntrl ssial terhada eraturan erundang-

undangan yang tida beriha eada rasa eadilan dan tida

membawa manaat bagi masyaraat luas serta menghambat

teritanya eastian huum.

2.1 Bahwa sebagai warga egara ;ndnesia berha

berartisiasi dalam erlindungan! enegaan dan emajuan ha

asasi manusia termasu mengajuan ermhnan! engaduan

dan gugatan! dalam erara idana! erdata mauun administrasi

serta memerleh eadilan melalui rses eradilan yang bebas

dan tida memiha! sesuai dengan huum aara yang menjamin

emerisaan yang byeti! leh haim yang jujur dan adil untu

memerleh utusan yang adil dan benar. (Pasal 16 Undang-

Undang mr &9 *ahun 1999 tentang 3a sasi +anusia).

2.16 Bahwa dengan mengau ada landasan yuridis! <ls<s

Page 13: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 13/37

eentingan ubli adalah tida harus rang yang mengalami

sendiri erugian seara langsung arena setia warga negara

memunyai ha membela eentingan umum daat menggugat

negara atau Pemerintah atau siaaun yang melauan

Page 14: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 14/37

erbuatan melawan huum yang seara nyata merugian

eentingan ubli dan esejahteraan luas )probono publi1o*(

2.10 Bahwa huum hadir ditengah-tengah masyaraat dijalanan

tida seedar menurut ata-ata hitam-utih dari eraturan

(a11ording to the letter*,  melainan menurut semangat dan

mana lebih dalam )to the 3ery meaning*  dari undang-undang

atau huum. 3uum tida hanya dijalanan dengan eerdasan

inteletual melainan dengan eerdasan siritual. +enjalanan

huum harus dengan determinasi! emati! dediasi! mitmen

terhada enderitaan bangsa untu berani menari jalan lain

guna ebenaran! eadilan dan eastian huum ara enari

eadilan.

&. POKOK PERMOHONAN

&.1 Bahwa hal-hal yang telah diemuaan dalam ,ewenangan

+ahamah ,nstitusi dan ,eduduan 3uum Pemhn

sebagaimana diuraian di atas adalah meruaan bagian yangtida terisahan dari ermhnan ini"

&.2 Bahwa uaya huum eninjauan embali meruaan uaya

yang bersiat resi atau memerbaii eeliruan yang nyata-

nyata melanggar a@as-a@as eradilan yang bai dan bersiat

iniersal (due pro1ess of law)! sehingga daat dilauan uaya

emulihan huum berdasaran <ls< huum %1orre1tif justi1e7

(memberi eadilan dengan mengresi yang salah)!uaya resi

hanya daat dilauan leh badan eradilan yang tertinggi yang

menjalanan engawasan tertinggi terhada jalannya eradilan.

&.& Pengajuan ermhnan ditujuan ada nrma yang terdaatdalam/

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9

tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/

“erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan

 peninjauan kembali”(

- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to

Page 15: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 15/37

Undang mr 14 *ahun 1905 tentang +ahamah gung

berbunyi/

%$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali7"

Page 16: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 16/37

- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang 0 *ahun 1901 tentang ,itab

Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/

%$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya

)satu* kali7" Bahwa nrma tersebut bertentangan dengan ha

nstitusinal emhn yang telah dijamin leh UUD 1945!

sebagai beriut/

Pasal 1 ayat (&) menyatakan, “"egara +ndonesia adalah negarahukum”(

Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

 peradilan guna Menegakkan hukum dan Keadilan“(

Pasal 26 ayat (1) menyataan! %5etiap warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak 

ada ke1ualinya“(

Pasal 20D ayat (1) menyataan! “5etiap orang berhak atas

 pengakuan,  jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(

Pasal 203 ayat (2) menyataan! “5etiap orang berhak 

mendapat   kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

men1apai persamaan dan keadilan”(

Pasal 208 ayat (2) menyataan! %alam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan

 yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai

agama,keamanan dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis7"

&.4. Bahwa nrma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr

0 h 2''9 h i d l

Page 17: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 17/37

tentang +ahamah gung dan Pasal 20 ayat (&) Undang-

Undang mr 0 *ahun 1901 tentang ,itab Undang-Undang

3uum ara Pidana! adalah nrma yang tida memilii

ejelasan! etelitian dan nsistensi dalam rses eastian

huum ,arena ata huum sangat banya ditemui di laangan

rses

Page 18: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 18/37

engajuan Peninjauan ,embali di +ahamah gung lebih dari

satu ali! bahan ada yang samai emat ali mengajuan

Peninjauan embali. 3al ini menyalahi rinsi negara huum yang

hidu dalam dtrin-dtrin huum. Bahwa rinsi negara huum

menuntut agar sebanya mungin rang mengetahui tentang

aa yang dierintahan eada merea berdasaran Undang-

Undang! hal-hal aa yang diberian eada merea berdasaran

Undang-Undang! dan erilau aa yang merea haraan dari

ejabat. danya ejelasan dan etelitian dalam erundang-

undangan itu sendiri menjadi dasar dari eradilan yang bersih

dan bebas dari uaya-uaya nsirati"

&.5. Bahwa nrma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr

40 *ahun 2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman dan Pasal ayat

(1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to Undang-Undang

mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-Undang mr & *ahun 2''9

tentang +ahamah gung dan Pasal 20 ayat (&) Undang-

Undang mr 0 *ahun 1901 tentang ,itab Undang-Undang

3uum ara Pidana! selain tida memberian eastian huum!

 juga tida memenuhi asas-asas eastian huum. 3al ini daat

menimbulan “6onstitutional i1tatorship”   sebagaimana

diataan leh !awren1e! dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat

(&) UUD 1945 yang seara tegas menyataan bahwa! ”"egara

+ndonesia adalah negara hukum” . Bahwa sesuai dengan dtrin

negara  huum yang meneanan eharusan untu memberiandan menitaan eastian huum.

&.. Bahwa ata huum terhada engajuan eninjauan embali

lebih dari satu ali telah diamdir seara tida nsisten leh

$urat Adaran ,etua +ahamah gung mr 1' *ahun 2''9

tentang Pengajuan Permhnan Peninjauan ,embali! dengan

memberi etunju sebagai beriut/

Permhnan Peninjauan embali dalam suatu erara yangsama yang diajuan lebih dari 1 (satu) ali bai dalam erara

Page 19: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 19/37

diajuan ermhnan Peninjauan ,embali yang edua dan

seterusnya! maa ,etua Pengadilan *ingat Pertama dangan

mengau seara analg eada etentuan Pasal 45 Undang-

Page 20: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 20/37

Undang +ahamah gung (Undang-Undang mr 14 *ahun

1905 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

mr 5 *ahun 2''4 dan terahir dengan Undang-Undang

mr & *ahun 2''9)! agar dengan Penetaan ,etua

Pengadilan *ingat Pertama! ermhnan tersebut dinyataan

tida daat diterima dan beras eraranya tida erlu diirim

e +ahamah gung"

abila suatu bje erara terdaat 2 (dua) atau lebih

utusan eninjauan embali yang bertentangan satu dengan

yang lain bai dalam erara erdata mauun erara idana

dan diantaranya ada yang diajuan ermhnan eninjauan

embali agar ermhnan eninjauan embali tersebut

diterima dan beras eraranya teta diiriman e

+ahamah gung.

&.6. Bahwa dengan adanya surat edaran tersebut memberian

esematan bagi ara iha yang sudah mendatarmengajuan

ermhnan eninjauan embali (sebelum $urat Adaran ,etua

+ahamah gung mr 1' *ahun 2''9 dieluaran) untu

diterima dan diirim e +ahamah gung. 3al ini berimliasi

lain arena iha-iha tertentu! surat edaran tersebut

ditasiran lain selah-lah surat edaran +ahamah gung

tersebut! membua eluangmemblehanmenyaranan

dierblehannya engajuan ermhnan Peninjauan ,embali

lebih dari satu ali"

&.0. ata huum menemuan ula utusan Peninjauan ,embali

yang lebih dari seali dengan utusan mr 00

P,PD*.$U$2''9 yang dietuai leh +ajelis 3aim gung 3atta

li (,etua +uda Pengawasan +ahamah gung) yang

menguatan utusan Peninjauan ,embali yang etiga! yang

mana utusan Peninjauan ,embali ;;; tersebut membatalan

utusan Peninjauan ,embali ;;! dan menguatan Putusan

Peninjauan ,embali ; dengan dasar engajuan P, hanya daat

Page 21: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 21/37

 justru sebalinya dengan eseaatan tersebut! +ahamah

gung justru mematian eadilan dengan alasan tundu dan taat

ada Undang-Undang"

&.9. Bahwa beberaa nth asus engajuan Peninjauan ,embali

lebih dari seali! diantaranya asus Plyarus yang Peninjauan

,embali ; telah

Page 22: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 22/37

diajuan leh 8asa Penuntut Umum dan Peninjauan ,embali ;;

diajuan leh Plyarus! nth lain asus 8 #handra!

+uhtar Paahan dan lain-lain. Bahwa engajuan Peninjauan

embali yang edua daat dilauan dengan ertimbangan dan

alasan tertentu misalnya majelis 3aim Peninjauan ,embali ;

telah menyalahgunaan ewenangannya! tida

memertimbangan buti baru atau "o3um  baru yang seara

 jelas dan nyata sangat berengaruh dan menentuan utusan!

adanya indiasi num haim melauan erbuatan terela!

mereayasa! menyembunyian ata yang seharusnya dijadian

dasar ertimbangan dalam memutus erara dalam ersidangan

ditingat Peninjauan ,embali. Bahwa untu asus-asus yang

menyangut nama bai dan nyawa rang yang aan dihuum

mati dengan etentuan engajuan eninjauan embali hanya

bleh satu ali maa merea harus ehilangan nyawa! eluarga

dan eturunan merea! maa uaya engajuan Peninjauan

,embali yang edua alinya dalam ranga mewujudan eadilan

dan ebenaran materil aan mengembalian itra dan martabat

dari ?embaga +ahamah gung :eubli ;ndnesia sebagai

benteng terahir eradilan di tanah air"

&.1'. Bahwa huum tida bleh hanya menjadi termet Undang-

Undang atau alat justi<asi dengan wata %sitiist-

instrumentalisti%! yang dengan mudah dimainan bunyinya leh

ara enega huum! tetai huum harus ditujuan untu

menegaan eadilan dan ebenaran substanti melalui langah

terbsan )breakthrough* dengan membuat langah enemuan

huum )judges made law*(

&.11 Bahwa huum hadir untu ara enari eadilan dengan

aradigma tersebut maa aabila ara enari eadilan

menghadai suatu ersalan huum! maa buan %ara enari

eadilan yang disalahan7 melainan ara enega huum

Page 23: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 23/37

rsedur yang berlau termasu dalam hal ini nrma yang

mengatur tentang Peninjauan ,embali yang hanya bleh satu

ali"

&.12 Bahwa ata lain ada utusan enari eadilan dalam

asus eninjauan embali dengan nmr utusan erara mr

1 P,Pdt2''4 tanggal &1 8anuari 2''4 yang dietuai +ajelis

3aim bd. ,adir +ang! $.3.! tida

Page 24: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 24/37

memertimbangan utusan erara lain yang terait yani

Peninjauan ,embali Pidana mr P,Pid1990 tanggal 5 +aret1999 dan utusan Peninjauan ,embali *ata Usaha egara mr

44*U2''' tanggal 9 $etember 2''2! sehingga ada utusan

Peninjauan ,embali tersebut tida menggali dan mendasari

teraainya ebenaran substanti atau ebenaran materiil!

sehingga iha lien Pemhn dirugian"

&.1& Bahwa uaya huum Peninjauan ,embali meruaan

uaya yang bersiat resi atau memerbaii eeliruan yangnyata-nyata melanggar asas-asas eradilan yang bai dan

bersiat uniersal )due pro1ess of law*, sehingga daat dilauan

uaya emulihan huum berdasaran <ls< huum “1orre1tif 

 justi1e”   (memberi eadilan dengan mengresi yang salah)!

uaya resi hanya daat dilauan leh badan eradilan yang

tertinggi yang menjalanan engawasan tertinggi terhada

 jalannya eradilan"

&.14 Bahwa nrma yang terdaat dalam asal/

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9

tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/

“erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan

 peninjauan kembali”(

- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to

Undang-Undang mr 5 *ahun 2''4  jun1to Undang-Undang

mr &

 *ahun 2''9 tentang Perubahan ,edua tas Undang-Undangmr

14 *ahun 1905 tentang +ahamah gung berbunyi/

“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(

- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901tentang ,itab

Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/

“$ h $ i j K b li d di j k h

Page 25: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 25/37

Pasal 24 ayat (1)! Pasal 26 ayat (1)! Pasal 20D ayat (1)! Pasal

203 ayat (2)! Pasal 208 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin

adanya  pengakuan,   jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum bagi semua orang tanpa ada yang dike1ualikan dalam

bingkai "egara 7ukum +ndonesia

Page 26: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 26/37

&.15 Bahwa berdasaran argumentasi dan ata huum tersebut

maa nrma dalam Pasal/

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/

“erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan

 peninjauan kembali”(

- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to

Undang-Undang mr 5 *ahun 2''4  jun1to Undang-Undang

mr & *ahun 2''9 tentang Perubahan ,edua tas Undang-

Undang mr 14 *ahun 1905 tentang +ahamah gung

berbunyi/

“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(

- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901

tentang ,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/

“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(

3arus diubah dengan memerblehan engajuanermhnan eninjauan embali bleh lebih dari seali

dengan erlauan husus atau dengan alasan atau

ertimbangan demi eadilan dan eastian huum dan

utusan Peninjauan ,embali yang edua bersiat <nal dan

mengiat serta tida daat diajuan Peninjauan ,embali untu

yang etiga dan seterusnya"

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] +enimbang bahwa masud dan tujuan ermhnan Pemhn

adalah  menguji nstitusinalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang

mr 40 *ahun 2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman (?embaran egara

:eubli ;ndnesia *ahun 2''9 mr 156! *ambahan ?embaran

?embaran egara mr 5'6! selanjutnya disebut UU 402''9)! Pasal

ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905  jun1to  Undang-

Undang mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-Undang mr & *ahun

Page 27: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 27/37

 *ambahan ?embaran egara :eubli ;ndnesia mr 4950!

selanjutnya disebut UU &2''9)! Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang

mr 0 *ahun 1901 tentang 3uum ara Pidana (?embaran egara

:eubli ;ndnesia *ahun 1901 mr 6! *ambahan ?embaran egara

:eubli ;ndnesia mr &2'9! selanjutnya disebut UU 01901)

terhada Pasal 1 ayat (&)! Pasal 24 ayat (1)! Pasal 26 ayat (1)!

Pasal 20D ayat (1)! Pasal 203 ayat (2)! Pasal 208 ayat (2) Undang-Undang

Dasar egara :eubli ;ndnesia *ahun 1945! selanjutnya disebut UUD

1945"

[3.2] +enimbang bahwa sebelum memertimbangan ermhnan,

+ahamah ,nstitusi selanjutnya disebut +ahamah! aan

memertimbangan terlebih dahulu hal-hal sebagai beriut/

1. ,ewenangan +ahamah untu memerisa! mengadili! dan memutus

ermhnan a 8uo( 

2. ,eduduan huum )legal standing* Pemhn untu bertinda selau

Pemhn dalam ermhnan a 8uo( 

 *erhada edua hal tersebut! +ahamah berendaat sebagaiberiut/

Kewenangan Mahkaah

[3.3] +enimbang bahwa berdasaran Pasal 24# ayat (1) UUD 1945!

Pasal 1' ayat (1) huru a Undang-Undang mr 24 *ahun 2''& tentang

+ahamah ,nstitusi (?embaran egara :eubli ;ndnesia *ahun 2''&

mr 90! *ambahan lembaran egara :eubli ;ndnesia mr 4&1!

selanjutnya disebut UU +,)! Pasal 29 ayat (1) huru a Undang-Undang

mr 40 *ahun 2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman (?embaran egara

:eubli ;ndnesia *ahun 2''9 mr 156! *ambahan ?embaran egara

:eubli ;ndnesia mr 5'6! selanjutnya disebut UU 402''9)!

+ahamah berwenang mengadili ada tingat ertama dan terahir

yang utusannya bersiat <nal untu menguji Undang-Undang terhada

UUD 1945"

[3.!] +enimbang bahwa ermhnan Pemhn adalah menguji

Page 28: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 28/37

Pasal 20D ayat (1)! Pasal 203 ayat (2)! dan Pasal 208 ayat (2) UUD 1945!

sehingga +ahamah berwenang untu memerisa! mengadili! dan

memutus ermhnan a 8uo(

Ke"#"#kan H#k# (Legal Standing) Pe$h$n

[3.%] +enimbang bahwa Pemhn mendalilan dengan adanya

etentuan Pasal 24 ayat (2) UU 402''9! Pasal ayat (1) UU 141905

 jun1to UU 52''4 jun1to UU

Page 29: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 29/37

&2''9! Pasal 20 ayat (&) UU 01901! sebagai errangan warga negara

;ndnesia yang berresi sebagai adat dirugian ha

nstitusinalnya yang diberian leh UUD 1945 yaitu/

Pasal 1 ayat (&)! “"egara +ndonesia adalah negara hukum”( 

Pasal 24 ayat (1)! “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

 yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan”(

Pasal 26 ayat (1)! “5egala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam  hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

 pemerintahan dengan tidak ada ke1ualinya”(

Pasal 20D ayat (1)! “5etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum”(

Pasal 203 ayat (2)! %5etiap orang berhak mendapat kemudahan dan

 perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang

sama guna men1apai persamaan dan keadilan”(

Pasal 208 ayat (2)! “alam menjalankan hak dan kebebasannya,

setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

 pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis”(

[3.&] +enimbang bahwa menurut Pemhn adanya etentuan Undang-

Undang yang menentuan ermhnan eninjauan embali hanya daat

diajuan seali saja! membatasi serta mengganggu ha dan eentingan

adat sebagaimana sumah jabatannya untu menjalanan resi

dengan bebas dan bertanggung jawab untu terselenggaranya suatu

eradilan yang jujur! adil! dan memilii eastian huum bagi semua

enari eadilan. +enurut Pemhn! menjadi tanggung jawab resi

adat untu berbuat sesuatu terhada huum yang ada termasu

meninjau asasnrma! dtrin! substansi! serta rsedur yang berlau

termasu dalam hal ini nrma mengenai ermhnan eninjauan

embali"

Page 30: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 30/37

Pemhn! Pemerintah dalam eterangan lisan dan tertulisnya di

ersidangan +ahamah ada tanggal +ei 2'1' menyataan ada

nya tida terdaat danatau timbul erugian terhada ha

danatau ewenangan nstitusinal Pemhn atas engujian asal-

asal a 8uo! arena itu Pemhn tida memenuhi ersyaratan

sebagaimana terantum ada Pasal 51 ayat (1) UU 242''& tentang

+ahamah ,nstitusi. Pemhn telah tegas menyataan dalam

ermhnannya ada anga 2.1 dan anga 2.16 halaman 0!

%Permhnan diajuan atas nama eentingan ubli7! sehingga

Pemhn tida memunyai legal standing(

[3.(] +enimbang bahwa Dewan Perwailan :ayat dalam eterangan

lisan  dan tertulisnya juga memersalan eduduan huum )legal

standing* Pemhn ada nya/

- Pemhn tida seara jelas dan nrit menyebutan erugian

nstitusinal yang seara atual dialami langsung leh Pemhn"

- Pemhn sebagai adat tida memilii eentingan huum yang

seara langsung terait dengan etentuan asal-asal a 8uo dan tida

terdaat erugian nstitusinal yang langsung seara atual dialamileh Pemhn serta tida terdaat releansinya antara asal-asal a

8uo yang dimhnan engujian dengan etentuan asal-asal UUD

1945 yang dijadian batu uji"

- Pemhn tida memilii eduduan huum )legal standing*  yang

disyaratan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU +, dan

batasan erugian nstitusinal yang harus dienuhi sesuai dengan

utusan-utusan +ahamah ,nstitusi! sehingga ermhnanPemhn tida daat diterima"

[3.] +enimbang bahwa setelah memertimbangan ermhnan

Pemhn  beserta alat-alat buti yang diajuan! eterangan lisan dan

tertulis Pemerintah dan Dewan Perwailan :ayat mengenai eduduan

huum (legal standing) Pemhn! +ahamah berendaat sebagai

beriut/

[3.1*] +enimbang bahwa berdasaran Pasal 51 ayat (1) UU +, beserta

Penjelasannya! Pemhn dalam engujian Undang-Undang terhada

Page 31: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 31/37

nstitusinalnya yang diberian leh UUD 1945 dirugian leh

berlaunya suatu Undang-Undang yang dimhnan engujian! yaitu/

a. errangan warga negara ;ndnesia (termasu elm rang yang

memunyai eentingan sama)"

b. esatuan masyaraat huum adat seanjang masih hidu dan sesuai

dengan erembangan masyaraat dan rinsi egara ,esatuan

:eubli ;ndnesia yang diatur dalam Undang-Undang"

. badan huum ubli atau riat" atau

d. lembaga negara"

[3.11] +enimbang bahwa mengenai erugian ha danatau ewenangan

nstitusinal sebagaimana dimasud Pasal 51 ayat (1) UU +,!

+ahamah seja Putusan mr ''PUU-;l;2''5 tanggal &1 +ei 2''5

dan Putusan mr 11PUU-=2''6 tanggal 2' $etember 2''6 serta

utusan-utusan selanjutnya telah berendirian adanya 5 (lima) syarat

yang harus dienuhi! yaitu/

a. adanya ha danatau ewenangan nstitusinal Pemhn yang

diberian leh UUD 1945"

b. ha danatau ewenangan nstitusinal tersebut leh Pemhn

diangga dirugian leh berlaunya Undang-Undang yang

dimhnan engujian"

. erugian ha danatau ewenangan nstitusinal tersebut harus

bersiat sesi< (husus) dan atual atau setida-tidanya tensial

yang menurut enalaran yang wajar daat diastian aan terjadi"

d. adanya hubungan sebab-aibat )1ausal 3erband* antara erugian ha

danatau ewenangan nstitusinal dimasud dengan berlaunya

Undang-Undang yang dimhnan engujian"

e. adanya emunginan bahwa dengan diabulannya ermhnan

maa erugian nstitusinal seerti yang didalilan tida aan atau

tida lagi terjadi.

[3.12] +enimbang bahwa etentuan Pasal 1 ayat (&) dan Pasal 24 ayat

(1) UUD  1945 yang didalilan leh Pemhn sebagai sumber ha

nstitusinalnya! menurut +ahamah etentuan tersebut tida terait

dengan ha-ha nstitusinal Pemhn sebagai serang warga negara

b i b i d t t t i t it d i i

Page 32: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 32/37

enyelenggaraan euasaan ehaiman. Untu memastian adanya ha

nstitusinal Pemhn yang dirugian dengan berlaunya nrma

Undang-Undang a 8uo, +ahamah aan memertimbangan aaah ha

nstitusinal Pemhn yang diberian UUD 1945 yaitu ha ersamaan

eduduan di dalam huum dan emerintahan EPasal 26 ayat (1)F! ha

atas engauan! jaminan! erlindungan dan eastian huum yang adil

serta erlauan yang sama di hadaan huum EPasal 20D ayat (1)F! ha

mendaat emudahan dan erlauan husus untu memerleh

esematan dan manaat yang sama guna menaai ersamaan dan

eadilan EPasal 203 ayat (2)F UUD 1945! telah dirugian dengan

berlaunya Undang-Undang a 8uo sebagaimana didalilan leh Pemhn

dalam ermhnan ini"

[3.13] +enimbang bahwa adat adalah rang yang berresi

memberi jasa  huum! bai di dalam mauun di luar engadilan!

sedangan jasa huum adalah jasa yang diberian adat berua

memberian nsultasi! bantuan huum! menjalanan uasa! mewaili!

mendamingi! membela! dan melauan tindaan huum lain untu

eentingan huum lien (Pasal 1 anga 1 dan anga 2 Undang-Undang

mr 10 *ahun 2''& tentang dat). Dalam menjalanan resinya

memberi jasa huum! adat iut bereran enting dalam usaha

mewujudan rinsi-rinsi negara huum dalam ehiduan berbangsa

dan bernegara. +elalui jasa huum yang diberian! adat menjalanan

tugas resinya demi teganya eadilan untu eentingan masyaraat

enari eadilan. Dengan demiian! tugas dan tanggung jawab adat

adalah terait dengan eentingan lien atau masyaraat yang

diwailinya"

[3.1!] +enimbang bahwa Pemhn mendalilan bahwa Undang-Undang

yang membatasi ermhnan eninjauan embali hanya untu satu ali

merugian ha nstitusinalnya bai sebagai ribadi mauun sebagai

adat yang mewaili lien sebagai enari eadilan dalam ranga

menegaan huum! ebenaran! dan eadilan. +enurut +ahamah!

benar Pemhn sebagai warga negara yang berresi sebagai adat

memilii ha-ha nstitusinal yang diberian UUD 1945 sebagaimana

diuraian ada aragra

Page 33: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 33/37

sebab aibat )1ausal 3erband*  antara erugian dimasud dengan

berlaunya Undang-Undang yang dimhnan engujian. +enurut

+ahamah! adanya nrma embatasan ermhnan eninjauan embali

yang

hanya satu ali saja sama seali tida merugian ha dan eentingan

adat dalam menjalanan resinya. 8ia un ada erugian

nstitusinal! hal itu hanya mungin terjadi terhada lien yang diwaili

leh Pemhn! atau dalam hal Pemhn sendiri seara ribadi sebagai

iha (buan uasa) telah dirugian arena adanya larangan

ermhnan eninjauan embali hanya untu satu ali. Dalil-dalil

Pemhn dalam ermhnan ini! lebih memersalan erugian

nstitusinalnya dalam menjalanan resi adat dariada sebagai

ribadi yang langsung dirugian leh berlaunya nrma Undang-Undang

a 8uo#  Cleh arena itu! menurut +ahamah! tida ada erugian

nstitusinal Pemhn dengan berlaunya Undang-Undang a 8uo(

[3.1%] +enimbang bahwa berdasaran uraian dan ertimbangan

tersebut di  atas! menurut +ahamah Pemhn tida memilii

eduduan huum untu mengajuan ermhnan ini! sehingga

ermhnan harus diangga tida memilii alasan menurut huum. Cleh

arena itu! dalil-dalil ermhnan yang diajuan tida erlu

diertimbangan"

!. KONK+U,I

Berdasaran ertimbangan atas ata dan huum di atas!

+ahamah beresimulan/

[!.1] +ahamah berwenang untu memerisa! mengadili! dan

memutus ermhnan a 8uo(

[!.2] Pemhn tida memilii eduduan huum (legal standing* untu

mengajuan emhnan"

[!.3] P ermhnan tida diertimbangan"

Berdasaran Undang-Undang Dasar egara :eubli ;ndnesia

 *ahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Page 34: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 34/37

:eubli ;ndnesia mr 4&1)! serta Undang-Undang mr 40 *ahun

2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman (?embaran egara :eubli

;ndnesia *ahun 2''9 mr 156! *ambahan ?embaran ?embaran

egara mr 5'6).

%. AMAR PUTU,AN

Menga"--/

+enyataan ermhnan Pemhn tida daat diterima.

K$en0a Pen#-

Dalam Pasal 20D ayat (1) UUD 1945 menyataan! %5etiap orang

berhak atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

 yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(

Peneanan tentang eastian huum eada setia rang

dihadaan huum inilah yang menjadi dasar <ls<s Undang-Undang

dalam mengatur engajuan eninjauan embali. ,etiga Undang-Undang

yang membidangi eradilan a 8uo telah nsisten mengatur engajuan

eninjauan embali yaitu ada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr

40 *ahun 2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman! Pasal ayat (1) Undang-

Undang mr 14 *ahun 1905  jun1to Undang-Undang mr 5 *ahun

2''4 jun1to Undang-Undang mr & *ahun 2''9 tentang Perubahan

Page 35: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 35/37

gung! Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901 tentang

,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana. Dengan demiian usaha

enari eadilan untu memerleh eastian huum telah diatur dalam

Undang-Undang a 8uo dan tida terdaat ertentangan antara etiga

Undang-Undang a 8uo( 

Dengan engajuan eninjauan embali yang tida dibatasi! justru

daat menimbulan erugian bagi enari eadilan dalam rses

enarian eadilan arena aabila dibua eluang untu engajuan

eninjauan embali lebih dari satu ali selain hal ini melanggar Undang-

Undang juga mengaibatan enyelesaian erara menjadi anjang

yang tida berahir tana berujung! yang justru daat menimbulan

etidaastian huum bagi ara enari eadilan"

,alauun ada enyataannya yang menjadi ata huum

sebagaimana didalilan Pemhn dengan telah dieluarannya $urat

Adaran ,etua +ahamah gung mr 1' *ahun 2''9 tentang

Pengajuan Permhnan Peninjauan ,embali! yang menurut Pmhn

daat memberian eluang untu mengajuan eninjauan embali lebih

dari satu ali sebagaimana ata huum asus-asus yang

diemnuaan Pemhn dalam ermhnan a 8uo! terhada hal ini DP:

berandangan bahwa ata huum yang demiian adalah buan

ersalan nstitusinalitas suatu nrma tetai lebih eada eneraan

suatu nrma yang sesungguhnya eneraan nrma tersebut

bertentangan dengan nrma asal-asal a 8uo  yang dimhnan

engujian"

Page 36: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 36/37

Bahwa embatasan engajuan eninjauan embali sebagaimana

diatur dalam asal-asal Undang-Undang a 8uo  yang dimhnan

engujian sudah sesuai dengan Pasal 208 ayat (2) UUD 1945!embatasan ini adalah justru untu memberian esamaan eduduan

dalam huum dan esamaan dalam memerleh eadilan bagi semua

warga negara untu menjamin eastian huum yang adil dan

erlindungan huum berdasaran ada eraturan erundang-undangan

yang berlau! arenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (&)! Pasal 24

ayat (1)! Pasal 26 ayat (1)! Pasal 20D ayat (1)! dan Pasal 203 ayat (2)

UUD 1945"

Page 37: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 37/37