analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 10
TRANSCRIPT
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 1/37
1. KEWENANGAN MAHKAMAH
1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) menyataan! ”Kekuasaankehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi” "
1.2. Bahwa Pasal 24# ayat (1) UUD 1945 menyataan!
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat nal untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang asar,
memutus sengketa kewenangan !embaga "egara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang asar, memutus
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum”# $elanjutnya ayat (2) menyataan!
%Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat
ewan $erwakilan %akyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
$residen dan&atau 'akil $residen menurut Undang-Undang
asar”(
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 2/37
1.&. Bahwa berdasaran Pasal 1' ayat (1) Undang-Undang mr
24 *ahun 2''& tentang +ahamah ,nstitusi (selanjutnya disebut
UU 242''&) menyataan! “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat nal untuk )a* menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang asar %epublik +ndonesia ahun ./0”(
1.4. Bahwa dengan demiian +ahamah ,nstitusi berwenang
untu mengadili erara engujian/
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9
tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/
%erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapatdilakukan
peninjauan kembali”(
- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905
jun1to Undang-Undang mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-
Undang mr & *ahun 2''9 tentang Perubahan ,edua tas
Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 tentang +ahamah
gung berbunyi/
“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya
)satu* kali”(
- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901
tentang ,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana
berbunyi!
%$ermintaan $eninjauan Kembali atas suatu putusan hanya
dapat dilakukan satu kali saja”(
1.5. Bahwa misi +ahamah ,nstitusi menau egiatanembuatan huum
)law making*, egiatan elasanaan atau eneraan huum )law
administrating*, dan egiatan eradilan atas elanggaran huum
)law adjudi1ating*, sehingga +ahamah ,nstitusi meruaan
engawal dan enasir tertinggi terhada ,nstitusi )he guardian
and the interpreter of
1onstitution*(
2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 3/37
undang-undang, yaitu2 a# perorangan warga negara +ndonesia( b#
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip "egara
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 4/37
4
Kesatuan %epublik +ndonesia yang diatur dalam undang-undang( 1#
badan hukum publik atau pri3at( atau d# lembaga negara”(
2.2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 242''& menyataan!
“4ang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang asar "egara %epublik +ndonesia
ahun ./0”(
2.&. Bahwa beberaa asal dalam UUD 1945 yang dijadian batu uji
dan meruaan ha nstitusinal Pemhn! yani/
Pasal 1 ayat (&) menyataan, “"egara +ndonesia adalah negara
hukum”( Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan “(
Pasal 26 ayat (1) menyataan! %setiap warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada
ke1ualinya%"
Pasal 20D ayat (1) menyataan “5etiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(
Pasal 203 ayat (2) menyataan %5etiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna men1apai persamaan
dan keadilan7"
Pasal 208 ayat (2) menyataan! %alam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 5/37
dan memilii eastian huum bagi semua enari eadilan
dalam menegaan huum! ebenaran! eadilan! dan ha asasi
manusia.
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 6/37
2.5. Bahwa ha nstitusinal Pemhn sebagai dat yang
diuraian di atas telah dirugian dengan berlaunya Undang-
Undang yang dimhnan engujian yani/
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9
tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/
%erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapatdilakukan
peninjauan kembali”(
- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905
jun1to Undang-Undang mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-Undang mr
& *ahun 2''9 tentang Perubahan ,edua tas Undang-Undangmr
14 *ahun 1905 tentang +ahamah gung berbunyi/
“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(
- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901
tentang ,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/
“$ermintaan $eninjauan Kembali atas suatu putusan hanyadapat
dilakukan satu kali saja”(
Bahwa dengan berlaunya nrma tersebut di atas yang hanya
membatasi engajuan eninjauan embali hanya satu ali telah
merugian ha nstitusinal Pemhn sebagai dat"
2. Bahwa euasaan ehaiman yang bebas dari segala
amur tangan dan engaruh dari luar memerluan resi
adat yang bebas! mandiri dan bertanggung jawab! untu
terselenggaranya suatu eradilan yang jujur! adil dan memilii
eastian huum bagi semua enari eadilan dalam menegaan
huum! ebenaran! eadilan! dan ha asasi manusia"
2.6 Bahwa dalam sumah atau janji dat dinyataan bahwa
resi dat aan memegang teguh dan mengamalan
Panasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar egara
:eubli ;ndnesia dan dalam melasanaan tugas resi
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 7/37
bertanggung jawab berdasaran huum dan eadilan"
2.0 Bahwa huum hadir untu ara enari eadilan dengan
aradigma tersebut maa aabila ara enari eadilan
menghadai suatu ersalan huum! maa buan %ara enari
eadilan yang disalahan7! melainan ara enega huum
termasu adat harus berbuat sesuatu terhada huum yang
ada! termasu meninjau asasnrma! dtrin! substansi serta
rsedur yang berlau termasu dalam hal ini nrma yang
mengatur tentang Peninjauan ,embali yang hanya bleh satu ali"
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 8/37
2.9 Bahwa dengan demiian! Pemhn sebagai errangan warga
egara dengan berresi sebagai dat telah memenuhi
uali<asi eduduan huum )legal standing* dan memilii
eentingan untu menyamaian ha uji materiil )judi1ial re3iew*
sebagaimana dimasud dalam etentuan Pasal 51 ayat (1) huru a
UU 242''&"
2.1' Bahwa selanjutnya dalam Putusan +ahamah ,nstitusi
mr ''PUU-;;;2''5 dan Putusan mr 11PUU-=2''6 telah
menentuan 5 (lima) syarat erugian ha danatau ewenangan
nstitusinal sebagaimana dimasud dalam Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang mr 24 *ahun 2''&! sebagai beriut/
a. adanya ha danatau ewenangan nstitusinal Pemhn
yang diberian leh UUD 1945"
b. ha danatau ewenangan nstitusinal tersebut! diangga
telah dirugian leh berlaunya Undang-Undang yang
dimhnan engujian"
. ha danatau ewenangan tersebut harus bersiat sesi<
(husus) dan atual atau setida-tidanya tensial yang
menurut enalaran yang wajar daat diastian aan terjadi"
d. adanya hubungan sebab-aibat (1ausal 3erband) antara
erugian dimasud dengan berlaunya Undang-Undang yang
dimhnan engujian"
e. adanya emunginan bahwa dengan diabulannya
ermhnan maa erugian nstitusinal tersebut tida aanatau tida lagi terjadi"
2.11 Bahwa dengan berlaunya nrma yang terdaat dalam/
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9 tentang
,euasaan ,ehaiman berbunyi/
“erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan
peninjauan kembali“(
- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1toUndang-Undang mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-Undang
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 9/37
“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(
- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901 tentang
,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 10/37
“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu*kali”(
>ang hanya membatasi engajuan eninjauan embali hanya satu
ali telah merugian ha nstitusinal Pemhn bai sebagai
ribadi mauun sebagai dat yang mewaili lien sebagai ara
enari eadilan dalam ranga menegaan huum! ebenaran!
eadilan dan ha asasi manusia yang diamanatan nstitusi
untu dierjuangan dan ditegaan"
2.12 Bahwa engajuan P, yang edua daat dilauan dengan
ertimbangan dan alasan tertentu misalnya majelis 3aim gungP, ; telah menyalahgunaan ewenangannya! tida
memertimbangan buti baru atau num baru yang seara
jelas dan nyata sangat berengaruh dan menentuan
utusan!adanya indiasi num haim melauan erbuatan
terela! mereayasa! menyembunyian ata yang seharusnya
dijadian dasar ertimbangan dalam memutus erara dalam
ersidangan di tingat eninjauan embali. Bahwa untu asus-
asus yang menyangut nama bai dan nyawa rang yang aan
dihuum mati dengan etentuan engajuan eninjauan embali
hanya bleh satu ali maa merea harus ehilangan nyawa!
eluarga dan eturunan merea! maa uaya engajuan
eninjauan embali yang edua alinya dalam ranga
mewujudan eadilan dan ebenaran materil aan
mengembalian itra dan martabat dari ?embaga +ahamah
gung :eubli ;ndnesia sebagai benteng terahir eradilan di
tanah air.
2.1&Bahwa embatasan engajuan eninjauan embali bertentangan
dengan uaya huum terdawa untu memerleh eadilan! jia
utusan engadilan terdaat hal-hal sebagai beriut (erara
idana)/
- abila terdaat eadaan baru yang menimbulan dugaan
uat! bahwa jia eadaan itu sudah dietahui ada watu
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 11/37
Penuntut Umum tida daat diterima atau terhada erara itu
diteraan etentuan idana yang lebih ringan"
- abila dalam erbagai utusan terdaat ernyataan bahwa
sesuatu telah terbuti! aan tetai hal atau eadaan sebagai
dasar dan alasan utusan yang dinyataan telah terbuti itu!
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain"
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 12/37
- abila utusan itu dengan jelas memerlihatan suatu
ehilaan 3aim atau suatu eeliruan yang nyata.
2.14Bahwa embatasan engajuan eninjauan embali bertentangan
dengan uaya huum ara iha untu memerleh eadilan! jia
utusan engadilan terdaat hal-hal sebagai beriut (erara
erdata)/
- Putusan didasaran ada suatu ebhngan atau tiu muslihat
dari iha lawan"
- Ditemuan surat-surat buti yang bersiat menentuan"
- Putusan mengabulan sesuatu yang tida dituntut atau lebihdari yang dituntut"
- *erdaat suatu bagian dari tuntutan yang belum diutus tana
diertimbangan sebabnya"
- *erdaat utusan yang bertentangan antara yang satu dengan
yang lain"
- *erdaat suatu ehilaan haim atau suatu eeliruan yangnyata.
2.15Bahwa adalah ewajiban seluruh masyaraat untu bereran
serta mengadaan ntrl ssial terhada eraturan erundang-
undangan yang tida beriha eada rasa eadilan dan tida
membawa manaat bagi masyaraat luas serta menghambat
teritanya eastian huum.
2.1 Bahwa sebagai warga egara ;ndnesia berha
berartisiasi dalam erlindungan! enegaan dan emajuan ha
asasi manusia termasu mengajuan ermhnan! engaduan
dan gugatan! dalam erara idana! erdata mauun administrasi
serta memerleh eadilan melalui rses eradilan yang bebas
dan tida memiha! sesuai dengan huum aara yang menjamin
emerisaan yang byeti! leh haim yang jujur dan adil untu
memerleh utusan yang adil dan benar. (Pasal 16 Undang-
Undang mr &9 *ahun 1999 tentang 3a sasi +anusia).
2.16 Bahwa dengan mengau ada landasan yuridis! <ls<s
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 13/37
eentingan ubli adalah tida harus rang yang mengalami
sendiri erugian seara langsung arena setia warga negara
memunyai ha membela eentingan umum daat menggugat
negara atau Pemerintah atau siaaun yang melauan
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 14/37
erbuatan melawan huum yang seara nyata merugian
eentingan ubli dan esejahteraan luas )probono publi1o*(
2.10 Bahwa huum hadir ditengah-tengah masyaraat dijalanan
tida seedar menurut ata-ata hitam-utih dari eraturan
(a11ording to the letter*, melainan menurut semangat dan
mana lebih dalam )to the 3ery meaning* dari undang-undang
atau huum. 3uum tida hanya dijalanan dengan eerdasan
inteletual melainan dengan eerdasan siritual. +enjalanan
huum harus dengan determinasi! emati! dediasi! mitmen
terhada enderitaan bangsa untu berani menari jalan lain
guna ebenaran! eadilan dan eastian huum ara enari
eadilan.
&. POKOK PERMOHONAN
&.1 Bahwa hal-hal yang telah diemuaan dalam ,ewenangan
+ahamah ,nstitusi dan ,eduduan 3uum Pemhn
sebagaimana diuraian di atas adalah meruaan bagian yangtida terisahan dari ermhnan ini"
&.2 Bahwa uaya huum eninjauan embali meruaan uaya
yang bersiat resi atau memerbaii eeliruan yang nyata-
nyata melanggar a@as-a@as eradilan yang bai dan bersiat
iniersal (due pro1ess of law)! sehingga daat dilauan uaya
emulihan huum berdasaran <ls< huum %1orre1tif justi1e7
(memberi eadilan dengan mengresi yang salah)!uaya resi
hanya daat dilauan leh badan eradilan yang tertinggi yang
menjalanan engawasan tertinggi terhada jalannya eradilan.
&.& Pengajuan ermhnan ditujuan ada nrma yang terdaatdalam/
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9
tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/
“erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan
peninjauan kembali”(
- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 15/37
Undang mr 14 *ahun 1905 tentang +ahamah gung
berbunyi/
%$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali7"
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 16/37
- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang 0 *ahun 1901 tentang ,itab
Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/
%$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya
)satu* kali7" Bahwa nrma tersebut bertentangan dengan ha
nstitusinal emhn yang telah dijamin leh UUD 1945!
sebagai beriut/
Pasal 1 ayat (&) menyatakan, “"egara +ndonesia adalah negarahukum”(
Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna Menegakkan hukum dan Keadilan“(
Pasal 26 ayat (1) menyataan! %5etiap warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak
ada ke1ualinya“(
Pasal 20D ayat (1) menyataan! “5etiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(
Pasal 203 ayat (2) menyataan! “5etiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
men1apai persamaan dan keadilan”(
Pasal 208 ayat (2) menyataan! %alam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai
agama,keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis7"
&.4. Bahwa nrma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr
0 h 2''9 h i d l
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 17/37
tentang +ahamah gung dan Pasal 20 ayat (&) Undang-
Undang mr 0 *ahun 1901 tentang ,itab Undang-Undang
3uum ara Pidana! adalah nrma yang tida memilii
ejelasan! etelitian dan nsistensi dalam rses eastian
huum ,arena ata huum sangat banya ditemui di laangan
rses
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 18/37
engajuan Peninjauan ,embali di +ahamah gung lebih dari
satu ali! bahan ada yang samai emat ali mengajuan
Peninjauan embali. 3al ini menyalahi rinsi negara huum yang
hidu dalam dtrin-dtrin huum. Bahwa rinsi negara huum
menuntut agar sebanya mungin rang mengetahui tentang
aa yang dierintahan eada merea berdasaran Undang-
Undang! hal-hal aa yang diberian eada merea berdasaran
Undang-Undang! dan erilau aa yang merea haraan dari
ejabat. danya ejelasan dan etelitian dalam erundang-
undangan itu sendiri menjadi dasar dari eradilan yang bersih
dan bebas dari uaya-uaya nsirati"
&.5. Bahwa nrma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr
40 *ahun 2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman dan Pasal ayat
(1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to Undang-Undang
mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-Undang mr & *ahun 2''9
tentang +ahamah gung dan Pasal 20 ayat (&) Undang-
Undang mr 0 *ahun 1901 tentang ,itab Undang-Undang
3uum ara Pidana! selain tida memberian eastian huum!
juga tida memenuhi asas-asas eastian huum. 3al ini daat
menimbulan “6onstitutional i1tatorship” sebagaimana
diataan leh !awren1e! dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(&) UUD 1945 yang seara tegas menyataan bahwa! ”"egara
+ndonesia adalah negara hukum” . Bahwa sesuai dengan dtrin
negara huum yang meneanan eharusan untu memberiandan menitaan eastian huum.
&.. Bahwa ata huum terhada engajuan eninjauan embali
lebih dari satu ali telah diamdir seara tida nsisten leh
$urat Adaran ,etua +ahamah gung mr 1' *ahun 2''9
tentang Pengajuan Permhnan Peninjauan ,embali! dengan
memberi etunju sebagai beriut/
Permhnan Peninjauan embali dalam suatu erara yangsama yang diajuan lebih dari 1 (satu) ali bai dalam erara
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 19/37
diajuan ermhnan Peninjauan ,embali yang edua dan
seterusnya! maa ,etua Pengadilan *ingat Pertama dangan
mengau seara analg eada etentuan Pasal 45 Undang-
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 20/37
Undang +ahamah gung (Undang-Undang mr 14 *ahun
1905 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
mr 5 *ahun 2''4 dan terahir dengan Undang-Undang
mr & *ahun 2''9)! agar dengan Penetaan ,etua
Pengadilan *ingat Pertama! ermhnan tersebut dinyataan
tida daat diterima dan beras eraranya tida erlu diirim
e +ahamah gung"
abila suatu bje erara terdaat 2 (dua) atau lebih
utusan eninjauan embali yang bertentangan satu dengan
yang lain bai dalam erara erdata mauun erara idana
dan diantaranya ada yang diajuan ermhnan eninjauan
embali agar ermhnan eninjauan embali tersebut
diterima dan beras eraranya teta diiriman e
+ahamah gung.
&.6. Bahwa dengan adanya surat edaran tersebut memberian
esematan bagi ara iha yang sudah mendatarmengajuan
ermhnan eninjauan embali (sebelum $urat Adaran ,etua
+ahamah gung mr 1' *ahun 2''9 dieluaran) untu
diterima dan diirim e +ahamah gung. 3al ini berimliasi
lain arena iha-iha tertentu! surat edaran tersebut
ditasiran lain selah-lah surat edaran +ahamah gung
tersebut! membua eluangmemblehanmenyaranan
dierblehannya engajuan ermhnan Peninjauan ,embali
lebih dari satu ali"
&.0. ata huum menemuan ula utusan Peninjauan ,embali
yang lebih dari seali dengan utusan mr 00
P,PD*.$U$2''9 yang dietuai leh +ajelis 3aim gung 3atta
li (,etua +uda Pengawasan +ahamah gung) yang
menguatan utusan Peninjauan ,embali yang etiga! yang
mana utusan Peninjauan ,embali ;;; tersebut membatalan
utusan Peninjauan ,embali ;;! dan menguatan Putusan
Peninjauan ,embali ; dengan dasar engajuan P, hanya daat
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 21/37
justru sebalinya dengan eseaatan tersebut! +ahamah
gung justru mematian eadilan dengan alasan tundu dan taat
ada Undang-Undang"
&.9. Bahwa beberaa nth asus engajuan Peninjauan ,embali
lebih dari seali! diantaranya asus Plyarus yang Peninjauan
,embali ; telah
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 22/37
diajuan leh 8asa Penuntut Umum dan Peninjauan ,embali ;;
diajuan leh Plyarus! nth lain asus 8 #handra!
+uhtar Paahan dan lain-lain. Bahwa engajuan Peninjauan
embali yang edua daat dilauan dengan ertimbangan dan
alasan tertentu misalnya majelis 3aim Peninjauan ,embali ;
telah menyalahgunaan ewenangannya! tida
memertimbangan buti baru atau "o3um baru yang seara
jelas dan nyata sangat berengaruh dan menentuan utusan!
adanya indiasi num haim melauan erbuatan terela!
mereayasa! menyembunyian ata yang seharusnya dijadian
dasar ertimbangan dalam memutus erara dalam ersidangan
ditingat Peninjauan ,embali. Bahwa untu asus-asus yang
menyangut nama bai dan nyawa rang yang aan dihuum
mati dengan etentuan engajuan eninjauan embali hanya
bleh satu ali maa merea harus ehilangan nyawa! eluarga
dan eturunan merea! maa uaya engajuan Peninjauan
,embali yang edua alinya dalam ranga mewujudan eadilan
dan ebenaran materil aan mengembalian itra dan martabat
dari ?embaga +ahamah gung :eubli ;ndnesia sebagai
benteng terahir eradilan di tanah air"
&.1'. Bahwa huum tida bleh hanya menjadi termet Undang-
Undang atau alat justi<asi dengan wata %sitiist-
instrumentalisti%! yang dengan mudah dimainan bunyinya leh
ara enega huum! tetai huum harus ditujuan untu
menegaan eadilan dan ebenaran substanti melalui langah
terbsan )breakthrough* dengan membuat langah enemuan
huum )judges made law*(
&.11 Bahwa huum hadir untu ara enari eadilan dengan
aradigma tersebut maa aabila ara enari eadilan
menghadai suatu ersalan huum! maa buan %ara enari
eadilan yang disalahan7 melainan ara enega huum
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 23/37
rsedur yang berlau termasu dalam hal ini nrma yang
mengatur tentang Peninjauan ,embali yang hanya bleh satu
ali"
&.12 Bahwa ata lain ada utusan enari eadilan dalam
asus eninjauan embali dengan nmr utusan erara mr
1 P,Pdt2''4 tanggal &1 8anuari 2''4 yang dietuai +ajelis
3aim bd. ,adir +ang! $.3.! tida
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 24/37
memertimbangan utusan erara lain yang terait yani
Peninjauan ,embali Pidana mr P,Pid1990 tanggal 5 +aret1999 dan utusan Peninjauan ,embali *ata Usaha egara mr
44*U2''' tanggal 9 $etember 2''2! sehingga ada utusan
Peninjauan ,embali tersebut tida menggali dan mendasari
teraainya ebenaran substanti atau ebenaran materiil!
sehingga iha lien Pemhn dirugian"
&.1& Bahwa uaya huum Peninjauan ,embali meruaan
uaya yang bersiat resi atau memerbaii eeliruan yangnyata-nyata melanggar asas-asas eradilan yang bai dan
bersiat uniersal )due pro1ess of law*, sehingga daat dilauan
uaya emulihan huum berdasaran <ls< huum “1orre1tif
justi1e” (memberi eadilan dengan mengresi yang salah)!
uaya resi hanya daat dilauan leh badan eradilan yang
tertinggi yang menjalanan engawasan tertinggi terhada
jalannya eradilan"
&.14 Bahwa nrma yang terdaat dalam asal/
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9
tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/
“erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan
peninjauan kembali”(
- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to
Undang-Undang mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-Undang
mr &
*ahun 2''9 tentang Perubahan ,edua tas Undang-Undangmr
14 *ahun 1905 tentang +ahamah gung berbunyi/
“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(
- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901tentang ,itab
Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/
“$ h $ i j K b li d di j k h
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 25/37
Pasal 24 ayat (1)! Pasal 26 ayat (1)! Pasal 20D ayat (1)! Pasal
203 ayat (2)! Pasal 208 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin
adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum bagi semua orang tanpa ada yang dike1ualikan dalam
bingkai "egara 7ukum +ndonesia
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 26/37
&.15 Bahwa berdasaran argumentasi dan ata huum tersebut
maa nrma dalam Pasal/
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr 40 *ahun 2''9tentang ,euasaan ,ehaiman berbunyi/
“erhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan
peninjauan kembali”(
- Pasal ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to
Undang-Undang mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-Undang
mr & *ahun 2''9 tentang Perubahan ,edua tas Undang-
Undang mr 14 *ahun 1905 tentang +ahamah gung
berbunyi/
“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(
- Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901
tentang ,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana berbunyi/
“$ermohonan $eninjauan Kembali dapat diajukan hanya )satu* kali”(
3arus diubah dengan memerblehan engajuanermhnan eninjauan embali bleh lebih dari seali
dengan erlauan husus atau dengan alasan atau
ertimbangan demi eadilan dan eastian huum dan
utusan Peninjauan ,embali yang edua bersiat <nal dan
mengiat serta tida daat diajuan Peninjauan ,embali untu
yang etiga dan seterusnya"
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] +enimbang bahwa masud dan tujuan ermhnan Pemhn
adalah menguji nstitusinalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang
mr 40 *ahun 2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman (?embaran egara
:eubli ;ndnesia *ahun 2''9 mr 156! *ambahan ?embaran
?embaran egara mr 5'6! selanjutnya disebut UU 402''9)! Pasal
ayat (1) Undang-Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to Undang-
Undang mr 5 *ahun 2''4 jun1to Undang-Undang mr & *ahun
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 27/37
*ambahan ?embaran egara :eubli ;ndnesia mr 4950!
selanjutnya disebut UU &2''9)! Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang
mr 0 *ahun 1901 tentang 3uum ara Pidana (?embaran egara
:eubli ;ndnesia *ahun 1901 mr 6! *ambahan ?embaran egara
:eubli ;ndnesia mr &2'9! selanjutnya disebut UU 01901)
terhada Pasal 1 ayat (&)! Pasal 24 ayat (1)! Pasal 26 ayat (1)!
Pasal 20D ayat (1)! Pasal 203 ayat (2)! Pasal 208 ayat (2) Undang-Undang
Dasar egara :eubli ;ndnesia *ahun 1945! selanjutnya disebut UUD
1945"
[3.2] +enimbang bahwa sebelum memertimbangan ermhnan,
+ahamah ,nstitusi selanjutnya disebut +ahamah! aan
memertimbangan terlebih dahulu hal-hal sebagai beriut/
1. ,ewenangan +ahamah untu memerisa! mengadili! dan memutus
ermhnan a 8uo(
2. ,eduduan huum )legal standing* Pemhn untu bertinda selau
Pemhn dalam ermhnan a 8uo(
*erhada edua hal tersebut! +ahamah berendaat sebagaiberiut/
Kewenangan Mahkaah
[3.3] +enimbang bahwa berdasaran Pasal 24# ayat (1) UUD 1945!
Pasal 1' ayat (1) huru a Undang-Undang mr 24 *ahun 2''& tentang
+ahamah ,nstitusi (?embaran egara :eubli ;ndnesia *ahun 2''&
mr 90! *ambahan lembaran egara :eubli ;ndnesia mr 4&1!
selanjutnya disebut UU +,)! Pasal 29 ayat (1) huru a Undang-Undang
mr 40 *ahun 2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman (?embaran egara
:eubli ;ndnesia *ahun 2''9 mr 156! *ambahan ?embaran egara
:eubli ;ndnesia mr 5'6! selanjutnya disebut UU 402''9)!
+ahamah berwenang mengadili ada tingat ertama dan terahir
yang utusannya bersiat <nal untu menguji Undang-Undang terhada
UUD 1945"
[3.!] +enimbang bahwa ermhnan Pemhn adalah menguji
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 28/37
Pasal 20D ayat (1)! Pasal 203 ayat (2)! dan Pasal 208 ayat (2) UUD 1945!
sehingga +ahamah berwenang untu memerisa! mengadili! dan
memutus ermhnan a 8uo(
Ke"#"#kan H#k# (Legal Standing) Pe$h$n
[3.%] +enimbang bahwa Pemhn mendalilan dengan adanya
etentuan Pasal 24 ayat (2) UU 402''9! Pasal ayat (1) UU 141905
jun1to UU 52''4 jun1to UU
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 29/37
&2''9! Pasal 20 ayat (&) UU 01901! sebagai errangan warga negara
;ndnesia yang berresi sebagai adat dirugian ha
nstitusinalnya yang diberian leh UUD 1945 yaitu/
Pasal 1 ayat (&)! “"egara +ndonesia adalah negara hukum”(
Pasal 24 ayat (1)! “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan”(
Pasal 26 ayat (1)! “5egala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada ke1ualinya”(
Pasal 20D ayat (1)! “5etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”(
Pasal 203 ayat (2)! %5etiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna men1apai persamaan dan keadilan”(
Pasal 208 ayat (2)! “alam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis”(
[3.&] +enimbang bahwa menurut Pemhn adanya etentuan Undang-
Undang yang menentuan ermhnan eninjauan embali hanya daat
diajuan seali saja! membatasi serta mengganggu ha dan eentingan
adat sebagaimana sumah jabatannya untu menjalanan resi
dengan bebas dan bertanggung jawab untu terselenggaranya suatu
eradilan yang jujur! adil! dan memilii eastian huum bagi semua
enari eadilan. +enurut Pemhn! menjadi tanggung jawab resi
adat untu berbuat sesuatu terhada huum yang ada termasu
meninjau asasnrma! dtrin! substansi! serta rsedur yang berlau
termasu dalam hal ini nrma mengenai ermhnan eninjauan
embali"
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 30/37
Pemhn! Pemerintah dalam eterangan lisan dan tertulisnya di
ersidangan +ahamah ada tanggal +ei 2'1' menyataan ada
nya tida terdaat danatau timbul erugian terhada ha
danatau ewenangan nstitusinal Pemhn atas engujian asal-
asal a 8uo! arena itu Pemhn tida memenuhi ersyaratan
sebagaimana terantum ada Pasal 51 ayat (1) UU 242''& tentang
+ahamah ,nstitusi. Pemhn telah tegas menyataan dalam
ermhnannya ada anga 2.1 dan anga 2.16 halaman 0!
%Permhnan diajuan atas nama eentingan ubli7! sehingga
Pemhn tida memunyai legal standing(
[3.(] +enimbang bahwa Dewan Perwailan :ayat dalam eterangan
lisan dan tertulisnya juga memersalan eduduan huum )legal
standing* Pemhn ada nya/
- Pemhn tida seara jelas dan nrit menyebutan erugian
nstitusinal yang seara atual dialami langsung leh Pemhn"
- Pemhn sebagai adat tida memilii eentingan huum yang
seara langsung terait dengan etentuan asal-asal a 8uo dan tida
terdaat erugian nstitusinal yang langsung seara atual dialamileh Pemhn serta tida terdaat releansinya antara asal-asal a
8uo yang dimhnan engujian dengan etentuan asal-asal UUD
1945 yang dijadian batu uji"
- Pemhn tida memilii eduduan huum )legal standing* yang
disyaratan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU +, dan
batasan erugian nstitusinal yang harus dienuhi sesuai dengan
utusan-utusan +ahamah ,nstitusi! sehingga ermhnanPemhn tida daat diterima"
[3.] +enimbang bahwa setelah memertimbangan ermhnan
Pemhn beserta alat-alat buti yang diajuan! eterangan lisan dan
tertulis Pemerintah dan Dewan Perwailan :ayat mengenai eduduan
huum (legal standing) Pemhn! +ahamah berendaat sebagai
beriut/
[3.1*] +enimbang bahwa berdasaran Pasal 51 ayat (1) UU +, beserta
Penjelasannya! Pemhn dalam engujian Undang-Undang terhada
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 31/37
nstitusinalnya yang diberian leh UUD 1945 dirugian leh
berlaunya suatu Undang-Undang yang dimhnan engujian! yaitu/
a. errangan warga negara ;ndnesia (termasu elm rang yang
memunyai eentingan sama)"
b. esatuan masyaraat huum adat seanjang masih hidu dan sesuai
dengan erembangan masyaraat dan rinsi egara ,esatuan
:eubli ;ndnesia yang diatur dalam Undang-Undang"
. badan huum ubli atau riat" atau
d. lembaga negara"
[3.11] +enimbang bahwa mengenai erugian ha danatau ewenangan
nstitusinal sebagaimana dimasud Pasal 51 ayat (1) UU +,!
+ahamah seja Putusan mr ''PUU-;l;2''5 tanggal &1 +ei 2''5
dan Putusan mr 11PUU-=2''6 tanggal 2' $etember 2''6 serta
utusan-utusan selanjutnya telah berendirian adanya 5 (lima) syarat
yang harus dienuhi! yaitu/
a. adanya ha danatau ewenangan nstitusinal Pemhn yang
diberian leh UUD 1945"
b. ha danatau ewenangan nstitusinal tersebut leh Pemhn
diangga dirugian leh berlaunya Undang-Undang yang
dimhnan engujian"
. erugian ha danatau ewenangan nstitusinal tersebut harus
bersiat sesi< (husus) dan atual atau setida-tidanya tensial
yang menurut enalaran yang wajar daat diastian aan terjadi"
d. adanya hubungan sebab-aibat )1ausal 3erband* antara erugian ha
danatau ewenangan nstitusinal dimasud dengan berlaunya
Undang-Undang yang dimhnan engujian"
e. adanya emunginan bahwa dengan diabulannya ermhnan
maa erugian nstitusinal seerti yang didalilan tida aan atau
tida lagi terjadi.
[3.12] +enimbang bahwa etentuan Pasal 1 ayat (&) dan Pasal 24 ayat
(1) UUD 1945 yang didalilan leh Pemhn sebagai sumber ha
nstitusinalnya! menurut +ahamah etentuan tersebut tida terait
dengan ha-ha nstitusinal Pemhn sebagai serang warga negara
b i b i d t t t i t it d i i
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 32/37
enyelenggaraan euasaan ehaiman. Untu memastian adanya ha
nstitusinal Pemhn yang dirugian dengan berlaunya nrma
Undang-Undang a 8uo, +ahamah aan memertimbangan aaah ha
nstitusinal Pemhn yang diberian UUD 1945 yaitu ha ersamaan
eduduan di dalam huum dan emerintahan EPasal 26 ayat (1)F! ha
atas engauan! jaminan! erlindungan dan eastian huum yang adil
serta erlauan yang sama di hadaan huum EPasal 20D ayat (1)F! ha
mendaat emudahan dan erlauan husus untu memerleh
esematan dan manaat yang sama guna menaai ersamaan dan
eadilan EPasal 203 ayat (2)F UUD 1945! telah dirugian dengan
berlaunya Undang-Undang a 8uo sebagaimana didalilan leh Pemhn
dalam ermhnan ini"
[3.13] +enimbang bahwa adat adalah rang yang berresi
memberi jasa huum! bai di dalam mauun di luar engadilan!
sedangan jasa huum adalah jasa yang diberian adat berua
memberian nsultasi! bantuan huum! menjalanan uasa! mewaili!
mendamingi! membela! dan melauan tindaan huum lain untu
eentingan huum lien (Pasal 1 anga 1 dan anga 2 Undang-Undang
mr 10 *ahun 2''& tentang dat). Dalam menjalanan resinya
memberi jasa huum! adat iut bereran enting dalam usaha
mewujudan rinsi-rinsi negara huum dalam ehiduan berbangsa
dan bernegara. +elalui jasa huum yang diberian! adat menjalanan
tugas resinya demi teganya eadilan untu eentingan masyaraat
enari eadilan. Dengan demiian! tugas dan tanggung jawab adat
adalah terait dengan eentingan lien atau masyaraat yang
diwailinya"
[3.1!] +enimbang bahwa Pemhn mendalilan bahwa Undang-Undang
yang membatasi ermhnan eninjauan embali hanya untu satu ali
merugian ha nstitusinalnya bai sebagai ribadi mauun sebagai
adat yang mewaili lien sebagai enari eadilan dalam ranga
menegaan huum! ebenaran! dan eadilan. +enurut +ahamah!
benar Pemhn sebagai warga negara yang berresi sebagai adat
memilii ha-ha nstitusinal yang diberian UUD 1945 sebagaimana
diuraian ada aragra
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 33/37
sebab aibat )1ausal 3erband* antara erugian dimasud dengan
berlaunya Undang-Undang yang dimhnan engujian. +enurut
+ahamah! adanya nrma embatasan ermhnan eninjauan embali
yang
hanya satu ali saja sama seali tida merugian ha dan eentingan
adat dalam menjalanan resinya. 8ia un ada erugian
nstitusinal! hal itu hanya mungin terjadi terhada lien yang diwaili
leh Pemhn! atau dalam hal Pemhn sendiri seara ribadi sebagai
iha (buan uasa) telah dirugian arena adanya larangan
ermhnan eninjauan embali hanya untu satu ali. Dalil-dalil
Pemhn dalam ermhnan ini! lebih memersalan erugian
nstitusinalnya dalam menjalanan resi adat dariada sebagai
ribadi yang langsung dirugian leh berlaunya nrma Undang-Undang
a 8uo# Cleh arena itu! menurut +ahamah! tida ada erugian
nstitusinal Pemhn dengan berlaunya Undang-Undang a 8uo(
[3.1%] +enimbang bahwa berdasaran uraian dan ertimbangan
tersebut di atas! menurut +ahamah Pemhn tida memilii
eduduan huum untu mengajuan ermhnan ini! sehingga
ermhnan harus diangga tida memilii alasan menurut huum. Cleh
arena itu! dalil-dalil ermhnan yang diajuan tida erlu
diertimbangan"
!. KONK+U,I
Berdasaran ertimbangan atas ata dan huum di atas!
+ahamah beresimulan/
[!.1] +ahamah berwenang untu memerisa! mengadili! dan
memutus ermhnan a 8uo(
[!.2] Pemhn tida memilii eduduan huum (legal standing* untu
mengajuan emhnan"
[!.3] P ermhnan tida diertimbangan"
Berdasaran Undang-Undang Dasar egara :eubli ;ndnesia
*ahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 34/37
:eubli ;ndnesia mr 4&1)! serta Undang-Undang mr 40 *ahun
2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman (?embaran egara :eubli
;ndnesia *ahun 2''9 mr 156! *ambahan ?embaran ?embaran
egara mr 5'6).
%. AMAR PUTU,AN
Menga"--/
+enyataan ermhnan Pemhn tida daat diterima.
K$en0a Pen#-
Dalam Pasal 20D ayat (1) UUD 1945 menyataan! %5etiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(
Peneanan tentang eastian huum eada setia rang
dihadaan huum inilah yang menjadi dasar <ls<s Undang-Undang
dalam mengatur engajuan eninjauan embali. ,etiga Undang-Undang
yang membidangi eradilan a 8uo telah nsisten mengatur engajuan
eninjauan embali yaitu ada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang mr
40 *ahun 2''9 tentang ,euasaan ,ehaiman! Pasal ayat (1) Undang-
Undang mr 14 *ahun 1905 jun1to Undang-Undang mr 5 *ahun
2''4 jun1to Undang-Undang mr & *ahun 2''9 tentang Perubahan
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 35/37
gung! Pasal 20 ayat (&) Undang-Undang mr 0 *ahun 1901 tentang
,itab Undang-Undang 3uum ara Pidana. Dengan demiian usaha
enari eadilan untu memerleh eastian huum telah diatur dalam
Undang-Undang a 8uo dan tida terdaat ertentangan antara etiga
Undang-Undang a 8uo(
Dengan engajuan eninjauan embali yang tida dibatasi! justru
daat menimbulan erugian bagi enari eadilan dalam rses
enarian eadilan arena aabila dibua eluang untu engajuan
eninjauan embali lebih dari satu ali selain hal ini melanggar Undang-
Undang juga mengaibatan enyelesaian erara menjadi anjang
yang tida berahir tana berujung! yang justru daat menimbulan
etidaastian huum bagi ara enari eadilan"
,alauun ada enyataannya yang menjadi ata huum
sebagaimana didalilan Pemhn dengan telah dieluarannya $urat
Adaran ,etua +ahamah gung mr 1' *ahun 2''9 tentang
Pengajuan Permhnan Peninjauan ,embali! yang menurut Pmhn
daat memberian eluang untu mengajuan eninjauan embali lebih
dari satu ali sebagaimana ata huum asus-asus yang
diemnuaan Pemhn dalam ermhnan a 8uo! terhada hal ini DP:
berandangan bahwa ata huum yang demiian adalah buan
ersalan nstitusinalitas suatu nrma tetai lebih eada eneraan
suatu nrma yang sesungguhnya eneraan nrma tersebut
bertentangan dengan nrma asal-asal a 8uo yang dimhnan
engujian"
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 36/37
Bahwa embatasan engajuan eninjauan embali sebagaimana
diatur dalam asal-asal Undang-Undang a 8uo yang dimhnan
engujian sudah sesuai dengan Pasal 208 ayat (2) UUD 1945!embatasan ini adalah justru untu memberian esamaan eduduan
dalam huum dan esamaan dalam memerleh eadilan bagi semua
warga negara untu menjamin eastian huum yang adil dan
erlindungan huum berdasaran ada eraturan erundang-undangan
yang berlau! arenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (&)! Pasal 24
ayat (1)! Pasal 26 ayat (1)! Pasal 20D ayat (1)! dan Pasal 203 ayat (2)
UUD 1945"
7/23/2019 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 10
http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-10 37/37