arbitrase churchill vs indonesia

7/24/2019 arbitrase churchill vs indonesia

1/6

Sengketa Penanaman ModalChurchill Mining Plc. vs Pemerintah Republik Indonesia

1

II. PERMASALAHAN

1. East Kutai Coal Project (EKCP)

The East Kutai Coal Project (the EKCP)adalah proyek pertambangan batubara

di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang di-studyoleh Churchill Mining Plc.

bekerja sama dengan partnernya dari Indonesia yaitu Group idlatama. !ari hasil

Feasibility Studyyang dilakukan Churchill Mining Plc. Tersebut diperkirakan area yang

melingkupi "KCP ini akan menjadi deposit batubara terbesar ke-# di dunia dan deposit

batubara terbesar ke-$ di Indonesia yaitu dengan potensi batubara sekitar $.#% milliar metric

tons batubara di area "KCP ini.

!i area "KCP tersebut, pada tanggal &' Maret $''(, )upati Kutai Timur menerbitkan

yang disebut sebagai Ijin Kuasa Pertambangan *KP+ "ksplorasi kepada PT usantara

ahau Coal *PT C+, PT Kaltim usantara Coal *PT KC+ dan PT )atubara

usantara Kaltim *PT )K+, perusahaan-perusahaan ini tergabung dalam !rou"

Nusa#tarayang salah satu pemilik nya adalah pengusaha dan politikus Praboo /ubianto.

!engan potensi yang begitu besar ini, perusahaan Churchill sangat tertarik untuk

menanamkan modalnya untuk melanjutkan project "KCP ini. 0al ini didukung oleh partnermereka yaitu idlatama group yang akan berperan menjadi pemilik Kuasa Pertambangan

dan Churchill yang akan melakukan operasional tambang.

!alam melakukan 1perational Tambang Churchill tidak melakukannya sendiri,

melainkan dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan pertambangan yaitu PT

Indonesian Coal !e2elopment *PT IC!+.

PT I#$o#esia# Coal %e&elo"'e#t (PT IC%), sebelum diakuisisi oleh Churchill

Mining Plc, pada aalnya dibentuk oleh Pro3it Point Group 4td, *Perusahaan yang

dibentuk di )ritish 5irgin Islands+ dan Mr. 6ndreas inaldi *arga negara Indonesia yang

juga sebagai co3ounder dari Group idlatama+. 1leh karena salah satu pendirinya adalah

perusahaan asing maka PT IC! ini dikategorikan sebagai Penanaman Modal 6sing *PM6+.

Perusahaan ini dibentuk pada $% o2ember $''( dengan mendapatkan ijin dari )adan

MMUGM/EXECUTIVE B30B/JAKARTA


2/6


Koordinasi Penanaman Modal *)KPM+ untuk melakukan usaha dalam )idang

Pertambangan di Indonesia, dan pada $7 !ecember $''(, 6!T PT IC! mendapatkan

persetujuan dari Kementerian 0ukum dan 0ak 6sasi Manusia *Kemenkumham+.

Churchill, melalui PT IC! sebagai operator tambang batubara akan menggarap tambang

yang konsesinya dimiliki oleh idlatama Group.

!rou" Ri$lata'a terdiri atas tujuh perusahaan yang didirikan di Indonesia dan

dipunyai atau dikontrol oleh empat orang Indonesia yaitu 6ndreas inaldi dan 6nang

Mudjiantoro, dan istri mereka 6ni /etiaan inaldi dan 8lorita.

Ketujuh perusahaan Group idlatama tersebut adalah 9

&. PT idlatama Tambang Mineral *PT TM+

$. PT idlatama Trade Poerindo *PT TP+

%. PT idlatama /teel *PT /+

:. PT idlatama Poer *PT P+

(. PT In2estama esources *PT I+

;. PT In2estama usa Persada *P IP+

#. PT Techno Coal


3/6


3

$. PT.P - KP Penyelidikan A':A&&

$. PT. TP - KP "ksplorasi - *% tahun+ '>A':A'7- '>A':A&&

%. PT. IP - KP "ksplorasi - *% tahun+ '>A':A'7- '>A':A&&

:. PT. I - KP "ksplorasi - *% tahun+ '>A':A'7- '>A':A&&

Pada &$ Banuari $''>, Pemerintah epublik Indonesia memberlakukan tentang Pertambangan Mineral dan )atubara *


4/6


!

perusahaan tersebut meningkatkan ijin mereka dan menerbitkan Ijin kepada Group usantara yang telah habis masa

berlakunya pada Maret $'';. /ehingga terdapat ijin yang tumpang tindih di ilayah "KCPyaitu KP ekplorasi yang dimiliki oleh Group usantara dan KP ekplorasi yang dimiliki oleh

group idlatama.

Pada $& 6pril $'&', Kementrian Kehutanan melayangkan surat kepada )upati Kutai

Timur yang merekomendasikan pembatalan atas Ijin Kuasa Pertambangan dari perusahaan-

perusahaan dari group idlatama di ilayah "KCP yang disebabkan oleh

&. "mpat perusahaan yang tergabung dalam idlatama Group melaksanakan kegiatan

pertambangan di atas kaasan 0utan produksi tanpa ada Iin pinjam pakai dari

Kementrian Kehutanan.

$. Churchill Mining Plc juga belum mendapat iin dari Menteri Kehutanan untuk

penambangan di kaasan hutan produksi hal ini sesuai dengan ketentuan > tentang Kehutanan, baha dianggap pelanggaran

apabila bekerja tanpa iin Menteri Kehutanan di ilayah hutan yang terlarang.

MMUGM/EXECUTIVE B30B/JAKARTA


5/6


"

/elain dari Kementrian Kehutanan, Pemerintah pusat juga memberikan rekomendasi kepada

)upati Kutai Timur beberapa hal terkait dengan kegiatan pertambangan idlatama dan

Churchill, yaitu 9

&. )erdasarkan audit )adan Pemeriksa Keuangan *)PK+ pada /eptember $''7 saat

melakukan audit atas KP *Kuasa Pertambangan+ yang dibuat tahun $'';-$''7. !enganhasil audit tersebut )PK menemukan lima Kuasa Pertambangan yang diduga palsu

yang terbit tahun $'';-$''7.

$. Perijinan


6/6


#

adalah benar, )upati Kutai Timur tidak bertindak menyalahi prosedur terkait pencabutan Iin

tersebut dan tidak melanggar peraturan administrasi manapun.

!engan keputusan Pengadilan Tata Maret $'&& perusahaan-perusahaan

idlatama mengajukan permohonan banding atas keputusan PT

arbitrase churchill vs indonesia

Documents