arg desember 2015 imam ropii

7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii

1/16

1ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015

PEMBENTUKAN PARALEGAL UNTUK MEMPERKUAT

PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA MASYARAKAT

Imam Ropii

- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang -Jl. Danau Sentani No. 99 Malang

Email: [email protected]

ABSTRAK

Ketidakseimbangan jumlah advokat dengan warga negara

menjadikan pembelaan terhadap hak-hak warga negara

menjadi sangat mahal dan langka, sedangkan kebutuhan

akan pelayanan hukum dasar bagi masyarakat miskin tidak

dapat ditunda apalagi diabaikan. Kehadiran tenaga paralegal

dalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan bantuan

dan pelayanan hukum dasar terkait dengan hak-hak,

kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai warga negara.

Selain itu penguatan kesadaran atas hak-hak masyarakat

untuk berswadaya melalui pencerahan dan pelatihan serta

pendampingan oleh paralegal juga mendesak untuk

dilakukan. Pembentukan dan penguatan keberadaan tenaga

paralegal merupakan salah satu upaya memperkuat

perlindungan hak-hak masyarakat yang terbatas untuk

mendapatkan akses pembelaan selain karena keterbatasan

jumlah juga karena mahalnya jasa yang harus dibayar.

Karena itu pembentukan wadah dan jaringan bagi tenagaparalegal merupakan alternatif yang rasional dan mendesak.

Kata kunci: hak-masyarakat, paralegal

ABSTRACT

The imbalance the number of lawyers with citizens to make

the defense of the rights of citizens to be very expensive and

scarce, while the need for basic legal services for the poor

must not be delayed much less ignored. The presence of

paralegals in the community is intended to provide assistance

and basic legal services relating to the rights, obligations and

responsibilities as citizens. Besides strengthening the

awareness of the rights of peoples to self-sufficient through


2/16

2 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015

enlightenment and training and mentoring by paralegals are

also urged to do. Establishment and strengthening of the

presence of paralegals is one effort to strengthen the

protection of the rights of poor people to gain access to

defense in addition to the limitations as well as the high

number of services that must be paid. Because the formation

of the container and the network is an alternative for those

who are rational and urgent .

Keywords : public rights, paralegals

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia adalah negara

hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

telah ada jauh sebelum perubahan terhadap UUD 1945 juga

menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negarahukum (Konsideran huruf a. UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP).

Sebagai bentuk konsistensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

negara hukum, maka seluruh komponen penyelenggara negara

dan seluruh tatanan kehidupan warganegara senantiasa

mendasarkan pada hukum, menjunjung tinggi dan menghargai

nilai-nilai hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara

untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan

pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Penguatan terhadap hak-hak warga negara dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berbasis padakesadaran masyarakat merupakan salah satu perwujudan dari

upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan sebagai pilar

dari negara hukum yang demokratis. Menurut Mukthie Fadjar,

elemen yang penting dari sebuah negara hukum yang merupakan

ciri yang khas dan tidak boleh tidak (sebagai syarat mutlak) harus

ada adalah sebagai berikut :

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;

2. Asas legalitas;

3. Asas pembagian kekuasaan;

4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak;

5.

Asas kedaulatan rakyat;6. Asas demokrasi, dan


3/16


7.

Asas konstitusional.1

Konsepsi yang dikemukanan oleh Mukthie Fadjar sangat

tepat jika menempatkan persoalan pengakuan dan perlindungan

hak asasi manusia pada posisi utama elemen sebuah negara

hukum. Hal ini menyadarkan pada semua pihak bahwa persoalan

perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan persoalan

yang penting dan mendasar. Pentingnya persoalan ini ditandai

dengan kuatnya perjuangan untuk memperjuangkan hak asasi

manusia yang sangat rentan terjadinya pelanggaran baik oleh rejim

penguasa maupun oleh sesama manusia.

Penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia di

dunia melalui konsep negara hukum juga sangat luar biasa.

Sebagaimana diketahui dalam perkembangannya terdapat dua

paham besar tentang konsep negara hukum dengan tumpuan dan

filosofi yang berbeda, yakni paham rechtsstaat yang bertumpu

pada system hukum Eropa Continental (Modern Roman) danpaham Rule of Law yang bertumpu pada sistem hukum Anglo

Saxon.2. Kedua sistem yang memiliki tumpuan dan filosofi yang

berbeda, namun memiliki kemiripan terkait dengan pentingnya

perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Untuk membangun dan memperkuat kesadaran warga

negara terhadap hak-haknya dibutuhkan suatu gerakan yang

terencana dan tersrtuktur yang dibangun oleh dan melalui

masyarakat itu sendiri dengan berbagai pendekatan dan

penguatan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan

masyarakat dan aturan hukum.Penumbuhan kesadaran akan hak-hak asasi rakyat dan

penguatan kapasistas untuk membela hak-haknya selama ini nyaris

hanya dilakukan oleh kelompok professional dengan kualifikasi

tertentu yang disebut advokat. Sebagaimana dipahami selama ini,

besaran wilayah Indonesia yang demikian luas membutuhkan

advokat yang tidak sedikit. Sebagaimana dinyatakan Muhammad

Fahmi Gupito,3 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005,

1Mukthie Fadjar. A, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Malang, 2005,2

Suko Wiyono, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia(Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif).Faza Media, Jakarta, 2006.3Muhammad Fahmi Gupito, Bantuan Hukum Di Indonesia Terkendala

Minimnya Jumlah Advokat. http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20


4/16


jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 jiwa, sedangkan

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beranggotakan 20.400

advokat di seluruh Indonesia. Dari data tersebut berarti di

Indonesia, seorang pengacara atau advokat harus memberikan

bantuan hukum untuk 10.728 orang (1:10.728).

Dari perbandingan tersebut, nampak bahwa betapa

besarnya perbandingan (njomplang = jawa) antara jumlah rakyat

Indonesia yang harus didampingi dan dibela jika harus berhadapan

dengan suatu proses hukum diperadilan (litigasi) dibandingkan

dengan jumlah advokat yang tersedia. Kondisi demikian tentu akan

berimplikasi besar pada langkanya keberadaan advokat. Kondisi

demikian akan memicu mahal ongkos jasa dalam proses konsultasi

dan bantuan hukum yang hendak dilakukan oleh warga negara

khususnya orang-orang miskin. Namun demikian tentu juga tidak

tepat untuk dijadikan sebagai alasan bahwa bantuan hukum

kepada warga negara menjadi langka dan mahal sebagai akibattidak seimbangnya jumlah tersebut. Sebab jika ada warga negara

yang benar-benar tidak mampu menunjuk atau memilih advokat

sebagai pembelanya, maka hakim akan menunjuk advokat dari

asosiasi lembaga bantuan hukum untuk bertindak sebagai

pendampingnya dengan beracara secara cuma-cuma. Keterbatasan

jumlah advokat untuk mendukung penguatan pembelaan terhadap

hak-hak masyarakat miskin diperlukan suatu gerakan untuk

menyiapkan tenaga yang dapat membantu mereka dalam

memahami dan membela mereka jauh sebelum proses hukum

formal (proses beracara) yaitu menggunakan jasa tenaga paralegal.Bedasarkan latar belakang permasalahan yang terurai di

atas, maka kehadiran tenaga paralegal dalam kehidupan sosial

masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pencerahan,

penguatan dan penyadaran warga masyarakat akan hak-haknya

baik dibidang hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan guna

untuk menunjang pembangunan kesadaran dan budaya hukum

yang baik. Penguatan dan pencerahan serta penyadaran tersebut

salah satunya dilakukan melalui penyiapan tenaga paralegal yang

memiliki pengetahuan dan dasar tentang hukum, teknik negosiasi,

organisasi serta hubungan yang baik di lingkungan komunitasnya.

hukum-di-indonesia terkendala minimnya jumlah advokat.html, diakses 9 Juni

2010)


5/16


Tulisan berikut mengupas tentang eksistensi paralegal, sejarah,

kedudukan, hubungan serta peran dalam masyarakat dewasa ini.

Pembahasan

Sekilas Keberadaan Tenaga Paralegal

Upaya untuk menemukan dokumen yang pasti untuk

menjelaskan sejak kapan mengawali keberadaan tenaga paralegal

di Indonesia relatif sangat sulit. Namun begitu keberadaan

paralegal di masyarakat miskin terutama sangat dirasakan

fungsionalnya untuk mengaktualisasikan berbagai potensi dan

pemahaman akan hak-hak mereka. Sebagaimana digambarkan

oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, paralegal muncul sebagai

reaksi atas ketidakberdayaan sistem pembelaan hukum yang

memahami dan menangkap serta memihak berbagai kondisi yang

diperlukan untuk mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang

secara legal diakui.4Paralegal itu keberadaannya dibutuhkan ketikahak-hak masyarakat tidak mampu diapresiasi oleh profesional

hukum karena keterbatasan akses dan kemampuan.

Dari pernyataan tersebut nampak bahwa berbagai

persoalan yang menjadi garapan paralegal berawal dari

ketidakberdayaan sistem pembelaan hukum terhadap orang-orang

miskin yang dapat ditangani secara profesional oleh para advokat,

pengacara, konsultan hukum dan juga notaris. Nyaris mereka

menyekat diri untuk mengutamakan layanan jasanya pada mereka

yang secara ekonomik dapat berefek besar. Selain itu, hak-hak

warga masyarakat miskin yang dalam sistem hukum diakui danjumlah pemiliknya sangat banyak dibandingkan dengan yang

mampu digarap oleh para profesional hukum terus digelorakan.

Oleh karena itu, dengan munculnya kesadaran warga negara akan

aktualisasi atas hak-haknya maka harus diikuti dengan memberikan

bantuan pada mereka untuk secara kontinyu menguatkan diri

melalui berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan

penguatan tenaga paralegal untuk ikut serta membantu

memberikan pencerahan dan penguatan akan hak-haknya.

Lebih lanjut, Abdul Hakim Garuda Nusantaramenyatakan

fenomena pertumbuhan paralegal di Indonesia dapat dicatat mulai

4 Abdul Hakim, Paralegal dan akses Masyarakat Terhadap Keadilan,

dalam Mulyana W. Kusumah dkk, 1991.


6/16


menonjol pada pertengahan tahun 1970 an, dimana pada waktu

itu berbagai program penyadaran akan potensi masyarakat dan

hak-hak masyarakat miskin atau yang tertinggal mulai dijalankan

oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan persoalan

yang relatif menonjol adalah persoalan-persoalan non- hukum.5

Sebagai reaksi dan tindak lanjut atas perkembangan

kesadaran hak-hak masyarakat dibidang hukum dan sosial lainnya

yang ditandai oleh meningkatnya berbagai kasus pelanggaran

terhadap hak-hak rakyat telah menuntut peranan dan

campurtangan yang lebih banyak lagi dari para pekerja LSM dan

para pemuka masyarakat informal. Merekalah yang ditampilkan ke

depan untuk membantu masyarakat miskin dalam menuntut

berbagai hak-haknya ketika profesi pembelaan dan pencerahan

hukum kepada masyarakat masih belum semasif saat ini.

Paralegal bukan pengacara, juga bukan konsultan hukum,

dan juga bukan pokrol (bush lawyers).Keberadaan mereka jauhdari sistem hukum yang legal dalam peradilan. Mereka berada di

masyarakat yang bergerak pada situasi dimana masyarakat

mengalami permasalahan terkait hak-hak mereka sesuai dengan

karakter daerah dan sifat hubungannya. Pada daerah-daerah

pertanian sangat mungkin permasalahan berkutat pada sistem bagi

hasil atas tanah pertanian, sistem penggarapan serta gadai tanah

dan lain-lain. Di sini keadilan sangat jarang terjamah untuk dibela

dan diperkuat eksistensinya oleh para pekerja hukum profesional.

Kehadiran paralegal dalam kehidupan masyarakat

setidaknya diawali ketika hukum tidak mampu dijamah oleh orang-orang yang tidak mampu dalam memanfaatkan jasa profesional

hukum dalam membantu orang-orang tersebut mengakses hak-hak

mereka. Dalam situasi yang demikian maka mereka yang tergabung

dalam lembaga swadaya masyarakat selain juga para tokoh

masyarakat yang dianggap sedikit tahu dan paham tentang hukum

untuk membantu memberikan pencerahan dan layanan akan hak-

hak mereka. Upaya mereka dalam membantu orang-rang tersebut

sangat diterima dan mendapat dukungan masyarakat sampai

mereka mampu mengakses dan memanfaatkan para profesional

hukum untuk membantu mereka ketika hak-hak mereka harus

ditegakkan melalui proses peradilan (litigasi).

5Ibid.


7/16


Terlepas dari keterbatasan kemampuan, akses terhadap

sistem hukum serta efektifitas atas keberadan tenaga paralegal,

dalam diversifikasi struktur sosial masyarakat Indonesia yang

tersebar diberbagai pelosok pedesaan kehadiran tenaga paralegal

harus diapresiasi serta didukung. Dukungan itu dapat diwujudkan

melalui pendidikan dan latihan oleh lembaga formal maupun

lembaga non formal, pemberian wadah yang jelas serta

memberikan tempat yang benar sesuai dengan kapasitas mereka

dalam sistem hukum dan peradilan serta sistem sosial masyarakat

Indonesia. Pemberian wadah merupakan salah satu wujud

pengakuan akan keberadaan tenaga para legal di Indonesia.6

Siapakah paralegal itu?

Istilah paralegal di Indonesia merupakan istilah yang sedikit

asing untuk didengar dibanding dengan istilah lainnya, misalnya

pengacara, advokat, atau juga penasehat hukum. DJ. Ravindran7memberikan gambaran siapakah pekerja paralegal itu. Menurutnya

paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dasar

tentang hukum, baik hukum acara (formil) maupun hukum materiil

dan motivasi, sikap serta ketrampilan untuk :

1. Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok

masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari

hak-haknya;

2. Memfasilitasi terbantuknya organisasi rakyat sehingga mereka

bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;

3.

Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadiperselisihan;

4. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi

sebelum ditangani pengacara;

5. Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan

(gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang

dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang

dihadapi.

6Hermin Hediati Koeswadji,Peranan Pendidikan Formal Hukum dalam

Menunjang Aktivitas Para Legal, dalam Mulyana W. Kusumah dkk, 1991.7 Ravindran DJ, (editor), A Handbook on Training Paralegals (Buku

Petunjuk untuk Latihan Paralegal).Alih bahasa oleh Benny K Harman dan JB.

Gregorius. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.


8/16


Dari uraian tersebut nampak bahwa sosok paralegal

bukanlah sebagai pengacara praktek atau ketika jaman dulu

disebut sebagai pokrol (bush lawyer). Pokrol adalah orang-orang

yang dilatih dan kemudian diuji oleh pengadilan negeri (Landraad)

untuk membantu orang-orang yang berperkara di Landraad.

Mereka menjual jasanya kepada masyarakat luas dan bisa

memasuki arena peradilan. Munculnya pokrol waktu itu sangat

terkait dengan masih langkanya sarjana hukum untuk jadi

pengacara atau advokat, yang berbeda dengan saat ini yang sudah

tersebar sentero Indonesia.

Paralegal merupakan pekerjaan lembaga swadaya

masyarakat atau pemuka masyarakat, atau tokoh pemuda yang

mempunyai fungsi utama sebagai fasilitator pengembangan

masyarakat miskin dan konsultan hukum (pelayanan hukum dasar)

masyarakat tersebut.8

Terkait dengan siapa paralegal itu, Fauzi Abdullahmengemukakan, konsep paralegal yang dikenal ditafsirkan

memiliki fungsi sebagai pendamping masyarakat yang memiliki

nilai lebih karena pengetahuan, ketrampilan, dan peran mereka

dibidang hukum, dan pada sisi lain paralegal ditafsirkan sebagai

pembantu pengacara untuk menyelesaikan pelbagai kasus hukum

yang berkenaan dengan kelompok masyarakat miskin.9

Menurut Tim Lembaga Bantuan Hukum Bali, sosok

paralegal adalah :

1.

Orang yang bukan sarjana hukum, seseorang yang tidak

menempuh dan menyelesaikan pendidikan strata satu hukum;2. Mempunyai pengetahuan hukum, seseorang yang dapat

mengerti dan menjawab permasalahan hukum secara umum;

3. Memiliki kemauan untuk membantu masyarakat sekitarnya

terutama masyarakat miskin yang sedang mengalami

permasalahan hukum, kesadaran atau panggilan jiwa yang

harus dimiliki paralegal.

Pembentukan paralegal pada awalnya diarahkan sebagai

tenaga pembantu pengacara yang berpraktek dan melayani klien

8

Abdul Hakim, Fenomena Paralegal di Indonesia..Op.Cit, dalamMulyana W. Kusumah dkk, 1991.9 Fauzi Abdullah, Ruang Li ngkup Aktivitas Paralegal di I ndoensia,

dalam Mulyana W. Kusumah dkk, 1991).


9/16


dalam masalah hukum. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat

para ahli hukum mengakui paralegal adalah profesi yang berada

langsung di bawah supervisi pengacara. Namun di Inggris Raya

didefinisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan

pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Meski

demikian tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal.

Berikut beberapa Pengertian tentang paralegal :

1. National Association of Licensed Paralegals Inggris Raya

mendefinisikan paralegal: Seseorang yang dididik dan dilatih

untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak

memenuhi syarat sebagai pengacara.

2. ABA (American Bar Association) mendefrinisikan paralegal

sebagai orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan

pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor

hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang

melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikankepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung

pengacara.

3. National Federation of Paralegal Associations (NFPA) Amerika

Serikatmendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang telah

menempuh pendidikan, latihan (training) dan pengalaman

kerja untuk melakukan pekerjaan legal substanstif yang

memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang

lazimnya, namun tidak secara ekslusif dilakukan oleh

pengacara.

4.

National Association of Legal Assistants (NALA) AmerikaSerikat, Paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah

orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa

hukum. Mereka didik dan dilatih melalui pendidikan formal,

training dan pengalaman. Tenaga paralegal mempunyai

pengetahuan dan keahlian mengenai sistem hukum substantif

dan hukum prosedural serta memenuhi syarat untuk

melakukan pekerjaan yang bersifat hukum di bawah

pengawasan seorang pengacara.

Jika dicermati dari beberapa definisi paralegal, paralegal

lebih dikonstruksikan sebagai asisten/pembantu pengacara

sehingga setiap apa yang dikerjakan selalu berada dan dibawahpengawasan dan kendali pengacara. Definisi yang didalamnya


10/16


menggambarkan posisi paralegal tersebut tentunya berbeda

dengan realitas yang ada di masyarakat sesuai dengan gagasan

awalnya, yakni sebagai pelayan hukum masyarakat miskin. Oleh

karena itu tepat sekali pemilahan penafsiran eksisten paralegal

sebagaimana dikemukakan oleh Fauzi Abdullah di atas sebagai

dasar telaah tentang siapa paralegal itu.

Eksistensi Paralegal dalam Masyarakat.

Di dalam struktur kehidupan masyarakat, keberadaan

profesi hukum (advokat ataupun pengacara praktek) dirasakan

telah lama keberadaanya. Profesi advokat telah ada dan dikenal

jauh sebelum proklamasi kemerdekaan nasional dikumandangkan

di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda

Nusantara dalam tulisannya berjudul Paralegal sebagai bagian dari

profesi pelayanan hukum di Indonesia, dimana pada tahun 1947

telah diperkenalkannya peraturan yang mengatur tentang profesiadvokat yang dikenal dengan Reglement op de Rechterlijke

organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (S. 1847 no. 23

yo. 1848 no. 57).10

Pengaturan secara formal tersebut merupakan indikasi kuat

bahwa gerakan penasehatan dan pembelaan terhadap hak-hak

masyarakat secara sosiologis telah berlangsung sejak lama sejalan

dengan keberadaan masyarakat manusia itu sendiri tentunya

dengan bentuk dan ciri yang sesuai dengan kondisi masyarakat

saat itu. Untuk mengendalikan dan mengatur serta memberikan

keabsahan gerakan para pembela hak-hak masyarakatdikuatkanlah melalui suatu aturan tentang advokat sebagaimana

tersebut di atas. (Untuk saat ini pengaturana Advokat telah diatur

dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

Perkembangan profesi hukum (advokat) yang terakhir

dilahirkannya undang-undang yang mengatur tentang profesi itu,

yakni UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Melalui aturan

hukum inilah profesi advokat memiliki wadah dan berbagai hal

diatur sehingga advokat memasuki era baru sebagai salah satu

pilar penting dalam proses penegakan hukum, dan bukannya

bagian dari penegak hukum yang sering salah kaprah di masyarakat

dan akademis yang sering disebutkan. Sebab penegak hukum

10DJ. Ravindran, Op. Cit, .


11/16


sebagai aparat negara/publik memiliki karakter yang khas, yakni

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan,

penghentian, memanggil, memaksa dan bila diperlukan dan cukup

bukti untuk menahan yang tentu kewenangan itu tidak dimiliki

oleh advokat.

Selanjutnya bagaimana keberadaan paralegal dalam sistem

hukum dan peradilan kita? Aturan hukum kita belum mengatur

tentang keberadaan dan aktivitas dari paralegal meskipun secara

sosilogis keberadaan dan kegiatan mereka banyak mengisi ruang

pelayanan hukum di masyarakat. Sedangkan dalam sistem

peradilan kita yang memiliki akses untuk dapat tampil dan diakui

dalam pembelaan hak-hak tersangka, terdakwa hanya mereka

yang disebut sebagai advokat yang telah memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan. Selain advokat mereka tidak diakui keberadan

dan aktivitas pembelaan dalam proses peradilan (litigasi).

Kegiatan paralegal sebagai salah satu pengisi ruang subprofesi di luar pengadilan dalam penasehatan, pembelaan hukum

masyarakat yang terutama masyarakat miskin keberadaannya akan

sangat dirasakan ketika mereka memiliki keterbataan untuk

melakukan konsultasi dan terlebih lagi meminta untuk dibela hak-

haknya oleh para pekerja profesional hukum walaupun secara

cuma-cuma saat menghadapi permasalahan hukum di masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian masyarakat akan mencaritemukan

sosok tokoh (tokoh masyarakat) atau organisasi (LSM) yang mau

dengan sukarela atau dengan kerelaan yang ada untuk

memberikan pencerahan dan pelayanan atas berbagaipermasalahannya (layanan) hukum kepada mereka. Terobosan

untuk membela hak-hak mayarakat miskin secara kultural dan

sosial ini tentunya harus mendapatkan apresiasi terutama

kalangan profesional hukum yang tergabung dalam Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) dan juga kalangan kampus yang meiliki

fakultas hukum melalui kegiatan pelatihan kilat tentang hukum

materiil dan formil untuk memperkuat mereka.

Di tengah ketatnya upaya untuk memberikan pelayanan

bantuan hukum oleh para profesional hukum, kehadiran tenaga

paralegal di masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Kepada

merekalah masyarakat miskin berharap mendapatkan pencerahandan pelayanan hukum untuk mencari solusi pemecahan terkait


12/16


dengan hak-hak yang mereka hadapi.

Paralegal memiliki peran penting bagi masyarakat miskin

dan marjinal. Paralegal muncul di satu sisi sebagai reaksi atas

ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak-hak masyarakat

yang dijamin undang-undang, dan di sisi lain karena profesi hukum

seperti advokat juga belum mampu mendorong terwujudnya hak-

hak masyarakat tersebut. Jumlah advokat tak sebanding dengan

jumlah penduduk, termasuk mereka yang secara nyata

membutuhkan pendampingan sangat membutuhkan kehadiran

keberadan tenaga paralegal.11

Sebagai salah satu komponen penting dalam memperkuat

hak-hak warga masyarakat, tenaga paralegal sekurang-kurangnya

memiliki tiga lingkup tugas sebagai berikut :

1. Pemberian Bantuan Hukum. Memahami kualifikasi dan

konstruksi posisi yang dimiliki oleh paralegal, maka bentuk

bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga paralegalsebatas meliputi : 1) Melakukan investigasi kasus; 2)

Melakukan konsultasi hokum; 3) Melakukan pendampingan di

luar pengadilan baik itu berupa mediasi maupun negoisasi

2. Pemberdayaan Hukum. Bentuk pemberdayaan dalam

memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat

dilakukan dalam bentuk antara lain sebagai berikut : 1)

Melakukan pendidikan hukum (pemahaman dan pencerahan

aturan hukum) pada masyarakat di lingkungan

sekitar/komunitas dimana mereka bertempat tinggal. 2)

Melakukan pengorganisasian terhadap warga masyarakat yangmemerlukan bantuan dan penguatan hukukum atas hak-

haknya di lingkungan sekitar/komunitas tinggal mereka.

3. Pendokumentasian Hukum aktivitas paralegal. Bentuk

kegiatan dari tugas paralegal antara lain berupa kegiatan

pengumpulan data (baik berupa dokumen maupun foto) yang

berkaitan dengan kerja-kerja paralegal dalam menjalankan

tugas pemberian bantuan hukum maupun tugas

pemberdayaan masyarakat.

11 Irsyad Thamrin M dan M. Farid, Panduan Bantuan Hukum Bagi

Paralegal, LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation, Cetakan I: Yoyakarta, Juni

2010


13/16


Penguatan Eksistensi Paralegal di masyarakat.

Menyadari betapa sangat pentingnya untuk menjangkau

aktivitas guna memberikan bantuan hukum dasar dari warga

negara miskin yang jauh dari jamahan para pengemban profesi

hukum, maka harus diupayakan dengan berbagai ihtiar untuk

memberdayakan tenaga paralegal. Melalui hal itu dimaksudkan

selain untuk memperkuat dan mendorong keberadaan dan

perkembangan tenaga paralegal dalam mengemban tugas

memberikan bantuan hukum dasar bagi warga negara miskin

sekaligus memperluas wilayah dan jumlah warga negara yang tidak

terjamah oleh para profesional hukum yang dapat dibantu untuk

memberdayakan diri melalui paralegal tersebut.

Penguatan terhadap para tenaga paralegal secara

konseptual dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yakni

pendekatan formal dan pendekatan informal. Penguatan paralegal

melalui jalur formal dimaksudkan adalah pemberian berbagaipengetahuan melalui diklat tentang hukum, kelembagaan hukum

dan sistem peradilan oleh lembaga-lembaga resmi. Lembaga resmi

yang dimaksud antara lain melalui fakultas hukum, pendidikan dan

latihan secara terpadu oleh personil Lembaga Penegak Hukum

(Kepolisian, Kejaksanaan, dan Kehakiman) baik lingkungan

Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi dengan

mendesain kurikulum diklat yang tepat.

Melalui kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

formal tersebut diharapkan para tenaga paralegal dapat lebih

meningkat pemahamannya terhadap hukum dan sistem peradilansehingga mereka mampu memberikan pemahaman secara benar

kepada warga negara yang kelak menjadi bagian yang harus

difasilitasi atau dibantu. Paralegal dapat mengarahkan dan

memahamkan terhadap berbagai kemungkinan yang terbaik jika

warga masyarakat benar-benar menghadapi permasalahan hukum

terkait dengan hak-hak mereka.

Kedua melalui pendekatan non formal. Pendekatan ini

dilakukan oleh lembaga di luar struktur peradilan, yakni oleh YLBHI

serta organisasi masyarakat yang peduli terhadap upaya

penguatan paralegal. Melalui pendekatan tersebut diharapkan

pemahaman tenaga paralegal terhadap hukum dan sistemperadilan dapat meningkat dan semakin solid berperan dalam


14/16


memberikan bantuan pelayanan hukum dasar bagi warga negara.

Mereka sebagai pengisi celah pelayanan hukum bagi masyarakat

maupun memfasilitasi berbagai kepentingan pemecahan masalah

sosial lainnya. Untuk itu sudah waktunya keberadaan mereka

untuk diakui melalui pemberian wadah yang jelas bagi mereka.

Bahkan di era sekarang tenaga paralegal dapat dijadikan sebagai

agen pembaharuan dan informasi bagi pemerintah daerah untuk

membantu menyosialisasikan berbagai program dan kebijakan

pembangunan bagi masyarakat. Pada sisi lain mereka juga bisa

berperan sebagai penyambung lidah masyarakat untuk

disampaikan kepada pemerintah jika ada kebijakan/tindakan

pemerintah yang berdampak kurang baik bagi masyarakat.

Keberadaan paralegal yang non formal mungkin jauh lebih dekat

dan komunikatif dibandingkan dengan lembaga formal yang ada

ketika masyarakat menghadapi persoalan di lingkungannya.

Sebuah gagasan dan aksi yang menarik terkait denganpenguatan paralegal adalah dibentuknya organisasi paralegal di

daerah, seperti yang dilakukan beberapa daerah melalui Program

Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (BHM) yang dilaksanakan

tiga lembaga di 3 propinsi, yaitu Kantor Bantuan Hukum (KBH) di

Lampung, RACA di Jawa Barat, Gravitasi Mataram di NTB dengan

dukungan Justice for The Poor. Dalam catatan mereka, selama

lima tahun berjalannya program BHM, posko bantuan hukum di

tingkat komunitas dan paralegal sebagai ujung tombaknya telah

mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pusat pendidikan

hukum maupun menyediakan nasihat/ pertolongan tingkatpertama kepada masyarakat yang berhadapan dengan kasus

hukum. (http://www.paralegalindonesia.org/berita/ opini/meng-

gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/, diakses 20-1-11). Rintisan

penguatan paralegal tersebut harus diapresiasi dan didukung

untuk dikembangkan di daerah lain dalam upaya pembentukan

wadah dan jaringan melalui tangan-tangan dingin para profesional

hukum dan kita yang peduli akan hak-hak orang miskin.

Peran Paralegal dalam Penguatan Kesadaran Hukum

Masyarakat.

Analisis sosial yang dilakukan seorang paralegal tentu tetapmerujuk pada aturan yang ada. Karena itu, meskipun bukan
http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/


15/16


seorang sarjana hukum, seorang paralegal perlu memahami

konsep dasar hukum di Indonesia. Mulai dari konstitusi hingga

peraturan yang lebih spesifik. Terutama yang paling dibutuhkan

adalah pengetahuan dan pemahaman tentang problem yang sering

mendera masyarakat. Katakanlah masalah lingkungan, hak atas

kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan anak, konsumen, dan

hak-hak individu ketika berhadapan dengan polisi dan jaksa.

Tenaga paralegal dengan segala pengetahuan dan

kemampuan yang dimiliki diharapkan juga mampu berperan dalam

memfasilitasi bagi tumbuhnya keswadayaan hukum masyarakat.

Dengan fasilitasi, dukungan dan pencerahan yang diberikan

paralegal masyarakai digiring untuk memiliki kemampuan secara

sendiri dan mandiri untuk mempertahankan hak-haknya.

Seorang atau kelompok paralegal juga dituntut untuk dapat

membantu pengembangan potensi dan pemahaman hak dan

kewajiban serta tanggungjawab sebagai warga masyarakat.Masyarakat yang sadar akan hak-hak dan kewajiban serta

tanggungjawab merupakan harapan semua pihak terutama negara,

dan inilah tujuan yang sebenarnya dari apapun yang dilakukan oleh

negara. Selain itu para tenaga paralegal diharapkan juga mampu

untuk menjadi konsultan hukum rakyat miskin dalam mendukung

kesadaran hukum yg kritis namun tetap prosedural.

Penutup

Keterbatasan jumlah advokat dibandingkan dengan jumlah

penduduk belum mampu mengadvokasi diri (menggunakan jasaadvokat) merupakan problem yang perlu mendapat perhatian.

Kelangkaan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat miskin (hak

hukum, hak sosial, hak politik dan lain-lain) dapat dijadikan

sebagai pembenar dan media untuk membangkitkan kembali

pentingnya keberadan tenaga paralegal. Dijaman yang modern ini

sangat mendesak warga masyarakat miskin untuk mendapatkan

perlindungan atas hak-haknya dalam suasana jauhnya dari

jamahan para profesional hukum.

Kehadiran tenaga paralegal dengan segala makna dan

fungsinya, yakni sebagai asisten pengacara atau sebagai

pendamping masyarakat miskin dalam mepertahankan hak-haknyaharus dikuatkan. Bentuk penguatan yang dapat dilakukan antara


16/16


lain melalui diklat keparalegalan serta pembentukan wadah dan

jaringan bagi mereka untuk mempermudah aktivitas pembelaan.

Keberadaan tenaga paralegal juga dapat dimanfaatkan sebagai

agen publikasi dan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah/

pemerintah daerah kepada masyarakat yang terbatas akses

informasinya.

-----

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Paralegal dan akses Masyarakat

Terhadap Keadilan, (Makalah) Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Indonesia, Jakarta, 1991.

Irsyad Thamrin M dan M. Farid, Panduan Bantuan Hukum Bagi

Paralegal, LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation, Cetakan I:

Yoyakarta, Juni 2010.Mukthie Fadjar. A, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Malang,

2005,

Muhammad Fahmi Gupito, Bantuan Hukum di Indonesia

Terkendala Minimnya Jumlah Advokat

http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan hukum-di-

indonesia terkendala inimnya jumlah advokat.html diakses

9 Juni 2010..

Mulyana W. Kusumah (dkk), Paralegal dan Akses Masyarakat

Terhadap Keadilan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia, Jakarta, 1991Ravindran DJ, (editor), A Handbook on Training Paralegals (Buku

Petunjuk untuk Latihan Paralegal). Alih bahasa oleh Benny

K Harman dan JB. Gregorius. Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.

Suko Wiyono, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia

(Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif). Faza Media,

Jakarta, 2006,

http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-

asosiasi-paralegal-di-daerah/,diakses 20-1-2011.
http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.html

arg desember 2015 imam ropii

Documents