artikel untuk pak sumartono

23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :19799292.Vol.6 No.4 Desember 2012 Optimalisasi Fungsi Koordinasi Dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Merangin HAFID ZAKARIYA.SH.MH ABSTRAKSI Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelak sanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabup aten Merangin.Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab upaten Merangin. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan  pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Mera ngin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.Adapun yang menjadi permasalahan adalah tentang pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat, hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah. Untuk menjawab hal tersebut menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitian adalah Bahwa dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT) oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun kenyataannya masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT) antara lain. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol PP.Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah: Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Meningkatkan Soliasisasi Kepada Masyarakat Kata Kunci : Koordinasi,Pemberantasan,Penyakit masyarakat I. Latar Belakang Keamanan dan ketertiban masyarakat dan Linmas merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud

Upload: lppmstiass

Post on 10-Feb-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 1/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

Optimalisasi Fungsi Koordinasi Dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat) di Kabupaten Merangin

HAFID ZAKARIYA.SH.MH

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi

koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di

Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Merangin.Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi

dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten

Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan

 pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat

(PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Merangin.Adapun yang menjadi permasalahan adalah

tentang pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit

masyarakat, hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan upaya

yang dilakukan dalam mengatasi masalah. Untuk menjawab hal tersebut

menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitian adalah

Bahwa dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit

masyarakat (PEKAT) oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Merangin, telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun

kenyataannya masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan

fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

antara lain.  Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kurangnya

Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol PP.Upaya-upaya yang

dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi

untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT oleh Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah: Melakukan Pembinaan

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Meningkatkan Soliasisasi Kepada

Masyarakat

Kata Kunci : Koordinasi,Pemberantasan,Penyakit masyarakat

I.  Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat dan Linmas merupakan salah satu

kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Keamanan dan ketertiban adalah satu

keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat

melakukan aktifitas sehari-hari. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud

Page 2: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 2/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.

Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam

kehidupan bermasyarakat perlu di kawali oleh alat negara atau aparat Negara yang

ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti

Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengawal aturan-aturan pada umumnya dan

 pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan

 perlindungan dalam kehidupan masyarakat.

Pada era modernisasi dan globalisasi yang sangat mewarnai kehidupan

sosial masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang, di daerah

metropolitan dan di daerah pedesaan, melahirkan berbagai dampak, baik positif 

maupun negative. Salah satu dampak negative adalah dengan perkembangan

 penyakit masyarakat (pekat) dimana semakin memacu tingkat perkembangan

ditengah masyarakat, tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga sudah merambat

kepada anak-anak dan remaja.

Untuk mengurangi dampak penyakit masyarakat diatas, maka bertitik tolak 

 pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam

menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

masyarakat. Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran sebagai

salah satu pelaksana Peraturan Daerah yang mempunyai tugas untuk mewujudkan

keamanan dan ketertiban di daerah.

Pelaksanaan dari penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), penertiban Pekerja Seks

Komersial (PSK), penertiban demo, penertiban gelandangan dan pengemis,

 pengawalah pejabat wilayah, penertiban Pegawai Negri Sipil (PNS) yang

membolos pada saat jam kerja, penertiban izin kegiatan dan penertiban izin

mendirikan bangunan.Peran Satuan Polisi Pamong Praja selain menertibkan para pelanggar 

Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam penegakan

Perturan Daerah, dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman,

ketertiban dan Peraturan Daerah.

Page 3: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 3/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (2), maka keberadaan Satuan Polisi Pamong

Praja sangatlah penting dan strategis karena merupakan unsur penunjang

Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta Penegakkan

Peraturan Daerah. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersifat

melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penanganan lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 dapat disimpulkan tugas Satuan Polisi

Pamong Praja adalah :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Kepala Daerah serta memberikan perlindungaan kepada masyarakat.

2. Mewujudkan sikap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya dalam menunjang keberhasilan

 penyelenggaraan Otonomi Daerah.

3. Melakukan pengawasan dan pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah serta melakukan penindakan kepada masyarakat dan badan

hukum lainnya yang melanggar Peraturan Daerah.

4. Membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan

 berupaya sebagai mediator dalam penanganan berbagai masalah baik 

 perorangan, kelompok agar masyarakat dapat hidup tentram dan sejahtera.

Pada saat ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tidak 

 pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktifitasnya dengan mudah

diketahui melalui pemberitaan di media masa, baik cetak maupun elektronik.

Sayangnya, image yang terbentuk di pikiran masyarakat atas prilaku aparat Sat Pol

PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur 

 pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma

hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yanghidup dan berkembang di masyarakat.

Permasalahan tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten

Merangin, tidak jauh berbeda dengan seputar kinerja Satpol PP, baik dalam

 penegakkan Perda maupun dalam mengatasi penyakit masyarakat (Pekat). Gejala

Pekat sudah relatif mengalami kecendrungan peningkatan di Kabupaten Merangin,

Page 4: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 4/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

 baik di dalam kota Bangko maupun sampai ke daerah-daerah luar kota. Adapun

 bentuk Pekat tersebut, diantaranya adalah semakin maraknya praktek asusila

dalam bentuk warung remang-remang, panti pijat dan praktek Miras serta

 perjudian.

Sebagai salah satu instansi yang berwenang untuk menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat dari penyakit masyarakat di atas, maka Satpol PP

Kabupaten Merangin juga diharapkan untuk lebih intensif dan peduli dalam

mengatasinya. Namun dalam pelaksanaan penertiban Pekat tersebut, Satpol PP

Kabupaten Merangin harus melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait,

seperti Kepolisian, Kecamatan sampai kepada aparat pemerintahan desa dan

tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan penulis, bahwa secara umum Satpol

PP sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penertiban terhadap

 penyakit masyarakat. Namun secara internal tentunya upaya tersebut belum

menunjukkan hasil yang memuaskan, ditandai dengan semakin meningkatnya

 penyakit masyarakat tersebut di Kabupaten Merangin. Hal ini terjadi akibat dalam

operasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP, maka target operasi tersebut sudah

tidak ditemukan, sehingga terkesan bahwa ada indikasi kebocoran informasi dari

kegiatan operasi tersebut. Sedangkan secara ekternal yang penulis dapatkan dari

masyarakat, bahwa dalam pelaksanaan penertiban atau pencegahan Pekat, Satpol

PP dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait masih belum

optimal, sehingga upaya yang telah dilakukan belum memberikan hasil maksimal.

Disisi lain adanya dijumpai organisasi pemerintah yang mempunyai tugas dan

fungsi yang sama, atau terkadang kita menemukan program atau kebijakan yang

seharusnya saling terkait menjadi tidak optimal karena setiap proses di dalamnya

terbagi menjadi tanggungjawab beberapa instansi.

II. 

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1.  Bagaimana fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat

(PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Merangin?

Page 5: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 5/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

2.  Apa hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit

masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Merangin?

3.  Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi

koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten

Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin?

III.  Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan

 penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.

2.  Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam

 pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Merangin pada

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin

4.  Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan

 pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat

(PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Merangin.

Page 6: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 6/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

IV.TINJAUAN PUSTAKA 

4.1.Pengertian Optimalisasi

Pengertian optimalisasi menurut bahasa Indonesia adalah terbaik, tertinggi

atau paling menguntungkan.1

Dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka

yang dimaksud pengertian optimalisasi dalam tulisan ini adalah memberikan

 pelayanan yang terbaik dengan mengerakkan segala fasilitas dan kemampuan yang

ada guna mendapatkan hasil yang baik dan menguntungkan.

4.2.Koordinasi

Pelaksanan koordinasi sangat penting dalam rangka menyatu

 padukan gerak dan langkah dari berbagai keinginan dan kepentingan

sehingga menghasilkan keselarasan dan kesamaan dalam pencapaian

tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan bahwa

koordinasi adalah Kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan

 para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.2 

Kemudian Stoner menyatakan koordinasi adalah proses penyatu

 paduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian

atau bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan

organisasitersebut secara efisien.3

Sedangkan Kartasasmita menyatakan

 bahwa Koordinasi merupakan usaha untuk menghasilkan pembangunan

yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya

tujuan dan sasaran secara optimal.4 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa koordinasi

merupakan usaha perpaduan atau penyatuan gerak dan langkah antara

 pejabat, unit-unit dalam organisasi maupun antar organisasi dalam rangka

1  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta ; 1998, hal. 800

2Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta,

1996, hal. 23

Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia, Jakarta, 1991, hal 124 Kartasasmita, Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya, Jakarta;

1997, hal. 62

Page 7: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 7/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

menuju kearah yang telah ditetapkan agar terciptanya efektifitas

 pencapaian tujuan.

Disamping itu didalam pengertian koordinasi terdapat beberapa

unsur, sebagaimana diungkapkan oleh Sugandha sebagai berikut:5 

1.  Unit-unit adalah kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang

tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.

2.  Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu

organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja,

keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran

serta fasilitas kerja lainnya.

3.  Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan

yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok 

kerja dalam melakukan tujuan.

4.  Kesatupaduan artinya terdapat pertautan atau hubungan diantara

sesamanya sehingga terwujudkan suatu integritas atau kesatuan

yang kompak.

5.  Keserasian, berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang

tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang

 bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan

maupun pertentangan).

6.  Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yang

sudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan kesadaran yang satu

itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Agar koordinasi dapat dilaksanakan secara efektif, maka dalam

 pelaksanaannya dituntut adanya kesadaran dari seluruh pihak tentang

 pentingnya koordinasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Halini sesuai dengan pendapat Sugandha yang menyatakan bahwa:6 

Koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan

kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan

organisasi (untuk kerja sama antara unit kerja) ke dalam proses

5 Sugandha, Op.Cit , hal. 136

Sugandha, Op.Cit , hal. 27

Page 8: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 8/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

 pelaksanaan kerja di bawah pengarahan seseorang yang mempunyai

kewenangan fungsional tertentu.

Dengan demikian sangat jelas bahwa, bila ada kesadaran dan

kesediaan dari setiap instansi yang terkait akan memudahkan untuk 

membentuk kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang lebih baik 

(efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan).

4.3. Unsur, Jenis dan Syarat Koordinasi

1. Unsur-Unsur Koordinasi

Menurut Sugandha unsur-unsur koordinasi terdiri dari:7 

a.  Unit-unit adalah kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang

tentunya mempunyai fungsi yang berbeda;

 b.  .Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu

organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja,

keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran

serta fasilitas kerja lainnya;

 b. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan

yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok 

kerja dalam melakukan tujuan;

c.  Kesatupaduan artinya terdapat pertautan atau hubungan diantara

sesamanya sehingga terwujudkan suatu integritas atau kesatuan

yang kompak;

d.  Keserasian, berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang

tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang

 bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan

maupun pertentangan); dan

e. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yangsudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan kesadaran yang satu

itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

7Sugandha, Op.Cit , hal. 13

Page 9: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 9/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

Agar koordinasi dapat dilaksanakan secara efektif, maka

dalam pelaksanaannya dituntut adanya kesadaran dari seluruh pihak 

tentang pentingnya koordinasi dalam pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugandha yang menyatakan

 bahwa:8 

Koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan

kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-

 pimpinan organisasi (untuk kerja sama antara unit kerja) ke dalam

 proses pelaksanaan kerja di bawah pengarahan seseorang yang

mempunyai kewenangan fungsional tertentu.

Dengan demikian sangat jelas bahwa, bila ada kesadaran dan

kesediaan dari setiap instansi yang terkait akan memudahkan untuk 

membentuk kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang lebih baik 

(efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan).

2.  Jenis-Jenis Koordinasi

Jenis-jenis koordinasi adalah sebagai berikut:9 

a.  Menurut lingkupnya terdiri dari:

i. 

Koordinasi intern yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unitdi dalam suatu organisasi.

ii. Koordinasi ekstern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai

organisasi atau antar organisasi.

 b.  Menurut arahnya terdiri dari:

i.  Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat, atau

antar unit yang mempunyai tingkat hirarki yang sama dalam

suatu organisai dan antar pejabat dari organisasi-organisasi

yang sederajat.

ii. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat

dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit

8 Sugandha, Op.Cit , hal. 279

Sugandha, Op.Cit , hal. 25

Page 10: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 10/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

tingkat atasan langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi

oleh organisasi induknya.

iii. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antara pejabat atau unit

yang berbeda fungsi dan tingkatan hirarkinya.

iv. Koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar 

unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan

fungsi atau karena koordinatornya mempunyai fungsi

tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak bahwa terdapat

 beberapa jenis koordinasi dalam suatu organiasi yang ditinjau dari

lingkupnya meliputi koordinasi intern dan ekstern. Sedangkankoordinasi ditinjau dari arahnya meliputi koordinasi horizontal,

koordinasi vertikal, koordinasi diagonal dan koordinasi fungsional.

3.  Syarat-Syarat Koordinasi

Untuk dapat menghasilkan suatu organisasi yang baik, maka

diperlukan syarat-syarat koordinasi. Adapaun syarat-syarat koordinasi

yang baik menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut:10

 

a.  Adanya pembagian kerja yang jelas

 b.  Sarana persaudaraan dan semangat kerjasama yang sangat besar 

dalam organisasi

c.  Kontak dan komunikasi yang cukup di antara unit-unit atau

orang-orang dalam organisasi

d.  Koordinasi di tetapkan dan di laksanakan sebagai kesatuan

dengan perencanaan, pembimbingan dan pengadilan

e.  Pemakaian cara-cara pengkoordinasian yang tepat.

Menurut Mooney, bahwa koordinasi dapat terwujud apaabila

memiliki syarat-syarat sebagai berikut:11

 

a.   Autority (wewenang/kekuasaan/kewibawaan)

10 The Liang Gie, Unsur-unsur Administrasi, Supersukses, Yogyakarta; 1981, hal. 17411

Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Bina Aksara, Jakarta;1985, hal. 78

Page 11: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 11/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

 b.  Mutual Service (saling membantu)

c.   Doctrine (ajaran/aturan)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan

koordinasi itu haruslah terdapat pembagian pekerjaan yang jelas, hal

ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pekerjaan yang

tumpang tindih akibat kaburnya batas-batas hak dan kewajiban dari

masing-masing unit/bagian dan pegawai yang ada dalam organisasi.

Semangat kerjasama saling membantu dalam suatu orgnisasi

akan dapat dilaksanakan apabila terdapat arus informasi dan

komunikasi yang baik sehingga diperoleh suatu tindakkan kearah

 pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.4.4.Pengertian Penyakit Masyarakat (Pekat)

Definisi Penyakit masyarakat di sisi yuridis kalau kita lihat di dalam

ketentuan aturan sedikit banyak yang bisa disampaikan kaitannya dengan penyakit

masyarakat ini ada dalam ketetapan MPRS Tahun 1960, disitu disebutkan ada

 beberapa gejala sosial dimana terjadi sebuah gejala yang mempengaruhi keadaan

sosial masyarakat dimana kemudian masyarakat tidak bisa menjalankan seluruh

fungsi sosialnya. Di dalam Ketetapan MPR Tahaun 60 disebutkan bahwa penyakit

masyarakat ini yang pertama adalah berkaitan dengan pengemisan, yang kedua

 berkaitan dengan perjudian, ketiga berkaitan dengan pelacuran, dan yang keempat

adalah pemabukan atau bermabuk-mabukan dimuka umum

Jadi penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi

ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau

meresahkari masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta

tatakrama kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum

terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada Dari pengertian penyakit

dan masyarakat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyakit

masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat

yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan

hukum yang berlaku

Page 12: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 12/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

V.METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan

dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu, cara pertama ini dipergunakan

setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan

 penyelidikan serta dari situasi penyelidikan.12 

Menurut Husaini, Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu yang mempuyai langkah-langkah sistematis.13 Selanjut-nya

menurut Surahmad, metode penelitian adalah suatu tehnik atau cara mencari,

memperolah, menyimpulkan serta mencatat data yang dapat diper-gunakan untuk 

kepentingan penyusunan penelitian.14

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta

mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu

tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena

yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari

 populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.15 Berdasarkan pengertian

itu, populasi dalam penelitian ini adalah Kepala satpolpp, semua Pegawai

Satpol PP, dan serta Anggota Polres merangin serta Masyarakat Kabupaten

Merangin.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut.16

Dalam proposal penelitian penulis menentukan

sampel menggunakan teknik  purposive sampling  yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu.

17

Teknik   purposive sampling  

12Winarno Surachmad,  Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik , Terseto,

Bandung; 1995. Hal. 313

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi A.  Metodologi Penelitian Sosial,Bumi Aksara,Jakarta; 2003,. Hal. 22

14  Ibid., Hal. 131

15Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung; 2009, hal 90.

16  Ibid., hal 91.17

  Ibid , hal 96

Page 13: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 13/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

dilakukan untuk para pimpinan dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

 beserta Anggota Polres Merangin, sedangkan untuk masyarakat digunakan

teknik  incidental sampling  (sampel tidak terduga). Dalam penelitian ini,

sampel yang diambil dan ditetapkan berjumlah yaitu 13 (tiga belas) orang,

dengan rincian sebagai berikut:

1.  1 (satu) orang Kepala Kantor 

2.  1 (satu) orang Kasubbag Tata Usaha

3.  1 (satu) orang Kepala Seksi Bimbingan dan Pengembangan

4.  1 (satu) orang Kepala Seksi ketertiban Umum

5.  1 (satu) orang Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan

6.  3 (tiga) orang staf Satpol PP

7.  1 (satu) orang anggota Polres Merangin

8.  4 (empat) orang masyarakat

Dalam penelitian yang Akan dilakukan, penulis menggunakan teknik 

 pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis dari berbagai

 pendapat para ahli dengan cara mempelajari dan menganalisa teori-teori dan

 peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dibahas dan serta dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan masalah

yang akan diteliti.

 b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui observasi

dan wawancara.

a.  Observasi adalah suatu proses pengamatan terhadap fenomena-fenomena

yang terjadi dan berkembang dimasyarakat.

 b. 

Wawancara adalah komunikasi langsung antara pewawancara denganresponden dalam rangka pengumpulan data.

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa

wawancara dengan bagian terkait dengan pengumpulan data penelitian dan

data ini masih murni dan belum diolah dalam suatu proses tertentu.

a.  Data Sekunder 

Page 14: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 14/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sistematis, yang

sudah diolah dan dipublikasikan bisa buku-buku laporan bulanan, semester 

maupun tahunan dan bahan dokumenter lainnya.

Setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap, maka langkah

selanjutnya yang sangat penting untuk dilakukan adalah menganalisis data.

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka proses analisis data

menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dengan demikian, maka langkah-langkah atau tahapan menganalisis

data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1.  Mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.

2.  Pemeriksaan data yang didapat apakah sesuai dengan yang diharapkan.

3.  Pengelompokan data-data guna untuk menjawab pertanyaan terhadap suatu

 penelitian.

4.  Melaksanakan pembahasan dan perumusan terhadap data yang didapat.

5.  Mengambil kesimpulan akhir terhadap data yang diteliti.

VI .Hasil Analisis dan Pembahasan 

6.1. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Dalam Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Merangin.

Sesuai dengan peran dan tugas Satpol PP yang bertujuan untuk 

 pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang meliputi

 pemberantasan Pekerja Seks Komersial, Razia Minuman Keras, Razia

Warung Remang-Remang dan lain-lain. Kegiatan koordinasi

 pemberantasan PEKAT melibatkan Dinas/Instansi terkait, diantaranya

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Polres Merangin.

Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat

merupakan program prioritas dalam menciptakan Kabupaten Merangin

terbebas dari berbagai kegiatan Prostitusi, Minuman Keras, Perjudian dan

 Narkoba yang dapat menggeser nilai-nilai positif yang berkembang di

masyarakat serta merusak generasi penerus.

Page 15: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 15/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

Untuk melihat fungsi koordinasi dalam pemberantasan berbagai

 penyakit masyarakat, dapat dianalisis berbagai permasalahan penyakit

masyarakat di bawah ini.

a.  Fungsi Koordinasi Dalam Melakukan Razia Minuman Keras.

Minuman keras merupakan salah satu penyakit masyarakat yang

memberikan dampak terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi koordinasi antara Satpol PP dengan aparat

kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi dampak dari

minuman keras di masyarakat Kabupaten Merangin.

Fungsi koordinasi dengan berbagai elemen, khususnya pihak 

kepolisian dilakukan dalam upaya melakukan razia minuman keras,

terutama kepada para penjualnya.

Berdasarkan wawancara dengan Hardi, bahwa Satpol PP sudah

melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan

razia minuman keras di Kabupaten Merangin. Bentuk koordinasi yang

dilakukan adalah dalam pelaksanaan koordinasi program antara kedua

 belah pihak dalam melakukan razia secara rutin dengan waktu yang

disepakati bersama. 18 

 Namun dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai permasalahan

dalam pelaksanaan koordinasi program, salah satunya kesulitan dalam

 penyesuaian jadwal razia antara kepolian dengan Satpol PP.19

 

 b.  Fungsi Koordinasi Dalam Melakukan Penertiban Pekerja Seks

Komersial.

Pelaksanaan koordinasi dalam melakukan penertiban Pekerja Seks

Komersial di Kabupaten Merangin pada prinsipnya sudah dilaksanakan

oleh Satpol PP Kabupaten Merangin. Penertiban PSK dilakukan

melalui sosialisasi, penertiban dan pembinaan kepada para PSK yangterjaring dalam razia.

18Wawancara dengan Hardi, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Merangin19 Wawancara dengan Bakaruddin, Kepala Seksi Wasdik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Merangin

Page 16: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 16/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

Sejauh ini pelaksanaan fungsi koordinasi tidak mengalami hambatan

yang berarti dalam melakukan razia secara rutin. Kondisi real yang

ditemukan di lapangan adalah kesulitan dalam melakukan koordinasi

dalam pembinaan secara terprogram dan terpadu oleh Satpol PP

dengan pihak lain yang terkait.20

 

Berdasarkan wawancara dengan Mustakim, bahwa Satpol PP sudah

melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, seperti Dinas

Sosial dan Ketenagakerjaan dan Pihak Kepolisian. 21 

c.  Fungsi Koordinasi Dalam Melakukan Razia Warung Remang-Remang

Warung remang-remang juga menjadi salah satu Penyakit Masyarakat

di Kabupaten Merangin. Sampai saat ini warung remang-remang

 belum dapat dikendalikan dengan berbagai macam dalih dan bersifat

Hilang timbul. Setiap dilakukan razia, maka jumlah warung remang-

remang berkurang, namun setelah itu muncul lagi.

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, Satpol PP Merangin

 bekerjasama dengan pihak kepolisian dan masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa koordinasi dalam melakukan

razia dengan pihak terkait sudah berjalan dalam rangka melakukan

razia gabungan terhadap warung remang-remang.

Hal ini juga didukung oleh Akri Sutrisno, bahwa dalam koordinasi,

khususnya dengan aparat kepolian, Satpol PP Kabupaten Merangin

 berupaya meningkatkan intensitas dalam pelaksanaan razia kepada

warung remang-remang tersebut.22

 

Dari kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, tampak fungsi

koordinasi Satpol PP Kabupaten Merangin telah dilaksanakan dengan

 pihak terkait. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat identifikasi

20Wawancara dengan Kapriadi, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ops Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin,21

Wawancara dengan Mustakim, Staf Seksi Ketertiban Umum dan Ops Kantor Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Merangin

22Wawancara dengan Akri Sutrisni, Anggota Polres Kabupaten Merangin

Page 17: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 17/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

dan permasalahan yang belum tuntas dalam menekan atau mengurangi

 penyakit masyarakat.23

 

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang anggota Satpol PP,

 bahwa dalam mengatasi berbagai masalah penyakit masyarakat selalu

 berupaya untuk berkoordinasi dengan tokoh pemuda dan masyarakat. . 

24Hal ini juga didukung oleh salah seorang Masyarakat, bahwa selama

ini sudah berjalan koordinasi antara Satpol PP dengan Kepolisian

maupun dengan tokoh masyarakat dalam upaya mengurangi penyakit

masyarakat.25

 

Sedangkan menurut salah seorang masyarakat, bahwa kerjasama

Satpol PP sering tidak efektif dalam pencegahan berbagai tindakan yang

menjadi penyakit masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk 

melaporkan berbagai tindakan yang mengganggu ketertiban

masyarakat..26

 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis menyimpulkan

 bahwa, fungsi koordinasi antara Satpol PP sudah berjalan dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun masih ditemukan

 berbagai permasalahan dalam menangani berbagai tindakan penyakit

masyarat yang mengganggu keamanan masyarakat, sehingga pelaksanaan

fungsi koordinasi Satpol PP menjadi belum optimal.

6.2.Hambatan Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Pemberantasan

Penyakit Masyarakat.

Fungsi koordinasi merupakan penentu keberhasilan setiap program

kerja yang dilaksanakan. Dalam pemberantasan penyakit masyarakat,

Satpol PP sebagai leading sector diharapkan untuk melaksanakan fungsi

koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga pelaksanaan

23Wawancara dengan Ahmadi, Staf Seksi Wasdik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Merangin24

Wawancara dengan Al Muksin, Staf Seksi Wasdik Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin

25Wawancara dengan Sugito, Masyarakat Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan

Kabupaten Merangin26 Wawancara dengan Sahruddin, Masyarakat Desa Dusun Mudo Kecamatan Bangko

Kabupaten Merangin

Page 18: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 18/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

 pemberantasan penyakit masyarakat dapat lebih ditekan. Untuk 

meningkatkan fungsi koordinasi, Satpol PP Kabupaten Merangin

menemukan berbagai hambatan sebagai berikut:

1.  Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi oleh

Satpol PP disebakan oleh faktor SDM, baik secara keterampilan

komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota. Ditinjau dari

latar belakang pendidikan bahwa anggota Satpol PP kebanyakan masih

relatif muda. Apabila dihadapkan dengan beban tugas yang diemban

dan tuntutan harus mampu melakukan koordinasi yang baik, maka

kemampuan SDM anggota Satpol PP merupakan salah satu hambatan

dalam upaya mewujudkan pemberantasan penyakit masyarakat.

Tuntutan tersebut sangat berat karena berhadapan dengan

situasi dan kondisi masyarakat yang kompleks dengan bermacam

 persoalan yang berpotensi menganggu dan mengancam ketertiban dan

keamanan masyarakat. Keterbatasan kemampuan SDM anggota dalam

melakukan koordinasi dengan masyarakat merupakan salah satu

hambatan dalam pelaksanaan koordinasi. 27 

Sebagian besar persepsi masyarakat adalah bahwa anggota Satpol

PP belum dapat bekerjasama dengan masyarakat, karena sebagian

anggota Satpol PP terkesan arogan dan kurang simpatik. Hal ini

didukung oleh salah seorang masyarakat, bahwa keberadaan Satpol PP

dalam upaya menekan penyakit masyarakat menjadi kurang mendapat

simpati masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat juga menjadi

masyarakat. .28

Sedangkan menurut Kepala Satpol PP, bahwa upaya

koordinasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan masyarakat

terkendala dengan jumlah anggota yang belum mencukupi.

29

 Disamping itu menurut tokoh masyarakat, bahwa disamping jumlah

anggota Satpol PP yang relatif kurang, juga disebabkan kurangnya

27Wawancara dengan Andre F, Kasubbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Merangin, tanggal 25 Mei 201228

Wawancara dengan Heriyanto, Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan PemenangBarat Kabupaten Merangin,

29Wawancara dengan Hardi, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab

Page 19: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 19/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

keahlian dan keterampilan sebagian anggota Satpolpp dalam melakukan

kerjasama dengan masyaraka.30

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dapat disimpulkan,

dimana faktor SDM menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan

hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan

masyarakat

2.  Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol

PP.

Dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif,

masyarakat merupakan objek dan subjek yang menjadi salah satu

faktor penentu keberhasilan lingkungan yang bebas dari penyakit

masyarakat. Artinya ialah bahwa masyarakat diminta atau tidak 

diminta harus bersedia membantu dalam hal: (1) menjaga dan

menciptakan Kamtibmas, (2) Memberikan informasi terhadap kasus-

kasus tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Kapriadi, bahwa sebagian

masyarakat belum menyadari dan mau berkoordinasi dengan Satpol PP

dalam upaya memberantas penyakit masyarakat.31

Hal ini juga

didukung oleh Bakarruddin, bahwa dalam pelaksanaan koordinasi

masih dilakukan secara sepihak oleh Satpol PP, sedangkan sebagian

masyarakat terkesan kurang peduli dalam melakukan koordinasi

dengan Satpol PP.32

 

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

salah satu hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi disebabkan

oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkoordinasi dengan

Satpol PP Kabupaten Merangin.

30Wawancara dengan Saipul, Masyarakat Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko

Kabupaten Merangin31

Wawancara dengan Kapriadi, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ops Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.32 Wawancara dengan Bakaruddin, Kepala Seksi Wasdik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Merangin.

Page 20: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 20/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

6.3.Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi

Koordinasi Dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

1.  Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam bidang SDM,

 perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten

Merangin. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam

meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Satpol PP

Kabupaten Merangin.

Berdasarkan wawacancara dengan Kepala Satpol pp, bahwa

akan dilakukan program pembinaan secara intensif untuk 

meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP dalam

 bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan

masyarakat.33

Hal senada juga didukung oleh Kasubbag Tata

Usaha, bahwa pembinaan secara intensif perlu dilakukan oleh

Satpol PP Kabupaten Merangin, disamping itu juga dibutuhkan

 penambahan jumlah anggota Satpol PP yang bertugas untuk 

memberantas penyakit masyarakat.34

 

Berdasarkan wawancara di atas, perlu dicermati oleh Satpol

PP Kabupaten Merangin untuk melakukan berbagai upaya dalam

 peningkatan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitatif maupun

kuantitatif.

2.  Meningkatkan Soliasisasi Kepada Masyarakat.

Kondisi umum masyarakat di Kabupaten Merangin bervariasi dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang hampir 

tidak sama. Untuk mengatasi masyarakat yang tingkat partisipasi

33Wawancara dengan Hendri Putra, Kepala Seksi Bimbang Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Merangin34 Wawancara dengan Andre F, Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Merangin

Page 21: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 21/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

masyarakatnya rendah, dan terkesan tidak bersedia membantu

tugas-tugas keamanan masyarakat dibutuhkan pembinaan dan

 pendekatan oleh Satpol PP Kabupaten Merangin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Satpol PP,

 bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP

 perlu untuk meningkatkan program sosialisi kepada masyarakat

tersebut.35

Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri

dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak 

secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai

aparat pengamanan. Dengan cara demikian, maka akan dapat

terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP.

VII.Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Merangin, khususnya dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi

untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT), maka penulis berusaha untuk 

mengemukakan kesimpulan atas substansi penelitian, dan begitu pula terhadap adanya

kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan penilti berusaha pula mengusulkan

saran-saran perbaikan.

7.1.Kesimpulan

Bahwa dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit

masyarakat (PEKAT) oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Merangin, telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun

kenyataannya masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan

fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

antara lain.  Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kurangnya

Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol PP.

35 Wawancara dengan Mustakim, Staf Seksi Ketertiban Umum dan Ops Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Merangin

Page 22: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 22/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan

fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT oleh

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah:

Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Meningkatkan

Soliasisasi Kepada Masyarakat

Saran-saran

Agar Satpol PP Kabupaten Merangin meningkatkan sarana dan prasana dalam

mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi.Agar Satpol PP Kabupaten Merangin

mengajukan penambahan dana untuk mendukung kinerja dengan luasnya volume

kegiatan dan wilayah binaan.Agar dinas dan instansi yang terkait memberikan

dukungan moril terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan, sehingga tidak 

terjadi benturan terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi.

Daftar pustaka

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta ; 1998Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 1996

Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia, Jakarta, 1991

Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik , Terseto, Bandung; 1995.\Husaini Usman dan Purnomo Setiadi A. Metodologi Penelitian Sosial,Bumi Aksara, Jakarta; 2003,

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung; 2009

Page 23: Artikel Untuk Pak Sumartono

7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono

http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 23/23

JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐

9292.Vol.6 No.4 Desember 2012

Hafid zakariya.SH.MH adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (stia)

Setih Setio, Lahir di Sragen 8 juni 1978, strata 1 di selesaikan di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan S2 di selesaikan Universitas Jambi.Sekarang

menjadi Kepala LPPM STIA Setih Setio Muara Bungo Jambi.