avoir fiscal

7/25/2019 AVOIR FISCAL

1/31

1. Latar Belakang Masalah

Sebagai kewajiban kenegaraan, pajak adalah merupakan hal yang sering

dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat, pajak dianggap sebagai

beban mengingat setiap anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan

sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak

dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan membayar pajak yang pada

akhirnya mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan dengan ia

tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan

fiskus (ahli pajak, pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi

yang cukup besar terhadap penerimaan suatu !egara (Siahaan, "#$#

Pajak memiliki peranan penting dalam tatanan kenegaraan dan pembangunan.

%al ini tidak jauh dari fungsi pajak yang strategis dan memiliki peranan dalam

sumber keuangan masing-masing !egara. Dalam literature pajak sering disebutkan

pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend.

&ungsi budgeter adalah fungsi yang terletak di sektor public, yaitu fungsi

untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang

berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran !egara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila

ada sisa (surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk in'estasi

pemerintah. &ungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak tersebut akan

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di

luar bidang keuangan (iryawan, "#$#.

%al ini akan memacu, tidak hanya di )ndonesia, tapi di !egara-negara di

dunia untuk menaikkan peran pajak dan penerimaan dari pajak. *elalui peraturan

perundang-undangan, penerapan penarikan pajak diberlakukan di wilayah !egara

masing-masing bagi para wajib pajak. *asing-masing !egara mulai membuat

peraturan perundang-undangan mengenai pajak pada setiap sektor objek pajak.

1


2/31

+ra globalisasi menimbulkan peningkatan dan keterbukaan dalam hubungan

antara saru !egara dengan !egara lainnya. Ditambah lagi peran teknolologi

informasi yang memudahkan manusia dalam berakti'itas. Demikian pula dengan

pergerakan barang dan jasa, modal serta sumber daya manusia. )klim in'estasi makin

berkembang diseluruh dunia. Banyak !egara-negara maju yang menanamkan

modalnya di !egara berkembang. Dalam konteks perpajakan, transaksi lintas batas

!egara tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bentrokan yuridiksi peraturan

perpajakan antar !egara. %al ini termasuk dalam lingkup hokum perpajakan

internasional (%artiko, "#$".

*enurut ochmat Soemitro, dalam bukunya yang berjudul %ukum Pajak

)nternasional ($, hokum pajak internasional adalah hokum pajak nasional yang

terdiri dari kaidah, baik berupa kaidah-kaidah nasional maupun kaidah yang berasal

dari traktat antar !egara dan dari prinsip/kebiasaan yang telah diterima baik oleh

!egara-negara di dunia untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dalam mana dapat

ditujukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjek pajak maupun objek

pajak.

*embicarakan mengenai hokum perpajakan internasional maka tidak luput

dari permasalahan bentrokan yuridiksi peraturan perpajakan. Dalam hokum

internasional, praktek pelaksanaan yuridiksi oleh !egara terhadap harta, benda,

maupun tindakan dan peristiwa berbeda-beda di setiap !egara dan perbedaan-

perbedaan ini disebabkan factor histori dan geografis. Secara historis, !egara-negara

menaati prinsip yuridiksi territorial, yang setiap !egara dapat melaksanakan yuridiksi

terhadap harta dan benda serta tindakan yang terjadi di dalam wilayahnya. Berbeda

dengan prinsip yuridiksi territorial, yuridiksi nasionalitas melihat kepada kualitas

orang dalam peristiwa hokum, hal ini umumnya terjadi apabila indi'idu memasuki

wilayah !egara tersebut, baik secara sukarela maupun ekstradisi.

!egara dalam melakukan pemungutan pajak terikat pada yuridiksi dari

!egara yang bersangkutan. 0uridiksi adalah ruang lingkup penggunaan wewenang

2


3/31

untuk memungut pajak pada warganya maupun warga !egara asing yang bertempat

tinggal atau berkedudukan di !egara tersebut sehingga tidak menimbulkan

pembebanan berat bagi wajib pajak. Secara tegas maupun tersirat dalam hokum pajak

diatur mengenai pengelompokkan yuridiksi pemungutan pajak. 0uridiksi tersebut

antara lain 1 ($ berdasarkan asas sumber, (" berdasarkan asas kewarganegaraan, dan

(2 berdasarkan asas tempat tinggal. %al ini diterapkan dalam bersinggungan dengan

hokum perpajakan internasional, didalamnya terdapat pajak yang ditarik misalnya

dalam hal bagi warga !egara yang berada di !egara asing untuk berin'estasi dan

warga !egara asing yang berin'estasi di !egara tersebut (Starke, "#$#.

Pengenaan pajak dari !egara yang b erbeda ini atas subjek pajak, tentunya

memberatkan subjek pajak itu sendiri. !amun, tiap !egara mempunyai hak

pemajakan (right to ta3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak nasional.

4ondisi dimana ada dua !egara atau lebih yang perundang-undangan perpajakannya

membebankan pajak pada subjek pajak yang sama terhadap ibjek pajak yang sama

disebut Pajak Berganda )nternasional ()nternational Double 5a3ation (%artiko,

"#$"..

5anpa adanya upaya antara !egara tersebut dalam memecahkan

permasalahan pajak berganda internasional ini, maka subjek pajak akan terkena pajak

ganda dan wajib membayar di kedua !egara. %al ini tentunya merugikan subjek

pajak. 6kibat lain yang mungkin terjadi adalah semakin gencarnya usaha

penyelundupan pajak (ta3 e'asion. 4arena itu, upaya untuk meniadakan pengenaan

pajak berganda internasional ini dan mencegah penyelundupan pajak sebagai akibat

adanya benturan peraturan perundang-undangan perpajakan tara !egara tesebut perlu

dilakukan.

Penghindaraan pajak berganda bergantung dari !egara yang mempunyai

kedaulatan dalam peraturan perundang-undangan perpajakannya. Dalam hubungan

dengan internasional, penghindaran dapat dilakukan baik secara unilateral, yaitu

dengan mengutamakan kepentingan wajib pajak di negaranya, maupun bilateral,

3


4/31

dengan cara perjanjian internasional antara dua !egara mengenai masalah

perpajakan. Penghindaran pajak berganda internasional dengan cara unilateral

dilakukan dengan memasukkan ketentuan untuk menghindarkan pajak beraganda

dalam undang-undang suatu !egara dengan suatu prosedur yang jelas. Sementera itu,

penghindaran pajak berganda internasional dengan cara bilateral dilakukan dengan

cara melalui suatu perundingan dua !egara yang berkepentingan untuk menghindari

terjadinya pajak berganda.

Pada prinsipnya, penghindaran pajak berganda dengan cara bilateral

dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam membagi hak pengenaan pajak

suatu !egara dengan !egara lainterhadap suatu objek pajak sehingga wajib pajak

tidak terbebani dengan membayar pajak dua kali. 7ara yang la8im dilakukan adalah

dengan melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda (ta3 treaty (%artiko,

"#$".

+uropean 7ommunity (+7. +uropean 7ommunity merupakan institusi

internasional negara-negara +ropa yang terdiri dari +uropean 7oal and

Steel 7ommunity (+7S7, +uropean +conomic 7ommunity (++7, dan +uropean

6tomic +nergy 7ommunity (+6+7/+uratom. !egara-negara pionir yang

tergabung ke dalam komunitas ini dikenal dengan sebutan 5he )nner Si3

(Perancis, 9erman, Belanda, Belgia, :u3emburg, dan )talia. Dalam

perkembangannya, +uropean +conomic 7ommunity (++7 menjadi fokus

dinegara-negara +ropa dan di seluruh dunia. 5ujuan dari pembentukan

+uropean +conomic 7ommunity (++7 adalah terciptanya politik perdagangan

bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara-negara anggota

++7. ;ntuk mencapai tujuan tersebut, batas-batas antara negara harus

dipersempit.

Batas-batas antar negara anggota +uropean 7ommunity (+7 semakin

diperkecil sejak dikeluarkannya 5reaty of ome pada tahun $


5/31

FourFreedoms adalah kebebasan berpindah tempat kerja dan memilih tempat

tinggal, kebebasan perpindahan modal, kebebasan perpindahan barang dan

jasa, dan kebebasan perpindahanorang / penduduk (freedom of establishment,

freedom of movement of capital, freedom ofmovement of goods and

services, and freedom of movement of people). &our &reedoms

menghasilkan beberapa kebijakan eksternal yang berlaku, yaitu suatu tarif

mendukung pencapaian 7ustom ;nions, yang merupakan usaha untuk penghapusan

customs duties, import =uotas, dan berbagai hambatan perdagangan lainnya antar

sesama negara anggota dan untuk negara non-anggota perlu diberlakukan 7ommon

7ustoms 5arrif (775. Selain itu, ++7 juga mengatur 7ommunity>s common

commercial policy seperti dalam bidang pertanian, perikanan dan transportasi.Secara khusus, ++7 mewajibkan anggotanya untuk menerapkan jaminan

persaingan agar internal market sesama anggota ++7 tidak terganggu dan

perlu dibuatkan hukum persaingan usaha dalam pasar bebas sesama

anggota ++7 dengan melakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional

negara-negara anggota ++7. Selain itu, untuk mendukung &our &reedoms,

dibuatlah organ-organ eksekutif untuk mengatur pelaksanaan &our &reedoms tersebut.

Sesuai dengan tujuan dari P2B di negara eropa, maka perpajakan diharapkanjuga dapat meningkatkan arus perdagangan dan in'estasi tersebut. %al ini didasari

dengan argumentasi bahwa penurunan tarif pajak di dalam P2B akan meningkatkan

keinginan in'estor dalam menanamkan in'estasinya di negara tertentu karena dengan

penghasilan yang sama, wajib pajak dikenakan pajak yang lebih kecil daripada pajak

yang dikenakan dengan tarif normal. +fek selanjutnya dari penanaman in'estasi ini

adalah meningkatnya arus perdagangan antara negara asal/domisili wajib pajak

dengan negara sumber penghasilan dimana wajib pajak tersebut mendapatkan

penghasilan.

P2B bisa juga digunakan sebagai alat politik luar negeri untuk pengakuan

kedaulatan atau wilayah suatu negara. Singkatnya, kebijakan P2B suatu negara sangat

dipengaruhi oleh kondisi dan moti'asi negara tersebut dalam memasuki jaringan P2B.

5


6/31

*isalnya, negara-negara berkembang yang membutuhkan aliran in'estasi dari luar

negeri biasanya akan mengharapkan P2B sebagai daya tarik in'estasi untuk

mendapatkan aliran modal dari negara-negara maju. Sedangkan negara-negara maju

mungkin akan menggunakan P2B sebagai sarana untuk mempertahankan hak

pemajakan atas penghasilan penduduknya.

Di dalam kasus antara 4omisi *asyarakat +ropa terhadap epublik Perancis

pada $" Desember $?2, Dalam 4asus negara Prancis yang menerapkan pembedaan

antara perlakuan pemberian kerdit pajak antara subsidiary dan branch atau agent

harus die'aluasi lebih jauh. !egara perancis dalam kasus ini tidak menerapkan

7apital )mport !eutrality (!etralitas Pasar )nternasional dan !ational !eutrality.

Pengadilan menyatakan bahwa dengan tidak meluas ke cabang dan badan-badan yangdidirikan di Perancis oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar kantor di negara-

negara anggota lainnya, manfaat dari kredit pajak pemegang saham dinikmati oleh

perusahaan asuransi Perancis, epublik Perancis telah melanggar prinsip non-

diskriminasi yang ditetapkan dalam paragraf kedua Pasal


7/31

2. Pokok Masalah

5erkait sengketa perpajakan yang melibatkan pemerintah perancis, tentang

@a'oir fiscal case> yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan

penerapan credit pajak atas corss-border de'iden.Dengan pertimbangan dan

keputusan +79 A +uropean 7ourt of 9ustice yang memberikan pengalaman

freedoms yang dijamin dalam +uropean community treaty yakni C freedom of

establishment, freedom of mo'ement of capital, freedom of mo'ement of people, dan

freedom of mo'ement of goods and ser'ice

Dalam case ini, 6dapun masalah pokok yang akan dibahas dalam paper ini

adalah sebagai berikut1

$. Bagaimanakah tata cara penghindaran pajak berganda yang dianut

dalam hukum pajak perancis berkenan dengan pajak penghasilan atas

de'iden yang diterima oleh in'estor asing yang bertempat di negara

eropa

". Bagaimanakah pengklasifikasian penghasilan dan pembagian hak

pemajakan dalam penghindaran pajak berganda yang dianut dalam

hukum pajak )ndonesia berkenaan dengan pajak penghasilan atas

penerimaan de'iden

7


8/31

3. Landasan Teori

;ntuk memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju in'estasi di

masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang

menghambat perdagangan dan in'estasi tersebut. Salah satu upaya untuk

meminimalkan beban tersebut adalah dengan melakukan penghindaraan pajak

berganda internasional.

Dalam kebijakan perpajakan internasional 2 unsur netralitas yang harus

dipenuhi 1

$. 7apital +3port !eutrality (!etralitas Pasar Domestik1 4emanapun

kita berin'estasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. Sehingga

tidak ada bedanya bila kita berin'estasi di dalam atau luar negeri.

*aka jangan sampai bila berin'estasi di luar negeri, beban pajaknya

lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. %al ini akan

melandasi ;; PPh Psl " yang mengatur kredit pajak luar negeri.

". 7apital )mport !eutrality (!etralitas Pasar )nternasional1Darimanapun in'estasi berasal, dikenakan pajak yang sama. Sehingga

baik in'estor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif

pajak yang sama bila berin'estasi di suatu negara. %al ini melandasi

hak pemajakan yang sama dengann ajib Pajak Dalam !egeri

(PD! terhadap permanent establishment (PE atauBadan Usaha

Tetap (BUT yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan

jasa yang melewati time-testdari peraturan yang berlaku.

2. !ational !eutrality1 Setiap negara, mempunyai bagian pajak atas

penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak

bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba.

8


9/31

P2B adalah perjanjian pajak antara dua negara (bilateral yang mengatur

mengenai pembagiaan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atu diterima

oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. %al iniditujukan untuk meminimalkan terjadinya pajak berganda. 6pabila pengenaan pajak

dapat dihindarkan seminimal mungkin, maka diharapkan dapat mencegah efek

negatif yaitu gangguan (distorsi dalam transaksi internasional.

Disamping itu, P2B memiliki tujuan lainnya yaitu1

a. *encegah timbulnya pengelakan dan penyelundupan pajak,

b. *emberikan kepastian,

c. Pertukaran informasi,

d. Penyelesaian sengketa didalam penerapan P2B,

e.Bantuan dalam penagihan pajak, dan

f. Penghematan 7ash flow.

Perjanjian ini mengakomodasikan ketentuan yang memberikan perlindungan

bagi penduduk dari suatu negara pihak pada perjanjian yang melakukan usaha di

negara pihak lainnya pada perjanjian. Perlindungan ini berupa perlakuan non

diskriminasi dan penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan penerapan

perjanjian. Serta mengakomodasikan kepentingan politik dan ekonomi yaitu dengan

adanya perjanjian diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik antar kedua negara

serta dibidang ekonomi dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga

meningkatkan in'estasi yang masuk ( 9ohn %utagaol, "### 1< .

Selain itu, P2B mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut 1

a. 5idak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha

Dengan P2B, maka pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat dikenakan di

kedua tempat, yaitu !egara sumber atau !egara domisili. :aba usaha

dikenakan pajak di tempat dimana mereka berkedudukan. Dengan adanyaketentuan ini, diharapkan dunia usaha mendapatkan kepastian hokum, karena

membayar pajak hanya dikenakan satu kali yaitu di !egara domisili.

b. Peningkatan in'estasi modal dari luar negeri

Pemajakan atas in'estasi berupa bunga dari pinjaman, de'iden dari

penanaman saham, royalty dari pemilik hak cipta, jika dikenakan pemajakan

9


10/31

yang tinggi maka dipastikan penduduka asing akan berpikir ulang bahkan

menjadi ragu untuk menambahkan modal di )ndonesia, karena hasil in'estasi

tidak sesuai dengan yang diharapkan.

c. Peningkatan sumberdaya manusia

Dengan adanya pembebasan pajak atas mahasiswa dan pelatihan karyawan di!egara dimana mereka menempuh pendidikan dan pelatihan, maka dipastikan

dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang lebih memadai.

6pabila penghasilan mahasiswa dan karyawan yang sedang melakukan

pendidikan dan pelatihan dikenakan pajak, maka akan membebani mereka

segingga mereka lebih baik tidak belajar di luar negeri atau menambah ilmu di

luar negeri dimana mereka belajar atau bekerja. %al ini jika diberlakukan

maka sumber daya manusia salah satu !egara tersebut akan mengalami

keterbelakangan di bidang ilmu pengetahuan.

d. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak

Dengan adanya informasi yang saling berhubungan antara kedua !egara,maka penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan di kedua !egara

menjadi jelas terlihat dan dapat terdeteksi sedini mungkin. !egara yang terkait

dengan ta3 treaty dapat melaporkan penghasilan penduduk asing di !egara

sumber, misalnya dengan mengirimkan bukti penerimaan penghasilan dari

!egara sumber. )nformasi penghasilan tersebut, seharusnya dilaporkan oleh

penerima penghasilan di !egara domisili, dan diperhitungkan kembali di

akhir tahun pajak.e. 4edudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua !egara

P2B mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua !egara,

dengan priinsip saling menguntungkan dan tidak memberatkan pendudukasing antar kedua !egara dalam menjalankan usaha. !egara yang

mengadakan ta3 treaty tidak boleh sewenang-wenang dalam hal

pemajakannya.

Berlakunya P2B, tidak terlepas dari a8as pengenaan pajak sumber, domisili,

atau kewarganegaraam, dimana agar tidak terjadinya double ta3ation, maka

diperlukan aturan yang mengatur P2B ini. 68as utama yang dijadikan landasan untuk

mengenakan pajak adalah1

a. 68as domisili atau a8as kependudukan (residence principle

68as domisili atau kependudukan, !egara akan mengenakan pajak atas suatu

penghasilan yang diterima atau diperileh orang pribadi atau badan, apabila

orang peribadi tersebut merupakan penduduk atau residen atau berdomisili di

!egara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di !egara itu.

10


11/31

68as ini menerapkan perhitungan penghasilan seluruh dunia untuk dihitung

dimana orang pribadi atau badan berdomisili.

b. 68as sumber (source principle

68as sumber akan mengenakan pajak dimana orang pribadi atau badan

memperoleh penghasilan, dan tidak melihat dimana seseorang atau badan ituberdomisili. 0ang terpenting dalam pengenaan a8as sumber adalah jenis

penghasilan bukan subjek pajaknya. Pajak tersebut hanya dikenakan pada

subjek pajak di !egara tesebut diperoleh penghasilan.c. 68as nasionalitas atau kewarganegaraan

68as kewarganegaraan akan mengenakan pajak apabila penduduk tersebut

merupakan warga negaranya. Setiap penghasilan di seluruh dunia akan

dikenakan pajak bilamana penduduk tersebut menajdi warga !egara tersebut.

Berdasarkan hal di atas, )ndonesia menganut ke-2 a8as tersebut dan dapat

dibuktikan dengan adanya ketentuan pasal " ;; PPh yang menyatakan bahwa

penduduk asing dari sebuah !egara akan dikenakan pajak di !egara )ndonesia jika

melebihi $?2 hari dan diharuskan memiliki !PP. 4etentuan ini juga menjadikan

seluruh penghasilan dunia harus dihitung di !egara )ndonesia jika penduduk tersebut

telah memiliki !PP di )ndonesia.

;ntuk menghindari pemajakan ganda atas penghasilan dari berbagai !egara,

perlu diatur mengenai hak pemajakan di !egara-negara tersebut berdasarkan a8as

pengenaan pajak. Bila tidak diatur maka akan membebani dunia usaha, karena harus

menanggung beban pajak yang besar dan tidak seimbang dengan laba atau

penghasilan yang ia peroleh., bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka menjadi

rugi karena persentase pajak lebih besar persentasi keuntungan akibat terjadi double

ta3ation. 6da beberapa metode hak pemajakan di berbagai !egara, untuk

menghindari pemajakan ganda, antara lain1

a. *etode Pemajakan ;nilateral

*etode ini mengatur bahwa negara epublik )ndonesia mempunyai kekuatan hukumdidalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan

sepihak oleh negara )ndonesia sendiri, dengan kata lain tidak ada yang bisa mengaturnegara kita lain karena hail itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita.

b. *etode Pemajakan Bilateral

*etode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkanperjanjian kedua negara (Tax Treaty. )ndonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan

11


12/31

jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telahmengadakan perjanjian. 9ustru peraturan perpajakan )ndonesia tidak berlaku

bilamana terdapat Tax Treaty.

c. *etode Pemajakan *ultilateral

*etode ini didasarkan pada kon'ensi internasional yang ketentuan atau ketetapan

atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yangditandatangani oleh berbagai negara, misalnya 4on'ensi ina.

*etode Penghilangan Pajak Berganda

Deduction *ethod 1 pajak yang dikenakan di luar negeri mengurangi

penghasilan yang diperoleh dari luar negeri sebelum digabung dengan

penghasilan dari dalam negeri. +3emption *ethod 1 penghasilan dari luar negeri tidak diperhitungkan

saat menghitung pajak terutang di dalam negeri. 7redit *ethod 1 pajak yang dikenakan di luar negeri diperhitungkan

dengan pajak atas seluruh penghasilan.

*odel Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda1

a. *odel E+7D (Organiation for Economic !ooperation and

"evelopmentC

b. *odel ;! (United #ationC

c. *odel )ndonesia (Fabungan antara model E+7D dan ;!.

4. Pembahasan

6. 4asus

12


13/31


14/31

konsesi yang tersedia hanya Huntuk orang-orang yang. bertempat tinggal sehari atau

kantor terdaftar di Perancis H(Pasal $


15/31

Pemerintah Perancis menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan

dari kredit pajak, usaha asuransi yang tergabung dalam berbagai Sutes 6nggota

hanya harus establishment anak perusahaan di Perancis. Dalam hal apapun, jelas

bahwa masalah yang berhubungan dengan kewajiban pajak dari cabang dan lembaga

tidak dapat diselesaikan atas dasar Pasal


16/31

Pada tanggal $ Ektober $?2, memutuskan untuk membawa masalah ini ke

Pengadilan 4ehakiman sesuai dengan paragraf kedua Pasal $G. Penerapannya

tanggal 2# !o'ember telah didaftarkan di Pengadilan pada tanggal $" Desember

tahun $?2. 6plikasi ini terdiri dari dua keluhan1 pengaturan tersebut di atas untuk

pemberian Ha'oir fiskalH melanggar Pasal


17/31

Pemerintah Perancis berpendapat pertama bahwa skema kredit pajak akan

terus menjadi halal sampai hukum !egara 6nggota mengenai perpajakan badan

hukum telah benar-benar harmonis. 6rgumen seperti itu, seperti yang ditunjukkan

oleh kasus-hukum *ahkamah mengenai hubungan antara Pasal 2# dan Pasal $## dari

5raktat. HPrinsip dasar dari pasar terpadu dan konsekuensinya, pergerakan bebas

barang, mungkin tidak dalam situasi dibuat dengan syarat bahwa pertama harus

melakukan pendekatan hukum nasional untuk jika kondisi yang harus dipenuhi

prinsip akan dikurangi menjadi belaka. Selain itu, jelas bahwa tujuan 6rtikel 2# dan

$## berbeda. 5ujuan dari Pasal 2# adalah untuk menghapuskan dalam waktu dekat

semua pembatasan =uanti-tati'e pada impor barang dan semua langkah yangberpengaruh setara, sedangkan tujuan umum dari Pasal $## adalah mengaktifkan

kendala dari jenis apa pun yang timbul dari perbedaan antara (ketentuan nasional

menjadi berkurang.

Selain itu, Pemerintah Perancis berpendapat bahwa untuk menyelesaikan

masalah ini, itu sudah cukup untuk menambah ketentuan tambahan untuk perjanjian

double-pajak yang ada bilateral antara Perancis dan mitra 4omunitas-nya. Pada

protokol, namun, kredit pajak pemegang saham harus diperpanjang atas dasar timbal

balik. Dengan demikian, usaha asing akan dii8inkan untuk mendapatkan keuntungan

dari kredit pajak jika dan ketika konsesi yang sama yang diberikan kepada

perusahaan Perancis memiliki pendirian sekunder di !egara 6nggota tertular lainnya.

6rgumen bahwa Pemerintah Perancis tidak bisa memperpanjang manfaat dari

kredit pajak tanpa mengganggu keseimbangan yang diterbitkan dalam perjanjian

pajak ganda tersebut juga agak lemah. Salah satu argumen kontra adalah bahwa

berdasarkan Pasal "2 dan < dari ++7 5reaty, perjanjian internasional menyimpulkan

setelah berlakunya 5raktat mungkin tidak mengandung ketentuan yang tidak

kompatibel dengan itu. Prinsip keutamaan hukum *asyarakat harus juga tidak

dilupakan. Prinsip yang mengharuskan efekti'itas aturan Perjanjian tidak harus

tunduk kepada aturan internal dan, berdasarkan Pasal


18/31

6rgumen ketiga bergantung pada bahaya penghindaran pajak jika ukuran

pada masalah dihapuskan. Dikatakan bahwa perusahaan asing yang memiliki saham

Perancis mungkin akan diminta untuk memasukkan mereka dalam aset lembaga atau

cabang yang beroperasi di Perancis hanya untuk mendapatkan keuntungan dari kredit

pajak atas pembagian di'iden. 4omisi telah persuasif menunjukkan bahwa jauh dari

yang melibatkan pengurangan penerimaan pajak untuk !egara Perancis, hipotesis

dikemukakan oleh Pemerintah Perancis akan mengakibatkan peningkatan beban

pajak pada perusahaan asing. 9ika saham Perancis tetap di tempat utama perusahaan

bisnis1 di'iden pada mereka akan dikenakan pengurangan $


19/31

ketat daripada 4omisi klaim. )ni sebenarnya hanya perbaikan persentase minimal

obligasi yang perusahaan asuransi yang beroperasi di Prancis harus mempertahankan

sebagai representasi dari kewajiban diatur mereka sedangkan itu tidak berbaring

persentase resmi maksimum untuk kepemilikan saham atau aset lainnya sebagai

epre-sentation dari kewajiban tersebut. %al ini juga diperbolehkan untuk memegang

saham asing asalkan dikutip di bursa saham Perancis, dan statistik untuk $?$

menunjukkan bahwa


20/31

yang tidak ada dan perusahaan seperti manfaat langsung dari reputasi perusahaan

induk.

;ntuk semua alasan di atas, Pengadilan menjunjung tinggi aplikasi yang

dibawa oleh 4omisi *asyarakat +ropa terhadap epublik Perancis pada $"

Desember $?2. 6kibatnya, Pengadilan menyatakan bahwa dengan tidak meluas ke

cabang dan badan-badan yang didirikan di Perancis oleh perusahaan-perusahaan yang

terdaftar kantor di negara-negara anggota lainnya, manfaat dari kredit pajak

pemegang saham dinikmati oleh perusahaan asuransi Perancis, epublik Perancis

telah melanggar prinsip non-diskriminasi yang ditetapkan dalam paragraf kedua Pasal


21/31

Di bagian tersebut ditegaskan bahwa di'iden merupakan bagian laba yang diperoleh

pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha

koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Ditegaskan pula bahwa termasuk dalam

pengertian di'iden juga adalah1

$ pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama

dan dalam bentuk apapunC

" pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang

disetorC

2 pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham

bonus yang berasal dari kapitalisasi agio sahamC

pembagian laba dalam bentuk saham


22/31

$" pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang

dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Prinsip-prinsip pemajakan atas di'iden adalah sebagai berikut.

a. Di'iden yang timbul dari salah satu negara yang terikat perjanjian perpajakan

(negarasumber, yang dibayarkan (paid kepada penduduk negara mitranya

(negara domisili akan dikenakan pajak di negara domisili.

b. !egara sumber, yaitu tempat di mana perusahaan pembayar di'iden

berkedudukan,berdasarkan ketentuan perjanjian perpajakan, dapat juga

mengenakan pajak atas di'iden,tetapi tarifnya tidak boleh melebihi tarif yang

telah disetujui di dalam perjanjian perpajakan.

c. Dalam hal di'iden yang dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan bentuk

usaha tetap (permanent establishment, pengenaan pajak atas di'iden tidak tunduk

kepada ketentuan mengenai pengenaan pajak atas di'iden, tetapi tunduk kepada

ketentuan mengenai pemajakan atas laba usaha. Dengan demikian, di'iden

tersebut dianggap sebagai bagian penghasilan dari bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif pajak atas di'iden dan tarif pajak atas penghasilan kena pajak bentukusaha tetap setelah pajak, yang berlaku di negara sumber, adalah sebagaimana dalam

tabel sebagai berikut1

5arif Pajak atas Di'idend dan Penghasilan B;5 (Perusahaan asing

22


23/31

P3B dengan !egara Tari" Pajak atas

Dividen

Tari" Pajak atas

Dividen

Tari" Pajak atas

Penghasilan

#ena Pajak B$T

setelah

Pajak

Porto"olio Pen%ertaan Modal

Langsung

Peran&is

ndia

'ingapore

1()

1()

1()

1*)

1*)

1*)

1()

1*)

1()

Dividen +ang Bukan ,bjek pajak di ndonesia

Pada umumnya semua penghasilan berupa di'iden yang memenuhi pengertian

di'iden di atas adalah objek Pajak Penghasilan. !amun demikian, ;; PPh

memberikan pengecualian di'iden tertentu bukan objek pajak. Penghasilan di'iden

dikatakan bukan objek pajak jika memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur

dalam Pasal ayat (2 huruf f, yaitu 1

$ diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai ajib Pajak dalam negeri,koperasi, Badan ;saha *ilik !egara, atau Badan ;saha *ilik Daerah, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan

di )ndonesia

" berasal dari cadangan laba yang ditahan

2 bagi perseroan terbatas, Badan ;saha *ilik !egara dan Badan ;saha *ilik

Daerah yang menerima di'iden, kepemilikan saham pada badan yang

memberikan di'iden paling rendah "


24/31

Berdasarkan ketentuan ini, di'iden yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi

pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai ajib Pajak dalam

negeri, koperasi, dan Badan ;saha *ilik !egara atau Badan ;saha *ilik Daerah,

dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat

kedudukan di )ndonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya "


25/31

Di samping itu, ada juga di'iden, walaupun memenuhi definisi di'iden yang objek

pajak, namun tidak dipotong PPh Pasal "2. Di'iden ini adalah sisa hasil usaha

koperasi yang dibayarkan lepada anggotanya. 4etentuan ini diatur dalam Pasal "2

ayat ( ;; PPh.

Dividen 'ebagai ,bjek Pemotongan PPh Pasal 2- di ndonesia

9ika penghasilan di'iden yang bersumber dari )ndonesia diterima atau diperoleh

ajib Pajak :uar !egeri, maka atas penghasilan di'iden tersebut wajib dipotong PPh

Pasal "G oleh fihak yang membayarkan. Besarnya tarif PPh Pasal "G ini adalah "#M

dari penghasilan bruto. !amun demikian, apabila penerima di'iden ini adalah

penduduk dari negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan )ndonesia,

maka tarif yang dikenakan adalah tarif sesuai dengan ta3 treaty.

Seharusnya pemegang saham X bisa memperoleh kredit pajak sebesar 8,75M

(permasalahan kredit pajak %ang tidak bisa dikreditkan karena di peran&is

untuk cabang yang berdiri diperancis laba perusahaan dikenakan pajak sesuai dengan

asas sumber tarif branch profit dan dikenakan pajak dan atas de'iden juga dikenakan

pajak jika ada kaitannya dengan pemegang saham , kredit pajak untuk de'iden bisa

dikreditkan untuk cabang yg berdiri diperancis apabila kantor cabang terdaftar

diperancis

Perancis manganut a8as sumber, pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima

didalam negeri . bukan berdasarkan asas domisili

$ntuk membandingkan perlakuan eropa dengan negara berkembang sangatlah

berbeda

Berikut Perlakuan Perpajakan /tas 0abang B$T Perusahaan asing dengan

perhitungan tari" deviden di ndonesia

6nalisis dasar pengenaan PPh Pasal "G ayat ( Bagi Bentuk ;saha 5etap (cabang

perusahaan asing yang melakukan usaha diindonesia Berdasarkan ketentuan yang

25


26/31

diatur dalam ;ndang-undang PPh, selain dikenai PPh atas penghasilan yang diterima

atau diperolehnya dalam tahun pajak, bentuk usaha tetap juga berkewajiban

memotong PPh Pasal "G ayat ( atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh

dari suatu bentuk usaha tetap tersebut dan harus menyetorkannya/membayarkannya

ke kas negara sebelum Surat Pemberitahuan 5ahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

4etentuan PPh Bagi Bentuk ;saha 5etap (cabang perusahaan asing

6dapun bagi bentuk usaha tetap yang digunakan untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan oleh Subjek Pajak luar negeri yang merupakan penduduk dari

negara yang terikat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P2B dengan

)ndonesia, maka bagi bentuk usaha tetap tersebut berlaku ketentuan perpajakan yangdiatur dalam P2B.4etentuan perpajakan yang diatur dalam P2B lebih didahulukan

daripada ketentuan dalam ;ndang-undang PPh.

Bentuk ;saha 5etap Sebagai Subjek Pajak

Pasal " ayat (


27/31

bentuk usaha tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal

"G ayat ( ;ndang-undang PPh (Branch Profit 5a3.

2. PPh Badan (7orporate )ncome 5a3

PPh badan terutang bagi bentuk usaha tetap dihitung dengan cara mengalikan tarif

pajak dengan penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajaknya.

Secara umum, penghasilan kena pajak bagi bentuk usaha tetap adalah penghasilan

neto.Bila terdapat sisa kerugian dari tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat

dikompensasikan maka penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto setelah

kompensasi kerugian. 6dapun tarif pajaknya adalah tarif umum sebagaimana diatur

dalam Pasal $ ayat ($ jo ayat ("a ;ndang-undang PPh.

PPh Pasal 2- /%at 4 Bran&h Pro"it Ta

Berdasarkan Pasal "G ayat ( ;ndang-undang PPh, selain dikenai PPh atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, bentuk usaha tetap

berkewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah

dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di )ndonesia, kecuali penghasilan

tersebut ditanamkan kembali di )ndonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjutdengan atau berdasarkan Peraturan *enteri 4euangan (P*4.P*4 yang mengatur

hal ini adalah P*4 !omor $/P*4.#2/"#$$ tanggal " 9anuari "#$$ tentang

Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan 4ena PajakSesudah Dikurangi Pajak Dari

Suatu Bentuk ;saha 5etap (selanjutnya disebut P*4!o.$/P*4.#2/"#$$.

Berdasarkan Pasal $ ayat (2 P*4!o.$/P*4.#2/"#$$, pengecualian dari pengenaan

PPh Pasal "G ayat ( diberikan apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah

dikurangi PPh dari suatu bentuk usaha tetap ditanamkan kembali di )ndonesia dalambentuk1

a. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di

)ndonesia sebagaipendiri atau peserta pendiriC

27


28/31

b. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di

)ndonesia sebagai pemegang sahamC

c. pembelian akti'a tetap yang digunakan oleh bentuk usaha tetap untuk

menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha

tetap di )ndonesiaC atau

d. in'estasi berupa akti'a tidak berwujud oleh bentuk usaha tetap untuk

menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha

tetap di )ndonesia.

erlakuan !e"iden yang harus dibagikankepada pemilik saham smile.:td (B;5 di

indonesia adalah 1

Saham smile copr disingapura 2#M karena "


29/31

(. #esimpulan

Dari uraian yang di jelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa1

$. Pajak berganda internasional menghambat mobilisasi bisnis yang sangat

pesat karena merugikan in'estor dan pengusaha dalam menjalankan

usahanya secara internasional". Pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan

lainnya lebih dari satu kali, dapat dua kali atau lebih terhadap suatu fakta

fiscal

29


30/31

2. Dari isu-isu tersebut pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk

mengurangi masalah-masalah tersebut dengan beberapa cara dan metode.

. ;ntuk mengurangi masalah pajak berganda tersebut tidak hanya dilakukan

oleh satu !egara tapi juga beberapa !egara yang saling melakukanperjanjian perpajakan (ta35reaty dengan cara Perjanjian Penghindaran

Pajak Berganda1a. *odel E+7D (Ergani8ation for +conomic 7ooperation and

De'elopmentC

b. *odel ;! (;nited !ationc. Dan lainnya

D/T/ P$'T/#/

Hartiko, Ratyan N, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : t!di "a#!#

Per#et!j!an Penghindaran Pajak Berganda $ndone#ia Be%anda : &ak!%ta#

H!k!' (ni)er#ita# $ndone#ia, 2012

*++ tarke, Pengantar H!k!' $nterna#iona%, edi#i 10, *akarta : inar

ra-ka, 2010

.arihot Paha%a iahaan, H!k!' Pajak /%e'enter : "on#e a#ar

Perajakan $ndone#ia, raha $%'! : ogyakarta, 2011

(ndang!ndang No'or 6 ah!n 1983

(ndang!ndang No'or 7 1983

30


31/31

avoir fiscal

Documents