bab 1 pendahuluan new

7/23/2019 Bab 1 Pendahuluan New

1/16

LAPORAN ANTARA

Masterplan Pengembangan Permukiman Kawasan Perbatasan Negara

Entikong Kabupaten Sanggau

b a b I

-1

1.1 LATAR BELAKANG

.

Kawasan perbatasan untuk dapat berkembang maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan

mengembangkan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan

keamanan negara di kawasan perbatasan. Kemandirian ekonomi kawasan harus diciptakan agar dapat

memacu pertumbuhan sehingga dapat berkembang pesat dan bisa lebih maju dari kawasan

perbatasan Negara tetangga.

Berdasarkan

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang

Nasional

(RPJPN) 2005-

2025

Pembangunan jangka menengah periode 2015-201 diarahkan untuk

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetiti! perekonomian yang berbasis "#$

yang tersedia% "#& yang berkualitas% serta kemampuan iptek. #alam

kerangka pembangunan kawasan perbatasan% sebagai pintu gerbang

negara diarahkan untuk memiliki daya saing terhadap negara tetangga%terutama secara ekonomi.

Kawasan

perbaasan! dalam

Perauran

Pemerina" Nomor

2# $a"un 200%

enang Rencana

$aa Ruang &ila'a"

Nasional ela"dieapkan sebagai

Pusa Kegiaan

raegis Nasional

PKN

PK"N merupakan kawasan perkotaan di perbatasan yang ber!ungsi

sebagai pusat pertumbuhan 'growth center( bagi kawasan sekitarnya.

P)*K$ +NPP Nomor 1 tahun 2011 tentang #esain +esar Pengelolaan

Kawasan Perbatasan% telah menetapkan lokasi-lokasi prioritas kawasan

perbatasan. ,okasi prioritas ini merupakan kecamatan yang berbatasan

langsung dengan Negara tetangga di wilayah darat Kecamatan lokasi

pulau-pulau terluar kecamatan yang di!ungsikan sebagai pusat kegiatan

strategi nasional dan kecamatan yang menjadi entry dan eit point

'PP,+( berdasarkan +order /rossing $greement

P E N A ! " L " A N1B A B


2/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-#

Untuk itu pengembangan-pengembangan yang dilakukan adalah:

1. Pengembangan kawasan budidaya untuk kemandirian ekonomi

2. Pengembangan kawasan budidaya untuk pengembangan ekonomi antar wilayah

. Pengembangan kawasan budidaya untuk daya saing ekonomi

. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan%

sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil serta mendukung !ungsi pertahanan

dan keamanan Negara

5. Pengembangan prasarana energi% telekomunikasi% dan sumber daya air% untuk mendukung pusat

pelayanan dan Kawasan +udidaya%

. Pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada

pengembangan wilayah perdesaan.

*encana 3ata *uang Kawasan Perbatasan Negara ini perlu dijabarkan agar lebih operasional menjadi

rencana yang lebih teknis yaitu &asterplan Pengembangan Permukiman Kawasan Perbatasan Negara.

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat akan melaksanakan pengemangan ka!asan permukiman khusus "peratasan# yang meliputi

Pengembangan P! Linta! Bata! Nega"a #PLBN$ di % #tu&uh$ ka'a!an yaitu:

Entikng( Kabupaten )anggau( P"*in!i Kalimantan Ba"at

Nanga +adau '+adau(% Kabupaten Kapuas 4ulu% Proinsi Kalimantan +arat

$ruk '"ajingan +esar(% Kabupaten "ambas% Proinsi Kalimantan +arat

"kouw% Kota 6ayapura% Proinsi Papua

&otaain% Kabupaten +elu% Proinsi Nusa 3enggara 3imur

&otamasin% Kabupaten &alaka% Proinsi Nusa 3enggara 3imur dan

7ini% Kabupaten 3imur 3engah 8tara% Proinsi Nusa 3enggara 3imur.

8paya atau strategi pengembangan

tersebut telah dituangkan dalam

*encana 3ata *uang '*3*(

Kawasan Perbatasan Negara.

*encana 3ata *uang Kawasan

Perbatasan Negara yang sudah

disusun yaitu9

1( *3* Kawasan Perbatasan Negara di Proinsi Nusa 3enggara 3imur

'N33( yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1: 3ahun

201.

2( *3* Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 1 3ahun 2015.

( *3* Kawasan Perbatasan Negara di Proinsi Papua yang ditetapkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 2 3ahun 2015.

( *3* Kawasan Perbatasan Negara di Proinsi &aluku yang ditetapkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 3ahun 2015.

5( *3* Kawasan Perbatasan Negara di Proinsi &aluku 8tara dan

Proinsi Papua +arat yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 3ahun 2015


3/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-$

8ntuk pelaksanaan pengembangan tersebut perlu disusun dokumen Perencanaan Pengembangan

Kawasan Permukiman Perbatasan Negara berupa Masterplan di kawasan perbatasan Negara

)ntikong% Kabupaten "anggau% Proinsi Kalimantan +arat.

1.+ ,AK)U AN TUUAN

&asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara )ntikong yang akan

disusun diharapkan menjadi dasar;acuan bagi perencanaan dan atau pelaksanaan;konstruksi

dalam pengembangan kawasan permukiman perbatasan negara di )ntikong% Kabupaten

"anggau% Proinsi Kalimantan +arat.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara )ntikong dapat

meningkatkan kualitas kawasan permukiman permukiman yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana yanghandal sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing.

1./ )A)ARAN

"asaran kegiatan penyusunan &asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan

Negara adalah 3ersusunnya &asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan

Negara )ntikong dengan tingkat kedetailan sama dengan rencana detail tata ruang.

1.0 LNGKUP PEKERAAN

*uang lingkup pekerjaan kegiatan &asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman

Perbatasan Negara )ntikong Kabupaten "anggau% Kalimantan +arat dibagi menjadi 2 yaitu

ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi% sebagai berikut9

MAKSUD

TUJUAN


4/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-%

1.0.1 LNGKUP 2LA3A4


5/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-&


6/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-'

Peta Kabupaten SanggauSumber: Dinas PU, Kab. Sanggau

Peta Administratif Kecamatan EntikngSumber: PT. !is"ak#arman


7/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-(

,ingkup &asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara )ntikong

Kabupaten "anggau% Kalimantan +arat dibagi menjadi 2 wilayah yang pertama adalah

Kecamatan )ntikong seperti gambar peta administrati! diatas yang memiliki batas wilayah

sebagai berikut9

"ebelah 8tara 9 Negara &alaysia

"ebelah "elatan9 Kecamatan $ir +esar < Kecamatan +eduwai

"ebelah +arat 9 Kecamatan "iding

"ebelah 3imur 9 Kecamatan "ekayam


8/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-)

Peta Kabupaten SanggauSumber: Dinas PU, Kab. Sanggau

Peta Administratif Kecamatan Seka$amSumber: PT. !is"ak#arman


9/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-*

,ingkup &asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara )ntikong

Kabupaten "anggau% Kalimantan +arat yang kedua yaitu Kecamatan "ekayam yang memiliki

batas administrati! sebagai berikut9

"ebelah 8tara 9 Kecamatan )ntikong < Negara &alaysia

"ebelah "elatan 9 Kecamatan Noyan

"ebelah +arat 9 Kecamatan +eduwai

"ebelah 3imur 9 Kabupaten "intang

1.0.+ LNGKUP ,ATER

+. Tahap pen&aba"an kebi&akan

Pengumpulan dokumen kebijakan% meliputi Perpres tentang *encana Pengembangan

Kawasan Perbatasan Negara *3*7 Proinsi dan *3*7 Kabupaten

&enjabarkan arahan perencanaan pada ketiga dokumen kebijakan

&enjabarkan arahan peman!aatan ruang pada ketiga dokumen kebijakan

&enjabarkan arahan pengendalian peman!aatan ruang pada ketiga dokumen

kebijakan dan

&enyusun rekomendasi dan arahan pengembangan kawasan perbatasan negara

berdasarkan hasil penyelarasan arahan perencanaan% peman!aatan ruang% dan arahan

pengendalian peman!aatan ruang.

/. Tahap pendetailan ma!te"plan pengembangan ka'a!an pe"mukiman pe"bata!an nega"a

3ujuan peman!aatan

*encana pola ruang

*encana jaringan prasarana

Penetapan "ub +7P yang diprioritaskan penanganannya

Ketentuan peman!aatan ruang dan

Peraturan =onasi.

1.5 LANA)AN 4UKU,

1. 8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor 2 3ahun 200: tentang Penataan *uang

2. 8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor 1 3ahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

. 8ndang-8ndang Nomor 3ahun 200? tentang 7ilayah Negara

. 8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor : 3ahun 200 tentang "umber #aya $ir


10/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-1+

5. 8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor 2 3ahun 200 tentang Pemerintah *epublik

>ndonesiaan #aerah

. 8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor ? 3ahun 200 tentang 6alan

:. 8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor 2 3ahun 200: tentang +encana $lam

?. 8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor 25 3ahun 200: tentang Penanaman &odal

. 8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor 2 3ahun 200 tentang Perlindungan

Pengelolaan ,ingkungan 4idup

10.8ndang-8ndang *epublik >ndonesia Nomor 1 3ahun 200 tentang Perlindungan ,ahan

+erkelanjutan

11.Peraturan Presiden Nomor 12 3ahun 2010 tentang +adan Nasional Pengelola Perbatasan

12.Peraturan Presiden Nomor 1 3ahun 2015 tentang *encana 3ata *uang KawasanPerbatasan Negara di Kalimantan

1.Peraturan &enteri #alam Negeri Nomor 2 3ahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan

+adan Pengelola Perbatasan di #aerah

1.Peraturan &enteri Pekerjaan 8mum Nomor 20 3ahun 2011 tentang Pedoman *#3* dan

Peraturan @onasi Kabupaten;Kota

15.Peraturan Pemerintah *epublik >ndonesia Nomor 2 3ahun 200? tentang *encana 3ata

*uang 7ilayah Nasional

1.Peraturan Pemerintah *epublik >ndonesia Nomor 5 3ahun 11 tentang "ungai

1:.Peraturan Pemerintah *epublik >ndonesia Nomor 3ahun 1 tentang +entuk dan 3ata

/ara Peranserta &asyarakat #alam Penataan *uang

1?.Peraturan Pemerintah *epublik >ndonesia Nomor 10 3ahun 2000 tentang 3ingkat Ketelitian

Peta 8ntuk Penataan *uang 7ilayah

1.Peraturan Pemerintah *epublik >ndonesia Nomor 1 3ahun 200 tentang Penatagunaan

3anah

20.Peraturan Pemerintah *epublik >ndonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelengaraan

Penataan *uang

21.Peraturan Pemerintah *epublik >ndonesia Nomor 1 3ahun 2010 tentang Keterbukaan

*encana 3ata *uang

22.Keputusan Presiden *epublik >ndonesia Nomor 5: 3ahun 1? tentang Kriteria Kawasan

+udidaya

2.Peraturan &enteri #alam Negeri Nomor 1 3ahun 200: tentang *uang 3erbuka 4ijau

Kawasan Perkotaan

2.Peraturan &enteri Nomor 3ahun 200? tentang *encana 3ata *uang 7ilayah Nasional

25.Peraturan &enteri #alam Negeri Nomor ? 3ahun 1? tentang Penataan *uang di #aerah


11/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-11

2.Peraturan &enteri #alam Negeri Nomor 1 3ahun 200? tentang Pedoman Perencanaan

Kawasan Perkotaan

2:.Peraturan &enteri #alam Negeri Nomor 3ahun 200 tentang Pedoman 8mum &itigasi

+encana

2?.Peraturan &enteri Pekerjaan 8mum Nomor 05;P*3;&;200? tentang Pedoman 3eknik

Penyediaan dan Peman!aatan *uang 3erbuka 4ijau

2.Peraturan &enteri Pekerjaan 8mum Nomor 11;P*3;&;200 tentang Pedoman Persetujuan

"ubstansi #alam Penerapan *encana Peraturan #aerah 3entang *encana 3ata *uang

7ilayah Propinsi dan *encana 3ata *uang 7ilayah Kabupaten;Kota +eserta *encana

*incinya

0.Peraturan &enteri Pekerjaan 8mum Nomor 12;P*3;&;200 tentang Pedoman 3eknik

Penyediaan dan Peman!aatan *uang 3erbuka Non 4ijau

1.Peraturan &enteri Pekerjaan 8mum Nomor 1 3ahun 2010 tentang "tandar Pelayanan

&inimal +idang P8 dan Penataan *uang

2.Peraturan Pemerintah Nomor 3ahun 200: tentang 3ata 4utan dan Penyusunan *encana

Pengelolaan 4utan serta Peman!aatan 4utan

.Keputusan &enteri Permukiman dan Prasarana 7ilayah 2:;KP3";&;2002 tentang )nam

Pedoman +idang Penataan *uang

.Peraturan #aerah Proinsi Kalimantan +arat Nomor 10 3ahun 201 tentang *encana 3ata

*uang 7ilayah Proinsi Kalimantan +arat.

1.6 ,ET77L7G PELAK)ANAAN PEKERAAN

#alam rangka penyusunan pekerjaan A&asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman

Perbatasan Negara )ntikong Kabupaten "anggau% Kalimantan +aratB disusun suatu metodologi

pelaksanaan pekerjaan.

#alam penyusunan metodologi pekerjaan didasari oleh kerangka pikir yang merupakan resume

dari kegiatan ini. "ecara lebih rinci mengenai &asterplan Pengembangan Kawasan PermukimanPerbatasan Negara )ntikong Kabupaten "anggau% Kalimantan +arat% dapat dilihat pada uraian

berikut ini9


12/16

LAPORAN ANTARA



b a b I

-1#


13/16


14/16

1.% A2AL REN8ANA KERA

&enjabarkan metodologi yang telah disusun ke dalam time schedule% konsultan telah menyusun jadwal rencana kerja yang disusun dalam bentuk matriks di bawah ini. &atriks di bawah ini terdiri dari tahapan pelaksanaan pekerjaan

dan jangka waktu pelaksanaan tiap tahapan dalam rentang waktu minimal tiap mingguan. Pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi >C tahap yakni9

3ahap > 9 3ahap Persiapan Kerja

3ahap >> 9 Kajian ,iteratur dan "tudi Preseden

3ahap >>> 9 3ersusunnya &asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara dengan 3ingkat Kedetailan sama dengan rencana detail tata ruang

3ahap >C 9 &enyusun rekomendasi kelembagaan pengelola kawasan permukiman perbatasan negara

+erikut rencana jadwal pelekasanaan pekerjaan untuk kegiatan &asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara )ntikong Kabupaten "anggau% Kalimantan +arat P3. 7iswakharman yang diusulkan berdasarkan

pengembangan K$K dan penterjamahan pengembangan metodologi yang diusulkan konsultan.

N7 URAAN PEKERAAN

ANGKA 2AKTU PELAK)ANAAN PEKERAAN 6 BULAN

BULANKE 1

BULANKE +

BULANKE /

BULANKE 0

BULANKE 5

1 + / 0 1 + / 0 1 + / 0 1 + / 0 1 + / 0 1

Tahap Pe"!iapan

1. &obilisasi tim

2. Penajaman pendekatan pelaksanaan pekerjaan

. Penajaman metodologi dan rencana kerja

. Penyiapan instrumen surei

Ka&ian Lite"atu" dan )tudi P"e!eden

1. Kajian Perundangan 8ndangan ; Peraturan Presiden tentang *encana 3ata *uang Kawasan Perbatasan Negara ; *3*7 dan yang terkaitlainnya.

2. Perbatasan% Pengembangan 7ilayah% >n!rastruktur% Permukiman% @onasi% "N> >n!rastruktur% &odel Kelembagaan.

. "tudi Preseden Perbatasan Negara dari negara maju maupun negara berkembang.

Te"!u!unnya ,a!te"plan Pengembangan Ka'a!an Pe"mukiman Pe"bata!an Nega"a dengan Tingkat Kedetailan !ama dengan"en9ana detail tata "uang

1. &enjabarkan arahan perencanaan% peman!aatan% pengendalian% dan rekomendasi serta arahan pengembangan ruang pada dokumenkebijakan


15/16

N7 URAAN PEKERAAN

ANGKA 2AKTU PELAK)ANAAN PEKERAAN 6 BULAN

BULANKE 1

BULANKE +

BULANKE /

BULANKE 0

BULANKE 5

1 + / 0 1 + / 0 1 + / 0 1 + / 0 1 + / 0 1

2. Pengumpulan data dan in!ormasi 'peta% kebijakan dan peraturan% kondisi !isik lingkungan% sarana dan prasarana permukiman%

kependudukan% perekonomian% serta penggunaan dan peman!aatan ruang(

. Pengolahan dan analisis data

a. $nalisis karakteristik wilayah

b. $nalisis potensi dan masalah pengembangan

c. $nalisis daya dukung dan daya tampung

. Pendetailan &asterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara

a. 3ujuan peman!aatan

b. *encana pola ruang

c. *encana jaringan prasarana

d. Penetapan "ub +7P yang diprioritaskan penanganannya

e. Ketentuan peman!aatan ruang

!. Konsep Peraturan =onasi

,enyu!un "ekmenda!i kelembagaan pengella ka'a!an pe"mukiman pe"bata!an nega"a

1. Kajian Kontribusi dan &an!aat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan

2. Kajian ruang lingkup tugas yang bersi!at strategis dan berskala lokal

. Kajian keberhasilan dalam pencapaian isi dan misi kawasan permukiman perbatasan negara

. Kajian jabatan !ungsional teknis sesuai dengan tugas dan !ungsi kelompok yang bersangkutan

5. Kajian "tandar Dperasional Prosedur '"DP( dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan;atau tugas teknis penunjangtertentu

. Kajian keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah #aerah


16/16

1.; ))TE,ATKA PELAP7RAN

%mpati du&u, ut&ine %apran Antara be&um ada,A, 1 PENA!"L"AN

Memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Lingkup Pekerjaan,

dan Sistematika Pelaporan.

,A, # KAIAN KE,IAKAN

Memuat dasar hukum dan Tinjauan kebijakan terkait yang berhubungan dalam

Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara

ntikong

,A, $ KAIAN .ILA/A! PEREN0ANAAN

Memuat tentang Pro!il Kabupaten Sanggau, Pro!il Ke"amatan ntikong dan

Ke"amatan Sekayam

BAB 0 ,ET77L7G

Memuat tentang metodologi yang digunakan untuk menghasilkan suatu pola kerja dan

substansi yang digunakan dalam melaksanakan Penyusunan Masterplan

Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Negara ntikong

,A, & STR"KT"R ORANISASI AN REN0ANA KERA

Memuat tentang Struktur #rganisasi dan ren"ana kerja yang dilengkapi dengan desain

sur$ei.

bab 1 pendahuluan new

Documents