bab ii flypaper effect

Upload: rifkihasan1

Post on 09-Oct-2015

122 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Flypaper Effect di Jawa Barat

TRANSCRIPT

BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Otonomi DaerahMenurut Undang undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang serta kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya masing masing sesuai dengan peraturan perundang undangan. Maksud dari pemberian hak dalam konteks otonomi daerah disini adalah pemerintah daerah memiliki hak hak sebagai berikut: 1. Hak dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.2. Hak dalam memilih pemimpin daerah.3. Hak dalam mengelola aparatur daerah.4. Hak dalam mengelola kekayaan daerah.5. Hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah.6. Hak dalam mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.7. Hak dalam mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah.8. Hak untuk mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan.Sedangkan maksud dari wewenang dalam konteks otonomi daerah disini adalah pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri maupun berdasarkan aspirasi masyarakat.Seperti yang tertulis pada pasal 12 UU No. 13 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah urusan sumber pendanaan, pengalihasn sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.Dalam otonomi daerah ini ada dua prinsip yang dijalankan yaitu prisip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa dalam menangani urusan pemerintahan, harus dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan mempunyai potensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan suatu daerah tersebut. Dengan begitu berarti isi dan jenis otonomi bagi tiap daerah tidaklah selalu sama dengan daerah yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya haruslah benar benar sejalaan dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi, yang mana pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut yang mana merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Nurlan Darise,2009: 3).Dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah ini disamping merupakan suatu amanat konstitusi, juga diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong serta peran masyarakat, dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekarahaman daerah dalam sestem Negara Kesatuan Republik Imdonesia. Selain itu otonomi daerah juga merupakan kebutuhan obyektif dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, karena dengan sistem pemerintahan yang sentralistik di masa lalu sudah tidak sesuai lagi Karena tidak efisien, biayanya mahal dan tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena faktor internal maupun eksternal. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mempercepat masyarakat di daerahnya dalam mencapai kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan dan barang public yang dapat menunjang masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya tersebut.Dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah yang mana merupakan suatu sistem pemerintahan yang desentralisasi, maka ada 7 persyaratan yang menjadi suatu prakondisi dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah dalam konteks Indonesia yaitu ( Sidik, 2002 ) :1. Realistis, yaitu sesuai dengan pengembangan institusi, sistem, prosedur, dan mekanisme koordinasi di lingkup pemerintahan dan kemampuan SDM.2. Selaran antara proses penyerahan kewenangan fungsi fungsi pemerintahan, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, SDM dan dokumen.3. Adanya keterkaitan antara desain dan kerangka kerja proses desentralisasi dengan kemampuan keuangan dan kewenangan fiscal yang dimiliki daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.4. Transparansi informasi kepada masyarakat local tentang konsekuensi beban dari adanya pengadaan barang public, dengan melakukan sosialisasi, debat public, dan juga dialog yang bermanfaat bagi peningkatan kebutuhan barang public sesuai dengan aspirasi masyarakat.5. Partisispasi masyarakat untuk memberikan preferensi dalam penyediaan barang public melalui mekanisme dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah dan DPRD yang menghasilkan suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang penyediaan barang public dan konsekuensi pembiayaannya.6. Akuntabilitas public, transparansi, dan juga tersedianya informasi keuangan dan pembangunan daerah yang memadai, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja aparat pemda secara proporsional.7. Instrumen desentralisasi terutama yang menyangkut aspek ketentuan dalam perundangan, kelembagaan, struktur pelayanan yang mana menjadi tugas pemda, maka dari itu pengawasan dan dukungan biaya harus didesain untuk mendukung keinginan politisi dari masyarakat.Pada dasarnya peran pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal hal yang bersifat teknis dan tidak strategis. Agar otonomi daerah juga dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka pemerintah juga wajib untuk melakukan pembinaan yang dapat berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan juga pengawasan. Selain itu pemerintah juga haruslah memberikan arahan, standar, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pemberian fasilitas yang dapat berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah daerah agar otonomi daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.Dalam otonomi daerah ini suatu pemerintah daerah akan mendapatkan dana untuk mendanai setiap kegiatan guna untuk mencapai tujuan dari daerah tersebut yang bersumber dari PAD ( Pendapatan Asli Daerah ), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan. PAD dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain PAD yang sah. Sedangkan dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil ( DBH ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ). Pelaksanaan otonomi daerah ini tidaklah hanya dapat dilihat dari seberapa besar suatu daerah mendapat sumber pendapatan yang didalamnya juga termasuk dana perimbangan, akan tetapi hal ini haruslah diimbangi dengan sejauh mana instrument ataupun sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan suatu manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipasif, dan bertanggung jawab. Maka dari itu hakekat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

B. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang mana terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yag dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah ( UU No 28 Tahun 2009 ).Selain pengertian tadi, Pendapatan Asli Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu pendapatan yang didapat atau diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan ( Nurlan Darise, 2009 : 33 ). Sedangkan menurut Nurcholis ( 2007 ), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain lain yang sah.Dari seluruh pernyataan pengertian Pendapatan Asli Daerah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan tersebut bersumber dari potensi potensi yang dimiliki suatu daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain- lain pendapatan yang sah.Adapun sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam UU No 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :1. Pajak Daerah.2. Retribusi Daerah.3. Hasil pengelolaan perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.4. Lain lain pendapatan daerah yang sah.1. Pajak DaerahSecara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dikeluarkan oleh seseorang maupun badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang mana orang ataupun badan yang telah membayar pajak tersebut tidak akan mendapatkan balas jasa secara langsung ( kesit Bambang Prakosa : 2003 : 1 ).Dalam konteks daerah, menurut UU no. 25 Tahun 2001 Pajak daerah adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun oleh badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan atau balasan secara langsung yang seimbang dan pemungutan pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan peratura perundang undangan yang berlaku yang mana nantinya hasil dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.Sedangkan Pengertian dari pajak daerah menurut Rachmat Sumitro adalah iuran rakyat kepada kas daerah yang berdasarkan pada undang undang ( yang dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan timbal balik ( kontra prestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah.Dari beberapa definisi diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang menyatakan bahwa pajak memiliki unsur unsur sebagai berikut :1. Iuran Rakyat kepada NegaraYang berhak dalam melakukan pemungutan pajak adalah negara dan iuran tersbut harus berupa uang bukanlah barang.2. Berdasarkan Undang undangPajak yang dipungut berdasarkan undang undang atau dengan ketentuan undang undang serta aturan pelaksanaannya yang berlaku.3. Tidak adanya Jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.4. Hasil dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara, yakni untuk pengeluaran yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.Menurut K.J Davey ( 1988 ) dalam bukunya yang berjudul Financing Regional Government, ada 4 macamkriteria dari pajak daerah, yaitu :1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan dari daerahnya masing masing.2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi dalam penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.3. Yang berhak dalam melakukan pungutan pajak daerah adalah pamerintah daerah.4. Pajak yang dipungut, diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.Dalam hal pemungutan pajak, haruslah dilakukan secara proporsional agar tidak terdapat hambatan pada saat pemungutannya. Maka dari itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan dalam pemungutan pajak, yaitu :1. Syarat KeadilanPemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan undang undang dan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pun harus dilakukan secara adil. Maksud dari adil dalam perundang undangan diantaranya adalah mengenakan pajak secara umum dan merata dan juga harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Sedangkan maksud dari adil dalam pelaksanaan pemungutannya adalah dengan member hak bagi wajib pajak untuk melakukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.2. Syarat YuridisPemungutan pajak haruslah didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan agar member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya.3. Syarat Ekonomis.Pemungutan pajak tidak boleh sampai mengganggu kegiatan perekonomian khususnya perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian di masyarakat.

4. Syarat Finansial.Pemungutan pajak haruslah dilakukan secar efisien, artinya biaya yang dikeluarkan dalam prosses pemungutan pajak harus ditekan sehingga biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak lebih redah dari hasil pemungutan pajak.5. Sistem pemungutan pajak harus sederhanaDengan adanya sistem pemungutan pajak yang sederhana, maka akan memudahkan dalam mendorong masyarkat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth Of Nations , mengatakan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak haruslah diupayakan adanya keadilan obyektif, artinya, asas pemungutan harus bersifat umum dan merata. Asas dalam pemungutan pajak ini dikenal dengan sebutan The Four Maxims atau Smiths Cannon, Yaitu :a. Equality, Kesamaan dalam beban pajak dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.b. Certainty, Dijalankan secara tegas, jelas dan pasti.c. Convenience, Tidak menekan wajib pajak, membayar pajak dengan senang dan rela.d. Economy, biaya pemungutannya harus tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.Pajak daerah menurut wilayahnya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kota / kabupaten. Adapun yang membedakan keduanya adalah pajak yang dikelolanya. Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. Jenis pajak yang dikelola oleh provinsi ini adalah :a. Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.Sedangkan, pajak kabupaten / kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di kabupaten / kota. Adapun jenis jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten / kota adalah :a. Pajak Hotel.b. Pajak Restoran.c. Pajak Hiburan.d. Pajka Reklame.e. Pajak Penerangan Jalan.f. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C.2. Retribusi Daerah.Retribusi daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tersebut (Kesit Bambang, 2003 : 88).Retribusi ini dikelompokkan menjadi 3 jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi, Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.a. Retribusi Jasa UmumAdalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pmerintah daerah untuk suatu tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oelh orang pribadi ataupun badan ( Nurlan Darise, 2009 : 67 ).Adapun jenis jenis dari retribusi jasa umum ini adalah :a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.b) Retribusi pelayana persampahan / kebersihan.c) Retribusi pengantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan akte Catatan sipil.d) Retribusi pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat.e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.f) Retribusi Pelayanan pasar.g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.h) Retribusi pemeriksaan alam pemadaman kebakaran.i) Retribusi penggantian biaya cetak peta.j) Retribusi pengujian kapal perikanan.b. Retribusi Jasa Usaha.Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa ini dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis jenis dari retribusi ini adalah :a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.b) Retribusi pasar grosir ataupun pertokoan.c) Retribusi tempat pelelangan.d) Retribusi terminal.e) Retribusi tempat khusus parkir.f) Retribusi tempat penginapan / Villa.g) Retribusi Penyedotan kakus.h) Retribusi rumah potong hewan.i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.k) Retribusi penyeberangan di atas air.l) Retribusi pengolahan limbah cair.m) Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah.c. Retribusi Perizinan tertentu.Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataupun badan yang dimaksudkan untuk suatu pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, ataupun fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis dari retribusi ini adalah sebagai berikut :a) Retribusi Izin mendirikan bangunan.b) Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol.c) Retribusi Izin gangguan.d) Retribusi Izin trayek.Jenis retibusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu ini ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten / kota sesuai dengan kewenangan masing masing daerah tersebut sebagaimana diatur dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan untuk jenis retribusi jasa usaha, ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten / kota sesuai dengan jasa / pelayanan yang diberikan oleh masing masing daerah provinsi dan kabupaten / kota tersebut.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahHasil pengelolaan kekayaan daerah adalah suatu penyertaan modal yang dilakukan oleh pemrintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta dan Kelompom Usaha Masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ini dapat disebut sebagai hasil investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap badan badan yang telah disebutkan tadi ( Nurlan Darise, 2009 : 43 ).4. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah.Lain lain pendapatan asli daerah yang sah ini merupakan pendpaatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bukan termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.Adapun jenis jenis dari pendapatan asli daerah ini adalah :a. Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai ataupun secara angsuran.b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.c. Jasa Giro.d. Pendapatan Bunga.e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.g. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.i. Pendapatan denda pajak dan retribusi.j. Pendapatan atas hasil eksekusi jaminan.k. Pendapatan dari pengembalian.l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.m. Pendapatan dari penyelegaraan pendidikan dan pelatihan.n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ).C. Dana PerimbanganDana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara ) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang tujuannya untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan oemerintahan daerah dan antara pemerintah daerah ( UU Nomor 33 tahun 2004 ).Dana Perimbangan ini terdiri dari 3 jenis sumber dana, yaitu :1. Dana Bagi Hasil.2. Dana Alokasi Umum.3. Dana Alokasi Khusus.Dana perimbangan yang terdiri atas 3 jenis dana ini merupakan pendanaan yang dilakukan dalam menjalankan desentralisasi yang alokasinya ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena masing masing jenis dana perimbangan ini saling mengisi dan saling melengkapi.1. Dana Bagi Hasil.Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu dengan memperhatikan potensi dari daerah penghasil tersebut. Dana bagi hasil ini pun terdiri dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hasil Sumber Daya Alam ( UU No 33 Tahun 2004 ). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak adalah seagai berikut :a. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).b. Bea perolehan atas hak tanah dan Bangunan ( BPHTB ).c. Pajak Penghasilan ( Pph ) pasal 25 dan 29 Wajib pajak pribadi yang berada dalam negeri dan Pph pasal 21.Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam adalah sebagai berikut :a. Kehutanan.b. Pertambangan Umum.c. Perikanan.d. Pertambangan minyak bumi.e. Pertambangan gas bumi.f. Pertambangan Panans Bumi.2. Dana Alokasi Umum ( DAU ).Dana Alokasi Umum ( DAU ) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang tujuan diberikannya dana ini adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah, kebutuhan akan belanja pegawai, kebutuhan fiscal, dan juga potensi daerah ( UU No 33 Tahun 2004 ).Adapun kebutuhan daerah ini dicerminkan dengan faktor luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesjahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan untuk kapasitas fiscal dicerminkan dengan faktor dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Dana Alam.Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Dengan maksud untuk melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Abdul Halim, 2009).Besarnya besaran DAU menurut PP nomor 55 tahun 2005 pasal 37 adalah sebagai berikut :1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.3. Dalam penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.3. Dana Alokasi Khusus ( DAK ).Dana Alokasi khusus merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan juga merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong dalam percepatan pembangunan daerah ( UU nomor 33 tahun 2004 ). DAK ini diusulkan oleh daerah. Termasuk ke dalam DAK ini adalah 40 % penerimaan negara dari dana reboisasi yang khusus dialokasikan kepada daerah penghasil yang mana harus digunakan untuk membiayai reboisasi dan penghijauan. Dalam Implementasi DAK ini, terdapat ketidakjelasan yang terjadi yang dikarenakan pemerintah belum memberikan kriteria yang transparan untuk jenis jenis kegiatan yang masuk dalam kualifikasi pembiayaan DAK ini (Zaini, 2005 ).Selain utuk melakukan reboisasi, DAK ini juga diatur untuk digunakan pada kegiatan sebagai berikut ( Pheni Chalid, 2009 ) :1. Pembiayaan Investasi pengadaan atau peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan melakukan perhitungan untuk kepentingan ekonomis jangka panjang.2. Untuk bantuan pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan saran dan prasarana tertentu untuk periode terbatas yang tidak lebih dari 3 tahun.Ada beberapa yang tidak boleh dilakukan dengan menggunakan dana DAK ini yaitu untuk biaya adminstrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah dan lainnya biaya umum yang sejenis ( Pheni Chalid, 2009 ).Dalam pengalokasian DAK ini ada beberapa kriteria khusus yang menjadi tolak ukurnya yang diatur berdasarkan bidang, yaitu ( Pheni Chaid, 2009 ) :a. Bidang kesehatan, yang mana meliputi :1) Indeks Kemiskinan manusia ( Human Proverty Indeks ) , yaitu : Presentase penduduk dengan angka harapan hidup sampai dengan 40 tahun. Presentase penduduk dengan jangkauan air bersih. Presentase penduduk dengan jangkauan fasilitas kesehatan. Presentase balita dengan gizi buruk.b. Bidang Pendidikan, meliputi : Indeks Kerusakan Gedung SD dan MI. Indeks Kemahalan Konstruksi.c. Bidang Infrastruktur meliputi dua kriteria teknis, yaitu :1) Teknis Pemasaran jalan, indikatornya adalah : Indikator kinerja Jalan ( Kondisi jalan mantap / total panjang jalan ). Indikator pelayanan wilayah ( Luas wilayah / total panjang jalan ). Indikator beban jalan ( Satuan mobil penumpang / total panjang jalan ).2) Teknik sumber daya air, dengan indikator indikator sebagai berikut : Indikator kinerja irigasi ( Luas daerah irigasi rusak / total luas daerah irigasi ). Indikator kerapatan ( Luas daerah irigasi / Luas Wilayah ). Indikator produksi padi sawah ( Produksi padi sawah / luas daerah irigasi selama 1 tahun ).D. Teori Pengeluaran PemerintahTeori Pengeluaran pemerintah ini mencerminkan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut merupakan kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Teori pengeluaran pemerintah ini di kelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan mikro.1. Teori MakroDalam teori ekonomi makro ini, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama, yaitu :a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.Dalam teori makro ini ada beberapa teori yang berasal dari para ahli ekonomi. Berikut adalah teori mereka :a. Model Rostow dan MusgraveModel yang diperkenalkan oleh Rostow dan Musgrave ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap akhir. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah besar terhadap total investasi karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat. Pada tingkat akhir aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan.b. Teori Adolf WagnerAdolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Maksudnya adalah apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, reksreasi, kebudayaan dsb.c. Teori Peacock dan WisemanDalam teori ini Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan pajak, padahal yang terjadi masyarakat tidaklah menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.2. Teori MikroTujuan dari ekonomi mikro ini mengenai perkembangan belanja pemerintah ini adalah untuk menganalisis faktor faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan juga faktor faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi yang terjadi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik ini dapat menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja.Dalam Pengeluaran pemerintah ada yang disebut dengan pengeluaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah ini biasanya dikenal dengan sebutan Belanja daerah. Pengeluaran pemerintah daerah ini digunakan untuk mengembangkan daerahnya. Pengeluaran terbesar dari pengeluaran daerah ini diperuntukkan bagi pendidikan dasar, menengah dan kejuruan yang mana dapat dikatakan sebagai Human Investment ( Investasi Manusia ). Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakkan jumlah anggarannya untuk menyediakan pelayanan umum seperti pemadam kebakaran, polisis, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman taman rekreasi, dsb.Dalam menyusun pengeluaran daerah ini, pemerintah daerah haruslah mengaitkan dengan penerimaan daerah tersebut dalam sebuah susunah sistematis yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ). Mustopadijaya. AR ( 1997 : 12 ) menyatakan bahwa dalam penyusunan rencana anggaran pengeluaran daerah ini salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, maksudnya adalah mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program program yang dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran spesifik sektoral dan regional tertentu ( Ferry Prasetya. 2012 : 21 ).

E. Belanja Daerah.Belanja secara umum adalah seluruh pengeluaran dari kas umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PP 71 tahun 2010).Sedangkan dalam pemerintahan daerah, belanja diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berasal dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer, yang mana pengeluaran ini merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah ( Nurlan Darise, 2009 : 131 ).Belanja diklasifikasikan menjadi 3 (PP 71 Tahun 2010), yaitu:a. Klasifikasi Ekonomi, yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Ini meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social dan belanja tak terduga.b. Klasifikasi berdasarkan organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pennguna anggaran. Untuk Pemda belanja ini meliputi belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat daerah provinsi / Kota / Kabupaten, dinas pemerintahan tingkat provinsi / kota / kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi / kota / kabupaten.c. Klasifikasi menurut fungsi, yaitu klasifikasi berdasarkan pada fungsi utama pemertintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini meliputi belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama dan pendidikan.Belanja Daerah ini juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung. Berikut adalah penjelasan keduanya.1. Belanja LangsungBelanja langsung adalah belanja yang penganggarannya ini dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka membantu mensejahterakan masyarakatnya. Program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dapat berupa pelayanan public yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut.Ada 3 karakteristik dari belanja langsung ini, yaitu :1. Dianggarkan untuk setiap program ataupun kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.2. Jumlah dari anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan ini dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.3. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung ini dipengaruhi oleh target kinerja ataupun tingkat pencapaian yang diharapkan dari adanya pelaksanaan program atau kegiatan yang bersangkutan.Menurut jenisnya, belanja langsung ini di bagi menjadi 3 jenis, yaitu :a. Belanja Pegawai.Merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dari pemerintah daerah.b. Belanja Barang / Jasa.Merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang mana nilai manfaatnya ini kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.. Belanja barang / jasa ini dapat berupa belanja habis pakai, bahan / material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah / gedung/ gudang/ parkir, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, dan lainnya yang sejenis.c. Belanja ModalAdalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalma rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mana asset ini mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.2. Belanja Tidak LangsungBelanja tidak langsung adalah belanja yang mana dalam penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penganggaran dalam belanja tidak langsung ini dilakukan setiap bulan dalm satu tahun anggaran, ini dilakukan sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodic kepada pegawai yang bersifat tetap ataupun kewajiban dalam pengeluaran yang umumnya diperlukan secara periodic.Ada 2 karakteristik dalam belanja tidak langsung, yaitu sebagai berikut :1. Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun ( Bukan untuk setiap program atau kegiatan ) oleh masing masing SKPD.2. Jumlah anggaran belanja tidak langsung ini sulit untuk diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu.Berdasarkan kelompoknya, belanja langsung ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :a. Belanja PegawaiMerupakan belanja kompensasi yang mana dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan. Adapun yang termasuk dalam belanja pegawai di belanja tidak langsung ini dalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan penghasilan lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.b. Belanja BungaAdalah belanja yang digunakan untuk pembayaran uatan bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan adanya perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.c. Belanja SubsidiAdalah belanja yang dilakukan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang menhasilkan suatu barang atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual dari produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat.d. Belanja HibahMerupakan belanja yang dilakukan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang ataupun jasa kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerh lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.e. Bantuan SosialAdalah belanja yang dilakukan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat dan partai politik yang mana pemerian ini dilakukan secara selektif tidak terus meneris serta memiliki kejelasan peruntukkan dalam penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan daerah.f. Belanja Bagi Hasil.Merupakan belanja yang digunakan untuk bagi hasil yang dananya bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota atau pendapatan kabupaten datu kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.g. Belanja Bantuan keuangan.Adalah belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan ataupun peningkatan kemampuan keuangan.h. Belanja Tidak terdugaMerupakan belanja yang dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.F. Flypaper EffectIstilah dari Flypaper Effect ini pada awalnya diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubenfeld ( 1979 ). Ada beberapa pengertian tentang Flypaper Effect yang berdasarkan dari para ahli dunia, berikut adalah beberapa penjelasannya :1. Flypaper Effect adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerah dengan lebih banyak mengandalkan atau menggunakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DAK dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD ( Maimunah, 2006 ).2. Hyman ( 2005 ) mengatakan bahwa Flypaper Effect adalah suatu proses politik yang berada dalam kondisi ganjil yang berasal dari pemerintah daerah. Maksudnya disini adalah bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat tidaklah digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak orang orang dalam penggunaan pelayanan public, melainkan digunakan untuk kepentingan para politisi elit.3. Flypaper Effect Juga dapat didefinisikan sebagai efek kecil yang terjadi pada pengeluaran daerah yang mana secara dominan dilaksanakan dengan menggunakan biaya bantuan yang berasal dari pemerintah pusat yang lebih besar daripada menggunakan dana yang berasal dari pendapatan asli daerahnya sendiri ( Tovmo and Falc, 2000 ).4. Flypaper Effect adalah suatu kondisi dimana dorongan pengeluaran daerah atau belanja daerah yang disebabkan oleh perubahan jumlah subsidi yang berasal dari pemerintah pusat lebih besar dibandingkan dorongan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan asli daerahnya ( Legrenzi and Milas ( 2001 )).5. Flypaper Effect menurut model biroksrasi adalah hasil dari perilaku yang memaksimalkan anggaran yang dilakukan oleh para birokrat ( Politisi Daerah ), yang mana lebih banyak menghabiskan dana subsidi dari pemerintah pusat dibandingkan dana yang berasal dari pendapatan asli daerahnya sendiri yang mana ini dapat dikatakan sebagai model politisi yang rakus ( Mc Guire, 1973 and Hines & Thaler, 1995 ). Mc Guire, Hines & Thaler juga mengatakan bahwa Flypaper Effect terjadi di dalam model birokrasi disebabkan oleh adanya pengetahuan yang kuat tentang anggaran dan subsidi dari para birokrat.Dalam Khasanah ekonomi Flypaper Effect dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik ( Bureauctratic model ) dan Ilusi Fiskal ( Fiscal Illusion Model ). Model birokratik menelaah Flypaper Effect dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilusi fiscal menelaah Flypaper Effect dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya sendiri. Pencetus dari aliran birokratik ini adalah Niskanen ( 1968 ). Disini ia menyatakan bahwa posisi birokrat menurutnya lebih kuat dalam pengambilan keputusan public. Niksanen mengasumsikan bahwa model birokratik menegaskan bahwa Flypaper Effect sebagai akibat dari perilaku birokrat yang lebih leluasa dalam membelanjakan transfer pemerintah pusat daripada menaikkan pajak sebagai salah satu sumbangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Dalam kejadian ini Mc Guire ( 1973 ) mengistilahkan hal ini sebagai ketamakan politisi ( A Greedy Politicians Model ). Dengan demikian Flypaper Effect terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih.G. Hubungan Antara PAD dengan Belanja DaerahPAD merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang mana penerimaan ini didapat dari potensi yang ada di daerah tersebut. PAD ini terdiri dari 4 sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain lain yang sah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah diharuskan untuk memajukan daerahnya masing masing dan juga diharuskan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran pemerintah daerah yang biasa disebut dengan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Belanja daerah ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber dana PAD yang didapata oleh pemerintah daerah ini. Maka dari itu dapat dikatakan PAD memiliki hubungan atau pengaruh terhadap belanja daerha yang dilakukan oleh pemerintah daerah.H. Hubungan Antara DAU dengan Belanja DaerahDAU juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mana berasal dari transfer pemerintah pusat sebagai bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu membiayai kebutuhan pemerintah daerah. DAU ini dapat digunakan dengan bebas oleh pemerintah daerah namun DAU ini sebenarnya diberikan oleh pemerintah pusat untuk memancing daerah agar dapat meningkatkan PAD nya melalui belanja daerah yang produktif dalam meningkatkan PAD. Maka dari itu sama seperti PAD, DAU pun memiliki pengaruh atau hubungan terhadap belanja pemerintah daerah.I. Hubungan Antara DAK dengan Belanja DaerahDAK hampir sama seperti DAU yaitu merupakan salah satu transfer yang berasal dari pemerintah daerah, namun yang membedakan disini adalah DAK diajukan oleh masing masing daerah yang nantinya DAK ini hanya digunakan untuk program daerah yang sejalan dengan program nasional. Sehingga dapat dikatakan DAK ini digunakan hanya untuk belanja pemerintah daerh yang bersifat langsung. Maka dari itu dapat dikatakan juga DAK memiliki hubungan atau pengaruh terhadap belanja pemerintah daerah.

J. Penelitian TerdahuluAdventinus Kristanto Lambut, Sifrid S Pangemanan, dan Heince Wokas (2013) pun melakukan penelitian yang berjudul Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah di provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Adventinus Dkk ini adalah untuk melihat apakah dalam melakukan belanja daerah provinsi Sulawesi Selatan terjadi Flypaper Effect. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (Multiple Regression ). Untuk mengetahui apakah terjadi Flypaper Effect di provinsi Sulawesi Selatan, Adventinus Dkk melakukannya dengan cara membandingkan koefisien yang didapat dari DAU dan PAD. Jika koefisien DAU > PAD maka terjadi Flypaper Effect, dan begitupula sebaliknya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Adventinus Dkk ini adalah belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota di provinsi Sulawesi Selatan ini telah terjadi Flypaper Effect karena pemerintah daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam melakukan belanja daerahnya masih memiliki ketergantungan terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu DAU sehingga dalam melakukan belanja daerahnya lebih besar menggunakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu DAU daripada menggunakan PAD.Afrizawati ( 2012 ) dalam penelitiannya yang berjudul analisis Flypaper Effect pada belanja daerah di kabupaten / kota provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi Flypaper Effect di kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat koefisien, jika koefisien DAU > PAD maka terjadilah Flypaper Effect. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah di tujuh kota/kabupaten yang ada di Sumatera Selatan lebih besar daripada pengaruh PAD. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi Flypaper Effect pada ketujuh kota / kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat disebutkan bahwa pemerintah kota/ kabupaten di Sumatera Selatan ini masih cenderung menunggu dana transfer dari pemerintah pusat dan mereka pun belum berusaha secara optimal untuk mengelola kekayaan alam mereka yang bertujuan untuk meningkatkan PAD .Ida Mentayani, Nurul Hayati, dan Rusmanto ( 2012 ) melakukan penelitian yang berjudul Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah padakota dan kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Dkk ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota / kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan dan juga untuk mengetahui apakah pengaruh DAU lebih besar daripada PAD dalam mempengaruhi belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota / kabupaten di povinsi Kalimantan Selatan atau biasa disebut dengan Flypaper Effect. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda ( Multiple Linier Regression Model ). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota di provinsi Kalimantan Selatan dan dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa tidak adanya Flypaper Effect yang terjadi karena peranan PAD lebih besar daripada DAU dalam mempengaruhi besarnya belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan.Nugraeni ( 2011 ) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ), dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap prediksi Belanja Daerah ( studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten / kota di Indonesia ). Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah faktor DAU, DAK dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap prediksi Belanja Daerah di masa mendatang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Regression Analysis dan Multiple Regression Analysis dengan lag 1 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAU, DAK dan PAD merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi anggaran belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kabupaten / kota di Indonesia dan yang paling besar pengaruhnya dalam melakukan belanja daerah yang dilakukan oleh seluruh kabupaten / kota di Indonesia adalah PAD karena koefisien PAD lebih besar nilainya daripada nilai koefisien DAU.Marthen Anthon Pentury ( 2011 ) melakukan penelitian yang berjudul Flypaper Effect Anomaly West Papua Capital Public Expenditure. Tujuan dari penelitian yang dilakukannya ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi Flypaper Effect pada jumlah belanja modal untuk public yang terdiri dari pelayanan public bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah Papua Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi data panel ( Pooled Least Square ). Hasil dari penelitian ini adalah DAU, DAK dan DOK secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan hasil penelitian ini pun mengindikasikan akan adanya Flypaper Effect yang terjadi di Papua Barat karena dana yang berasal dari pemerintah pusat lebih besar peranannya dalam mempengaruhi belanja modal untuk public dibandingkan dengan PAD.Isa Sagbas dan Naci Tolga Saruc ( 2010 ) dalam penelitiannya yang berjudul Intergovernmental Transfers and the Flypaper Effect In Turkey. Tujuan dari penelitian yang dilakukannya ini adalah untuk mengetahui apakah penyebab dari flypaper effect yang terjadi pada belanja linier di Turkey. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa adanya indikasi flypaper effect yang terjadi di Turkey. Ada 2 teori yang menjelaskan adanya flypaper effect yaitu ilusi fiscal dan model birokrasi. Ilusi fiscal dianggap cukup lemah dalam mempengaruhi flypaper effect dalam penelitian ini karena tidak ada hubungan antara pemilih dengan penerimaan pajak, sedangkan model birokrasi lebih kuat dalam mempengaruhi flypaper effect karena pemimpin daerah yang mengatur besarnya pengeluaran sehingga dapat mempengaruhi terjadinya flypaper effect.Tabel 2.1Penelitian TerdahuluNoPenelitiJudulPersamaanPerbedaanHasil Penelitian

1Adventinus Kristanto Lambut, Sifrid S Pangemanan, dan Heince Wokas (2013)Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah di provinsi Sulawesi Utara.Sama sama memiliki tujuan untuk mengetahui apakah telah terjadi Flypaper Effect di daerah penelitiannya.Dalam penelitian ini menganalisis Flypaper Effect dengan melihat pengaruh PAD dan DAU tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan.Pengaruh DAU terhadap belanja daerah di tujuh kota/kabupaten yang ada di Sumatera Selatan lebih besar daripada pengaruh PAD. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi Flypaper Effect pada ketujuh kota / kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat disebutkan bahwa pemerintah kota/ kabupaten di Sumatera Selatan ini masih cenderung menunggu dana transfer dari pemerintah pusat dan mereka pun belum berusaha secara optimal untuk mengelola kekayaan alam mereka yang bertujuan untuk meningkatkan PAD .

2Afrizawati( 2012 )Analisis Flypaper Effect pada belanja daerah di kabupaten / kota provinsi Sumatera Selatan.Persamaan dengan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah terjadi fenomena Flypaper Effect dan juga variabel yang digunakan yaitu PAD dan DAU.Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak menggunakan transfer salah pemerintah yaitu DAK.Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota di provinsi Sulawesi Selatan ini telah terjadi Flypaper Effect karena pemerintah daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam melakukan belanja daerahnya masih memiliki ketergantungan terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu DAU sehingga dalam melakukan belanja daerahnya lebih besar menggunakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu DAU daripada menggunakan PAD.

3Ida Mentayani, Nurul Hayati, dan Rusmanto (2012)Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah padakota dan kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan.Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis apakah telah terjadi fenomena Flypaper Effect.Perbedaaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel DAK.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAU, DAK dan PAD merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi anggaran belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kabupaten / kota di Indonesia dan yang paling besar pengaruhnya dalam melakukan belanja daerah yang dilakukan oleh seluruh kabupaten / kota di Indonesia adalah PAD karena koefisien PAD lebih besar nilainya daripada nilai koefisien DAU.

4Nugraeni ( 2011 )Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ), dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap prediksi Belanja Daerah ( studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten / kota di Indonesia ).Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan variabel sumber penerimaan daerah yaitu PAD, DAU dan DAK. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini melihat PAD, DAU dan DAK terhadap prediksi belanja daerah bukan terhadap belanja daerah di tahun berjalan.PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota di provinsi Kalimantan Selatan dan dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa tidak adanya Flypaper Effect yang terjadi karena peranan PAD lebih besar daripada DAU dalam mempengaruhi besarnya belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan.

5Marthen Anthon Pentury ( 2011 )Flypaper Effect Anomaly West Papua Capital Public Expenditure.Persamaan dalan penelitian ini adalah menganalisis apakah telah terjadi Flypaper Effect.Perbedaannya disini adalah variabel yang digunakan hanya DAU, DAK dan DOK tidak menggunakan variabel PAD. DAU, DAK dan DOK secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan hasil penelitian ini pun mengindikasikan akan adanya Flypaper Effect yang terjadi di Papua Barat karena dana yang berasal dari pemerintah pusat lebih besar peranannya dalam mempengaruhi belanja modal untuk public dibandingkan dengan PAD.

6.Isa Sagbas dan Naci Tolga Saruc ( 2010 )Intergovernmental Transfers and the Flypaper Effect In Turkey. Persamaan dengan Penelitian ini adalah menganalisis apakah telah terjadi Flypaper Effect.Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini meganalisis apakah yang menyebabkan terjadinya Flypaper Effect.Ada indikasi flypaper effect yang terjadi di Turkey. Ada 2 teori yang menjelaskan adanya flypaper effect yaitu ilusi fiscal dan model birokrasi. Ilusi fiscal dianggap cukup lemah dalam mempengaruhi flypaper effect dalam penelitian ini karena tidak ada hubungan antara pemilih dengan penerimaan pajak, sedangkan model birokrasi lebih kuat dalam mempengaruhi flypaper effect karena pemimpin daerah yang mengatur besarnya pengeluaran sehingga dapat mempengaruhi terjadinya flypaper effect.

K. Kerangka berfikirGambar 2.1Kerangka Pemikiran

Otonomi Daerah

Analisis Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) terhadap belanja daerah di provinsi Jawa Barat tahun 2008 2012.

Variabel IndependenVariabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Dana Alokasi Umum(X2)Belanja Daerah (Y)

Dana Alokasi Khusus ( X3 )

Metode Analisis:Data Panel (Pooled Data)

Uji HausmanUji Chow

Uji Asumsi Klasik

Uji NormalitasUji MultikolinearitasUji HeteroskedastisitasUji Autokolerasi

55

Uji R2

Uji F

Uji Hipotesis

Uji t

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran

L. Perumusan HipotesisHipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang dapat menuntun ataupun mengarakan penyelidikan selanjutnya (Husein, 2003 ).Berdasarkan definisi diatas, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Ho : Tidak ada pengaruh PAD secara parsial terhadap Belanja daerah yang dilakukan oleh daerah yang berada di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 2012.Ha : Ada Pengaruh PAD secara parsial terhadap Belanja daerah yang dilakukan oleh daerah yang berada di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 2012.

2) Ho : Tidak ada pengaruh DAU secara parsial terhadap Belanja daerah yang dilakukan oleh daerah yang berada di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 2012.Ha : Ada Pengaruh DAU secara parsial terhadap Belanja daerah yang dilakukan oleh daerah yang berada di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 2012.3) Ho : Tidak ada pengaruh DAK secara parsial terhadap Belanja daerah yang dilakukan oleh daerah yang berada di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 2012.Ha : Ada Pengaruh DAK secara parsial terhadap Belanja daerah yang dilakukan 8 2012.4) Ho : Tidak ada pengaruh PAD, DAU dan DAK secara simultan terhadap Belanja daerah yang dilakukan oleh daerah yang berada di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 2012.Ha : Ada Pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara simultan terhadap Belanja daerah yang dilakukan oleh daerah yang berada di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 2012.

57