bab iv pola ruang

7/23/2019 Bab IV Pola Ruang

1/42

IV - 1

BAB IV

4.1 Dinamika Penggunaan Lahan

Dinamika penggunaan lahan suatu daerah dapat dilihat dari potensi yang dimiliki

serta kecenderungan perubahan fungsi lahan mungkin terjadi. Kecenderungan perubahan

fungsi dan pola penggunaan lahan sangat berkaitan dengan kondisi eksisting serta

kestabilan pemanfaatannya. Berkenaan dengan dinamika penggunaan lahan, terdapat

beberapa skenario perubahan masing-masing jenis penggunaan lahan sekarang yang akan

terjadi di masa mendatang, sehingga perlu adanya konsep pengendalian pengembangan

kawasan yang dapat dilihat pada Gambar 4.1serta beberapa skenario yang dapat dilihat

pada Gambar 4.2.

Gambar 4.1

Peta Konsep Pengembangan Kawasan

RENCANA POLA RUANG

WILAYAH PROVINSI BANTEN


2/42

IV - 2

Gambar 4.2

Alternatif Skenario Pengembangan Kawasan

(Arahan AntisipasiRencana) Lanjutan

(20 Tahun) (>20 Thn)

1. Mantap/Stabil

Non-Built Up

1. Transisi ke Non-Built Up

Jenis Lain

2. Transisi ke Terbangun

dan Mantap

3. Transisi ke Terbangun

dan Dinamis

4. Mantap/Stabil

Kawasan/Fungsi

5. Dinamis

Kawasan/Fungsi

6. Transisi ke Mantap

Kawasan/FungsiX X*Z X*Z

A X X*y

X X X

X X*y X*Y*

(Built Up Area/Kawasan Terbangun)

A1 A2 A2

A X X

(Non-Built Up Area/Kawasan Tidak Terbangun)

A A A

(Existing)Keterangan

Skenario


3/42

IV - 3

Jika skenario tersebut diterapkan dalam pengarahan peruntukkan pola ruang, maka

diperkirakan akan terdapat beberapa bentuk pola ruang dan peluang perubahan pola ruang

sebagaimaan dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3

Beberapa Model Arahan Pola Ruang

dan Peluang Perubahan Peruntukkan Pola Ruang

Permukiman Perkotaan Permukiman PerkotaanDensifikasi ruang

horizontal dan vertikal

Permukim an PerdesaanAksesibilitas semakin tinggi

Permukiman Perkotaan

(fungsi terus

berkembang)

(densifikasi ruang

/ konsentrasi

semakin tinggi))

Permukiman:

Permukiman Perdesaan Permukiman PerdesaanAksesibilitas rendah

Konsentrasi rendah

- fas.sosial/komersial

Tetap dan semakin

produktif

Pertumbuhan penduduk

dan keg. Sosial ekonomi - rumah/perumahan

Kebun Campuran:

Kebun Campuran Kebun Campuran

Menjadi terbangan:


4/42

IV - 4

dan beralih menjadi terbangun

Kebun, Kebun Campuran

Pertanian lainnya

Tidak potensial beririgasi,

Tetap potensial dikembangkan

dengantadah hujan/teknologi lainnya

Tidak potensial beririgasi, tapi

tetap menjadi lahan pertanian

Sawah

Menjadi terbangan:

- rumah/perumahan

- fas.sosial/komersial

Sawah,

hamparan kecil

Potensial dikembangkanSawah b eririgasi

irigasi

Sawah b eririgasi

Sawah, hamparan kecil

dan beririgasi

Mantap danSawah b eririgasi

semakin produktif

Sawah:

Sawah, hamparan luas dan

beririgasi

Mantap dan

semakin produktif


5/42

IV - 5

- fasilitas/objek wisata

Kondisi khusus, dijadikan

konservasi di pesisir

Alih fungsi

menjadi terbangun

Tambak:

Hutan Bakau atau fungsikonservasi lainnya

Menjadi terbangan:

- rumah/perumahan

TambakHamparan relatif luas,

Tambak (mantap)potensial dukungan sistem saluran

menjadi terbangun - rumah/perumahan


menjadi pertanian lainnya

Tetap dipertahankanPertanian Lahan Kering

dan semakin produktif

Alih fungsi Menjadi terbangan:

Pertanian Lahan Kering:

Pertanian Lahan Kering Sawah beririgasiPotensial pengembangan

sistem irigasi

Perkebunan (rakyat,besar)

Kebun campuran

Alih fungsi

- rumah/perumahan


Pertanian Lahan Kering

Perkebunan (rakyat,besar)

Hutan Tanaman/Rakyat

Sawah berir igasi

Menjadi terbangan:

Di bagian hulu wilayah

dan dijadikan produktif

Potensial pengembangan

menjadi terbangun

sistem irigasi

Alih fungsi

Kebun Campuran

Semak Belukar:

Semak Belukar Berdekatan dengan permukiman

perdesaan


6/42

IV - 6

Hutan:

atau Produksi

Hutan Produksi, dg

peningkatan kualitas

HutanBerfungsi Lindung Hutan Lindung

HL, HSA, dll Hutan Suaka Alam

Berfungsi Budidaya

Rawa:

Di pesisir dan potensial Tambak

Kolam: Retensi,Perikanan, Rekreasi

Potensial berfungsi sebagai

tampungan air di bagian hulu

Ramsar, Rawa

Potensial penataan sistem Sawah / Sawah Lebak

saluran/irigasi Sawah Pasang-Surut

pengembangan sistem saluran Kolam Retensi, Rekreasi

Rawa

dg fungsi lindungRawa

Berfungsi Lidung:

Bagian Sempadan pantai

Bagian Sempadan sungai

Galian C dg AMDAL

Gosong Sungai

Pasir Pantai Rekreasi Pantai

Lahan Terbuka:

Lahan TerbukaDi daratan Rumah,Fasilitas,Lain2

dekat permukiman Kebun Campuran

4.2 Rencana Pola Ruang

4.2.1 Rencana Kawasan Lindung

Pengertian kawasan berfungsi lindung dalam suatu rencana tata ruang wilayah

provinsi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:

1) Kawasan hutan lindung;

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

3) Kawasan perlindungan setempat;

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

5) Kawasan rawan bencana alam;


7/42

IV - 7

6) Kawasan lindung geologi;

7) Kawasan lindung lainnya.

Adapun kawasan lindung yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten meliputi kawasan

hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,

kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya,

dan kawasan rawan bencana alam. Rencana kawasan lindung di Wilayah Provinsi Banten

tahun 2030 seluas kurang lebih 260.843 Ha atau 30,15 % dari luas wilayah Provinsi

Banten, meliputi :

A. Kawasan Hutan Lindung

a)Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah

terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanahuntuk menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan.

b)Kriteria Penetapan

Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan

yang melebihi nilai skor 175 dan atau;

Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 40% dan/atau;

Kawasan hutan yang mempunyai tingkat keaneka-ragaman hayati yang tinggi.

Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan seluas kurang lebih

20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten

Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota

Cilegon.

B. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi

kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan

air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan

penanggulangan banjir, untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang

bersangkutan.

b) Kriteria Penetapan


8/42

IV - 8

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang

mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air

hujan secara besar-besaran.

Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Kecamatan

Anyer Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Kecamatan

Cigeulis Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang,

Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibaliung Kabupaten

Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo

Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber

Kabupaten Lebak, Rawa Danau di Kabupaten Serang, Pegunungan Aseupan-Karang-

Pulosari (Akarsari) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

1. Sempadan Pantai

a) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah

pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.


Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari

titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari

luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kota Serang,

Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak dan Kota Cilegon.

2. Sempadan Sungai

a) Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari

kegiatan manusia yang dapat menganggu dan merusak kualitas air sungai,

kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.


Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri

kanan anak sungai di luar kawasan pemukiman.


9/42

IV - 9

Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang

diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.

Kawasan sempadan sungai di Provinsi Banten terdiri dari DAS Ciujung, DAS

Cidurian, DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanao, DAS

Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibinuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, dan

DAS Cibareno dengan total panjang sungai 787,68 Km dengan luas sempadan

sungai kurang lebih 7.877 Ha (0,91%) dari luas Provinsi Banten sedangkan

kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen.

3. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

a) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/situ untuk melindungi

danau/waduk/situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian

fungsi danau/waduk/situ.


Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian

danau/waduk yang.lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi

danau/waduk antara 50 - 100 meter ke arah darat.

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan seluas kurang lebih 83.155,09 Ha

(9,61%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang,

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten lebak, dan Kota Cilegon.

4. Kawasan Sekitar Mata Air

a) Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi

mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kondisi fisik

kawasan di sekitarnya.

b)

Kriteria Penetapan

Kawasan mata air adalah daratan sekurang-kurangnya dengan radius (jari-jari)

200 meter di sekitar mata air.


10/42

IV - 10

Kawasan sekitar mata air ditetapkan seluas kurang lebih 787 Ha (0,09%) dari luas

Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan

Kabupaten Serang.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

1) Perlindungan terhadap kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, gejala dan

keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan

pembangunan pada umumnya.

2) Kriteria Penetapan Kawasan Suaka, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya adalah

sebagai berikut.

a.

Kriteria Cagar Alam, adalah :

- kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta

tipe ekosistemnya;

- mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;

- mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak

atau belum diganggu manusia;

- mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang

efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;

- mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu satunya contoh di suatu

daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

Cagar alam di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

1. CA Rawa Danau seluas kurang lebih 2.500 Ha (0,29%) dari luas Provinsi

Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.

2.CA G. Tukung Gede seluas kurang lebih 1.700 Ha (0,20%) dari luas

Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.

3. CA Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi

Banten yang terdapat di Kota Serang.

b. Kriteria Taman Nasional, adalah :


11/42

IV - 11

- Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin

kelangsungan proses ekologis secara alami;

- Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis

tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih

utuh dan alami;

- Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;

- Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai

pariwisata alam;

- Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona

Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan

kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar

kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Taman Nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai

berikut :

1. TN Ujung Kulon seluas kurang lebih 78.619 Ha (9,09%) dari luas Provinsi

Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang.

2. TN Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 Ha (4,96%) dari

luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.

c. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan

utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Adapun kriteria penunjukan dan penetapan taman wisata alam adalah sebagai

berikut :

- mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala

alam serta formasi geologi yang menarik;

-mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan

daya atarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

- kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan

pariwisata alam.


12/42

IV - 12

Kawasan taman wisata alam yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten,

meliputi :

1. TWA Pulau Sangiang seluas kurang lebih 528 Ha (0,06%) dari luas

Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Serang.

2. TWA Carita seluas kurang lebih 95 Ha (0,01%) dari luas Provinsi Banten

yang terdapat di Kabupaten Pandeglang

d. Kriteria Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan berhutan

atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam,

memiliki arsitektur bentang alam (landscape) yang baik, memiliki akses yang

baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara

lestari. Rekomendasi yang memungkinkan dijadikan kawasan TAHURA di

Provinsi Banten adalah Komplek Gunung Aseupan seluas kurang lebih 7.000

Ha. Adapun alokasi pemanfaatan TAHURA pada tahun 2030 diarahkan seluas

kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten. Adapun di dalam

komplek Gunung Aseupan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung dan

kawasan hutan produksi yang saat ini dikelola oleh Perum Perhutani, kawasan

Taman Wisata Alam dan Kawasan Suaka Alam yang dikelola oleh Balai

Konservasi Sumber Daya Alam serta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

(KHDTK) yang saat ini dikelola oleh Badan Litbang Kehutanan Departemen

Kehutanan RI.

e. Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta

ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan

dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk ilmu

pengetahuan. Kawasan konservasi cagar budaya perlindungan atas hak ulayat

masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi

Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.

E. Kawasan Rawan Bencana Alam

1)Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi

manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara

tidak langsung oleh perbuatan manusia.


13/42

IV - 13

2)Kriteria Penetapan Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang

diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan

gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka arahan pengelolaan kawasan lindung

antara lain :

a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan

lindung.

b.Penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil perubahan fungsi

kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung/konservasi.

c. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

d.

Pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung.e. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria

kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di

gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil

hutan non-kayu.

f. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa

memiliki/mencintai alam.

g.Peruntukan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan

pengembangan kecintaan terhadap alam.

h.Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai

dengan fungsi lindung.

Kawasan rawan bencana alam di luar kawasan hutan konservasi dan lindung

ditetapkan seluas kurang lebih 8.643,00 Ha (1,00%) dari luas Provinsi Banten yang

terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Adapun kawasan rawan

bencana alam tersebut, meliputi :

a. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Gunung Krakatau.

b.Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Tangerang (berada pada DAS

Cisadane, Pasanggrahan, Cirarab, Cimanceuri, Cidurian), Kota Tangerang (berada

pada DAS Cisadane), Kabupaten Pandeglang (berada pada DAS Ciliman,

Cilemer), Kabupaten Lebak (berada pada DAS Ciujung dan Cibinuangeun),

Kabupaten Serang (berada pada DAS Ciujung).


14/42

IV - 14

c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Pantai Utara (Kabupaten Serang, Kota Serang,

dan Kabupaten Tangerang), Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten

Lebak), Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota

Cilegon).

d.Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan,

Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cadasari, Kecamatan Mandalawangi,

Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cigeulis), Kabupaten

Lebak (Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Sobang,

Kecamatan Cibeber, Kecamatan Panggarangan).

Arahan kawasan lindung Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 4.4 danTabel

4.1 Arahan Kegiatan, Lokasi dan Pengendalian Peruntukan Ruang Pada Kawasan

Lindung dan Budidaya Provinsi Banten.


15/42

IV - 15

GAMBAR 4.4

ARAHAN KAWASAN LINDUNG


16/42

IV - 16

Tabel 4.1

Arahan Kegiatan, Lokasi, dan Pengendalian Peruntukan Ruang

Pada Kawasan Lindung Provinsi Banten

KawasanLindung

Sub Kawasan

Arahan Pengelolaan

LokasiDiperbolehkan

Dilarang, Diperbolehkan

dengan syarat

1. Kawasan Hutan

Lindung

Kegiatan budidaya

yang diperkenankanadalah minimal

kegiatan hutanproduksi terbatas.

Dengan kata lain,

apabila terdapat hutan

produksi yang masukkriteria kawasan hutan

lindung, agar

ditingkatkan upaya

konservasinya menjadihutan produksi terbatas

Pada kawasan hutanlindung yang berada di

luar kawasan hutan,

kegiatan budidaya yang

diperkenankan adalah

kegiatan yang tidakmengolah permukaan

tanah secara intensif

seperti hutan atautanaman keras yang

panennya atas dasar

penebangan pohon

secara terbatas/terpilihsehingga tidak terjadi

erosi tanah.

Kegiatan yang ada di

kawasan hutan lindung yangtidak menjamin fungsi

lindung, secara bertahapdikembalikan pada fungsi

utama kawasan. Proses

peralihan fungsi ini

dilaksanakan sesuai dengankondisi fisik, sosial ekonomi

setempat, dan kemampuan

pemerintah dengan

pengembalian yang layakKawasan budidaya yang

diperkenankan adalahkegiatan yang tidak

mengolah permukaan tanah

seperti hutan atau tanamankeras yang panennya tidak

atas dasar penebanganpohon atau merubah

bentang alam seperti

penambangan bahan galianatau perindustrian, kecuali

kegiatan tersebut

mempunyai nilai ekonomi

yang tinggi bagikepentingan nasional atau

regional.

Kab. Serang, Kota

Serang, Kab.Tangerang dan

Kota Cilegon

Reklamasi Fungsi

Hutan, dari Hutan

Produksi menjadi

Hutan Lindung di:

1. Gunung

Aseupan2. Gunung

Karang.

3. GunungPulosari

Seluas 12.500Ha dan 4.00 Ha diTN Ujung Kulon


17/42

IV - 17

Kawasan

Lindung

Sub KawasanArahan Pengelolaan

LokasiDiperbolehkan


dengan syarat

2. Kawasan yang

MemberikanPerlindunganTerhadap Kawasan

Bawahannya

Kawasan Resapan

Air

Wilayah yang

diperkirakanmengandung potensi

resapan air, dapat

dialokasikan sebagai

kebun campuranberbagai tanaman

tahunan, hutan

produksi terbatas,ataupun hutan lindung.

Kegiatan budidayayang diperbolehkan

adalah kegiatan yang

tidak mengurangi

fungsi lindung

kawasan.

Kegiatan yang masih

boleh dilaksanakan dikawasan ini adalah

pertanian tanaman

semusim atau tahunanyang disertai tindakan

konservasi dan

agrowisata.

Kegiatan yang bersifat

menutup kemungkinanadanya infiltrasi air kedalam tanah dilarang.

Kab. Serang :

1.Cinangka.2.Anyer.3.Waringin

Kurung.

Kab.

Pandeglang :

1. Sumur.2. Cimanggu.

3. Cibaliung.

4. Cigeulis.

Kab. Lebak :

1.Cipanas.

2.Cibeber.

Kota Cilegon

3. Kawasanperlindungan

setempat

a. SempadanSungai

Pada kawasansempadan sungai yang

belum terbangun,

masih diperbolehkankegiatan pertanian

dengan jenis tanaman

yang diijinkan.

Kegiatan lain yang

tidak memanfaatkan

lahan secara luas masihbisa diperbolehkan.

Pada kawasan sempadansungai yang belum

dibangun, pendirian

bangunan tidak diijinkan(IMB tidak diberikan).

Kegiatan atau bentuk

bangunan yang secarasengaja dan jelas

menghambat arah dan

intensitas aliran air samasekali tidak diperbolehkan.

Kegiatan lain yang justru

memperkuat fungsiperlindungan kawasan

sempadan sungai tetap boleh

dilaksanakan tapi dengan

pengendalian agar tidak

mengubah fungsikegiatannya di masamendatang.

Kawasan-kawasan

yang terletak disepanjang sisi

Sungai :1. Cisadane

2. Cidurian

3. Ciujung.

4. Cibanten.

5. Cibareno.

6. Cimandur.7. Cihara.

8. Cisiih.

9. Cisimeut.10.Ciberang.


18/42

IV - 18

Kawasan

Lindung


LokasiDiperbolehkan


dengan syarat

b.Sempadan

Pantai

Kegiatan yang

diperbolehkandilakukan di sepanjanggaris pantai sepanjang

517,42 Km adalah

kegiatan yang mampumelindungi atau

memperkuat

perlindungan kawasansempadan pantai dari

abrasi dan infiltrasi air

laut ke dalam tanah.

Kegiatan-kegiatan yang

dikhawatirkan dapatmengganggu atau

mengurangi fungsi lindung

kawasan tidak

diperbolehkan.

Kab. Serang, Kota

Serang, Kab.Tangerang, Kab.

Pandeglang, Kab.

Lebak dan

Kota Cilegon

c.Kawasan sekitardanau, waduk.

atau situ.

Kegiatan yang masihboleh diusahakan

adalah perikanan,pariwisata yang hanyauntuk menikmati

pemandangan saja,

pertanian dengan jenis

tanaman yangdiijinkan, pemasangan

papan pengumuman,

pemasangan pondasidan rentang kabel,

pondasi jembatan/jalan

umum maupun kereta

api, bangunan lalu

lintas air, serta

pengambilan danpembuangan air.

Kegiatan yang mengganggukelestarian daya tampung

seperti pendirian bangunan,permukiman danpenanaman tanaman

semusin yang mempercepat

proses pendangkalan tidak

diperkenankan dan dilarang.

Selain bangunan

pengendali/pengukur

volume air, yangdiperkenankan adalah

kegiatan yang berkaitan

dengan pariwisata sepertihotel, rumah makan, tempat

rekreasi, dengan tetap

mengupayakanpembangunan fisik yang

mampu mencegahterjadinya sedimentasi ke

dalam danau.

Kawasan yangmemiliki danau/

situ/ dam, terutamadi Kab. Serang,Kab. Tangerang,

Kota Tangerang,

Kab. Lebak dan

kota Cilegon

d.Kawasan sekitar

mata air

Kegiatan yang

diutamakan adalahkegiatan penghutanan

atau tanaman tahunan

yang produksinya tidakdengan penebangan

pohon.

Penggalian atau perubahan

bentuk medan ataupembangunan bangunan

fisik yang mengakibatkan

penutupan jalannya mata airserta mengganggu

keberadaan dan kelestarian

mata air dilarang.

Kab. Serang,

Pandeglang,Lebak, dan

Tangerang


19/42

IV - 19

Kawasan

Lindung


LokasiDiperbolehkan


dengan syarat

4. Kawasan suaka

alam, pelestarianalam, dan cagar

budaya

a.Cagar Alam Kegiatan lain, selain

perlindungan plasmanutfah, yangdiperkenankan tetap

berlangsung di dalam

kawasan ini adalahkegiatan pariwisata

atau pos pengawas

yang pengelolaannyadiupayakan sedemikian

rupa sehingga

ekosistem binatang,ikan, atau tumbuhan

langka yang dilindungi

tidak terganggu.

Kegiatan yang sudah ada,

yang berada di dalamkawasan Cagar Alam, yang

mengganggu fungsi

kawasan secara bertahap

akan dipindahkan dengandiberi penggantian yang

layak oleh Pemerintah.

Kegiatan pembangunanyang mengakibatkan

penurunan kualitaslingkungan dan

perlindungan plasma nutfah

dilarang.

Kawasan CA.

Rawa Danau, CA.G. Tukung Gededan CA. Pulau

Dua

b.Kawasan suakaalam laut dan

perairan lainnya

Kegiatan pariwisataterbatas dan penelitian

Kegiatan yang tidakdiperbolehkan di kawasanini adalah pengambilan

karang dan kerang,

penangkapan ikan untuk

keperluan ekonomis,pengerukan pasir,

penimbunan pantai yang

mengganggu keaslian obyekwisata, dan sebagainya.

Kawasan yangmemilikilaut/pantai

c.Suaka marga

satwa

Kegiatan pariwisata

terbatas dan penelitian

Kegiatan yang

mengakibatkan terganggunya

fungsi lindung tersebut

dilarang.

Taman Nasional

Ujung Kulon danTaman Nasional

Gn. Halimun salak

d.Kawasan pantai

berhutan bakau

Kegiatan tambak dan

kegiatan lain yang

berhubungan denganaktivitas kelautan

diperkenankan.

Kegiatan yang tidak

menunjang perlindungan

terhadap flora dan fauna dikawasan ini dilarang.

Kab. Tangerang:

1.Kosambi.

2.Paku Haji.3.Mauk.

4.Kronjo.

Kab. Serang:

1.Tirtayasa.2.Pontang.

3.Kasemen.

4.Kramat Watu.

5.Bojonegara.

Kota Cilegon :

Pulo Merak

e.Taman wisata

alam dan taman

wisata alam laut

Kegiatan pariwisata

yang dilindungi,

terbatas danpenelitian.

Kegiatan yang tidak

menunjang perlindungan

terhadap flora dan fauna dikawasan ini dilarang.

TWA Carita dan

TWA Pulau

Sangiang


20/42

IV - 20

Kawasan

Lindung


LokasiDiperbolehkan


dengan syarat

5.Kawasan rawan

bencana alam

a.Kawasan rawan

banjir

Pembangunan fisik

berupa pengembangansaluran drainase

Kegiatan untuk permukiman

dilarang.Kegiatan lain yang

berdampak dapatmempengaruhi kelancaran

tata drainase di kawasan ini

dilarang,

Daerah pesisir

barat Banten,Kabupaten Lebak;

Malimping. serta

kawasan-kawasan

yang terletak disepanjang DAS.

b. Kawasan rawan

tanah longsor

Tertutup bagi kegiatan

permukiman, persawahan,tanaman semusim, kolam

ikan, atau kegiatan budidaya

lainnya yang berbahaya bagikeselamatan manusia dan

lingkungan.

Di daerah pesisir

barat Banten; Kab.Pandeglang dan

daerah selatan

Kab. Lebak sertakawasan-kawasan

yang terletak di

sepanjang DAS

c.Rawan Bencanagunung berapi

Pada zona waspada danzona siaga di kawasan

rawan bencana alam,masih diperkenankan

adanya budidaya yang

bersifat sementara,pertanian tanaman

semusim dan tahunan.

Pada zona siaga masihdiperkenankan adanya

permukiman, namun

perlu diwaspadai danselalu siap untuk

mengadakanpengungsian apabila

sewaktu-waktu gunungberapi menunjukkan

aktivitas yangmembahayakan.

Pada kawasan rawan

bencana yang disebabkan

oleh aktivitas gunung berapidan rawan gas beracun,

khususnya pada zona bahaya

dan zona waspada,ditetapkan sebagai daerah

yang tertutup bagi

permukiman penduduk. Bila

pada daerah ini terdapatpermukiman, maka

penduduk yang bermukim di

dalam kawasan inimendapatkan prioritas

pertama untuk dipindahkan.

Kawasan sekitargunung berapi


21/42

IV - 21

4.2.2 Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud merupakan arahan peruntukan yang terdiri

dari :

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.

b) Kawasan Peruntukan Pertanian.

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan.

d) Kawasan Peruntukan Perikanan

e) Kawasan Peruntukan Pertambangan

f) Kawasan Peruntukan Industri

g) Kawasan Peruntukan Pariwisata

h)

Kawasan Peruntukan Permukiman.Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten juga terdapat

Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara

Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan

pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya

dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di wilayah Provinsi Banten tahun 2030

seluas kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas Wilayah Provinsi Banten, meliputi :

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

a) Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi dilakukan untuk memanfaatkan ruang

beserta sumber daya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis dan

tanaman untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat,

industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan

keanekaragaman hayati.


kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai

(score) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.

kawasan secara ruang apabila digunakan untuk budidaya, hutan alam dan hutan

tanaman dapat memberikan manfaat:


22/42

IV - 22

- mendorong perkembangan sektor atau kegiatan ekonomi di sekitarnya;

- meningkatkan fungsi lindung;

- meningkatkan upaya pelestarian sumber daya hutan;

- meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;

- meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;

- meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;

- meningkatkan ekspor;

- mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah

setempat.

c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi :

Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus

dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat.

Mengarahkan pada kawasan perkotaan untuk mewujudkan hutan kota di dalam

atau di tepi kota.

Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten

Lebak, dan Kabupaten Pandeglang

Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih

58.091 Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten.

B. Kawasan Peruntukan Pertanian

a) Pengelolaan lahan baku sawah dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang

sesuai untuk lahan basah dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan


kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk sawah

kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan sawah secara ruang dapat

memberikan manfaat:

- peningkatan produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang telah ada;

- meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;


23/42

IV - 23


- upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan;

- meningkatkan pendapatan masyarakat;


- meningkatkan kesempatan kerja;


- mendorong perkembangan masyarakat.

c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian :

pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan

dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan

irigasi dan pengembangan waduk/embung.

perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang

dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian.

peruntukan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan

produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian terpadu

dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan pertanian berteknologi tinggi.

apabila di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi sesuai

peraturan perundangan yang berlaku.

kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan di Kabupaten Serang,

Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan

Kabupaten Lebak.

kawasan peruntukan hortikultura diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten

Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

kawasan peruntukan peternakan diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten


kawasan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan yang

diarahkan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten


Kawasan peruntukan budi daya tanaman pangan diarahkan pengembangannya seluas

kurang lebih 216.577 Ha (25,03%) dari luas Provinsi Banten.


24/42

IV - 24

C. Kawasan Peruntukan Perkebunan

a) Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan

potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan lahan kering dalam meningkatkan

produksi tanaman lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.


kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan tanaman lahan

kering.

kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering secara

ruang dapat memberikan manfaat:

- meningkatkan produksi tanaman lahan kering dan pendayagunaan investasi

yang adil;

- meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;


- upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan;





- meningkatkan perkembangan masyarakat.

c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan :

pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan

memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor.

dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan

kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek

sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

peningkatan Peruntukan kawasan perkebunan dilakukan memalui peningkatan

peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan Kimbun masing-masing.


25/42

IV - 25

perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat dilakukan melalui

mekanisme penilaian biaya dan manfaat ditinjau dari aspek fisik, sosial,

ekonomi, dan kemasyarakatan.

kawasan peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten Lebak, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota

Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Kawasan peruntukan perkebunan meliputi kawasan budidaya lahan kering diarahkan

pengembangannya seluas kurang lebih 176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten.

D. Kawasan Peruntukan Perikanan

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan antara lain : mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove.

pengembangan minapolitan berupa budidaya perikanan tangkap dan budidaya

perikanan laut.

menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun

limbah lainnya.

pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan.

peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

kawasan peruntukan perikanan diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten

Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang.

E. Kawasan Peruntukan Pertambangan

a) Kawasan peruntukan pertambangan memiliki fungsi antara lain menghasilkan

barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi; bahan galian

pertambangan secara umum, dan bahan galian C;


Pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan

peruntukan pertambangan harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai

cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-

kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;


26/42

IV - 26

Setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan

yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;

Kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri

dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor,

meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas

lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha;

Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang

dilengkapi dengan RPL dan RKL;

Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga

eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan

perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;

Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat

dan atau oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan

pelaksanaannya dilaporkan secara berkala;

Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi

jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan

saluran air kotor.

c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan :

Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan

potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan

kelestarian lingkungan.

Pengelolaan kawasan bekas penambangan yang telah digunakan harus

direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi

lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan

budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

hidup.

Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankanlapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas

penambangan.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi bahan galian logam (emas)

diarahkan di Kabupaten Lebak (Desa Cikotok, Desa Warung Banten, Desa

Lebak Situ, Desa Sinargalih, Desa Cimancak, Desa Sukamulya, Desa Cidikit,


27/42

IV - 27

Desa Citorek, Desa Cikate, Desa Kanekes, Desa Guradog, Desa Bojongmanik,

Desa Caringin, Desa Gunung Kendang, dan Desa Bulakan), Kabupaten

Pandeglang (Desa Padasuka, Desa Mangkualam, dan Desa Kramatjaya).

Kawasan peruntukan pertambangan batubara diarahkan di Kabupaten Lebak

(Desa Cihara/Cimandiri, Desa Darmasar, dan Desa Bojongmanik).

Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi diarahkan di Kabupaten

Pandeglang dan Kabupaten Serang (WKP Kaldera Danau Banten Possible 115

MW, Gunung Karang Possible 170 MW), Kabupaten Pandeglang (Gunung

Pulosari Hipotetik 100 MW), Kabupaten Lebak (Pamancalan Speculative 225

MW, Gunung Endut Speculative 100 MW Possible 40 MW, dan Ciseeng

Hipotetik 100 MW).

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi diarahkan di Blok

Banten (3.999,00 Km2), Blok Rangkas (3.977,13 Km

2), Blok Ujung Kulon

(3.706,47 Km2), Selat Sunda I (8.159,40 Km

2), Selat Sunda II (7.769,85 Km

2),

Selat Sunda III (6.035,64 Km2).

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah kerja pertambangan mineral dan wilayah kerja

pertambangan minyak dan gas dapat dilihat pada Gambar 4.5.

F. Kawasan Peruntukan Industri

a) Pengelolaan kawasan budidaya peruntukan industri dilakukan untuk meningkatkan

nilai tambah ruang guna memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan

kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.


kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri, serta tidak

mengganggu kelestarian lingkungan

kawasan yang dalam Pola Dasar Pembangunan Provinsi Banten diarahkan bagi

pengembangan kegiatan industri


28/42

IV - 28

Gambar 4.5

Peta Wilayah Kerja Pertambangan di Provinsi Banten


29/42

IV - 29

kawasan yang memiliki kelayakan fisik lokasi sebagai berikut:

- lahan relatif datar (lereng


30/42

IV - 30

setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap

kemungkinan adanya bencana industri.

segala bentuk kegiatan industri yang berpotensi memberikan dampak besar dan

penting harus memiliki rencana aksi tanggap darurat terhadap berbagai potensi

bencana dan atau kecelakaan industri.

kawasan peruntukan industri meliputi :

- Industri besar, diarahkan pada : Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang,

dan Kota Cilegon.

- Industri menengah, diarahkan pada : Kota Tangerang, Kota Tangerang

Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan

Kabupaten Serang.

-Industri kecil, diarahkan pada : Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang

Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

G. Kawasan Peruntukan Pariwisata

a) Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan

alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan

memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan

lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.


kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta

tidak mengganggu kelestarian lingkungan

kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat

memberikan manfaat:

- meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di

daerah;

- mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;

- tidak mengganggu fungsi lindung;

- tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam;


- meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;


31/42

IV - 31


- melestarikan budaya lokal;

- meningkatkan perkembangan masyarakat.

c)

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata :

tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata.

tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang

pohon.

melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk

mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut

yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut.

tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata.

menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.

meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk

menambah koleksi budaya.

pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan

pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi

ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus.

merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk

keserasian lingkungan.

meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata,

informasi dan promosi wisata.

menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual

kawasan wisata tidak terganggu.

meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata,

dan daya jual/saing.

kawasan peruntukan pariwisata diarahkan di Kawasan wisata Pantai Barat

(Anyer, Labuan/ Carita, Tanjung Lesung dan Sumur), Kawasan Banten Lama,

Pelabuhan Karangantu, Kawasan Wisata Pantai Selatan (sepanjang pantai

selatan dari pantai Muara Binuangeun-Panggarangan-Bayah), Permukiman

Baduy (Leuwidamar, Cimarga), T.N. Ujung Kulon (Cigeulis, Cimanggu,

Sumur, P. Panaitan, P. Handeuleum, P. Peucang, Taman Jaya, Pantai Ciputih

dan Gunung Honje).


32/42

IV - 32

H. Kawasan Peruntukan Permukiman

a)Pengeloaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat

bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan

lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap

memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan

lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

b)Kriteria Penetapan

kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan permukiman yang

aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunvai akses untuk kesempatan

berusaha.

kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pemukiman secara ruang dapat

memberikan manfaat:

- ketersediaan areal pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana

investasi yang ada di daerah sekitarnya;

- mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;

- tidak mengganggu fungsi lindung;

- tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam;


- meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;


- mendorong perkembangan masyarakat.

c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman :

pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk

permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses

untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya

serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor

ekonomi yang ada.

pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas

dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat

pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada

setiap dusun atau kelompok permukiman


33/42

IV - 33

menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian.

pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi

dan hirarki kawasan perkotaan serta tetap memperhatikan proporsi kawasan

terbangun terhadap ruang terbuka baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang

terbuka non hijau.

membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan

penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman

disediakan ruang terbuka hijau

pembentukan perkotaan metropolitan, dihubungkan dengan sistem transportasi

yang memadai diantaranya mass rapid transit.

pengembangan KEK untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

perkembangan perkotaan menengah dilakukan dengan membentuk pelayanan

wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.

permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan

skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten.

permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada

kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan

infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan

dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan

RTRW masing-masing kabupaten/kota.

kawasan peruntukan permukiman diarahkan tersebar di setiap kabupaten/kota

di Provinsi Banten

Kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan

peruntukan permukiman yang dikategorikan sebagai kawasan perkotaan dikembangkan

seluas kurang lebih 152.651 Ha (17,65%) dari luas Provinsi Banten.

Untuk lebih jelasnya mengenai Arahan Kawasan Budidaya dan Kawasan

Pariwisata dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7, serta arahan pengembangan

kawasan budidaya lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.


34/42

IV - 34

Gambar 4.6

Peta Arahan Kawasan Budidaya

SITUS

BANTEN LAMA


35/42

IV - 35

Gambar 4.7

Peta Arahan Kawasan Pariwisata


36/42

IV - 36

Tabel 4.2

Arahan Kegiatan, Lokasi, dan Pengendalian Ruang

Pada Kawasan Budidaya Provinsi Banten

Kawasan

Budidaya

Sub kawasan

Arahan Kegiatan

LokasiDiperbolehkan

Dilarang,

Diperbolehkan

dengan syarat

1. Kawasan

Peruntukan

Hutan Produksi

Pemanfaatan hasil hutan

dengan memperhatikan

prinsip-prinsip kelestarian

lingkungan

Pembangunan

infrastruktur yangdibutuhkan untuk

menunjang kegiatan

pemanfaatan hasil hutan

Pemanfaatan lahan

untuk fungsi-fungsi

yang berdampak

negatif terhadapkeseimbangan

ekologis

Kab. Lebak, Kab.

Pandeglang, dan

Kab. Serang.

2. Kawasan

Peruntukan

Pertanian

Penanaman tanaman padi

secara terus menerus

sesuai dengan pola tanamtertentu

Penanaman tanamanselain padi, dengan

mempertimbangkan

tingkat ketersediaan air

dan optimalitaskemampuan produksi

Pemanfaatan untuk

pembangunan

infrastruktur penunjangkegiatan pertanian(irigasi)

Pembangunan

bangunan fisik

dengan fungsi yangtidak mendukung

kegiatan pertanian

Pemanfaatan lahan

untuk kegiatan

pertanian bukan

lahan basah

Kab. Tangerang,

Kab. Pandeglang,

Kab. Serang, Kab.Lebak, Kota

TangerangSelatan, Kota

Serang, Kota

Tangerang dan

Kota Cilegon

3. Kawasan Peruntukan Industri, Pariwisata, dan Permukiman

3.1KawasanPermukiman

- Kegiatan yang diizinkanadalah tempat tinggal,

pertemuan dan

penunjangnya seperti

pelayanan pemerintah,perdagangan, perbankan

dan lain-lain yang sejenis.

Jenis bangunan yangdiizinkan yaitu rumah

tinggal, rumah toko,

gedung pertemuan,

sekolahan, poliklinik,puskesmas, pasar,

pertokoan, bank asuransi,dan lain-lain yang sejenis.

Pemanfaatan lahanuntuk kegiatan yang

berdampak negatif

terhadap

keseimbanganekologis

Membangun/

mengembangkankegiatan yang tidak

sesuai dengan

kegiatan permukiman

Tersebar diwilayah Propinsi

Banten


37/42

IV - 37

Kawasan

Budidaya

Sub kawasan

Arahan Kegiatan

LokasiDiperbolehkan

Dilarang,

Diperbolehkan

dengan syarat

3.2KawasanIndustri

- Pemanfaatan lahan untukpembangunan bangunan

dan infrastruktur yang

menunjang kegiatan

industri

Penguasaaan/pemilikan

tanah yang telah ada dan

tidak sejalan sengankegiatan industri, dengan

syarat tidak diintensifkan

ataupun diekstensifkan(pada kawasan industri)

Penguasaan, pemilikanpenggunaan dan

pemanfaatan tanah yang

telah ada, sepanjangmendukung kegiatan

utama diizinkan (pada

wilayah industri)

Pemanfaatan lahanuntuk fungsi-fungsi

yang berdampak

negatif terhadap


Membangun/

mengembangkankegiatan yang tidak

sesuai dengan

kegiatan industri

Kab. Serang:1.Kragilan.

2.Cikande.3.Pamarayan.

4.Kopo.

5.Tirtayasa.

6.Pontang.

7.Kasemen.8.Kramat Watu

9.Bojonegara.

Kab. Pandeglang:

1.Menes.

2.Labuan.Kab. Lebak:

1.Pangarangan

2.Bayah.

3.Maja.

4.Sajira.

Kab. Tangerang:

1.Pasar Kemis,

2.Balaraja,3.Cikupa,

4.Kosambi,5.Legok,

6.Jayanti,7.Tigaraksa,

8.Sepatan

9.Pagedangan.Kota Tangerang:

1.Jatiuwung,

2.Batuceper,

3.Cipondoh,4.Pinang

5.Karang Tengah,6.Larangan.

Kota Cilegon:

1.Ciwandan,2.Citangkil,

3.Grogol,

4.Pulomerak.

Kota TangerangSelatan:

1.Serpong

2.Setu


38/42

IV - 38

Kawasan

Budidaya

Sub kawasan

Arahan Kegiatan

LokasiDiperbolehkan

Dilarang,

Diperbolehkan

dengan syarat

3.3KawasanPertambangan

- Kegiatan yang diijinkanadalah industri

penambangan, pengolahan

awal dan pengemasan,

pengangkutan,pengelolaan dan

pemantauan kawasan,

penelitian.

Jenis bangunan yang

diijinkan adalah bangunan

pengolahan danpenunjang, fasilitas

pengangkutan dan

penunjangnya, pospengawasan dan kantor

pengelola, balai penelitian.

Pemanfaatan lahanuntuk kegiatan yang

berpotensi untuk

mengganggu

produktivitas kegiatanpertanian

Kegiatan

pertambangan denganmengabaikan

kelestarian

lingkungan

Tersebar di :Kab. Lebak dan

Kab. Pandeglang.

3.4KawasanPariwisata

Kegiatan yang diijinkan

adalah kunjungan ataupelancongan, olahraga

dan rekreasi, pertunjukan

dan hiburan, komersial,

menginap/bermalampengamatan, pemantauan,

penjagaan danpengawasan, pengelolaan

kawasan.Jenis bangunan yang

diijinkan adalah gardupemandangan, restoran

dan fasilitas penunjanglainnya, fasilitas rekreasi

dan olahraga, tempat

pertunjukan, pasar dan

pertokoan serta fasilitasparkir, fasilitas

pertemuan, hotel, cottage,kantor pengelola dan

pusat informasi serta

bangunan lainnya yangdapat mendukung upaya

pengembangan aktivitaskepariwisataan.

Vandalisme dan

tindakan-tindakanlainnya yang dapat

mengurangi nilai

obyek wisata serta

dapat mencemarilingkungan

Kawasan wisata

Pantai Barat(Anyer, Labuan/

Carita, Tanjung

Lesung dan

Sumur), KompBanten Lama, Pel.

Karangantu,Kawasan wisata

Pantai Selatan(sepanjang pantai

selatan dari pantaiMuara

Binuangeun-

Panggarangan-Bayah),

Permukiman

Baduy(Leuwidamar,

Cimarga), T.N.

Ujung Kulon

(Cigeulis,

Cimanggu, Sumur,P. Panaitan, P.

Handeuleum, P.Peucang, Taman

Jaya, Pantai

Ciputih dan

Gunung Honje)


39/42

IV - 39

Kawasan

Budidaya

Sub kawasan

Arahan Kegiatan

LokasiDiperbolehkan

Dilarang,

Diperbolehkan

dengan syarat

4. KawasanPeruntukan

Perkebunan

Pemanfaatan lahan untukkegiatan agroindustri dan

agrowisata

Pemanfaatan lahan untuk

usaha pertambangan,

dengan syarat memiliki

nilai tinggi serta tidak

menggangu keseimbanganlingkungan

Pemanfaatan lahan untukkegiatan penyediaan

sarana dan prasarana jalan,

listrik, air minum, jaringanirigasi serta pipa minyak

dan gas; dengan syarat

tidak menurunkan dayadukung kawasan

Konservasi fungsi sebagaikawasan pertanian sawah

dengan

mempertimbangkan daya

dukung lingkungan

Pemanfaatan lahanuntuk fungsi-fungsi

yang berdampak

negatif terhadap


Kab. Lebak, Kab.Pandeglang, Kab.

Serang, Kab.

Tangerang, Kota

Serang, KotaCilegon dan Kota

Tangerang

Untuk lebih lebih jelasnya mengenai luas dan presentasi arahan pola ruang kabupaten/kota

di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 4.3dan rencana pola ruang pada Gambar 4.8

berikut.


40/42


41/42

Gambar 4.8

Peta Arahan Pola Ruang ganti dengan yang baru diperbaiki yeyet...............


42/42

bab iv pola ruang

Documents