bab vi demokrasi ps_pditt

7/23/2019 Bab Vi Demokrasi Ps_pditt

http://slidepdf.com/reader/full/bab-vi-demokrasi-pspditt 1/34

148

BAB VI

BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI

INDONESIA BERLANDASKAN

PANCASILA DAN UUD NRI 1945 ?

Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin

tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan

demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan

individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena

itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warganegara.

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau

demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan,

kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian

pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap,

keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti

pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik.

Gambar 6. Dalam demokrasi, rakyat berdaulat, benarkah!

Sumber" ujiansma.com

PKn MKWU 2014



149

Dalam #ab ini $nda akan mempelajari hakikat, instrumentasi, dan praksis

demokrasi %ndonesia berlandaskan &ancasila dan ''D ()% *+. Sejalan dengan

kaidah pembelajaran ilmiah yang akti-, $nda diminta untuk menelusuri, menanya,

menggali, membangun argumentasi dan memdeskripsikan kembali esensi dan

urgensi demokrasi %ndonesia yang berdasarkan &ancasila dan ''D ()% *+ baik

secara lisan dan tulisan.

Setelah mempelajari bab ini $nda sebagai calon sarjana dan pro-esional

diharapkan teguh pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi

%ndonesia yang bersumber dari &ancasila dan ''D ()% *+ mampu menganalisis

hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi %ndonesia yang bersumber dari&ancasila dan ''D ()% *+ sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera

dan berkeadilan dan mampu mengkreasi peta konseptual dan/atau operasional

tentang problematika interaksi antar hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi

%ndonesia yang bersumber dari &ancasila dan ''D ()% *+ sebagai wahana

kolekti- penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.

A. Meneluu!" K#ne$ %&n U!'en" De(#)!&" *&n' Be!u(+e! %&!" P&n&"l&

1. A$& De(#)!&" I-u ?

$pakah demokrasi itu! 0obalah kemukakan pengetahuan awal $nda tentang

demokrasi .

Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam

ungkapan, cerita atau mitos. 1isalnya, orang 1inangkabau membanggakan tradisi

demokrasi mereka, yang dinyatakan dalam ungkapan" 2#ulat air di pembuluh, bulat

kata di mu-akat3. 4rang 5awa, secara samarsamar menunjukkan tentang gagasan

demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat 5awa untuk pepe 7berjemur8 di muka

keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada )aja. $da

juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang, bahwa #ima atau 9erkudara

memakai mahkota yang dinamai Gelung Mangkara Unggul , artinya sanggul

7dandanan rambut8 yang tinggi di belakang. Hal ini diberi makna rakyat yang di

belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi, artinya" berkuasa 7#intoro, :;;68.

$pa sebenarnya demokrasi itu ! Secara etimologis, demokrasi berasal dari

bahasa <unani Kuno, yakni 2 demos3 dan 2kratein3 . $nda melalui pengetahuan awal

PKn MKWU 2014



150

di sekolah tentu sudah mengenal kata demokrasi ini. 0obalah kemukakan kembali

istilah demokrasi ini sejauh pengetahuan awal yang $nda miliki. $dakah perbedaan

pendapat di antara $nda?

=alu bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya! Dalam “The

Advanced Learner’s Dictionary of Current English 7Hornby dkk, *>>8

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 2democracy3 adalah "

!" country #ith principles of govern$ent in #hich all adult citi%ens share

through their ellected representatives& '" country #ith govern$ent #hich

encourages and allo#s rights of citi%enship such as freedo$ of speech(

religion( opinion( and association( the assertion of rule of la#( $a)ority

rule( acco$panied *y respect for the rights of $inorities+ ," society in

#hich there is treat$ent of each other *y citi%ens as e-uals.+

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk

kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa

turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih

pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama,

berpendapat, berserikat, menegakkan .rule of la#.( adanya pemerintahan mayoritas

yang menghormati hakhak kelompok minoritas dan masyarakat yang

warganegaranya saling memberi perlakuan yang sama. &engertian tersebut pada

dasarnya merujuk kepada ucapan $braham =incoln mantan &residen $merika

Serikat, yang menyatakan bahwa 2demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat3 atau “the govern$ent fro$ the people( *y the people(

and for the people.+

Karena “people. yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh &abottinggi 7:;;:8

disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma “otocentricity. atau

otosentrisitas yakni rakyatlah 7 people8 yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi.

Sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai 2?seperangkat gagasan dan

prinsip tentang kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur

yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berlikuliku. &endeknya,

demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan3 7'S%S,**8.

Sementara itu 0%0@D 7***8 mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut.

“De$ocracy #hich is conceptually perceived a fra$e of thought of having

the pu*lic governance fro$ the people( *y the people has *een universally accepted

PKn MKWU 2014



151

as para$ount ideal( nor$( social syste$( as #ell as individual kno#ledge( attitudes(

and *ehavior needed to *e conte/tually su*stantiated( cherished( and developed..

$pa yang dikemukakan oleh 0%0@D 7***8 tersebut melihat demokrasi

sebagai konsep yang bersi-at multidimensional, yakni secara -iloso-is demokrasi

sebagai ide, norma, dan prinsip secara sosiologis sebagai sistem sosial dan secara

psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup

bermasyarakat.

Demikianlah beberapa pendapat tentang apa itu demokrasi secara

terminologis. Sekarang cobalah $nda secara kelompok menelusuri dan mencari

pengertian demokrasi dari para ahli baik dari literatur %ndonesia ataupun dari literatur asing.

5ika demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan kenegaraan seperti

de-inisi pertama, apa saja prinsip, atau pilar penyangganya sehingga mencirikan

kehidupan bernegara sebagai pemerintahan demokrasi !

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, 'S%S 7**8 mengintisarikan

demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni 2Kedaulatan

)akyat, &emerintahan #erdasarkan &ersetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan

1ayoritas, Hakhak 1inoritas, 5aminan Hakhak $Aasi 1anusia, &emilihan yang

#ebas dan 5ujur, &ersamaan di depan Hukum, &roses Hukum yang 9ajar,

&embatasan &emerintahan secara Konstitusional, &luralisme Sosial, @konomi dan

&olitik, dan (ilainilai Boleransi, &ragmatisme, Kerja Sama dan 1u-akat.3

Di lain pihak Sanusi 7:;;68 mengidenti-ikasi adanya sepuluh pilar demokrasi

konstitusional menurut ''D *+, yakni " Demokrasi yang #erKetuhanan <ang

1aha @sa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang #erkedaulatan )akyat,

Demokrasi dengan 2)ule o- =aw3, Demokrasi dengan &embagian Kekuasaan

(egara, Demokrasi dengan Hak $Aasi 1anusia, Demokrasi dengan &engadilan yang

1erdeka, Demokrasi dengan 4tonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran,

dan Demokrasi yang #erkeadilan Sosial 2.

#ila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara

sebelas pilar demokrasi universal ala 'S%S 7**8 dengan * dari ; pilar demokrasi

%ndonesia ala Sanusi 7:;;68. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal

adalah salah satu pilar demokrasi %ndonesia, yakni /Demokrasi #erdasarkan

PKn MKWU 2014



152

Ketuhanan <ang 1aha @sa, dan inilah yang merupakan cirri khas demokrasi

%ndonesia, yang dalam pandangan 1aududi dan kaum muslim 7@sposito dan

Coll,**68 disebut 2teodemokrasi3, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Buhan

<ang 1aha @sa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang

bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi %ndonesia adalah demokrasi yang ber

Ketuhanan <ang 1aha @sa.

0. T"'& T!&%"" Pe(")"!&n P#l"-") De(#)!&"

Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh 0arlos $lberto Borres 7**>8

demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “classical Aristotelian theory( $edieval theory( conte$porary doctrine.+ Dalam tradisi

pemikiran $ristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni

“0the govern$ent of all citi%ens #ho en)oy the *enefits of citi%enship.( atau

pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan.

Sementara itu dalam tradisi “$edieval theory. yang pada dasarnya menerapkan

“1o$an la#3 dan konsep “popular souverignty. menempatkan “0a foundation for

the e/ercise of po#er( leaving the supre$e po#er in the hands of the people., atau

suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam

“conte$porary doctrine of de$ocracy.( konsep “repu*lican. dipandang sebagai

“0the $ost genuinely popular for$ of govern$ent.( atau konsep republik sebagai

bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

=ebih lanjut, Borres 7**>8 memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua

aspek, yakni di satu pihak adalah “for$al de$ocracy. dan di lain pihak

“su*stantive de$ocracy.+“2or$al de$ocracy. menunjuk pada demokrasi dalam

arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan

demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi

dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer.

3u*stantive de$ocracy menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu

dilakukan. &roses demokrasi itu dapat diidenti-ikasi dalam empat bentuk demokrasi.

4erta$a, konsep “protective de$ocracy. yang merujuk pada perumusan 5eremy

#entham dan 5ames 1ill ditandai oleh 2? the hege$ony of $arket econo$y.( atau

kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler

PKn MKWU 2014



153

sebagai upaya “0to advance $arket interests and to protect against the tyrany of the

state #ithin this setting.( yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan

melindunginya dari tirani negara . Kedua, “develop$ental de$ocracy.( yang

ditandai oleh konsepsi “0the $odel of $an as a possesive individualist( atau model

manusia sebagai individu yang posesi-, yakni manusia sebagai “0conflicting( self5

interested consu$$ers and appropriators.( yang dikompromikan dengan konsepsi

2?manusia sebagai “0 a *eing capa*le of developing his po#er or capacity.( atau

mahluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping

itu, juga menempatkan 2democratic participation3 sebagai “central route to self

develop$ent.. Ketiga, .e-uili*riu$ de$ocracy. atau “pluralist de$ocracy. yangdikembangkan oleh 5oseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya “depreciates

the value of participation and appreciates the functional i$portance of apathy.( atau

penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa

2 Apathy a$ong a $a)ority of citi%ens no# *eco$es functional to de$ocracy(

*ecause intensive participation is inefficient to rational individuals.( yakni bahwa

apatisme di kalangan mayoritas warganegara menjadi -ungsional bagi demokrasi

karena partisipasi yang intensi- sesungguhnya dipandang tidak e-isien bagi individu

yang rasional. Selain itu ditambahkan bahwa “4articipation activates the

authoritarianis$ already latent in the $asses( and overloads the syste$s #ith

de$ands #hich it cannot $eet.( yakni bahwa partisipasi membangkitkan

otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan

tuntutan yang tak bisa dipenuhi 7Borres,**>8. Keempat, 3participatory democracy3

yang diteorikan oleh 0.#. 1achperson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari

5.5. )ousseau yang menyatakan" 26e cannot achieve $ore de$ocratic participation

#ithout a prior change in social ine-uality and in consciousness *ut #e cannot

achieve the changes in social ine-uality and consciousness #ithout a prior increase

in de$ocractic participation.( yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi

yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan

kesadaran sosial, tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam

ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih

dulu. Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu

PKn MKWU 2014



154

dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling memilki

ketergantungan.

Seperti dikutip dari pandangan 1ansbridge dalam “4articipation and

De$ocratic Theory. 7Borres,**>8 dikatakan bahwa “0the $a)or function of

participation in the theory of participatory de$ocracy is0an educative one(

educative in a very #idest sense.( yakni bahwa -ungsi utama dari partisipasi dalam

pandangan teori demokrasi partisipati- adalah bersi-at edukati- dalam arti yang

sangat luas. Hal itu dinilai sangat penting karena, seperti diyakini oleh &ateman

dalam Borres 7**>8 bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi “0#ill develop

and foster the de$ocratic personality.( atau akan mampu mengembangkan danmemantapkan kepribadian yang demokratis. 4leh karena itu, peranan negara

demokratis harus dilihat dari dua sisi 7Borres,**>"+*8, yakni demokrasi sebagai

“$ethod and content.+ Sebagai “$ethod. demokrasi pada dasarnya berkenaan

dengan “political representation. yang mencakup “regular voting procdures( free

elections( parlia$entary and )udicial syste$ free fro$ e/ecutive control( notions of

check and *alances in the syste$( predo$inance of individual rights over collective

rights( and freedo$ of speech.+ Sedangkan sebagai “content. demokrasi berkenaan

dengan 2 political participation *y the people in pu*lic affairs.+ #aik sebagai

“$ethod. maupun sebagai “content.( sepanjang sejarahnya demokrasi telah dan

akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika

perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan bermasyarakat global.

'raian di atas adalah contoh pandangan demokrasi dari 0arlos $lberto Borres

dalam buku De$ocracy( Education( and Multiculturalis$7 Dile$$as of Citi%enship

in a Glo*al 6ord 7**>8. #acalah bahasan demokrasi menurut pendapat $hli lain

. Pe(")"!&n -en-&n' De(#)!&" In%#ne"&

&ada bagian pengantar telah dikemukakan bahwa suatu negara mempunyai

ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan

oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan

yang ingin dicapainya. (egara %ndonesia telah mentasbihkan dirinya sebagai negara

PKn MKWU 2014



155

demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat. Bahukah $nda, di mana

pernyataan tersebut dirumuskan!

Sebagai negara demokrasi, demokrasi %ndonesia memiliki kekhasan. $pa

kekhasan demokrasi %ndonesia itu! 1enurut #udiardjo dalam buku Dasar5Dasar

8l$u 4olitik 7:;;>8, demokrasi yang dianut di %ndonesia adalah demokrasi yang

berdasarkan &ancasila yang masih terus berkembang dan si-at dan ciricirinya

terdapat pelbagai ta-siran dan pandangan. 1eskipun demikian tidak dapat disangkal

bahwa nilainilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam

''D ()% *+.

$pa itu demokrasi &ancasila dan apa itu demokrasi konstitusional! 'ntuk mendalami hal ini, cobalah $nda cari berbagai pendapat tentang Demokrasi

&ancasila dan Demokrasi Konstitusional.

$pakah sebelum muncul istilah demokrasi &ancasila, bangsa %ndonesia sudah

memiliki tradisi demokrasi ! $da baiknya kita ikuti pendapat Drs. 1ohammad Hatta

yang dikenal sebagai #apak Demokrasi %ndonesia tentang hal tersebut. 1enurut 1oh

Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum %ndonesia merdeka, yakni

demokrasi desa. Demokrasi desa atau desademokrasi merupakan demokrasi asli

%ndonesia, yang bercirikan tiga hal yakni 8 citacita rapat, :8 citacita massa protes,

dan 8 citacita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan

dasar pengembangan ke arah demokrasi %ndonesia yang modern. Demokrasi

%ndonesia yang modern adalah 2daulat rakyat3 tidak hanya berdaulat dalam bidang

politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

PKn MKWU 2014



156

Gambar 6.: #ung Hatta " 2demokrasi %ndonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersi-at desentralistik3. $pa maksudnya!

Sumber" www.kaskus.co.id

'ntuk menelusuri pemikiran demokrasi %ndonesia ini, selanjutnya $nda

diminta mencari pendapat atau pandangan 1oh. Hatta ini dari sumber terkait. 0arilah

secara berkelompok, rumuskan simpulan dari hasil penelusuran tersebut dan

kemukakan secara singkat di kelas. #agaimana $nda menyimpulkan pandangan

1oh. Hatta tentang demokrasi!

4. Pen-"n'n*& De(#)!&" e+&'&" S"-e( P#l"-") Kene'&!&&n M#%e!n

1engapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan

guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan! Demokrasi sebagai bentuk

pemerintahan, pada awalnya dimulai dari sejarah <unani Kuno. (amun demikian

demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum

lakilaki dewasa.

Demokrasi di mata para pemikir <unani Kuno seperti &lato dan $ristoteles

bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. 1ereka menilai demokrasi sebagai

pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi

<unani Kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model

Kekaisaran )omawi dan tumbuhnya negaranegara kerajaan di @ropa sampai abad

keE.

PKn MKWU 2014

http://www.kaskus.co.id/

http://www.kaskus.co.id/



157

(amun demikian pada akhir abad keE lahirlah demokrasi 2 modern3 yang

disemai oleh para pemikir #arat seperti Bhomas Hobbes, 1ontesFueau, dan 5. 5.

)ousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negarabangsa di @ropa.

&erkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah

&erang Dunia %%. Suatu penelitian dari 'nesco tahun *+* menyatakan 2 mungkin

bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama

yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang

diperjuangkan oleh pendukungpendukungnya yang berpengaruh3 7#udiardjo, :;;>8

Gambar 6. &ilih demokrasi atau non demokrasi !

Sumber " http"//edikusmayadi.blogspot.com

Dengan demikian, sampai saat ini, demokrasi diyakini dan diterima sebagai

sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara

modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya akan menghindar dari

julukan sebagai negara yang 2unde$ocracy3

=alu apa pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara!$dakah pilihan lain yang lebih baik guna mencapai tujuan bernegara yakni

kesejahteraan dan keadilan rakyatnya! #erikut ini contoh pendapat warga mengenai

pentingnya demokrasi .

Kotak " &entingnya demokrasi

PKn MKWU 2014



158

Men'&$& )e2"%u$&n %e(#)!&" &n'&- $en-"n' %")e(+&n')&n %&l&(

)e2"%u$&n (&*&!&)&-?

Karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tataaturan suatu negara...

Banpa adanya demokrasi di suatu negara, dan segala sesuatunya di atur oleh pemerintah,

maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut...

Demokrasi sangatlah penting dan di perlukan masyarakat, tidak hanya sekedar

pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya

masyarakat yang komplemen, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam

pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara...

Semoga membantu.

Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan

kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhakan.

<ang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, salingmenerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa.

Dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta

Sumber " https"//id.answers.yahoo.com/Fuestion/inde!

Fid:;;;;;*$$uk0<)

'ntuk lebih mendalami hal ini, carilah berbagai pendapat tentang pentingnya

demokrasi dalam kehidupan bernegara. $nda dapat menemukan dari berbagai

tulisan atau dari media online atau dengan mewawancarai seorang tokoh.

Hasilnya kemukakan secara lisan.

B. Men&n*& Al&&n Men'&$& D"$e!lu)&n De(#)!&" *&n' Be!u(+e! %&!"

P&n&"l&

Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang

kelemahan praktik demokrasi kita. #eberapa permasalahan tersebut yang sempat

muncul di berbagai media jejaring sosial adalah 78 #uruknya kinerja lembaga

perwakilan dan partai politik 7:8 Krisis partisipasi politik rakyat 78 1unculnya

penguasa di dalam demokrasi dan +8 Demokrasi saat ini membuang kedaulatan

rakyat.

Berjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya

peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk

berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesi-ik penyebab rendahnya partisipasi

politik tersebut adalah" 7a8 &endidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang akti-

PKn MKWU 2014

https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110310050933AAukCYR






159

dalam melaksanakan partisipasi politik 7b8 Bingkat ekonmi rakyat yang rendah dan

7c8 &artisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh &emerintah. 1unculnya

penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya 2dinasti politik3 yang

menguasai segala segi kehidupan masyarakat" pemerintahan, lembaga perwakilan,

bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. $dapun perihal

demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang

memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan 2otokrasi3 ternyata

bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat

pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat 7de$os8 tetap jauh dari

sumbersumber kekuasaan 7wewenang, uang, hukum, in-ormasi, pendidikan, dansebagainya8.

$tas dasar kenyataan demikian tentu muncul sejumlah pertanyaan di benak

$nda. 1isalnya "

. 1engapa kekuasaan politik -ormal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang

melalui &emilu berhak 2menguras3 suara rakyat untuk memperoleh kursi di

&arlemen!.

:. 1engapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui &arlemen kelompok elit

dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka

sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat!

. 1engapa pihakpihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari

tradisi, maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu

menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk

tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi

dewasa ini!

+. 1engapa sekelompok kecil elit daerah dapat memiliki wewenang -ormal maupun

in-ormal yang digunakan untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi

kepentingan mereka sendiri!

C. Men''&l" Su(+e! H"-#!", S#"#l#'", %&n P#l"-") -en-&n' De(#)!&" *&n'

Be!u(+e! %&!" P&n&"l&

Sebagaimana telah dikemukakan 1ohammad Hatta, demokrasi %ndonesia yang

bersi-at kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab

PKn MKWU 2014



160

itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selamalamanya. 1enurutnya, demokrasi bisa

tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit,

ia akan muncul kembali dengan penuh keinsya-an

Setidaktidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan citacita demokrasi

dalam kalbu bangsa %ndonesia. 4erta$a, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan

desa. 9edua, ajaran %slam yang menuntut kebenaran dan keadilan %lahi dalam

masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Buhan. 9etiga, paham

sosialis #arat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena

dasardasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

1. Su(+e! N"l&" *&n' Be!&&l %&!" De(#)!&" De&

Demokrasi yang di-ormulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat merupakan -enomena baru bagi %ndonesia ketika merdeka.

Kerajaankerajaan pra%ndonesia adalah kerajaankerajaan -eodal yang dikuasai oleh

rajaraja autokrat. $kan tetapi, nilainilai demokrasi dalam tara- tertentu sudah

berkembang dalam budaya (usantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik

terkecil, seperti desa di 5awa, nagari di Sumatra #arat, dan banjar di #ali 7=ati-,

:;8. 1engenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam

dua macam analisis berikut.

4erta$a, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di

(usantara. Di alam 1inangkabau, misalnya pada abad I%C sampai IC kekuasaan

raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. $da istilah yang

cukup tekenal pada masa itu bahwa 2)akyat berraja pada &enghulu, &enghulu ber

raja pada 1u-akat, dan 1u-akat berraja pada alur dan patut3. Dengan demikian, raja

sejati di dalam kultur 1inangkabau ada pada alur 7logika8 dan patut 7keadilan8. $lur

dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan

ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsipprinsip keadilan 71alaka,

:;;8.

9edua( tradisi demokrasi asli (usantara tetap bertahan sekalipun di bawah

kekuasaan -eodalisme rajaraja (usantara karena di banyak tempat di (usantara,

tanah sebagai -aktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan

dimiliki bersama oleh masyaraat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini,

PKn MKWU 2014



161

hasrat setiap orang untuk meman-aatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal

inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam meman-aatkan tanah bersama,

yang selanjutnya merembet pada bidangbidang lainnya, termasuk pada halhal

kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya.

$dat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan

umum yang diputuskan secara mu-akat 7kata sepakat8. Seperti disebut dalam

pepatah 1inangkabau" 2 :ulek aei dek pa$*uluah( *ulek kato dek $ufakat 3 7#ulat air

karena pembuluh/bambu, bulat kata karena mu-akat8. Bradisi musyawarah mu-akat

ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu, di bawah pimpinan

kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu. Karena alasan pemilikan -aktor produksi bersama dan tradisi

musyawarah, tradisi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan -eodal, namun sama

sekali tidak dapat dilenyapkan, bahkan tumbuh subur sebagai adat istiadat. Hal ini

menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan bahwa demokrasi asli (usantara itu

kuat bertahan, 2liat hidupnya3, seperti terkandung dalam pepatah 1inangkabau

2indak lakang dek paneh( indak lapuak dek u)an3, tidak lekang karena panas, tidak

lapuk karena hujan 7Hatta, **:8.

$da dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli nusantara, yaitu hak

untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturanperaturan raja yang dirasakan

tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia

merasa tidak senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat

secara bergerombol berkumpul di alunalun dan duduk di situ beberapa lama tanpa

berbuat apaapa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Bidak

sering rakyat yang sabar melakukan itu. (amun, apabila hal itu dilakukan, pertanda

menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk

mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. $dapun hak menyingkir,

dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Kesemua itu

menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba

membuat konsepsi demokrasi %ndonesia yang modern, bedasarkan demokrasi desa

yang asli itu 7=ati-, :;8.

Selanjutnya Hatta menjelaskan"

PKn MKWU 2014



162

Kelima anasir demokrasi asli itu" rapat, mu-akat, gotong royong, hak

mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja,

dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi

demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerinahan %ndonesia merdekadi masa datang 7=ati-, :;8.

0. Su(+e! N"l&" *&n' Be!&&l %&!" Il&(

(ilai demokratis yang berasal dari %slam bersumber dari akar teologisnya. %nti dari

keyakinan %slam adalah pengakuan pada Ketuhanan <ang 1aha @sa 7Tauhid(

Monoteis$e8. Dalam keyakinan ini, hanya Buhanlah satusatunya wujud yang pasti.

Semua selain Buhan, bersi-at nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk

pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai

bertentangan dengan jiwa Tauhid 7=ati-, :;8. &engaturan hidup dengan

menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil

dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Buhan, yang memutlakkan Buhan dan tidak

pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis

71adjid, **:8

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan 7kesederajatan8

manusia di hadapan Buhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan

pemaksaan kehendak antarsesama manusia. #ahkan seorang utusan Buhan tidak

berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Buhan mendapat tugas hanya

untuk menyampaikan kebenaran 7ta*ligh8 kepada umat manusia, bukan untuk

memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di

hadapan Buhan itu, tiaptiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hakhak,

dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk

moral yang harus bertanggung jawab atas pilianpilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama

dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan

bersama 7=ati-, :;8.

Sejarah nilainilai demokratis sebagai pancaran prinsipprisip Tauhid itu

dicontohkan oleh (abi 1uhammad S.$.9. sejak awal pertumbuhan komunitas

politik %slam di 1adinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian

dikenal sebagai bangsa 7nation8. (egarakota 1adinah yang dibangun (abi adalah

PKn MKWU 2014



163

sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi (egarabangsa 7nation5state8, yaitu

(egara untuk seluruh umat atau warganegara, demi maslahat bersama 7co$$on

good"+ Sebagaimana termaktub dalam &iagam 1adinah, 2negarabangsa3 didirikan

atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu

7u$$atan #ahidah8 tanpa membedabedakan kelompok keagamaan yang ada.

)obert (. #ellah menyebutkan bahwa contoh awal nasionalisme modern mewujud

dalam sistem masyarakat 1adinah masa (abi dan para khali-ah. )obert (. #ellah

mengatakan bahwa sistem yang dibangun (abi itu adalah 2a *etter $odel for

$odern national co$$unity *uilding than $ight *e i$agined 3 7suatu contoh

bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan8.Komunitas ini disebut modern karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh

anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima

penilaian berdasarkan kemampuan. =ebih jauh, #ellah juga menyebut sistem

1adinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipati- 7egalitarian

participant nationalis$8. Hal ini berbeda dengan sistem republik negarakota <unani

Kuno, yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang hanya

meliputi lima persen dari penduduk 7=ati-, :;8.

Stimulus %slam membawa trans-ormasi (usantara dari sistem kemasyarakatan

-eodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter.

Brans-ormasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang 1elayu terhadap

penguasa. Sebelum kedatangan %slam, dalam dunia 1elayu berkembang peribahasa,

21elayu pantang membantah3. 1elalui pengaruh %slam, peribahasa itu berubah

menjadi 2)aja adil, raja disembah raja Aalim, raja disanggah3. (ilainilai

egalitarianisme %slam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap

sistem 2kasta3 baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial 79ertheim, *68.

Dalam pandangan Soekarno 7*68, pengaruh %slam di (usantara membawa

trans-ormasi masyarakat -eodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam

perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus %slam sebagai salah satu sumber

yang menghidupkan citacita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan

kebangsaan.

PKn MKWU 2014



164

. Su(+e! N"l&" *&n' Be!&&l %&!" B&!&-

1asyarakat #arat 7@ropa8 mempunyai akar demokrasi yang panjang. &usat

pertumbuhan demokrasi terpenting di <unani adalah kota $thena, yang sering

dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi patisipati- dalam negarakota sekitar

abad ke S1. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di )omawi,

tepatnya di kota )oma 7%talia8, yakni sistem pemerintahan republik. 1odel

pemerintahan demokratis model $thena dan )oma ini kemudian menyebar ke kota

kota lain sekitarnya, seperti Jlorence dan Cenice. 1odel demokrasi ini mengalami

kemunduran sejak kejatuhan %mperium )omawi sekitar abad ke 1, bangkit

sebentar di beberapa kota di %talia sekitar abad ke 1 kemudian lenyap pada akhir 2Aaman pertengahan3 @ropa. Setidaknya sejak petengahan ;; 1, karena

kemunduran ekonomi, korupsi dan peperangan, pemerintahan demokratis di @ropa

digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter 7Dahl, **:8.

&emikiranpemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di @ropa

pada masa 1enaissance 7sekitar abad ke+ E 18, setelah memperoleh stimuls

baru, antara lain, dari peradaban %slam. Bonggak penting dari era 1enaissance yang

mendorong kebangkitan kembali demokrasi di @ropa adalah gerakan )e-ormasi

&rotestan sejak E hingga tercapainya kesepakatan 9hestphalia pada 6+>, yang

meletakan prinsip co5e/istence dalam hubungan agama dan (egaraLyang membuka

jalan bagi kebangkitan (egarabangsa 7nation5state8 dan tatanan kehidupan politik

yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme @ropa, khususnya #elanda, di %ndonesia, membawa

dua sisi dari koin peradaban #arat" sisi represi imperialismekapitalisme dan sisi

humanismedemokratis. &enindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh

imperialisme dan kapitalisme, yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan

kekuatan -eodal bumi putera, menumbuhkan sikap antipenindasan, antipenjajahan,

dan anti-eodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam

melakukan perlawanan terhadap represi politikekonomi kolonial itu, mereka juga

mendapatkan stimulus dari gagasangagasan humanismedemokratis @ropa 7=ati-,

:;8.

&enyebaran nilainilai humanismedemokratis itu menemukan ruang

aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di %ndonesia sejak akhir abad

PKn MKWU 2014



165

ke*. )uang publik ini berkembang di sekitar institusiinstitusi pendidikan modern,

kapitalisme percetakan, klubklub sosial bergaya @ropa, kemunculan bebagai

gerakan sosial 7seperti #oedi 4etomo, Syarekat %slam dan lanlain8 yang berujung

pada pendrian partaipartai politik 7sejak *:;an8, dan kehadiran Dewan )akyat

7;olksraad8 sejak *>.

Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran %slam, dan sosio

demokrasi #arat, memberikan landasan persatuan dari keragaman., Segala

keragaman ideologipolitik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun

sekuler, semuanya memiliki titiktemu dalam gagasangagasan demokrasi sosialistik

7kekeluargaan8, dan secara umum menolak individualisme.Selanjutnya perlu dipertanyakan bagaimana praktik demokrasi di %ndonesia

sejak dulu sampai sekarang! $pa %ndonesia telah menerapkan demokrasi &ancasila!

Dalam kurun sejarah %ndonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata

pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. %ndonesia mengalami praktik

demokrasi yang berbedabeda dari masa ke masa. #eberapa ahli memberikan

pandangannya. 1isalnya, #udiardjo 7:;;>8 menyatakan bahwa dari sudut

perkembangan sejarah demokrasi %ndonesia sampai masa 4rde #aru dapat dibagi

dalam e$pat$asa, yaitu "

a. 1asa )epublik %ndonesia % 7*+**8 yang dinamakan masa demokrasi

konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partaipartai, karena itu

dinamakan Demokrasi &arlementer,

b. 1asa )epublik %ndonesia %% 7***68 yaitu masa Demokrasi Berpimpin yang

banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara -ormal

merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.

c. 1asa )epublik %ndonesia %%% 7*6**>8 yaitu masa demokrasi &ancasila.

Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem

presidensiil.

d. 1asa )epublik %ndonesia %C 7**>sekarang8 yaitu masa re-ormasi yang

menginginkan tegaknya demokrasi di %ndonesia sebagai koreksi terhadap praktik

praktik politik yang terjadi pada masa )epublik %ndonesia %%%

PKn MKWU 2014



166

D. Me(+&n'un A!'u(en -en-&n' D"n&(")& %&n T&n-&n'&n De(#)!&" *&n'

Be!u(+e! %&!" P&n&"l&

5ika $nda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara

normati-! Bentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah

%ndonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya

konstitusi yang dimulai sejak berlakunya ''D *+ 7%8, Konstitusi )%S *+*, ''DS

*;, kembali ke ''D *+ 7%%8 dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen

''D *+ sebanyak empat kali. %hwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita

amati dari -ungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat

menurut ''D ()% Bahun *+, yakni 1ajelis &ermusyawaratan )akyat 71&)8,Dewan &erwakilan )akyat 7D&)8, dan Dewan &erwakilan Daerah 7D&D8.

'ntuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, $nda diminta

untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli ''D *+ dan bagaimana

perubahannya berkaitan dengan 1&), D&), dan D&D 7$sshiddiFie dkk, :;;>8.

1. M&3el" Pe!(u*&&!&-&n R&)*&-

$mandemen ''D *+ dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga

permusyawaratan rakyat, yakni 1&). Sebelum dilakukan perubahan, 1&)

merupakan lembaga tertinggi (egara. #agaimana setelah dilakukan perubahan!

$nda akan dapat menemukan jawabannya dalam uraian berikut.

Kotak :" Dinamika susunan keanggotaan dan wewenang 1&)

Ketentuan mengenai 1ajelis &ermusyawaratan )akyat 71&)8 dalam

naskah asli ''D *+ terdiri atas dua pasal. Kedua pasal tersebut adalah

&asal : dengan ayat dan &asal tanpa ayat.

Pasal 2

!" Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat terdiri atas anggota5anggota De#an 4er#akilan 1akyat( dita$*ah dengan utusan5utusan dari daerah5

daerah dan golongan5golongan( $enurut aturan yang ditetapkan

dengan undang5undang+

'" Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat *ersidang sedikitnya sekali dala$

li$a tahun di i*u kota negara+

," 3egala putusan Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat ditetapkan dengan

suara ter*anyak+

Pasal 3

Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat $enetapkan Undang5Undang Dasar dan

garis5garis *esar daripada haluan negara+

PKn MKWU 2014



167

&erubahan ''D *+ dilakukan terhadap &asal : $yat 78, yakni mengenai

susunan keanggotaan 1&). &asal : $yat 7:8 dan $yat 78 tetap tidak diubah.

$dapun &asal diubah dari tanpa ayat menjadi &asal dengan ayat.

)umusan perubahannya adalah sebagai berikut. Pasal 2

!" Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat terdiri atas anggota De#an

4er#akilan 1akyat dan anggota De#an 4er#akilan Daerah yang

dipilih $elalui pe$ilihan u$u$ dan diatur le*ih lan)ut dengan undang5

undang+

'" Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat *ersidang sedikitnya sekali dala$

li$a tahun di i*u kota negara+

," 3egala putusan Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat ditetapkan dengan

suara ter*anyak+

Pasal 3

!" Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat *er#enang $engu*ah dan$enetapkan Undang5Undang Dasar+

'" Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat $elantik 4residen dan<atau 6akil

4residen+

," Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat hanya dapat $e$*erhentikan

4residen dan<atau 6akil 4residen dala$ $asa )a*atannya $enurut

Undang5Undang Dasar+

Dapatkah $nda menangkap maksud dari perubahan &asal : $yat 78 itu !

$pakah wewenang 1&) mengalami perubahan setelah perubahan ''D *+!

0oba $nda perhatikan kembali ketentuan &asal ''D *+ sebelum mengalami

perubahan. Bahukah $nda apa makna tidak adanya lagi kewenangan 1&)

menetapkan garisgaris besar daripada haluan negara 7G#H(8!

Dengan ketentuan baru ini maka terjadilah perubahan mendasar dalam

sistem ketatanegaraan kita. &erubahan apakah itu ! &erubahan dari sistem vertikal5

hierarkis dengan prinsip supremasi 1&) menjadi sistem yang hori%ontal5

funda$ental dengan prinsip checks and *alances 7saling mengawasi dan

mengimbangi8 antarlembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan &residen dan

9akil &residen secara langsung, timbul kewenangan baru bagi 1&), yakni

melantik &residen dan 9akil &residen 7&asal $yat 7:8 ''D *+8. Kewenangan

lain yang muncul berdasarkan ketentuan &asal $yat 78 ''D *+ adalah 1&)

berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa

jabatannya menurut ''D. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan

&asal E$ ''D *+ yang berbunyi"

PKn MKWU 2014



168

4residen dan<atau 6akil 4residen dapat di*erhentikan dala$ $asa )a*atannya

oleh Ma)elis 4er$usya#aratan 1akyat atas usul De#an 4er#akilan 1akyat(

*aik apa*ila ter*ukti telah $elakukan pelanggaran huku$ *erupa

pengkhianatan terhadap negara( korupsi( penyuapan( tindak pidana *erat lainnya( atau per*uatan tercela $aupun apa*ila ter*ukti tidak lagi $e$enuhi

syarat se*agai 4residen dan<atau 6akil 4residen+

Kewenangan 1&) lainnya diatur pula dalam &asal > $yat 7:8 dan $yat 78

''D *+. &asal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden

dan wakil presiden secara bersamasama atau bilamana wakil presiden berhalangan

tetap. #erikut ini disajikan bagan tentang 1&).

Gambar 6.+ Struktur dan 9ewenang 1&). #agaimanakah implementasinya

dewasa ini!

Sumber" 1&) )% :;:.

#erdasar bagan di atas, cobalah narasikan kembali dengan kalimat sendiri.

0. De&n Pe!&)"l&n R&)*&-

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip

saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan

mengenai D&) dilakukan perubahan. &erhatikanlah beberapa perubahan penting

berikut ini.

Kotak " Keanggotaan, susunan, dan waktu sidang D&)

Ru(u&n n&)&2 &l"

Pasal 19

PKn MKWU 2014



169

!" 3usunan De#an 4er#akilan 1akyat ditetapkan dengan undang5undang+

'" De#an 4er#akilan 1akyat *ersidang sedikitnya sekali dala$ setahun+

Ru(u&n $e!u+&2&n Pasal 19

!" Anggota De#an 4er#akilan 1akyat dipilih $elalui pe$ilihan u$u$+

'" 3usunan De#an 4er#akilan 1akyat diatur dengan undang5undang+

," De#an 4er#akilan 1akyat *ersidang sedikitnya sekali dala$ setahun+

#erdasarkan uraian di atas, apa yang mengalami perubahan setelah

$mandemen ''D *+! 5ika diperhatikan ternyata yang berubah dari ketentuan

tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota D&). Duaketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang D&& tetap tidak berubah. $pa

sebenarnya maksud adanya ketentuan bahwa anggota D&) itu semuanya dipilih

melalui pemilihan umum! 0oba $nda diskusikan bersama teman belajar $nda.

&erubahan ''D *+ membawa pengaruh yang cukup besar terhadap

kekuasaan D&) dalam membentuk undangundang. 1ari kita perhatikan rumusan

naskah asli dan rumusan perubahan yang terjadi berikut ini .

Kotak +" Kekuasaan D&) dalam membentuk undangundang

Ru(u&n n&)&2 &l"

Pasal 20

!" Tiap5tiap undang5undang $enghendaki persetu)uan De#an

4er#akilan 1akyat+

'" =ika sesuatu rancangan undang5undang tidak $endapat

persetu)uan De#an 4er#akilan 1akyat( $aka rancangan tadi tidak

*oleh di$a)ukan lagi dala$ persidangan De#an 4er#akilan 1akyat

$asa itu+

Ru(u&n $e!u+&2&n

Pasal 20

!" De#an 4er#akilan 1akyat $e$egang kekuasaan $e$*entuk

undang5undang+

'" 3etiap rancangan undang5undang di*ahas oleh De#an 4er#akilan

1akyat dan 4residen untuk $endapat persetu)uan *ersa$a+

," =ika rancangan undang5undang itu tidak $endapat persetu)uan

*ersa$a( rancangan undang5undang itu tidak *oleh dia)ukan lagi

dala$ persidangan De#an 4er#akilan 1akyat $asa itu+

>" 4residen $engesahkan rancangan undang5undang yang telah

disetu)ui *ersa$a untuk $en)adi undang5undang+

?" Dala$ hal rancangan undang5undang yang telah disetu)ui *ersa$a

terse*ut tidak disahkan oleh 4residen dala$ #aktu tiga pulih hari

PKn MKWU 2014



170

se$en)ak rancangan undang5undang terse*ut disetu)ui( rancangan

undang5undang terse*ut sah $en)adi undang5undang dan #a)i*

diundangkan+

0oba perhatikan kembali dengan seksama isi Kotak + di atas. $pa yang

berubah dari D&) itu! 5ika kita perhatikan, perubahan &asal :; ''D *+

mengubah peranan D&). $pakah itu!

Ketentuan mengenai -ungsi dan hak D&) serta hak anggota D&) diatur

dalam &asal :; $ dengan empat ayat. )umusan selengkapnya dapat $nda

perhatikan pada Kotak .

Kotak " Jungsi dan hak D&) serta hak anggota D&)

Pasal 20 A

!" De#an 4er#akilan 1akyat $e$iliki fungsi legislasi( fungsi anggaran( dan

fungsi penga#asan+

'" Dala$ $elaksanakan fungsinya( selain hak yang diatur dala$ pasal5

pasal lain Undang5Undang Dasar ini( De#an 4er#akilan 1akyat

$e$punyai hak interpelasi( hak angket( dan hak $enyatakan pendapat+

," 3elain hak yang diatur dala$ pasal5pasal lain Undang5undang dasar ini(

setiap anggota De#an 4er#akilan 1akyat $e$punyai hak $enga)ukan

pertanyaan( $enya$paikan usul dan pendapat serta hak i$unitas+>" 9etentuan le*ih lan)ut tentang hak De#an 4er#akilan 1akyat dan hak

anggota De#an 4er#akilan 1akyat diatur dala$ undang5undang+

$pakah $nda sudah memahami isi pesan dari &asal :;$ ''D ()% Bahun

*+ tersebut! 1enurut ketentuan &asal :; $ $yat 78 ''D *+ -ungsi D&) ada

tiga, yaitu -ungsi legislasi, -ungsi anggaran, dan -ungsi pengawasan. 1ari kita

pahami ketiga -ungsi tersebut.

78 Jungsi legislasi adalah -ungsi membentuk undangundang yang dibahas

dengan &residen untuk mendapat persetujuan bersama.

7:8 Jungsi anggaran adalah -ungsi menyusun dan menetapkan anggaran

pendapatan dan belanja negara bersama &residen dengan memperhatikan

pertimbangan D&D.

78 Jungsi pengawasan adalah -ungsi melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan 'ndang'ndang Dasar (egara )epublik %ndonesia Bahun

*+, undangundang, dan peraturan pelaksanaannya.

PKn MKWU 2014



171

#erdasarkan ketentuan &asal :; $ $yat 7:8 D&) mempunyai hak interpelasi,

hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 1ari kita perhatikan apa makna dari

ketiga hak D&) tersebut.

78 @ak interpelasi adalah hak D&) untuk meminta keterangan kepada

pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

7:8 @ak angket adalah hak D&) untuk melakukan penyelidikan terhadap

kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada

kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

78 @ak $enyatakan pendapat adalah hak D&) sebagai lembaga untuk

menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai

kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional.

&enyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau

sebagai tindak lanjut pelaksanaan" hak interpelasi, hak angket, dan terhadap

dugaan bahwa &residen dan/atau 9akil &residen melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi

syarat sebagai &residen dan/atau 9akil &residen.

Di samping D&), anggota D&) juga mempunyai hak tertentu. Hakhak anggota

D&) tersebut adalah 1engajukan rancangan undangundang. 1engajukan

pertanyaan 1enyampaikan usul dan pendapat 1emilih dan dipilih 1embela diri

%munitas dan &rotokoler Keuangan dan administrati-..

. De&n Pe!&)"l&n D&e!&2

Ketentuan mengenai Dewan &erwakilan Daerah 7D&D8 merupakan hal baru

dalam ''D *+. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua

pasal, yaitu &asal :: 0 dengan + ayat dan &asal :: D dengan + ayat. &erhatikan

rumusan selengkapnya berikut ini.

Kotak 6" Dewan &erwakilan Daerah

PKn MKWU 2014



172

Pasal 22 C

!" Anggota De#an 4er#akilan Daerah dipilih dari setiap provinsi $elalui

pe$ilihan u$u$+

'" Anggota De#an 4er#akilan Daerah dari setiap provinsi )u$lahnya sa$a dan )u$lah seluruh anggota De#an 4er#akilan Daerah itu tidak le*ih dari

sepertiga )u$lah anggota De#an 4er#akilan 1akyat+

," De#an 4er#akilan Daerah *ersidang sedikitnya sekali dala$ setahun+

>" 3usunan dan kedudukan De#an 4er#akilan Daerah diatur dengan undang5

undang+

Pasal 22 D

!" De#an 4er#akilan Daerah dapat $enga)ukan kepada De#an 4er#akilan

1akyat rancangan undang5undang yang *erkaitan dengan otono$i daerah(

hu*ungan pusat dan daerah( pe$*entukan dan pe$ekaran serta pengga*ungan

daerah( pengelolaan su$*er daya ala$ dan su$*er daya ekono$i lainnya( serta yang *erkaitan dengan peri$*angan keuangan pusat dan daerah+

'" De#an 4er#akilan Daerah ikut $e$*ahas rancangan undang5undang yang

*erkaitan dengan otono$i daerah& hu*ungan pusat dan daerah& pe$*entukan(

pe$ekaran( dan pengga*ungan daerah& pengelolaan su$*er daya ala$ dan

su$*er daya ekono$i lainnya( serta peri$*angan keuangan pusat dan daerah&

serta $e$*erikan perti$*angan kepada De#an 4er#akilan 1akyat atas

rancangan undang5undang anggaran pendapatan dan *elan)a negara dan

rancangan undang5undang yang *erkaitan dengan pa)ak( pendidikan( dan

aga$a+

," De#an 4er#akilan Daerah dapat $elakukan penga#asan atas pelaksanaan

undang5undang $engenai7 otono$i daerah( pe$*entukan( pe$ekaran dan

pengga*ungan daerah( hu*ungan pusat dan daerah( pengelolaan su$*er daya

ala$ dan su$*er ekono$i lainnya( pelaksanaan anggaran pendapatan dan

*elan)a negara( pa)ak( pendidikan dan aga$a serta $enya$paikan hasil

penga#asannya itu kepada De#an 4er#akilan 1akyat se*agai *ahan

perti$*angan untuk ditindaklan)uti+

>" Anggota De#an 4er#akilan Daerah dapat di*erhentikan dari )a*atannya( yang

syarat5syarat dan tata caranya diatur dala$ undang5undang+

Sistem perwakilan di %ndonesia merupakan sistem yang khas. 1engapa

dikatakan khas! Sebab di samping terdapat D&) sebagai lembaga perwakilan

berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada D&D sebagai lembaga penampung aspirasi

daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan

perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan

demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan

kepada semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi &ancasila yang tengah melakukan

konsolidasi menuju demokrasi yang matang 7$aturation de$ocracy8. Hal ini

merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap kompnen bangsa.

PKn MKWU 2014



173

$pa yang dapat $nda lakukan selaku intelektual muda pewaris citacita

perjuangan bangsa untuk mengawal agar proses konsolidasi demokrasi sukses

melahirkan demokrasi yang matang!

E. Men%e)!"$")&n Een" %&n U!'en" De(#)!&" P&n&"l&

1. Ke2"%u$&n De(#)!&-" *&n' B&'&"(&n& *&n' K"-& Ke(+&n')&n?

Demokrasi itu selain memiliki si-at yang universal, yakni diakui oleh seluruh

bangsabangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki si-at yang khas dari

masingmasing negara. Si-at khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung

ideologi masingmasing. Demokrasi kita pun selain memiliki si-at yang universal, juga memiliki si-at khas sesuai dengan budaya bangsa %ndonesia yang berdasarkan

&ancasila.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis

yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil &ancasila dan landasan

konstitusional 'D ()% Bahun *+. #erikut ini diketengahkan 2Sepuluh &ilar

Demokrasi &ancasila3 yang dipesankan oleh para pembentuk negara )%,

sebagaimana diletakkan di dalam ''D ()% Bahun *+ 7Sanusi, **>8.

(o. &%=$) D@14K)$S%

&$(0$S%=$

1$KS'D @S@(S%(<$

Demokrasi berdasarkan

Ketuhanan <ang 1aha @sa.

Seluk beluk sistem serta perilaku dalam

menyelenggarakan kenegaraan )% harus taat

asas, konsisten, atau sesuai dengan nilainilai

dan kaidahkaidah dasar Ketuhanan <ang

1aha @sa.

: Demokrasi dengan

Kecerdasan.

1engatur dan menyelenggarakan demokrasi

menurut ''D *+ itu bukan dengan

kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan

massa sematamata. &elaksanaan demokrasiitu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah,

kecerdasan aFliyah, kecerdasan rasional, dan

kecerdasan emosional.

Demokrasi yang

#erkedaulatan )akyat.

Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Secara prinsip, rakyatlah yang

memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam

batasbatas tertentu kedaulatan rakyat itu

dipercayakan kepada wakilwakil rakyat di

1&) 7D&)/D&D8 dan D&)D.

+ Demokrasi dengan 1ule of

Kekuasaan negara )% itu harus

PKn MKWU 2014



174

La#. mengandung, melindungi, serta

mengembangkan kebenaran hukum 7legal

truth8 bukan demokrasi ugalugalan,

demokrasi dagelan, atau demokrasimanipulati-.

Kekuasaan negara itu memberikan keadilan

hukum 7legal )ustice8 bukan demokrasi

yang terbatas pada keadilan -ormal dan

purapura.

Kekuasaan negara itu menjamin kepastian

hukum 7legal security8 bukan demokrasi

yang membiarkan kesemrawutan atau

anarki.

Kekuasaan negara itu mengembangkan

man-aat atau kepentingan hukum legal

interest 8, seperti kedamaian dan

pembangunan, bukan demokrasi yang

justru memopulerkan -itnah dan hujatan

atau menciptakan perpecahan, permusuhan,

dan kerusakan.

Demokrasi dengan

&embagian Kekuasaan.

Demokrasi menurut ''D *+ bukan saja

mengakui kekuasaan negara )% yang tidak tak

terbatas secara hukum, melainkan juga

demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian

kekuasaan negara dan diserahkan kepada badanbadan negara yang bertanggung jawab.

5adi, demokrasi menurut ''D *+

mengenal semacam division and separation

of po#er , dengan sistem check and *alance.

6 Demokrasi dengan Hak $sasi

1anusia.

Demokrasi menurut ''D *+ mengakui hak

asasi manusia yang tujuannya bukan saja

menghormati hakhak asasi tersebut,

melainkan terlebihlebih untuk meningkatkan

martabat dan derajat manusia seutuhnya.

E Demokrasi dengan

&engadilan yang 1erdeka.

Demokrasi menurut ''D *+ menghendaki

diberlakukannya sistem pengadilan yangmerdeka 7independen8 yang memberi peluang

seluasluasnya kepada semua pihak yang

berkepentingan untuk mencari dan

menemukan hukum yang seadiladilnya. Di

muka pengadilan yang merdeka, penggugat

dengan pengacaranya, penuntut umum dan

terdakwa dengan pengacaranya mempunyai

hak yang sama untuk mengajukan

konsiderans, dalildalil, -akta-akta, saksi, alat

pembuktian, dan petitumnya.

> Demokrasi dengan 4tonomi 4tonomi daerah merupakan pembatasan

PKn MKWU 2014



175

Daerah. terhadap kekuasaan negara, khususnya

kekuasaan legislati- dan eksekuti- di tingkat

pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas

kekuasaan &residen. ''D *+ secara jelasmemerintahkan dibentuknya daereahdaerah

otonom besar dan kecil, yang dita-sirkan

daerah otonom % dan %%. Dengan &eraturan

&emerintah daerahdaerah otonom itu

dibangun dan disiapkan untuk mampu

mengatur dan menyelenggarakan urusan

urusan pemerintahan sebagai urusan rumah

tangganya sendiri yang diserahkan oleh

&emerintah &usat kepadanya.

* Demokrasi dengan

Kemakmuran.

Demokrasi tu bukan hanya soal kebebasan

dan hak, bukan hanya soal kewajiban dantanggung jawab, bukan pula hanya soal

mengorganisir kedaulatan rakyat atau

pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi

itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan

keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu

semua, jika dipertanyakan 2#here is the

*eef .( demokrasi menurut ''D *+ itu

ternyata ditujukan untuk membangun negara

kemakmuran 76elvaarts 3taat 8 oleh dan untuk

sebesarbesarnya rakyat %ndonesia.

; Demokrasi yang #erkeadilan

Sosial.

Demokrasi menurut ''D *+ menggariskan

keadilan sosial di antara berbagai kelompok,

golongan, dan lapisan masyarakat. Bidak ada

golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau

organisasi yang menjadi anak emas, yang

diberi berbagai keistimewaan atau hakhak

khusus.

Sungguh indah konsep dan normanorma demokrasi kita bukan! Bentu saja semua

berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. (amun, dalam

kenyataan sering kali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup

jauh. 5ika kenyataannya demikian yang terpenting harus diketahui adalah -aktor

penyebabnya, sehingga kita dapat menanggulanginya dengan tepat.

0. Men'&$& Ke2"%u$&n *&n' De(#)!&-" I-u Pen-"n' ?

PKn MKWU 2014



176

&ada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis,

apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan

memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.

1ari kita uraikan makna masingmasing.

A. P&!-""$&" %&l&( Pe(+u&-&n Ke$u-u&n

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan

tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak

rakyat. $spirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan

hidup bernegara. &ara pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat

yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai

keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh ketika masyarakat kota tertentu

resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para

perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan

merokok di tempat umum.

B. Pe!&(&&n Ke%u%u)&n %" De$&n Hu)u(

Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan

dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana

seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan

juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

$rtinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang

bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. 'ntuk

menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang

tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani

menghukum siapa saja yang bersalah.

C. D"-!"+u" Pen%&$&-&n Se&!& A%"l

PKn MKWU 2014



177

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan

prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang

ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak.

&emerintah wajib memberikan bantuan kepada -akir dan miskin yang berpendapatan

rendah. $khirakhir ini &emerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai

langsung, hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para -akir miskin.

&ada kesempatan lain, &emerintah terus giat membuka lapangan kerja agar

masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan programprogram tersebut

diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara

%ndonesia.#erdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis

penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan

yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak

ada jaminan hakhak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. 5ika

demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat

adil dan makmur berdasarkan &ancasila. Setujukah $nda dengan pernyataan ini !

. B&'&"(&n& Pene!&$&n De(#)!&" %&l&( Pe("l"2&n Pe("($"n P#l"-") %&n

Pe3&+&- Ne'&!& ?

Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman alManuni untuk mengadu

bahwa tentara sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah

mendengar pengaduan itu, Sultan Sulaiman berkata kepada 9anita itu, 2Seharusnya

kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur3. 1endengar perkataan tersebut wanita tua

itu mejawab, 2Saya mengira baginda menjaga dan melindungi kami sehingga aku

tidur dengan aman3 7 @ik$ah Dala$ @u$or( 9isah( dan 4epatah, **>8.

Kisah di atas menunjukkan contoh pemimpin yang lemah, yakni pemimpin yang

tidak mampu melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin memang harus yang

memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi

rakyatnya dengan baik. 4leh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat

syarat tertentu. #erdasarkan sistem demokrasi yang kita anut seorang pemimpin itu

harus beriman dan bertawa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis.

PKn MKWU 2014



178

#acalah dengan seksama, sebuah kisah bagaimanakah karakter seorang

pemimpin.

&. Be!"(&n %&n +e!-&&

&ada suatu ketika Khali-ah sedang melakukan perjalanan mengamati kehidupan

rakyatnya ke pelosokpelosok kampung. Di perjalanan beliau bertemu dengan

seorang anak penggembala kambing yang sedang menggembalakan kambing

kambingnya di padang rumput yang hijau. Kali-ah mendekati anak itu seraya

berkata, 2(ak, bolehkah #apak membeli seekor kambing gembalaanmu3, ujar

Khali-ah. $nak itu lalu menjawab, 2tidak bisa &ak, kambing ini bukan milik saya,

kambingkambing ini milik majikan saya3, ujar anak itu. Sang Khali-ah tambah

penasaran, lalu beliau menegaskan akan hasratnya untuk membeli seekor

kambing gembalaan anak tersebut.

2(ak, kambing gembalaanmu amat banyak, maka jika hanya seekor saja kamu jual, majikanmu tidak mungkin mengetahuinya. Kalaupun nantinya majikanmu

tahu juga ada seekor kambing miliknya yang hilang, maka katakan saja diterkam

serigala3, ujar Khali-ah meyakinkan anak itu. Banpa diduga sedikit pun oleh

Khali-ah, anak itu lantas menjawab, 2&ak, sekalipun majikan saya tidak akan

mengetahui seekor kambing miliknya telah saya jual, apakah $llah juga tidak

akan mengetahui perbuatan saya itu!3, jawab anak itu sambil menatap wajah

Khali-ah dengan sorot mata yang amat tajam.

Bidak kuasa menahan rasa haru, Sang Khali-ah membalikkan badannya

membelakangi anak tersebut sambil mengusap wajahnya yang dibasahi air mata

keharuan. Khali-ah amat kagum, seorang anak penggembala, yang oleh

kebanyakan orang dianggap hina, ternyata menunjukkan keimanan yang amatkukuh. =alu Sang Khali-ah membalikkan badannya dan merangkul anak itu yang

masih terkagetkaget menyaksikan kejadian tersebut. #aru setelah Khali-ah itu

memperkenalkan dirinya, anak gembala itu pun menyadarinya bahwa yang

mendekap dirinya itu adalah Sang &enguasa (egerinya, yakni Khali-ah 'mar #in

Khatab.

#erdasar cerita di atas, bagaimana sebaiknya sikap seseorang yang

memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin! Sikap terbaik jika memperoleh

kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab selain tidak banyak orang yangmemperoleh kepercayaan seperti itu, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari

Buhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan

yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Buhan.

$pabila ia beriman dan bertakwa maka tugastugas kepemimpinannya itu akan

disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan

dengan baik.

PKn MKWU 2014



179

+. Be!(#!&l

Di bawah Sultan $gung, 1ataram berhasil mengangkat dirinya sebagai kerajaan

yang mampu mengobrakabrik kesombongan Kompeni. Hampir seluruh tanah

5awa dapat disatukan. Kekuasaannya menjangkau ke Sumatra, yakni &alembang

dan 5ambi, serta ke Kalimantan, yakni #anjarmasin. (amun, setelah Sultan

$gung wa-at, wibawa 1ataram mulai melorot. Bahun 6+ Sultan $gung

meninggal dunia dan dimakamkan di %mogiri, dekat <ogyakarta. Bahun itu juga,

putranya, &angeran $ria &rabu $di 1ataram, dinobatkan menjadi raja dengan

gelar Sultan $mangkurat %.

#erbeda dari si-at ayahnya, $mangkurat % lebih suka hidup ber-oya-oya.

Kesempatan sebagai penguasa diman-aatkan untuk meneguk kemewahan dan

kesenangan. Kompeni #elanda yang dahulu dibenci ayahandanya, malah

dirangkulnya. Kompeni #elanda dengan kekuatan dan kekayaannya telahmemberikan berbagai keindahan dunia berupa minuman keras dan bendabenda

perhiasan yang memabukkan.

'ntuk mengamankan kekuasaannya, $mangkurat % menjalin perjanjian dengan

Kompeni. Supaya aman ia harus membungkam orang atau para tokoh yang

dianggapnya berbahaya. $dik kandungnya, &angeran $lit, dibinasakannya.

%parnya, bupati 1adura, 0akraningrat %, juga mengalami nasib yang sama. <ang

lebih mengerikan adalah tindakannya sesudah selirnya yang tercantik,

)atu1alang, meninggal secara mendadak. %a menuduh, kematian itu akibat

diracun oleh salah seorang atau beberapa selir saingannya. 1aka sebanyak +

orang selir yang berusia masih mudamuda dibinasakan hanya dalam waktu seharisaja. Dan, atas tuduhan yang tidak berdasar, segenap keluarga &angeran &ekik,

nenek $dipati $nom, anaknya, juga dibinasakan sampai tidak tersisa.

Bentu saja keresahan mulai merebak. Ketidakpuasan berkembang subur. Suara

suara ketidakdilan makin bermunculan. 1enurut para penasihat raja, suasana

seperti itu akan berbahaya jika dibiarkan merebak. 1aka harus dicari

penyelesaiannya yang cepat dan tuntas. Dibisikkan kepada $mangkurat %, para

ulamalah yang bertanggung jawab atas semua ketidaktenangan itu. 1erekalah

yang paling gigih meneriakkan tuntutan kebenaran dan kejujuran. 5adi, para

ulama yang dinilai sangat keras hati perlu dibinasakan.

Berjadilah kemudian malapetaka itu. Sebanyak 6.;;; orang ulama tidak berdosa

dikumpulkan di lapangan, dan dibantai hanya dalam tempo satu jam. Dengan

demikian, $mangkurat % merasa bebas merdeka untuk berjabat tangan dan

berpelukan mesra dengan Kompeni #elanda. Bidak ada lagi yang berani menegur

atau menasihatinya.

(amun, tidak semua bangsawan menyetujui tindakan sewenangwenang itu.

1asih banyak kaum ningrat yang menyatu dengan rakyat. Bekad pun menyatu.

Bekad rakyat, tekad para menak, tekad para penegak keadilan, semua menyatu,

menjadi semangat perlawanan terhadap keAaliman dan kesewenangwenangan.

PKn MKWU 2014



180

#angkitlah seorang pemuda dari lingkungan istana 0akraningrat %. %a bernama

Brunojoyo, cucu &rabu 0akraningrat % dari 1adura. Dengan semangat

memperjuangkan kebenaran dan melawan kelaliman, Brunojoyo mengobarkan pemberontakan, dibantu oleh Karaeng Galesong dari 1akasar. Brunojoyo beserta

pasukannya berjaya memasuki 1ataram. $mangkurat % melarikan diri menyusuri

pantai 5awa, akhirnya meninggal dunia di Begal $rum dalam keadaan nista dan

sengsara. 7Dikutip dari" 30 Kisah Teladan, **8.

Dari kisah tersebut di atas apakah $nda berpendapat bahwa $mangkurat %

merupakan seorang pemimpin yang baik ! $pakah memiliki kualitas moral yang

baik! #agaimana jika seorang pemimpin, kualitas moralnya buruk! $pa yang akan

terjadi!

1ari kita perhatikan pengertian moral yang kita maksudkan. 1oral adalah

ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,

kewajiban, dan sebagainya. %stilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti,

susila. #ermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. &emimpin yang

bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik.

#agi kita yang terpenting adalah mampu mengambil hikmah dari sejumlah

kejadian yang menimpa para pemimpin yang lalim dan tidak bermoral itu. Sejarah

mencatat semua pemimpin yang Aalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan

kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedang ia sendiri di akhir hayatnya memperoleh

kehinaan dan derita. $mangkurat %, misalnya meninggal di tempat pelarian dengan

amat mengenaskan. )aja =ouis IC% raja yang amat 2tiran3 dari &rancis, mati di

gouletin 7pisau pemotong hewan8 oleh massa, $dol- Hitler seorang diktator dari

5erman meninggal dengan cara meminum racun. 4leh karena itu, tidak ada guna dan

man-aatnya sama sekali dari seorang pemimpin yang demikian itu. 5adilah pemimpinyang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi

kemaslahatan bagi rakyat. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu,

terampil, dan demokratis.

. R&n')u(&n De(#)!&" *&n' Be!u(+e! %&!" P&n&"l&

. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa <unani yaitu de$os yang berarti

rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. 5adi,

PKn MKWU 2014



181

de$os5cratein atau de$os5cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan

rakyat

:. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Bidak ada pandangan

tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu

bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan

bernegara dengan prinsipprinsip yang menyertainya

. #erdasar ideologinya, demokrasi %ndonesia adalah demokrasi yang berdasar

&ancasila . Demokrasi &ancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan

tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilainilai

&ancasila. Demokrasi &ancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yangdilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

+. Demokrasi %ndonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan

nilai dan normanya dalam ''D *+, konstitusi %ndonesia juga bersi-at

membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hakhak dasar warga negara

. &raktik demokrasi &ancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan

kehidupan kenegaraan %ndonesia. &rinsipprinsip demokrasi &ancasila secara ideal

telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut.

6. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap

penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup

bernegara yakni kesejahteraaan dan keadilan.

bab vi demokrasi ps_pditt

Documents