bahan ajar ham bagi guru (final)

7/25/2019 Bahan Ajar HAM Bagi Guru (Final)

1/180


2/180

BAHAN AJAR HAM BAGI GURU

Pengarah

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D

Penaggung Jawab

Drs. Agus Rawan, SH, MM, M.Si

Narasumber

Dr. Solahuddin

Ketua

Drs. Agoes Zadjuli

SekretarisLia Mariani, S.Sos

Anggota

Sofia Alatas, SH, CN

Markus Simarmata, S.Sos

Windra Aris Pratama, SE,

Kamal, SH

Rani Purwanti Kumalasari, S.Sos

Penerbit

Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jalan.HR. Rasuna Said Kav C 4-5

Kuningan Jakarta Selatan,

Tlp (021) 2525941

Fax (021) 2525941

Ihak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyrigth @ Direktorat Jenderal HAM 2013

Pengutipam hanya seijin penerbit, kecuali untuk kepentingan resensi dan keilmuan.

Memperbanyak buku ini dengan cara fatokopi atau bentuk reproduksi lain alasan

apapun tidak dibenarkan.


3/180

Kata Pengantar

Bahan Ajar HAM bagi Guru 95


4/180

Bahan Ajar HAM bagi Guru94


5/180

KATA PENGANTAR

paya penegakan HAM berarti setiap warga negara harus menghargai,

Umenghormati dan menganggap penting semua proses dan upaya pemahamanHAM. Pengenalan nilai-nilai HAM dapat diinternalisasikan dan disosialisasikan

melalui pelatihan HAM. Pelatihan HAM bagi guru sangat penting untuk

diintegrasikan, dimana hal tersebut akan lebih berhasil dengan dukungan

ketersediaan Bahan Ajar Pelatihan HAM bagi guru.

Setelah Modul bagi guru telah selesai disusun dan dicetak pada tahun 2012, untuk

lebih melengkapi modul tersebut, pada tahun 2013 ini Direktorat Jenderal HAM

melalui Direktorat Penguatan HAM memandang perlu melanjutkannya dengan

Bahan Ajar Pelatihan HAM Bagi Guru.

Guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya

meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam tugas-

tugasnya, guru juga sangat berpotensi melakukan pelanggaran HAM terhadap para

siswa/siswinya. Oleh karena itu, pelatihan HAM bagi para guru penting untuk

dilakukan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun dengan cermat suatu bahan

ajar pelatihan HAM bagi Guru.

Bahan ajar ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Namun kami berharap segala

materi dalam bahan ajar ini dapat memberi inspirasi dan pemahaman lebih

khususnya bagi para guru agar pengimplementasian nilai-nilai HAM dapat lebih

mudah dan efektif , dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Pada akhirnya harapan kami bahwa bahan ajar ini menjadi sarana yang juga berguna

bagi fasilitator maupun pelatih HAM, dan mampu memberikan penguatan HAM bagi



6/180

para guru baik di tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten/kota guna

mengimplementasikan HAM ke dalam proses belajar mengajar di satuan pendidikan

masing-masing.

Tim Penyusun



7/180

Daftar Isi



8/180



9/180

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ___ iii

DAFTAR ISI ___ v

BAB I MEMAHAMI NILAI-NILAI HAM

A. Pengertian HAM ___ 1

B. Filosofi HAM ___ 5

C. Prinsip-Prinsip HAM ___ 9

D. Karakteristik HAM ___ 11

BAB II HAK ATAS PENDIDIKAN SEBAGAI HAM

A. Dasar Filosofi Hak Atas Pendidikan ___ 55

B. Instrumen Internasional Hak Atas Pendidikan ___ 63

C. Instrumen Nasional Hak Atas Pendidikan ___ 75

BAB III TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN

HAK PENDIDIKAN

A. Problematika Pemenuhan Hak Atas Pendidikan ___ 83

B. Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan

Hak Atas Pendidikan ___ 86

C. Hak Pendidikan bagi Semua ___ 90

BAB IV PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BERBASIS HAM

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Guru ___ 95

B. Pembelajaran Berbasis Pemenuhan Hak Anak ___ 97

C. Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus ___ 113

D. Contoh Kasus Pelanggaran HAM dalam Dunia Pendidikan ___ 116



10/180



11/180

Bab 1


12/180



13/180

Bab 1MEMAHAMI NILAI-NILAI HAM

A. PENGERTIAN HAM

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), berdasarkan Universal Declaration of

Human Rights, adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal

dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa

pun. Sedangkan berdasarkan UU no. 39 tahun 1999 diartikan sebagai hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak

yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahirannya sebagai

manusia. Dikatakan 'universal' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian

dari kemanusiaan setiap individu, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis

Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948

Lihat Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1

1

2

2



14/180

kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan

spiritualnya. Sementara itu dikatakan 'melekat' atau 'inheren' karena hak-hak

itu sudah ada dengan sendirinya berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia

dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi atau kekuasaan mana pun.Juga, dikatakan 'melekat' karena pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaat pun

boleh dirampas atau dicabut oleh pihak lain.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberi jaminan secara

moral maupun demi hukumkepada setiap manusia untuk menikmati

kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan,

penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itutak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Tuhan Yang

Maha Esa.

Namun demikian, tidaklah mudah memahami konsep HAM bila kita tidak bisa

memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan konsep hak. Karena

kekaburan pengetahuan mengenai konsep ini dapat mengakibatkan

pemahaman yang salah tentang HAM.

Mengenai makna hak, kita bisa berangkat dari pertanyaan tentang perbedaan

situasional pada seseorang ketika ia memiliki hak dan pada saat ia tidak

memiliki hak. Perbedaan itu terletak pada timbulnya kewajiban pada orang lain,

yaitu si pemilik hak (subjek hak) menuntut haknya (objek hak) agar dapat

dipenuhi oleh orang lain. Hak untuk hidup seseorang misalnya, menimbulkan

adanya kewajiban orang lain untuk memenuhinya. Hak berhubungan dengan

kewajiban. Kepemilikan hak pada seseorang akan menyebabkan adanya

kewajiban yang diberikan oleh orang lain kepada pemilik atau subjek hak

tersebut. Konsep hak bersifat selalu menghubungkan antar-individu

participation in rights is participation in relations with others. Begitu pula

Lihat bahan ajar, Konsep Dasar HAM, Direktorat Jendral HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik3

3



15/180

dengan hak individu, ia menghubungkan setiap individu sebagai pemilik hak

dengan pihak lain sebagai pemilik kewajiban terhadapnya sekaligus

menghubungkan setiap individu yang memiliki kewajiban dengan semua

individu lainnya yang memiliki hak. Itulah sekilas ulasan mengenai konsep hakyang sekaligus berhubungan dengan kewajiban, agar bisa lebih tepat

memahami pengertian HAM.

Dalam tradisi Barat, Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah "right of man"

yang juga melingkupi "rights of women". Istilah "right of man" menggantikan

istilah "natural right". Eleanor Roosevelt, kemudian mengubahnya dengan

istilah "human rights", karena istilah ini dipandang lebih netral dan universal.Meskipun tidak ada konsensus yang tunggal tentang makna yang tepat dari

istilah "hak asasi manusia", namun semua kalangan sepakat dan setuju bahwa

hak asasi manusia memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk

memiliki dan menikmati kualitas hidup dalam standar minimal yang berkaitan

dengan kebebasan, keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan kesempatan

untuk memenuhi kebutuhan dasar atas budaya, ekonomi, dan sosial.

B. FILOSOFI HAM

HAM pada dasarnya adalah nilai universal yang ada dalam setiap kelompok

masyarakat di dunia. Akan tetapi catatan tentang sejarah pemikiran HAM

dalam berbagai literature umumnya dimulai dengan sejarah yunani kuno,

pidato pemakaman Pericles yang sangat terkenal pada tahun 431 SM

membeberkan visi Athena tentang kebebasan, demokrasi dan persamaan.

Namun ide ini terkubur selama seratus tahun dan terlupakan pada 338 SM

karena Athena bertekuk lutut pada bangsa Macedonia. Ide ini dilanjutkan

dengan ide kebebasan dan persamaan yang disebar luaskan oleh Socrates yang

Eleanor Roosevelt, Stuggle for Human Rights, ditelusur melalui http://www.udhr.org/history /biographies

/bioer.htm pada 19 April 2013

Ditelusur melalui http://www.udhr.org/history/biographies/bioer.htm

Lihat bahan ajar, Konsep Dasar HAM, Direktorat Jendral HAM Kementrian Hukum dan HAM RepublikIndonesia, 2011

4

5

6

6

5

4



16/180

justru berimbas buruk pada dirinya. Hukuman meminum racun dipilihnya demi

mempertahankan ide kebebasannya.

Sementara itu para filsuf Stoic secara eksplisit berhasil merumuskan doktrin

libertarian mengenai hak-hak individu yang bisa dijumpai di dalam Bible dan

kertas kerja Marcus Cicero, negarawan Romawi dan Plutarch, esais Yunani.

Namun berbagai gagasan tersebut tidak bertahan lama dalam struktur politik

emperium Romawi hingga menguap pada abad pertengahan. Seorang filsuf

Romawi, Horace sangat terkenal dengan seruan2nya:"Sapere Aude!", "Dare to

Know!", dan "Have the courage your understanding!" (Teguhlah pada pemikiran

sendiri, jangan hanya membeo dan pakailah otakmu). Pandangan ini dianggapmerupakan pemikiran pencerahan yang secara konsisten menekankan pada

nalar dan kebebasan yang berdampingan atau beraliansi satu dengan yang lain

guna melawan berbagai kepalsuan tradisi, alam dan politik.

Pandangan ini menginspirasi filsuf Immanuel Kant (1724-1804) untuk

menterjemahkan makna pencerahan (the enlightenmen/abad pencerahan

yang lahir pada periode-nya) sebagai suatu proses dimana semua manusiaberpartisipasi sekaligus sebagai suatu tindak keberanian melakukan

penyempurnaan diri secara personal. Proses ini meliputi pendekonstruksian

berbagai kebiasaan, takhayul, keterbelakangan, yang mengemansipasi manusa

dari berbagai limitasi (penguasa/gereja) yang merupakan norma yang berlaku

pada masa itu. Menurut Kant "ketika kebebasan menjadikan masyarakat

berfikir sendiri dengan nalarnya, terhadap segala sesuatu yang menjadi

urusannya. Tuntutan Kant menjadi prasyarat adanya kebebasan berbicara dan

berpikir.

Lihat bahan ajar, Konsep Dasar HAM, Direktorat Jendral HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik

Indonesia, 2011

Immanuel Kant, Zum ewigen FriedenAnhang II (1795) in: Smtliche Werkevol. 5, (Grand Duke Wilhelm

Ernst ed. 1927) hlm. 703

Hugo Adam Bedau,"Anarchical Fallacies": Bentham's Attack on Human Rights, Human Rights Quarterly-

Volume 22, Number 1, February 2000, pp. 261-279

7

7

8

8

9

9



17/180

Kant bukan satu-satunya filsuf yang mengembangkan pemikiran tentang hak

asasi manusia. Pemikiran dari Hugo Grotius (1583-1645), seorang yang dikenal

sebagai bapak hukum internasional modern, atau Samuel von Pufendorf (1632-

1694) dan John Locke (1632-1704) merupakan gambaran tentangperkembangan pemikiran yang mengemuka saat itu. Locke misalnya, konsep

tentang natural rights yang menguraikan tentang rangkaian hak asasi yang

merupakan hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan dan kepemilikan. Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) mengelaborasi konsep hak asasi manusia

berdasarkan pandangan tentang bagaimana penguasa menterjemahkannya

dalam kebijakan yang dibuat bagi masyarakat atas dasar kontrak sosial.

Gambaran tentang perkembangan pemikiran HAM pada dasarnya juga dapat

ditelusuri dari para tokoh yang berasal dari belahan dunia timur. Mahatma

Gandhi merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan nilai HAM,

Mahatma Gandhi (1869-1948) yang hadir sebagai salah satu pejuang

kemerdekaan India. Ia mengajarkan pemahaman konsep self determination

atau penentuan nasib sendiri serta non-violence sebagai perlawanan tanpa

kekerasan. Sebagai seorang ahli hukum, Gandhi banyak mempercayai perjuang

melalui jalur diplomasi dan hukum yang bila merujuk kepada ajaran Krishna

Chaitanya (1478-1533) berkaitan erat dengan prinsip persamaan dimuka

hukum.

Di Indonesia sendiri pandangan beberapa tokoh seperti Kartini merupakan

bagian dari sejarah perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran

Kartini yang di dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang dimana ia menulis

tentang pentingnya niali persamaan sebagai berikut:

Jiwa yang sama tak memandang warna, tak memandang pangkat

dan tingkat, tetapi tangan berjabat dalam hal apapun jua

Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, (Yogyakarta: Narasi,2011) hlm.46710

10



18/180

Reaksi kemarahannya tentang sikap merendahkan dari para penjajah

kepada orang-orang bumi putera sebagai berikut:

Aku yakin orang-orang tidak akan memberikan seperempat

perhatian mereka pada kami (seandainya kami tidak) memakai

kebaya dan sarung, melainkan gaun, (seandainya) selain nama jawa

kami, kami punya nama Belanda.

Dalam tulisannya yang lain Kartini pun menulis tentang hak atas

kebebasan berpikir dan berekspresi sebagai berikut:

Aku ingin (menulis disurat khabar) tetapi tidak dengan namakusendiri, aku ingin tetap tidak dikenal. Di Hindia ini, jika seseorang

mendengar tentang artikel-artikel yang ditulis perempuan jawa,

mereka akan segera tahu siapa yang menulis tulisan ini.

Perkembangan pemikiran tentang HAM juga mencatat tentang pembelaan

(pleidoi) Bung Karno didepan pengadilan colonial (volkstraat) yang kemudian

menghukumnya. Didalamnya ia menyatakan gugatan ayas hak ataspersamaan dan kebebasan serta lepas dari penganiayaan adalah milik semua

orang dan setiap bangsa didunia. Dituturkannya:

Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak, diberi pegangan atau tidak

diberi pegangan, diberi penguat atau tidak diberi penguat, tiap-tiap

makhluk, tiap umat, tiap-tiap bangsa, tidak boleh tidak pada

akhirnya berbangkit, pada akhirnya bangun, pada akhirnya

menggerakkan tenaganya, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan

teraniaya oleh suatu daya angkara murka.

Dari paparan di atas tentang landasan filosofis HAM maka dapat disimpulkan

bahwa sesungguhnya memahami hak Asasi manusia bukanlah sesuatu yang

sulit karena HAM adalah nilai yang berlaku secara universal.



19/180

C. PRINSIP-PRINSIP HAM

Untuk mempermudah mengenali dan memahami HAM, baik dalam praktik

kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas, maka dapat

dirumuskan prinsip-prinsip HAM yang merupakan acuan untuk memperlakukan

setiap umat manusia dimana pun mereka berada. Prinsip-Prinsip tersebut

adalah :

1. Bersifat Universal (universality)

Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan

masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahmi dan menjungjungtinggi hal itu. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau

hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. HAM tidak

lahir dari ruang kosong, namun lahir dari situasi dan kondisi tertentu.

Dipengaruhi oleh budaya dan aspek-aspek sosial dalam masyarakat

tertentu. Dalam konteks ini HAM bersifat universal pada aspek material

(substansi persoalan) yaitu hak-hak yang diatur dalam Pasal 1 sampai 27

DUHAM. Namun bagaimanapun HAM diimplementasikan di tiap wilayah

atau negara, bisa partikular sesuai dengan budaya, kontruksi sosial dan

peraturan formal yang berlaku. Hanya saja, jika formal bertentangan

dengan yang substansi, maka yang formal tersebut harus diubah. Karena

tidak semua intrumen HAM nasional telah sesuai dengan instrumen HAM

Internasional.

2. Martabat Manusia (human dignity)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di

dunia. Prinsip-prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa

memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orientasi

Lihat, Modul Pelatihan HAM untuk Para Guru di Sekolah, Direktorat Penguatan HAM Kementrian Hukum

dan HAM RI, 2012.

11

11



20/180

seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Setiap manusia, oleh

karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya

semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa

digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarki.

3. Kesetaraan (equality)

Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat

yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 DUHAM

menyatakan bahwa Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan

sederajat dalam harkat dan martabatnya.

4. Non Diskriminasi (non-discrimination)

Non diskriminasi terintegrasi dalam prinsip kesetaraan. Prinsip ini

memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang

lain karena faktor-faktor luar seperti misalnya ras, warna kulit, jenis

kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan,

kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

5. Tidak dapat dicabut (inalienability)

Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.

6. Tidak Bisa dibagi (indivisibility)

HAM -baik hak sipil, politik, budaya dan ekonomi- semuanya bersifat

inheren yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada

satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak

setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak

yang tidak bisa ditawar-tawar lagi., hak tersebut merupakan modal dasar

bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak

atas kesehatan atau hak atas pendidikan.



21/180

7. Saling berkaitan dan bergantung (interrelated and interdependence)

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak

lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya dalam

situasi tertentu hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak

yang saling bergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran

HAM saling bertalian; hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya.

8. Tanggungjawab Negara (state rensponsibility)

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggungjawab untuk

menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-normahukum dan standar yang tercantum di dalam intrumen-intrumen HAM.

Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggungjawabnya, pihak

pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak,

sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten

atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur

hukum yang berlaku.

D. KARAKTERISTIK HAM

Hak asasi manusia memiliki ciri dan kharakteristik tertentu yang menjadi

pembeda dengan hak-hak umum lainnya, diantara kharakteristik HAM adalah:

1. Bersifat Universal dan tidak dapat dicabut

Pada dasarnya hak asasi manusia itu inherent bagi semua manusia dalam

pengertian bahwa hak ini dimiliki oleh setiap manusia dan melekat

padanya (bukan merupakan hak yang diberikan atau hadiah). Disamping

itu hak ini sering dinyatakan inalienable atau tidak dapat dikesampingkan

(walaupun dengan aturan hukum tertentu).

Lihat, Modul Pelatihan HAM untuk Para Guru di Sekolah, Direktorat Penguatan HAM Kementrian Hukum

dan HAM RI, 2012.

12

12



22/180

2. Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (interdependence and

interrelatedness)

Pemenuhan suatu hak tertentu kadangkala bergantung pada adanya

pemenuhan hak lainnya. hak atas kebebasan berpendapat dengan hak atas

upah yang layak, hak atas pendidikan dengan hak untuk memperoleh

informasi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tidaklah dapat dinyatakan

bahwa pemenuhan satu hak menjadi lebih penting daripada pemenuhan

hak lainnya karena satu dan yang lairsaling berkaitan.

3. Persamaan dan tanpa diskriminasi (equality dan nondiskrimination)

Dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat dunia, setiap individu pada

dasarnya sederajat. Oleh karenanya keberlakuan yang sama bagi setiap

orang atas hak asasi manusia. Setiap individu berhak sepenuhnya atas hak-

haknya tanpa adanya perbedaan dengan alasan apapun, seperti warna

kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik,

kewarganegaraan, latar belakang sosial, kecacatan, atau alasan perbedaan

lainnya.

4. Tidak dapat dibagi (indivisibility)

Hak asasi manusia secara teoretis memang terbagi dalam berbagai jenis

hak seperti hak sipil, hak politik, hak sosial, hak budaya, atau hak ekonomi.

Akan tetapi dalam implementasinya semua hak itu inheren dan menyatu

dalam harkat-martabat manusia. Konsekuensi logis dari pemikiran ini

adalah semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat, tidak

bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pelanggaran

atau tidak terpenuhinya pada satu hak akan berdampak pula pada

pelanggaran atau tidak terpenuhinya hak lainnya.



23/180

5. Turut berpartisipasi dan berperan aktif

Setiap individu adalah bagian dari seluruh anggota masyarakat berhak

untuk turut berpartisipasi dan berperan aktif serta berkontribusi dalam

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia baik bagi diri sendiri

maupun perlindungan dan pemenuhan ham bagi orang lain. Setiap

anggota masyarakat juga dapat berkontribusi dalam pembangunan dan

berbagai upaya pemenuhan baik hak sipil, hak politik,ekonomi, sosial,

budaya, dan demi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

6. Akuntabilitas dan penegakan hukum ( accountability dan rule of law)

Negara dan lembaga lainnya sebagai pemangku kewajiban bertanggung

jawab untuk mentaati hak asasi manusia. Hal itu merupakan kewajiban

negara dengan alat-alat kekuasaannya untuk memenuhi dan

melindunginya dan bukan kewajiban individu. Mereka harus tunduk pada

norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen hak

asasi manusia. Seandainya terdapat kegagalan dalam upaya pelaksanaan

tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk

mengajukan tuntutan secara layak dan penyelesaian yang adil sesuai

prosedur hukum yang berlaku. Dampak penting akibat dari karakter ini

adalah bahwa hak asasi manusia dengan sendirinya harus dilindungi oleh

hukum (rule of law). Selanjutnya, bila terjadi sengketa berkaitan dengan

hak asasi tersebut maka harus diselesaikan melalui proses ajudikasi oleh

lembaga peradilan yang kompeten, tidak berpihak dan mandiri, melalui

hukum acara yang jelas, sehingga dapat dipastikan akan adanya suatu

penyelesaian yang adil, jujur, sehingga masalah yang disengketakan

menjadi jelas dan dapat diselesaikan.

Tidaklah dipungkiri bahwa HAM lahir dari konflik antara individu dengan

penguasa atau negara. Oleh karenanya, ide dasar dari HAM adalah melindungi

warga masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan



24/180

pemikiran itu. Maka negara berkewajiban memberikan jaminan bahwa

tindakan sewenang-wenang yang demikian tidak akan terjadi. HAM dalam

katagori ini digolongkan sebagai perlindungan atas "kebebasan yang

fundamental". Hak ini dianggap sebagai prasyarat bagi perlindungan hak-haklainnya, dimana fondasi dasar dan arah perlindungannya dirumuskan dalam

suatu aturan perundang-undangan.

Posisinya yang merupakan prasyarat bagi pembangunan, berimplikasi akan

adanya suatu rumusan yang jelas yang mengatur hubungan antara negara

dengan warganya dan juga hubungan antara sesama warga negara. Hubungan

warga negara dengan negara disebut sebagai "vertical effect" dari HAM,sementara hubungan antar warga negara disebut sebagai "horizontal effect" .

"Vertical effect" memiliki makna bahwa adanya kewajiban negara untuk

memastikan perlindungan dan pemenuham HAM bagi setiap warga negaranya.

Sementara dilain pihak negara harus memastikan adanya perlindungan individu

dari pelanggaran HAM oleh individu lainnya.

E. HAM DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Agama dan Hak Asasi Manusia selintas terlihat seperti entitas yang berbeda

yang memiliki ranah masing-masing. Yang pertama dianggap sudah given dari

Tuhan sedangkan yang kedua dikategorikan sebagai produk manusia yang bisa

dirubah-rubah, dan karenanya keduanya dianggap bertentangan. Pandangan

seperti ini sangat tidak tepat dan lebih banyak bersumber dari ketidakpahaman

terhadap HAM dan agama.

Benar adanya bahwa lahir dan berkembangnya konsep HAM itu berasal dari

filsafat pemikiran Barat. Momentum deklarasi HAM setelah Perang Dunia

Kedua dilatari oleh keprihatinan mendalam terhadap tidak dihargainya hak-hak

dasar manusia sehingga mengakibatkan penderitaan berkepanjangan. Namun

Helen Fenwich, Rights To Protest, Human Rights Act and The Margin Of Appriciation, The Modern LawReview, Vol.62 No.4, July 1999, hlm.491-495

13

13



25/180

penting untuk ditekankan bahwa nilai-nilai yang disuarakan HAM bersifat

universal dan ada di berbagai agama, dan karenanya agama dan HAM bukanlah

sesuatu yang perlu dihadap-hadapkan. Sebaliknya, agama dan HAM adalah 2

hal yang saling menyatu dalam konteks sama-sama berusaha menjalankansegala perintah Sang Pencipta dan menjauhi seluruh larangan-Nya dengan

menjaga kemaslahatan ummat manusia sejagad raya termasuk menjaga hak-

hak hidup dan kelangsungan hidup manusia seluruhnya.

Dalam sudut pandang ini, dapat dipastikan bahwa sebenarnya agama lah yang

pertama kali memperkenalkan nilai-nilai bahkan merumuskan hak asasi

manusia menjadi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi.Yahudi, Nasrani, Islam, sebagai agama samawi, maupun agama-agama lainnya

seperti Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu sangat mengagungkan hak asasi

manusia. Yaitu hak yang dimiliki oleh seluruh keturunan Adam untuk hidup,

mempertahankan kehidupannya, berkeluarga, menuntut ilmu, hak

mendapatkan keadilan hukum, hak kebebasan berkeyakinan, keamanan,

perlindungan, dan lain sebagainya.

1. HAM Dalam Perspektif Agama Islam

Mendiskusikan relasi Islam dan HAM tentunya tidaklah mudah karena

banyak sekali pandangan dan pendapat yang mengitarinya. Namun secara

simple, diskursus Islam dan HAM bisa dilihat dari ajaran sentral Islam itu

sendiri, yaitu tauhid (mengesakan Allah) dengan kredo L Ilha Ill Allh

(Tidak ada Tuhan selain Allah). Di antara makna tauhid yang terkenal adalah

tidak ada ketundukan, kecuali kepada Allah. Dalam perspektif tauhid,

karenanya, seluruh manusia harus tunduk kepada Allah, bukan kepada

manusia. Manusia bukanlah sumber kebenaran, melainkan tidak lebih dari

Ada beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Universal Declaration of Human

Rights, HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang

berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sedangkan berdasarkan UU no. 39 tahun

1999 menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggidan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia

14

14



26/180

hamba-Nya semata. Ini artinya semua manusia sama, dan kalaupun harus

dibedakan, maka pembedaan itu karena meritokrasi semata, yaitu

pemberian reward kepada manusia berdasarkan prestasinya terutama

tingkat ketakwaannya.

Dalam hal ini, tauhid melarang pemberhalaan terhadap manusia yang

membelenggu. Tauhid juga bukan saja menawarkan emansipatorisme

(pembebasan manusia), tetapi juga kepercayaan dan kekuatan egaliter

yang tidak membedakan manusia berdasarkan darah atau kekayaan.

Dalam tauhid, semua manusia sama dengan hak-hak asasi (dasar)-nya.

Pada saat Islam pertama kali datang, tentu saja hal ini merupakan ajaran

revolusioner. Wajar, jika elite-elite Mekah saat itu memandang Islam

sebagai ancaman terhadap sistem kekuasaan dan ekonomi yang

dominatif, tidak memandang sama kepada manusia. Mereka pun

kemudian tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan.

Sebagaimana tergambar dalam surat-surat Makiyyah seperti al-Ma'un (QS

107) dan al-Humazah (QS. 104), bagi mereka Islamisasi lebih merupakangerakan menuntut hak-hak kemanusiaan yang sama dan gerakan

menentang ketidaktundukan pada kekuasaan yang tidak menghormati

harkat dan martabat mansuia. Karenanya, mereka tidak tertarik dengan

Islam, karena visi kemanusiaannya yang mengancam mereka.

Sebagaimana dikatakan Bani Sadr, tauhid juga berarti persamaan hak-hak

dasar ekonomi manusia, mengingat dalam Islam semuanya adalah milik

Allah. Dengan konsep tauhid yang didukung konsep zakat, tauhid

menghendaki pemerataan hak-hak dasar (asasi) semisal hak-hak dasar

ekonomi dan menentang hubungan dominatif yang didasarkan pada

hubungan kuasa dan memandang rendah manusia lain yang tidak

berkuasa dan berharta banyak.

Lihat Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Para Guru di Sekolah, Direktorat Penguatan HAM ,

Kementrian Hukum dan HAM RI, h. 138

15

15



27/180

Perspektif tauhid seperti itu bisa dipahami, karena risalah Islam bukan saja

untuk menjadi rahmat bagi manusia, tetapi juga alam semesta. Dalam hal

ini, Islam bukan saja menghormati kemanusiaan, tetapi juga bahkan untuk

kesemestaan (QS 21: 107). Dalam konteks kemanusiaan, Islam jugabertujuan membebaskan manusia dari kezaliman (kegelapan) menuju

pada keadilan kemanusiaan (cahaya) (QS 14:1). Jadi, bisa dipastikan bahwa

Islam datang bukan untuk Tuhan, karena Tuhan Mahakaya, tetapi untuk

kepentingan (kemaslahatan) manusia. Dalam bahasa asy-Syathibi (730-

790 H) dari mazhab Maliki, kepentingan (kemaslahatan) manusia itu, dalam

pengertian dharr (mendesak/tidak boleh tidak) adalah untuk memelihara

agama (moralitas manusia yang bermartabat), jiwa, akal, keturunan, dan

harta benda manusia. Bahkan, baginya, kemasalahatan (kepentingan)

manusia itu merupakan inti Islam, dalil universal, dan perenialnya. Sebab

itulah, dalam ushul fikih pun dikenal kaidah: mengelola atau memutuskan

persoalan masyarakat (manusia) tergantung pada kemaslahatannya.

Kemaslahatan manusia, dalam Islam merupakan rasio bagi ajarannya.

Karena itu, HAM yang diperkenalkan Barat ke dunia Islam pada masa

modern, secara umum diterima sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri,

meskipun sebagiannya menerima tidak penuh dan negara seperti Arab

Saudi Arabia dan Iran pasca Revolusi 1979 menolaknya, karena dipandang

bias Barat yang Kristen dan lagi pula bertentangan dengan sebagian isi

syari'ah tradisional yang sakral, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Selain

karena alasan di atas, para ahli yang memandang bahwa Islam dan HAM

berkesesuaian juga karena HAM adalah hak-hak dasar (fundamental)

tertentu yang diberikan Tuhan sejak lahir dan harus dinikmati semua

manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin,

bahasa, agama, status sosial dan lainnya, yang karenanya tidak ada satu

pun kekuasaan yang dapat mencabutnya. Pasalnya, karena tanpa hak itu

manusia tidak bisa hidup sebagai manusia yang sesunggguhnya. Ini



28/180

sebagaimana hadis riwayat Ahmad, bahwa dalam Islam, seluruh manusia

sama. Orang Arab tidak lebih baik daripada non Arab dan orang kulit putih

tidak lebih baik daripada kulit hitam. Kalaupun harus dibedakan, yang

membedakannya adalah ketaqwaan mereka sebagai hasil usahanya.

Di antara para ahli yang berpandangan demikian adalah Marcel A. Boisard,

Abu al-A'la al-Maududi, Syeikh Syaukat Hussain, Ali Abdel Wahid Wafi, dan

di Indonesia seperti Hasbi ash-Shiddiqy, Harun Nasution bersama Bahtiar

Effendi, dan Baharuddin Lopa. Dalam tulisan-tulisannya, para ahli ini

berhasil menekankan betapa Islam sejalan dengan HAM. Bahkan sebagian

dari mereka, memandang bahwa Barat modern mengenal HAM pertamakali lewat Islam di Spanyol Islam yang menjadi rumah bagi tiga agama dan

perdabannya, yaitu Islam, Kristiani, dan Yahudi.

Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki

piagam, akan tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada

hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak,

antara lain:

a. Dalam al-Qur'an terdapat sekitar empat puluh ayat yang berbicara

mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara

larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir,

berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya:

"Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, barangsiapa yang ingin

beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir,

biarlah ia kafir."

(QS. 18: 29)

b. Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kedzaliman dan

orang-orang yang berbuat dzalim dalam sekitar tiga ratus dua puluh

ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam lima puluh empat ayat



29/180

yang diungkapkan dengan kata-kata: 'adl, qisth dan qishas.

c. Al-Qur'an mengajukan sekitar delapan puluh ayat tentang hidup,

pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Misalnya:

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang

itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di

muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia

seluruhnya." (QS. 5: 32). Juga Qur'an bicara kehormatan dalam sekitar

dua puluh ayat.

d. Al-Qur'an menjelaskan sekitar seratus lima puluh ayat tentang ciptaan

dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan.

Misalnya: "... Orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang

paling bertawa diantara kamu." (QS. 49: 13)

e. Pada haji wada' Rasulullah menegaskan secara gamblang tentang

hak-hak asasi manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim,

pemimpin dan rakyat, laki-laki dan wanita. Pada khutbah itu nabi saw

juga menolak teori Yahudi mengenai nilai dasar keturunan.

Dalam Islam, apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan

buatan manusia adalah keharusan (dharurat) yang mana masyarakat tidak

dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan

masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai Ad-Dharurat Al-

Khams, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah

menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.

Nabi saw telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar

internasional, yaitu pada haji wada'. Dari Abu Umamah bin Tsa'labah, nabi

saw bersabda: "Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia

telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga." Seorang lelaki

bertanya: "Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahay rasulullah ?" Beliau



30/180

menjawab: "Walaupun hanya sebatang kayu arak." (HR. Muslim).

Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia

sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada

penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada

hukum Allah. Sampai kepada soal shadaqah tetap dipandang sebagaimana

hal-hal besar lain. Misalnya Allah melarang bershadaqah (berbuat baik)

dengan hal-hal yang buruk. "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya..." (QS. 2: 267).

Hak-hak Alamiah

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh ummat manusia

sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber

yang sama pula (lihat QS. 4: 1, QS. 3: 195).

a. Hak Hidup

Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang

pembunuhan dan meng-qishas pembunuh (lihat QS. 5: 32, QS. 2: 179).

Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi: "Apabila

seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah ia mengkafani

dengan baik." Atau "Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah

mati. Sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan."

(Keduanya HR. Bukhari).

b. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan

kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan

agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman

Allah: "Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman

orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia



31/180

supaya mereka menjadi orang beriman semuanya?" (QS. 10: 99).

Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat dan antara

negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat

aniaya terhadap kelompok lain (QS. 49: 9). Begitu pula hak beribadah

kalangan non-muslim. Khalifah Abu Bakar menasehati Yazid ketika

akan memimpin pasukan: "Kamu akan menemukan kaum yang

mempunyai keyakinan bahwa mereka tenggelam dalam kesendirian

beribadah kepada Allah di biara-biara, maka biarkanlah mereka."

Khalid bin Walid melakukan kesepakatan dengan penduduk Hirah

untuk tidak mengganggu tempat peribadahan (gereja dan sinagog)mereka serta tidak melarang upacara-upacaranya.

Kerukunan hidup beragama bagi golongan minoritas diatur oleh

prinsip umum ayat "Tidak ada paksaan dalam beragama." (QS. 2: 256).

Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi (ahwal

syakhsiyah) bagi mereka diatur syari'at Islam dengan syarat mereka

bersedia menerimanya sebagai undang-undang. Firman Allah:"Apabila mereka (orang Yahudi) datang kepadamu minta keputusan,

berilah putusan antara mereka atau biarkanlah mereka. Jika engkau

biarkan mereka, maka tidak akan mendatangkan mudharat bagimu.

Jika engkau menjatuhkan putusan hukum, hendaklah engkau

putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang

yang adil." (QS. 5: 42). Jika mereka tidak mengikuti aturan hukum yang

berlaku di negara Islam, maka mereka boleh mengikuti aturan

agamanya - selama mereka berpegang pada ajaran yang asli. Firman

Allah: "Dan bagaimana mereka mengangkat kamu sebagai hakim,

sedangkan ada pada mereka Taurat yang di dalamnya ada hukum

Allah? Kemudian mereka tidak mengindahkan keputusanmu.

Sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman ." (QS.5: 7).



32/180

c. Hak Bekerja

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga

kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi

saw bersabda: "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan

seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya

sendiri." (HR. Bukhari). Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti

terlihat dalam hadist: "Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering

keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Hak Hidup

Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyari'atkan

oleh Allah. Diantara hak-hak ini adalah :

a. Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan

penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang

bukan haknya, sebagaimana firman Allah: "Dan janganlah sebagian

kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan

bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar

kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan

jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya." (QS. 2: 188). Oleh

karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan

hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan.

Sabda nabi saw: "Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan

pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual-beli, maka

mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual-bei

mereka dihapus." (HR. Al-Khamsah)

Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha

yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan



33/180

pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw:

"Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka

dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat."

Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebihberat, karena itu berarti pelanggaran tehadap masyarakat secara

keseluruhan.

b. Hak Berkeluarga

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan

ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan

orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya (QS. 24: 32).

Aallah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fithrah yang

telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang

dipikul individu.

Pada tingkat negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada

kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai

kelebihan laki-laki atas wanita (QS. 4: 34). Tetapi dalam hak dan

kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. "Dan para

wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya

menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu

tingkatan kelebihan dari istrinya." (QS. 2: 228).

c. Hak Keamanan

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata

pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman

Allah: "Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."

(QS. Quraisy: 3-4).

Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa



34/180

izin (QS. 24: 27). Jika warga negara tidak memiliki tempat tinggal,

negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan

dalam Islam adalah memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak

yatim dan yang membutuhkannya. Oleh karena itulah, Umar binKhattab menerapkan tunjangan sosial kepada setiap bayi yang lahir

dalam Islam baik miskin ataupun kaya. Dia berkata: "Demi Allah yang

tidak ada sembahan selain Dia, setiap orang mempunyai hak dalam

harta negara ini, aku beri atau tidak aku beri." (Abu Yusuf dalam Al-

Kharaj). Umar jugalah yang membawa seorang Yahudi tua miskin ke

petugas Baitul-Maal untuk diberikan shadaqah dan dibebaskan dari

jizyah.

Bagi para terpidana atau tertuduh mempunyai jaminan keamanan

untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena. Peringatan

rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang

menyiksa manusia di dunia." (HR. Al-Khamsah). Islam memandang

gugur terhadap keputusan yang diambil dari pengakuan kejahatan

yang tidak dilakukan. Sabda nabi saw: "Sesungguhnya Allah

menghapus dari ummatku kesalahan dan lupa serta perbuatan yang

dilakukan paksaan" (HR. Ibnu Majah).

Diantara jaminan keamanan adalah hak mendpat suaka politik. Ketika

ada warga tertindas yang mencari suaka ke negeri yang masuk wilayah

Darul Islam. Dan masyarakat muslim wajib memberi suaka dan

jaminan keamanan kepada mereka bila mereka meminta. Firman

Allah: "Dan jika seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan

kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman

Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang aman baginya." (QS. 9:

6).



35/180

d. Hak Keadilan

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari'ah dan

diberi putusan hukum sesuai dengan syari'ah (QS. 4: 79). Dalam hal ini

juga hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang

dia terima. Firman Allah swt: "Allah tidak menyukai ucapan yang

diucapkan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya." (QS. 4:

148).

Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada

penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan

membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan. Bagi

penguasa muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan

jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi saw: "Pemimpin itu

sebuah tameng, berperang dibaliknya dan berlindung dengannya."

(HR. Bukhari dan Muslim).

Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga

mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan

kesadarannya. Rasulullah saw bersabda: "Maukah kamu aku beri tahu

saksi yang palng baik? Dialah yang memberi kesaksian sebelum

diminta kesaksiannya." (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi).

Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya

atas nama apapun. Sebab rasulullah menegaskan: "Sesungguhnya

pihak yang benar memiliki pembelaan." (HR. Al-Khamsah). Seorang

muslim juga berhak menolak aturan yang bertentangan dengan

syari'ah, dan secara kolektif diperintahkan untuk mengambil sikap

sebagai solidaritas terhadap sesama muslim yang mempertahankan

hak.



36/180

e. Hak Saling Membela dan Mendukung

K e s e mpu rn a a n ima n d ia n t a ra n y a d it u n ju k k a n d e n ga n

menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling

tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kedzaliman.

Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus

hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw: "Hak

muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang

sakit, mengantar ke kubur, memenuhi undangan dan mendoakan bila

bersin." (HR. Bukhari).

f. Hak Keadilan dan Persamaan

Allah mengutus rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan

mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia

(lihat QS. Al-Hadid: 25, Al-A'raf: 157 dan An-Nisa: 5). Manusia

seluruhnya sama di mata hukum. Sabda nabi saw: "Seandainya

Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."

(HR. Bukhari dan Muslim).

Pada masa rasulullah banyak kisah tentang kesamaan dan keadilan

hukum ini. Misalnya kasus putri bangsawan dari suku Makhzum yang

mencuri lalu dimintai keringanan hukum oleh Usamah bin Zaid,

sampai kemudian rasul menegur dengan: "... Apabila orang yang

berkedudukan di antara kalian melakukan pencurian, dia dibiarkan.

Akan tetapi bila orang lemah yang melakukan pencurian, mereka

memberlakukan hukum kriminal..." Juga kisah raja Jabalah Al-

Ghassani masuk Islam dan melakukan penganiayaan saat haji, Umar

tetap memberlakukan hukum meskipun ia seorang raja. Atau kisah Ali

yang mengadukan seorang Yahudi mengenai tameng perangnya,

dimana Yahudi akhirnya memenangkan perkara.



37/180

Umar pernah berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika

mengangkatnya sebagai Qadli: "Perbaikilah manusia di hadapanmu,

dalam majlismu, dan dalam pengadilanmu. Sehingga seseorang yang

berkedudukan tidak mengharap kedzalimanmu dan seorang yanglemah tidak putus asa atas keadilanmu."

Secara umum, hak-hak asasi manusia yang diakui Islam dalam tradisi Islam

di atas bisa dibagi menjadi dua bagian besar: hak-hak dasar (dharr), yaitu

hak-hak yang jika dilanggar, eksistensi atau harkat kemanusiaan manusia

menjadi hilang. Misalnya hak hidup. Satu lagi adalah hak-hak sekunder

(hj), yaitu hak-hak yang jika tidak terpenuhi, akan berakibat padahilangnnya hak-hak dasar (elementer).

Pembagian ini sebanding dengan pembagian dalam literatur HAM

modern, yaitu hak-hak non-derogable (hak-hak absolut yang harus dijamin

kelangsungannya dalam kondisi apapun). Misalnya hak hidup; hak bebas

dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari penahanan

karena gagal memenuhi perjanjian (utang); hak bebas dari pemidanaanyang berlaku surut; dan hak sebagai subyek hukum; dan hak atas

kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

2. HAM dalam Perspektif Agama Kristen

Menurut George M. Daniel, untuk melihat perspektif Kristen tentang Hak

Asasi Manusia maka dapat dilihat melalui dua sisi yaitu mengkaji dari sudut

iman serta teologi kristiani dan meletakkan upaya tersebut di dalam rangka

upaya bersama seluruh umat manusia untuk mengusahakan yang terbaik

bagi setiap orang dan semua orang sesuai dengan hak-hak asasinya

sebagai manusia.

Masih menurutnya, HAM tidak pernah bisa dilepaskan dari Hak dan

George M. Daniel, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Teologi Kristen, 201316

16



38/180

kewajiban. Hak mengimplikasikan kewajiban, sebab hak hanya menjadi

hak setelah kewajiban terpenuhi. Sebaliknya, kewajiban juga

mengimplikasikan hak, sebab kewajiban hanya dapat dilaksanakan sebaik-

baiknya apabila hak dihormati. Hak tanpa kewajiban adalah kesewenang-wenangan, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah perbudakan. Dalam

etika Kristen (menurut Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya ETHICS)

menjelaskan bahwa kebebasan (hak) dan ketaatan (kewajiban) adalah

dua sisi dari satu mata uang, yaitu tanggung jawab. Tidak ada tanggung

jawab tanpa ketaatan, tetapi juga tidak ada tanggung jawab tanpa

kebebasan.

Douglas Elwood dalam bukunya HUMAN RIGHTS: A Christian Perspective

menjelaskan bahwa: Ketika hak dipahami hanya sebagai klaim atas orang

lain, dan tidak juga sebagai tanggung jawab moral di pihak kita, maka

perjuangan Hak Asasi Manusia telah disalahtafsirkan sebagai tidak lebih

dari sebuah pergulatan kekuasaan, dan dengan demikian istilah hak asasi

manusia lalu menjadi sebuah slogan yang indah untuk suatu perang

ideology atau suatu eufemisme untuk perjuangan bersenjata. Ia menjadi

agitasi yang menyulut permusuhan letimbang sebuah advokasi yang

positif dan konstruktif Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai moral

universal yang melampaui klaim-klaim particular atau parochial; ia adalah

hak-hak moral yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata oleh karena ia

dalah manusia, dan ia hanya terwujud di dalam saling keterkaitan dengan

tanggung jawab moral. Hak Asasi Manusia sebagai nilai-nilai moral

universal tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan hak-

hak yang sah dari orang lain dan kewajiban kita untuk menghormati hak-

hak orang lain itu.



17

18

18

17



39/180

Selain itu, HAM bersumber pada klaim Allah terhadap manusia.

Oleh karena itu, walaupun ia tidak terlepas dari pengalaman historis

manusia, ia tidak bersumber pada pengalaman manusia, melainkan pada

tindakan Allah dalam sejarah manusia. Artinya: Hak Asasi Manusiabukanlah rumusan ideal manusia tentang dirinya sendiri, melainkan

pemahaman tentang apa yang dikehendaki Allah mengenai manusia

siapa manusia itu, apa makna eksistensinya, dan apa tujuan hidupnya, dari

perspektif Allah.

Di dalam kajian teologi Kristen, terdapat dua tema besar yang Menjadi

Sumber HAM, yaitu:

Pertama, Kedaulatan Allah yang Universal. Apakah sebenarnya Hak Asasi

Manusia itu? Secara sederhana dapat dikatakan Hak Asasi Manusia adalah

hak-hak yang paling asasi yang dilekatkan dan diletakkan oleh Sang Maha

Pencipta pada setiap manusia dan semua manusia, semata-mata oleh

karena ia adalah manusia. Hak-hak asasi ini terkait amat erat dengan

hakikatnya sebagai manusia sebagai-mana yang dikehendaki oleh Allah,pada waktu Ia menciptakan manusia. Artinya: tanpa hak-hak asasi ini ia

bukanlah manusia seperti yang dikehendaki oleh Sang Penciptanya.

Apabila pemahaman kita tentang Hak Asasi Manusia bersumber pada

kedaulatan Allah yang universal atas manusia, maka implikasinya, adalah

bahwa tak ada satu orang pun atau satu lembaga pun, termasuk negara,

yang berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut,

tanpa berhadapan dengan Allah sendiri. Tidak ada orang atau badan apa

pun yang berhak untuk menetapkan apakah Hak Asasi Manusia itu lain

daripada yang ditetapkan oleh Allah.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, oleh karenanya, adalah


19



40/180

pelanggaran terhadap hak-hak asasi Allah sendiri!. Jangan ada padamu

Allah lain di hadapanKu (Keluaran 20:3). Tidak boleh ada yang bersikap

seperti Allah terhadap sesamanya, dalam arti mempunyai kekuasaan

yang tak terbatas dan berhak menuntut ketaatan mutlak dari sesamanya,dan tidak boleh pula ada yang diperlakukan sebagai allah-allah kecil di

samping Allah.

Jurgen Moltmann mengatakan bahwa, Klaim Allah itu meliputi baik

dimensi individualnya (martabat sebagai manusia), dimensi sosialnya

(hidup kebersamaannya dengan yang lain), dimenasi ekologinya (kuasanya

atas alam ciptaan), maupun dimensi futurologisnya (kesempatannya untukmemiliki masa depan).

Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia merupakan sebuah pengertian yang

holistik: hak manusia untuk bebas; haknya untuk berkomunitas; haknya

untuk mengelola; membangun dan memanfaatkan alam ciptaan; haknya

untuk mempunyai masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Hak-hak tersebut mengimplikasikan Kewajiban Artinya:

1. Hak saya untuk bebas dan bermartabat mengimplikasikan kewajiban

saya untuk menghormati kebebasan dan martabat orang lain.

2. Hak saya untuk berkomunikasi (hak untuk memberi dan menerima

informasi serta mengekspresikan diri seotentik-otentiknya serta

berkomunitas dengan orang-orang lain. Hal ini mengimplikasikan

kewajiban saya untuk memberi informasi yang seakurat-akuratnya

kepada orang lain, kewajiban saya untuk menghormati kebebasan dan

perbedaan yang ada pada manusia dalam mengekspresikan dirinya,

serta menghormati eksistensi serta identitas komunitas-komunitas

yang lain.

3. Hak saya atas alam ciptaan mengimplikasikan kewajiban saya untuk



41/180

memelihara kelestariannya, dan

4. Hak saya atas masa depan mengimplikasikan kewajiban dan

tanggung jawab saya atas kesejahteraan generasi-generasi yang akan

datang.

Kedua, Citra Allah Pada Setiap Manusia. Setiap orang mempunyai hak asasi

untuk hidup bermartabat, hak untuk hidup berkomunitas, hak untuk

mengelola alam ciptaan dan hak untuk membangun masa depan yang

lebih baik (dengan segala kewajiban asasi yang terkait). Ini berlaku pada

setiap orang dan semua orang, oleh karena setiap orang dan semua orang

adalah penyandang citra Allah.

Sebagai citra Allah, manusia tidak cuma makhluk ciptaan seperti

makhluk-makhluk ciptaan yang lain, melainkan setiap orang adalah suatu

pribadi yang utuh, pribadi di hadapan Allah dan bertanggung jawab kepada

Allah. Oleh karena setiap orang adalah citra Allah, maka setiap orang

mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang sama, tidak ada

yang lebih dan tidak ada yang kurang. Perbedaan-perbedaan antar

manusia yang bersifat kondisional dan eksternal tidak sedikit pun

mengurangi atau menambah kesamaannya. Setiap orang dan semua

orang diciptakan sama berharganya di hadapan Allah apa pun latar

belakang rasial, warna kulit, tingkat budaya dan status sosial-ekonominya.

Ini mengimplikasikan kewajiban setiap orang dan semua orang untuk

mewujudkan kemanusiaannya yang penuh sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai citra Allah. Tanggung jawabnya yang penuh sebagai

diri sendiri, tanggung jawabnya yang penuh untuk menghargai dan

menjalin hubungan kebersamaan yang timbal balik dengan sesama citra

Allah, tanggung jawabnya yang penuh untuk memelihara dan mengelola

alam ciptaan bagi kesejahteraan bersama seluruh alam ciptaan, tanggung

jawabnya yang penuh untuk membangun masa depan yang terbaik bagi



42/180

generasi-generasi yang akan datang. Dan oleh karena itu juga kewajiban

untuk melawan segala bentuk dehumanisasi, yaitu segala bentuk

perlakuan yang tidak memperlihatkan manusia baik sebagai individu

maupun sebagai kelompok sebagai citra Allah, yang menghalangimanusia untuk menghadirkan diri secara penuh dan otentik sesuai dengan

harkat dan martabatnya sebagai citra Allah.

Analog dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hukum

itu diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, maka

negara dan kekuasaan itu ada untuk manusia, berkewajiban untuk

menghargai dan melindungi harkat dan martabat manusia sebagai citraAllah.

Di sini hendak ditolak pandangan tradisional bahwa raja atau penguasa itu

secara inheren memiliki hak ilahi (divine right), yang berhak menuntut

ketaatan mutlak dari rakyatnya. Sebaliknyalah! Legitimasi terhadap

kekuasaan terletak pada apakah kekuasaan itu dipakai untuk melayani

kepentingan rakyat dan melindungi hak-hak rakyat sebab rakyat inilah,baik sebagai individu maupun secara kolektif, yang mengemban citra Allah

itu.

Ini tidak berarti bahwa teologi Kristen bersifat anti kekuasaan. Namun

demikian, pemanfaatan kekuasaan haruslah mengacu kepada Sang

Pemilik dan Sumber segala kekuasaan. Artinya: 1). bagaimana Sang

Mahakuasa itu memanfaatkan kekuasaanNya yang tidak terbatas itu,

harus menjadi pola bagi setiap pemegang kekuasaan di dalam

mempergunakan kekuasaannya, dan 2). bagaimana Allah memanfaatkan

kekuasaan yang ada padaNya, secara amat khas dan jelas kita lihat

khususnya di dalamYesus Kristus.

Menurut George M. Daniel, mengutip pendapat Douglas Elwood,

menjelaskan sebagai berikut, Kekuasaan yang dipakai Allah untuk



43/180

menegakkan Hak Asasi Manusia di dalam sejarah mesti dipahami secara

hakiki sebagai timbal-balik dan persuasif. Kedaulatan Allah di dalam

sejarah adalah kuasa kasih yang penuh kesabaran, penuh kemurahan hati

dan persuasif, (kuasa) yang memampukannya. Allah menjalankankedaulatanNya atas kita secara persuasif lebih dari koersif, secara timbal-

balik daripada secara sepihak, secara rekonsiliatif daripada melalui

konfrontasi yang menimbulkan pertentangan, dengan kuasa cinta bukan

cinta kuasa.

Jadi, pemanfaatan kuasa yang ada pada manusia harus mencerminkan

pemanfaatan kuasa oleh Allah sendiri, dan di sinilah kekuasaan yang adapada manusia itu memperoleh legitimasinya. Salah satu hak yang paling

asasi yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia, sesuai dengan

hakikatnya sebagai Citra Allah, adalah KEBEBASAN. Tanpa kebebasan,

manusia menjadi tidak lebih dari batu, hewan atau tanaman. Bukan

manusia lagi.

Kita mengetahui, bahwa kita menghadapi persoalan besar di sini. Sebab ituberarti, bahwa di dalam kebebasannya manusia juga bebas untuk

menyalahgunakan kebebasan-nya itu. Sebab itu telah menjadi konsensus

umum, bahwa untuk menghindarkan kemungkinan yang destruktif ini,

maka kebebasan itu harus dibatasi, atau paling sedikit di atur. Secara

teologis, bahwa kebebasan memang harus dibarengi dan diimbangi oleh

ketaatan untuk membentuk tanggung jawab. Kebebasan di dalam

ketaatan, dan ketaatan dalam kebebasan.

Kebebasan yang kuat itulah yang harus secara amat khusus diatur dan

dibatasi untuk melindungi kebebasan mereka yang lemah. Bukan

sebaliknya. Walaupun pembatasan itu tentu saja juga harus diatur dan

tidak boleh semena-mena, tetapi ini bukanlah pelanggaran Hak Asasi


20



44/180

Manusia melainkan justru untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Sebab,

siapakah sebenarnya yang paling berkepentingan mengenai Hak Asasi

Manusia ini, bila bukan mereka yang kecil, yang lemah, yang tak berdaya?!

Kepada merekalah, kata TUHAN, kita harus berpihak. Sebab sebagaimanayang pernah dikatakan, Meskipun Dewi Keadilan itu digambarkan buta,

kepada yang lemahlah ia berpihak.

3. HAM dalam Perspektif Agama Hindu

Hak Asasi Manusia sudah ada sejak zaman dahulu, hanya saja kebanyakan

bersifat normative dan hanya tersirat yang tertuang didalam kitab suci.

Hindu memiliki Konsep HAM yang tinggi yang tertuang didalam weda, baik

weda Sruti maupun weda Smerti.

Tentang persamaan didalam bhagavad gita tidak hanya dengan manusia

tetapi juga terhadap semau mahkluk hidup seperti kutipan sloka berikut:

vidya-vinaya-sampanne

brahmane gavi hastinisuni caiva sva-pake ca

panditah sama-darsinah

(Bhagavad Gita 5.18)

Artinya :

Para resi yang rendah hati, berdasarkan pengetahuan yang sejati, melihat

seorang brahmana yang bijaksana dan lemah lembut, seekor sapi, seekor

gajah, seekor anjing dan orang yang makan anjing dengan penglihatan

yang sama.

lihat makalah Mencari Akar Krisis Etika & Moralitas Bangsa, direktur urusan agama hindu, ditjen bimas

hindu dan buddha, Dep.Agama RI dalam lokakarya Masa Depan Kebangsaan Indonesia, MemperkukuhPilar-Pilar Kebangsaan Dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Nnasional Bangsa Indonesia'

diselenggarakan oleh Ikal Peduli.

21

21



45/180

Orang yang pikirannya telah mantap dalam persamaan dan kemerataan

sikap, telah mengalahkan keadaan kelahiran dan kematian. Bagaikan

Brahman mereka bebas dari kelemahan, dan karena itu mereka sudah

mantap dalam Brahman.( Bhagavad-gita 5.19)

Kitab Isa Upanisad sloka 6 menyatakan:

Yas tu sarvani bhutani atmanyevanupasyati

sarva bhutesu catmanam tato na vijugupsate.

Artinya :

Dia yang melihat semua mahluk pada dirinya (Atman) dan dirinya

(Atman) sendiri pada semua mahluk, Dia tidak lagi melihat adanya sesuatu

perbedaaan dengan yang lain.[1]

1. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat merupakan sebagian dari

hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkanpendapat dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB

maupun UUD 1945.

Didalam Rg Veda, X.191.2-4 Menyebutkan Hendaklah bersatu

padulah, bermusyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan dan

maksud yang sama, seperti para Dewa pada zaman dahulu telah bersatu

padu. Begitu juga, bersembahyanglah menurut caramu masing-

masing, namun tujuan dan hatimu tetap sama, serta pikiranmu satu,

agar dikau dapat hidup bersama dengan bahagia.

Berdasarkan Mantra veda tersebut sangat jelaskan mengajarkan

kebebasan berpendapat dengan musyawarah mufakat.

2. Kebebasan Memeluk Agama



46/180

Kemajemukan atau keberagaman bukan hanya sebagai sebuah realitas

sosial. Undang-undang dasar 1945 sebagai hukum negara menyatakan

dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untukberibadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena itu

ditegaskan semua agama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan

berkembang, termasuk pemeluk agama untuk menjalankan agamanya

secara bebas. Yang lain tidak perlu dipaksa pindah agama sebagaimana

realita yang kita lihat selama ini. Setiap orang memiliki hak dasar

memeluk agama, yang berarti kebebasan dan kewenangan seseorang

untuk menganut suatu agama yang tercantum dalam veda kususnya

bhagavad gita.

Umat Hindu menghormati kebenaran dari mana pun datangnya dan

menganggap bahwa semua agama bertujuan sama, yaitu menuju

Tuhan, namun dengan berbagai sudut pandang dan cara pelaksanaan

yang berbeda. Hal itu diuraikan dalam kitab suci Bhagavad Gita[4]

sebagai berikut:

samo 'hasarva-bhteu na me dveyo 'sti na priyah

ye bhajanti tu mbhakty mayi te teu cpy aham

(Bhagawadgita, IX:29)

Artinya:

Aku tidak pernah iri dan selalu bersikap adil terhadap semua makhluk.

Bagi-Ku tidak ada yang paling Ku-benci dan tidak ada yang paling Aku

kasihi. Tetapi yang berbakti kepada-Ku, dia berada pada-Ku dan Aku

bersamanya pula.

Ye yath mm prapadyante tms tathaiva bhajmy aham, mama

vartmnuvartante manusyh prtha sarvaah (Bhagawadgita, 4:11)



47/180

Artinya:

Jalan mana pun yang ditempuh seseorang kepada-Ku,

Aku memberinya anugerah setimpal. Semua orang mencari-Ku denganberbagai jalan, wahai putera Partha (Arjuna).

Yo yo ym ym tanum bhaktah raddhayrcitum icchati,

tasya tasycalm raddhm tm eva vidadhmy aham

(Bhagawadgita, 7:21)

Artinya:

Kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, Aku perlakukan

mereka sama dan Ku-berikan berkah yang setimpal supaya ia lebih

mantap

3. Hak Pendidikan Yang Sama

Secara sepesifik, tentang pendidikan (pengajaran) dalam konsep HAMPBB tersebut tertuang dalam pasal 26 ayat 1,2 dan 3, berbunyi:

1. Setiap orang memiliki hak atas pengajaran. Pengajaran harus

bebas, artinya pada tingkat-tingkat elementer dan fundamental.

Pengajaran elementer harus wajib. Pengajaran teknik dan profesi

pada umumnya harus terbuka, dan pengajaran tinggi harsu

terbuka bagi semua berdasarkan kecakapannya.

2. Pengajaran harus diarahkan pada perkembangan penuh

kepribadian insan dan pengokohan rasa hormat terhadap hak asasi

manusia dan prinsip-prinsip kebebasan. Dia harus memajukan

pengertian, toleransi dan persahabatan diantara kelompok-

kelompok ras dan keagamaan, disamping harus mengembangkan

aktivitas-aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga



48/180

perdamaian.

3. Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih macam

pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Demikian

pula pasal 27 ayat 1 dan 2 berbunyi:

1. Setiap orang berhak untuk bebas berpartisipasi di dalam

kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk menikmati

kesenian dan berperan serta dalam memajukan ilmu

pengetahuan dan menikmati manfaatnya.

2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungankepentingan moral dan material yang ia peroleh dari setiap

usahanya dibidang keilmuan, kesusasteraan, kesenian di

mana ia menjadi penciptanya.

Kaitannya dengan pasal tersebut didalam weda disebutkan bahwa

semua golongan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang

sama;

Yathemam vacam kalyanim avadani janebyah, Brahma rajanyabhyam

sudraya caryaya, Ca svaya caranaya ca Yayurveda 26.2.

hendaknya disampaikan sabda suci ini kepada seluruh umat manusia,

cendikiawan, rohaniawan, raja, pemerintah, masyarakat, para

pedagang, petani, buruh, kepada orang orangKu dan kepada orang

asing sekalipun

Berdasarkan sloka Yajurveda tersebut sangat jelas bahwa pendidikan

adalah hak semua insan.

4. Hak Untuk Hidup Dan Mendapatkan perlakuan Yang Sama

Dalam ajaran Hindu tentang ahimsa mengajarkan setiap mahkluk hidup



49/180

mendapatkan hidup yang layak dan sama bagi semua yang bernyawa

sedangkan tattwam asi merupakan ajaran yang menganggap manusia

sama dan sederajat .

Kata ahimsa terdapat dalam buku-buku suci agama Hindu klasik

Upanishad, Yoga Sutra dan Bhagavad Gita. Secara harfiah kata Sanskrit

itu berarti ketiadaan gangguan, ketiadaan serangan atau ketiadaan

kejahatan. Ahimsa adalah gaya hidup yang menjauhkan diri dari segala

perbuatan yang menyakiti siapa pun atau merusak apa pun. Ahimsa

adalah nazar asketis bagi orang yang mencari kebenaran dan

kekudusan. Setelah sekian abad kata ahimsa dipakai secara terbatas dikalangan agama Hindu, mendadak pada 1920-an kata itu mencuat

menjadi populer ke seluruh dunia.

TATWAM ASI merupakan mahavakya atau ajaran yang bersumber dari

Weda, memiliki dimensi metafisika, fisika, etika sosial dan landasan

humanisme Hindu. tatwam asi berdasarkan konsep advaita vedanta

(monisme) memandang manusia secara esensial sama.

Tatwam asi adalah ajaran normatif yang tidak semata-mata berlaku

sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup dan bahkan

benda mati sekalipun. Sebab, dalam semua benda itu terdapat energi

yang tidak lain adalah panas atau prana. Itu daya hidup. Karena itu

segala perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan,

ketidakseimbangan, disharmoni, bahkan penghancuran dan kematian

orang lain dan alam semesta bertentangan dengan ajaran tatwam asi,

Dalam perspektif Hindu, ahimsa bukan sebuah kondisi fisik, tetapi sikap

mental mencintai. Nonkekerasan sebagai suatu kondisi mental,

berbeda dengan sikap tak melawan. Nonkekerasan tak memiliki

dendam dan kebencian. Namun kedua mahavakya itu, kata Yudha

Triguna, bukanlah sesutu yang mudah dilaksanakan. Dia memerlukan



50/180

proses latihan, dengan kesadaran dan komitmen diri untuk

meningkatkan kehidupan spiritual.

Tatwam asi tak bisa dilaksanakan jika dalam diri masih ada rasa dengki,

iri hati, dendam, marah, fitnah dan seterusnya. Karena sifat itu

menghambat dan menghalangi kesadaran diri yang cenderung

melahirkan sifat keakuan (ego). Karena itu ajaran ini baru menjadi suatu

pola tindakan, manakala telah dilaksanakan sebagai bentuk disiplin,

sebab agama adalah praktik dan disiplin diri.

Dandah sasti prajah sarva danda evabhiraksati, danda suptesu jagarti

danda dharmam vidurbudhah (Manu Smerti)

Sangsi hukum itu memerintah semua mahluk, hukum itu yang

melindungi mereka, hukum yang berjaga selagi orang tidur, orang

orang bijaksana menyamakannya dengan dharma.

4. HAM Dalam Perspektif Agama Budha

Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia

berdasarkan kondratnya, jadi hak-hak yang dimiliki sebagai manusia. Maka

kita tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok manusia tertentu.

Sudah melekat pada pengertian hak-hak sasai manusia itu sendiri, bahwa

hak-hak asasi manusia harus dipahami dan di mengerti secara universal.

Memerangi atau menentang universalitas hak-hak asasi manusia berarti

memerangi dan menentang hak-hak asasi manusia. Hak-Hak Asasi

Manusia merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai

manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh sesama manusia maupun

pemerintah dimana ia tinggal.

Menurut Tia Kusnanto, sikap pengejawantahan dari penghormatan atas

nilai-nilai HAM adalah saling hidup bertoleransi. Nasehat Sang Buddha

adalah mari kita hidup dengan bahagia, tidak membenci mereka yang



51/180

membenci kita. Di antara mereka yang membenci kita, mari kita hidup

bebas dari membeci. Mari kita hidup dengan bahagia dan bebas dari

penyakit. Mari kita hidup dengan bahagia dan bebas dari ketamakan, di

antara mereka yang tamak.

Masih menurutnya, Buddhisme memandang Hak-hak asasi manusia tidak

hanya menyangkut interaksi-aksi antar umat manusia, tetapi

berhubungan dengan alam sekitar. Apabila alam sekitarnya rusak maka

umat manusia akan menghadapi malapetaka. Tidakkah alam juga

memasuki hak asasi sendiri ? Agama Buddha sangat menaruh perhatian

terhadap hak asasi setiap bentuk kehidupan hingga mahluk sekecil apapun. Agar persoalan Hak asasi manusia dapat didudukkan pada tempatnya

secara benar. Manusia harus memiliki internal yang bersifat spiritual, bebas

dari keserakahan, kebencian dan kebodohan atau pandangan yang keliru.

Tentunya mereka selalu berjuang untuk menegakkannya dan tidak boleh

dipengaruhi oleh perasaan benci dan permusuhan.

Setiap pernyataan hak-hak asasi manusia sesungguhnya martabat yangterkandung didalamnya yang dikemukakan sebagai bentuk prinsip dasar

hukum. Martabat manusia ini diperoleh manusia dari kebebasan maupun

kemandiriaanya. Karena manusia dapat memiliki hidupnya, maka pemiliki

itu pun harus dipercayakan kepadanya. Landasan hak-hak asasi manusia

merupakan tolak ukur setiap penindasan horizontal diantara manusia, tapi

juga melarang campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dalam

kehidupan pribadi.

Prinsip hak-hak asasi manusia mengukuhkan pada tiap hak manusia. Hak

setiap manusia sama sucinya dengan hak jutaan manusia. Prinsip hak

tersebut memberikan kepada hukum dasar kemanusiaan murni, landasan

Lihat Artikel Tina Kusnanto, HAM Menurut Pandangan Agama Budha, 2012

Lihat Artikel Tina Kusnanto, HAM Menurut Pandangan Agama Budha, 2012

22

22

23

23



52/180

etika manusiawi yang umum. Berdasarkan hal ini sebenarnya setiap

landasan hukum yang teokratis ditolak. Apa yang dinyatakan sebagai

hukum, tidak boleh diambil dari wahyu, kepercayaan atau teologi. Hukum

harus menciptakan suatu masyarakat antara sesama manusia, apa punjuga keyakinannya, dia merupakan razim tenggang rasa sepenuhnya.

Hanya yang tak dapat dibiarkan ialah penindasan, sikap tak tenggang rasa,

sikap tak menghargai manusia.

Hak asasi manusia bukan hanya memiliki pengertian yang anivokal

(bermakna satu) yang harus diartikan analoga dimana ada kesamaan dan

titik perbedaan serta memiliki kategori dimana hak-hak yang dimilikisetiap warga negara dari negara yang bersangkutan (hak-hak warga

negara) dan hak-hak yang pada dasarnya dimiliki semua yang berdomisili

di negara yang bersangkutan.

Kenyataanya, semua bagsa menerima prinsip-prinsip yang sama, harus

ada sesuatu sebab yang umum. Sebab umum itu adalah sensus communis,

akal sehat. Secara rasional pula prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalamhukum ialah setiap orang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama

orang lain dengan damai. Kecenderungan ini lepas dari karsanya, sebagai

landasan obyek seluruh hukum. Secara deduktif dapat disimpulkan empat

prinsip dasar dari prinsip pokok yang menjadi pilar seluruh sistem hukum

alam, yaitu :

a. Prinsip milikku dan milikmu. Milik orang lain harus dihormati dan

dihargai.

b. Prinsip kesetiaan pada janji.

c. Prinsip ganti rugi, kalau kerugian itu karena kesalahan orang lain.

Scheltens,Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 69

Krisnanda Wijaya-Mukti, Wacana Buddha-Dhamma, (Jakarta: Yayasan Sharma Pembangunan, 2003), h.466

24

25

25



53/180

d. Prinsip perlunya hukum karena pelanggaran atas hukum alam dan

hukum-hukum lainya

Teori etika umat Buddha terungkap secara praktis dalam berbagai prinsip

atau disiplin yang merupakan panduan umum untuk menuju arah kemana

untuk melangkah menuju keselamatan ahkir. Walaupun banyak dari prinsip

ini dinyatakan dalam bentuk yang negatif, kita tidak boleh berpikir bahwa

moralitas umat Buddha terdiri dari penahanan diri dari kejahatan saja

tanpa diimbangi dengan perbuatan yang baik. Moralitas yang ditemukan

dalam prinsip itu dapat dirangkum dalam tiga prinsip yang sangat

sederhana, Hindarilah kejahatan, berbuatlah kebajikan, sucikan pikiran

inilah nasehat yang telah diberikan oleh semua Buddha.

Buddhisme mengakui bahwa hukum dan rumusan hak masyarkat

sebelumnya telah menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang

mungkin sebelumnya kacau balau. Di dalam peraturan-peraturan tersebut

membantu meningkatkan kesejahteraan baik individu mupun kolektif.

Namun betapapun bermanfatnya ini, bahwa Buddhisme mempunyai

pandangan tentang peraturan, hukum, pegangan hukum dan rumusan hak

yang dibuat manusia hanylah berupa kebenaran (realitas) sekunder.

Kecuali kalau mereka berlandaskan prinsip-prinsip Dhamma (hukum,

realitas yang sesungguhnya, sebab akibat yang benar), serta telah diselami

oleh orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam atas prinsip-

prinsip demikian. Bila tidak, pengembangan kualitas manusia yang

bermakna serta ihwal hidup berdampingan secara damai di antara sesama

manusia baik secara local maupun lingkungan dimana demokrasi telah

menciptakan ketegangan diantara beragam unsure yang bersifat multi

dimensi dan oleh karena itu sangat memerlukan persatuan masyarakat.

Lihat Dh. XIV, hal. 183

Scheltens,Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 71

26

26

27

27



54/180


55/180

dalam lagi melalui meditasi, realisasi serta usaha belajar yang giat.

Permasalahan Hak Asasi Manusia bukan saja berhubungan dengan

manusia akan tetapi dekat sekali dengan alam sekitar. Sesungguhnya

dengan memperhatikan lebih dekat terhadap alamsekitar bertujuan untuk

membuat kehidupan manusia menjadi lebih bahagia. Umat manusia lebih

peduli terhadap lingkungan menjadi lebih bahagia. Umat manusia peduli

terhadap lingkungan hidup dan alam karena mereka peduli terhadap diri

mereka. Melindungi lingkungan hidup adalah juga melindungi diri mereka,

memungkinkan manusia bertahan hidup dan hidup bahagia. Apabila alam

sekitar dirusak, maka umat manusia akan menghadapi malapetaka.Walaupun manusia pada dasarnya menduduki dan menjadikan tanah

sebagai sumber kekayaan atas mil ik hak mereka. Namun

permasalahannnya adalah bagaimana manusia memperlakukan hak milik

mereka dan apakah hal tersebut menimbulkan kerusakan pada tanah

airnya atau dunia.

Sebagai contoh dalam membesarkan anak, orang tua tidak hanyabertindak berdasarkan hak asasi anak. Tetapi bahkan memberi lebih

banyak daripada standar minimum yang menjadi hak anak tersebut. Orang

tua menjaga anak mereka penuh cinta kasih dan kasih sayang bukan hanya

secara khusus memikirkan sekedar hak asasi anak. Dengan alam pikiran

seperti orang tua yang memperlakukan anaknya maka umat manusia

akan mampu untuk hidup secara harmonis.

Bentuk permasalahan yang muncul dalam hak asasi manusia khususnya

hubungan anak dan orang tua, sebagai contoh di Amerika Serikat bahwa

apabila orang tua salah dalam memperlakukan anak mereka, maka anak-

anak dapat memanggil polisi atau memberitahu seorang guru untuk

memanggilkan polisi dan menahan orang tua mereka. Konsep hak asasi

Lihat Dh. XIV, hal. 18328

28



56/180

manusia merupakan satu sisi dari sebuah mata uang atau hanya mengukur

tingkat kemajuan tertentu dari umat manusia dan pada kenyataanya

terjadi sekenario ekstrim dimana sejumlah masyarakat tidak saling

menghormati kehidupan, keselamatan dan kebebasan, pelanggaranterhadap kehidupan, hak milik dan kebebasan serta kemerdekaan pribadi

senantiasa terjadi. Sebaliknya dibagian masyarakat lainnya, hak-hak selalu

dituntut, hidup semata-mata menuntut hak asasi.

Dalam bentuk pendekatan Buddhisme, ketentuan yang terdapat dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi hakikatnya memiliki prinsip yang sama

dengan nilai-nilai Buddhis. Namun dalam masyarakat hal ini belum cukup,yang merupakan standar sosial minimum setidak-tidaknya dapat

melindungi dunia agar tidak terbakar dengan kobaran api. Memungkinkan

manusia untuk tinggal bersama. Mengembangkan kehidupan manusia

menuju taraf yang tinggi melalui sila, samadhi dan panna. Oleh karena itu,

perlu mengembangkannya dengan etika yang positif, yang konstruktif.

Jadi Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asai Manusia

merupakan dasar, landasan yang memungkinkan umat manusia menjalani

kehidupan yang bajik serta hidup dalam kedamaian dan keharmonisan.

Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM

Dalam rangka pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, seluruh

stakeholder yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan lembaga

swadaya masyarakat (LSM) telah berupaya bersinergi untuk

memenuhinya.

1. Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan HAM di Indonesia.

Kewajiban dasar manusia Indonesia terhadap HAM sesuai dengan UU

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bab VI adalah

sebagai berikut:



57/180

a. Setiap orang yang berada di wilayah negera Republik Indonesia

wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, hukum

tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah

diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 67).

b. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika,

dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara (pasal 69 ayat 1).

c. Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan

tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain secara

timbal balik (pasal 69 ayat 2).

d. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-

undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis (pasal 70).

2. Peran Serta Pemerintah dalam Penegakan HAM di Indonesia

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai

dengan UU No. 39 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati,

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia,

sesuai peraturan perundang-undangan, dan hokum internasional

tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia

(pasal 71).

b. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah



58/180

implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72).

Sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam upaya

pemajuan, penghormatan dan penagakan HAM, maka berikut ini

beberapa hasil kerja pemerintah yang telah dihasilkannya:

a. Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

b. Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak

Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998.

c. Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat

perhatian khusus, yaitu de

bahan ajar ham bagi guru (final)

Documents