berita korupsi alat kesehatan

7/23/2019 berita korupsi alat kesehatan

1/32

HIGHLIGHT

Korupsi Pada Sektor KesehatanPublished: 13.12.11 11:57:7

!pdated: 25."#.15 22:22:17

Hits : 2$5"2

Ko%entar : 2

&atin' : 1

Sektor kesehatan %erupakan urusan publik (an' tidak lepas dari praktek korupsi.

Korupsi pada sektor kesehatan %elibatkan aparat dan pe)abat tin'kat rendah hin''a

tin'kat tin''i. Pada tin'kat rendah %en(entuh pada kepala dinas kesehatan

*+inkes, pada tin'kat kabupaten-kota dan proinsi$ sedan'kan pada tin'kat tin''i

%elibatkan pe)abat pada kantor ke%enterian kesehatan dan le%ba'a lainn(a pada

tin'kat nasional seperti /P0 %aupun an''ota +P& (an' %e%bidan'i kesehatan.

Hasil inesti'asi Indonesia orruption ar4h *I, sa%pai tahun 2""$ kasus

korupsi pada sektor kesehatan telah %eni%bulkan keru'ian ne'ara %en4apai &p

12 %iliar. Kasus6kasus tersebut %elibatkan para pe)abat tin'kat lokal seperti leel

kepala dinkes dan +P&+ serta direktur ru%ah sakit$ sedan'kan korupsi pada tin'kat

tin''i belu% terun'kap ketika itu. odus korupsi (an' do%inan %asih berputar

dala% pen'adaan baran' dan )asa den'an %odus mark up(an' %eni%bulkan

keru'ian ne'ara sebesar &p 1"3 %iliar$ sisan(a adalah %odus pen(uapan.

Pada tin'kat pe)abat dinas kesehatan lokal$ salah satu kasus korupsi dilakukan oleh

dr Laode /udiono PH$ Kepala +inas Kesehatan Pe%kab /rebes atas du'aan

korupsi dana a%inan Kesehatan as(arakat *a%kes%as, tahun 2""8- 2"1"

senilai &p 15" )uta. +ana a%kes%as senilai &p 15" )uta itu di'unakan untuk

kepentin'an pribadi. Laode (an' )u'a %antan +irektur &S!+ /rebes itu ditahan di

Le%ba'a Pe%as(arakat *LP, /rebes se)ak &abu *18-1",. Penahanan dilakukan atas

beberapa perti%ban'an dan sesuai asal 21 K!HP$ di antaran(a$ dikha9atirkan

%elarikan diri$ dikha9atirkan %en'hilan'kan baran' bukti dan tersan'ka

%en''ulan'i perbuatann(a. Se%entara dr Laode /udiono %e%bantah tindakann(a

%asuk korupsi karena han(a %e%in)a% uan' &p 15" )uta dari dana a%kes%as di

Puskes%as atibaran' *(berne9s,.


2/32

Kasus lainn(a pada tin'kat lokal ter)adi di ias Selatan *isel, (an' %elibatkan

antan Kepala +inas *Kadis, Kesehatan sete%pat$ &ah%at ;l


3/32

peralatan ru%ah sakit untuk penan''ulan'an =lu burun' tahun an''aran 2""# pada

Ke%enko Kesra bertentan'an den'an Keppres tentan' pedo%an pelaksanaan

pen'adaan baran' dan )asa.

Perbuatan korupsi Suted)o se4ara sendiri atau bersa%a6sa%a den'an oran' lain

(an' diantaran(a adalah 'ati(o 'a(oko *Pe)abat Pe%buat Ko%it%en Ke%enko

Kesra,$ +aan ;h%adi *+irektur !ta%a PT /ersaudara, dan &i?a Husni *+irektur

Keuan'an PT /ersaudara,. Soeted)o didak9a den'an dak9aan pri%er Pasal 2 a(at

1 !! Pe%berantasan Tindak Pidana Korupsi dan dak9aan subsider Pasal 3 !!

(an' sa%a. Terdak9a %en(alah'unakan ke9enan'an (an' ada pada )abatann(a

selaku kuasa pen''una an''ara +IP; ;P/6P Ke%enko Kesra tahun 2""#.

Soeted)o telah %e%enan'kan PT /ersaudara seba'ai pelaksana pro(ek pen'adaan

den'an %etode penun)ukan lan'sun'. Pro(ek pen'adaan alat kesehatan senilai &p

8$# %iliar itu telah %en'akibatkan keru'ian keuan'an ne'ara senilai &p 3#$2 %iliar.

Keru'ian berasal dari pen''ele%bun'an har'a alat6alat kesehatan (an' dibeli

Ke%enko Kesra. Pe%ba(aran bersih (an' diteri%a PT /ersaudara untuk 2""#

sebesar &p $3 %iliar. +ari pe%ba(aran tersebut (an' diper'unakan oleh PT

/ersaudara untuk realisasi pen'adaan han(a sebesar &p $"5 %iliar.

Pada kasus pen'adaan alat kesehatan tahun 2""7$ KPK %enetapkan seoran'

%antan pe)abat di Ke%enterian Kesehatan berna%a &usta% S(ari=uddin Paka(a

seba'ai tersan'ka kasus du'aan korupsi. Penetapan &usta% seba'ai tersan'ka

oleh KPK berdasarkan pen'e%ban'an kasus korupsi pen'adaan alat kesehatan

untuk penan''ulan'an =lu burun' pada 2""#. ;kibat perbuatann(a$ &usta% di)erat

Pasal 2 ;(at *1, dan atau Pasal 3 !ndan' !ndan' Pe%berantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Kasus korupsi tin'kat pe%erintah pusat lainn(a (an' ditan'ani Ke)aksaan ;'un'adalah kasus du'aan korupsi di Ke%enterian Kesehatan dala% pen'adaan alat

bantu bela)ar %en'a)ar pendidikan dokter-dokter spesialis di ru%ah sakit den'an

nilai pro(ek &p 17 %iliar. Kasus korupsi pelaksanaan peker)aan pen'adaan alat

bantu bela)ar %en'a)ar pendidikan dokter-dokter spesialis di ru%ah sakit pendidikan

dan ru%ah sakit ru)ukan pada /adan Pen'e%ban'an dan Pe%berda(aan Su%ber


4/32

+a(a anusia di Ke%kes ter)adi pada 2"1". ;da ti'a oran' (an' %en)adi tersan'ka

pada kasus tersebut berdasarkan surat penetapan tersan'ka ditandatan'ani se)ak

2" 0ktober 2"11 (akni idianto ;i% *Ketua Panitia Pen'adaan,$ S(a%sul /ahri

*Pe)abat Pe%buat Ko%it%en, dan /antu arpaun' *+irektur PT /uana &a%osari

Ge%ilan',. S(a%sul berperan seba'ai pe)abat pe%buat ko%it%en *PPK, dan

idianto seba'ai ketua panitia pen'adaan %elakukan korupsi den'an pe%enan'

tender$ /antu arpaun'.

enteri Kesehatan @ndan' &aha(u Sed(anin'sih (an' saat ini %asih %en)aabt tak

lepas dari isu korupsi. ;dalah Ko%ite Pe%antau dan Pe%berda(aan Parle%en

Indonesia *KP3I, (an' %elaporkan @ndan' dan a?aruddin ke Ko%isi

Pe%berantasan Korupsi *KPK, pada Ka%is *1#-#-2"11, atas du'aan korupsi

Pen'adaan ;lat /antu /ela)ar en'a)ar *;//, Pendidikan dokter-dokter Spesialis

di &u%ah Sakit *&S, Pendidikan dan &S &u)ukan Tahun 2"1" pada Ke%enterian

Kesehatan. Pro(ek ini berasal dari ;P/ Perubahan 2"1" lalu (an' didu'a

%elibatkan para %a=ia an''aran di +P& (an' diatur oleh uh a?aruddin *an''ota

Araksi Partai +e%okrat, dan ka9an6ka9an. KP3I %en'an''ap pen'adaan ;//

tersebut sarat reka(asa dan korupsi den'an potensi keru'ian ne'ara (an' san'at

besar.

Dampak Korupsi

Para pe)abat korup pada sektor kesehatan telah %en4ederai upa(a pe%ban'unan

kesehatan (an' oleh otoat%od)o bertu)uan untuk %enin'katkan kesadaran$

ke%auan$ ke%a%puan hidup sehat ba'i setiap oran' a'ar ter9u)ud dera)at

kesehatan (an' setin''i6tin''in(a seba'ai inestasi ba'i pe%ban'unan su%ber

da(a %anusia (an' produkti= se4ara sosial dan ekono%is *otoad%od)o$ 2"1":53,.

en'apaB Karena an''aran untuk %e%ban'un se4tor kesehatan )ustru di'unakan

untuk %e%perka(a diri dan kelo%pokn(a dan %en'abaikan hak %as(arakat untuk%endapatkan alat kesehatan dan pela(anan kesehatan.

+a%pak korupsi pada sektor kesehatan dapat %en'akibatkan %enurunn(a dera)at

kesehatan %as(arakat (an' beri%bas pada IP *Indeks Pe%ban'unan anusia,.

Indikator IP seperti an'ka ke%atian ba(i dan an'ka harapan hidup san'at terkait


5/32

den'an pendanaan sektor kesehatan. ;pabila ter)adi korupsi pada sektor kesehatan$

%aka akan beri%bas penurunan an'ka harapan hidup dan %enaikkan an'ka

ke%atian ba(i. +a%pak korupsi lebih )auh adalah naik dan tin''in(a har'a obat6

obatan dan rendahn(a kualitas alat kesehatan pada ru%ah sakit dan puskes%as

serta sarana kesehatan %as(arakat lainn(a.

Ter)adin(a kasus6kasus korupsi pada sektor kesehatan (an' %elibatkan pe)abat

pada ke%enterian kesehatan dan dinas kesehatan lokal %enun)ukkan rendahn(a

transparansi dan akuntabilitas serta kepatuhan pada huku%. /esarn(a diskresi atau

ke9enan'an pe)abat dan rendahn(a etika pe)abat sektor kesehatan %en(ebabkan

%en'uatn(a dan %enin'katn(a kese%patan %elakukan praktek korupsi disektor

kesehatan.


6/32

Korupsi Sektor Kesehatan Capai Rp594 M

S@I$ 27 ;!;&I 2"1 C 12:2# I/

Terdak9a pelaku korupsi (an' telah %eru'ikan ne'ara sekitar &p 3#$2 %iliar atas baran' kesehatan$ &atna +e9i!%ar %elakukan sidan' perdanan(a di pen'adilan Tipikor$ akarta$ *27-5,. T@P0-+he%as &ei(anto

TEMPO.CO$ Jakarta6 Korupsi di sektor kesehatan Indonesia dala% 12 tahun

terakhir telah %eru'ikan ne'ara hin''a &p 58 %iliar. +ari data (an' dipublikasikan

aparat pene'ak huku% dan )arin'an %as(arakat sipil$ Indonesia orruption at4h

%en4atat ada 122 kasus korupsi di sektor ini sepan)an' 2""162"13.
http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/


7/32

DKeru'ian ne'ara ini setara den'an iuran a%inan Kesehatan asional untuk 2$5

)uta penduduk %iskin$D u)ar Koordinator +iisi Pe%antauan Pela(anan Publik I

Aebri Hendri di kantorn(a$ ;had$ 2# anuari 2"1.

enurut dia$ saran' koruptor sektor tersebut ada di Ke%enterian Kesehatan. u%lah

kasus dala% 12 tahun tak ban(ak$ han(a se%bilan kasus$ tapi nilai keru'ian ne'ara

(an' diti%bulkann(a tak tan''un'6tan''un'$ %en4apai &p 28$1 %iliar.

Ke%enterian Kesehatan )u'a D%en(u%ban'D aktor dala% korupsi kelas kakap.

Setidakn(a telah ada dua %antan enteri Kesehatan dan +irektorat enderal

ke%enterian itu (an' terseret kasus korupsi.

Aebri %en'atakan$ pada 2""62"12$ /adan Pe%eriksa Keuan'an %ene%ukan 327

keru'ian ne'ara senilai &p 2$ triliun di Ke%enterian Kesehatan. /PK

%ereko%endasikan #58 tindakan (an' bisa %en(ela%atkan keuan'an ne'ara

sebesar &p 1$3# triliun. a%un Ke%enterian Kesehatan baru %elakukan 27#

reko%endasi senilai &p 153 %iliar. Seban(ak 3 reko%endasi la'i$ setara nilain(a

den'an &p 5"$ %iliar$ sedan' dala% proses pelaksanaan atau belu% sesuai

den'an saran /PK.

DKe%enterian Kesehatan %asih berutan'$ belu% %enindaklan)uti 38 reko%endasi

/PK bernilai &p 755$ %iliar$D u4apn(a.

Auad dari Le%ba'a as(arakat Pe%antau Pela(anan Publik berpendapat tin'kat

korupsi di sektor kesehatan berbandin' lurus den'an ban(akn(a pen'aduan

pela(anan publik sektor tersebut. DSela%a 1$5 tahun ka%i %en'adokasi pela(anan

publik$ pen'aduan tertin''i ada di sektor kesehatan dan )u'a pendidikan$D tuturn(a.

Ia %en(a(an'kan partisipasi publik (an' %asih %ini% dala% sektor kesehatan$ sertabelu% berhasiln(a upa(a re=or%asi birokrasi. DTidak %un'kin pe%erintah bisa

%en4iptakan pela(anan publik berkualitas dan %en'uran'i korupsi kalau partisipasi

publik dan re=or%asi birokrasin(a en''ak ada$D u)ar Auad.

B!"# M#!""$#S$%


8/32

Bagaimana Modus Korupsi Atut di ProyekAlkes?

Selasa, 17 Desember 2013 | 16:50 WIB

"#!$ KR!$#!Ilustrasi korupsiTerkait

Siapakah anusia IndonesiaB

1 dari 3 Pria uda di hina ;kan ati akibat &okok

/erdiri di Hala%an (an' Sa%a$ as)id dan Gere)a Ini adi Si%bol Toleransi

Stop Kebiasaan en''osok ;ro%a Par=u% di Per'elan'an Tan'an

'

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam dua perkara

sekaligus, yakni kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, dan kasus korupsi

pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten. Dalam kasus alkes, Forum
http://sains.kompas.com/read/2015/10/12/09450171/Siapakah.Manusia.Indonesia.http://internasional.kompas.com/read/2015/10/09/15365131/1.dari.3.Pria.Muda.di.China.Akan.Mati.akibat.Rokokhttp://regional.kompas.com/read/2015/10/11/11130631/Berdiri.di.Halaman.yang.Sama.Masjid.dan.Gereja.Ini.Jadi.Simbol.Toleransihttp://female.kompas.com/read/2015/10/11/103000420/Stop.Kebiasaan.Menggosok.Aroma.Parfum.di.Pergelangan.Tanganhttp://nasional.kompas.com/read/2013/12/17/1650260/Bagaimana.Modus.Korupsi.Atut.di.Proyek.Alkes.#komentarhttp://sains.kompas.com/read/2015/10/12/09450171/Siapakah.Manusia.Indonesia.http://internasional.kompas.com/read/2015/10/09/15365131/1.dari.3.Pria.Muda.di.China.Akan.Mati.akibat.Rokokhttp://regional.kompas.com/read/2015/10/11/11130631/Berdiri.di.Halaman.yang.Sama.Masjid.dan.Gereja.Ini.Jadi.Simbol.Toleransihttp://female.kompas.com/read/2015/10/11/103000420/Stop.Kebiasaan.Menggosok.Aroma.Parfum.di.Pergelangan.Tanganhttp://nasional.kompas.com/read/2013/12/17/1650260/Bagaimana.Modus.Korupsi.Atut.di.Proyek.Alkes.#komentar


9/32

Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan adanya sejumlah

praktik penggelembungan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) dalam proses

lelang hingga tidak sesuainya alat-alat yang dibeli pemerintah.

Akibat modus praktik korupsi dalam pengadaan alkes ini, Fitra mencatat kerugiannegara yang diperkirakan sebesar Rp 46,3 miliar.

1. Penggelembungan HPS

Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan, dalam

modus penggelembungan nilai HPS, Dinas Kesehatan Banten selalu

menambahkan keuntungan dalam HPS sebesar 15 persen dari harga awal.

Padahal, lanjut Uchok, harga jual telah termasuk keuntungan.

Tetapi, diduga untuk mencari keuntungan, mereka selalu menambahkan 15persen sehingga pengadaan ini tidak akan mendapat harga terbaik, tetapi harga

mahal dan kualitas barang bisa-bisa di bawah kualitas, ujar Uchok dalam siaran

pers yang diterima wartawan, Selasa (17/12/2013).

Berdasarkan data yang dimiliki Fitra, berikut penyusunan HPS yang tidak wajar

karena adanya penambahan harga sebesar 15 persen tersebut:

No PekerjaanPerhitungan TimPenyusunan HPS HPS Seharusnya Selisih

1Pengadaan Alat KedokteranRadiologi 6.714.6!.!!! ".#$#."!.%66 #7".7$%.!$4

Pengadaan Alat Kedokteran

Poli Kinik Penunjang 11.%%.1$6.!!! 1!.47.%4$.%!! 1."64.1%.1!!

$


&edah Sentral 1".!6.6#$.!!! 1$.!66.67".%66 1.%6!.!!7.!$4

4Pengadaan Alat KedokteranRuang '() $.67!."4%.!!! $.1%1.7#4.%$$ 47#.764.!67

"Pengadaan Alat KedokteranPoliklinik *asar 1.7$4.%#!."!! 11.!7$.%!.!$$ 1.661.!7#.467

6


Ruang Ra+at 'na,

Ke-idanan 14.!!".##.4!! 1.17#.%#1.#$$ 1.#6.#46."67

7 Pengadaan Alat Kedokteran %.441.1$7.7!! #.!%.4!4.#66 1.$1.7$.#$4


10/32

Ruang Ra+at 'na,

#


Ruang )* 14.7!.$%.!!! 1.#!!.1%6.%$$ 1.%!.!4.!67

%


as /edis 6.%#6.74.!!! 6.!76.$1!.%!! %1!.41$.1!!

1!

Pengadaan Alat KedokteranSterilisasi0

Ruang ,erasi0 &edah

Sentral0 '*0 '()0

Kesehatan 2i+a0 Radiologi0Penyakit Paru 1!.$%".!!!.!!! %.!$%.1%.!!! 1.$"".#71.!!!

11


igi dan

/ulut0 THT0 /ata 4.4"".!!!.!!! $.#7$.%1!.7!! "#1.!#%.$!!

1

Pengadaan Alat KedokteranKandungan

dan Ke-idanan0 Penyakit

2antung0 Poli

Sara30 rto,edi 6.4$".!!!.!!! "."%".64%.!$$ #$%.$"!.%67

1$

&edah Sara30 )mum0

)rologi0 N'() 6.4$".!!!.!!! "."%".6"$.4$$ #$%.$46."67

2umlah 1$.!1."$7.6!! 1!6.%6#.!64.4%6 16.!44.47$.1!4

Total kerugian negara akibat penggelembungan HPS ini mencapai Rp 16 miliar.

2. Pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan

Uchok memaparkan, pengadaan alat kesehatan diduga tidak sesuai standar.

Fitra, lanjut Uchok, menemukan alat kesehatan yang masih dikemas tidak

disertai dengan buku manual, kartu garansi, dancertificate of originyang

seharusnya menjadi kesatuan dalam produk yang dipesan dan telah dijamin oleh

perusahaan pendukung penyedia alat kesehatan.Selain itu, Fitra juga menemukan alat kesehatan yang tidak lengkap atau kurang

komponennya, tetapi dalam berita acara pemeriksaan alat kesehatan oleh panitia

penerima/pemeriksa dinyatakan sesuai dan selesai 100 persen. Uchok

mengatakan, hal ini terjadi pada pengadaan sarana penunjang pelayanan

kebidanan, penyakit jantung, poli saraf, dan ortopedi. Pada alat tersebut


11/32

terdapatcurretage setsebanyak tiga unit dengan harga per unit Rp 78,1 juta,

tetapi tidak lengkap karena isi masing-masing kurang tiga item.

Selanjutnya, Fitra juga menemukan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan

spesifikasi pada kontrak, tetapi dalam berita acara pemeriksaan alat kesehatan

oleh panitia penerima/pemeriksa dari Dinas Kesehatan pengadaan tersebut

dinyatakan sesuai dan selesai 100 persen. Sebagai contoh, pada Pengadaan

Sarana Penunjang Pelayanan Sterilisasi, Ruang Operasi, IGD, ICU, Kesehatan

Jiwa, Radiologi, dan Penyakit Paru RS Rujukan Provinsi Banten dengan nilai

kontrak sebesar Rp 10,2 miliar.

Salah satu alat kesehatan yang diadakan adalah Bio Feed Back dengan harga

sebesar Rp 1,9 miliar atau 18,86 persen dari nilai kontrak yang ternyata juga

tidak sesuai spesifikasi yang disepakati. Dalam kontrak disebutkan, spesifikasi

Bio Feed Back dengan merek Nexus 10 yang dibuat oleh Mind Media-Netherlands terdiri dari empat komponen, yaitumain unit, computer system (PC),

sensor electrode, dan aksesori. Namun, spesifikasi aktual atas keempat

komponen tersebut terdiri dari bermacam-macam merek dan hanya main unit

serta beberapa aksesori yang sesuai dengan kontrak.

Dari gambaran di atas, dari realisasi anggaran sebesar Rp 147.893.502.000

atau 99,05 persen dari totalbudget, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp

46.301.917.104 yang diungkap oleh KPK. Siapa yang paling diuntungkan dalam

meraup uang pajak rakyat ini? Dan korupsi alat-alat kesehatan ini sudah menjadi

suatu pengkianatan pejabat daerah kepada rakyat dalam hal merampas hak

pelayanan dasar rakyat, tukas Uchok


12/32

Korupsi Alkes dan Malpraktek

Oleh :sugina| 07 Mei 2014 | Dibaca :1159Pengunjung
http://www.suaradewata.com/index.php/baca-posting/53/Korupsi-Alkes-dan-Malpraktekhttp://www.suaradewata.com/index.php/baca-posting/53/Korupsi-Alkes-dan-Malpraktek


13/32

Korupsi Alat Kesehatan adalah Extra Ordinary Crime

Aksi solidaritas atas kriminalisasi dokter Ayu akhir tahun lalu berbuntut manis.

Tanggal 7 Februari 2014 lalu, Mahkamah Agung akhirnya memutus bebas dr. Ayu cs

yang sebelumnya divonis 10 bulan penjara atas tuduhan malpraktek. Meski bebas,

ancaman kasus malpraktek masih tetap terbuka bahkan semakin lebar dikemudianhari. Pasalnya, akar permasalahan yang selama ini diwacanakan masih parsial, tidak

menyentuh penyebab malpraktek secara menyeluruh. Selama ini, kompetensi dan

profesionalitas dokter dianggap satu-satunya penyebab utama malpraktek. Padahal,

korupsi alat kedokteran luput dari wacana publik sebagai penyebab potensi

malpraktek. Opini ini memberikan gambaran keterhubungan antara korupsi alat

kesehatan dengan potensi malpraktek di tanah air.

Akhir tahun lalu, dunia kedokteran tanah air dihebohkan oleh 2 kasus nasional; aksi

solidaritas atas kriminalisasi dr Ayu terpidana mal-praktek di Manado, dan

penahanan gubernur Banten, Ratu Atut, dalam kasus dugaan Korupsi alat

kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan. Dalam pandangan umum, kedua kasus

tersebut - korupsi alat kesehatan dan mal-praktek tidak memiliki hubungan sama

sekali. Tulisan ini memaparkan keterhubungan korupsi alat kesehatan dengan

potensi mal-praktek secara umum, dan oleh karenanya pantas disebut sebagai

kejahatan kemanusiaan.


14/32

Dalam Seminar "Kesiapan Perumahsakitan Menghadapi Implementasi Jaminan

Kesehatan Nasional 2014, di JCC, Jakarta (9/11), wakil gubernur DKI Jakarta,

Purnomo Tjahjana Adi (Ahok) menengarai bahwa pengadaan alat kesehatan

merupakan bidang terkorup. Pernyataan ini cukup mengejutkanmengingat minimnyapemberitaan korupsi dan opini dari para pakar pada bidang kedokteran ini. Hiruk

pikuk opini dan korupsi yang diwacanakan oleh media selama ini sebagian besar

kasus yang menyangkut korupsi kekuasaan seperti kasus Hambalang, Century

dengan kerugian negara yang eskalatif. Mengemukanya kasus korupsi alkes di

Tangerang Selatan yang melibatkan dinasti Ratu Atutlebih dikarenakan

keterkaitannya dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Aqil

Mochtar dalam sengketa Pilkada Lebak Banten.

Pemberitaan korupsi alat kesehatan yang minim tidak terlepas dari terbatasnya

pengetahuan publik tentang bidang ini. Tidak seperti pengadaan barang lainnya

yang bersentuhan langsung dengan public domain, alat kesehatan mempunyai

komunitas ekslusif yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berkecimpung

didalamnya.Pengetahuan publik bahkan semakin menyempit ketika masuk ke ranah

produk; harga dan spesifikasi. Tidak adanya acuan dalam penentuan harga

minimum sebuah produk menjadi kendala terbesar. Jamak ditemui alat kesehatan

dengan fungsi dan teknologi yang sama mempunyai pautan harga hingga puluhan

kali lipat. Untuk mengetahui spesifikasi barang bahkan jauh lebih sulit dan

memerlukan kompetensi khusus. Hal teknis inilah ditengarai ikut berperan dalam

sulitnya akses publik terhadap pengadaan alkes yang koruptif.

Dari sedikit datang yang ada, mari kita amati kembali catatan korupsi bidang ini

pada masa lampau. Pasca desentralisasi, tercatat setidaknya ada lima kasus korupsi

di bidang ini. Di tahun 2006, tercatat kasus korupsi pengadaaan alat

penanggulangan wabah flue burung dengan terdakwa Soetedjo Yuwono, Sekretaris

Menko Kesra yang saat itu dijabat oleh Aburiza Bakrie dengan kerugian negara

mencapai 36.2 Milyar rupiah. Tahun berikutnya, korupsi alkes melibatkan terpidana

Ratna Dewi Umar pada kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung dengan

kerugian negara 50.477 milliar rupiah. Dalam kasus ini pula, dua mantan mantanmenteri Kesehatan; Siti Fadillah Supari dan Endang Rahayu Setyaningsih, diduga

terseret. Masih di tahun 2007, korupsi alkes lainnya melibatkan mantan Kepala

Pusat Penanggulan Krisis Kemenkes, Rustam Syarifuddin Pakaya dengan kerugian

negara 2,47 milyar. Kasus alat bantu Belajar Rumah Sakit di tahun 2009 tercatat

sebagai kejadian dengan jumlah kerugian terbesar (163milyar). Di tahun 2010,

dugaan korupsi alat kesehatan tak bertuan merambah ke Bangli. Dan, yang


15/32

teranyar adalah pengadaan alkes senilai 23 milyar di Tangerang Selatan (2012) yang

melibatkan adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana.

Dilihat dari kerugian negara yang hanya pada kisaran milyaran, korupsi bidang alat

kesehatan ini masih tergolong kelas bulu jika dibandingkan kedua contoh korupsilainnya diatas; Century dan Wisma Atlet. Bahkan, secara prosentase angka ini

terlihatkerdil jika dibandingkan dengan total pembelanjaan alkes dalam negeri yang

mencapai angka puluhan triliun setiap tahunnya. Jika sumbangan alkes dari

lembaga donor yang mencapai 80% dari total peredaran alkes (WHO, 2009)

diperhitungkan, pembelanjaan bidang ini mendekati angka 100 triliun (Maruli, 2012).

Lantas, mengapa Ahok menyebut bidang ini adalah yang paling korup?Ahok yang

kenyang dengan pengalaman di pemeritahan tentu melihat lubang hitam sistemik,

dibalik ketertutupan domain dan spesifikasi kompetensi seperti yang disebutkan

diatas, yang menyangkut implementasi regulasi, standarisasi dan kompetensi.

Regulasi

Peraturan Menteri Kesehatan No 1189 dan 1190 tahun 2010 masing-masing

mengatur tentang Sertifikat Produksi dan ijin Edar Alat Kesehatan,menyatakan

bahwa standarisasi dan distribusi alat kesehatan harus seijin Menteri. Meski

terkesan sentralistik, motivasi kontekstual regulasi ini untuk menghindari administrasi

banyak pintu dan standar ganda atas kelayakan mutu dan distribusi sebuah produk

kesehatan. Dengan demikian, jaminan kualitas dan keamanan sebuah produk

sebelum didistribusikan ke publik bisa terpenuhi.Demikian pula ketentuan menkes

sebelumnya yang salah satunya mengatur tentang usia minimal distributor alkes

peserta tender, dimaksudkan untuk jaminan ketersediaan suku cadang dan garansi

atas produk yang dipasarkan. Pada tataran aplikasi, terjadi banyak banyak

penyimpangan atas regulasi ini.

Standarisasi

Meski telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan celah permainan

standarisasi ini masih terjadi. Sebagai contoh kasus pengadaan sterilisasi rumah

sakit yang ditentukan melalui tender oleh Kemenkes 2010, dianulir oleh departemen

yang sama pada tahun berikutnya, karena ketidaklayakan kualitas. Alibi keterjaminan

kesehatan masyarakat menjadi dalih atas standar ganda yang mereka terapkan.

Namun demikian, kasus ini memberi sinyal negatif ke publik, bahwa peluang


16/32

standarisasi transaksional di tingkat penentu kebijakan bisa saja terjadi. Pengabaian

regulasi ini juga terjadi pada kasus Tangerang Selatan. Perusahaan milik adik Ratu

Atut sebagai pemenang tender bahkan tidak mempunyai rekam jejak pada bidang

alkes.

Kompetensi

Meski tanggung jawab penentuan distribusi dan ijin edar alkes ada pada menteri

Kesehatan, secara teknis, pelimpahan penentuan standar kualitas produk dilakukan

oleh Direktoral Jenderal Bina Kefarrmasian dan Alat Kesehatan. Jika dilihat dari

struktur organisasi dan kompetensi para pejabat pada bidang ini, tidak ada

seorangpun dari mereka mempunyai kualifikasi akademis di bidang teknologi

biomedis yang mempelajari alat kesehatan secara menyeluruh. Bisa saja para

pejabat ini sudah memiliki pengalaman dibidangpemeriksaan alat kesehatan, namun

apakah itu cukup dan masuk akal? Jika kondisinya dibalik, apakah seorang insinyur

diperbolehkan mendiagnosa penyakit dan meresepkan obat hanya karena insinyur

tersebut tahu tentang penyakit dan pisiologi tubuh?

Inkompetensi regulator semakin diperparah dengan dengan ketiadaan lembaga

kontrol non-pemerintah di bidang ini.Jikapun ada tenaga elektromedis, sebagaimana

tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No 371/MENKES/SK/III/2007

tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis salah tua bagian dari teknologi

biomedika,adalah bentukan departemen kesehatan dengan tugas utama

pemeliharaan alat. Secara hierarki dan kompetensi, profesi ini tidak didesain

sebagai lembaga kontrol melainkan teknis pemeliharaan.Secara teknis, para tenaga

elektromedis sulit melakukan fungsi diluar togas pokoknya. Dengan tidak

berimbangnya rasio jumlah tenaga dengan alat yang harus ditangani, penyelesaian

semua tugas pokok merupakan hal yang paling realistis dan di banyak rumah sakit

target tersebut tidak terpenuhi. Tidak mengherankan jika jumlah alat yang rusak dan

tidak layak pakai di rumah sakit umum lebih banyak daripada jumlah alat yang

berfungsi optimal.

Ketiga celah korupsi diatas berimplikasi pada hal yang satu, tidak terjaminnya

kualitas alat kesehatan dan kecenderungan terabaikannya keselamatan pasien.

Meski belum ada laporan yang sahid, secara intuitif kesalahan diagnosis akibat

penggunan alat kesehatan yang tidak layak pakai baik disebabkan oleh kualitas

produk maupun sisi perawatan dalam hal ini kalibrasi mengakibatkan

konsekuensi serius seperti mal-praktek. Namun sayangnya, adanya potensi ini


17/32

jarang diperhatikan bukan hanya oleh publik, melainkan oleh tenaga paramedis itu

sendiri.

Jika korupsi bidang lain hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara,

konsekuensi korupsi alat kesehatan ini berpotensi mengancam keselamatan ribuanbahkan jutaan pasien, dan oleh sebab itu layak disebut extra ordinary crime.

Sadwika Salain

International Reviewer for Medical Devices

Dosen Kopertis Wil VIII dpk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas

Warmadewa,

Kandidat Doktor bidang Biomedical Engineering di The University of Western

Australia

Korupsi Pengadaan Alkes Banten DETIL

KRONOLOGIS

PARA PEMAIN

KONEKSI & ALIRAN DANA

SKANDAL POWERMAP
http://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#detilhttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#kronologishttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#playershttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#aliran_danahttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#powermaphttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#detilhttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#kronologishttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#playershttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#aliran_danahttp://www.bijaks.net/scandal/index/3512-korupsi_pengadaan_alkes_banten#powermap


18/32

0

0

0

1.

2.


19/32

3.

4.

Politisi Terkait

Status

Masih Berlangsung

Kejadian

28 Oct 2013

Dampak

mengakibatkan adanya fasilitas yang tidak memadai, dan Merugikan Negara Rp 98,6 miliar

Korupsi pengadaan alkes di Tangeran Selatan, Provinsi Banten menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan tentang adanya berbagai modus yang

dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan korupsi yakni, dengan cara penggelembungan harga
http://www.bijaks.net/aktor/profile/dudungedireja5279af88e0773http://www.bijaks.net/aktor/profile/dadangpriatna528f0f4d6dc9ahttp://www.bijaks.net/aktor/profile/mamakjamaksari528f0de59f367http://www.bijaks.net/aktor/profile/tubaguschaerywardana524e1a0891cabhttp://www.bijaks.net/aktor/profile/agusmarwan528f0a5dbcc25http://www.bijaks.net/aktor/profile/ratuatutchosiyah50485df730211http://www.bijaks.net/aktor/profile/airinrachmidiani5049735804026http://www.bijaks.net/aktor/profile/djadjabuddysuhardja52a7bbc555de5


20/32

perkiraan sementara (HPS).

Harga barang yang diadakan itu dibuat dengan harga yang sangat tinggi. Selain itu, proses pengadaan juga

tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada. Modus terakhir adalah terkait pengguna anggaran. Untuk proyek

alkes, pengguna anggaran seharusnya kepala dinas kesehatan.

Namun, Atut justru mendelegasikan ke jajaran di bawah kepala dinas. Dengan system tersebut

mengakibatkan kerugian Negara. Proyek ini ditangani oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik

kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Wawan yang saat ini mendekam di sel tahanan Komisi

Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap sengketa Pilkada Kabuapten Lebak, menguasai semua proyek di

Dinas Kesehatan Banten.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi penyimpangan Rp23,5 miliar pada tiga proyek di Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2012. Ketiga proyek itu adalah pengadaan alat-alat rumah sakit,

sarana dan prasarana puskesmas, serta alat-alat rumah sakit umum daerah, senilai total Rp 98,6 miliar.

Kasus ini telah nenelan beberapa orang diantaranya Pimpinan Java Medica Yuni Astuti sebesar

Rp5.064.742.496, dan mantan Kadinkes Tangsel Dadang M Epid Rp1.176.500.000, Direktur utama PT

Mikkindo Adiguna Pratama Agus Marwan Rp206.932.471, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mamak Jamaksari sebesar Rp37.500.000.

Kamis (8/10/2015), KPK kembali menetapkan Dadang Prijatna sebagai terdakwa dengan tuntutan empat

tahun penjara di Pengadilan Tipikor Serang. Manajer Oprasional PT Bali Pacifik Pragama milik ini terbukti

telah melakukan pengaturan pemenang proyek pengadaan alkes Puskesmas Tangsel APBD-P 2012.

Dadang juga terungkap memperkaya diri sendiri sebesar Rp103 juta bersama-sama dengan suami WaliKota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yakni Tubagus Chaeri Wardana sebesar Rp7.941.630.033.

Dia dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat

I ke 1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang yang sama jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


21/32

$ni ' Mo(us Dalam Korupsi #lkesBanten

)uska Mu*i(a+anti

&atu ;tut hosi(ah *Aoto 6 arin'ne9s-+9i Sulist(o,

Pengguna anggaran seharusnya kepala dinas kesehatan, tetapi Atut justru

mendelegasikannya ke jajaran di bawah kepala dinas.

J#K#RT#, Jarin-nes./om6 akil Ketua Ko%isi Pe%berantasan Korupsi Eulkarnain

%en'un'kapkan$ ada ti'a %odus korupsi alat kesehatan di /anten (an' kini diusut KPK.

enurut Eulkarnain$ proses pen'adaan alkes di Proinsi /anten %eni%bulkan keru'ian

(an' tidak sedikit pada ne'ara.

odus perta%a adalah den'an pen''ele%bun'an har'a perkiraan se%entara *HPS,$

di%ana baran' (an' diadakan har'an(a lebih tin''i dari (an' seharusn(a$ )elas Eulkarnaen$

saat dikon=ir%asi$ Ka%is *13-2-2"1,.


22/32

an''aran.

enurut Eulkarnaen$ pada proinsi$ untuk pen'adaan alkes$ pen''una an''aran

seharusn(a kepala dinas kesehatan. Tetapi ;tut )ustru %endele'asikann(a ke )a)aran di

ba9ah kepala dinas.

DSiste% (an' tidak dilaksanakan ini$ akibatn(a ter)adi keru'ian ne'ara (an' sede%ikian$ dan

diketahui )u'a uan' ini kelihatann(a %en'alir$D kata Eulkarnain.

Seperti (an' telah diberitakan$ Gubernur /anten &atu ;tut hosi(ah dan adikn(a Tuba'us

haeri ardana %en)adi tersan'ka du'aan tindak pidana korupsi pen'adaan sarana dan

prasarana alat kesehatan proinsi /anten 2"1162"13.

+ala% hal ini$ pen(idik KPK telah %ene%ukan dua alat bukti (an' 4ukup$ ke%udian

disi%pulkan kasus ini bisa ditin'katkan ke pen(idikan den'an tersan'ka &; *&atu ;tuthosi(ah,$ (aitu Gubernur /anten dan saudara T *Tuba'us haeri ardana, selaku

Ko%isaris !ta%a PT /PP */ali Pa4i=i4 Pra'a%a,.

Keduan(a disan'kakan %elan''ar pasal 2 a(at 1 atau pasal 3 !! o 31 tahun 1888

seba'ai%ana diubah !! o 2" tahun 2""1 )o pasal 55 a(at 1 ke61 K!HP tentan' setiap

oran' (an' se4ara %ela9an huku% %elakukan perbuatan %e%perka(a diri sendiri atau

oran' lain atau suatu korporasi (an' dapat %eru'ikan keuan'an ne'ara den'an an4a%an

pidana %aksi%al 2" tahun pen)ara dan denda &p1 %iliar.

+u'aan %odus (an' dilakukan ;tut dan a9an adalah %elakukan pen''ele%bun'an

den'an keduan(a %e%erintahkan pe%enan'an tender perusahaan$ na%un didu'a )u'a ada

peneri%aan ko%isi.

&atu ;tut$ didu'a %en(alah'unakan )abatann(a seba'ai 'ubernur (an' %en'akibatkan

keru'ian ne'ara serta %en'untun'kan diri sendiri dan korporasi.

Selain itu$ ;tut %en)adi tersan'ka dala% dua kasus di KPK$ (aitu selain du'aan korupsi

pen'adaan alkes /anten dan du'aan suap kepada %antan ketua ahka%ah Konstitusi ;kil

o4htar terkait den'an Pilkada Lebak.

Se%entara a9an %en)adi tersan'ka untuk kasus Pilkada Lebak dan korupsi ;lkes

Kedokteran !%u% di Puskes%as kota Tan'eran' Selatan tahun an''aran 2"12.

enurut in=or%asi dari /adan Pe%eriksa Keuan'an setidakn(a %ene%ukan ti'a indikasi

pen(i%pan'an dala% pen'adaan alat kesehatan di /anten (an' %en4apai &p3" %iliar.


23/32

Keti'a pen(i%pan'an itu adalah alat kesehatan tidak len'kap sebesar &p5$7 %iliar$ alat

kesehatan tidak sesuai spesi=ikasi sebesar &p#$3 %iliar dan alat kesehatan tidak ada saat

pe%eriksaan =isik seban(ak &p1$1 %iliar.


24/32

Wawan tersangka korupsi alat kesehatan

Tangerang SelatanSelasa$ 12 oe%ber 2"13 21:"3 I/ C 7.83 >ie9s

Pe9arta: Desca Lidya Natalia

Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. (ANTARADhoni Setiawan!

Untuk Airin sampai saat ini belum adajadwal pemeriksaan..."akarta *;T;&; e9s, 6 Tuba'us haeri ardana *a9an, %en)adi

tersan'ka kasus du'aan tindak pidana korupsi pen'adaan alat kesehatan

*alkes, kedokteran u%u% di pusat kesehatan %as(arakat *Puskes%as, Kota

Tan'eran' Selatan tahun an''aran *T;, 2"12.

DSetelah %elakukan pen(elidikan perkara alkes kedokteran u%u% diPuskes%as Kota Tan'eran' Selatan$ T; 2"12$ dan setelah 'elar perkara$

%aka se)ak se)ak 11 oe%ber 2"13 (an' lalu pen(elidikan alkes dinaikkan

ke proses pen(idikan den'an ti'a tersan'ka$D kata uru /i4ara Ko%isi

Pe%berantasan Korupsi *KPK,$ ohan /udi di akarta$ Selasa.

Ti'a tersan'ka tersebut adalah T *Tuba'us haeri ardana,$ +P


25/32

*+adan' Prihatna, dari PT ;P *ikindo ;di'una Prata%a, dan *a%ak

a%aksari, selaku pe)abat pe%buat ko%it%en$ (aitu Kepala /idan' Su%ber

+a(a Kesehatan dan Pro%osi Kesehatan *S+K dan Pro%kes, Tan'eran'

Selatan *Tan'sel,.

DKPK %en(an'kakan pasal 2 a(at 1 atau pasal 3 !ndan'6undan' o 31

tahun 1888 tentan' Pe%berantasan Tindak Pidana Korupsi seba'ai%ana

diubah pada !! o 2" tahun 2""1 )o pasal 55 a(at ke *1, ke61 K!HP kepada

keti'an(a$D un'kap ohan.

Pasal tersebut adalah %en'enai oran' (an' %ela9an huku% sehin''a

%e%perka(a diri sendiri$ oran' lain atau korporasi (an' dapat %eru'ikan

keuan'an ne'ara den'an %en(alah'unakan ke9enan'an karena )abatan

atau kedudukan den'an an4a%an huku%an %aksi%al 2" tahun pen)ara dan

denda &p1 %iliar.

DTerkait pen(idikan itu$ tadi sian' pen(idik KPK %elakukan pen''eledahan$

antara lain di &S!+ kota Tan'sel$ +inas Kesehatan Tan'sel dan di kantor

LPS@ *Le%ba'a Pen'adaan Se4ara @lektronik, Tan'sel$D ta%bah ohan.

ohan %en'e%ukakan$ pen(idikan kasus Tan'sel dilakukan setelah

%elakukan per%intaan keteran'an terhadap 1# oran' dan berdasarkan hasil

ekspose *'elar perkara, oleh ti% pen(idik$ direktur pen(elidikan$ direktur

pen(idikan$ direktur penuntutan dan pi%pinan KPK$ sehin''a dian''ap telah%e%enuhi unsur dua alat bukti (an' 4ukup.

Dilai pro(ek adalah sebesar &p23 %iliar$ dan didu'a ada pen''ele%bun'an

dala% pen'er)aan pro(ek tersebut$D u)arn(a.

a%un$ ohan belu% %en(ebutkan nilai keru'ian ne'ara akibat pro(ek itu.

KPK )u'a belu% beren4ana %e%an''il alikota Tan'eran' Selatan$ ;irin

&a4h%i +ian($ (an' %erupakan istri a9an.

D!ntuk ;irin sa%pai saat ini belu% ada )ad9al pe%eriksaan$ tapi bila

keteran'ann(a diperlukan oleh pen(idik$ %aka (an' bersan'kutan akan

dipan''il$D kata ohan.

a9an sebelu%n(a sudah %en)adi tersan'ka dala% kasus du'aan


26/32

pe%berian suap den'an nilai &p1 %iliar kepada ;kil o4htar saat %en)abat

Ketua ahka%ah Konstitusi *K, terkait pen'urusan perkara sen'keta

pe%ilihan kepala daerah *pilkada, Kabupaten Lebak$ /anten.

Ia %elakukan pen(uapan %elalui adokat Susi Tur ;nda(ani$ (an' )u'asudah %en)adi tersan'ka dala% kasus (an' sa%a. a9an adalah adik dari

&atu ;tut hosi(ah$ Gubernur /anten.

KPK pada 0ktober2"13 %en''eledah kantor a9an$ (aitu PT /ali Pasi=i4

Pra'a%a (an' terletak di Gedun' The @ast lantai 12 no 5 e'a Kunin'an$

akarta Selatan$ (an' %en)adi kontraktor se)u%lah pro(ek in=rastruktur di

/anten.

"ditor# $riya%bodo R&C'$R)*&T + ANTARA ,-/


27/32

+uh /idan Pukes%as Sele9en'kan

+ana a%persalolehBerita Jtg-

May 19, 2015

100

0

Blora, 18/5 (Beritajateng.net)-Bidan di Puskesmas Kecamatan Ngawen

Kau!aten Blora "awa #enga$ %ang juga mantan enda$ara "am!ersal !ada&inas Kese$atan Kau!aten Blora tela$ men%ala$gunakan dana jam!ersal.

&ana terseut di!eruntukkan agi iu $amil dari kelura$an miskin.

#ri 'si$ a$%u ari (*+) %ang dulun%a seorang PN meru!akan !elaku dari

!en%elewengan dana jam!ersal. &ana jam!ersal %ang dikelola &inas Kese$atan
http://beritajateng.net/author/pujiutamihttp://beritajateng.net/author/pujiutamihttp://beritajateng.net/author/pujiutamihttp://beritajateng.net/berita-jateng-terbaru-hari-ini/duh-bidan-pukesmas-selewengkan-dana-jampersal/24068#commentshttp://i1.wp.com/beritajateng.net/wp-content/uploads/2015/05/wpid-images32.jpeghttp://beritajateng.net/author/pujiutamihttp://beritajateng.net/berita-jateng-terbaru-hari-ini/duh-bidan-pukesmas-selewengkan-dana-jampersal/24068#comments


28/32

Kau!aten Blora senilai ! 1, miliar itu tidak semuan%a sam!ai ke!ada %ang

er$ak. Kasus ini terungka! !ada 1* lalu.

Namun %ang ersangkutan sem!at kaur dari ruma$ setela$ dimintai

keterangan ole$ Polres Blora.Berdasarkan $asil audit dari BPKP !erwakilan "awa

#enga$, !en%ala$gunaan dana jam!ersal %ang dilakukan ole$ #ri 'si$, warga

desa #alokwo$mojo Kecamatan Ngawen Kaua!ten Blora ini tela$ merugikan

keuangan negara senilai ! +08 juta.

'kiat dari !eruatann%a #ri 'si$ tela$ di !ecat dari PN. al ini dijelaskan ole$

Ka!olres Blora 'KBP &wi 2ndra 3aulana saat gelar !erkara ersama !ara

wartawan di Ka!olres Blora %ang didam!ingi ole$ aka!olres Blora Kom!ol

ugi%anto, Kasat eskrim 'KP 'snanto dan Kanit 22 (#i!ikor) atreskrim 2!tu eri

&wi 4tomo.

ei$ lanjut Ka!olres Blora 'KBP &wi 2ndra 3aulana menjelaskan !elim!a$an

kasus jam!ersal ke Kejari Blora tela$ memasuki ta$a! ke-, %akni !en%era$an

tersangka dan arang ukti. aat ini erkas kasus terseut tela$ din%atakan

lengka! atau P1 ole$ Kejari Blora. 6aat ini %ang ersangkutan masi$ dita$an

dengan segera akan kami lim!a$kan,7 kata Ka!olres Blora.

ementara itu Kasat eskrim Polres Blora 'KP 'snanto menama$kan,

!elim!a$an ta$a! !ertama suda$ dilakukan dan !elim!a$an ta$a! ke- masi$

menunggu koordiansi. 6Pelim!a$an ta$a! !ertama suda$ selesai, untuk

!elim!a$an ta$a! kedua menunggu koordinasi antara Kejari Blora dengan

Kejati emarang. ea !rosedurn%a memang demikian. Namun !erca%ala$ ini

tidak lama lagi,7 tama$n%a.

elain melanggar !asal 44 No. *1 #a$un 1000 %ang diua$ menjadi 44 No.

#a$un 1 tentang Pemerantasan #indak Pidana Koru!si (#i!ikor), tersangkajuga dijerat !asal + a%at (1) K4P junto !asal 8 44 No. *1 #a$un 1000 %ang

tela$ diua$ menjadi 44 No. #a$un 1.(B"*1)


29/32

Polres Blora Akan Serahkan Berkas Dugaan Korupsi Dana

Jampersal ke Kejari Blora

Blora, Harianblora.com 0apolres 1lora A01$ 2u3iyono %elalui

0asatreskri% A0$ Asnanto pada 0a%is (4,-5! %engatakanPolres

Blora akan serahkan berkas dugaan korupsi dana Jampersal ke

Kejari Blora.&al itu akan dilakukan oleh ti% penyidik tindak pidanakorupsi (Tipikor! $olres 1lora kepada 0e3aksaan Negeri 1lora pekan ini.

1erkas tersebut adalah berkas dugaan korupsi dana dana 3a%inan

persalinan (6a%persal!.

1erkas7berkas yang akan diserahkan ke 0e3ari 1lora ini %erupakan

berkas tahap perta%a. aitu berupa berkas hasil barang bukti8

keterangan saksi7saksi8 dan 3uga audit dari 1adan $engawas 0euangan

$e%bangunan (1$0$! 6awa Tengah.

Setelah kasus itu dilaporkan dari Dinas 0esehatan (Dinkes! 1lora atas

dugaan penyi%pangan dana oleh bendahara dinas berinisial TST /

2ei ,-98 pihaknya langsung %engadakan penyelidikan. &al itu

disa%paikan 0asatreskri% A0$ Asnanto di ruang ker3anya8 0a%is
http://1.bp.blogspot.com/-okFqGNnv7Go/VK_9gfnwt_I/AAAAAAAABd4/Kzf7y89S814/s1600/KEjari.jpg


30/32

(4,-5!. Dari hasil penyelidikan8 katanya8 tersangka %engakui

dengan 3u3ur dana itu digunakan untuk kepentingan dirinya pribadi.

0e%udian8 pihaknya %enetapkan inisial TST %en3adi tersangka. :;ntuk

itu8 ke%udian ka%i tetapkan tersangka8< 3elasnya.

$ihaknya akan %e%pela3ari data itu setelah berkas $, tersebut

diserahkan ke 0e3ari 1lora. Setelah itu8 akan diserahkan berkas perkara

tahap selan3utnya berupa $, pada bulan 6anuari ini. 0ita target bulan

6anuari8 lan3utnya8 perkara korupsi 6a%persal ini dapat terselesaikan.

0asus korupsi tersebut8 %enurutnya adalah awalnya dari kucuran

anggaran sebesar Rp 8= %iliar untuk biaya %elahirkan bagi warga

%iskin secara gratis yang dikeluarkan oleh $roga% $e%erintah

0abupaten 1lora. Anggaran itu8 %erupakan salah satu kucuran dari

Anggaran $endapatan dan 1elan3a Daerah (A$1D! Tahun Anggaran (TA!

,-/. Akan tetapi8 kenyataan di lapangan 3ustru angka ke%atian ibu

ha%il dan bayi di 1lora relati> tinggi. 0arena dinas %engetahui adanya

penyelewengan8 lan3utnya8 %aka dilaporkan. $ihak $olres 1lora 3uga

%en3elaskan8 dari hasil audit 1$0$8 negara %engala%i kerugian senilai

Rp =- 3uta.

$ihaknya %enuturkan8 tersangka yang 3uga $egawai Negeri Sipil ($NS!

di $uskes%as Ngawen8 %aka sekarang dipecat dari 3abatan $NS

tersebut. :Tersangka dipecat dan tidak %e%iliki hak dana pensiun8

berita korupsi alat kesehatan

Documents