buku 6 - putusan pengadilan negeri padang kasus pengadaan kendaraan dinas

7/23/2019 Buku 6 - Putusan Pengadilan Negeri Padang Kasus Pengadaan Kendaraan Dinas

http://slidepdf.com/reader/full/buku-6-putusan-pengadilan-negeri-padang-kasus-pengadaan-kendaraan-dinas 1/134

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PNPdg

P U T U S A N

Nomor 01/Pid Sus-TPK/2015/PNPdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA

Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Drs.Hendri.M.M.

Tempat Iahir : Lubuk Basung ;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/20 Mei 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Melati No.20 Ambacang Anggang

Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk

Sikaping Kabupaten Pasaman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman

Barat /KPA pada Pengadaan Kendaraan Dinas

Bupati dan Wakil Bupati dari Dana APBD-P Th

2010/Mantan Kabag Umum Setda Kabupaten

Pasaman ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 04 November 2014 Nomor : Print- 929/N.3.23/Fd.1/11/2014

sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014

;

2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat

tanggal 18 November 2014 Nomor : B-1803/N.3.23/Fd.1/11/2014 sejak tanggal

24 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 ;

3. Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2014 Nomor : Print-

1111/N.3.23/Ft.1/12/2014 sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan

tanggal 19 Januari 2015 ;4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA

Padang tanggal 8 Januari 2015 Nomor : 1/Pen.Pid.Sus/2015/PNPdg Sejak

tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015 ;




5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 07 Februari

2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;

6. Perpanjangan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak

tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 ;

7. Perpanjangan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal

08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya RISMAN SIRANGGIH, SH

berkantor di kantor Advokat/Penasihat Hukum Siranggi, SH dan Rekan beralamat

di Jl. Nuri No. 3 Air Tawar Padang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Januari

2015 yang telah dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah

Nomor : 3/I/SK.Pid.Sus/2015 ;

Pengadilan tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 08 Januari 2015, No.

01/Pid.Sus-TPK/2015/PNPdg tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pen.Pid.Sus/2015/PNPdg tanggal 08

Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang dilakukan oleh

Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs.HENDRI,M.M bersalah melakukan “TURUT

SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Psl 18

ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs.HENDRI,M.M dengan

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan kepada terdakwa Drs.HENDRI,M.M pidana denda sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa




tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan

pengganti selama 4 (empat) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- BB - 01 sampai dengan BB - 70

Dipergunakan dalam perkara lain .

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah) ,

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

− Bahwa atas dasar fakta persidangan dan analisa yuridis maka dakwaanpenuntut umum adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Hukum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan dan

tuntutan

− Selanjutnya Terdakwa memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menolak tuntutan

pidana dari penuntut umum dan memutuskan perkara ini dengan amarnya

sebagai berikut :

− Menyatakan Terdakwa Drs. Hendri, MM tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang

didakwakan oleh jaksa Penuntut umum

− Membebaskan Terdakwa Drs. Hendri. MM dari dakwaan Primair maupun

Subsidair atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh

tuntutan Jaksa Penuntut Umum

− Memulihkan nama baik Terdakwa Drs.HENDRI,M.M dalam harkat

martabat dan kedudukannya semula

− Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa

yang pada pokoknya menyatakan :

− Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Uraian Tuntutan Jaksa Penuntut

Umum yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakin

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena semua pertimbangan -pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan kepada fakta-

fakta persidangan adalah cerita bohong dan hanya imajinasi Jaksa penuntut

umum saja.




− Bahwa sejak awal perkara yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terlepas

dan dinamika dan kepentingan politik, setidak-tidaknya di internal Pemda

Pasaman barat, tangan kekuasaan dan digiring sedemikian rupa oleh okestra

opini karena sebagian kekuatan opini sulit dipisahkan dari kekuatan dan

kepentingan politik yang didasarkan kepada niat jahat sekelompok orang

pressure group di Pasaman barat dan niat mereka hanya sederhana kalau

Hendri ditahan maka Bupati Pasaman barat akan jatuh.

− Bahwa Pasal - Pasal yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada

Terdakwa yang disebutkan melawan Hukum, terbukti selama di persidangan

adalah pasal - pasal yang tidak tepat dan Perbuatan Terdakwa bukan

melanggar pasal yang dituduhkan tersebut karena justru apa yang dilakukan

oleh Terdakwa tidak termasuk dalam aturan pasal - pasal tersebut maupun

pasal - pasal Iainnya di dalam Kepres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman

pengadaan barang dan jasa pemerintah dan didalam Permendagri No 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

− Bahwa terdakwa memang tidak akan pernah menyesali apa yang telah

terdakwa lakukan dan perbuat untuk Negara dengan kebijakan yang terdakwa

tanda tangani dalam salah satu proses pengadaan kendaraan untuk Bupati

Pasaman barat.

− Bahwa terdakwa hanya ingin mengangkat sedikit mutiara nilai kearifan lokal

kita dan jangan sombong dan jangan mentang - mentang dan juga bermakna

pesan dan peringatan kepada siapapun yang memiliki kelebihan untuk tidak

bersikap sewenang - wenang.

− Bahwa pada akhirnya semua terdakwa serahkan kepada Allah swt semata.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang

disamparkan oleh Terdakwa dan pembelaan yang disamparkan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan

Penuntut Umum semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa

dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PrimairBahwa ia terdakwa Drs.HENDRI,M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai

dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor




188.45/489/Bup.Pasbar/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Perubahan

Penunjukkan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010, yang juga menjabat sebagai Kepala

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai keputusan

Bupati Pasaman Barat Nomor 821/42/Bup.Pasbar/2010 tanggal 23 September

2010, bersama-sama dengan Vitarman dan Arifin Argosurio (dilakukan

pemberkasan secara terpisah). Pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan

tanggal 27 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010,

bertempat di Kantor Bupati Pasaman Barat di Jl. Soekarno Hatta, Simpang Empat

Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi

Sumatra Barat pada pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana

dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Vitarman dan Arifin Argosurio

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam APBD Tahun 2010 Kabupaten Pasaman Barat pada pos

anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat terdapat kegiatan

Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional untuk belanja kendaraan roda empat

microbus sebanyak 7 (tujuh) Unit. Bahwa sampai bulan Agustus 2010, kegiatan

pengadaan kendaraan dinas / operasional untuk belanja kendaraan roda empat

microbus sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut belum terlaksana. Bahwa kemudian

Sekitar bulan Agustus 2010 dilakukan pembahasan perubahan APBD tahun 2010

dan berkaitan dengan pengadaan belanja kendaraan roda empat Microbus

sebanyak 7 (tujuh) Unit berdasarkan permohonan perubahan APBD dari Ketua

TAPD (Sekda Kab. Pasbar) dirubah menjadi pengadaan 1 (satu) paket kendaraan

untuk mobil dinas Bupati dan wakil Bupati masing-masing sebanyak 1 (satu) unit

dengan harga total RP. 1.400.000.000; (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Setelah dilakukan pembahasan antara DPRD Pasaman Barat dan Pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat, akhirnya perubahan tersebut disetujui oleh DPRD

Kabupaten Pasaman Barat dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2010.

Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, membuat telaahan




staf Kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 11 Oktober 2010 yang

ditandatangani oleh Asisten III pada Sekda Pasaman Barat (Ir. Zalmi) perihal

Survey Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun 2010 yang isinya

bahwa di dalam OPA Perubahan Bagian Umum Setda Pasaman Barat TA 2010

telah dianggarkan pengadaan Mobil Dinas sebanyak 2 (dua) unit yaitu untuk

Bupati dan Wakil Bupati, maka demi memenuhi maksud tersebut, perlu diadakan

survey dengan produsen maupun distributor mengenai harga, spesifikasi dan hal

teknis lainnya dan hal tersebut disetujui oleh Bupati Pasaman Barat. Selanjutnya

terdakwa bersama dengan Hendri Piterson, A.Md pergi ke Jakarta dengan tujuan

melakukan survey khusus untuk spesifikasi teknis dan harga kendaraan Merk

Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota Fortuner pada tanggal 13 Oktober 2010

sampai dengan 16 Oktober 2010. Pada tanggal 16 Oktober 2010 Direktur CV.

Makna Motor Sdr. Arifin Argosurio melalui surat menawarkan kepada terdakwa

selaku KPA berupa kendaraan mobil dinas Toyota Prado 2.7 TX seharga Rp.

875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Toyota Prado 2.7

TX-L seharga Rp.925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Setelah selesai melaksanakan survey, terdakwa membuat dan

menandatangani sendiri surat telaahan staf tertanggal 18 Oktober 2010 yang

isinya menyatakan bahwa setelah dilakukan survey untuk kegiatan pengadaankendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat maka kendaraan yang

layak dan pantas serta sesuai dengan pagu anggaran adalah merk Toyota Land

Cruiser Prado Type 2.7 A/T tahun pembuatan 2010 (TX Limited) untuk Bupati dan

Toyota Fortuner Type V (4x4) tahun pembuatan 2010 untuk wakil Bupati, dengan

disposlsi Sekda "mohon kiranya per setujuan" dan disetujui oleh Bupati Pasaman

Barat dengan disposisi "setuju dilaksanakan".

Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan surat nomor027/8010/Umum/2010 tanggal 15 Oktober 2010 kepada Ketua Unit Layanan

Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat perihal spesifikasi pengadaan kendaraan

dinas bagian umum, dengan permintaan untuk dapat dilakukan proses pelelangan

terhadap kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas tersebut sesuai dengan

spesifikasi sebagai berikut :

Kendaraan Dinas Bupati :

1. Type Mesin : 2.7 L 2TR-FE DOHC

2. Isi Silinder : 2693 cc

1 Unit




3. Torsi Maksimum : 246 Nm/ 3.800 rpm

4. Daya maksimum : 20 kW (163 PS)/ 5.200 rpm

5. Fuel Consumption : 8.8 km/L

6. Panjang : 4-820 mm

7. Lebar : 1.880 mm

8. Tinggi : 1.890 mm

9. 265/60 R 17 inch alloy wheel

10. Tourgue sensor type LSD (Limited Slpm Def) with

transfer lever

11. Spare tire under the floor

12. Opitiron meter with bright control

13. 8 seater

14. Jok kulit

15. Elektric seat pada kursi sopir interior black

16. 1 TV + 1 camera (pasangan)

17. Reclining seat

18. 8 speaker

19. Sunroof

20. Xenon Lamp

21. Engie Start Botton

22. ABS

23. Automatic Seat

24. Roof real

25. Foot Step

26. Sent Lamp + Electric Mirror

27. Styling Package

28. Kaca fii Perfection / 3M

29. Karpet

30. Air bag

31. Parking sensor

32. Central Lock

33. Tool Set

34. VR 17"




Kendaraan Dinas Wakil Bupati :

DIMENSI

Panjang, 4.695 mm

Lebar, 1.840 mm

Jarak Sumbu, 2.750 mm

Jarak Terendah, 220 mm

Jarak Pijak Depan, 1.540 mm

Jarak Pijak Belakang, 1.540 mm

1 Unit

CHASSIS

Mesin

Sistem penggerak roda. Penggerak 4 roda

Transmisi Otomatis 4 kecepatan, ECT

Perbandingan Gigi 1" 2.804

Perbandingan Gigi 2"d 1.531

Perbandingan Gigi 3'd 1.000

Perbandingan Gigi 4'"0.753

Reverse 2.393

Suspensi depan Double wishbone dengan pagas koil

dan stabilizer

Suspensi belakang 4 link dengan lateral rod

danpegas koll

System rem depan, cakram berventilasi

System rem belakang, trumol

System rem tambahan, ABS & EBD

VeIg, Ukuran Ban, Alloy Wheel 265/65 R 17

Tipe mesin, 41L, 16 Katup, DOHC VVT-i

Isi silinder, 2.698 cc

Diameter x Langkah, 95.0 mm x 95.0 mm

Daya Maksimum, 160.4 Ps/5.200 rpm

Torsi Maksimum, 24.6 kgm/3.800 rpm

Kapasitas Tangki, 65 Itr

Bahan Bakar, Bensin tanpa timbale

Bahan Bakar, Sistem Injeksi ElektronikINTERIOR & EKSTERIOR

Material Kursi




Front headlamp

Front design

Rear lamp

Roof raail

Multi information display

Steering Switch Control

2 DIN Audio Video System compatible with steering

Swintch

Selanjutnya berdasarkan surat tersebut Panitia Lelang menyusun rencana

jadwal pelaksanaan pelelangan dan panitia pengadaan barang dan jasa

membuat dokumen lelang termasuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

yang diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya

kegiatan pelelangan umum tersebut diumumkan melalui media cetak Koran

Tempo tanggal 1 November 2010 namun tidak ada rekanan yang memasukkan

penawaran sehingga lelang dinyatakan gagal.

Menindaklanjuti hal tersebut Unit Layanan Pengadaan membuat Laporan

Hasil Pelelangan dari Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa kepada Terdakwa

dengan nomor surat 14.4/ULP.B.1/LHP/1/Pas_Bar/2010 tertanggal 10 Nopember

2010. Lalu terdakwa membuat telaahan staf Kepada Bupati Pasaman Barat

tertanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh Asisten III pada

Sekda Pasaman Barat (Ir. Zalmi. N) perihal Tindak Lanjut Pengadaan Kendaraan

Dinas Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 yang pada pokoknya menjelaskan

bahwa penyebab tidak adanya rekanan yang mendaftar dikarenakan harga

kendaraan operasional Kepala Daerah dimaksud (Toyota Prado TX Limited dan

Toyota Fortuner Type V Matio 4x4 Bensin) tidak mencukupi dengan pagu dana

yang tersedia. Oleh karena itu, demi kelancaran proses tender berkaitan dengan

pagu dana maka Tim Panitia I (Satu) ULP Kab. Pasaman Barat akan

mengeluarkan pengumuman tender kendaraan operasional kepala daerah untuk

kedua kalinya dengan perubahan spesifikasi untuk 1 (satu) Unit Toyota Land

Cruiser Prado Type TX Limited dirubah menjadi I (satu) unit Toyota Land Cruiser

Prado Type TX dan untuk 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Type V Matic 4 x 4 Bensin

dirubah menjadi 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Type G Luxury 4 x 2 Bensin.

Kemudian telaahan staf tersebut didisposisi oleh Sekda kepada Bupati PasamanBarat tanggal 10 November 2010 yang isinya "mohon persetujuan bapak sesuai

saran". Kemudian telaahan staf beserta disposisi dan Sekda tersebut didisposisi

oleh Wakil Bupati tanggal 10 November 2010 kepada Bupati yaitu "berhubung




dana kita belum cukup dan medan kita wilayah bergunung perlu kendaran 4x4,

cukup kendaraan Bupati saja dulu, Wabup tahun 2011 kita anggarkan lagi" setelah

itu telaahan staf beserta disposisi dari Sekda dan Wabup tersebut masuk ke Bupati

kemudian didisposisi oleh Bupati Pasaman Beret tanggal 10 November 2010

kepada Sekda yang isinya "setuju saran wabup".Namun keesokan harinya yaitu

pada tanggal 11 November 2010 Bupati membuat disposisi tambahan yang isinya

adalah "limited" yang maksudnya adalah 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser Prado

Type TX Limited.

Setelah telaahan staf beserta disposisi tersebut diterima, terdakwa tetap

mengirimkan surat No.027/216/KPA/Umum-2010 kepada Ketua Panitia 1

pengadaan barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat

yang berisi Penetapan Pelelangan Ulang yang di tandatangani oleh terdakwa,

meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa prosedur perubahan jumlah output

unit pengadaan kendaraan tidak bisa serta merta dilakukan tanpa melalui

mekanisme perubahan APBD yang dibahas bersama DPRD sebagaimana pernah

dilakukan pada proses perubahan APBD 2010 yang merubah pengadaan 7 (tujuh)

unit microbus menjadi 2 (dua) unit kendaraan dinas Bupati dan WakiI Bupati.

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pada ULP melakukan

Pelelangan ulang dengan HPS baru tertanggal 10 November 2010 untuk 1 (satu)

unit kendaraan Toyota Land Cruiser Prado Type TX Limited sebesar Rp

1.074.900.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada pelelangan ulang tersebut tuna tidak ada rekanan yang memasukkan

Penawaran sehingga pelelangan ulang dinyatakan gagal dan ULP mengirim

Laparan Hasil Pelelangan Ulang Nomor: 14U.4/ULP.B. 1/LHP/1/Pas.Bar/ 2010

tertanggal 23 Nopember 2010 kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mengirimkan Surat Nomor. 027/217/KPA/Umum-

2010 tertanggal 23 November 2010 yang isinya meminta ULP untuk

melaksanakan Penunjukan Langsung terhadap paket Pekerjaan tersebut

Selanjutnya Panitia Unit I ULP melaksanakan proses Penunjukan Langsung, Di

dalam pelaksanaan pemilihan rekanan untuk penunjukan langsung tersebut

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak bisa menunjuk rekanan mana yang

akan ditunjuk karena pada pelelangan tidak ada yang memasukkan penawaran.

Selanjutnya terdakwa merekomendasikan CV Makna Motor sebagai rekanan yang

ditunjuk , namun CV Makna Motor sendiri tidak memenuhi kualifikasi

dalam pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati tersebut karena

tergolong perusahaan kecil. Oleh karena itu Direktur CV Makna Motor Sdr Arifin




Argosurio menghubungi Vitarman (Direktur PT Baladewa Indonesia) untuk

mengikuti proses penunjukan langsung pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas

Bupati dan Wakil Bupati tersebut dan disetujui oleh Vitarman dengan kesepakatan

segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Arifin Argosurio.

Bahwa setelah seluruh kelengkapan administrasi untuk mengikuti proses

penunjukan Iangsung telah dilengkapi, Vitarman menyerahkannya kepada ULP

melalui perantaraan terdakwa. Dalam proses penunjukan langsung pengadaan 1

(satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Vitarman mengajukan

penawaran sebesar Rp.1.072.500,000.- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima

ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah negosiasi, disepakati nilai sebesar Rp 1

072 000.000,-. (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat nomor 027/218/KPA/Umum-

2010 tanggal 3 Desember 2014 yang ditujukan kepada ULP yang menetapkan PT

Baladewa Indonesia memenuhi syarat dan Lulus evaluasi sebagai rekanan

kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning) Nomor

027/176/SP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh

terdakwa. Setelah itu dilaksanakan penandatanganan kontrak antara Vitarman

(Direktur PT Baladewa Indonesia) dengan terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran)

dan juga pada tanggal yang sama diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

dengan masa kerja selama 10 (sepuluh hari) kalender. Mengenai proses

pembelian kendaraan dinas tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Arifin

Argosurio dan Vitarman hanya menerima kendaraan tersebut untuk selanjutnya

pada tanggal 20 Desember 2010 atas nama PT Baladewa Indonesia menyerahkan

1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 4 WD A/T dengan logo “TX

Limited" padahal faktanya mobil tersebut bukan tipe TX Limited melainkan tipe TX

standard edition. Perbedaan tipe tersebut tidak diketahui oleh Tim Pemeriksa

Barang karena terdakwa sengaja menunjuk anggota tim yang tidak memiliki

kompetensi yang memadai dalam melakukan pemeriksaan sehingga pada saat itu

tim langsung berkesimpulan bahwa kendaraan yang datang tersebut telah sesuai

dengan spesifikasi pada kontrak. Terdakwa juga tidak melakukan pemeriksaan

dan penilaian terhadap 1 (satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

yang diserahkan PT. Baladewa Indonesia tersebut.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Vitarman menerima pembayaranuntuk pengadaan I (satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati tersebut

sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6064/SP2D/LS/2010

tanggal 27 Desember 2010 setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp.




959.927.273,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh

tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui Rekening PT. Baladewa

di Bank Nagari Cabang Utama Padang No.2100.0103.01295-8.

Bahwa setelah uang masuk ke rekening PT. Baladewa, Vitarman

menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada Arifin Argosurio untuk mencairkan

uang tersebut dan Vitarman mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dari Arifin Argosurio sebagai imbalan karena telah

meminjamkan perusahaannya kepada Arifin Argosurio.

Bahwa tindakan terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan Mobil

Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 yang hanya

dilaksanakan sebanyak 1 (satu) unit padahal didalam DPPA SKPD TA 2010

adalah untuk 1 (satu) paket yaitu sebanyak 2 (dua) unit, adalah tidak sesuai

dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi,

antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154

ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan

antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. Bahwa

perubahan dari 2 unit menjadi 1 unit mobil tersebut seharusnya diawali dengan

adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan perubahan

terhadap Perda No 04 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2010 yang menjadi dasar DPPA-SKPD.

Bahwa kegiatan pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 berpedoman kepada Keppres nomor 80

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2007, namun proses pengadaan kendaraan dinas

Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung

kepada PT. Baladewa telah bertentangan dengan Keppres nornor 80 Tahun 2003

karena PT Baladewa tidak pernah ikut dalam proses pelelangan sebelumnya.

Didalam pasal 28 ayat 8 yang menyatakan “Apabila dalam pelelangan ulang,

jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka

dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukkan langsung.” Apalagi pada

saat pelelangan ulang tidak ada satupun perusahaan yang memasukkan

penawaran.Bahwa Proses penunjukan langsung yang dilakukan atas kegiatan

pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Pasaman Barat TA 2010 adalah

bertentangan dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam




Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf C angka 1 yang berbunyi

“... penunjukkan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan

masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus

dilakukan segera; dan atau

b) penyedia jasa tunggal;dan/atau

c) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan

keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

d) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri,

mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan

oleh penyedia Jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil,

dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

dan/atau

e) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak

yang telah mendapat ijin”

Bahwa perbuatan terdakwa Drs HENDRI, MM yang tidak melakukan

pemeriksaan dan penilaian terhadap 1 (satu) unit mobil dinas Bupati yang

diserahkan PT Baladewa Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang

bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) dan (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2007 sebagai berikut :

(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang

telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan

menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi

kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

(3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh

BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-1422/PW03/V/2013

tanggal 3 Juni 2013 dengan kesimpulan bahwa akibat pengadaan kendaraan

dinas Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.276.887.273,00 (dua ratustujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh Juta dua ratus tujuh puluh

tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak/Sp2D : Rp 1.072.000.000,00




Potongan

PPN : Rp 97.454.545,00

PPh Pasal 22 : Rp 14.618.182,00

Leges Daerah (0,75 %) : Rp 8.040,000,00

Jumlah Potongan : Rp 120.112.727,00

Jumlah Penerimaan Bersih : Rp 951.887.273,00

Harga Pembelian Toyota Prado : Rp 670.000.000,00

Keuntungan rekanan/

(kerugian keuangan negara) : Rp 276.887.273,00

Perbuatan terdakwa Drs. Hendri, MM sebagai mana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair

Bahwa ia terdakwa Drs. HENDRI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai

dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor

188.45/489/Bup.pasbar.2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Perubahan

Penunjukkan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010, yang juga menjabat sebagai Kepala

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai Surat

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 821/42/bup.pasbar/2010 tanggal 23

September 2010, bersama-sama dengan Vitarman dan Arifin Argosurio (dilakukan

pemberkasan secara terpisah). Pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan

tanggal 27 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahum

2010, bertempat di Kantor Bupati Pasaman Barat di Jl. Soekarno hatta, Simpang

Empat Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi

Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai yang melakukan , menyuruh

melakukan dan yang turut serta

melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan negara atauPerekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. Hendri,

MM. bersama-sama dengan Vitarman dan Arifin Argosurio dengan cara-cara

sebagai berikut:




Bahwa dalam APBD Tahun 2010 Kabupaten Pasaman Barat pada pos


Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional untuk belanja kendaraan roda empat

microbus sebanyak 7 (tujuh) Unit. Bahwa sampai bulan Agustus 2010, kegiatan

pengadaan kendaraan dinas / operasional untuk belanja kendaraan roda empat

microbus sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut belum terlaksana. Bahwa kemudian

Sekitar bulan Agustus 2010 dilakukan pembahasan perubahan APBD Tahun 2010

dan berkaitan dengan pengadaan belanja kendaraan roda empat Microbus

sebanyak 7 (tujuh) Unit berdasarkan permohonan perubahan APBD dari Ketua

TAPD (Sekda Kab. Pasbar) dirubah menjadi pengadaan 1 (satu) paket kendaraan

untuk mobil dinas Bupati dan wakil Bupati masing-masing 1 (satu) unit dengan

harga total RP. 1.400.000.000; (satu milyar empat ratus juta rupiah). Setelah

dilakukan pembahasan antara DPRD Pasaman Barat dan Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat, akhirnya perubahan tersebut disetujui oleh DPRD Kabupaten

Pasaman Barat dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2010.

Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, membuat telaahan

staf Kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 11 Oktober 2010 yang

ditandatangani oleh Asisten III pada Sekda Pasaman Barat (Ir. Zalmi) perihal

Survey Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun 2010 yang isinya

bahwa di dalam DPA Perubahan Bagian Umum Setda Pasaman Barat TA 2010

telah dianggarkan pengadaan Mobil Dinas sebanyak 2 (dua) unit yaitu untuk

Bupati dan Wakil Bupati, maka demi memenuhi maksud tersebut, perlu diadakan

survey dengan produsen maupun distributor mengenai harga, spesifikasi dan hal

teknis lainnya dan hal tersebut disetujui oleh Bupati Pasaman Barat.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan Hendri Piterson, A.Md pergi ke Jakarta

dengan tujuan melakukan survey khusus untuk spesifikasi teknis dan harga

kendaraan Merk Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota Fortuner pada tanggal

13 Oktober 2010 sampai dengan 16 Oktober 2010. Pada tanggal 16 Oktober

2010 Direktur CV. Makna Motor Sdr. Arifin Argosurio melalui

surat menawarkan kepada terdakwa selaku KPA berupa kendaraan mobil dinas

Toyota Prado 2.7 TX seharga Rp. 875.000.000,• (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Toyota Prado 2.7 TX-L seharga Rp.925.000.000,- (sembilan ratus

dua puluh lima juta rupiah).

Setelah selesai melaksanakan survey, terdakwa membuat dan




menandatangani sendiri surat telaahan staf tertanggal 18 Oktober 2010 yang

isinya menyatakan bahwa setelah dilakukan survey untuk kegiatan pengadaan

kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat maka kendaraan yang

layak dan pantas serta sesuai dengan pagu anggaran adalah merk Toyota Land

Cruiser Prado Type 2.7 A/T tahun pembuatan 2010 (TX Limited) untuk Bupati dan

Toyota Fortuner Type V (4x4) tahun pembuatan 2010 untuk wakil Bupati, dengan

disposlsi Sekda "mohon kiranya persetujuan" dan dlsetujul oleh Bupati Pasaman

Barat dengan disposisi "setuju dllaksanakan".

Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan surat nomor

027/8010/Umum/2010 tanggal 15 Oktober 2010 kepada Ketua Unit Layanan

Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat perihal Spesifikasi Pengadaan Kendaraan

Dinas Bagian Umum, dengan permintaan untuk dapat dilakukan proses

pelelangan terhadap kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas tersebut sesuai

dengan spesifikasi sebagai berikut:

Kendaraan Dinas Bupati

1. Type Mesin 2.7 L 2TR-FE DOHC

2. Isi Silinder : 2693 cc

3. Torsi Maksimum :246 Nm/ 3.800 rpm

4. Daya maksimum : 20 kW (163 PS)/ 5.200 rpm

5. Fuel Consumption : 8.8 km/L

6. Panjang :4-820 mm

7. Lebar :1.880 mm

8. Tinggi : 1.890 mm

9. 265/60 R 17 inch alloy wheel

1 Unit

10. Tourgue sensor type LSD (Limited Slpm Def) with

transfer lever

11. Spare tire under the floor

12. Opitiron meter with bright control

13. 8 seater

14. Jok kulit

15. Elektric seat pada kursi sopir interior black

16. 1 TV + 1 camera (pasangan)

17. Reclining seat

18. 8 speaker




19. Sunroof

20. Xenon Lamp

21. Engie Start Botton

22. ABS

23. Automatic Seat

24. Roof real

25. Foot Step

26. Sent Lamp + Electric Mirror

27. Styling Package

28. Kaca fii Perfection / 3M

29. Karpet

30. Air bag

31. Parking sensor

32. Central Lock

33. Tool Set

34. VR 17"

Kendaraan Dinas Wakil Bupati :

DIMENSI

Panjang, 4.695 mm

Lebar, 1.840 mm





1 Unit

CHASSIS Sistem penggerak roda. Penggerak 4 roda






Reverse 2.393

Suspensi depan Double wishbone dengan pagas koil

dan stabilizer

Suspensi belakang 4 link dengan lateral rod




Mesin

danpegas koll












Bahan Bakar, Sistem Injeksi Elektronik

INTERIOR & EKSTERIOR

Material Kursi

Front headlamp

Front design

Rear lamp

Roof raail



2 DIN Audio Video System compatible with steering

swintch

Selanjutnya berdasarkan surat tersebut Panitia Lelang menyusun rencana

jadwal pelaksanaan pelelangan dan panitia pengadaan barang dan jasa membuat

dokumen lelang termasuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang

diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya

kegiatan pelelangan umum tersebut diumumkan melalui media cetak Koran

Tempo tanggal 1 November 2010 namun tidak ada rekanan yang memasukkan

penawaran sehingga lelang dinyatakan gagal.

Menindaklanjuti hal tersebut Unit Layanan Pengadaan membuat Laporan

Hasil Pelelangan dari Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa kepada Terdakwa

dengan nomor surat 14.4/ULP.B.1/LHP/1/Pas_Bar/2010 tertanggal 10 Nopember

2010. Lalu terdakwa membuat telaahan staf Kepada Bupati Pasaman Barat

tertanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh Asisten III pada Sekda




Pasaman Barat (Ir. Zalmi. N) perihal Tindak Lanjut Pengadaan Kendaraan Dinas

Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa

penyebab tidak adanya rekanan yang mendaftar dikarenakan harga kendaraan

operasional Kepala Daerah dimaksud (Toyota Prado TX Limited dan Toyota

Fortuner Type V Matio 4x4 Bensin) tidak mencukupi dengan pagu dana yang

tersedia. Oleh karena itu, demi kelancaran proses tender berkaitan dengan pagu

dana maka Tim Panitia I (Satu) ULP Kab. Pasaman Barat akan mengeluarkan

pengumuman tender kendaraan operasional kepala daerah untuk kedua kalinya

dengan perubahan spesifikasi untuk 1 (satu) Unit Toyota Land Cruiser Prado Type

TX Limited dirubah menjadi I (satu) unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX dan

untuk 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Type V Matic 4 x 4 Bensin dirubah menjadi 1

(satu) Unit Toyota Fortuner Type G Luxury 4 x 2 Bensin. Kemudian telaahan staf

tersebut didisposisi oleh Sekda kepada Bupati Pasaman Barat tanggal 10

November 2010 yang isinya "mohon persetujuan bapak sesuai saran". Kemudian

telaahan staf beserta disposisi dan Sekda tersebut didisposisi oleh Wakil Bupati

tanggal 10 November 2010 kepada Bupati yaitu "berhubung dana kita belum

cukup dan medan kita wilayah bergunung perlu kendaran 4x4, cukup kendaraan

Bupati saja dulu, Wabup tahun 2011 kita anggarkan lagi" setelah itu telaahan staf

beserta disposisi dari Sekda dan Wabup tersebut masuk ke Bupati kemudian

didisposisi oleh Bupati Pasaman Berat tanggal 10 November 2010 kepada Sekda

yang isinya "setuju saran wabup".Namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 11

November 2010 Bupati membuat disposisi tambahan yang isinya adalah "limited"

yang maksudnya adalah 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX Limited.

Setelah telaahan staf beserta disposisi tersebut diterima, terdakwa

mengirimkan surat No.027/216/KPA/Umum-2010 kepada Ketua Panitia 1

pengadaan barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat

yang berisi Penetapan Pelelangan Ulang yang di tandatangani oleh terdakwa,

meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa prosedur perubahan jumlah output

unit pengadaan kendaraan tidak bisa serta merta dilakukan tanpa melalui

mekanisme perubahan APBD yang dibahas bersama DPRD sebagaimana

pernah dilakukan pada proses perubahan AP8D 2010 yang merubah pengadaan

7 itutuh) unit microbus menjadi 2 (dua) unit kendaraan dinas Bupati dan WakiI

Bupati.Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pada ULP melakukan

Pelelangan ulang dengan HPS baru tertanggal 10 November 2010 untuk 1 (satu)

unit kendaraan Toyota Land Cruiser Prado Type TX Limited sebesar Rp 1.074




900.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiaah). Bahwa

pada pelelangan ulang tersebut juga tidak ada rekanan yang memasukkan


Laparan Hasil Pelelangan Ulang Nomor 14U.4/ULP.B. 1/LHP/1/Pas.Bar/ 2010

tertanggal 23 Nopember 2010 kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mengirimkan Surat Nomor 027/217/KPA/Umum2010

tertanggal 23 November 2010 yang isinya meminta ULP untuk melaksanakan

Penunjukan Langsung terhadap paket Pekerjaan tersebut Selanjutnya Panitia Unit

I ULP melaksanakan proses Penunjukan Langsung, Di dalam pelaksanaan

pemilihan rekanan untuk penunjukan langsung tersebut Panitia Pengadaan

Barang dan Jasa tidak bisa menunjuk rekanan mana yang akan ditunjuk karena

pada pelelangan tidak ada yang memasukkan penawaran. Selanjutnya terdakwa

merekomendasikan CV Makna Motor sebagai rekanan yang ditunjuk, namun CV

Makna Motor sendiri tidak memenuhi kualifikasi dalam pengadaan kendaraan

Dinas Bupati dan Wakil Bupati tersebut karena tergolong perusahaan kecil. Oleh

karena itu Direktur CV Makna Motor Sdr Arifin Argosurio menghubungi Vitarman

(Direktur PT Baladewa Indonesia) untuk mengikuti proses penunjukan langsung

pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati tersebut dan

disetujui oleh Vitarman dengan kesepakatan segala biaya yang timbul menjadi

tanggung jawab Arifin Argosurio.

Bahwa setelah seluruh kelengkapan administrasi untuk mengikuti proses

penunjukan Iangsung telah dilengkapi, Vitarman menyerahkannya kepada ULP

melalui perantaraan terdakwa Dalam proses penunjukan langsung pengadaan 1

(satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Vitarman mengajukan

penawaran sebesar Rp.1.072.500,000.- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus

ribu rupiah) dan selanjutnya setelah negosiasi, disepakati nilai sebesar Rp 1 072

000.000,-. (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat nomor 027/218/KPA/Umum-

2010 tanggal 3 Desember 2014 yang ditujukan kepada ULP yang menetapkan

PT Baladewa Indonesia memenuhi syarat dan Lulus evaluasi sebagai rekanan

kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (Gunning) Nomor027/176/SP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh

terdakwa. Setelah itu dilaksanakan penandatanganan kontrak antara Vitarman

(Direktur PT Baladewa Indonesia) dengan terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran)




dan juga pada tanggal yang sama diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

dengan masa kerja selama 10 (sepuluh hari) kalender Mengenai proses

pembelian kendaraan dinas tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Arifin

Argosurio. dan Vitarman hanya menerima kendaraan tersebut untuk selanjutnya

pada tanggal 20 Desember 2010 atas nama PT Baladewa Indonesia menyerahkan

1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 4 WD A/T dengan logo “TX

Limited" padahal faktanya mobil tersebut bukan tipe TX Limited melainkan tipe TX

standard edition. Perbedaan tipe tersebut tidak diketahui oleh Tim Pemeriksa

Barang karena terdakwa sengaja menunjuk anggota tim yang tidak memiliki

kompetensi yang memadai dalam melakukan pemeriksaan sehingga pada saat itu

tim langsung berkesimpulan bahwa kendaraan yang datang tersebut telah sesuai

dengan spesifikasi pada kontrak. Terdakwa juga tidak melakukan pemeriksaan

dan penilaian terhadap 1 (satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

yang diserahkan PT. Baladewa Indonesia tersebut.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 1010 Vitarman menerima pembayaran

untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati tersebut

sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6064/SP2D/LS/2010

tanggal 27 Desember 2010 setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp.

959.927.273,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh

tujuh juta ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui Rekening PT. Baladewa di

Bank Nagari Cabang Utama Padang No.2100.0103.01295.8.

Bahwa setelah uang masuk ke rekening PT. Baladewa, Vitarman

menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada Arifin .Argosurio untuk mencairkan

uang tersebut dan Vitarman mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dari Arifin Argosurio sebagai imbalan karena telah

meminjamkan perusahaannya kepada Arifin Argosurio.

Bahwa tindakan terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan Mobil Dinas

Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 yang hanya

dilaksanakan sebanyak 1 ( satu ) unit padahal didalam DPPA SKPD TA

2010 adalah untuk 1 (satu) paket yaitu sebanyak 2 (dua) unit, adalah tidak sesuai

dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi,

antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan

antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD Bahwa perubahan

dari 2 unit menjadi 1 unit mobil tersebut seharusnya diawali dengan adanya




persetujuan dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan perubahan terhadap

Perda No 04 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 yang

menjadi dasar DPPA-SKPD

Bahwa kegiatan pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman

Barat Tahun Anggaran 2010 berpedoman kepada Keppres Nomor 80 tahun 2003



Nomor 95 Tahun 2007 namun proses pengadaan kendaraan dinas Bupati dan

Wakil Bupati yang dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung kepada PT.

Baladewa telah bertentangan dengan Keppres Nornor 80 Tahun 2003 karena PT

Baladewa tidak pernah ikut dalam proses pelelangan sebelumnya. Didalam pasal

28 ayat 8 yang menyatakan “Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia

barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan

negosiasi seperti pada proses penunjukkan langsung ” . Apalagi pada saat

pelelangan ulang tidak ada satupun perusahaan yang memasukkan penawaran.

Bahwa Proses penunjukan langsung yang dilakukan atas kegaitan

pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Pasaman Barat TA 2010 adalah

bertentangan dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam

Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf C angka 1 yang berbunyi

“... penunjukkan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan

masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus

dilakukan segera; dan atau

b) penyedia jasa tunggal;dan/atau

c) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan


d) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri,



dan/atau bernilai sampan dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

dan/atau

e) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak

yang telah mendapat ijinBahwa perbuatan terdakwa Drs HENDRI, MM yang tidak melakukan

pemeriksaan dan penilaian terhadap 1 (satu) unit mobil dinas Bupati yang

diserahkan PT Baladewa Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang




bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) dan (3) Keppres nomor 80 tahun 2003



Nomor 95 Tahun 2007 sebagai berikut :

(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang

telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan

menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi

kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

(3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh

BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-1422/PW03/V/2013

tanggal 3 Juni 2013 dengan kesimpulan bahwa akibat pengadaan kendaraan

dinas Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.276.887.273,00 (dua ratus

tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh

tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak/Sp2D : Rp 1.072.000.000,00

Potongan

PPN : Rp 97.454.545,00

PPh Pasal 22 : Rp 14.618.182,00

Leges Daerah (0,75 %) : Rp 8.040,000,00


Jumlah Penerimaan Bersih : Rp 951.887.273,00

Harga Pembelian Toyota Prado : Rp 670.000.000,00

Keuntungan rekanan/

(kerugian keuangan negara) : Rp 276.887.273,00

Perbuatan terdakwa Drs. Hendri, MM sebagai mana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa

yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam perkara a quo tidakmengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:




1. H. SUDIRMAN SAMIN

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan

Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan Negara / Daerah

Kabupaten Pasaman Barat dalam hal Pengadaan Kendaraan Dinas

Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta

rupiah)

- Bahwa setahu saksi peranan terdakwa dalam pengadaan mobil Bupati

dan mobil Wakil Bupati tersebut yaitu sebagai Kepala Bagian Umum dan

selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Daerah Pemda

Pasaman Barat.

- Bahwa jabatan saksi dalam pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati Pasaman Barat tersebut adalah sebagai Anggota DPRD

periode tahun 2009 sd. 2014 dan sekaligus sebagai Anggota Banggar

DPRD dan juga sebagai ketua Komisi C DPRD Pasaman Barat saat waktu

itu.

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pasal 55 Peraturan

Daerah kab. Pasaman Barat No. 170/04/KPTS/DPRD/PASBAR-2010

tentang Tata Tertip DPRD Kab. Pasaman Barat; Badan Anggaran

bertugas untuk

a) Memberi saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada

Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

b) Melakukan Konsultasi kepada Komisi terkait APED Prioritas Anggaran

dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

c) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam

persiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD.

d) Melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD danRancangan Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

berdasarkan hasil evaluasi materi bagi DPRD bersama Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD).




- Bahwa setahu saksi ada permohonan perubahan anggaran dari Ketua

TAPD (Sekda Kab. Pasbar) dimana dana pada Bagian umum sehubungan

dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional yang

awalnya untuk pengadaan belanja kendaraan roda empat Microbus

sebanyak 7 Unit dirubah menjadi pengadaan kendaraan dinas Bupati dan

Wakil Bupati dengan harga satuan Rp. 1.400.000 000, (satu milyar empat

ratus juta rupiah) untuk 2 unit mobil yaitu Toyota Fortuner seri V Otometik

dengan Harga Rp.650.000.000,- yang rencananya diperuntukkan untuk

Bupati dan Toyota Fortuner seri G manual dengan Harga

Rp.450.000.000,- yang rencananya diperuntukkan untuk Wakil Bupati.

Dan Pembahasan tersebut dilakukan di Hotel Dymen Bukittinggi dan hadir

pada saat itu dari Badan Anggaran DPRD dan TAPD bersama anggota,

serta Sekretariat Dewan (Sdr. Fadlus Sabi) beserta anggota.

- Bahwa setahu saksi tidak adalagi erubahan anggaran dari 2 (dua) unit

menjadi (satu) unit karena menurut ketentuan mengenai anggaran hanya

satu kali boleh dilakukan perubahan anggaran;

- Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah tentang pengadaan

mobil tersebut yaitu terdakwa hanya membelikan 1 (satu) unit mobil saja

untuk Bupati dan untuk wakil Bupati tidak ada dibelikan;

- Bahwa Pengadaan mobil tersebut tidak sesuai dengan pemesanan

dimana mobil yang dibeli oleh terdakwa untuk Bupati tersebut adalah mobil

Prado bukan Fortuner 4x4 seri V otomatik sedangkan untuk mobil wakil

Bupati dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2011;

- Bahwa setahu saksi ada dilaporkan dalam sidang paripurna DPRD

Pasaman Barat pada bulan Oktober 2010 tentang pengadaan mobil Bupati

tersebut dan laporan tersebut diterima;

2. BENDRI, S.Kom





pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat; - Bahwa jabatan saksi dalam pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati Pasaman Barat tersebut adalah sebagai Ketua Panitia pada

Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati dari APBD-P tahun




2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi mengetahui perihal kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas


pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut yaitu dari

adanya pemberitahuan ketua ULP tahun 2010 yaitu AGUSMAR, ST

kepada saksi selaku Ketua Panitia Lelang I pada ULP bahwa ULP telah

menerima surat dari bagian Umum dengan nomor surat :

027/8010/Umum/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani

oleh terdakwa selaku Kepala Bagian Umum bahwa ada permintaan dari

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat untuk

melaksanakan pelelangan terhadap kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat dan selanjutnya saksi

mengkoordinasikan perihal Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Bupati

dan wakil bupati tersebut dengan Anggota Panitia Lelang I selanjutnya

Panitia Lelang I pada ULP melakukan Penyusunan jadwal Pelaksanaan

Kegiatan dan surat dengan nomor surat : 027/8010/Umum/2010

tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Drs. HENDRI, MM

selaku Kepala Bagian Umum berisi tentang Spesifikasi Pengadaan

Kendaraan Bagian Umum.

- Bahwa Dasar Hukum saksi menjadi Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa

yaitu berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/98/BUP-PASBAR/2010

tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah (Pengadaan Barang) pada Unit Layanan Pengadaan

Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan Barang tersebut adalah:

- Ketua : BENDRI, SKom.

- Sekretaris : Drs. INDERAYANI

- Anggota : IMTER PEDRI, S.Pd

- Anggota : TONA AMANDA, SE

- Anggota : WINARDI LUBIS, A.Md.

- Bahwa yang menjadi Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan barang

tersebut adalah sebagai berikut:- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pekerjaan.

- Menyusun dan menyiapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- Menyiapkan dokumen pengadaan Barang/Jasa.




- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan

papan pengumuman untuk penerangan umum, dan jika

memungkinkan melalui media elektronik.

- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra

kualifikasi.

- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

- Mengusulkan calon pemenang

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada

pengguna barang/jasa

- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dimulai

- Bahwa saksi dalam pengadaan barang dapat tersebut mempunyai tugas

dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Untuk Tugas Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan

pekerjaan sudah laksanakan yaitu dengan dibuatnya Tabel jadwal

rencana Pelaksanaan Kegiatan dari Pengumuman sampai dengan

Pengusulan Pemenang

- Untuk tugas Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan Sendiri

(HPS) sudah dilaksanakan yaitu dengan dibuatnya Daftar Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditandatangani oleh terdakwa

Selaku KPA den saksi sendiri (BENDRI, S.Kom) selaku Ketua Panitia

Pengadaan Barang Dan Jasa dan daftar HPS tersebut dilampirkan

dalam Dokumen Perjanjian Kerja (kontrak) kegiatan Pengadaan

Kendaraan dinas Bupati dan Wakil bupati pada Tahun 2010 tersebut.

- Untuk Tugas Menyiapkan dokumen pengadaan Barang/lasa melalui

media cetak dan pagan pengumuman untuk penerangan umum, dan

jika memungkinkan melalui media elektronik sudah saksi lakukan yaitu

dengan mengumumkan perihal Pengumuman Lelang Kendaraan

Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab Pasaman Berat Tahun 2010

tersebut pada Media Cetak "TEMPO" yaitu dengan mekanisme Panitia

Lelang I dari ULP mengirimkan Surat Nomor. 15/PL/ULP-

PASBAR/2010 tertanggal 1 Nopember 2010 perihal PengumumanLelang Umum

- Untuk tugas Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau

pra kualifikasi sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan seleksi




Pasca Kualifikasi

- Untuk tugas Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

tidak bisa dilakukan karena tidak adanya Penawar dan Rekanan

terhadap Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil

Bupati Kab. Pasaman Barat tahun 2010.

- Untuk tugas Mengusulkan calon pemenang juga tidak dapat dilakukan

karena Peserta Lelang tidak ada memasukkan Penawaran.

- Untuk tugas Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan

kepada pengguna barang/jasa telah saksi lakukan yaitu dengan sudah

dilaporkannya Hasil pelelangan pada setiap Proses pelelangan yang

dilakukan kepada Drs. HENDRI, MM selaku KPA kegiatan Pengadaan

kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati.

- Untuk Tugas Menandatangani fakta intergritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang/Jasa dimulai telah saksi lakukan yaitu dengan

ditandatanganinya Daftar Fakta Integritas.

- Bahwa menurut saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang tersebut saksi

ada mendapatkan honor yaitu sekira Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui perihal besarnya Anggaran untuk kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari

Dana APBD-P tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Barat yaitu dan surat yang dikirim oleh Bagian Umum tertanggal 15

Oktober 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kabag Umum

tentang Spesifikasi Pengadaan Kendaraan Bagian Umum, dalam surat

tersebut tercantum besarnya anggaran untuk kegiatan tersebut yaitu

sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( satu miliyar empat ratus juta rupiah) untuk

pengadaan kendaraan Dinas roda empat minibus dan

setelah dilakukan proses pelelangan dan Penunjukan langsung serta

negosiasi dengan rekanan maka anggaran untuk pengadaan kendaraan

Dinas Bupati Dan Wakil Bupati tersebut sebesar Rp. 1.072.000.000,- (satu

miliyar tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa dalam Menentukan HPS

yaitu berdasarkan Dari data Survey yang diberikan terdakwa selaku KPA

pada kegiatan tersebut karena Panitia Lelang tidak melakukan Surveysecara langsung perihal Harga Pasar pada kegiatan Pengadaan

kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat tersebut,

selanjutnya Harga Survey tersebut di tambah dengan Pajak PPn 10 %




ditambah dengan keuntungan yang wajar 6 % sehingga didapatlah HPS ,

dan untu menetukan HPS yang menjadi Dasar adalah Survey Harga Pasar

sedangkan untuk PPn dan keuntungan yang wajar bersifat relatif dan

melakukan survey harga Pasar untuk menentukan HIPS pada kegiatan

tersebut adalah terdakwa (KPA) dan saksi HENDRI FITERSON dan

seingat saksi harga Pasar yang dijadikan harga pembanding yaitu harga

kendaraan pada dealer mobil " TERMINAL MOTOR " yang berlokasi di

Kelapa Gading Jakarta Utara yaitu jenis kendaraan Toyota Prado 2.7 TX-

L Full Options seharga Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh

juta rupiah), dan untuk kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat tahun 2010

yang menjadi HIPS yaitu sebesar Rp. 1.074.900.000,- (satu miliyar tujuh

puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Panitia Lelang pada ULP Kab. Pasaman Barat membuat HPS

berdasarkan survey yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya di

umumkan di media cetak ataupun elektronik , dan kemudian

dilaksanakanlah AANWIJZING (Penjelasan Pekerjaan) dan kemudian

rekanan memasukkan penawaran tetapi pada kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati ini tidak ada rekanan yang

memasukkan penawaran sehingga lelang I dinyatakan gagal dan

selanjutnya dibuatlah surat Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia

Pengadaan Barang Dan Jasa kepada KPA Bagian Umum Sekretariat

Daerah Kab. Pasaman Barat tertanggal 10 Nopember 2010 dan kemudian

dari Pihak KPA mengirimkan surat balasan tertanggal Nopember 2010

yang berisi Penetapan Pelelangan Ulang yang di tandatangani oleh

terdakwa selaku KPA maka selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan

Jasa pada ULP melakukan Pelelangan ulang seperti Pelelangan ke-I dan

pada pelelangan ke II pun tidak ada rekanan yang memasukkan

Penawaran terhadap Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati tersebut sehingga pelelangan ke dua pun dinyatakan gagal

dan dari Pihak Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ULP mengirimkan

Surat Laporan Hasil Pelelangan Ulang tertanggal 23 Nopember 2010 dan

selanjutnya KPA mengirimkan tertanggal 23 Nopember 2010. Selanjutnya

KPA melalui surat tersebut memberitahukan untuk melaksanakanPenunjukan Langsung paket Pekerjaan tersebut selanjutnya

dilaksanakanlah Penunjukan Langsung oleh Panitia Pengadaan Barang

Dan Jasa namun dalam pelaksanaan pemilihan rekanan untuk




penunjukan langsung Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa tidak

mengetahui rekanan mana yang akan di tunjuk karena pada pelelangan

tidak ada yang melakukan penawaran tetapi terdakwa telah mengenalkan

PT. BALADEWA kepada Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa sekira 1

minggu setelah lelang kedua dinyatakan gagal dan KPA menyurati untuk

PL. bertempat di ruangan Kabag Umum (KPA) yang dihadiri oleh

terdakwa, sakis, Rekanan sekira 2 orang yakni Direktur PT.Baladewa dan

satu orang lagi saksi tidak ingat sebagai rekanan yang akan ditunjuk

sebagai pelaksana dan kemudian dilakukanlah Penunjukan Langsung

(PL) terhadap PT. BALADEWA dan menjadikan PT. BALADEWA sebagai

Pemenang tender. Pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan pada

saya bahwa ini rekanan dari PT. BALADEWA yang direncanakan akan

ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan.

- Bahwa selanjutnya Panitia Lelang melakukan Penunjukan Langsung dan

menjadikan PT. BALADEWA menjadi pemenang tender pada kegiatan

pengadaan mobil dinas Bupati dan wakil Bupati tersebut, dan menurut

saksi PL PT. Baladewa tersebut adalah tidak sesuai dengan peraturan

yaitu Kepres 80 tahun 2003 tetapi dalam pelaksanaannya panitia tetap

melaksanakan PL karena Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa telah

mendapat Surat dari KPA nomor 027/217/KPA/Umum- 2010

tertanggal 23 Nopember 2010 perihal Penetapan Pelelangan Ulang Gagal

yang menyebutkan untuk melaksanakan Penunjukan

Langsung paket pekerjaan dan KPA/ terdakwa juga telah

merekomendasikan PT. BALADEWA sebagai Rekanan yang akan

dilakukan Penunjukan Langsung sehingga Panitia

Pengadaan Barang Dan Jasa akhirnya melakukan PL tersebut dan

menjadikan PT. BALADEWA sebagai Pemenang tender.

- Bahwa saksi pernah ada bertanya kepada terdakwa selaku KPA perihal

Perubahan permintaan Unit Mobil dari 2 (dua) Unit kendaraan menjadi 1

(satu) Unit Kendaraan pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat tahun 2010 dan dijawab oleh

terdakwa selaku KPA bahwa Anggaran untuk Dana pengadaan 2 (dua)

unit kendaraan tersebut tidak mencukupi dan terdakwa memperlihatkankepada saksi TS (Telaahan Staff) untuk merubah jumlah Unit kendaraan

dari 2 (dua) menjadi 1 (satu) yang telah disetujui oleh Bupati Pasaman

Barat bahwa Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati




tersebut berubah dari 2 (dua) unit menjadi 1 Unit saja dan apa dasar

hukumnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi mengetahui perihal dokumen kontrak,l embaran Laporan

Hasil pelelangan dan ULP Kepada KPA, Penetapan Pelelangan ulang dari

KPA pada ULP, Laporan hasil pelelangan Ulang dari Panitia kepada KPA

dan surat Penetapan Pelelangan Ulang Gagal hingga diminta untuk

melakukan Pemilihan Langsung adalah merupakan kelengkapan

Administrasi pada proses pelelangan pada Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat Tahun

2010 tersebut.

3. Drs. INDERAYANI





pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Jabatan saksi dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati Pasaman Barat adalah sebagai Sekretaris Panitia pada

Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Dana APBD-P

tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat ,

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Barat tersebut adalah sebagai sekretaris

tanggal yang tidak ingat lagi akhir tahun 2010 saksi dihubungi oleh Sdr

Bendri (Ketua Panitia I Barang) melalui HP dan saksi Bendri mengatakan

“ada paket lelang mobil bupati dan wakil bupati yang diajukan oleh Bagian

umum ke ULP dan ULP menugaskan kita untuk memprosesnya".

beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Saksi Bendri setelah apel

pagi di Kantor Bupati dan Sdr. Bendri mengatakan bahwa "Besok akan

dilakukan Aanwizing untuk lelang Mobil Bupati dan Wakil bupati, dan saksi

jawab saksi tidak dapat hadir karena ada pekerjaan yang mendesak yang

harus saksi kerjakan dan beberapa hari kemudian saksi bertemu kembali

dengan Sdr. Bendri dan saat Itu saksi tanyakan apakah ada peserta

Anwizing dan dijawab oleh Bendri ada dan saksi tidak ada bertanya lagisehubungan dengan pelelangan mobil tersebut. Bahwa sehari sebelum

penutupan penawaran saksi kembali diajak oleh Saksi Bendri untuk

menghadiri Acara Pembukaan Penawaran namun saksi juga tidak bisa




hadir Dan setelah itu saksi ada bertanya kepada Saksi Bendri apakah ada

penawaran dari rekanan yang masuk dan Saksi Bendri mengatakan dari

informasi FERI (Petugas Administrasi Pasa Sekretariat ULP Kab.

Pasaman Barat) belum ada yang memasukkan penawaran. Dan akhirnya

saksi mengetahui dari Saksi Bendri, lelang tersebut gagal dan disikapi

dengan melakukan lelang Ulang Bahwa untuk lelang ulang saksi tidak juga

ikut dalam proses lelang tersebut namun dari informasi Saksi Bendri lelang

ulang kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang awalnya

direncanakan untuk 2 unit mobil dan sekarang menjadi 1 unit juga gagal

dan rencananya akan dilalukan PL. Kemudian pada tanggal yang tidak

ingat lagi di bulan Desember 2010 saksi dihubungi oleh Saksi Bendri dan

mengajak saksi untuk pergi ke Ruang Kabag Umum (Terdakwa) untuk

menandatangani kontrak dan setibanya saksi diruang kabang umum saat

itu ada Saksi Bendri (Ketua Panitia), terdakwa , Erizal (PPTK), kemudian

setelah ada penjelasan dari Saksi Bendri tentang Lelang I dan Lelang II

gagal kemudian dilanjutkan dengan sistim PL dan rekanan yang ditunjuk

adalah PT. BALADEWA INDONESIA lalu saksi Bendri menyodorkan

Kontrak beserta kelengkapan dokumen lelang untuk saksi pelajari dan

setelah saksi baca dokumen tersebut dan saksi melihat Saksi Bendri

(Ketua Panitia). Terdakwa (KPA), Erizal A-Md (PPTK) dan rekanan dari

PT. Baladewa Indonesia telah menandatangani dokumen tersebut

sebelumnya lalu saksi menanyakan kepada Sdr. Bendri "lai aman ko ben"

(apakah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan) dan dijawab oleh

Saksi Bendri "Lai" (sesuai) maka saksi langsung tanda tangan pada

dokumen tersebut

dan termasuk juga surat fakta integritas dan Setelah itu saya tidak tahu

lagi.

- Bahwa Dasar Hukum saksi menjadi Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa

yaitu berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/98/BUP-PASBAR/2010

tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah (Pengadaan Barang) pada Unit Layanan Pengadaan

Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010

- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan Barang adalah sebagai berikut:- Ketua : BENDRI, SKom.

- Sekretaris : Drs. INDERAYANI






- Anggota : WINARDI LUBIS, A.Md.

- Bahwa yang menjadi Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan barang adalah

sebagai berikut:

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pekerjaan.

- Menyusun dan menyiapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- Menyiapkan dokumen pengadaan Barang/Jasa.

- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan

papas pengumuman untuk penerangan umum, dan jika


- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasta kualifikasi atau pra

kualifikasi.


- Mengusulkan calon pemenang.


pengguna barang/jasa.

- Menandatangani fakta intergritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dimulai

- Bahwa saksi dalam pengadaan barang dapat tersebut mempunyai tugas

dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Untuk Tugas Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan

pekerjaan sudah saksi laksanakan yaitu dengan dibuatnya Tabel

jadwal rencana Pelaksanaan Kegiatan dari Pengumuman sampai

dengan Pengusulan Pemenang

- Untuk tugas Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan Sendiri

(HPS) sudah dilaksanakan yaitu dengan dibuatnya Daftar Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditandatangani oleh Hendri Selaku

KPA dan saksi sendiri (BENDRI, S.Kom) selaku Ketua Panitia

Pengadaan Barang Dan Jasa dan daftar HPS tersebut dilampirkan

dalam Dokumen Perjanjian Kerja (kontrak) kegiatan PengadaanKendaraan dinas Bupati dan Wakil bupati pada Tahun 2010 tersebut.

- Untuk Tugas Menyiapkan dokumen pengadaan Barang/Jasa melalui

media cetak dan papan pengumuman untuk penerangan umum, dan




jika memungkinkan melalui media elektronik sudah saksi lakukan yaitu

dengan mengumumkan perihal Pengumuman Lelang Kendaraan

Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab Pasaman Berat Tahun 2010

tersebut pada Media Cetak "TEMPO" yaitu dengan mekanisme Panitia

Lelang I dari ULP mengirimkan Surat Nomor. 15/PL/ULP-

PASBAR/2010 tertanggal 1 Nopember 2010 perihal Pengumuman

Lelang Umum

- Untuk tugas Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau

pra kualifikasi sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan seleksi

Pasca Kualifikasi

- Untuk tugas Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

tidak bisa dilakukan karena tidak adanya Penawar dan Rekanan

terhadap Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil

Bupati Kab. Pasaman Barat tahun 2010.

- Untuk tugas Mengusulkan calon pemenang juga tidak dapat dilakukan

karena Peserta Lelang tidak ada yang memasukkan Penawaran.

- Untuk tugas Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan

kepada pengguna barang/jasa telah saksi lakukan yaitu dengan sudah

dilaporkannya Hasil pelelangan pada setiap Proses pelelangan yang

dilakukan kepada Drs. HENDRI, MM selaku KPA kegiatan Pengadaan

kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

- Untuk Tugas Menandatangani fakta intergritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang/Jasa dimulai telah saksi lakukan yaitu dengan

ditandatanganinya Daftar Fakta Integritas.

- Bahwa saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang tersebut ada mendapat

honor dari pengadaan tersebut dan berapa besar nominalnya saksi sudah

tidak ingat lagi.

- Bahwa Pada saat pertemuan saksi dengan Saksi Bendri sebelum

Anwizing lelang I, saksi menanyakan kepada Sdr. Bendri apakah ada

HPSnya Ben dan dijawab oleh Saksi Bendri sudah dan yang melakukan

survei adalah orang bagian umum dan saksi menanyakan kepada bendri

"kenapa bukan kita yang surfei" dan dijawab Saksi bendri "kan orang

umum sudah survei kenapa harus diulang lagi dan juga anggaran untuk

survei tidak ada".- Bahwa saksi tidak pernah melihat HPS tanggal 29 Oktober 2010 dan HPS

tanggal 10 November 2010 untuk pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati, namun saksi tahu ada perbedaan HPS pertama dengan HPS




kedua yaitu setelah saksi diberitahu oleh Saksi Bendri waktunya saksi

tidak ingat namun pada saat lelang ulang dimana beliau mengatakan

bahwa spesifikasi kendaraan ada perubahan dan untuk lelang ulang

hanya 1 kendaraan.

- Bahwa saksi menandatangani kontrak dan juga kelengkapan dokumen

lelang tidak ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun. Bahwa hal

tersebut saksi lakukan karena saksi percaya dengan saksi Bendri sebab

dari banyak kegiatan yang telah dilelang sebelum itu dan saat itu saksi

melihat Saksi Bendri teliti dan tahu dengan aturan-aturan sehingga timbul

kepercayaan saksi kepada sdr. Bendri terlebih lagi sebelum saya tanda

tangan Saksi bendri telah menandatanganinya. saksi menanda tangani

dokumen tersebut diruang Kabag, Umum yang hadir pada saat itu antara

lain Kabag Umum, Bendri, Hendri Piterson dan saksi sendiri, dan saksi

ada melihat pihak lain namun saksi tidak tahu dengan orang tersebut.

4. TONA AMANDA, SE






- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kassubag Keuangan di Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan disamping itu

saksi juga sebagai anggota ULP dari panitia Pengadaan Barang dan jasa

dan saksi ditugaskan sebagai anggota panitia Pengadaan Barangdan

jasar berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/98/BUP-PASBAR/2010

tanggal 26 Januari 2010.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/98/BUP-PASBAR/2010

tanggal 26 Januari 2010 personil Panitia Pengadaan Barang adalah

sebagai berikut :

Panitia Pemeriksa Barang :

- Ketua : BENDRI, SKom

- Sekretaris : Drs. INDERAYANI- Anggota : IMTER PEDRI, S.Pd


- Anggota : WINARDI LUBIS,A Md




Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Barang adalah:

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pekerjaan.

- Menyusun dan menyiapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa melalui media cetak

dan papan pengumuman untuk penerangan umum, dan jika


- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasta kualifikasi atau pra

kualifikasi.


- Mengusulkan calon pemenang.



- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dimulai.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah

dengan kualifikasi keahlian L2 pada tahun 2009.

- Bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi saksi sebagai Panitia

Pengadaan Barang dapat saksi jelaskan sebagal berikut:

- Untuk tugas menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan

pekerjaan tidak saksi lakukan dikarenakan tempat saksi bekerja yaitu

di Padang Tujuh dan tempat menyusun jadwal dan menetapkan cara

pelaksanaan pekerjaan dilakukan di kantor ULP letak berjauhan dan

faktor yang sering kali menjadi kendala untuk saksi datang ke kantor

ULP, tetapi setelah disusun jadwal dan ditetapkan cara pelaksanaan

pekerjaan saya diberitahukan oleh BENDRI, Skom selaku ketua

Panitia Pengadaan Barang.

- Untuk tugas menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) tidak saksi lakukan karena tidak diberitahu mengenai hak

tersebut oleh Ketua dan Sekretaris Pantia Pengadaan Barang dan

saksi juga tidak mengetahui dimana diadakan survey untuk

menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Untuk tugas menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa melalui

media cetak dan papan pengumuman untuk penerangan umum, dan

jika memungkinkan melalui media elektronik saksi tidakmelaksanakan karena yang mengerjakan semuanya adalah sdr.

BENDRI, Skom.

- Untuk tugas menilai kualifikasi penyedia melalui pasta kualifikasi atau




pra kualifikasi, untuk pekerjaan pasta kualifikasi tidak saksi lakukan

karena pada pelelangan pertama dan pelelangan kedua tidak ada

penawaran sedangkan untuk pra kulaifikasi tidak saksi lakukan juga

karena pada saat proses penunjukkan langsung saksi tidak

mengetahui hal tersebut dan yang saksi baru ketahui bahwa ada

rekanan yang ditunjuk untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010 pada

Sekretariat Daerah kabupaten Pasaman Barat pada saat saksi

menandatangani dokumen pengadaan yaitu sekira akhir Desember

2010.

- Untuk tugas melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

tidak saksi lakukan karena pada saat lelang pertama dan lelang kedua

tidak ada penawaran.

- Untuk tugas mengusulkan talon pemenang juga tidak saksi lakukan

karena saksi tidak diberitahu oleh BENDRI, S.Kom.

- Untuk tugas membuat laporan mengenai proses dan basil pengadaan

kepada pengguna barang/jasa tidak saksi lakukan karena saksi tidak

diberitahu oleh BENDRI, Skom.

- Untuk tugas menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dimulai saksi lakukan tetapi

penandatanganannnya dilakukan pada saat saksi menandatangani

dokumen pengadaan setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa

selesai.

- Bahwa Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat

besarnya anggaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.072.000.000,- (satu

milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dan anggaran tersebut diambil dari

mata anggaran APBD-P tahun 2010 Kab.Pasaman Barat pada saat saksi

menandatangani dokumen pengadaan yaitu sekira akhir Desember 2010.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rekanan untuk Penunjukkan langsung

adalah PT. ditentukan oleh Panitia Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan

Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010 pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah Merk Toyota Jenis

Prado TXL 2.700 pada saat saksi menandatangani dokumen pengadaan

pada sekira akhir Desember 2010.- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat proses pengadaan kendaraan

Dinas Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun

2010 pada Sekretanat Daerah Kabupaten Pasaman Barat karena saksi




tidak dilibatkan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut yang memang

seharusnya saksi ketahui karena itu telah menjadi tupoksi saksi sesuai

dengan SK Bupati Nomor 198.45/98/BUP-PASBAR/2010 Tanggal 26

Januari 2010.

- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen yang saksi tandatangani

adalah Saksi BENDRI. Skom, selaku Ketua Panitia Pengadaan

Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana

APBD-P Tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Barat, untuk pelelangan pertama saksi diberitahukan prows aanwijzing

oleh Saksi BENDRI. S.Kom dan aanwijzing tidak dilakukan karena tidak

ada penawaran dan untuk pelelangan yang kedua juga diberitahukan oleh

Saksi BENDRI, Skom dan aanwijzing juga tidak dilakukan karena tidak

ada penawaran untuk itu juga dan untuk penunjukkan langsung tidak

diberitahukan oleh Saksi BENDRI. Skom dan yang melaksanakan

kegiatan seperti yang tertera didalam dokumen adalah Saksi BENDRI, S.

Kom selaku ketua pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010 pada Sekretariat Daerah

kabupaten Pasaman Barat

5. WINARDI LUBIS, Amd.






- Bahwa jabatan saksi adalah panitia Pengadaan Barang dan jasa dan saksi

ditugaskan sebagai anggota panitia Pengadaan Barang dan jasa

berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/98/BUP-PASBAR/2010 tanggal 26

Januari 2010.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45/98/BUP-Pasbar/2010

tanggal 26 Januari 2010 personil Panitia Pengadaan Barang adalah

sebagai berikut:

Panitia Pemeriksa Barang

- Ketua : BENDRI, SKOm- Sekretaris : Drs. INDERAYANI






- Anggota : WINARDI LUBIS,A.Md

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Barang adalah :

- menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pekerjaan.

- menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- menyiapkan dokumen pengadaan melalui media cetak dan papan

pengumuman untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan

melalui media cetak.

- menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra

kualifikasi

- melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

- mengusulkan calon pemenang.

- membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada


- menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dimulai.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah

dengan kualifikasi keahlian L2 pada tahun 2009.

- Bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi saksi sebagai Panitia

Pengadaan Barang dapat saksi jelaskan sebagal berikut:

- Untuk tugas menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan

pekerjaan tidak saksi lakukan dikarenakan tempat saksi bekerja yaitu

di Padang Tujuh dan tempat menyusun jadwal dan menetapkan cara

pelaksanaan pekerjaan dilakukan di kantor ULP letak berjauhan dan

faktor yang sering kali menjadi kendala untuk saksi datang ke kantor

ULP, tetapi setelah disusun jadwal dan ditetapkan cara pelaksanaan

pekerjaan saya diberitahukan oleh BENDRI, Skom selaku ketua

Panitia Pengadaan Barang.

- Untuk tugas menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) tidak saksi lakukan karena tidak diberitahu mengenai hak

tersebut oleh Ketua dan Sekretaris Pantia Pengadaan Barang dan

saksi juga tidak mengetahui dimana diadakan survey untuk

menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Untuk tugas menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa melalui

media cetak dan papan pengumuman untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik saksi tidak

melaksanakan karena yang mengerjakan semuanya adalah sdr.

BENDRI, Skom.




- Untuk tugas menilai kualifikasi penyedia melalui pasta kualifikasi atau

pra kualifikasi, untuk pekerjaan pasta kualifikasi tidak saksi lakukan

karena pada pelelangan pertama dan pelelangan kedua tidak ada

penawaran sedangkan untuk pra kulaifikasi tidak saksi lakukan juga

karena pada saat proses penunjukkan langsung saksi tidak

mengetahui hal tersebut dan yang saksi baru ketahui bahwa ada

rekanan yang ditunjuk untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010 pada

Sekretariat Daerah kabupaten Pasaman Barat pada saat saksi

menandatangani dokumen pengadaan yaitu sekira akhir Desember

2010.

- Untuk tugas melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

tidak saksi lakukan karena pada saat lelang pertama dan lelang kedua

tidak ada penawaran.

- Untuk tugas mengusulkan talon pemenang juga tidak saksi lakukan

karena saksi tidak diberitahu oleh BENDRI, S.Kom.

- Untuk tugas membuat laporan mengenai proses dan basil pengadaan

kepada pengguna barang/jasa tidak saksi lakukan karena saksi tidak

diberitahu oleh BENDRI, Skom.

- Untuk tugas menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dimulai saksi lakukan tetapi

penandatanganannnya dilakukan pada saat saksi menandatangani

dokumen pengadaan setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa

selesai.

- Bahwa tidak semua tugas dan fungsi sesuai dengan SK saksi laksanakan,

yang saksi laksanakan hanya menandatangani hasil evaluasi gagal dan

PL (Penunjukkan Langsung), karena pada pelelangan pertama dan kedua

yang memasukkan penawaran pada sekretariat ULP tidak ada maka kami

selaku panitia menyatakan bahwa lelang pertama dan kedua dinyatakan

gagal sesuai dengan Kepres (tidak ada yang memasukkan penawaran)

dan akhirnya terdakwa menetapkan PL.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan Penunjukkan

Langsung dan saksi baru mengetahui pelaksanaan PL tersebut setelah

saksi dipanggil dan diberitahukan oleh Ketua Panitia melalui teleponbahwa pengadaan tersebut telah di PL kan dan nama saksi dimasukkan

dan disuruh untuk menandatangani berkas PL tersebut namun sebelum

menandatangani berkas tersebut yang bertempat diruangan kabag umum




saksi menanyakan kepada Saksi BENDRI sebagai ketua "apakah proses

penunjukkan langsung ini telah sesuai dengan prosedur" dan dijawab

saksi BENDRI "sudah" dan saksi baru menandatangani berkas PL

tersebut.

- Bahwa yang saksi tandatangani diruangan kabag umum pada saat itu

adalah seluruh dokumen yang berhubungan dengan PL yang didalamnya

tercantum nama saksi, penandatanganan dokumen tersebut saksi lakukan

sekitar bulan Desember tahun 2010 dan yang berada diruangan kabag

umum pada saat saksi menandatangani dokumen tersebut adalah

terdakwa, Ketua Panitia (Sdr,BENDRI, Skom) dan 2 (dua) orang staf

bagian umum yang saksi tidak ingat namanya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat nomor : 027/217/KPA/UMUM-

2010 tanggal 23 November 2010 perihal penetapan pelelangan ulang

gagal, surat nomor 14U.4/ULP.B1/LHPU/1/PASBAR/2010 tanggal 23

November 2010 perihal laporan hasil pelelangan ulang, dan saksi baru

mengetahui Surat-Surat tersebut setelah diperlihatkan oleh jaksa

penyelidik Kejaksaan Negeri Simpang Empat pada saat pemeriksaan.

- Bahwa saksi tidak tahu perihal berapa dana pada Pengadaan Kendaraan

Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD tahun

2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa proses penyusunan HPS seharusnya dilakukan oleh Panitia dan

PPTK dengan cara melakukan survei pasar dan harga pembanding. Dan

khusus Untuk pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat saksi tidak tahu yang saksi tahu HPS sudah ada pada saat

saksi diminta menandatangani berkas penunjukkan langsung sekaligus

diruang kabag umum yang dihadiri oleh BENDRI dan 2 (dua) orang staf

bagian umum yang saksi tidak ingat namanya.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rekanan untuk Penunjukkan Langsung

adalah PT.BALADEWA yang direkomendasikan oleh siapa saksi tidak

tahu, jenis kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dan

dana APBD-P tahun 2010 pada Sekretariat daerah kab. Pasaman barat

dari kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat tersebut adalah merk Toyota jenis Prado pada saat saksimenandatangani dokumen pengadaan pada sekira akhir Desember 2010

dan jumlahnya 1 (satu) unit mobil.

- Bahwa dokumen kontrak , Laporan Hasil Pelelangan dari ULP kepada




KPA, Penetapan Pelelangan ulang dari KPA kepada ULP, Laporan hasil

Pelelangan Ulang dari panitia kepada KPA dan surat penetapan

pelelangan ulang gagal hingga melakukan Penunjukan Langsung adalah

dokumen untuk Penunjukkan Langsung dan terhdap dokumen tersebut

saksi ada menandatanganinya sekaligus dan bagaimana prosesnya saksi

tidak ikut serta.

- Bahwa saksi tidak aktif sebagai panitia dalam kegiatan pengadaan mobil

dinas bupati tahun 2010 tersebut karena saksi dimutasikan ke Kecamatan

Sunga Beremas, namun saksi mau menandatangani dokumen

Penunjukkan Langsung tersebut karena rasa tanggung jawab saksi yang

ditunjuk berdasarkan SK Bupati sebagai panitia lelang.

6. HENDRI PITERSON, Amd.






- Bahwa setahu saksi kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010 berada di

satker Bagian Umum Sekretariat Daerah Pasaman Barat dan

hubungan saksi dengan kegiatan tersebut bahwa saksi pernah diajak

oleh KABAG UMUM (terdakwa) untuk mencari harga kendaraan ke

Jakarta guna pengadaan kendaraan Dinas Bupati tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat tugas dari Bupati Pasaman Barat nomor :

090/4721/SPT/BUB-PASBAI1/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang

diperintahkan untuk melakukan survey ke Jakarta terdakwa dan saki

selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 1010 s/d 16

Oktober 2010.

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu tidak ada hanya ikut dengan

terdakwa dan mendampingi saja dan saksi ada menerima uang sejumlah

Rp.5.480.000.- sebagai biaya perjalanan dinas ke Jakarta tersebut.

- Bahwa hasil yang diperoleh ada diberikan oleh show room mobil berupa

penawaran harga kendaraan dan kendaraan yang dicari pada waktu itu

adalah Toyota Prado yang saya ketahui dari terdakwa.- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa ke Jakarta adalah untuk kegiatan Survei

harga dan spesifikasi serta hal-hal tekhnis lainnya berkenaan persiapan

pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati bersama dengan dan




lokasi yang disurvei di Jakarta yakni terminal motor dan lokasi lain yang

saya tidak Ingat dan hasil apa yang diperoleh saksi tidak tahu.

7. ERIZAL M. Amd.






- Bahwa pada Bulan September 2010 saksi pindah ke bagian Umum

Sekretariat Kab. Pasaman Barat sebagai Kasubag Perlengkapan

(sekaligus menjabat sebagai PPTK pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati tahun 2010).

- Bahwa saksi menjabat sebagai PPTK berdasarkan SK Bupati Kab.

Pasaman Barat Nomor 188.45/586/BUP-PASBAR/2010 tanggal 8

November 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor 188.45/112/BUP-PASBAR/2010 tentang Penunjukan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Kab. Pasaman Barat

TA. 2010.

- Bahwa tugas saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

adalah sebagai berikut:

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan

- Melaporkan Perkembangan Kegiatan

- Menyiapkan Dokumen Anggaran diatas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan

- Bahwa tanggung jawab saya sebagai PPTK adalah bertanggung jawab

atas pelaksanaan tugas kepada KPA dan saksi melaksanakan tugas

sebagai mana tersebut diatas, namun oleh karena beban pekerjaan yang

cukup banyak maka saksi menugaskan staf saksi yaitu Hendri Piterson

untuk melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan pengadaan mobil tersebut,

akan tetapi Sdr Hendri Piterson tetap berkonsultasi dengan saksi dan

apabila dalam pelaksanaannya membutuhkan tanda tangan saksi maka

saksi yang menandatangani dokumen tersebut.- Bahwa setahu saksi sekira bulan Oktober 2010 saksi mengetahui dari staf

saksi ada dana yang terdapat pada DPA Perubahan pada Bagian Umum

untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah dan wakil




kepala daerah sebesar Rp. 1.400.000 000,-; Kemudian KPA (Kabag

Umum) menyurati ULP agar dilakukan pelelangan kegiatan pengadaan

kendaraan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut oleh

ULP Kab. Pasaman Barat, namun siapa panitia pelelangan tersebut saksi

tidak mengetahui, Selanjutnya pada waktu yang tidak ingat lagi sekitar

bulan Oktober 2010 terdakwa bersama dengan Hendri Piterson berangkat

ke Jakarta melakukan survei Harga Kendaraan untuk Kepala daerah dan

wakil kepala daerah tersebut.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan lelang pertama sekira bulan Oktober

2010 saksi bersama dengan terdakwa pergi ke ULP untuk menghadiri

pemasukan penawaran pengadaan mobil tersebut dari jam 14.00 Wib s/d

15.45 Wib namun saat itu tidak ada yang memasukkan penawaran maka

saksi dan terdakwa kembali ke kantor Bagian Umum dan setelah itu saksi

tidak mengikuti lagi kegiatan pelelangan tersebut.

- Bahwa sekira bulan Desember 2010 Hendri Piterson datang menemui

saksi di Ruangan kerja saksi dan meminta saksi untuk menandatangani

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga yang terdapat dalam Kontrak,

dan selanjutnya sekira satu minggu kemudian saksi mendapat informasi

dari terdakwa yang mengatakan "bahwa Kendaraan

dinas Bupati telah datang" lalu saksi melihat kendaraan tersebut yang saat

Itu telah ada di Garasi Rumah Dinas Bupati.

- Bahwa sekira Akhir Desember 2010, Hendri Piterson kembali menemui

saksi di Ruangan kerja saksi dan meminta saksi untuk menandatangani

kelengkapan yang berkaitan dengan pencairan anggaran pembayaran

kendaraan bupati tersebut dan setelah itu saya tidak tahu lagi.

- Bahwa saksi mengetahui perihal 1 (satu) rangkap DPPA SKPD bagian

Umum TA 2010 kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan

1 (satu) Rangkap RKA SKPD TA 2010 dimana DPPA SKPD dan RKA

SKPD tersebut adalah yang dijadikan dasar untuk pengajuan pelelangan

kendaraan dinas bupati tersebut.

- Bahwa menurut saksi di dalam Rincian perhitungan pada DPPA tersebut

menyebutkan Volume 1 (satu) dan satuan Paket artinya bahwa jika

dihubungkan kembali ke RKA yang menyebutkan uraian belanja modalpengadaan kendaraan dinas Bupati dan wakil bupati maka yang dimaksud

1 (satu)paket tersebut adalah 1 (satu) unit untuk bupati dan 1 (satu) unit

untuk wakil bupati.




- Bahwa saksi mengetahui perihal Telaahan Staf dan KPA Bagian Umum

kepada Bupati Kab. Pasaman Barat tanggal 18 September 2010 perihal

persetujuan proses pengadaan kendaraan dinas dengan memakai

peraturan presiden 54 tahun 2010 tersebut, dimana telaahan tersebut

dibuat oleh Hendri Piterson di tanda tangan Oleh Sdr. Hendri tanjung

selaku KPA dan setelah itu baru saksi paraf selanjutnya saksi tidak tahu

lagi.

- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan pelelangan tersebut, aturan

pengadaan barang dan jasa yang dipakai mengacu kepada Kepres 80

tahun 2003 hal ini bisa dilihat pada dokumen kontrak kegiatan pengadaan

kendaraan dinas bupati dan wakil bupati yang ada.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab telah terjadi perbedaan antara

telaahan Staf dari KPA Bagian Umum kepada Bupati Kab. Pasaman Barat

tanggal 18 September 2010 perihal persetujuan proses pengadaan

kendaraan dinas dengan memakai peraturan Kepres 54 tahun 2010

tersebut dengan Pelaksanaan pelelangan yang dilakukan.

- Bahwa saksi mengetahui perihal 1 (satu) rangkap Dokumen kontrak

Nomor 027/480/kontrak-peng/umum/2010 kegiatan pengadaan

kendaraan dinas / operasional pekerjaan pengadaan kendaraan dinas

bupati dan wakil bupati kabupaten pasaman barat dengan nilai kontrak Rp.

1.072.000.000,- pelaksana PT. Baladewa Indonesia karena SPK tersebut

adalah dasar untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil

bupati tersebut.

- Bahwa menurut saksi perihal "pekerjaan pengadaan kendaraan dinas

bupati dan wakil bupati" diambil dari RKA Bagian Umum namun saksi tidak

mengetahui pihak-pihak yang membuat dokumen kontrak tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui perihal 1 (satu) rangkap SP2D pengadaan

kendaraan dinas bupati dan wakil bupati tanggal 28 Desember 2010

beserta lampiran tersebut, karena PPTK kegiatan tersebut adalah saksi

sendiri dan pada saat pencairan saya ada menandatangani SPP-LS dan

SPM serta dokumen lain yang berhubungan dengan pembayaran.

- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan pelelangan tersebut sampai dengan

saksi diminta untuk menandatangani berita acara negosiasi teknis danHarga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal 1 (satu) lembar laporan hasil

pelelangan No 14.4/ULP.B1/LHP/1/Pas-Bar/2010 tanggal 10 November




2010 dari Saksi Bendri selaku panitia I Pengadaan barang kepada KPA

Bag Umum, 1 (satu) lembar Penetapan pelelangan ulang No

027/216/KPA/Umum-2010 tanggal November 2010 dari KPA Kantor

Pelayanan Satu Pintu kepada Saksi Bendri selaku panitia I Pengadaan

barang, 1 (satu) lembar laporan hasil pelelangan ulang No

14U.4/ULP.B1/LHPU/1/Pas Bar/2010 tanggal 23 November 2010 dari

Saksi Bendri selaku panitia I Pengadaan barang kepada KPA Bag Umum,

dan 1 (satu) lembar Penetapan pelelangan ulang gagal No

027/217/KPA/Umum-2010 tanggal 23 November 2010 dari KPA Bag

Umum kepada Saksi Bendri selaku panitia I Pengadaan barang.

8. Ir. ZALMI N.






- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah sebagai Asisten III

Administrasi paa sekretaris Daerah kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa Dasar Hukum saksi menjadi Asisten III Administrasi pada

sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat yaitu berdasarkan SK Bupati

Nomor 821/36/BUP-PASBAR/2010 tanggal 14 September 2010 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Stuktural Eselon

II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa didalam pasal 55 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 55

Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian

Tugas sekretaris Daerah pasaman Barat Asisten Administrasi Umum

mempunyai fungsi antara lain :

- Pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang hukum dan

perundang-undangan

- Pengoordinasian pelaksanaan harmonisasi peraturan daerah dengan

paraturan perundang-undangan yang lebih trnggi

- Pengoordinasian penyusunan Peraturan Daerah dan produk hukumlainnya

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan

pembinaan pengembangan kapasitas perangkat daerah




- Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi

perangkat daerah

- Pengoordinasian perumusan kebijakan dan pembinaan aparatur

pemerintahan daerah

- Pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan

administrasi umum

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan

pembinaan pendapatan dan keuangan serta penyusunan rencana

APBD

- Pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan

pengendalian tata usaha keuangan sekretariat daerah

- Pengoordinasian laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang

administrasi

- Bahwa Saksi mengetahui perihal kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas


pada sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut yaitu ketika

saksi mengikuti rapat pembahasan perubahan APBDP TA 2010 di Hotel

Pangeran Padang sekira awal bulan september 2014, pada saat itu saksi

mengetahui telah ada anggaran sebesar Rp.1.400.000.000; (satu

milyar empat ratus juta rupiah) untuk pengadaan kendaraan dinas /

operasional yang telah disetujui oleh dewan dan untuk rapat-rapat yang

sebelumnya saksi tidak ikut menghadiri karena saksi belum dilantik

sebagai Asisten III pada Setda Kab. Pasaman Barat, lalu beberapa

minggu kemudian hasil rapat tersebut disahkan menjadi APBD Perubahan

Kab. Pasaman Barat TA 2010, setelah itu pada tanggal 18 September

2010 saksi menerima Telaahan Staf dari terdakwa selaku KPA kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pengguna

Anggaran Pasaman Barat TA 2010 Perihal Persetujuan Pengadaan

Kendaraan Dinas dengan memakai Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

- Bahwa isi dari telaahan Staf tersebut adalah setelah dilakukan survey oleh

terdakwa untuk kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman Barat maka kendaraan yang layak dan pantas sertasesuai dengan pagu dana anggaran adalah merk Toyota Land Cruiser

Prado Type 2.7 A/T tahun pembuatan 2010 untuk Bupati dan Toyota

Fortuner Type V (4x4) tahun pembuatan 2010 untuk wakil Bupati, dengan




kesimpulan bahwa kegiatan pengadaan tersebut bersifat sangat urgent

dan sesegera mungkin mengingat waktu yang mendesak, kemudian saksi

disposisi telaahan staf tersebut kepada Bapak sekretaris Daerah

Pasaman Barat "mohon kiranya persetujuan" lalu saksi serahkan kembali

kepada terdakwa.

- Bahwa secara berjenjang Telaahan Staf yang dibuat oleh terdakwa

awalnya masuk ke saksi sebagai atasan langsung Kabag Umum

kemudian seharusnya terdakwa menyerahkannya ke sekretaris Daerah

terlebih dahulu baru bisa sampai kepada Bupati, namun dan telaahan staf

tersebut tidak melalui sekretaris Daerah karena tidak ada disposisi dari

sekretaris Daerah tetapi langsung masuk ke Bupati Pasaman Barat yang

mana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun

2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat.

- Bahwa saksi mengetahui Telaahan Staf 10 November 2010 dan yang

membuat dan menyiapkannya adalah terdakwa dan saksi hanya

menandatanganinya saja, dari isinya adalah berdasarkan Laporan Hasil

Tim Panitia 1 ULP selaku unit yang memproses tender pengadaan

kendaraan operasional kepala daerah dan penawaran dibuka tanggal 28

Oktober 2014 namun tidak ada satupun rekanan yang memasukan

penawaran dan setelah dilakukan evaluasi maka ditemukan penyebab

tidak adanya rekanan yang mendaftar dikarenakan harga kendaraan

operasional Kepala Daerah dimaksud (Toyota Prado TX Limited dan

Toyota Fortuner Type V Mativ 4x4 Bensin) tidak mencukupi dengan pagu

dana yang tersedia. Maka demi kelancaran proses tender berkaitan

dengan pagu dana maka Tim Panitia 1 (Satu) ULP Kab. Pasaman Barat

akan mengeluarkan pengumuman tender kendaraan operasional kepala

daerah untuk kedua kalinya dengan perubahan spesifikasi : untuk 1 (satu)

Unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX Limited dirubah menjadi 1 (satu)

unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX dan untuk 1 (satu) Unit Toyota

Fortuner Type V Matic 4 x 4 Bensin dirubah menjadi 1 (satu) Unit Toyota

Fortuner Type G Luxury 4 x 2 Bensin. Kemudian telaahan staf tersebut di

disposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati Pasaman Barat tanggal

10 November 2014 yang isinya "mohon persetujuan sesuai saran" yangdimaksud adalah agar dilakukan proses tender kendaraan operasional

kepala daerah dengan spesifikasi : 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser Prado

Type TX dan I (satu) Unit Toyota Fortuner Type G Luxury 4 x 2 Bensin




sebagaimana tercantum didalam telaahan staf tersebut, kemudian

telaahan staf beserta disposisi dari Setda tersebut masuk ke Wakil Bupati

dan di disposisi oleh Wakil Bupati tanggal 10 November 2014 kepada

Bupati yaitu "berhubung dana kita belum cukup dan medan kita wilayah

bergunung perlu kendaraan 4x4, cukup kendaraan Bupati saja dulu,

Wabup tahun 2011 kita anggarkan lagi" setelah itu telaahan staf beserta

disposisi dan Setda dan Wabup tersebut masuk ke Bupati kemudian

didisposisi oleh Bupati Pasaman Barat tanggal 10 November 2011 kepada

sekretaris Daerah yang isinya "setuju saran wabup". dan keesokan

harinya yaitu pada tanggal 11 November 2014 ada disposisi lagi dari

Bupati yang isinya adalah "limited" yang maksudnya adalah 1 (satu) unit

Toyota Land Cruiser Prado Type TX Limited setelah itu telaahan staf

beserta disposisinya tersebut masuk ke terdakwa selaku Kuasa Pengguna

Anggaran kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun

Anggaran 2010.

- Bahwa saksi juga mengetahui Telaahan Staf 23 November 2010 namun

yang membuat dan menyiapkannya adalah terdakwa dan saksi hanya

menandatanganinya saja, dan isinya adalah bawaha proses pelelangan

pekerjaan pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati telah

dilaksanakan 2 kali pelelangan dan mengalami kegagalan, penyebab

kegagalan proses lelang tersebut adalah tidak ada penyedia yang

memasukan penawaran sesuai persyaratan minimal dalam sebuah lelang

umum sebagaimana diatur dalam Kepres 80 tahun 2003, meskipun pada

pelelangan ulang ini jumlah kendaraan dinas yang diadakan hanya 1 unit

untuk bupati saja, maka disarankan pengadaan dinas bupati dan wakil

bupati pada kendaraan dinas operasional untuk tahun 2010 ini

dilaksanakan tetap hanya untuk bupati saja dengan jenis kendaraan

Toyota Prado TX Limited kemudian juga untuk proses lanjutan pengadaan

kendaraan dinas Bupati tetap akan dilakukan sesuai Kepres No. 80 tahun

2003, dan dapat saksi jelaskan bahwa didalam telaahan staf tersebut tidak

ada disebutkan mengenai proses penunjukan langsung kemudian

keesokan harinya pada tanggal 24 November 2010 telaahan staf tersebut

didisposisi oleh Bupati ditujukan langsung kepada terdakwa selaku Kabag

Umum yang isinya "setuju dilaksanakan" tanpa melalui sekretaris Daerahsebagaimana yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor

82 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat.




- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Kendaraan 1 unit

kendaraan dinas Bupati tersebut diadakan melalui proses penunjukan

langsung dan pada awal desember 2014 saksi melihat telah ada 1 unit

kendaraan dinas Bupati Pasaman Barat merk Toyota Prado terparkir di

depan Kantor Bupati.

9. ALIMAN AFNI, SH.






- Bahwa jabatan saksi pada waktu tahun 2010 tersebut adalah sebagai

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada sekretaris Daerah

Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi secara umum selaku Kabag

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kab. Pasaman Barat

adalah untuk membantu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintah dibidang

perencanaan pembangunan, penyusunan program, administrasi

pembangunan, pekerjaan umum, pelaksanaan monitoring dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan dan program.

- Bahwa sesuai tupoksi saksi sebagai Kabag AP dan berdasarkan pasal 78

ayat (6) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 tahun 2009 tentang

Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kab. Pasaman Barat berbunyi "khusus Kegiatan fisik dalam

Pengajuan SPP IS terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dan Bagian

Administrasi Pembangunan selaku Pengendali Program / Kegiatan" dan

pada tanggal 23 Desember 2010 ada permintaan Rekomendasi dari PPTK

bagian Umum tentang kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati Pasaman Barat dan Dana APBD-P Tahun 2010 pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada petugas pemeriksa

Kontrak (Sdr. ASRIL, SE) pada bagian Administrasi Pembangunan dan

setelah diperiksa oleh petugas pemeriksa Kontrak tersebut dan Sdr. ASRIL, SE selaku pemeriksa Kontrak berpendapat bahwa kelengkapan

Administrasi untuk pencairan dana telah cukup maka Sdr. ASRIL, SE

meminta persetujuan kepada saksi selaku Kepala Administrasi




Pembangunan dan saksi setujui maka sejak saat itulah saksi mengetahui

adanya kegiatan tersebut.

- Bahwa Sdr. ASRIL, SE adalah staf bagian Administrasi Pembangunan

yang ditunjuk untuk memeriksa Administrasi untuk Pencairan dana

Program / Kegiatan berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor

188.45/325/BU-PASBAR/2010 tentang Pembentukan tim Peneliti Kontrak

Pembangunan Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat tersebut tugas dari tim

Peneliti adalah sebagai berikut :

- Meneliti kelengkapan Administrasi Kontrak yang disampaikan oleh

rekanan dari SKPD.

- Mencek Bahan Persaratan yang sudah disyaratkan.

- Memberikan Rekomendasi Untuk Pencairan Dana Sesuai Kontrak.

- Menginfentarisir Pencairan Dana Kontrak yang diajukan SKPD.

- Bahwa dasar saksi menyetujui pencairan dana kontrak tersebut adalah

karena hasil pemeriksaan petugas peneliti kontrak yang termuat dalam

tabel poin 1 s/d 10 semuanya telah dibubuhi dengan tanda conteng yang

artinya telah lengkap dan untuk mempertanggung jawabkan pendapat

tersebut, Sdr. Asril membubuhkan tandatangan pada Kolom

- Petugas Pemeriksa sehingga saksi yakin dengan hasil Pemeriksaan

Petugas pemeriksa dan dengan yakinnya saksi lalu saksi tanda

tangganilah daftar Pemeriksaan Administrasi untuk pencairan dana

program / Kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi sebelum menyetujui pencairan dana tersebut telah

berkoordinasi dengan Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan yang

saat itu dijabat oleh Sdr. Drs. DARUL CUTNI dan beliau mengatakan

kepada saksi "kalau saya tidak ditempat, tanda tangani sajalah " yaitu

perihal rekomondasi yang seharusnya mencantumkan tanda tangan

beliau sebagai Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan yang

berhubungan dengan bidang Administrasi Pembangunan.

10. CELLY DECILLIA PUTRI, S.E., M.M., AKT.

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan Negara / Daerah







- Bahwa jabatan saksi pada waktu tahun 2010 tersebut adalah sebagai

kepala Bidang Perbendaharaan DPKAD pada kab. Pasaman barat.

- Bahwa Tugas Dan Tanggung jawab saksi secara Umum selaku Kabid

Perbendaharaan DPKAD Kab. Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- Menerbitkan SP20

- Mengelola dan Memantau Ketersediaan Dana di Rekening Kas

Daerah.

- Bahwa saksi tahu adanya kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010 pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut pada waktu saksi

menerima permintaan dana Untuk Kegiatan Pengadaan mobil Dinas

Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat berdasarkan SPM Nomor

0102/SPM-LS-PENG/Umum/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari Bagian

Umum Setda Kab. Pasaman Barat sebesar Rp. 1.072.000.000,- (satu

milyar tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa mekanisme Pencairan Dana untuk Kegiatan Pengadaan Mobil

Dinas Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat adalah : Sebelum

Kegiatan di tenderkan ke ULP, PPTK berkewajiban untuk

Melihat Ketersediaan Dana dan Rincian Belanja ke DPA yaitu Bagian

Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat dan

selanjutnya Mengcrosscek ketersediaan Dana di DPA tersebut, dan

kemudian PPTK mengajukan usulan ke ULP agar Kegiatan diproses, dan

kemudian kegiatan ditenderkan dan setelah dipilih pemenang tender

selanjutnya PPTK membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) bersama

dengan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa, dan kemudian PPTK

melengkapi kelengkapan dokumen-dokumen untuk persyaratan

pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) berupa : Berita Acara

Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah terima Barang. Berita Acara

Pembayaran dan Kwitansi serta Jaminan Bank. selanjutnya PPTK

menyerahkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dan Seluruh Kelengkapan ke

Bendahara Pembantu di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman

Barat , selanjutnya bendahara Bagian Umum menyiapkan kelengkapanpersyaratan SPP dan setelah SPP lengkap selanjutnya bendahara

menyampaikan SPP beserta kelengkapannya ke PPK (Pejabat

Penatausaha Keuangan) di Sekretariat daerah selanjutnya PPK wajib




meneliti dan memverifikasi seluruh kelengkapan termasuk ketersediaan

Dana yang di cantumkan dalam Blangko Penelitian Kelengkapan

Dokumen SPP, selanjutnya PPK mengajukan SPP dengan

Kelengkapannya ke Pengguna Anggaran (PA) untuk membayarkan dana

untuk kegiatan tersebut yang dicantumkan dalam SPM (Surat Perintah

Membayar) selanjutnya seluruh kelengkapan SPM dan SPP tersebut di

bawa ke Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pasaman Barat ,

yang bertugas untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen untuk

pencairan Dana hasil pemeriksaan Kelengkapan Dokumen untuk

Pencairan Dana di cantumkan dalam Blangko R-1 yaitu Daftar

Pemeriksaan Administrasi untuk Pencairan Dana program kegiatan yang

ditandatangani oleh pemeriksa Dokumen dan Kabag Administrasi

Pembangunan Setda Kab. Pasaman Barat, selanjutnya SPP dan SPM

tersebut di bawa ke DPKAD ke bagian Perbendaharaan selanjutnya

diadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan SPP dan

SPM tersebut oleh Pemeriksa , Kasi, selanjutnya ke Kepala Bagian

Perbendaharaan setelah lengkap bagian Perbendaharaan DPKAD Kab.

Pasaman Barat menerbitkan SP2D selanjutnya SP2 D tersebut dibawa ke

Bank untuk Pencairan Dana , dan setelah dana tersebut cair , dana akan

langsung dikirim ke rekening rekanan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui secara aturan yang berkapasitas membuat dan

merumuskan DPPA suatu kegiatan pengadaan Barang dan Jasa pada

suatu SKPD adalah Penggunaan Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) pada SKPD tersebut berdasarkan pasal 10 Peraturan

mentri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pedoman pengelolaan

keuangan daerah.

11. SUPARMAN MARTODISASTRO






- Bahwa saksi sejak tahun 2004 samai dengan sekarang berkerja di PT.

Multicentre Adikarya dengan jabatan sebagai internal Audit dan sejaktahun 2012 sebagai Akuntan.

- Bahwa sesuai dengan faktur kendaraan PT. Multicentre Adikarya Nomor

239/MSA/XII/2010 tanggal 14 Januari 2011 yang menerangkan tentang 1




(satu) unit Kendaraan Toyota Prado 2.7 A/T Tipe Mesin Prado 2.7 A/T

behan baker bensin jumlah silinder 4/In-Une isi silinder 2693 (cm3) warna

hitam nomor rangka TRJ150-0001S32 nomor mesin 2TR-O815790 tahun

pembuatan 2010 dengan harga Rp.506.000.000,- (lima ratus enam juta

rupiah) adalah mobil yang berasal dari PT.Multisentra Adikarya.

- Bahwa kendaraan tersebut didatangkan langsung dari Jepang selanjutnya

dijual ke DK Jaya Motor seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh

puluh lima juta rupiah) setelah ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan penjualan tersebut dalam kondisi Off The Road (mobil tanpa

STNK) namun saksi tidak pernah berurusan langsung dengan pihak

Pemda kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa walaupun kami menerbitkan Faktur Kendaraan PT.Multisentra

Adikarya Nomor 239/MSA/XII/2010 yang dialamatkan kepada Sekretariat

Kab.pasaman Barat, hal itu adalah kewajiban kami selaku importir yang

mendatangkan kendaraan tersebut dan faktur tersebut diterbitkan atas

permintaan yang berkepentingan setelah kendaraan tersebut terjual.

- Bahwa Terbitnya faktur tersebut yaitu sehubungan dengan Surat

Permintaan dari DK Jaya Motor tanggal 27 desember 2010 yang ditujukan

kepada PT.Multisentra Adikarya yang berisi permohonan dibukakan faktur

untuk kendaraan Toyota Prado 2.7 A/T Tipe Mesin Prado 2.7 A/T dengan

lampiran 1 (satu) lembar kertas berisikan Kop Surat Sekretariat Daerah

kabupaten pasaman Barat. Selanjutnya setelah surat permintaan tersebut

diproses maka kami kirimkanlah faktur tersebut ke DK Jaya Motor.

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada perusahaan saksi berupa

kwitansi penjualan dengan No. 180/Vlll/10/SS tanggal 18 Agustus 2010 1

(satu) unit Toyota Land Cruise Pardo 2.7 TX wama hitam nomor chasis :

TRJ15O-0001532 dan nomor mesin 2TR-0815790 Off the Road sebesar

Rp. 675.000.000. (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari DK Jaya

Motor dapat saksi jelaskan bahwa kendaraan yang kami jual tersebut

berjenis Toyota - Land Cruiser Prado 2.7 TX kepada DK Jaya Motor.

12. JONO HANS


Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan Negara / DaerahKabupaten Pasaman Barat dalam hal Pengadaan Kendaraan Dinas






- Bahwa saksi bekerja di DK Jaya Motor sebagai Kepala Akunting tahun

sejak 2002 sampat dengan sekarang.

- Bahwa jenis kendaraan Toyota Land Cruiser Prado 2.7 A/T/Tahun 2010

warna hitam nomor Chasis : TRJ1S0-0001532 dan Nomor Mesin 2TR-

0815790 adalah sama dengan faktur kendaraan yang saksi dapat dari

PT.Multi sentra Adikarya Nomor: 239/MSA/XII/2010 tanggal 14 Januari

2011 yang Menerangkan tentang 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Prado

2.7 A/T Tipe Mesin Prado 2 7 A/T bahan bakar bensin jumlah silinder 4/In-

Line isi silinder 2693 (cm3) warna hitam nomor rangka TRJ150-0001532

dan Nomor Mesin 2TR-0815790 tahun pembuatan 2010 harga Rp.

506.000.000,- (lima ratus enam juta rupiah), adalah mobil yang di beli dari

PT.Multisentra Adikarya, dan saksi tidak pernah berurusan langsung

dengan pihak Pemda Pasaman Barat sehubungan dengan pengadaan

kendaraan tersebut.

- Bahwa setelah kendaraan tersebut dibeli dari PT.Multisentra Adikarya

tanggal 18 Agustus 2010 kemudian kami jual lagi ke PT.Kencana Utama

Sakti dengan harga Rp.680.000.000,- ( enam ratus delapan puluh juta

rupiah) kondisi Off The Road (tanpa bea batik nama/STNK) sesuai dengan

pemesanan tanggal 16 Agustus 2010.

- Bahwa Setelah saksi lihat dan perhatikan saksi kenal dengan Faktur

Kendaraan PT.Multisentra Adikarya Nomor 239/MSA/XII/2010 tanggal 14

Januari 2011, dimana faktur tersebut adalah faktur yang diterbitkan oleh

PT.Multicentra Adikarya sesuai dengan permohonan penerbitan faktur

yang DK Jaya Motor mohonkan pada tanggal 27 Desember 2010. Adanya

permohonan tersebut sehubungan adanya permintaan pembuatan faktur

oleh PT.Kencana Utama Sakti tanggal 27 Desember 2010 yang

ditandatangani oleh Mariana kepada DK Jaya Motor.

- Bahwa kendatipun kami telah melakukan penjualan kendaraan toyota

Prado 2.7 A/T Tipe Mesin Prado 2.7 A/T kepada PT.Kencana Utama sakti

namun yang berwenang menerbitkan faktur adalah importir yang

mendatangkan kendaraan tersebut dalam hat ini adalah PT.Multisentra

Adikarya.

- Bahwa dengan adanya permintaan penerbitan faktur dari DK Jaya Motormaka PT.Multisentra Adikarya mengirimkan kepada kami (DK Jaya motor)

dokumen berupa 3 (tiga) lembar faktur PT.Multisentra Adikarya Nomor :

239/MSA/XII/2010 tanggal 14 januari 2011 yang menerangkan tentang 1




(satu) unit Kendaraan toyota Prado 2.7 AfT Tipe Mesin Prado 2.7 A/T

bseserta Certificate of vehicle identification Number (VIN) sebanyak 2 (dua

lembar dan 1 (satu lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan

Kendaraan bermotor (Formulir A) beserta lampirannya. Kemudian setelah

saksi terima dokumen tersebut dari PT.Multisentra Adikarya maka saksi

teruskan ke PT.Kencana Utama Sakti. Selanjutnya saksi tidak tahu lagi.

- Bahwa kendaraan yang kami beli dari PT. Multisentra tersebut berjenis

Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TX berdasarkan dokumen yang ada pada

perusahaan saksi berupa kwitansi pembayaran dengan No.

180/VIII/10/SS tanggal 18 Agustus 2010 dari perusahaan kami DK Jaya

Motor untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Land cruiser Prado 2.7 TX

warna hitam Nomor chasis : TRJ15O-0001532 dan nomor mesin 2TR-

0815790 Off The Road sebesar Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh

lima juta rupiah).

13. AMRIANTO, SH.






- Bahwa jabatan saksi pada waktu tahun 2010 sampai dengan pensiun

tersebut adalah sebagai Kasubag Analisis di bagian Organisasi

Pemerintah Daerah kab. Pasaman Barat.

- Bahwa saksi mengetahui perihal kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yaitu ketika saksi menerima SK

Bupati Nomor 188.45/248/BUP-PASBAR/2010 tanggal 14 April 2010

Tentang Pembentukan Panitia Pemenksa Barang pada Sekretariat

Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010, dalam SK tersebut

saksi ditugaskan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dalam kegiatan

Pengadaan Mobil Bupati Dan Bupati Pada Sekretariat Daerah Kab.

Pasaman Barat Tahun 2010.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nornor 188.45/248/BUP-PASBAR/2010tanggal 14 April 2010 mempunyai Tugas dan fungsi pemeriksa barang

adalah :

- Meneliti dan memeriksa atas pelaksanaan pengadaan barang di




lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Pasaman Barat .

- Meneliti Spesifikasi Teknis dan Jumlah Barang Yang dikerjakan

Sesuai dengan Dokumen Kontrak (Surat perjanjian kerja)

- Membuat Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan Atas

pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang yang dilaksanakan.

- Bahwa untuk tugas Meneliti dan memeriksa atas pelaksanaan pengadaan

barang dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Pasaman Barat

sehubungan dengan pengadaan kendaraan dinas Bupati tersebut sudah

saksi lakukan yaitu dengan saksi pernah ada menanyakan perihal kontrak

kegiatan Pengadaan mobil Dinas bupati tersebut kepada bagian umum

Sekretariat daerah Kab. Pasaman Barat tetapi tidak ada penjelasan yang

saksi terima dari bagian umum perihal tersebut dan saksi tidak ada do

libatkan dalam perumusan dan pembuatan kontrak dalam kegiatan

Pengadaan mobil Dinas Bupati tersebut, karena setahu saksi kontrak

kegiatan pengadaan mobil tersebut telah di buat oleh bagian umum

sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat tersebut.

- Bahwa untuk tugas saksi dalam hal Meneliti Spesifikasi Teknis dan Jumlah

Barang Yang dikerjakan Sesuai dengan Dokumen Kontrak (Surat

perjanjian kerja) telah saksi lakukan pada hari Senin Tanggal 20

Desember 2010 dan kemudia telah Membuat Berita Acara tentang Hasil

Pemeriksaan Atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang Nomor :

027/267/BAPB/SETDA/2010 dan yang hadir dalam pembuatan Berita

Acara Pemeriksaan Barang tersebut yaitu : Tim Pemeriksa Barang

(AMRIANTO. SH, BOBI P. RIZA AP, MS.i, SETIA BAKTI, SH, Drs.

SUKIRMAN, ROM HEP, S.Hut), dari Rekanan yaitu Direktur Utama PT.

Baladewa Indonesia (VITARMAN, BAc), Kabag Umum Sekretariat Daerah

Kab. Pasaman Barat (Drs.HENDRI TAN)UNG, MM), HENDRI PITERSON

(Staf Bagian Umum Sekda Kab. Pasaman Barat)

- Bahwa setahu saksi dalam pengadaan Mobil Dinas Bupati pada

Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat tersebut jenis mobilnya adalah

jenis mobil Toyota Jenis Prado TXL 2.700 dan banyaknya adalah 1 (unit).

14. RONI HENDRI EKA PUTRA, S.Hut.- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan








- Bahwa Jabatan Dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil bupati pasaman barat dari Dana APBD-P tahun 2010 adalah staf di

sekretariat Bagian pemerintahan kab. Pasaman barat dan ditugaskan

sebagai anggota pemeriksa barang berdasarkan SK Bupati Nomor

188.45/248/BUP-PASBAR/2010 tanggal 14 April 2010.

- Bahwa Tugas dan fungsi pemeriksa barang adalah :

- Meneliti dan memeriksa atas pelaksanaan pengadaan barang

dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Pasaman Barat -


Sesuai dengan Dokumen Kontrak (Surat perjanjian kerja) .

- Membuat Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan Atas pelaksanaan

pekerjaan pengadaan barang yang dilaksanakan.

- Bahwa untuk tugas saksi dalam hal meneliti dan memeriksa atas

pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan sekretariat daerah

Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan pengadaan kendaraan

dinas Bupati tersebut tidak ada saksi lakukan karena sepengetahuan

saksi, tugas panitia pemeriksa barang hanyalah memeriksa barang

dengan acuan spesifikasi teknis.

- Bahwa untuk Tugas dalam hal meneliti Spesifikasi Teknis dan Jumlah

Barang yang dikerjakan sesuai dengan Dokumen Kontrak (Surat

Perjanjian Kerja) serta membuat Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan

Atas Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang yang dilaksanakan ada

saksi lakukan sebagaimana dalam yang termuat dalam Berita Acara

Pemeriksaan Barang nomor : 027/267/BAPB/SETDA/2010 yang dilakukan

pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 14.00 WIB di

halaman Kantor Bupati Pasaman Barat. Dan pemeriksaan yang saksi

lakukan adalah menghidupkan klakson, lampu sen, sensor airback

system, dll.

15. SETIA BAKTI, SH- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan








- Bahwa Jabatan saksi dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010 adalah

sebagai anggota pemeriksa barang berdasarkan SK Bupati Nomor

188.45/248/BUP-PASBAR/2010 tanggal 14 April 2010.

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi seabgai pemeriksa barang adalah :








pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah

Kab. Pasaman Barat sehubungan dengan pengadaan kendaraan dinas

Bupati tersebut tidak ada yang saksi lakukan karena sepengetahuan saksi

tugas panitia pemeriksa barang hanyalah memeriksa barang dengan

acuan spesiikasi teknis.

- Bahwa untuk tugas meneliti spesifikasi teknis dan jumlah barang yang

dikerjakan sesuai dengan dokumen kontrak (Surat Perjanjian Kerja) serta

membuat Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan atas pelaksanaan

pekerjaan Pengadaan Barang yang dilaksanakan ada saksi lakukan

sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang

Nomor 027/267/BAPB/Sekda/2010 yang dilakukan pada hari Senin

tanggal 20 Desember 2010 sekria jam 14.00 WIB di halaman kantor Bupati

Pasaman Barat dan pemeriksanaan yang saksi lakukan adalah

menghidupkan klakson, sensor airback system, dll

- Bahwa setahu saksi dari kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Bupati pada

sekretariat daerah Kab. Pasaman Barat tersebut jenis mobilnya adalah

Toyota Jenis Prado TXL 2.7 dan banyaknya sebanyak 1 (satu) unit dan

yang hadir dalam pembuatan berita acara peeriksaan tersebut yang saksi

ingat yaitu : Tim Pemeriksa Barang (AMRIANTO. SH, BOBI P. RIZA AP,MS.i, SETIA BAKTI, SH,), Kabag Umum/ terdakawa dan rekanan dari PT.

Baladewa Indonesia (Saksi Oktoveri) dan Berita Acara Panitia dibuat

diruang Kabag. Umum




- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 kira pukul 09.00 WIB saksi

bersama dengan Tim Pemeriksa Barang pada kegiatan Pengadaan Mobil

Dinas Bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2010

seingat saksi yaitu (AMRIANTO. SH, BOBI P. RIZA AP, MS.i, SETIA

BAKTI, SH,) dipanggil oleh staf bagian Umum, orangnya saksi tidak ingat

untuk memeriksa kendaraan dari kegiatan Pengadaan Mobil Bupati pada

Setda Kab. Pasaman Barat Tahun 2010 yaitu 1 (satu) unit mobil Merk

Toyota Jenis Prado TXL 2.7 yang mana mobil tersebut telah ada di teras

utama Kantor Bupati Pasaman Barat dan disana juga telah hadir Kabag

Uum (terdakwa) dari rekanan/ PT. BALADEWA INDONESIA (saksi

Oktaveri) yang selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa Barang

memeriksa spesifikasi kendaraan tersebut, mencocokkan spesifikasi

kendaraan tersebut sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Berita Acara

Pemeriksaan Barang dan selanjutnya setelah lengkap diperiksa dan di

cek perihal spesifkasi dan

kelengkapan mobil Toyota Jenis Prado TXL 2.7 tersebut selanjutnya Tim

Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang ditanda

tangani oleh Tim yang hadir pada saat itu (AMRIANTO. SH, BOBI P. RIZA

AP, MS.i, SETIA BAKTI, SH,), dan dari rekanan/ PT. Baladewa Indonesia.

Yang menandatangani Berita Acara Pemeriksanaan tersebut saksi tidak

tahu orangnya dan selanjutnya setelah menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan Barang tersebut saksi langsung pergi ke ruang kerja saksi

dan saksi tidak mengetahui dibawa kemana mobil tersebut.

16. BOBBY PERDANA RIZA, S.Stp, M.SI






- Bahwa Jabatan selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana (BPMPPKB) dan jabatan saksi dalam kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010 adalah sebagai anggota pemeriksa barang

berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/248/BUP-PASBAR/2010 tanggal

14 April 2010.




- Bahwa Tugas dan fungsi saksi seabgai pemeriksa barang adalah :








pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah

Kab. Pasaman Barat sehubungan dengan pengadaan kendaraan dinas

Bupati tersebut tidak ada yang saksi lakukan karena sepengetahuan saksi

tugas panitia pemeriksa barang hanyalah memeriksa barang dengan

acuan spesiikasi teknis.

- Bahwa untuk Tugas dalam hal meneliti Spesifikasi Teknis dan Jumlah

Barang yang dikerjakan sesuai dengan Dokumen Kontrak (Surat

Perjanjian Kerja) serta membuat Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan

Atas Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang yang dilaksanakan ada

saksi lakukan sebagaimana dalam yang termuat dalam Berita Acara

Pemeriksaan Barang nomor : 027/267/BAPB/SETDA/2010 yang dilakukan

pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 14.00 WIB di

halaman Kantor Bupati Pasaman Barat. Dan pemeriksaan yang saksi

lakukan adalah melakukan pengecekan kelengkapan kendaraan sesuai

spesifikasi dalam kontrak.

- Bahwa yang mengantarkan mobil Dinas Merk Toyota Jenis Prado TXL

2.700 saksi seingat saksi ada (2 (dua) orang rekanan yang mendampingi

saksi sewaksu saksi memeriksa mobil tersebut dan rekanan yang

mengantarkan mobil tersebut adalah dari PT. Baladewa Indonesia sesuai

dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor

027/267/BAPB/SETDA/2010 yang ditandatangani oleh rekanan PT.

Baladewa Indonesia dan juga panitia pemeriksa barang dan

penandatangan Berita Acara dilakukan di ruang Kabag Umum yang saat

itu di jabat oleh terdakwa.- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 13.00

WIB, saksi ditelepon oleh Ketua Pemeriksa Barang yaitu saksi

AMRIANTO, SH memberitahukan bahwa ada mobil dinas Bupati hasil




pengadaan yang baru telah datang untuk diperiksa kemudian saksi datang

ke kantor Bupati Pasaman Barat langsung menuju ke ruangan Kabag

Umum untuk berkumpul dengan panitia pemeriksa yang lainnya dan

setelah berkumpul semua kami pergi menuju ke teras kantor Bupati

tempat mobil dinas Toyota Jenis Prado TXL 2.700 tahun pembuatan 2010

diparkir dan saksi langsung melakukan pemeriksaan spesifikasi barang

dengan membawa ceklist dengan dibantu oleh anggota pemeriksa barang

dengan dampingi oleh Bendahara Barang yaitu seksi HENDRI PITERSON

dan setelah saksi periksa secara keseluruhan dan setelah saksi periksa

secara keseluruhan dan pada waktu saksi memeriksa kursi elektrik pada

bagian supir dan saksi nyatakan lengkap dan kemudian saksi kembali ke

Tim Pemeriksa Barang berkumpul diruang kabag umum sekiria pukul

15.00 wib untuk menandatangani berita acara bersama dengan pihak PT.

Baladewa Indonesia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas

merk Toyota Jenis prado TXL 2.700 tersebut baik sejak penganggaran

pelelangan- pelelangan ulang maupun sampai penetapan PT.BALADEWA

INDONESIA sebagai rekanan pengadaan tersebut, karena sejak bulan

September 2010 saksi telah pindah ke Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan, perempuan dan Keluarga berencana (BPMPPKB) dan

baru diberitahu untuk melakukan pemeriksaan barang atas 1 (satu) unit

mobil dinas merk Toyota Jenis Prado TXL 2.700 dikarenakan SK saksi

selaku sekretaris panitia penerima barang yang diterbitkan pada bulan

April 2010 masih mengikat dan belum dicabut.

17. ARIFIN ARGOSURIO, S.E.

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Dugaan




pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa pada waktu yang tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2010

Bupati Pasaman Barat datang ke toko saksi di JL Arif Rahman hakim No63 Padang dan mengatakan kepada saksi bahwa ada pengadaan mobil

prado dan untuk lebih jelasnya tanyakan ke bagian umum sekretariat

Kabupaten Pasaman Barat dan beberapa hari kemudian saksi menyuruh




anggota saksi saksi Oktaveri untuk pergi ke bagian umum sekretariat

Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta informasi tentang pengadaan

mobil pr -ado yang disebutkan oleh Bupati tersebut.

- Bahwa dari laporan saksi Oktaveri didapat informasi sehubungan dengan

adanya kendaraan yang akan dilelang dan kemudian pada tanggal 16

Oktober 2010 saksi membuat penawaran kendaraan Toyota yang di

alamatkan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman dan selanjutnya saksi

serahkan kepada saksi Oktaveri persyaratan yaitu SIUP, SITU dan

pengalaman pekerjaan dan kemudian saksi oktaveri melaporkan kembali

kepada saksi bahwa perusahaan saksi tidak bisa ikut pelelangan karena

SIUP perusahaan saksi digolongkan sebagai perusahaan kecil dari

kemudian dan usul Terdakwra yang disampaikan melalul saksi oktaveri

bahwa jika mau mengikuti pelelangan tersebut harus perusahaan besar .

dan kemudian saksi mencari teman yang bisa mengikuti pelelangan

tersebut dan lalu saksi menghubungi saksi Vitarman dan meminta saksi

Vitarman untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Mobil Dinas tersebut

dan disepakati oleh saksi Vitarman dan kemudian saksi kembali menyuruh

saksi Oktaveri untuk menemani saksi Vitarman ke Pasaman Barat

rnenemui terdakwa ;

- Bahwa saksi Vitarman mengatakan kepada saksi bahwa saksi harus

melengkapi surat dukungan pengadaan barang, penyataan jaminan dan

garansi, pernyataan jaminan purna jual, pernyataan keaslian dan

ketersediaan barang. pernyataan memiliki bengkel resmi dan kemudian

saksi menghubungi pimpinan Interkom saksi Frans Wijaya untuk

memenuhi kelengkapan tersebut dan selain itu saksi juga menyiapkan

RAB yang terlampir dalam kontrak pengadaan kendaraan dinas tersebut

dan mengenai kelengkapan Iainnya saksi buat bersama saksi Vitarman

dan kemudian saksi menyuruh saksi Oktaveri untuk menemani saksi

Vitarman untuk melengkapi bahan yang berhubungan dengan pengadaan

kendaraan jenis prado tersebut ke Pasaman Barat dan dan informasi saksi

Vitarman bahwa PT.Baladewa Indonesia ditunjuk sebagai rekanan

pengadaan mobil dinas jenis prado tersebut dan kemudian saksi Vitarman

meminta kepada saksi untuk menyiapkan mobil tersebut karena sesuar

dengan perjanjian saksi dengan saksi Vitarman sebelumnya danselanjutnya saksi menghubungi saksi Frans Wijaya untuk memesan mobil

jenis prado tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Oktaveri dan saksi Vitarman




untuk menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan serah terima

mobil dan meminta pembayaran pengadaan kendaraan tersebut dan

setelah semua surat-surat selesai serta uang pembayaran pekerjaan

masuk ke rekening PT Baladewa Indonesia dan juga kewajiban pelunasan

pajak dilakukan maka urusan saksi dengan pihak pemda Pasaman barat

telah diselesai.

- Bahwa setelah pengadaan kendaraan dinas tersebut selesai dan atas

masukan dari saksi Oktaveri dan saksi Vitarman agar saksi memberikan

ucapan terima kasih kepada terdakwa yang telah membantu dalam

kegiatan pengadaaan tersebut dan kemudian saksi menyerahkan uang

kepada saksi Oktaveri sebesar Rp. 7 000.000,- untuk diserahkan kepada

terdakwa dan setelah du saksi tidak tahu lagi .

- Bahwa atas kesediaan sdr.VITARMAN untuk membantu saksi dalam

mengikuti kegiatan pelelangan, dan mengenai segala biaya dikeluarkan

otomatis menjadi tanggung jawab saksi, dan setelah pembayaran

pekerjaan masuk kerekening sdr.VITARMAN maka sdr VITARMAN

menyetor ke rekening saksi sekitar Rp.959.000.000,- dimana penarikan

dilakukan dengan cek sebanyak 4 lembar, dan saksi hanya menyerahkan

uang kepada sdr.VITARMAN sebanyak Rp. 10.000.000,- sebagai imbalan

jasa yang telah membantu saksi dalam melakukan pekerjaan tersebut.

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dalam melakukan kegiatan

tersebut sekira Rp.99.000.000,-dan jika dikurangi dengan uang yang telah

saksi serahkan kepada sdr,VITARMAN sebanyak RP. 10.000.000,-, dan

untuk terdakwa sebanyak Rp.7,000.000-, biaya transportasi sebanyak

Rp.5.000.000,-, jadi keuntungan bersih saksi sekitar Rp. 75.000.000,-.

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui uang dengan jumlah Rp.60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah) yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, uang

tersebut merupakan hasil keuntungan dari pengadaan mobil dinas bupati

Pasaman Barat yang mana pelaksanaannya saksi bekerja sama dengan

saksi VITARMAN, uang tersebut saksi serahkan dengan penuh kesadaran

kepada pihak penyidik kejaksaan untuk ketenangan jiwa saksi karena

saksi merasa tidak aman dan nyaman dengan hasil keuntungan tersebut.

18. OKTAVERI









- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan CV. Makna Motor dari tahun 1994

sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi sekitar awal bulan Oktober 2010 disuruh saksi Arifin

(pimpinan CV. Makna Motor) ke Pasaman Barat untuk mengantarkan

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan mobil dinas

bupati untuk menemui terdakwa dan saat itu

saksi ARIFIN juga menyerahkan nomor HP terdakwa dan setelah sampai

di kantor bupati Pasaman Barat saksi bertemu dengan terdakwa

diruangannya, setelah bertemu terdakwa saksi menyerahkan dokumen--

dokumen tersebut kepada terdakwa yang isinya saksi tidak tahu pasti dan

yang saksi tahu berhubungan dengan penawaran dalam rangka

pengadaan kendaraan Dinas Bupati Pasaman Barat dan kemudian

terdakwa memeriksa dokumen-dokumen yang saksi bawa dan setelah

diperiksa terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi bahwa CV.

Makna Motor adalah perusahaan kecil dan tidak memenuhi syarat

kemudian saksi pulang ke Padang pada saat perjalanan menuju Padang

saksi menelepon saksi ARIFIN dan mengatakan bahwa CV. Makna Motor

perusahaan kecil dan tidak memenuhi syarat untuk ikut pelelangan.

- Bahwa Keesokan harinya saksi ARIFIN menyuruh saksi untuk menemui

saksi VITARMAN dan meminta saksi VITARMAN untuk membantu saksi

ARIFIN untuk ikut kegiatan pengadaan kendaraan dinas bupati tersebut.

Dan setelah bertemu dengan saksi VITARMAN saksi sampaikan apa yang

dikatakan oleh saksi ARIFIN dan saksi VITARMAN mengatakan kepada

saksi bagaimana proses pengadaan tersebut, karena saksi tidak tahu pasti

maka saksi langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan "pak, ada

yang ingin bicara" lalu saksi menyerahkan HP saksi ke saksi. VITARMAN

dan kemudian saksi VITARMAN berbicara dengan terdakwa. Mengenai isi

pembicaraan saksi tidak tahu namun berkaitan dengan pengadaan

kendaraan Dinas Bupati Pasaman Barat tersebut. setelah itu saksilaporkan ke saksi ARIFIN bahwa saksi VITARMAN telah berkomunikasi

dengan terdakwa.

- Bahwa Beberapa hari kemudian saksi ARIFIN meminta saksi untuk




enjemput surat-surat yang berhubungan dengan PT. BALADEWA

INDONESIA kepada saksi VITARMAN dan Lalu surat-surat tersebut saksi

antarkan kepada terdakwa di Pasaman Barat dan setelah diperiksa oleh

terdakwa, dan kemudian mengatakan PT. BALADEWA INDONESIA

memenuhi syarat, lalu saksi kembali ke Padang dan melaporkannya

kepada saksi. ARIFIN.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengantarkan saksi VITARMAN ke

Pasaman Barat untuk menemui terdakwa karena sebelumnya saksi.

VITARMAN belum pernah bertemu dan kenal dengan terdakwa dan

setelah itu saksi bersaman saksi VITARMAN kembali ke Padang.

- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi kembali diminta oleh saksi

ARIFIN mengantar saksi VITARMAN ke Simpang Empat untuk

menandatangani kontrak pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Pasaman

Barat. Setelah itu saksi dan saksi VITARMAN kembali lagi ke Padang.

Beberapa minggu kemudian saksi disuruh oleh saksi ARIFIN untuk pergi

ke Pasaman Barat mengantarkan saksi VITARMAN, setibanya di Simpang

Empat saksi bersamaan dengan saksi VITARMAN langsung ke ruangan

terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada kami untuk

memeriksa mobil prado di teras kantor Bupati Pasaman Barat. Dan setelah

pemeriksaan kendaraan dinas tersebut kami kembali ke ruangan terdakwa

dan menandatangani berita acara yang berhubungan dengan serah terima

kendaraan dinas bupati tersebut. setelah selesai, saksi dan saksi

VITARMAN kembali ke Padang.

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi

pernah mengatakan kepada saksi Arifin apakah tidak ada basa - basi

untuk terdakwa dan kemudian saksi Arifin memberikan uang sebesar Rp

7 000 000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada

terdakwa dan saksi tidak pernah menyerahkannya kepada terdakwa dan

uang tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi

19. VITARMAN, B.Ac

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan DugaanTindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan Negara / Daerah







- Bahwa pada waktu yang tidak ingat lagi sekitar bulan november 2010

saksi Oktaveri karyawan CV. MAKNA MOTOR datang ke rumah saksi di

Jalan Beringin No 30 Padang dan mengatakan bahwa ia diminta oleh

pimpinan CV MAKNA MOTOR untuk menyampaikan tentang rencana

pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dan

Dana APBD-P Tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasaman jenis Toyota Prado TX L 2.700 dan mohon bantuan untuk

pengadaan mobil tersebut dengan memakai perusahaan saksi

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Oktaveri tentang

bagaimana rencana pengadaan mobil tersebut dan saksi Oktaveri tidak

dapat menjelaskan secara lengkap maka inisiatif dari saksi untuk langsung

menelpon saksi Arifin untuk meminta penjelasan yang Iebih lengkap dan

selanjutnya saksi Arifin menyarankan pada saksi agar meminta

penjelasan dengan berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan Oleh

karena saksi belum mengenal terdakwa maka saksi Oktaveri menelpon

terdakwa dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berkomunikasi

langsung dengan terdakwa melalui handpnone saksi Oktaveri

- Bahwa dari pembicaraan saksi dengan terdakwa maka saksi

mendapatkan penjelasan bahwa tender untuk pengadaan ini sudah 2

(dua) kali gagal karena tidak memenuhi persyaratan dan ada Berita

Acaranya dan berdasarkan hal tersebut maka saksi mengambil sikap

bersedia untuk diundang Penunjukan Langsung dan saksi diminta untuk

mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses

penunjukan langsung tersebut.

- Bahwa saksi juga mengetahui dari Terdakwa tentang syarat-syarat

penawarannya itu salah satunya adalah adanya surat dukungan

pengadaan dari dealer mobil dan setelah itu saksi berkomunikasi dengan

saksi Arifin mengenai dukungan dan dealer mobil tersebut dan saksi Arifin

mengatakan bahwa mengenai surat dukungan dari Dealer Mobil tersebut

ia yang akan mengurus dan bertanggung jawab untuk hal tersebut dan

saksi arifin mengatakan bahwa surat rural dukungan tersebut akan didapatdari Dealer Mobil PT INTERCOM MOBILINDO Padang.

- Bahwa Setelah perusahaan saksi PT BALADEWA INDONESIA

dinyatakan sebagai pemenang tender tersebut maka dilakukanlah tanda




tangan kontrak serta saksi mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) dan kemudian saksi menanyakan kembali kepada saksi Arifin

mengenai ketersedian mobil Toyota jenis Prado tersebut dan saksi Arifin

mengatakan bahwa ketersediaan mobil Toyota jenis Prado TX L 2,700

tersebut tidak menjadi masalah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 saksi bersama dengan

saksi Oktaveri berangkat dari Padang menuju Simpang Empat untuk

melakukan pemeriksaan mobil dengan tim pemeriksa barang dan

sekaligus surat terima barang dengan KPA yang dijabat oleh terdakwa dan

sekaligus memohon untuk dilakukan pembayaran terhadap pengadaan

mobil tersebut dan kemudian saksi dan saksi Oktaveri menyaksikan

pemeriksaan. Mobil Toyota jenis Prado TX L 2.700 tersebut yang telah ada

di kantor Bupati Kabupaten pasaman Barat dan saksi tidak tahu siapa

yang membawa kendaraan tersebut ke Simpang Empat karena saksi

berangkat ke Simpang Empat dengan saksi Oktaveri menggunakan

kendaraan yang telah disediakan oleh saksi Arifin.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening perusahaan saksi yaitu PT.

BALADEWA INDONESIA, maka seluruh dana yang masuk setelah

dikurangi PPN dan PPH, saksi serahkan semuanya kepada sdr. Arifin

dengan membuka 4 (empat) lembar cek yang nominalnya tidak dituliskan,

yang telah ditandatangani dan telah diberikan stempel perusahaan saksi.

PT BALADEWA INDONESIA kepada saksi Arifin. Beberapa waktu

kemudian, lebih kurang I (satu) bulan setelah cek diserahkan pada saksi.

Arifin, saksi Arifin memberikan uang tanda terima kasih atas pemakaian

jasa perusahaan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada

saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang spesifikasi mobil tersebut, akan

tetapi saksi dengan tegas menanyakan kepada saksi Oktaveri dan saksi

Arifin apakah mobil ini sesuai dengan spesifikasinya dalam kontrak,

Jawaban dari saksi Oklaveri dan saksi Arifin, bahwa pengadaan mobil ini

telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak

pengadaan mobil tersebut.- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) rangkap dokumen kontrak No. 027/

480/kontrakpeng/umum/2010 tentang kegiatan pengadaan kendaraan

dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat dengan nilai kontrak




Rp.1.072.000.000,- , dan yang menandatangani kontrak tersetbut adalah

saksi sendiri.dengan dilengkapi dengan beberapa surat pada kontrak

tersebut yaitu berupa surat dukungan pengadaan barang dari Dealer mobil

PT. INTERCOM MOBILINDO, berupa pernyataan jaminan dan garansi,

pernyataan jaminan purna jual, identitas barang yang ditawarkan,

pernyataan keaslian dan ketersediaan barang, pernyataan memiliki

bengkel resmi diserahkan oleh saksi Oktaveri kepada saksi, dan dokumen

lainnya saksi yang melengkapi, antara lain SIUP, SITIJ, TDP, NPWP, surat

keterangan fiskal pajak, SPT Tahunan dan pajak perusahaan 3 (tiga)

bulan terakhir yang semuanya ada nama PT. BALADEWA INDONESIA.

- Bahwa saksi tahu dengan surat-surat yang diperlihatkan yaitu 1 (satu)

lembar kuitansi An. PT. BALADEWA INDONESIA sejumlah Rp.

860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 1

(satu) unit kendaraan Toyota Prado TX L 2.700 tanggal 21 Desember 2010

dan 1 (satu) lembar tanda terima BPKB yang ditandatangani oleh

terdakwa serta 1 (satu) lembar surat tugas hasil pengecekan surat dari

Bea Cukai dengan ditanda tangani oleh Kepolisian Lalu Lintas Polri

tanggal 10 Januari 2011.

20. FRANS H. WIJAYA






- Bahwa saksi pada bulan Januari tahun 2000 sampai dengan Desember

2020 menjabat sebagai Direktur PT. Intercom Padang dan sejak Januari

2012 saksi membuka usaha sendiri di daerah Palembang dalam bidang

Jual beli mobil.

- Bahwa sekira bulan Desember 2010, Sdr. Arifin rnenemui saksi di kantor

intercom untuk meminta surat dukungan untuk mengikuti tender dan saksi

menyanggupinya dan pada hari itu juga saksi berikan kepada Saksi Arifin

dan selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Arifin menghubungi saksi

kembali melalui telepon menanyakan "apakah ada mobil Toyota Prado"kemudian saksi menjawab "nanti saya carikan dulu" lalu sekira pada

tanggal 20 Desember 2010 Saksi Arifin datang ke kantor menanyakan

kembali mengenai ketersediaan stok mobil Toyota Prado karena menurut




beliau apabila tanggal 27 Desember 2010 belum mendapatkan mobil

tersebut maka anggaran yang telah disediakan akan dlkembalikan ke kas

negara, maka pada saat itu saksi menyarankan kepada Saksi Arifin untuk

mencari sendiri ke Importir umum atau menghubungi Oyong dari CV

Cahaya Mobilindo.

- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit

Toyota Prado TXL dan PT. Baladewa sejumlah Rp. 860.000.000 adalah

benar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Intercom namun bukan kwitansi

resmi yang biasa dikeluarkan oleh PT.Intercom karena pada kenyatannya

tidak pernah ada pembayaran untuk 1 (satu) unit Toyota Prado TXL dari

PT. Baladewa sejumlah Rp. 860.000.000,- karena memang pada tahun

2010 PT.Intercom tidak pernah menjual Toyota Prado kepada PT.

Baladewa. Yang terjadi adalah Saksi Arifin membeli mobil Toyota Prado

TX langsung kepada Sdr Oyong dari CV Cahaya Mobilindo seharga Rp

860.000.000,-.

- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah staff pada saat saksi

sudah berada di Palembang dan saksi dihubungi melalui telepon oleh

Saksi Arifin

- Bahwa saksi Arifin mengatakan pada saksi bahwa ia akan ikut tender

maka saksi Arifin minta saksi untuk membuatkan surat dukungna

perusahaan dan kemudian saksi menyuruh saksi Arifin untuk menemui

personalia untuk membuat surat dukungan perusahaan tersebut dan

setelah surat dukungan perusahaan tersebut selesai dibuat oleh

personalia lalu menyerahkan kepada saksi untuk ditandatangani dan

distempel.

- Bahwa ketika beliau meminta tanda tangan dokumen perusahaan kepada

saksi maka saksi tanda tangani saja dan saksi tidak tau siapa yang

mempunyai perusahaan tersebut secara pasti. Dan menurut saksi saat itu

oleh karena saksi Arifin yang meminta tanda tangan dukungan

perusahaan tersebut maka pemiliknya menurut saksi adalah saksi Arifin.

- Bahwa setahu saksi tender yang diikuti oleh Saksi Arifin untuk pengadaan

1(satu) unit mobil Toyota Prado adalah untuk mobil plat merah

(pemerintah) sehingga mobil tersebut tidak perlu membayar Bea BalikNama namun banyak Adm saja. Namun jika pembelian mobil pribadi maka

akan kenakan BBn dengan membebankan kepada pembeli lalu uang

tersebut saksi setorkan ke Dispenda.




21. TJEN IMANUEL CHANDRA






Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2011 diangkat sebagai Kepala Cabang

Interkom Padang sampai sekarang

Bahwa sehubungan dengan pengadaan kendaraan dinas Bupati dan wakil

bupati pasaman barat tahun 2010, saksi telah menanyakan ke bagian

admin (Pak Antoni) dan ternyata yang bersangkutan juga baru masuk

tahun 2011, dan yang bersangkutan berusaha mencari dokumen yang

berhubungan dengan pengadaan kendaraan dinas tersebut dan ternyata

dokumen tersebut tidak ditemukan.

Bahwa kemudian saksi menghubungi PT. Cahaya Mobilindo Hendri

Hakim; dan menanyakan masalah pengadaan kendaraan tersebut, dan

menurut Hendri Hakim Frans Wijaya pernah menjual mobil Prado tahun

2010 ke Makna Motor (saksi Arifin).

Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Arifin melalui staf saksi dan

memintanya datang ke kantor saksi dan kemudian Saksi Arifin datang

menemui saksi dan pada saat itu saksi sampaikan bahwa saksi dipanggil

ke Kejaksaan berkenaan dengan penjualan mobil Prado dari Intercom ke

Makna Motor dan dijawab oleh Saksi Arifin waktu itu bahwa dia memang

mengetahui tentang penjualan mobil Prado dari Intercom ke Baladewa dan

jika memang ada permintaan keterangan dan Kejaksaan tentang hal

tersebut agar ditujukan saja kepada saksi arifin.

Bahwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011

Direktur sekaligus Kepala Cabang dijabat oleh Sdr. Hendra Wijaya (kakak

dari Sdr Frans Wijaya).

Bahwa Intercom adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan,

servis dan suku cadang kendaraan Toyota, dimana kantor pusat Intercom

adanya di JI. Purus II sedangkan Interkom lainnya yang ada di Sumatera

Barat adalah Out Let dari Interkom di Purus II.




Bahwa seharusnya setiap transaksi yang ada di perusahaan intercom

harus dicatat dan ada dokumennya dan jika tidak ada dokumennya seperti

pengadaan mobil prado hal Itu adalah tanggung jawab pribadi Saksi

Frans Wijaya bukan tanggung jawab perusahaan, dan pada saat

saksi baru menjabat sebagai kepala cabang Intercom saksi melakukan

beberapa koreksi pada beberapa hal yang dianggap penting. Pada saat

saksi mengetahui ada pengadaan mobil Prado yang dijual perusahaan

kepada Baladewa saksi memerintahkan bagian admin untuk memeriksa

dokumen penjualan dan kemudian yang bersangkutan melaporkan

kepada saksi bahwa memang tidak ada penjualan tersebut. Saksi tidak

bisa lagi meneliti lebih jauh kalau memang ada penjualan terjadi pada saat

sdr. Frans Wijaya menjabat sebagai direktur merangkap kepala Cabang

Interkom sekaligus Pemilik CV. Cahaya Mobilindo .

- Bahwa intercom adalah dealer Toyota, dan bisa menjual mobil yang ada

di price list (harga kendaraan) yang diterbitkan oleh Toyota Astra Motor di

Jakarta. Selain itu Intercom juga memiliki kewajiban seperti

pertanggungjawaban, target penjualan, dan harus mematuhi mandatory

yang ditetapkan oleh Toyota Astra Motor. Semua transaksi yang terjadi di

Intercom dilaporkan secara rutin tiap harinya kepada Head Office Toyota

Sumatera di Medan. Dan saya selaku Pimpinan cabang hanya

melaksanakan penjualan mobil yang tertera di dalam Price List.

- Bahwa posisi saksi berbeda dengan posisi saksi Frans Wijaya sebab saksi

Frans Wijaya selain sebagai Direktur beliau merangkap Sebagai Kepala

Cabang namun saat ini saksi bekerja di Interkom dengan jabatan sebagai

Kepala Cabang saja.

- Bahwa setahu saksi PT. Interkom tidak pernah menjual Toyota Prado

hanya bisa didapat dari Importir dari Importir Umum yang ada di Medan,

Jakarta, Surabaya atau kota besar lainnya, dan sepengetahuan saksi di

Sumbar belum ada Importir Umum Mobil Bult Up.

- Bahwa setahu saksi mobil prado tahun 2010 tidak termasuk mobil yang

dikeluarkan ATPM, dan setiap akhir bulan datang mobil dari ATPM namun

pada tahun 2010 tersebut tidak ada mobil prado yang dlsupply dari ATPM.

Dan setahu saksi Toyota Prado dikeluarkan oleh ATPM terakhir pada

tahun 2004 atau 2005.




- Bahwa setahu saksi kwitansi dan stempel yang digunakan dalam jual beli

mobil tersebut berbeda dengan yang biasa saksi gunakan. Dan biasanya

kwitansi yang kami gunakan, adalah kwitansi yang ada merek dagang

yang perusahaan pada stempel. Dan pada kwitansi tersebut tidak sama

dengan yang biasa saksi gunakan. Dapat saksi tambahkan bahwa

kwitansi tersebut dipesan dan dicetak sendiri oleh perusahaan dan

kwitansi dipegang atau disimpan pada bagian Kasir dan Penagihan. Dan

mengenai stempel perusahaan setahu saksi Intercom tidak pernah

menggunakan stempel dengan model seperti terlihat dl kuitansi tersebut.

- Bahwa Setelah saksi perhatikan, bahwa saksi kenal dengan daftar harga

kendaraan tersebut dan itulah daftar harga kendaraan untuk daerah

Sumatera yang dikeluarkan oleh ATPM Medan di Medan. Daftar harga

tersebut secara rutin dikirimkan oleh ATPM Medan kepada Intercom setiap

awal bulan atau apabila ada revisi harga pada bulan yang sama.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap saksi ke 22 dan ke 23 yaituYULISMAN dan saksi SAKIRMAN tidak dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan alasan telah cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di

persidangan untuk pembuktian dalam perkara a quo dan itu adalah hak dan

kewenangan dari Penuntut Umum dalam pembuktian perkara yang diajukannya

ke persidangan.

Menimbang bahwa disamping itu terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa

dalam perkara a quo telah mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi a de charge 1. NORLY PgI Oyong,

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan adanya

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Barat

- Bahwa saksi pada sekitar akhir tahun 2010 saksi diminta bantuan oleh FRANS

H WIJAYA untuk membantu ARIFIN mencarikan 1 (satu) unit kendaraan

Toyota Prado.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi rekan bisnis saksi beberapa showroom

mobil di Jakarta dan akhirnya diperoleh 1 (satu) unit kendaraan Toyota Prado

dan saksi melakukan pembayaran via transfer rekening.




- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Prado tersebut dibeli dan

dikirimkan ke Padang atas nama CV.Cahaya mobilindo yang juga milik dari

saksi FRANS H WIJAYA dan saksi adalah anak buah dari saksi FRANS

H WIJAYA yang mengelola CV.Cahaya mobilindo tersebut.

- Bahwa pada saat saksi FRANS H WIJAYA selaku direktur PT. Intecom saksi

juga bekerja freelance di PT intercom tersebut dan selalu membantu saksi

FRANS H WIJAYA, oleh karena itu FRANS H WIJAYA meminta bantuan saksi

mencarikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Prado untuk ARIFIN AGROSURIO

dan karena pada saat itu FRANS H WIJAYA akan pindah tugas ke Palembang.

Saksi a de charge 2. HELMI HERIYANTO

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan adanya

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Barat.

- Bahwa saksi adalah salah satu panitia pada Unit Layanan Pengadaan di

Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping.

- Bahwa saksi adalah staf dari terdakwa pada saat dulu terdakwa masih

bertugas di Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping, dan terdakwa beberapa kali

pernah menghubungi saksi menanyakan perihal penunjukan langsung yang

dilakukan setelah pelelangan ulang mengalami kegagalan.

- Bahwa menurut saksi penunjukan langsung yang dilakukan setelah pelelangan

ulang mengalami kegagalan terhadap rekanan yang tidak pernah mendaftar

dan memasukkan penawaran adalah boleh saja dilakukan dan saksi juga

pernah melakukan hal tersebut selaku panitia pengadaan di di Kabupaten

Pasaman, Lubuk Sikaping hal tersebut saksi peroleh dari pemahaman saksi

pribadi terhadap Keppres No. 80 tahun 2003

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah

sumpah menerangkan sebagai berikut:Ahli AFRIIZAL, S.E.

- Bahwa ahli di persidangan memberi keterangan sesuai dengan keahlian

sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan




Negara/ Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal Pengadaan

Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat

dari Dana APBD-P Tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Barat.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Auditor di BPKP Perwakilan

Propinsi Sumatera Barat adalah melakukan kegiatan yang berkailan dengan

audit investigasif, penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dan

kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari atasan langsung.

- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara

atas kasus dugaan Penyimpangan Keuangan Negara / Daerah Kabupaten

Pasaman Barat dalam hal Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman

- Bahwa proses penugasan saya dalam melakukan perhitungan kerugian

keuangan negara adalah:

- Berdasarkan permintaan dan Penyidik Kejari Simpang Empat maka

BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meminta kepada InstansiPenyidik untuk melakukan ekspose atas kasus/ perkara yang diduga

merugikan keuangan negara, tujuan ekspose adalah untuk mengetahui

aspek penyimpangan proses kejadlan serta ada tidaknya indikasi

merugikan keuangan negara. Dari ekspose tersebut dibuat kesimpulan

bahwa BPKP akan memberikan bantuan kepada penyidik berupa audit

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

- Atas dasar hasil ekspose tersebut, BPKP Perwakilan Prop Sumatera

Barat menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara

- Bahwa dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara

terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan

Negara/ Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal Pengadaan Kendaraan

Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P Tahun 2010

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat saya melakukan berbagai

prosedur audit yang diperlukan. Prosedur audit yang dilakukan yaitu sebagai

berikut:

- Merevieu dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan




Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat

dari Dana APBD-P Tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Pasaman

Barat.

- Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Kejaksaan

Negeri Simpang Empat terhadap saksi-saksi Yang terkait dalam kasus

tersebut.

- Mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi pada

Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat

dari Dana APBD-P Tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Pasaman

Barat, yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan

Negara

- Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis

dokumen’ bukti- bukti yang diperoleh dan berhubungan dengan

penghitunqan kerugian keuangan Negara .

- Melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait

- Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang terjadi

- Dan hasil hasil audit tersebut dapat disimpuIkan bahwa telah terjadi

penyimpangan pada proses pengadaan barang/Jasa atas Pengadaan

Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana

APBD-P Tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Pasaman Barat dan

spesifikasi kendaraan yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

- Bahwa Sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan

Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari Dana APBD-P

Tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Nomor Laporan SR-

1422/PW03/5/2013 tanggal 3 Juni 2013, terdapat kerugian keuangan negara

sebesar Rp. 276.887.273,00.

- Bahwa rincian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 276.887.273,00

tersebut adanya bukti pertanggung jawaban /bukti pengeluaran yang tidak

benar dengan rincian

- Nilai Kontrak/Sp20 : Rp1.072.000.000,00

- Potongan

PPN : Rp 97.454.545,00PPh Pasal 2 : Rp 14.618 182,00

Leges Daerah (0,75 %) : Rp 8.040.000,00





- Jumlah Penerimaan Bersih : Rp 951.887.273,00

- Harga Pembelian Toyota Prado : Rp 675.000.000,00

- Keuntungan rekanan/ : Rp 276.887.273,00

(kerugian keuangan negara)

- Bahwa dasar ahi menghitung harga pembelian Mobil Toyota Prado adalah

seharga Rp 675 000,000 00 adalah berdasarkan perhitungan yang realistis

karena Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap aturan

Penunjukkan Langsung (PL) melanggar Keppres No 80 Tahun 2003 dan itulah

yang menjadi dasar ahli menghitung harga mobil tersebut dan apabila Majelis

hakim berpendapat lain dengan penghitungan kerugian keuangan Negara

silahkan Majelis hakim menghitungnya sendiri

Menimbang, bahwa Dalam perkara a quo Penasehat Hukum Terdakwa juga

mengajukan ahli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

AHLI 1 : MUJISANTOSA, SE MM.

- Bahwa keahlian ahli adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan

jabatan Kepala Subdit Advokasi LKPP pada LKPP RI

- Bahwa menurut ahli pelelangan ulang mengalami kegagalan maka tindakan

penuniukan langsung (PL) terhadap rekanan yang tidak pernah memasukkan

penawaran pada pelelangan sebelumnya tidak ada diatur di dalam Kepres

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan hal tersebut

juga tidak dilarang di dalam Kepres tersebut sehingga dengan demikian

penunjukan langsung tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak

mengakibatkan kerugian keuangan negara dan sesuai dengan prinsip-prinsip

pengadaan barang dan Jasa.

- Bahwa sesuatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah menyalahi

aturan atau prosedur sepanjang tidak menimbulkan kerugian pada Negara dan

dikerjakan dengan itikat baik bukan merupakan tindak pidana korupsi

- Bahwa dalam hal pada tahap serah terima barang dari penyedia barang

kepada pengguna barang maka apabila barang yang diserahkan tidak

memenuhi spesifikasi yang dimintakan di dalam Surat perjanjian kerja maka

pengguna barang harus rnengembalikan barang tersebut untuk dilengkapi/

diperbaiki oleh penyedia barang

AHLI 2 . Dr.SUMULE TIMBO.

- Bahwa keahlian ahli adalah ahli keuangan daerah dengan jabatan Kasi




Wilayah I Pada Subdit Bagian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli pada

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan sekaligus.,

anggota Tim Penyusunan Peraturan - Peraturan tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

- Bahwa SPM adalah suatu dokumen yang akan ditandatangani oleh PA atau

KPA di dalam memerinntahkan mencairkan anggaran dari kas daerah ke

pihak ketiga.

- Bahwa kemudian pemahaman SPM itu sendiri adalah bahwa siapa Yang

menandatangani SPM baik PA atau KPA apabila didelegasikan

kewenangannya ke pejabat SKPD selaku KPA maka KPA atau PA harus yakin

kebenaran dan dokumen tersebut .

- Bahwa Apabila PA atau KPA sudah menandatangani SPM sehingga

penandatangan SPM bertanggung jawab penuh atas kebenaran dokumen --

dokurnen yang menjadi lampirian dari SPM sebagaimana diatur dalam Pasal

184 ayat 2 Permendagri No 13 Tahun 2006 .

- Bahwa Pengurangan volume bukan perubahan rincian objek karena masih

ada Silpanya dan berapa yang terealisasi itu yang harus dipertanggung

jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan


Kabupaten Pasaman Barat dalam hal Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan

Wakil Bupati Pasaman Barat data Dana APBD-P Tahun 2010 pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

- Bahwa jabatan terdakwa ketika Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman Barat tahun 2010 tersebut yaitu sebagai Kepala Bagian

Umum Setda Pasaman Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188

45/4891Bup.Pasbar/2010 tanggal 06 Oktober 2010 .

- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kabag Umum pada tanggal 29September 2010 dan Kabag Umum lama berpesan bahwa ada

pembelian Mobil dinas Bupati dan wakil bupati yang awalnya

direncanakan pembelian Prado dan Fortuner dan sesuai dengan pesan Kabag




Umum lama (Sdr. Afrizal Azhar) dan alokasi dana untuk pengadaan

tersebut adalah APBD-P tahun 2010 yang sebelumnya untuk pengadaan mobil

dinas 7 unit minibus Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

untuk 1 paket kendaraan operasional/ dan oleh karena

belum tersedianya info mengenai spec prado maka Terdakwa berangkat ke

Jakarta untuk survey harga dan spec barang berdua dengan Hendri Peterson

sebagai pejabat pengadaan di bagian umum dan juga sebagai,

Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati.

- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai KPA adalah sebagai berikut:

- Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang.

- Mengangkat panitia atau pejabat pengadaan barang .

- Menetapkan paket-paket pekerjaan

- Menetapkan dan mengesahkan HPS

- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia atau pejabat

pengadaan

- Menetapkan besaran uang muka

- Menetapkan dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan pihak

penyedia barang

- Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang kepada

pimpinan

- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak

- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang kepada pimpinan dengan

berita acara penyerahan

- Menandatangani fakta integritas

- Bahwa yang terdakwa lakukan dengan adanya anggaran Pengadaan

Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tersebut Terdakwa

selaku KPA mempersiapkan tentang pengadaan tersebut dan melakukan

survey harga ke padang yaitu ke Show room Auto 2000, Makna Motor dan

ke Intercom dan Jakarta serta membuat telaahan staf. Bahwa terdakwa tidak

mendapatkan harga pada Show room Auto 2000 karena perusahaa tersebut

adalah ATPM dan tidak menjual mobil Prado dan pada Intercom tersedia

tapi tidak sesuai dengan tipe yang terdakwa minta.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas

Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tersebut berdasarkan PermendagriNo. 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

yaitu berupa permintaan pimpinan mobil Prado TX Limited tidak

melanggar peraturan dan permintaan tersebut




Kendaraan Perorangan dinas dan di Permendagri tersebut tidak diatur

mengenai harga dan yang diatur hanya mengenai CC nya untuk jeep/Minibus

max 3500 CC

- Bahwa langkah - langkah yang terdakwa Iakukan sehubungan dengan

Pengadaan Mobil Bupati tersebut adalah melakukan Survey Harga (HPS) yang

terdakwa dapat dari PT Baladewa (Makna Motor) dengan harga Rp

925.000.000,00. , dan Suci Motor seharga Rp 980.000.000.00. dan dari

Terminal motor seharga Rp. 920.000.000,00 tergantung option dan pada Anion

Kas Motor Rp 830.000.000,00 dan terdakwa juga ada survey di Internet dan

terdakwa print tanggal 25 Maret 2013

- Bahwa HPS yang ditetapkan adalah Rp. 977.220.000,00 (Sembilan ratus tujuh

puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu ruprah) dan harga yang disepakati

oleh PT. Baladewa yaitu Rp. 1.072.000.000.- (satu rnilyar tujuh puluh dua juta

rupiah) sudah termasuk PPN, PPH dan Leges dan harga riil dari mobil

tersebut yaitu Rp.951.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu juta

rupiah) dan uang masuk ke rekening rekanan sebesar Rp 958.000 .000,00

(Sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) karena distor lagi ke

Pemda Padaman Barat sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) untuk

leges dan uang garansi Bank sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh

dua juta rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa melakukan survey harga kemudian terdakwa

menyerahkan hasil survey harga tersebut kepada Panitia (ULP) yaitu saksi

Bendri ketua ULP dan kemudian menerima lagi hasil survey tersebut dari

Panitia ULP dan kemudian Terdakwa melakukan permintaan lelang

kepada ULP

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengumuman di media cetak

Tempo tentang Pengadaan mobil Bupati tersebut pada tanggal 1 Nopember

2010 dengan masa pengumuman selama 10 hari dan ada yang mendaftar

tetapi tidak ada yang memasukkan penawaran dan pada tanggal 1 Nopember

2010 itu juga ULP membuat surat Pelelangan gagal kepada KPA/terdakwa dan

kemudian terdakwa mengeluarkan penetapan pelelangan gagal

- Bahwa setelah pelelangan gagal kemudian terdakwa melakukan evaluasikenapa lelang tersebut gagal dan Terdakwa mengeluarkan surat talaahan

staf yang isinya menurunkan speck mobil dari Llmited menjadi standar dan

untuk wakil bupati Fortuner 4 x 2 dan kehendak pimpinan/




Wakil Bupati belikan saja satu mobil untuk Bupati Prado Limited dan

untuk wakil Bupati dianggarkan pada tahun depan dan Bapak Sekda setuju

dengan saran Wakil Bupati tersebut dan Bupati dalam telaahan staf itu ada

menyatakan bahwa untuk Bupati tetap Prado Limited

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan lelang kedua kalinya dengan surat

yang sama kepada ULP pada tanggal 10 Nopember 2010 dengan nilai Rp.

1.072.000.000, (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) untuk satu mobil

Prado Limited dan kemudian membuat pangumuman Ielang kedua pada

media masa Tempo pada tanggal 11 Nopember 2010 dan ada yang

mendaftar tetapi tidak ada yang memasukkan penawaran dan kemudian ULP

juga mengeluarkan surat Pelelangan gagal kepada KPA/ Terdakwa dan

Terdakwa mengeluarkan penetapan pelelangan gagal.

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan evaluasi kenapa lelang kedua

gagal dan Terdakwa mengeluarkan surat penetapan gagal lelang kedua

tertanggal 23 Nopember 2010 dan surat telaahan staf melalui Asisten III yang

isi nya menyatakan Bahwa pengadaan mobil Bupati Prado Limited tetap

dilaksanakan dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan Penetapan

Penunjukkan Langsurig (PL) tanggal 23 Nopemher 2010 dan pada waktu itu

belum ada gambaran perusahaan siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan

PL tersebut.

- Bahwa dasar terdakwa melakukan PL adalah pasal 3 Kepres No 80 tahun

2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa prinsip-prinsip efisiensi apabila

anggaran sudah ada tapi tidak dilaksanakan dapat merugikan daerah.

- Bahwa terdakwa tahu dengan bunyi Pasal 28 Kepres No.80 tahun 2003

tersebut yaitu Proses sama dengan Penunjukan Langsung bukan Penunjukan

Langsung.

- Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh Bupati Pasaman barat sehubungan

dengan pengadaan Mobil tunas untuk tahun anggaran 2010 cukup untuk 1

(satu) mobil saja untuk Bupati dan sedangkan untuk Wakil Bupaati untuk

anggaran tahun depan.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Arifin (Direktur CV Makna

Motor) melalui saksi Oktaveri sehubungan dengan pengadaan Mobil dinas

Bupati Pasaman Barat dan CV Makna Motor tidak memenuhi klasifikasi yangdiinginkan sehingga tidak lulus klasifikasi dan kemudian




terdakwa bertanya kepada saksi arifin perusahaan yang bisa untuk

melaksanakan pengadaan mobil bupati tersebut dan saksi arifin

mengatakan PT. Baladewa dan kemudian saksi arifin menghubungi PT.

Baladewa (Direkturnya saksi Vitarman) melalui saksi Oktaveri dan

kemudian terdakwa menunjuk PT. Baladewa untuk melaksanakan pengadaan

mobil dinas Bupati Pasaman Barat dengan Sistem Penunjukkan Langsung

(PL).

- Bahwa nilai kontrak pengadaan mobil dinas bupati Pasaman Barat tersebut

dengan PT Baladewa sebesar Rp 1.072.000.00.- (satu milyar tujuh puluh dua

juta rupiah) dengan waktu sepuluh hari kalender dengan spek mobil Prado

TXLimited

- Bahwa sebelum mobil datang pada tanggal tanggal 20 Desember 2010

terdakwa membuat surat ke panitia pemeriksaan barang untuk melakukan

pemesanan barang dan kemudian panitia pemeriksa barang memeriksa mobil

Prado yang datang tersebut dan memeriksa spec mobil satu persatu dan

specya cocok dengan mobil yang datang tersebut dan kemudian dibuatkan

berita acara pemeriksaan barang dan dilanjutkan dengan pembuatan Berita

acara serah terima barang.

- Bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali apa ada Panitia pemeriksa barang

yang ahli dengan otomotif

- Bahwa pembayaran kepada PT Baladewa ada dilakukan setelah PT Baladewa

mengajukan permohonan untuk pembayaran kepada KPA dan pembayaran

tersebut cair pada tanggal 27 Desember 2010

- Bahwa setahu Terdakwa keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan

PT Baladewa dalam pengadaan mobil tersebut sebesar Rp. 90.000.000,00

(sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak ada menerima aang dari saksi

Oktaveri yang diserahkan oleh saksi arifin sebesar Rp. 7.000.000,00 dan

setahu Terdakwa saksi Arifin Argosuryo ada menyetor uang kepada kejaksaan

Pasaman Barat sebesar Rp. 60 000 000.00 (enam puluh juta rupiah) dan

setahu Terdakwa biasanya keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan

dalam pengadaan barang dan jasa berkisar antara sepuluh parsen sampai

dengan lima belas parsen.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti sebagai berikut berupa:




- 1 (satu) rangkap foto kopi Dokumen surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor

: 027/480/Kontrak-Peng/Umum/2010 tanggal 12 Desember 2010 pada

kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab.

Pasaman Barat dari Sumber APBD-P 2010 dengan nilai kontrak Rp.

1.072.000.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan Pelaksana

“BALADEWA INDONESIA”

- 1(Satu) Rangkap foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat No

15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di

Lingkungan Pemerintah Pasaman Barat.

- 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat No: 56

Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian

Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Pasaman Barat

Tahun 2012

- 1 (satu) Rangkap Foto copy Peraturan Bupati Kab. Pasaman Barat No. 05

Tahun 2010 Tentang Standar Biaya.

- 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat No 19

Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon II. Eseton III, Dan

Uraian Tugas Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat.

- 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 48

Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Uraian Tugas

Eselon IV pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab

Pasaman Barat

- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat No:

65 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi serta Uraian

Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kab. Pasaman

Barat Tahun 2011

- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat

No. 04 tahun 2010.

- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Barang pada

kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan wakil Bupati Kab.

Pasaman Barat pada Instansi Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat

dengan Pagu Dana Rp, 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

tahun 2010.

- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri




Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja

Pemerintah Daerah.

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Barang No:

027/267/BAPB/SETDDA/2010 tanggal 20 Desember 2010 terhadap

Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil Bupati yang

ditandatangani oleh panitia Pemeriksaan Barang dan Rekanan PT Baladewa

lndonesia.

- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah terima Barang No

027/267/BAPB/SETDA/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas pekerjaan

Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil Bupati yang ditandatangani

oleh Drs. HENDRI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Sarana

Umum Setda dan VITARMAN, BAc selaku Direktur Utama PT Baladewa

lndonesia

- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran No: 027/269/BAP/SETDA/2010

tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. HENDRI, MM

selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagan Umum Setda dan VITARMAN,

Bac selaku Direktur Utama PT BALADEWA

- 1 (satu) rangkap Tanda terima BPKB kendaraan atas nama SEKRETARIAT

DAERAH PEMKAB. PASAMAN BARAT dengan Merk LAND CRUISER

PRADO 2 7 A/T dengan No. Pol BA 1504 S warna hitam dan tahun

pembuatan 2010 yg ditandatangani oleh HENDRI

- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pengecekan Surat dari Dirjen Bea dan Cukai

No. B/02.910/i/2011/Korlantas tanggal 10 Januari 2011 yg ditandatangani

oleh Drs. DIDIK PURNOMO, Msi

- 1 (satu) Iembar kwitansi sebesar delapan ratus enam puluh juta rupiah dari

PT.Baladewa untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Prado TXL tertanggal

21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh PT. Interkom Toyota Dealer.

- 1 (satu) foto copy telaahan staf dari Asisten Administrasi Umum kepada

Bupati Pasaman Barat tanggal 23 Nopember 2010 perihal tindak lanjut

pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun

Anggaran 2010 yg ditandatangani oleh Ir. ZALMI N selaku Asisten

Administrasi Umum.

- 1 (satu) lembar Pengumuman dari ULP kepada Kuasa Pengguna Anggaran

Bag. Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat No:

14U.5/ULP.B1/PP/l/Pas_ Bar/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yg




ditandatangani oleh Ketua Panitia BENDRI, S.Kom.

- 1 (satu) lembar Surat dari ULP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bag.

Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat No:

14U.4/ULP.B1/LHPU/1/Pas_Bar/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal

Laporan Hasil Pelelangan Ulang yg ditandatangani oleh Ketua Panitia 1

BENDRI, S.Kom

- 1 (satu) lember Surat dari ULP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bag.

Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat No: 14U/ULP/Pas_Bar/2010

tanggal 23 Nopember 2010 perihal Laporan Hasil Pelelangan Ulang yg

ditandatangani oleh Ketua ULP AGUSMAR, ST.

- 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat kepada

Ketua Panitia I Pengadaan Barang ULP perihal Penetapan Pelelangan Gagal

yg ditandatangani oleh Drs. HENDRI TANJUNG, MM tertanggal Nopember

2010.

- 1 (satu) lembar pengumuman dari ULP No:

14U.5/ULP.B1/PP/1/Pas_Bar/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yg


- (satu) rangkap Dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWI)ZING)

No.14U.2/ULP.B1/RA/1/Pas_Bar/2010 Tgl. 18 Nopember 2010 pekerjaan

Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil Bupati TA. 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy Telaahan Staf dan Asisten Administrasi Umum

kepada Bupati Pasaman Barat tanggal 10 Nopember 2010 perihal Tindak

Lanjut Pengadaan Kendaraan Kepala Daerah Tahun anggaran 2010 yg

ditandatangani oleh Ir. ZALMI N selaku Asisten Administrasi Umum.

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi No: 14/ULP/Pas_Bar/2010 dari ULP

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bag. Umum Sekretariat Daerah

Kab. Pasaman Barat yg di tandatangani oleh Ketua ULP AGUSMAR, ST.

- 1 (satu) lembar Surat dan ULP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bag.


14.4/ULP.B1/LHP/1/Pas_Bar/2010 tanggal 10 Nopember 2010 perihal

Laporan Hasil Pelelangan yg ditandatangani oleh Ketua Panitia I BENDRI,

S.Kom.

- 1 (satu) lembar Surat dan Kantor Pelayanan Umum satu pintu kepada Ketua

Panitia Pengadaan Barang ULP Kab. Pasaman Barat tertanggal

Nopember 2010 perihal Penetapan Pelelangan Ulang. (An. Drs. HENDRI

TANJUNG, MM tanpa tandatangan).




- 1 (satu) lembar Pengumuman dan ULP Kab. Pasaman Barat No:

14.5/ULP.B1/PP/1/Pas Bar/2010 tanggal 10 Nopember 2010 yg


- 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIIZING)

No. 14.2/ULP.B1/RA/1/Pas_Bar/2010 tanggal 5 Nopember 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat

kepada Ketua ULP No: 027/8010/Umum/2010 tanggal 15 Oktober 2010

perihal Spesifikasi Pengadaan Kendaraan Dinas Bagian Umum yang ditanda

tangani oleh Drs. HENDRI, MM.

- 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat kepada

kepala ULP Kab. Pasaman Barat No : 027/846/Umum/2010 tertanggal 29

Oktober 2010 perihal Spesifikasi dan RAB Kendaraan Dinas yg

ditandatangani oleh Drs. HENDRI, MM.

- 1 (satu) rangkap foto copy Penawaran Kendaraan Toyota dari "CV. MANNA

MOTOR" tertanggal 16 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh ARIFINAS

selaku Direktur.

- 1 (satu) rangkap Dokumen DPPA SKPD TA. 2010 No: 1.20.03 01 02.05.5.2

yang ditandatangani oleh HERMANTO selaku Sekretaris daerah, Hj. EVITA

MURNI, SE tertanggal 04 Nopember 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy Telaahan Staf dari Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) Bagian Umum SETDA untuk Bupati Pasaman Barat tanggal 18

September 2010 perihal Persetujuan Proses Pengadaan Kendaraan Dinas

dengan Memakai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 yg ditandatangani oleh Drs. HENDRI, MM selaku KPA bagian Umum.

- 1 (satu) rangkap Foto copy SP2D beserta kelengkapannya No:

6064/SP2D/LS/2010 tanggal 27 Desember 2010 dari Kuasa BUD untuk

Keperluan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang

ditandatangani oleh Kuasa BUD Hj CELLY DECILIA PUTRI, SE, Akt.

- 1 (satu) lembar daftar Spesifikasi Toyota Prado TX dari Mitra Motor

- 1 (satu) rangkap Dokumen Penjabaran Perubahan APBD TA 2010 tanpa

tanda tangan An. BAHARUDDIN, R selaku Bupati Pasaman Barat tanggal 04

Nopember 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Bendahara Pembantu Pengeluaran

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat.

- 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Ringkasan APBD Perubahan Tahun




Anggaran 2010 Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh H.

BAHARUDDIN , R selaku Bupati Pasaman Barat dan ANTONIUS, SH selaku

Ketua Bagan Anggaran.

- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat Nomor :

188.45/98/BUPPASBAR/2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan

Barang Dan Jasa Pemerintah (Pengadaan Barang) pada Unit Pelayanan

Pengadaan Kab. Pasaman Barat TA. 2010 tertanggal 26 Januari 2010.

- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No: 188.45/248/BUP-

PASBAR/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang pada

Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 yang

ditandatangani oleh H. SYAHIRAN selaku Bupati Pasaman Barat tertanggal

14 April 2010.


PASBAR/2010 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak Pembangunan

Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh H. SYAHIRAN selaku

Bupati Pasaman Barat tertanggal 31 Mei 2010.


PASBAR/2010 tentang Perubahan Pengelola Anggaran Satuan Kerja

Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 yang

ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN selaku Bupati Pasaman Barat

tertanggal 06 Oktober 2010.

- 1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No: 903/231/DPKD-

2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kab. Pasaman Barat

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2010

Dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2010 yang

ditandatangani oleh IRWAN PRAYITNO selaku Gubernur Sumatera Barat



PASBAR/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor

: 188.45/112/BUP-PASBAR2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kab. Pasaman

Barat TA.2010 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN R selaku Bupati

Pasaman Barat tertanggal 08 November 2010.

- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No: 821/39/BUP-




PASBAR/2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Pemerintah Kab.

Pasaman Barat yang ditandatangani oleh Drs. H. BAHARUDDIN, R, MM

selaku Bupati Pasaman Barat tertanggal 20 April 2011.


PASBAR/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor :

188.45/223/Bup-Pasbar/2009 tentang Pembentukan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat TA. 2010 yang ditandatangani oleh

BAHARUDDIN, R selaku Bupati Pasaman Barat tertanggal 15 Oktober 2010.

- 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat No: 821/18/BUP-

PASBAR/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negerl

Sipi1 Dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kab.

Pasaman Barat yang ditandatangani H. SYAHERAN tertanggal 19 Juni 2009.

- 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat No: 821/76/BUP-

PASBAR/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kab.

Pasaman Barat.

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas No: 090/4721/SPT/BUP-

PASBAR-2010 dan kelengkapannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang

ditandatangani oleh Drs. BAHARUDDIN R, MM selaku Bupati Pasaman

Barat.

- 1(satu) lembar foto copy telaahan staf dari asisten Bidang Administrasi

kepada Bupati Pasaman Barat melalui Yth. Bapak Sekda perihal Survey

Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun 2010 tertanggal 11

Oktober 2010 yang ditandatangani oleh H. ZALMI, N selaku Asisten

Administrasi.

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 0054 dari Bendahara Pembantu

Pengeluaran Bagian ADM. Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman

Barat sejumlah Rp. 984.555,- (Sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima

ratus lima puluh lima rupiah) untuk Pembayaran penggantian biaya

pengumuman pelelangan umumpengadaan mobil Bupati

pada Koran PT. tempo Into Media Harian , bukti transfer terlampir tertanggal

Desember 2010 yang ditandatangani oleh ZULHAIMI CH NASUTION SelakuKPA, BENDRI, S.Kom, ASRIL, SE, ZULFAM:, SH

- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri tertanggal 10 November 2010 yang

dikirim oleh BENDRI, S.Kom dari Pemda Pasaman Barat dan dikirim kepada




PT. Tempo Inti Media Harian dengan nomor rekening 103.000.2133.243

dengan uang sebesar Rp. 984.555, (Sembilan ratus delapan puluh empat

ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 0036 dari Bendahara Pembantu

Pengeluaran Bagian ADM. Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman

Barat sejumlah Rp. 1.969.110,- (SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM

PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS SEPULUH RUPIAH) untuk

Pembayaran penggantian biaya pengumuman pelelangan umum pada Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat pada Koran Tempo , bukti

transfer terlampir tertanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh

ZULHAIMI CH NASUTION, BENDRI, S.Kom, ASRIL, SE, ZULFAMI, SH

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kepada Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat perihal Pengumuman Pelelangan Umum No

Ref>0111054>ukuran 6 X 165 P.P.N dengan jumlah Rp. 1.969.110,-

tertanggal S Nupember 2010

- 1 (satu) lembar kwitansi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur

Pajak 020.000-10.0088933 dengan Nama PT. TEMPO INTI MEDIA HARIAN

tertanggal 1 Nopember 2010

- 1 (satu) rangkap Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Pasaman Barat

terhadap RAPBD-P Kab. Pasaman Barat Tahun 2010 tertanggal 06 Oktober

2010

- 1 (satu) rangkap Pengumuman Pelelangan Umum nomor : 15/Pl/ULP-

PasBar 2010 tertanggal 01 Nopember 2010

- 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah

Kab. Pasaman Barat No: 170/04/KPTS/DPRD/PASBAR- 2010 tentang

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Pasaman

Barat

- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Surat Perjanjian untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Mini Bus No:

027/52/KontrakPeng/Umum/2011.

- Uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian

uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 540 lembar; uang pecahan Rp

50.000,- sebanyak 120 lembar.- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : SK.4062/A1.402/DRLD/2009 tentang Pengesahan dan Sertifikasi

Tipe Kendaraan Bermotor Merek Toyota Tipe Land Cruiser Prado 2.7 (4x4)




A/T sebagai Mobil Penumpang.

- 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Pencairan

Dana Program/Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman Barat dengan nilai kontrak Rp.1.072.000.000,- (satu milyar

tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani

oleh ALIMAN AFNI, SH selaku kabag Administrasi Pembangunan dan

ASRIL, SE.

- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen laporan Hasil Audit dalam rangka

Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari

Dana APBD-P Tahun 2010 pada Sekda Pasaman barat.

- 1 (satu) rangkap foto copy Rekening Koran Giro dan Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Barat Cab.Utama Padang kepada PT.BALADEWA

INDONESIA Periode 01 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Jan periode

01 januari 2011 s/d 21 Januari 2011

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT.BALADEWA

INDONESIA sebesar Rp.14.618.182, (empat belas juta enam ratus delapan

belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh

VITARMAN, Bac.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Impor 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser Prado 2.7

oleh PT. MULTI SENTRA ADIKARYA

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil

Land Cruiser Prado 2.7 A/T dengan nama pemilik Bupati Pasaman Barat dan

nomor registrasi BA 1208 BS.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan

SWPKLLJ sebesar Rp.2.805.200,- (dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus

rupiah) dengan nama pemiliki Sekda Pemkab Pasaman Barat dan nomor

polisi BA 1 S jenis Toyota/Prado 2.7 4WD AT.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Prado 2.7 4WD AT alas nama Sekda

Pemkab Pasaman Barat dengan nomor registrasi BA 1 S.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas sebagaimana

yang telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut

hukum, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi ahlimaupun kepada para terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh mereka,

sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam

perkara a quo.




Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa dan penasehat hukum

terdakwa juga mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa:

- Foto copy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor

188.45/489/BUP-PASBAR 2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Perubahan

Penunjukan Pengelola Anggaran satuan Kerja Sekretariat daerah Kabupaten

Pasaman Barat Tahun anggaran 2010 .........diberi tanda Bukta SB.T.1

- Foto copy Telaahan Staf tertanggal 11 Oktober 2010 ........diberi tanda Bukti

SB.T.2

- Foto copy Surat Perintah Tugas tertanggal 12 Oktober 2010...diberi tanda

Bukti SB. T.3

- Foto copy Spesifikasi Kendaraan Dinas Bupati dan wakil Bupati yang dibuat

KPA Bagian Umum Sekda Kabupaten Pasaman barat ........diberi tanda bukti

SB. T. 4

- Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum tertanggal 1 November 2010

.......diberi tanda bukti SB. T. 5

- Foto copy telaahan staf tertanggal 10 November 2010......Diberi tanda bukti

SB. T. 6

- Foto copy HPS tertanggal 10 November 2010.. ...diberi tanda bukti SB.T.7

- Foto copy pengumuman Pelelangan Umum tertanggal 11 November 2010 .....

yang diberi tanda Bukti SB. T.8

- Foto copy Surat dari ULP panitia Pengadaan barang kepada KPA Bagian

Umum Setda kabupaten pasaman barat tertanggal 23 November 2010 tentang

laporan hasil pelelangan ulang........diberi tanda bukti SB.T.9 .

- Foto copy Surat dari KPA Bagian Umum Setda kabupaten pasaman barat

tertanggal 23 November 2010 kepada Ketua ULP Panitia I Pengadaan

barang tentang Penetapan Pelelangan ulang gagal.......... diberi tanda

bukti SB T.10.

- Foto Copy Surat Telaahan staf dari asisten administrasi umum kepada Bupati

pasaman barat tertanggal 23 November 2010..........diberi tanda bukti SB. T.

11

- Foto copy Surat dan Panitia Pengadaan barang tertanggal 1 Desember 2010




kepada Dirut PT Baladewa Indonesia perihal undangan....... diberi tanda

bukti SB. T. 12

- Foto copy Berita acara hasil evaluasi tertanggal 09 Desember 2010,....diberi

tanda bukti SB. T. 13

- Foto copy Surat dan Ketua Panitia I Pengadaan barang kepada KPA Bagian

Umum Setda pasaman barat tertanggal 3 Desember 2010 perihal Usulan

penetapan calon penyedia barang Lulus Pasca kualifikasi....... .diberi tanda

bukti SB. T.14

- Foto copy Berita acara Penjelasan Pekerjaan tertanggal 06 Desember 2010

..diberi tanda bukti SB. T. 15

- Foto copy Koreksi aritmatik .. diberi tanda bukti SB.T. 16

- Foto copy Berita acara Negosiasi Teknis dan harga tertanggal 10 desernber

2010 .... diberi tanda bukti SB.T.17 .

- Foto copy Surat dan Ketua Panitia I Pengadaan barang kepada KPA Bagian

Umum Setda pasaman barat tertanggal 10 Desember 2010 perihal Usulan

penetapan pemenang penunjukkan langsung ...diberi tanda bukti SB.T.18 .

- Foto copy Surat dari KPA Bagian Umum Setda kabupaten Pasaman barat

tertanggal 10 Desember 2010 kepada Ketua ULP panitia I Pengadaan barang

tentang Penetapan pemenang penunjukkan langsung......diberi tanda bukti

SB.T. 19 .

- Foto copy Surat penunjukkan langsung tertanggal 13 Desember 2010

.....diberi tanda bukti SB.T. 20

- Foto copy Surat Perintah Mulai kerja tertanggal 13 Desember 2010 ......diberi

tanda bukti SB.T. 21

- Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tertanggal 13 Desember 2010

diberi tanda bukti SB.T.22

- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan barang tertanggal 20 Desember 2010

.....diberi tanda bukti SB.T.23

- Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 20 Desember 2010

.....diberi tanda bukti SB.T.24

- Foto copy Surat dari PT. Baladewa Indonesia kepada KPA Bagian Umum

Setda Pasaman Barat perihal Permohonan pembayaran biaya kontrak




pekerjaan....diberi tanda bukti SB.T.25

- Foto copy Berita Acara Pembayaran tertanggal 20 Desember 2010 .....diberi

tanda bukti SB.T.26

- Foto copy Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa dari

Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh PPTK tertanggal 17 Desember

2010 kepada KPA Bagian Umum Sekda Pasaman Barat.... diberi tanda bukti

SB.T.27

- Foto copy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17

Desember 2010 .... diberi tanda bukti SB.T.28

- Foto copy Surat Perintah Membayar langsung (LS) tertanggal 17 Desember

2010.... diberi tanda bukti SB.T.29

- Foto copy daftar pemeriksaan administrasi untuk pencairan dana program /

kegiatan tertanggal 23 Desember 200 .... diberi tanda bukti SB.T.30

- Foto copy Surat Perintah Pencairan dana tertanggal 23 Desember 2010....


- Foto copy faktru dari PT. Multisentra Adikarya tertanggal 14 Januari 2011...


- Foto copy ser......Pengadaan Nasional an. Drs. Hendri. MM. Tingkat pertama

kategori L2..... diberi tanda bukti SB.T.33

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas sebagaimana

yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa dalam

persidangan pada saat mengajukan pembelaan (pledooi), dimana barang bukti

SB.T.1 sampai SB.T.32 adalah bukti surat yang bentuk dan isinya sama dengan

bukti yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga bukti-bukti surat tersebut akandipertimbangkan dan akan dijaikan dan akan dimuat dalam fakta-fakta hukum

nantinya, sedangkan bukti SB.T.33 adalah bukti surat yang berhubungan

dengan keahlian terdakwa yang bersifat pribadi dan individu

sehingga tidak ada kaitannya degnan pokok permasalahan sehingga haruslah

dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam APBD Tahun 2010 Kabupaten Pasaman Barat pada pos





Pengadaan Kendaraan dinas atau Operasional untuk belanja kendaraan roda

empat microbus sebanyak 7 (tujuh) Unit dan sampai bulan Agustus 2010

kegiatan pengadaan kendaraan dinas atau operasional untuk belanja

kendaraan roda empat microbus sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut belum

terlaksana

- Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai Kuasa Penggguna Anggaran pada

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK

Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/489/BUP.PASBAR.2010 tanggal 6

Oktober 2010

- Bahwa benar Sekitar bulan Agustus 2010 dilakukan pembahasan perubahan

APBD tahun 2010 yang berkaitan dengan pengadaan belanja kendaraan

roda empat Microbus sebanyak 7 (tujuh) Unit berdasarkan permohonan

perubahan APED dan Ketua TAPD (Sekda Kabupaten Pasaman barat)

dirubah menjadi pengadaan 1 (satu) paket kendaraan untuk mobil dinas

Bupati dan wakil Bupati masing-masing Toyota Fortuner type V 4x4 Matic

untuk Bupati dengan anggaran Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

dan Toyota Fortuner type G 4x2 Manual untuk Wakil Bupati dengan anggaran

Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dengan total harga Rp

1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan kemudian setelah

dilakukan pembahasan antara DPRD Pasaman Barat dan Pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat dan akhirnya perubahan tersebut disetujui oleh

DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD dan

kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010

- Bahwa benar terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah membuat

telaahan staf Kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 11 Oktober 2010 yang

ditandatangani oleh Asisten III pada Sekda Pasaman Barat (saksi Ir Zalmi)

perihal survey Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun 2010 yang

isinya bahwa di dalam DPA Perubahan Bagian Umum Sekda Pasaman Barat

TA 2010 telah dianggarkan pengadaan Mobil Dinas sebanyak 2 (dua) unit

yaitu untuk Bupati dan Wakil Bupati maka demi memenuhi maksud tersebut

perlu diadakan survey dengan produsen maupun distributor mengenai harga,

spesifikasi dan hal teknis lainnya dan hal tersebut disetujui oleh BupatiPasaman Barat.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Hendri Piterson,

pergi ke Jakarta dengan tujuan melakukan survey khusus untuk spesifikasi




teknis dan harga kendaraan Merk Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota

Fortuner pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 16 Oktober 2010,

Bahwa benar setelah selesai melaksanakan survey terdakwa membuat dan

menandatangani surat telaahan staf tertanggal 18 Oktober 2010 yang isinya

menyatakan bahwa setelah dilakukan survey untuk kegiatan pengadaan

kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat maka kendaraan

yang layak dan pantas serta sesuai dengan pagu anggaran adalah merk

Toyota Land Cruiser Prado Type 2 7 A/T tahun pembuatan 2010 (TX Limited)

untuk Bupati dan Toyota Fortuner Type V (4x4) tahun pembuatan 2010 untuk

wakil Bupati dan dengan disposisi Sekda mohon persetujuan dan kemudian

disetujui oleh Bupati Pasaman Barat dengan disposisi setuju untuk

dilaksanakan

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengirimkan surat nomor


Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat perihal spesifikasi pengadaan

kendaraan dinas bagian umum, dengan permintaan untuk dapat dilakukan

pros;es pelelangan terhadap kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas tersebut

sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut:

Untuk Kendaraan Dinas Bupati 1 (satu) Unit

- Type Mesin 2.7 L 2TR-FE DOHC

- Isi Silinder : 2693 cc

- Torsi Maksimum :246 Nm/ 3.800 rpm

- Daya maksimum : 20 kW (163 PS)/ 5.200 rpm

- Fuel Consumption : 8.8 km/L

- Panjang :4-820 mm

- Lebar :1.880 mm

- Tinggi : 1.890 mm

- 265/60 R 17 inch alloy wheel

- Tourque sensor type LSD (Limited Slpm Def ) with transver level

- Spare tire under the floor

- Opitiron meter with bright control

- 8 seater

- Jok kulit

- Elektric seat pada kursi sopir interior black- 1 TV + 1 camera (pasangan)

- Reclining seat




- 8 speaker

- Sunroof

- Xenon Lamp

- Engie Start Botton

- ABS

- Automatic Seat

- Roof real

- Foot Step

- Sent Lamp + Electric Mirror

- Styling Package

- Kaca fii Perfection / 3M

- Karpet

- Air bag

- Parking sensor

- Central Lock

- Tool Set

- VR 17"

Untuk KENDARAAN DINAS WAKIL BUPATI 1 (satu) unit:

Dimensi

Panjang, 4.695 mm

Lebar, 1.840 mm





Chassis







Reverse 2.393Suspensi depan Double wishbone dengan pagas koil dan stabilizer

Suspensi belakang 4 link dengan lateral rod danpegas koll




MESIN














Material Kursi

Front headlamp

Front design

Rear lamp

Roof raail



2 DIN Audio Video System compatible with steering Swintch

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat tersebut Panitia Lelang

menyusun rencana jadwal pelaksanaan pelelangan dan panitia pengadaan

barang dan jasa membuat dokumen lelang termasuk membuat Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) yang diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan

oleh Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya kegiatan pelelangan umum tersebut diumumkan

melalui media cetak Koran Tempo tanggal 1 November 2010 namun tidak ada

rekanan yang memasukkan penawaran sehingga lelang dinyatakan gagal

- Bahwa benar kemudian Unit Layanan Pengadaan membuat Laporan Hasil

Pelelangan dan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa kepada Terdakwa

dengan nomor surat 14.4/ULP.B.1/LHP/1/Pas.Bar/2010 tertanggal 10November 2010.

- Bahwa benar kemudian terdakwa membuat telaahan staf Kepada Bupati

Pasaman Barat tertanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh




Asisten III pada Sekda Pasaman Barat (saksiIr. Zalmi. N) perihal Tindak Lanjut

Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 yang

pada pokoknya menjelaskan bahwa penyebab tidak adanya rekanan yang

mendaftar dikarenakan harga kendaraan operasional Kepala Daerah

dimaksud (Toyota Prado TX Limited dan Toyota Fortuner Type V Matik 4x4

Bensin) tidak mencukupi dengan pagu dana yang tersedia. Oleh karena itu,

demi kelancaran proses tender berkaitan dengan pagu dana maka Tim Panitia

1 (Satu) ULP Kab. Pasaman Barat akan mengeluarkan pengumuman tender

kendaraan operasional kepala daerah untuk kedua kalinya dengan perubahan

spesifikasi untuk 1 (satu) Unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX Limited

dirubah menjadi 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX dan untuk 1

(satu) Unit Toyota Fortuner Type V Matic 4 x 4 Bensin dirubah menjadl 1 (satu)

Unit Toyota Fortuner Type G Luxury 4 x 2 Bensin. Kemudian telaahan staf

tersebut di disposisi oleh Sekda kepada Bupati Pasaman Barat tanggal 10

November 2010 yang Isinya "mohon persetujuan bapak sesuai saran".

Kemudian telaahan staf beserta disposisi dari Sekda tersebut didisposisi oleh

Wakil Bupati tanggal 10 November 2010 kepada Bupati yaitu "berhubung dana

kita belum cukup dan medan kita wilayah bergunung perlu kendaraan 4x4,

cukup kendaraan Bupati saja dulu, Wabup tahun 2011 kita anggarkan lagi"

setelah telaahan staf beserta disposisi dari Sekda dan Wabup tersebut masuk

ke Bupati kemudian di disposisi oleh Bupati Pasaman Barat tanggal 10

November 2010 kepada Sekda yang Isinya "setuju saran wabup".Namun

keesokan harinya yaitu pada tanggal 11 November 2010 Bupati membuat

disposisi tambahan yang isinya adalah "limited' yang maksudnya adalah 1

(satu) unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX limited.

- Bahwa benar setelah telaahan staf beserta disposisi tersebut diterima

terdakwa dan kemudian mengirimkan surat No 027/216/KPA/Umum-2010

kepada Ketua Panitia I pengadaan barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kabupaten Pasaman Barat yang berisi Penetapan Pelelangan Ulang yang di

tandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP

melakukan Pelelangan ulang dengan HPS baru tertanggal 10 Nopember 2010

untuk 1 (satu) unit kendaraan Toyota Land Cruiser Prado Type TX Limited

sebesar Rp.1.074.900.000.- (satu milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratusribu rupiah) dan juga telah diumumkan pada media cetak Koran Tempo namun

pelelangan ulang tersebut juga tidak ada rekanan yang memasukkan





Laporan Hasil Pelelangan Ulang Nomor 14U. 4/ULP.B.1/LHP/1/Pas_Bar/2010

tertanggal 23 Nopember 2010 kepada Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Direktur CV. Makna Motor saksi Arifin Argosurio

pernah bertemu dengan Bupati Pasaman Barat dan pada waktu itu saksi Arifin

pernah bicara bisnis proyek kepada Bupati Pasaman barat dan Bupati

Pasaman Barat mengatakan bahwa akan ada proyek pengadaan kendaraan

dinas Bupati dan Wakil Bupati dan kemudian Bupati Pasaman Barat menyuruh

saksi Arifin untuk datang ke Kantor Bupati Pasaman Barat dan menemui

Kabag Umum Pemda Pasaman barat yaitu Terdakwa dan kemudian saksi

Arifin menyuruh karyawannya saksi Oktaveri untuk datang ke Pasaman Barat

menemui terdakwa

- Bahwa benar terdakwa pernah dipanggil oleh Bupati Pasaman Barat

sehubungan dengan pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati pasaman

barat tahun anggaran 2010 APBD Perubahan.

- Bahwa benar kemudian saksi Oktaveri datang menemui Terdakwa di kantor

Kabag Umum Setda Pasaman Barat dengan membawa dokumen-dokumen

seperti profil perusahaan dan brosur penawaran kendaraan Penis Toyota

Prado 2 7 TX seharga Rp 875.000 000.- (delapan ratus tujuh puluh lima juta

rupiah) dan Toyota Prado 2.7 TX-L seharga Rp,925.000.000,(sembilan ratus

dua puluh lima juta rupiah) dan setelah Terdakwa melihat dokumen yang

dibawa oleh saksi Oktaveri dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Oktaveri

bahwa perusahaan CV Makna Motor tergolong perusahaan kecil karena itu

tidak mungkin ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pengadaan tersebut dari

supaya saksi Arifin tetap bisa melaksanakan pengadaan kendaraan dinas

tersebut dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Oktaveri agar saksi Arifin

mencari perusahaan lain yang memenuhi syarat dan guna kelengkapan

administrasi pengadaan kendaraan dinas tersebut.

- Bahwa benar kemudian saksi Oktaveri menyampaikan petunjuk yang

diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Arifin selanjutnya saksi Arifin mencari

perusahaan yang memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Terdakwa dan

kemudian saksi Arifin menghubungi saksi Vitarman yang merupakan Direktur

PT Baladewa dan saksi Arifin mengatakan kepada saksi Vitarman bahwa

bermaksud menggunakan PT Baladewa dalam pengadaan Mobil Dinas Bupati

Pasaman barat dan dalam penyelesaian urusan administrasi prosespengadaan mobil dan pembelian kendaraan tersebut adalah urusan saksi

Arifin sendiri dan alas kerjasama tersebut saksi Vitarman akan menerima

imbalan belas jasa atas kerjasama penggunaan Perusahaan saksi Vitarman




dan kemudian saksi Arifin menyuruh saksi Oktaveri untuk menemui saksi

Vitarman dan setelah bertemu dengan saksi Vitarman selanjutnya saksi

Oktaveri menelepon Terdakwa dan meminta terdakwa untuk menerangkan

tentang pengadaan kendaraan dinas yang dimaksud dan Pada saat itu

Terdakwa mengatakan kepada saksi Vitarman bahwa PT. Baladewa akan

ditunjuk sebagai rekanan pelaksana melalui penunjukan langsung (PL) karena

pelelangan dinyatakan gagal dua kali dan agar saksi Vitarman melengkapi

dokumen berupa dukungan dealer dan berkas yang diperlukan.

- Bahwa benar C.V Makna Motor Direkturnya adalah Arifin Argosurio dan PT

Baladewa Indonesia Direkturnya adalah Vitarman dan kedua perusahaan

tersebut tidak ikut mengajukan penawaran dalam pelelangan tersebut.

- Bahwa benar dokumen yang diperlukan oleh saksi Vitarman adalah surat

dukungan dealer dan kemudian saksi arifin mencari dukungan dealer tersebut

dan kemudian saksi arifin menghubungi saksi Frans H Wijaya (Direktur PT.

Intercom) untuk membuatkan surat dukungan yang diminta oleh saksi

Vitarman tersebut dan kenyataannya PT Intercom tidak memiliki kemampuan

untuk menyediakan mobil lenis Prado karena PT. Intercom selaku distributor

resmi Toyota hanya menjual mobil yang telah ditetapkan oleh ATPM

sedangkan mobil jenis Toyota Prado adalah mobil yang tidak ada dalam daftar

ATPM dan hanya dijual oleh importer umum dan selanjutnya saksi Frans H

Wijaya membuatkan surat dukungan tersebut dan Surat dukungan yang dibuat

tersebut bukanlah surat resmi yang diterbitkan oleh PT Intercom namun hanya

merupakan surat yang mengatasnamakan PT. Intercom.

- Bahwa benar pada tanggal 23 November 2010 terdakwa membuat dan

menandatangani Surat Nomor : 027/217/KPA/Umum2010 tertanggal 23

November 2010 yang isinya meminta ULP untuk melaksanakan Penunjukan

Langsung terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Mobil dinas tersebut dan

selanjutnya Panitia Unit I ULP melaksanakan proses Penunjukan Langsung

tersebut

- Bahwa benar setelah saksi Vitarman melengkapi dokumen yang dibutuhkan

maka saksi Vitarman dan saksi Oktaveri pergi ke Pasaman Barat menemui

Terdakwa di kantornya dan sesampainya di kantornya selanjutnya terdakwa

memanggil saksi Bendri selaku Ketua Panita I ULP ke dalam ruangan

terdakwa dan setelah itu terdakwa memperkenalkan sasksi Bendri kepadasaksi Vitarman dan saksi Oktaveri selaku calon rekanan yang akan

mengadakan kendaraan dinas tersebut dan Terdakwa meminta saksi Bendri

untuk melakukan penunjukan langsung terhadap kegialan pengadaan mobil




dinas tersebut dan selelah seluruh kelengkapan adminsstrasi untuk mengikuti

proses penunjukan langsung dilengkapi dan kemudian diitandatangani oleh

saksi Vitarman di ruangan Terdakwa

- Bahwa dalam Proses Penunjukan Langsung pengadaan 1 (satu) unit

kendaraan Dinas Bupati dan wakil Bupati, saksi Vitraman mengajukan

penawaran sebesar Rp. 1. 072.500.000 (satu milyar tujuh puluh dua juta lima

ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah melalui negosisasi maka disepakati

nilai sebesar Rp. 1. 072.000.000 (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah)

- Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa mengeluarkan surat Nomor

027/218/KPA/Umum-2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditujukan kepada

ULP yang menetapkan PT. Baladewa Indonesia memenuhi syarat dan lulus

evaluasi sebagai rekanan kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas

Bupati dan Wakil Bupati

- Bahwa benar setelah itu dilaksanakan penandatanganan kontrak antara saksi

Vitarman (Direktur PT. Baladewa Indonesia) dengan terdakwa (Kuasa

Pengguna Anggaran) dan juga pada tanggal yang sama diterbitkan Surat

Perintah MuIai Kerja (SPMK) dengan masa kerja selama 10 (sepuluh hari)

kalender.

- Bahwa benar Proses pembelian kendaraan dinas tersebut yang sepenuhnya

dilaksanakan oleh saksi Arifin dengan cara saksi Arifin membeli 1 (satu) unit

Toyota Prado TX dari CV. Cahaya Mobilindo yang pemiliknya adalah saksi

Frans H Wijaya seharga Rp 860 000:000.-(delapan ratus enam puluh juta

rupiah)

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2010 saksi Arifin dan

saksi Vitarman atas nama PT Baladewa Indonesia menyerahkan 1 (satu) unit

mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 4 WD A/T dengan logo “TX Limited"

kepada Pemda Kabupaten Pasaman barat

- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2010 saksi Vitarman menerima

pembayaran untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Bupati dan Wakil

Bupati tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:

6064/SP2D/LS/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang setelah dipotong pajak

sebesar Rp. 959,927.273,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan

ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui Rekening

PT. Baladewa di Bank Nagari Cabang Utama Padang No 2100 0103 01295-8- Bahwa benar setelah uang masuk ke rekening PT. Baladewa dan selanjutnya

saksi Vitarman menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada saksi Arifin untuk

mencairkan uang tersebut dari saksi Vitarman mendapatkan uang sejumlah




Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Arifin sebagai imbalan karena

telah meminjamkan perusahaannya kepada saksi Arifin.

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan PT Baladewa

melalui saksi arifin dalam pengadaan mobil tersebut yang berjumlah sebesar

Rp,99.000 000.00 (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang oleh saksi arifin

keuntungan tersebut telah diserahkan kepada saksi Vitarman sejumlah Rp

1000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan kepada saksi Oktaveri yang diserahkan

oleh saksi Arifin sebesar Rp 7.000.000,00 yang kata saksi Oktaveri untuk

Terdakwa dan sisa dan keuntungan tersebut telah diserahkan oleh saksi Arifin

Argosuryo kepada kejaksaan Pasaman Barat sebesar Rp 60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor; 20 Tahun 2001 yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang

2. Secara melawan hukum

3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi .

4 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

5. Orang melakukan , menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1 Setiap Orang .

Menimbang, bahwa unsur pertama " Setiap Orang " yang dimaksudkan

disini adalah menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana, baik yang

ditujukan terhadap orang secara pribadi, maupun badan hukum selakupendukung hak dan kewajiban.

Menimbang , bahwa berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor: 1399K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 . pengertian "Setiap




orang" disamakan pengertiannya dengan kata " Barang siapa " dan yang

dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak

pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum

atas segala tindakannya , memiliki kesadaran terhadap konsekuensi apa yang

akan diterima atas segala perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa memiliki

kesadaran yang tinggi akan hal tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi yang

dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah terdakwa Drs.

Hendri, M M

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Hendri, M.M telah dihadirkan

dipersidangan oleh Penuntut Umum dan setelah identitas terdakwa diperiksa dan

ditanyakan oleh Hakim Ketua Sidang dan ternyata cocok dan bersesuaian dengan

identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut

Umum tertanggal 05 Januari 2015 Nomor Registrasi Perkara PDS-

08/SPEM/1212012 tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari

Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tersebut dan

dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya;

dan sepanjang persidangan berlangsung terdakwa mampu mengikuti jalannya

persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani

maupun rohani yang dapat mencari alasan-alasan pembenar

(rechtvaardrgrngsgrord) dan alasan-alasan pemaa (schutddurtsludingsgrond

dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk

bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya

kekeliruan mengenai orang ( error in persona ) sebagal subyek atau pelaku tindak

pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang” sebagaimana

tersebut di atas, telah terpenuhi dan tidak error in persona namun demikian ,

bahwa unsur 'setiap orang" satu sama lain saling terkait dengan unsur-unsur yang

Iainnya dalam dakwaan Primair ini yang harus dibuktikan nantinya apakah

terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam perkara aquo;

Ad.2 Unsur : "Secara melawan hukum" .

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan Pasal

2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan

tersebut tidak diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, namun apabila




perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

norma atau kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat

dipidana atau dikenakan nestapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juni 2006 , yang menyatakan

bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang No 20 Tahun 2001, sepanjang frasa "yang dimaksud dengan

secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum

dalam arts formil maupun materiil. yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

dalam Peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dan

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusl tersebut harus dipahami

dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas

perbuatannya yang hanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan

dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan,

tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya ,

dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah melawan

Hukum secara formal saja yaitu perbuatan yang melanggar peraturan atau

ketentuan perundang - undangan yang berlaku sesuai dengan hirarkhi perundang

- undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun

2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Presiden

Nomor 95 tahun 2007 pasal 28 ayat 8 berbunyi sebagai berikut: ...apabila dalam

pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran

hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukkan

langsung.


2003 tentang Pedonam Palaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 95 Tahun 2007 Bab I huruf C angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: ...

penunjukkan langsung dapat dilaksanakan dalamhal memenuhi kriteria sebagai

berikut:




- penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan

keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat

ditunda/harus dilakukan segera; dan atau

- penyedia jasa tunggal;dan/atau

- pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan


- pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri,



dan/atau bernilai sampan dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah), dan/atau

- pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau

pihak yang telah mendapat ijin


2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah


Nomor 95 Tahun 2007 Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 hurul a , b, dan e

berbunyi bahwa Pengadaan barang/ jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- Efisien, berarti pengadaan barang/lasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang

telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

- Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

persaingan yang sehat di antara penyedia barang / jasa yang setara dan

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang

jelas dan transparan

- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan

barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan tata cara evaluasi,penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia

barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua




calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan

keuntungan kepada pihak tertentu dan ataupun alasan apapun

- Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun

manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam

pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan

berupa keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa , alat bukti dan barang

bukti bahwa benar dalam APBD Tahun 2010 Kabupaten Pasaman Barat pada pos


Pengadaan Kendaraan dinas atau Operasional untuk belanja kendaraan roda

empat mikrobus sebanyak 7 (tujuh) Unit dan sampai bulan Agustus 2010 kegiatan

pengadaan kendaraan dinas atau operasional untuk belanja kendaraan roda

empat microbus sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut belum terlaksana dan pada waktu

itu terdakwa belum diangkat sebagai Kuasa Penggguna Anggaran pada Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa diangkat sebagai Kuasa

Penggguna Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasaman Barat pada tanggal 8 Oktober 2010 berdasarkan SK Bupati Pasaman

Barat Nomor 188.45/489/BUP PASBAR 2010 tanggal 6 Oktober 2010.

Menimbang , bahwa selanjutnya Sekitar bulan Agustus 2010 dilakukan

pembahasan perubahan APBD tahun 2010 yang berkaitan dengan pengadaan

belanja kendaraan roda empat Microbus sebanyak 7 (tujuh) Unit berdasarkan

permohonan perubahan APBD dan Ketua TAPD (Sekda Kabupaten Pasaman

barat) dirubah menjadi pengadaan 1 (satu) paket kendaraan untuk Mobil dinas

Bupati dan wakil Bupati masing-masing Toyota Fortuner type V 4x4 Matic untuk

Bupati dengan anggaran Rp 800.000 000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Toyota

Fortuner type G x2 Manual untuk Wakil Bupati dengan anggaran Rp 600

000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan total harga Rp. 1.400.000.000, (satu

milyar empat ratus juta rupiah) dan kemudian setelah dilakukan pembahasan

antara DPRD Pasaman Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan

akhirnya perubahan tersebut disetujui oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat dandiformulasikan dalam DPPA-SKPD dan kemudian dituangkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2010 .




Menimbang , bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

telah membuat telaahan staf Kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 11 Oktober

2010 yang ditandatangani oleh Asisten III pada Sekda Pasaman Barat (saksi Ir

Zaimi) perihal Survey Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun 2010

yang isinya bahwa di dalam DPA Perubahan Bagian Umum Setda Pasaman Barat

TA 2010 telah dianggarkan pengadaan Mobil Dinas sebanyak 2 (dua) unit yaitu

untuk Bupati dan Wakil Bupati maka demi memenuhi maksud tersebut perlu

diadakan survey dengan produsen maupun distributor mengenai harga ,

spesifikasi dan hal teknis lainnya dan hal tersebut disetujui oleh Bupati Pasaman

Barat.

Menimbang , bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Hendri

Piterson. pergi ke Jakarta dengan tujuan melakukan survey khusus untuk

spesifikasi teknis dan harga kendaraan Merk Toyota Land Cruiser Prado dan

Toyota Fortuner pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 16 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai melaksanakan survey

terdakwa membuat clan menandatangani surat telaahan staf tertanggal 18

Oktober 2010 yang isinya menyatakan bahwa setelah dilakukan survey untuk

kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat

maka kendaraan yang layak dan pantas serta sesuai dengan pagu angggaran

adalah merk Toyota Land Cruiser Prado Type 2.7/AT tahun pembuatan 2010 (TX

Limited) untuk Bupati dan Toyota Fortuner Type V (4x4) tahun pembuatan 2010

untuk wakil Bupati dan dengan disposisi Sekda mohon persetujuan dan kemudian

disetujui oleh Bupati Pasaman Barat dengan disposisi setuju untuk dilaksanakan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan surat nomor


Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat, perihal spesifikasi pengadaan kendaraan

dinas bagian umum, dengan permintaan untuk dapat dilakukan proses pelelangan

terhadap kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas tersebut sesuai dengan

spesifikasi sebagai berikut:

Untuk Kendaraan Dinas Bupati 1 (satu) unit

- Type Mesin : 2.7 L 2TR-FE DOHC

- Isi Syilinder : 2693 cc- Torsi Maksimum : 246 Nm/ 3.800 rpm

- Daya maksimum : 20 kW (163 PS)/ 5.200 rpm




- Fuel Consumption : 8.8 km/L

- Panjang : 4.820 mm

- Lebar : 1.880 mm

- Tinggi : 1.890 mm

- 265/60 R 17 inch alloy wheel

- Tourgue sensor type LSD (Limited Slpm Def) with transfer lever

- Spare tire under the floor

- Opitiron meter with bright control

- 8 seater

- Jok kulit

- Elektric seat pada kursi sopir interior black

- 1 TV + 1 camera (pasangan)

- Reclining seat

- Speaker

- Sunroof

- Xenon Lamp

- Engie Start Botton

- ABS

- Automatic Seat

- Roof real

- Foot Step

- Sent Lamp + Electric Mirror

- Styling Package

- Kaca fii Perfection / 3M

- Karpet

- Air bag

- Parking sensor

- Central Lock

- Tool Set

- VR 17"

Untuk Kendaraan Dinas Wakil Bupati 1 (satu) unit

Dimensi

Panjang, 4.695 mm

Lebar, 1.840 mmJarak Sumbu, 2.750 mm







Chasis







Reverse 2.393

Suspensi depan Double wishbone dengan pagas koil dan stabilizer

Suspensi belakang 4 link dengan lateral rod danpegas koll





Mesin










Material Kursi

Front headlamp

Front design

Rear lamp

Roof raail


Steering Switch Control2 DIN Audio Video System compatible with steering

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya berdasarkan surat tersebut

Panitia Lelang menyusun rencana jadwal pelaksanaan pelelangan dan panitia




pengadaan barang dan jasa membuat dokumen lelang termasuk membuat Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) yang diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan oleh

Terdakwa.

Menimbang , bahwa kemudian kegiatan pelelangan umum tersebut

diumumkan melalui media cetak Koran Tempo tanggal 1 November 2010 namun

tidak ada rekanan yang memasukkan penawaran sehingga lelang dinyatakan

gagal dan oleh karena pelelangan gagal maka kemudian Unit Layanan Pengadaan

membuat Laporan Hasil Pelelangan dan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa

kepada Terdakwa dengan nomor surat 14.4/ULP.B.1/LHP/1/Pas.Bar/2010

tertanggal 10 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

pelelangan umum gagal.

Menimbang , bahwa selanjutnya terdakwa membuat telaahan staf Kepada

Bupati Pasaman Barat tertanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh

Asisten III pada Sekda Pasaman Barat (saksi Ir. Zalmi. N) perihal Tindak Lanjut

Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 yang pada

pokoknya menjelaskan bahwa penyebab tidak adanya rekanan yang mendaftar

dikarenakan harga kendaraan operasional Kepala Daerah dimaksud (Toyota

Prado TX Limited dan Toyota Fortuner Type V Matik 4x4 Bensin ) tidak

mencukupi dengan pagu dana yang tersedia dan Oleh karena itu, deml kelancaran

proses tender berkaitan dengan pagu dana maka Tim Panitia 1 (Satu) ULP Kab.

Pasaman Barat akan mengeluarkan pengumuman tender kendaraan operasional

kepala daerah untuk kedua kalinya dengan perubahan spesifikasi untuk 1 (satu)

Unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX Limited dirubah menjadi I (satu) unit

Toyota Land Cruiser Prado Type TX dan untuk 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Type

V Matic 4 x 4 Bensin dirubah menjadl 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Type G Luxury

4 x 2 Bensin dan Kemudian telaahan staf tersebut di disposisi oleh Sekda kepada

Bupati Pasaman Barat tanggal 10 November 2010 yang Isinya mohon persetujuan

bapak sesuai saran dan kemudian telaahan staf beserta disposisi dari Sekda

tersebut di disposisi oleh Wakil Bupati tanggal 10 November 2010 kepada Bupati

yang berbunyi berhubung dana kita belum cukup dan medan kita wilayah

bergunung perlu kendaraan 4 x 4, cukup kendaraan Bupati saja dulu dan Wabup

tahun 2011 kita anggarkan lagi" setelah di telaahan staf beserta disposisi dari

Sekda dan Wabup tersebut masuk ke Bupati kemudian didisposisi oleh Bupati

Pasaman Barat tanggal 10 November 2010 kepada Sekda yang Isinya setujusaran wabup dan Namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 11 November 2010

Bupati membuat disposisi tambahan yang isinya adalah "limited” yang maksudnya

adalah 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser Prado Type TX limited.




Menimbang, bahwa selanjutnya setelah telaahan staf beserta disposisi

tersebut diterima terdakwa dan kemudian mengirimkan surat No

027/216/KPA/Umum-2010 kepada Ketua Panitia I pengadaan barang Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat yang berisi Penetapan

Pelelangan Ulang yang di tandatangani oleh terdakwa dan selanjutnya Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP melakukan Pelelangan ulang dengan

HPS baru tertanggal 10 Nopember 2010 untuk 1 (satu) unit kendaraan Toyota

Land Cruiser Prado Type TX Limited sebesar Rp.1.074.900.000.- (satu milyar

tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan juga telah diumumkan pada

media cetak Koran Tempo namun pelelangan ulang tersebut juga tidak ada

rekanan yang memasukkan Penawaran sehingga pelelangan ulang dinyatakan

gagal dan ULP mengirim Laporan Hasil Pelelangan Ulang Nomor 14U.

4/ULP.B.1/LHP/1/Pas_Bar/2010 tertanggal 23 Nopember 2010 kepada terdakwa

yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelelangan umum ulang gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa yang

pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pernah dipanggil oleh Bupati

Pasaman Barat sehubungan dengan pengadaan mobil bupati .dan Wakil bupati

tahun anggaran APBD-P tahun 2010 dan untuk tahun anggaran 2010 ini cukup

untuk 1 (satu) mobil saja untuk Bupati dan sedangkan untuk Wakil Bupati untuk

anggaran tahun depan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktur CV. Makna Motor saksi Arifin

Argosurio pernah bertemu dengan Bupati Pasaman Barat dan pada waktu itu saksi

Arifin pernah bicara bisnis proyek kepada Bupati Pasaman barat dan Bupati

Pasaman Barat mengatakan bahwa akan ada proyek pengadaan kendaraan dinas

Bupati dan Wakil Bupati dan kemudian Bupati Pasaman Barat menyuruh saksi

Arifin untuk datang ke Kantor Bupati Pasaman Barat dan menemui Kabag Umum

Pemda Pasaman barat yaitu Terdakwa dan kemudian saksi Arifin menyuruh

karyawannya saksi Oktaveri untuk datang ke Pasaman Barat menemui terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Oktaveri datang menemui Terdakwa

di kantor Kabag Umum Setda Pasaman Barat dengan membawa dokumen-

dokumen seperti profil perusahaan dan brosur penawaran kendaraan Jenis Toyota

Prado 2 7 TX seharga Rp 875.000 000.- (delapan ratus tujuh puluh lima luta

rupiah) dan Toyota Prado 2.7 TX-L seharga Rp. 925.000.000, (sembilan ratus dua

puluh lima juta rupiah) dan setelah Terdakwa melihat dokumen yang dibawa olehsaksi Oktaveri dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Oktaveri bahwa

perusahaan CV Makna Motor tergolong perusahaan kecil karena itu tidak mungkin

ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pengadaan tersebut dan supaya saksi Arifin




tetap bisa melaksanakan pengadaan kendaraan dinas tersebut dan terdakwa

menyampaikan kepada saksi Oktaveri agar saksi Arifin mencari perusahaan lain

yang memenuhi syarat dan guna kelengkapan administrasi pengadaan kendaraan

dinas tersebut.

Menimbang , bahwa kemudian saksi Oktaveri menyampaikan petunjuk yang

diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Arifin setanjutnya saksi Arifin mencari

perusahaan yang memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Terdakwa dan

kemudian saksi Arifin menghubungi saksi Vitarman yang merupakan Derektur PT

Baladewa dan saksi Arifin mengatakan kepada saksi Vitarman bahwa bermaksud

menggunakan PT Baladewa dalam pengadaan Mobil Dinas Bupati Pasaman barat

dan dalam penyelesaian urusan administrasi proses pengadaan mobil dan

pembelian kendaraan tersebut adalah urusan saksi Arifin sendiri dan alas

kerjasama tersebut saksi Vitarman akan menerima imbalan belas jasa atas

kerjasama penggunaan Perusahaan saksi Vitarman dan kemudian saksi Arifin

menyuruh saksi Oktaveri untuk menemui saksi Vitarman dan setelah bertemu

dengan saksi Vitarman selanjutnya saksi Oktaveri menelepon Terdakwa dan

meminta terdakwa untuk menerangkan tentang pengadaan kendaraan dinas yang

dimaksud dan Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Vitarman bahwa

PT. Baladewa akan ditunjuk sebagai rekanan pelaksana melalui penunjukan

langsung (PL) karena pelelangan dinyatakan gagal dua kali dan agar saksi

Vitarman melengkapi dokumen berupa dukungan dealer dan berkas lain yang

diperlukan.

Menimbang, bahwa CV. Makna Motor Direkturnya adalah Arifin Argosurio

dan PT. Baladewa Indonesia Direkturnya adalah Vitarman dan kedua perusahaan

tersebut tidak pernah ikut mengajukan pendaftaran maupun penawaran dalam

pelelangan umum pertama maupun pelelangan ulang yang dilaksanakan oleh ULP

pengadaan barang dan jasa pengadaan mobiI dinas tahun anggaran APBD-P

tahun 2010 Pemda Pasaman barat tersebut.

Menimbang , bahwa kemudian saksi Arifin mencari dukungan dealer tersebut

dengan cara menghubungi saksi Frans H Wijaya (Direktur PT. Intercom) untuk

membuatkan surat dukungan yang dimaksud dan kenyataannya PT Intercom tidak

memiliki kemampuan untuk menyediakan mobil lenis Prado karena PT. Intercom

selaku distributor resmi Toyota hanya menjual mobil yang telah ditetapkan oleh

ATPM sedangkan mobil jenis Toyota Prado adalah mobil yang tidak ada dalamdaftar ATPM dan hanya dijual oleh importir umum dan selanjutnya saksi Frans H

Wijaya membuatkan surat dukungan tersebut dan Surat dukungan yang dibuat

tersebut bukanlah surat resmi yang diterbitkan oleh PT Intercom namun hanya




merupakan surat yang mengatasnamakan PT. Intercom saja

Menimbang , bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2010 terdakwa

membuat dan menandatangani Surat Nomor : 027/217/KPA/Umum2010

tertanggal 23 November 2010 yang isinya meminta ULP untuk melaksanakan

Penunjukan Langsung terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Mobil dinas tersebut

dan selanjutnya Panitia Unit I ULP melaksanakan proses Penunjukan Langsung

tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Vitarman melengkapi

dokumen yang dibutuhkan maka saksi Vitarman dan saksi Oktaveri pergi ke

Pasaman Barat menemui Terdakwa di kantornya dan sesampainya di kantornya

selanjutnya terdakwa memanggil saksi Bendri selaku Ketua Panita I ULP ke dalam

ruangan terdakwa dan setelah itu terdakwa memperkenalkan sasksi Bendri

kepada saksi Vitarman dan saksi Oktaveri selaku calon rekanan yang akan

mengadakan kendaraan dinas tersebut dan Terdakwa meminta saksi Bendri untuk

melakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan pengadaan mobil dinas

tersebut dan setelah seluruh kelengkapan adminsstrasi untuk mengikuti proses

penunjukan langsung dilengkapi dan kemudian diitandatangani oleh saksi

Vitarman di ruangan Terdakwa dan kemudian setelah itu terdakwa mengeluarkan

Surat nomor 027/218/KPA/Umum-2010 tertanggal 3 Desember 2014 yang

ditujukan kepada ULP yang menetapkan PT Baladewa Indonesia memenuhi

syarat dan lulus evaluasi sebagai rekanan kegiatan pengadaan 1 (satu) unit

kendaraan Dinas Bupati dan wakil Bupati.

Menimbang . bahwa dalam proses penunjukan langsung pengadaan 1

(satu) unit Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati saksi Vitarman mengajukan

penawaran sebesar Rp.1,072.500.000.- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus

ribu rupiah) dan selanjutnya setelah melalui negosiasi maka disepakati nilai

sebesar Pp .1.072.000.000.- (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dan

selanjutnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Setelah itu dilaksanakan penandatanganan

kontrak antara saksi Vitarman (Direktur PT. Baladewa Indonesia) dengan

terdakwa ( Kuasa Pengguna Anggaran ) dan juga pada tanggal yang sama

diterbitkan Surat Perintah MuIai Kerja (SPMK) dengan masa kerja selama 10

(sepuluh hari) kalender.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukanlah Proses pembeliankendaraan dinas tersebut yang sepenuhnya dilaksanakan oleh saksi Arifin dengan

cara saksi Arifin membeli 1 (satu) unit Toyota Prado TX dari CV. Cahaya

Mobilindo yang pemiliknya adalah saksi Frans H Wijaya seharga Rp 860 000:000.-




(delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 20

Desember 2010 saksi Arifin dan saksi Vitarman atas nama PT Baladewa

Indonesia menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 4 WD

A/T dengan logo “TX Limited" kepada Pemda Kabupaten Pasaman Barat

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013 saksi

Vitarman menerima pembayaran untuk p engadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas

Bupati dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) No: 6064/SP2D/LS/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang setelah

dipotong pajak sebesar Rp. 959,927.273,- (sembilan ratus lima puluh sembilan

juta sembilan ratus dua puluh tujuh juta ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)

melalui Rekening PT. Baladewa di Bank Nagari Cabang Utama Padang No.2100

0103 01295-8 dan kemudian setelah uang masuk ke rekening PT. Baladewa dan

selanjutnya saksi Vitarman menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada saksi Arifin

untuk mencairkan uang tersebut dari saksi Vitarman mendapatkan uang sejumlah

Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Arifin sebagai imbalan karena

telah meminjamkan perusahaannya kepada saksi Arifin.

Menimbang, bahwa selanjutnya keuntungan yang diperoleh oleh

Perusahaan PT Baladewa melalui saksi arifin dalam pengadaan mobil tersebut

yang berjumlah sebesar Rp. 99.000 000.00 (sembilan puluh Sembilan juta rupiah)

yang oleh saksi Arifin keuntungan tersebut telah diserahkan kepada saksi

Vitarman sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan kepada saksi

Oktaveri yang diserahkan oleh saksi Arifin sebesar Rp 7.000.000,00 yang kata

saksi Oktaveri untuk Terdakwa dan sisa dan keuntungan tersebut telah diserahkan

oleh saksi Arifin Argosuryo kepada kejaksaan Pasaman Barat sebesar Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) .

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut

diatas yang berdasarkan serangkaian fakta - fakta hukum yang ditemukan

dipersidangan, majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasaman barat dan selaku Kabag Umum pada pada Sekretariat Pemerintah

Daerah Kabupaten Pasaman barat yang telah melakukan perbuatan Penunjukkan

langsung (PL) setelah Panitia Pengadaan Barang dan jasa ULP Kabupaten

Pasaman Barat gagal melakukan pelelangan umum pertama dan pelelangan

umum ulang terhadap pengadaan mobil Dinas Bupati Pasaman Barat danmelakukan Penunjukkan Langsung kepada PT Baladewa Indonesia sebagai

perpanjangan tangan dari CV Makna Motor dimana PT Baladewa dan CV. Makna

Motor tidak pernah mendaftar dan melakukan penawaran terhadap pelelangan




umum dan pelelangan Umum yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan

jasa ULP Kabupaten Pasaman Barat adalah perbuatan melawan hukum

melanggar Pasal Pasal 28 ayat 8 dan Bab I Huruf C angka 1 Keputusan Presiden

nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan disamping itu dengan telah terdakwa

melakukan perbuatan penunjukkan langsung terhadap pengadaan mobil dinas

bupati Kabupaten Pasaman Barat kepada PT. Baladdewa yang merupakan

perpanjangan tanganan dari CV. Makna Motor maka secara tidak langsung juga

telah melanggar prinsip - prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yaitu

melanggar prinsip Efektif , efisien dan akuntable dalam pengadaan mobil dinas

bupati pasaman barat tahun anggaran APBD-P tahun 2010 dimana apabila

terdakwa sedikit bersabar dan tidak, memaksakan diri untuk tetap melaksanakan

pengadaan mobil dinas bupati Kabupaten Pasaman Barat tersebut dimana waktu

pelaksanaannya Yang sudah sangat - sangat mepet dan akan lebih bijaksana

menunda pelaksanaannya pada tahun depan ( Tahun 2011 ) yang hanya tinggal

1 (satu) bulan saja lagi maka tidak akan terjadi peristiwa yang dialami oleh

terdakwa sekarang ini dan maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah

memenuhi unsur melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur

kedua dari dakwaan Primair tersebut.

Ad.3. unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi

Menimbang . bahwa dalam menguraikan unsur ketiga ini tidak lepas dari

Segala apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua dan

dianggap diulang kembali dalam uraian dan pertimbangan – pertimbangan unsur

- unsur yang ketiga ini,

Menimbang , bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative yang artinya

tidak perlu seluruh unsur harus terpenuhi , cukup salah satu unsur saja terpenuhi

maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan maka dianggap telah memenuhi

pembuktian unsur ini ,

Menimbang . bahwa menurut R.Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan

UU Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua , halaman 40 , menyatakan bahwa

memperkaya " adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) ,

yang dapat dilakukan dengan berbagai cara , misalnya menjual membeli ,menandatangani kontrak , kerjasama dalam dalam hal proyek dan

memindahkan bukukan dalam bank dll secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap




dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, alat bukti

dan barang bukti bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2010 Vitarman

menerima pembayaran untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No: 6064/SP2D/LS/2010 tanggal 27 Desember 2010 setelah dipotong pajak yaitu

sebesar Rp. 959.927.273, (sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus

dua puluh tujuh juta ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui Rekening PT.

Baladewa di Bank. Nagari Cabang Utama Padang No.2100.0103.01295.8. dan

kemudian setelah uang masuk ke rekening PT Baladewa, dan selanjutnya saksi

Vitarman menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada Arifin Argosurio untuk

rnencairkan uang tersebut dan Vitarman mendapatkan uang sejumlah Rp-

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Arifin sebagai imbalan karena telah

meminjamkan perusahaannya kepada Arifin.

Menimbang, bahwa selanjutnya keuntungan yang diperoleh oleh

Perusahaan PT. Baladewa melalui saksi arifin dalam pengadaan mobil tersebut

yang berjumlah sebesar Rp. 99.000.000,00 (sembalan puluh sembilan juta rupiah)

yang oleh saksi arifin keuntungan tersebut telah diserahkan kepada saksi

Vitarman sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada saksi

Oktaveri yang diserahkan oleh saksi arifin sebesar Rp. 7.000.000,00 yang kata

saksi Oktaveri untuk terdakwa dan sisa dari keuntungan tersebut telah diserahkan

oleh saksi Arifin Argosurio kepada Kejaksaan Pasaman Barat sebesar Rp.

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut

diatas yang berdasarkan serangkaian fakta - fakta hukum yang ditemukan

dipersidangan majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah jelas

memperkaya orang lain yaitu saksi Arifin Argosuryo sejumlah Rp. 959.927.273,-

(sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh juta ribu

dua ratus tujuh puluh toga rupiah) dikurangi Harga penjualan mobil 1 (satu) unit

Toyota Prado TX Rp 860.000.000.00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah)

menjadi Rp. 99 927.273.- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh

tujuh juta ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah ) dan saksi Vitarman juga mendapat

keuntungan dan penjualan mobil 1 (satu) unit Toyota Prado TX dari imbalan

penggunaan PT. Baladewa Indonesia oleh saksi Arifin Argosuryo sebesar Rp

10.000.000,- (sepuiuh juta rupiah)Menimbang , bahwa berdasarkan fakta - takta hukum tersebut diatas maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Primair yakni unsur

memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi telah terbukti secara sah dan




menyakinkan pada perbuatan Terdakwa.

Ad.4 Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian

Negara"

Menimbang , bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative yang artinya

tidak perlu seluruh unsur harus terpenuhi , cukup salah satu unsur saja terpenuhi

maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan maka dianggap telah memenuhi

pembuktian unsur ini ,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Merugikan" adalah sama

artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan

demikian yang dimaksud dengan unsur " merugikan keuangan Negara"

adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau

berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah

sebagaimana di dalam penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 31 tahUn 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Keuangan

Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan

atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara

dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat

lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan

Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan

perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara” menurut

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengar pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara"

adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yangdidasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di

daerah sesusai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada




seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dipersidangan berupa

keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa , alat bukti dan barang bukti bahwa

benar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Selaku Kabag Umum pada

pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman barat yang telah

melakukan perbuatan Penunjukkan Langsung (PL) setelah Pantia Pengadaan

Barang dan jasa ULP Kabupaten Pasaman Barat gagal melakukan pelelangan

umum pertama dan pelelangan umum ulang terhadap pengadaan

mobil dinas Bupati Pasaman Barat dan melakukan Penunjukkan Langsung

kepada PT Baladewa Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari CV Makna

Motor dimana PT Baladewa dan CV Makna Motor tidak pernah mendaftar dan

melakukan penawaran terhadap pelelangan umum dan pelelangan umum ulang

yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa ULP Kabupaten Pasaman

Barat adalah perbuatan melawan hukum melanggar Pasal Pasal 28 ayat 8 dan

Bab I Huruf C angka 1 Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

dan di samping itu dengan telah terdakwa melakukan perbuatan penunjukkan

langsung terhadap pengadaan mobil Dinas Bupati Kabupaten Pasaman Barat

kepada PT Baladdewa yang merupakan perpanjangan tanganan dan CV Makna

Motor maka secara tidak langsung juga telah melanggar prinsip - prinsip dasar

pengadaan barang dan jasa yaitu melanggar prinsip Efektif , efisien dan akuntable

dalam pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran APBD-P

tahun 2010 dimana apabila terdakwa sedikit bersabar dan tidak memaksakan diri

untuk tetap melaksanakan pengadaan mobil Dinas Bupati Kabupaten Pasaman

Barat tersebut dimana waktu pelaksaannya yang sudah sangat - sangat mepet

dan akan lebih bijaksana menunda pelaksaaannya pada tahun depan (Tahun

2011) yang hanya tinggal 1 (satu) bulan saja lagi maka tidak akan terjadi pertstiwa

yang dialami oleh terdakwa sekarang ini . sehingga dengan perbuatan

terdakwa tersebut telah jelas memperkaya orang lain yaitu saksi Arifin Argosuryo

sejumlah Rp 959.927.273,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilanratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikurangi Harga

penjualan mobil 1 (satu) Unit Toyota Prado TX Rp. 860.000 000,00 (delapan ratus

enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 99. 927.273,- (sembilan puluh sembilan juta




sembilan ratus dua puluh tujuh juta ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan saksi

Vitarman juga rnendapat keuntungan dari penjualan mobil 1 (satu) unit Toyota

Prado TX dart imbalan penggunaan PT Baladewa Indonesia oleh saksi Arifin

Argosuryo sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) maka dengan telah

dilaksanakannya Penunjukkan Langsung proyek pengadaan mobil dinas Bupati

dan wakil Bupati Pasaman Barat tahun APBD-P tahun 2010 dengan menunjuk PT

Baladdewa yang merupakan perpanjangan tanganan dari CV Makna Motor yang

tidak pernah mendaftar dan melakukan penawaran terhadap pelelangan umum

dan pelelangan umum ulang yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan

jasa ULP Kabupaten Pasaman Barat sehingga PT Baladdewa Yang merupakan

perpanjangan tanganan dan CV Makna Motor mendapat keuntungan dari

perbuatan terdakwa maka dengan sendirinya perbuatan terdakwa tersebut telah

Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara karena anggarannya

bersumber dari APBD - P tahun anggaran tahun 2010

Menimbang . bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas . maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat dari dakwaan primair yakni

unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara telah

terbukti secara sah dan menyakinkan pada perbuatan Terdakwa.

Ad 5. Unsur Orang Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut

melakukan

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Unsur Orang yang melakukan

yang menyuruh melakukan atau melakukan perbuatan itu dalam dakwaan primair

ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

yaitu:

- Orang yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat

mewujudkan segala anasir atau elemen dan peristiwa pidana

- Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang

yaitu yang menyuruh dan yang disuruh.

- Orang yang turut melakukan adalah bersama - sama melakukan sedikitnya 2

(dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan

peristiwa pidana itu,

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Sugandhi dalam bukunya

berjudul KUHP dan PENJELASANNYA' terbitan Usaha Nasional tahun 1981dinyatakan bahwa:

- Orang yang melakukan - artinya orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan

segala anasir tindak pidananya




- Orang yang menyuruh melakukan, artinya dalam tindak pidana ini

pelakunya paling sedikit ada 2 orang yakni yang menyuruh dan yang

disuruh

- Orang yang turut serta melakukan, artinya dalam tindak pidana ini pelakunya

paling sedikit harus ada 2 orang yakni yang melakukan dan yang turut serta

melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan

pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindakan pidana itu.

Menimbang , bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative yang

artinya tidak perlu seluruh unsur harus terpenuhi , cukup salah satu unsur saja

terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan maka dianggap telah

memenuhi pembuktian unsur ini ,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan

berupa keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa , alat bukti dan barang

bukti bahwa benar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada

Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Selaku Kabag

Umum pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang

telah melakukan perbuatan Penunjukkan Langsung (PL) setelah Pantia

Pengadaan Barang dan jasa ULP Kabupaten Pasaman Barat gagal melakukan

pelelangan umum pertama dan pelelangan umum ulang terhadap pengadaan

mobil dinas Bupati Pasaman Barat dan melakukan Penunjukkan Langsung

kepada PT Baladewa Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari CV Makna

Motor dimana PT Baladewa dan CV. Makna Motor tidak pernah mendaftar dan

melakukan penawaran terhadap pelelangan umum dan pelelangan umum ulang

yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa ULP Kabupaten Pasaman

Barat adalah perbuatan melawan hukum melanggar Pasal Pasal 28 ayat 8 dan

Bab I Huruf C angka 1 Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

dan di samping itu dengan telah terdakwa melakukan perbuatan Penunjukkan

Langsung terhadap pengadaan mobil Dinas Bupati Kabupaten Pasaman Barat

kepada PT. Baladewa yang merupakan perpanjangan tanganan dan CV Makna

Motor maka secara tidak langsung juga telah melanggar prinsip - prinsip dasar

pengadaan barang dan jasa yaitu melanggar prinsip Efektif , efisien dan akuntable

dalam pengadaan mobil dinas bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran APBD-Ptahun 2010 dimana apabila terdakwa sedikit bersabar dan tidak memaksakan diri

untuk tetap melaksanakan pengadaan mobil dinas bupati Kabupaten Pasaman

Barat tersebut dimana waktu pelaksaannya yang sudah sangat - sangat mepet




dan akan lebih bijaksana menunda pelaksaaannya pada tahun depan (Tahun

2011) yang hanya tinggal 1 (satu) bulan saja lagi maka tidak akan terjadi pertstiwa

yang dialami oleh terdakwa sekarang ini . sehingga dengan perbuatan terdakwa

tersebut telah jelas memperkaya orang lain yaitu saksi Arifin Argosuryo sejumlah

Rp 959.927.273,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua

puluh tujuh juta ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikurangi Harga penjualan

mobil 1 (satu) Unit Toyota Prado TX Rp 860.000.000,00 (delapan ratus enam

puluh juta rupiah) menjadi Rp. 99.927.273,- (sembilan puluh sembilan juta

sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan saksi

Vitarman juga mendapat keuntungan dari penjualan mobil 1 (satu) unit Toyota

Prado TX dart imbalan penggunaan PT Baladewa Indonesia oleh saksi Arifin

Argosuryo sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar bawha terdakwa dalam melaksanakan

perbuatan Penunjukkan Langsung (PL) setelah Pantia Pengadaan Barang dan

jasa ULP Kabupaten Pasaman Barat Gagal melakukan pelelangan umum pertama

dan pelelangan umum ulang terhadap pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman

Barat dan melakukan penunjukkan langsung kepada PT baladewa Indonesia

sebagai perpanjangan tangan dari CV Makna Motor dimana PT Baladewa dan CV

Makna Motor tidak pernah mendaftar dan melakukan penawaran terhadap

pelelangan umum dan pelelangan umum ulang yang dilakukan oleh panitia

pengadaan barang dan jasa ULP Kabupaten Pasaman Barat tersebut adalah

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasaman Barat dan selaku Kabag Umum pada Sekretariat Pemerintah

Daerah Kabupaten Pasaman Barat dimana terdakwa dalam melakukan

perbuatan Penunjukkan Langsung tersebut tidak ada peran sama sekali dari PT.

Baladewa Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari CV Makna Motor.

Menimbang . bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas , maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Iima dari dakwaan Primair yakni unsur

Orang yang melakukan telah terbukti secara sah dan menyakinkan pada

perbuatan Terdakwa

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pembuktian dalam analisa yuridis

diatas dimana semua unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam

dakwaan Primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) hurut b , ayat (2) danayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo




Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga

Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair tersebut, maka dakwaan subsidair

tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 jo pasal 18 ayat

(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi , maka

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair

tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka

dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf , maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab .

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa dalam Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain Terdakwa dijatuhi pidana

penjara dan pidana denda juga dijatuhi pidana tambahan antara lain berupa

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti dalam perkara aquo oleh

karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak menikmati hasil tindak

pidana korupsi tersebut dan yang menikmati adalah saksi Vitarman dan saksi

Arifin Argosuryo (Pihak lain) dan pihak lain tersebut akan dilakukan penuntutan

tersendiri hal dapat diketahui dari amar tuntutan Penuntut umum yang meminta

kepada Majelis Hakim agar barang bukti dalam perkara a quo dipergunakan dalam

perkara lain sehingga beralasan Hukum dalam perkara aquo Terdakwa tidakdibebani untuk membayar uang pengganti hal ini sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI (Perma RI) No.5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan

uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi




Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat Hukum

Terdakwa yang pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DARI TERDAKWA .

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Uraian Tuntutan Jaksa Penuntut

Umum yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena semua pertimbangan-

pertimbangan hukum jaksa penuntut umum yang didasarkan kepada fakta –

fakta persidangan adalah cerita bohong dan hanya imajinasi Jaksa penuntut

umum Saja.

- Bahwa sejak awal perkara yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terlepas

dan dinamika dan kepentingan politik . setidak - tidaknya di internal Pemda

Pasaman Barat. tangan kekuasaan dan digiring sedemikian rupa oleh okestra

Opini karena sebagian kekuatan opini sulit dipisahkan dari kekuatan dan

kepentingan politik yang didasarkan kepada niat jahat sekelompok orang

pressure group di Pasaman Barat dan niat mereka hanya sederhana kalau

Hendri ditahan maka Bupati Pasaman barat akan jatuh

- Bahwa Pasal - Pasal yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada

Terdakwa yang dsebutkan melawan Hukum terbukti selama dipersidangan

adalah pasal - pasal yang tidak tepat dan Perbuatan Terdakwa bukan melanggar

pasal yang dituduhkan tersebut karena justru apa yang dilakukan oleh Terdakwa

tidak termasuk dalam aturan pasal - pasal tersebut maupun pasal - pasal lainnya

di dalam Kepres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan

jasa pemerintah dan didalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa terdakwa memang tidak akan pernah menyesal apa yang telah terdakwa

lakukan dan perbuatan untuk Negara dengan kebijakan yang terdakwa tanda

tangani dalam salah satu proses pengadaan kendaraan untuk Bupati

Pasaman Barat

- Bahwa terdakwa hanya ingin mengangkat sedikit mutiara nilai kearifan lokal kita

dan jangan sombong dan jangan mentang - mentang dan juga bermakna pesan

dan peringatan kepada siapapun yang memiliki kelebihan untuk tidak bersikap

sewenang – wenang.

- Bahwa pada akhirnya semua terdakwa serahkan kepada Allah SWT semata .

UNTUK PENASIHAT HUKUM :

- Bahwa atas dasar fakta persidangan dan analisa yuridis maka dakwaan

penuntut umum adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut




hukum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dan segala Dakwaan dan

tuntutan,

- Selanjutnya Terdakwa memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menolak tuntutan

pidana dari penuntut umum dan memutuskan perkara ini dengan amarnya

sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Drs. Hendri, MM tidak terbukti secara sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang

didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

- Membebaskan terdakwa Drs. Hendri, MM dari dakwaan primair maupun

subsidair atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan

jaksa penuntut umum.

- Memulihkan nama baik terdakwa Drs. Hendri, MM dalam harkat martabat

darn kedudukannya semula.

- Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan (Pleddoi) dari Penasehat Hukum

terdakwa dan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis hakim haruslah

ditolak, karena apa yang menjadi Pleddoi atau Pembelaan dari Penasihat Hukum

terdakwa dan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur

- unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan pula terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo psl 18

ayat (1) huruf ), ayat (2). ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan

tersebut diatas maka Pembelaan ( Pledooi ) dan Penasihat Hukum terdakwa dan

Terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup maka perlu ditetapkan

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan, bahwa terhadap barang buki tersebut Majelis

berpendapat sesuai dengan Penuntut Umum

Menimbang. bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka




perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar perkara.

Memperhatikan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-

undang nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Drs. Hendri, MM tersebut diatas telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana

dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan,

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa;

1) 1 (satu) rangkap foto kopi Dokumen surat Perjanjian Kerja (Kontrak Nomor

: 027/480/Kontrak-Peng/Umum/2010 tanggal 12 Desember 2010 pada

kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab.

Pasaman Barat dari Sumber APBD-P 2010 dengan nilai kontrak Rp.

1.072.000.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) denganPelaksana “BALADEWA INDONESIA”

2) 1(Satu) Rangkap foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat

No 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan




Pasaman Barat.

3) 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat No:

56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian

Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Pasaman Barat

Tahun 2012

4) 1 (satu) Rangkap Foto copy Peraturan Bupati Kab. Pasaman Barat No. 05

Tahun 2010 Tentang Standar Biaya.

5) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat, 19

Tahun 2006 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon II. Eseton III, Dan

Uraian Tugas Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat.

6) 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat No.

48 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Uraian

Tugas Eselon IV pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kab Pasaman Baeat

7) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman Barat No:

65 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi serta

Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kab.

Pasaman Barat 2011

8) 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat No. 04

tahun 2010.

9) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Barang pada

kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan wakil Bupati Kab.

Pasaman Barat pada Instansi Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat

dengan Pagu Dana Rp, 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta

rupiah) tahun 2010.

10) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri No

11 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 7 Tahun 2005 tenrang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja

Pemerintah Daerah.

11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Barang No:

027/267/BAPB/SETDDA/2010 tanggal 20 Desember 2010 terhadap

Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil Bupati yang

ditandatangani oleh panitia Pemeriksaan Barang dan Rekanan PT

Baladewa lndonesia.12) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah terima Barang No

027/267/BAPB/SETDA/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas pekerjaan

Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil Bupati yang




ditandatangani oleh Drs. HENDRI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Bagian Sarana Umum Setda dan VITARMAN, BAc selaku Direktur Utama

PT Baladewa lndonesia

13) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran No:

027/269/BAP/SETDA/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang

ditandatangani oleh Drs. HENDRI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Bagan Umum dan VITARMAN, Bac selaku Direktur Utama PT Baladewa

lndonesia

14) 1 (satu) rangkap Tanda terima BPKB kendaraan atas nama

SEKRETARIAT DAERAH PEMKAB. PASAMAN BARAT dengan Merk

LAND CRUISER PRADO 2 7 A/T dengan No. Pol BA 1504 S warna hitam

dan tahun pembuatan 2010 yg ditandatangani oleh HENDRI

15) 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pengecekan Surat dari Dirjen Bea dan

Cukai No. B/02.910/I/2011/Korlantas tanggal 10 Januari 2011 yg

ditandatangani oleh Drs. Didik Purnomo, Msi

16) 1 (satu) Iembar kwitansi sebesar delapan ratus enam puluh juta rupiah dari

PT.Baladewa untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Prado TXL

tertanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh PT. Interkom

Toyota Dealer.

17) 1 (satu) foto copy telaahan staf dari Asisten Administrasi Umum kepada

Bupati Pasaman Barat tanggal 23 Nopember 2010 perihal tindak lanjut

pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat

Tahun anggaran 2010 yg ditandatangani oleh Ir. ZALMI N selaku Asisten

Administrasi Umum.

18) 1 (satu) lembar pengumuman dari ULP kepada Kuasa Pengguna

Anggaran Bag. Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat No:

14U.S/ULP.B1/PP/l/Pas_ Bar/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yg

ditandatangani oleh Ketua Panitia BENDRI, S.Kom.

19) 1 (situ) lembar Surat dari ULP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bag.


14U.4/ULP.B1/LHPU/1/Pas Bar/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal

Laporan Hasil Pelelangan Ulang yg ditandatangani oleh Ketua Panitia 1

BENDRI, S.Kom20) 1 (satu) lember Surat dari ULP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bag.


14U/ULP/Pas.Bar/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Laporan Hasil




Pelelangan Ulang yg ditandatangani oleh Ketua ULP AGUSMAR, ST.

21) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat kepada

Ketua Panitia I Pengadaan Barang ULP perihal Penetapan Pelelangan

Gagal yg ditandatangani oleh Drs. HENDRI TANJUNG, MM tertanggal

Nopember 2010.

22) 1 (satu) lembar pengumuman dari ULP No:

14U.5/ULP.B1/PP/1/Pas_Bar/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yg


23) (satu) rangkap Dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

(AANWI)ZING) No.14U.2/ULP.B1/RA/1/Pas_Bar/2010 Tgl. 18 Nopember

2010 pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil Bupati

TA. 2010.

24) 1 (satu) lembar foto copy Telaahan Staf dan Asisten Administrasi Umum

kepada Bupati Pasaman Barat tanggal 10 Nopember 2010 perihal Tindak

Lanjut Pengadaan Kendaraan Kepala Daerah Tahun anggaran 2010 yg

ditandatangani oleh Ir. ZALMI N selaku Asisten Administrasi Umum.

25) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi No: 14/ULP/Pas_Bar/2010 dari

ULP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bag. Umum Sekretariat

Daerah Kab. Pasaman Barat yg di tandatangani oleh Ketua ULP

AGUSMAR, ST.

26) 1 (satu) lembar Surat dan ULP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bag.


14.4/ULP.B1/LHP/1/Pas_Bar/2010 tanggal 10 Nopember 2010 perihal

Laporan Hasil Pelelangan yg ditandatangani oleh Ketua Panitia I BENDRI,

S.Kom.

27) 1 (satu) lembar Surat dan Kantor Pelayanan Umum satu pintu kepada

Ketua Panitia Pengadaan Barang ULP Kab. Pasaman Barat tertanggal

Nopember 2010 perihal Penetapan Pelelangan Ulang. (An. Drs. HENDRI

TANJUNG, MM tanpa tandatangan).

28) 1 (satu) lembar Pengumuman dan ULP Kab. Pasaman Barat No:

14.5/ULP.B1/PP/1/Pas Bar/2010 tanggal 10 Nopember 2010yg


29) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

(AANWIIZING) No. 14.2/ULP.B1/RA/1/Pas_Bar/2010 tanggal 5 Nopember2010.

30) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Pasaman

Barat kepada Ketua ULP No: 027/8010/Umum/2010 tanggal 15 Oktober




2010 perihal Spesifikasi Pengadaan Kendaraan Dinas Bagian Umum yang

ditanda tanganl oleh Drs. HENDRI, MM.

31) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat kepada

kepala ULP Kab. Pasaman Barat No : 027/846/Umum/2010 tertanggal 29

Oktober 2010 perihal Spesifikasi dan RAB Kendaraan Dinas yg

ditandatangani oleh Drs. HENDRI, MM.

32) 1 (satu) rangkap foto copy Penawaran Kendaraan Toyota dari "CV.

MANNA MOTOR" tertanggal 16 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh

ARIFINAS selaku Direktur.

33) 1 (satu) rangkap Dokumen DPPA SKPD TA. 2010 No: 1.20.03 01

02.O5.5.2 yang ditandatangani oleh HERMANTO selaku Sekretaris

daerah, Hj. EVITA MURNI, SE tertanggal 04 Nopember 2010.

34) 1 (satu) lembar foto copy Telaahan Staf dari Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) Bagian Umum SETDA untuk Bupati Pasaman Barat tanggal 18

September 2010 perihal Persetujuan Proses Pengadaan Kendaraan

Dinas dengan Memakai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 yg ditandatangani oleh Drs. HENDRI, MM selaku KPA bagian

Umum.

35) 1 (satu) rangkap Foto copy SP2D beserta kelengkapannya No:

6064/SP2D/LS/2010 tanggal 27 Desember 2010 dari Kuasa BUD untuk

Keperluan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang

ditandatangani oleh Kuasa BUD Hj CELLY DECILIA PUTRI, SE, Akt.

36) 1 (satu) lembar daftar Spesifikasi Toyota Prado TX dari Mitra Motor

37) 1 (satu) rangkap Dokumen Penjabaran Perubahan APED TA 2010 tanpa

tanda tangan An. BAHARUDDIN, R selaku Bupati Pasaman Barat tanggal

04 Nopember 2010.

38) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Bendahara Pembantu Pengeluaran

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat.

39) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Ringkasan APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2010 Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh H.

BAHARUDDIN , R selaku Bupati Pasaman Barat dan ANTONIUS, SH

selaku Ketua Bagan Anggaran.

40) 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat Nomor :

188.45/98/BUPPASBAR/2010 tentang Penunjukan Panitia PengadaanBarang Dan Jasa Pemerintah (Pengadaan Barang) pada Unit Pelayanan

Pengadaan Kab. Pasaman Barat TA. 2010 tertanggal 26 Januari 2010.

41) 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No:




188.45/248/BUP- PASBAR/2010 tentang Pembentukan Panitia

Pemeriksa Barang pada Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun

Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh H. SYAHIRAN selaku Bupati

Pasaman Barat tertanggal 14 April 2010.


188.45/325/BUP- PASBAR/2010 tentang Pembentukan Tim Peneliti

Kontrak Pembangunan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh

H. SYAHIRAN selaku Bupati Pasaman Barat tertanggal 31 Mei 2010.


188.45/489/BUP- PASBAR/2010 tentang Perubahan Pengelola Anggaran

Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran

2010 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN selaku Bupati Pasaman

Barat tertanggal 06 Oktober 2010.

44) 1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No:

903/231/DPKD-2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kab.

Pasaman Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah TA. 2010 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah TA. 2010 yang ditandatangani oleh IRWAN PRAYITNO selaku

Gubernur Sumatera Barat tertanggal 28 Oktober 2010.


188.45/586/BUP- PASBAR/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati

Pasaman Barat Nomor : 188.45/112/BUP-PASBAR2010 Tentang

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat

Daerah Kab. Pasaman Barat TA.2010 yang ditandatangani oleh H.

BAHARUDDIN R selaku Bupati Pasaman Barat tertanggal 08 November

2010.

46) 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No: 821/39/BUP-

PASBAR/2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Pemerintah

Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh Drs. H. BAHARUDDIN, R,

MM selaku Bupati Pasaman Barat tertanggal 20 April 2011.


188.45/503/BUP- PASBAR/2010 tentang Perubahan Keputusan BupatiNomor : 188.45/223/Bup-Pasbar/2009 tentang Pembentukan Tim

Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat TA. 2010 yang

ditandatangani oleh BAHARUDDIN, R selaku Bupati Pasaman Barat





48) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat No:

821/18/BUP-PASBAR/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan

Pegawai Negerl Sipi1 Dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan

Pemerintah Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani H. SYAHERAN

tertanggal 19 Juni 2009.

49) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat No:

821/76/BUP-PASBAR/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural eselon III di lingkungan

Pemerintah Kab. Pasaman Barat.

50) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas No: 090/4721/SPT/BUP-

PASBAR-2010 dan kelengkapannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang

ditandatangani oleh Drs. BAHARUDDIN R, MM selaku Bupati Pasaman

Barat.

51) 1(satu) lembar foto copy telaahan staf dari asisten Bidang Administrasi

kepada Bupati Pasaman Barat melalui Yth. Bapak Sekda perihal Survey

Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Tahun 2010 tertanggal 11

Oktober 2010 yang ditandatangani oleh H. ZALMI, N selaku Asisten

Administrasi.

52) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 0054 dari Bendahara Pembantu

Pengeluaran Bagian ADM. Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.

Pasaman Barat sejumlah Rp. 984.555,- (Sembilan ratus delapan puluh

empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) untuk Pembayaran

penggantian biaya pengumuman pelelangan umum pengadaan mobil

Bupati pada Koran PT. tempo Into Media Harian , bukti transfer terlampir

tertanggal Desember 2010 yang ditandatangani oleh ZULHAIMI CH

NASUTION Selaku KPA, BENDRI, S.Kom, ASRIL, SE, ZULFAM:, SH

53) 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri tertanggal 10 November 2010

yang dikirim oleh BENDRI, S.Kom dari Pemda Pasaman Barat dan dikirim

kepada PT. Tempo Inti Media Harian dengan nomor rekening

103.000.2133.243 dengan uang sebesar Rp. 984.555, (Sembilan ratus

delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima)

54) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 0036 dari Bendahara Pembantu

Pengeluaran Bagian ADM. Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Pasaman Barat sejumlah Rp. 1.969.110,- (SATU JUTA SEMBILAN RATUS

ENAM PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS SEPULUH RUPIAH) untuk

Pembayaran penggantian biaya pengumuman pelelangan umum pada




Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat pada Koran Tempo

, bukti transfer terlampir tertanggal 09 November 2010 yang

ditandatangani oleh ZULHAIMI CH NASUTION, BENDRI, S.Kom, ASRIL,

SE, ZULFAMI, SH

55) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kepada Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat perihal Pengumuman Pelelangan Umum No

Ref>0111054>ukuran 6 X 165 P.P.N dengan jumlah Rp. 1.969.110,-

tertanggal 5 Nupember 2010

56) 1 (satu) lembar kwitansi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur

Pajak 020.000-10.0088933 dengan Nama PT. TEMPO INTI MEDIA

HARIAN tertanggal 1 Nopember 2010

57) 1 (satu) rangkap Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Pasaman Barat

terhadap RAPBD-P Kab. Pasaman Barat Tahun 2010 tertanggal 06

Oktober 2010

58) 1 (satu) rangkap Pengumuman Pelelangan Umum nomor : 15/Pl/ULP-

PasBar 2010 tertanggal 01 Nopember 2010

59) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Keputusan Perwakilan Rakyat

Daerah Kab. Pasaman Barat No: 170/04/KPTS/DPRD/PASBAR- 2010

tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.

Pasaman Barat

60) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Surat Perjanjian untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Mini Bus No:

027/52/KontrakPeng/Umum/2011.

61) Uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian

uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 540 lembar; uang pecahan Rp

50.000,- sebanyak 120 lembar.

62) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Nomor : SK.4082/A1.402/DRLD/2009 tentang Pengesahan dan

Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor Merek Toyota Tipe Land Cruiser

Prado 2.7 (4x4) A/T sebagai Mobil Penumpang.

63) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk

Pencairan Dana Program/Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Barat dengan nilai kontrak Rp.1.072.000.000,-

(satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010 yangditandatangani oleh ALIMAN AFNI, SH selaku kabag Administrasi

Pembangunan dan ASRIL, SE.

64) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen laporan Hasil Audit dalam rangka




Penghitungan Kerugian Negara alas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari

Dana APBD-P Tahun 2010 pada Sekda Pasaman barat.

65) 1 (satu) rangkap foto copy Rekening Koran Giro dan Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Barat Cab.Utama Padang kepada PT. BALADEWA

INDONESIA Periode 01 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Jan

periode 01 januari 2011 s/d 21 Januari 2011

66) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT.BALADEWA

INDONESIA sebesar Rp.14.618.182, (empat belas juta enam ratus

delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang ditandatangani

oleh VITARMAN, Bac.

67) 1 (satu) rangkap Dokumen Impor 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser Prado

2.7 oleh PT. MULTI SENTRA ADIKARYA

68) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil

Land Cruiser Prado 2.7 A/T dengan nama pemilik Bupati Pasaman Barat

dan nomor registrasi BA 1208 BS.

69) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan

SWPKLU sebesar Rp.2.805.200,- (dua juta delapan ratus lima ribu dua

ratus rupiah) dengan nama pemiliki Sekda Pemkab Pasaman Barat dan

nomor polisi BA 1 S jenis Toyota/Prado 2.7 4WD AT.

70) 1 (satu) lembar foto copy STNK Prado 2.7 4WD AT alas nama Sekda

Pemkab Pasaman Barat dengan nomor registrasi BA 1 S.

Dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ,

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada

hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh Asmar. S,H., M.H., selaku Hakim Ketua

Sidang, dan Fahmiron. S.H.,M Hum, serta Hakim Ad Hoc Zaleka HG, SH.

masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 oleh

Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh Arifin,SH., MH, panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada pengadilan Negeri Klas IA padang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi

oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

Fahmiron, SH, M.Hum Asmar, SH, MH.

Zaleka HG, S.H.

Panitera Pengganti,

buku 6 - putusan pengadilan negeri padang kasus pengadaan kendaraan dinas

Documents