buku-herinawati-unesco-perjanjian unit link dalam asuransi jiwa

214
 HERINAWAT I, SH,M.Hum Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa  Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis

Upload: afris

Post on 11-Feb-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 1/214

 

HERINAWATI, SH,M.Hum

PerjanjianUnit Link dalam

Asuransi Jiwa Tinjauan

Aspek Hukum & Bisnis

Page 2: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 2/214

Buku ini dipersembahkanuntuk

Ayahanda dan Ibunda

SertaSuami Tercinta

“ Tiadalah lengkap arti

kehadiran karya inibila engkau takmenjadikannya pemicu

Page 3: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 3/214

 

semangat untuk mengapai

cita-citayang lebih baik dari yang

kumiliki”

Page 4: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 4/214

PERJANJIAN UNITLINK dalam

asuransi jiwa

Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

Penulis

HERINAWATI, SH,M.Hum

Editor:

Ramziati, SH,M.Hum Yulia, SH,MHNurarafah, SH,MH.Zainal Abidin, SH,M.Hum

 

Page 5: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 5/214

 

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)HerinawatiPerjanjian Unit Link dalam Asuransi JiwaTinjauan Aspek Hukum & BisnisEditor: Ramziati, SH,M.Hum, Yulia, SH,MH, Nurarafah, SH,MH., Zainal Abidin,SH,M.Hum

Unimal Pressviii, 162 hlm; 160 x 240 mm (UNESCO Standard)

ISBN 979-1372-36-7

1. Unit Link 2. Asuransi 3. Hukum Bisnis 4. Herinawati I. JudulI. Malikussaleh, Univ.

Hak Cipta © 2009, Herinawati

®  All rights reserved

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi  JiwaTinjauan Aspek Hukum & Bisnis

Editor:Ramziati, SH,M.Hum,

 Yulia, SH,MH,Nurarafah, SH,MH.,Zainal Abidin, SH,M.Hum

Hak Penerbitan:Unimal Press

Design Cover dan Layout:M. Muntasir Alwy

Dicetak oleh:Unimal Press

Cetakan Pertama, Desember 2007Cetakan ke dua, Januari 2009.

No parts of this book may be reproduced by any means, electronicor mechanical, including photocopy, recording, or information

storage and retrieval system, without permission in writing from

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari

UniversitasMalikussaleh:

 Jl. Panglateh No. 10,Keude Aceh, Lhokseumawe

P.O. Box 141,Nanggroe Aceh Darussalam

INDONESIA

+62-0645-41373-40915

+62-0645-44450

Unimal Press

Cetakan ke-1 Desember 2007.Cetakan ke-2 Januari 2009.

Alamat Penerbit:Unimal Press

 Jl. Panglateh No. 10,Lhokseumawe 24351

Nanggroe Aceh DarussalamINDONESIA

+62-0645-47146

+62-0645-47512Email: [email protected]

[email protected]:

www.unimal.ac.id/unimalpress

Page 6: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 6/214

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat AllahSWT, yang telah melimpahkan rahmat danhidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas izindan ridha-Nya, karya ini dapat diterbitkanmenjadi sebuah buku. Selawat serta salamkepada Nabiyullah Warasulullah MuhammadSAW, sebagai figur keteladanan bagi seluruh

ummat manusia.Buku ini berjudul ”Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum danBisnis” yang merupakan transformasi tesis yangberjudul “Aspek Yuridis Perjanjian Unit Link dalam Perusahaan Asuransi Jiwa” saat penulismenyelesaikan studi pada Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Penulisan buku ini diharapkan dapatmemperluas ide-ide yang tertuang di dalamnyadan dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Substansi dalam buku ini membahasmengenai Unit Link  yang merupakanpengembangan dari produk asuransi jiwa yangdikaitkan dengan investasi, dengan masukasuransi jiwa seorang juga ikut berinvestasi di

dalamnya. Namun, kehadiran produk unit link ternyata menimbulkan masalah dan ganjalan.Pertama, unit link  dinilai oleh banyak pihaksebagai sebuah produk yang tidak termasukdalam kategori asuransi jiwa, karena lebihbanyak menitikberatkan pada investasi

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

vi

Page 7: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 7/214

 

daripada unsur perlindungan jiwanya sendiri.Kemudian, sebagai suatu produk baru yang

memadukan asuransi dan proteksi, unit link  juga memunculkan pertanyaan mengenaikesesuaiannya dengan ketentuan perjanjianasuransi yang diatur dalam hukum positif yangberlaku di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut,maka dalam buku ini akan dibahas kesesuaianperjanjian unit link  dengan ketentuan

perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata,KUHD, Undang-Undang Perasuransian danKetentuan yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepasdari bimbingan, bantuan dan dorongan dariberbagai pihak. Oleh karena itu, dalamkesempatan ini dengan segala kerendahan hati

dan ketulusan hati, diucapkan terima kasih yangsebesar-besarnya kepada yang terhormat parapembimbing: Dr. Tan Kamello, SH, MS., Dr. T.Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum dan Dr.Sunarmi, SH, M.Hum sebagai pembimbingpenulis dari Universitas Sumatera Utara Medan.Kemudian kepada pihak UniversitasMalikussaleh sebagai instansi tempat mengabdi

Penulis, kepada penerbit, kepada kakandaRamziati, S.H., M.Hum sebagai editor yang telahbanyak membantu, kepada Ayahanda danIbunda, kepada Suami tercinta yang tiada hentimemberi semangat dan dukungan serta kepada

Kata Pengantar  vii

Page 8: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 8/214

semua pihak yang telah ikut membantu hinggabuku ini selesai.

Penulis terbuka menerima kritikan dantangggapan dari semua pihak untukpenyempurnaan buku ini.

Akhirnya, Kepada-Mu ya Allah penulisserahkan, semoga karya sederhana ini dapatbermanfaat serta menjadi tambahan ilmu baginusa dan bangsa. Amin.

Lhokseumawe, Agustus 2008

Herinawati

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

viii

Page 9: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 9/214

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................viDAFTAR ISI......................................................ixPENDAHULUAN..................................................1A. Latar Belakang........................................................................1

B. Permasalahan yang Terjadi...................................................10

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI..........................14A. Kerangka Teori.....................................................................14

B. Konsepsi................................................................................24PERJANJIAN ASURANSI PADA UMUMNYA.................33A. Ketentuan Umum Perjanjian Menurut KUH Perdata...........33

B. Perjanjian Asuransi di Dalam KUHD...................................39

C. Ketentuan Perjanjian Asuransi Menurut Undang-Undang No.

2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan

Pelaksanaannya.....................................................................42

D. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang

 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan

Kaitannya Dengan Asuransi..................................................47

1. Esensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.......472. Asas-asas Perlindungan Konsumen..............................49

3. Hak-hak Konsumen .....................................................51

4. Berbagai Pengaturan Bagi Pelaku Usaha.....................52

PRODUK UNIT LINK...........................................55DALAM BISNIS ASURANSI JIWA..............................55A. Unit Link Sebagai Perpaduan Antara Asuransi dan Investasi

55

B. Pemasaran Produk Unit Link di Indonesia............................63

C. Masalah-Masalah Seputar Produk Unit Link........................71PERJANJIAN UNIT LINK DALAM BISNIS ASURANSI JIWA...................................................................83DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.83A. Aspek-aspek Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Unit Link 

83

1. Asas-asas Hukum Perjanjian........................................83

Daftar Isi ix

Page 10: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 10/214

2. Ketentuan Tentang Syarat Sah Perjanjian ...................86

B. Perjanjian Unit Link dan Ketentuan Perjanjian Asuransi

Dalam KUHD.......................................................................89

1. Prinsip-prinsip Utama Perjanjian Asuransi..................89

2. Pengaturan Tentang Isi Perjanjian Asuransi................92

C. Penerbitan Perjanjian Asuransi Unit Link Menurut Undang-

undang Usaha Perasuransian.................................................96

1. Penerbitan Perjanjian Unit Link oleh Perusahaan

Asuransi Jiwa...............................................................96

2. Pencantuman Ketentuan Unit Link dalam Polis

Asuransi.....................................................................101

D. Perlindungan Bagi Nasabah Unit Link Dihubungkan Dengan

Undang- Undang Perlindungan Konsumen........................1081. Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Sebagai Pelaku

Usaha.........................................................................108

2. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Penerbit

Unit Link Kepada Nasabah........................................113

3. Klausul Baku Dalam Perjanjian Unit Link.................114

4. Penyelesaian Sengketa Dalam Kaitan Hubungan

Penanggung dan Tertanggung...................................123

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.........................129

A. Kesimpulan.........................................................................129B. Rekomendasi.......................................................................132

DAFTAR PUSTAKA...........................................135LAMPIRAN I...................................................143LAMPIRAN II..................................................166RIWAYAT PENULIS...........................................201

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

x

Page 11: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 11/214

 

Daftar Isi xi

Page 12: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 12/214

 

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangPelaksanaan Zona Perdagangan bebas

Asean yang dikenal dengan  Asean Free Trade Area (AFTA) 2003 dan besarnya pasar yangdemikian menjanjikan di kawasan Asiaterutama Asia Tenggara telah mendorongterjadinya penetrasi perusahaan Multinasionalyang semakin meningkat intensitasnyabelakangan ini, terutama sejak dan dalammasa-masa pemulihan ekonomi. Dukungan

dana yang kuat dan mulai jenuhnya pasarEropa dan Amerika menjadikan merekamengalihkan perhatian ke kawasan padatpenduduk di Asia dan negara-negara denganperekonomian yang terus tumbuh.

Indonesia sebagai salah satu negara dikawasan Asia dengan jumlah pendudukterbesar, merupakan pangsa pasar yang

potensial dan menjadi salah satu pilihan bagiperusahaan-perusahaan global di bidangbarang dan jasa untuk mengembangkanusahanya. Hal ini menjadi sesuatu keadaanyang tidak dapat dihindari karenaperekonomian suatu negara dalam era

Pendahuluan 1

1

Page 13: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 13/214

globalisasi tidak hanya menyangkut kegiatanusaha atau pasar di dalam negeri, melainkan

sudah menyangkut pasar di luar negeri.Perkembangan kehidupan perekonomiansudah menyangkut hubungan perekonomiandengan negara lain.1 

Kondisi perekonomian suatu negara akanmempengaruhi perkembangan berbagai jenisusaha, yang selanjutnya akan berdampakpada berbagai jenis jasa keuangan termasuk

asuransi. Perekonomian Indonesia yang padaperiode 1996-1997 tumbuh rata-rata 7% pertahunnya telah mendorong tumbuh danberkembangnya berbagai industri. Kondisi iniselanjutnya memacu pertumbuhan sektorusaha jasa asuransi rata-rata mencapai 23,6% setiap tahunnya.2

Kondisi perekonomian yang kemudian

memburuk sejak tahun 1997 yang berlanjutdengan krisis ekonomi, telah memberikandampak negatif pada berbagai jenis usaha yangselanjutnya berpengaruh pada pertumbuhan jasa keuangan. Namun demikian, bagi industri jasa asuransi, dampak negatif tersebut tidakseparah yang dialami berbagai industrikeuangan lainnya, misalnya industri perbankan.

1 Emmy Pangaribuan Simanjuntak,  Analisis Hukum EkonomiTerhadap Hukum Persaingan, Makalah dalam seminar NasionalPendekatan Ekonomi Dalam Pengembangan Sistem HukumNasional Dalam Rangka Globalisasi, Bandung, 29 April 1998, h 9.

2 Endro Priosamodro, Industri Asuransi Indonesia, Asing DatangLokal Meradang, Majalah Pilar Bisnis, No. 03, 14 Februari 2001, h 17.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

2

Page 14: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 14/214

 

Apabila dilihat dari jenis usaha asuransi,tampak bahwa perkembangan asuransi jiwa

yang sempat tertinggal dari asuransi kerugian,mulai dua tahun terakhir dan sampai tahun inidiperkirakan akan terus membaik dengankenaikan yang cukup signifikan. Alasan palingutama dalam memiliki asuransi jiwa adalahuntuk memastikan bahwa keluarga yangditinggalkan akan aman secara finansial jikaterjadi kematian mendadak terhadap pencari

nafkah.Pertumbuhan jumlah pemegang polis

pada asuransi jiwa tidak terlepas dari mulaimembaiknya kesadaran masyarakat untukmemiliki polis asuransi jiwa sebagai salahsatu alat pemenuhan kebutuhan manusiaakan jaminan finansial. Asuransi jiwa dapatmemenuhi banyak kebutuhan perorangan

dan yang paling dominan adalah kebutuhanakan: 3 1. Pengeluaran akhir (Final expenses)

Berkaitan dengan pengeluaran yang timbulketika seseorang meninggal dunia danpengeluaran itu harus segera dibayar,misalnya uang pinjaman pribadi, rekeninglistrik, telpon, angsuran pembelian rumah,

mobil dan sebagainya. Juga pengeluaran lainyang merupakan akibat dari kematian itu

3 Ketut Sendra, Memahami Produk Asuransi Jiwa dalam Prosedur dan Penerapannya Modul Kursus Asuransi tingkat Basic,  (Jakarta :Lembaga Asuransi Indonesia, 1997) , h 83.

Pendahuluan 3

Page 15: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 15/214

sendiri, misalnya biaya rumah sakit danongkos penguburan.

2. Tunjangan keluarga (Dependent’s support )Pemenuhan kebutuhan finansial bagikeluarga sangat besar manfaatnya ketikapencari nafkah utama meninggal.

3. Dana pendidikan (Educational fund)Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya memperoleh pendidikan yangtinggi. Karena itu meninggalnya pencari

nafkah utama dapat berdampak buruk bagikelanjutan sekolah mereka. Asuransi jiwadapat menyediakan pemenuhan kebutuhandana untuk pendidikan anak di masa depan.

4. Penghasilan utama pensiun (Retirement income) Ketika seseorang memasuki masa pensiunpekerjaannya dan penghasilannya mulai

berkurang, maka akumulasi nilai tunai polisasuransi jiwa pada masa habis kontrak dapatdipakai untuk keperluan hari tua, sepertimembeli rumah atau menyiapkanpendidikan anak.

Di pasar asuransi jiwa Indonesia saat initerdapat tidak kurang dari 60 perusahaan

yang beroperasi, yang terdiri atas 38perusahaan asuransi jiwa dan 22 perusahaanpatungan ( joint venture).4 Kehadiranperusahaan asuransi jiwa asing di pasar lokal

4 Data per Juni 2002, dikutip dari Majalah Investor, Edisi 59/24 Juli 2002, h. 18.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

4

Page 16: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 16/214

 

tidak dapat dihindari lagi di era globalisasiekonomi sekarang ini, yaitu era ketiadaan

batas dan kendala dalam perdagangan antarbangsa.5

Manifestasi Liberalisasi di sektor jasaadalah dengan diberlakukannya  AseanFramework Agreement Servis (AFAS) yangdisepakati di Bangkok pada Desember 1995.Di dalam kesepakatan ini liberalisasiditerapkan pada sektor Telekomunikasi,

Pariwisata, Jasa Keuangan, Konstruksi dan Transportasi Laut.6 Sebagai langkah awalsebelum memasuki pelaksanaan Word TradeOrganization (WTO) Tahun 2020.7

Industri asuransi sebagai salah satuindustri jasa keuangan harus mengikutiketentuan-ketentuan yang tertuang dalamAFAS tersebut. AFAS mengatur cara

melakukan transaksi di bidang jasa, yakni:Pertama, pasokan lintas batas (cross border supply). Ketentuan ini memberikan kebebasankepada pemasok jasa asing untuk memasukipasar lokal. Ini berarti pada tahun-tahunmendatang diperkirakan akan semakin banyakperusahaan asuransi asing mengirimkantenaga ahli dan memasarkan produk mereka

di dalam negeri.5 Sera dan Ohmae, dikutip dalam Ade Maman Suherman, Aspek 

Hukum Dalam Ekonomi Global, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.31

6 Edi Subekti, Kenapa Harus Takut Bersaing di AFTA,  JurnalHukum Bisnis, Volume 22- No. 2 Tahun 2003, h. 22.

7 Irvan Rahardjo, Bisnis Asuransi Menjongsong Era Global,(Jakarta :YASDAYA, 2001), h..46.

Pendahuluan 5

Page 17: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 17/214

Kedua, konsumsi produk dari luar(consumption abroad). Ketentuan ini memberi

kebebasan kepada masyarakat untukmengkonsumsi jasa dari luar negeri. Faktorkepuasan terhadap jasa yang diberikan sangatmenentukan ke arah mana konsumen akanberpaling. Jika perusahaan asuransi tidakmeningkatkan mutu pelayanannya, makadapat dipastikan sebagian besar premi akanmengalir ke luar negeri.

Ketiga, keberadaan secara komersial(commercial presence). Dengan ketentuan ini,maka diberikan kebebasan bagi perusahaanasing termasuk perusahaan asuransi untukmendirikan atau melakukan atau membukausaha di dalam negeri.

Keempat, kehadiran warga asing(presence of natural person). Ketentuan ini

memberikan kebebasan bagi orang asinguntuk memasuki pasar dalam negeri.Kedatangan mereka akan membawaketrampilan teknik dan mengisi kekurangantenaga ahli di Indonesia.

Kelima, persamaan perlakuan (most favoured nation & national treatment), yaituketentuaan yang menuntut diwujudkannya

perlakuan yang sama dan tidak adadiskriminasi dalam hubungan perdaganganantar bangsa.8 

88 PP. No. 63 Tahun 1999 mensyaratkan modal disetor Rp. 100milyar untuk perusahaan asuransi dan Rp. 200 milyar untukperusahaan reasuransi, tidak dibedakan antara perusahaan asuransiatau reasuransi kepemilikan asing atau tidak. Sebelumnya, melalui

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

6

Page 18: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 18/214

 

Khusus untuk industri asuransi, telahdihasilkan Pro-Competitive Regulatory 

Principles yang memuat prinsip-prinsip, pertama, akses penuh terhadap pasar dankebebasan bentuk perusahaan danoperasinya. Kedua, tidak ada diskriminasiterhadap perusahaan asuransi asing. Ketiga,atmosfer pengawasan dan pelaksanaanasuransi berdasarkan best practices yangberlaku secara Internasional. Keempat, fokus

pengawasan pada solvabilitas dan standar-standar pelaksanaan bisnis yang sehat, tidakpada manajemen mikro dan penetapan tarif.Kelima, kebebasan untuk memasarkam produkdan jasa. Keenam, tidak mengeluarkanpembatasan dan proteksi yang baru terhadap jenis investasi saat ini. Ketujuh,memperbolehkan perdagangan lintas batas

dan akses yang bebas kepada pasarreasuransi internasional.9

Untuk pasar asuransi jiwa, dapatdikatakan bahwa saat ini pelaku-pelaku bisnisbertaraf dunia sudah beroperasi di Indonesia.Beberapa dari mereka bahkan sudahmenempatkan posisi bisnisnya sedemikiankuat dan melakukan penetrasi yang cukup

 jauh ke dalam pasar asuransi jiwa Indonesiayang masih sangat potensial. Prudential,Manulife Indonesia, AXA Life, AIG, John

PP No. 73 tahun 1992, modal setor untuk asuransi umum Rp. 3milyar dan jika ada penyertaan asing adalah Rp. 15 milyar. EdiSubekti, op cit , h. 23.

9 Endro Priosamodro, op cit, h. 20.

Pendahuluan 7

Page 19: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 19/214

Hancock, Allianz Life, Aetna Life, New YorkLife dan Zurich Life adalah beberapa asuransi

 jiwa Indonesia yang telah dikenal olehmasyarakat.

Kehadiran Perusahaan-perusahaanasuransi jiwa asing di Indonesia melaluipembentukan usaha patungan telah membawapengaruh yang positif bagi perkembanganindustri jasa asuransi jiwa itu sendiri. Hal inikarena mereka pada umumnya memiliki

keunggulan baik di bidang permodalan,teknologi, jaringan pemasaran maupun produkyang bervariasi.10

Asuransi kini telah beralih fungsinya,bukan saja sebagai lembaga penjamin risiko,tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan danamasyarakat. Masyarakat sekarangkecendrungannya lebih senang membeli polis

asuransi yang ada unsur tabungannya, sepertihalnya asuransi Dwi-guna (endowment) denganproduk turunannya.

Sebagai contoh, dalam hal produk,semenjak empat tahun terakhir pasar asuransi jiwa di Indonesia diramaikan dengan hadirnyasebuah produk baru yang lazim disebut unit link , yaitu suatu produk asuransi yang

dikombinasikan dengan investasi. Di pasarasuransi internasional produk ini sudah cukuplama berkembang, tetapi di Indonesia masihbaru. Perusahaan asuransi jiwa yang memiliki

10 Endro Priosamudro, Agar Tidak Asing di Tengah Asing, MajalahPilar Bisnis, No. 03, 14 Februari 2001, h..25.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

8

Page 20: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 20/214

 

andil di dalam upaya memperkenalkan produkunit link  di Indonesia diantaranya adalah PT.

Asuransi Prudential dan PT. Asuransi JiwaManulife Indonesia, yang notabene keduanyaadalah perusahaan patungan11 ( Joint Venture)12. 

Unit Link, pada dasarnya memilikikomposisi yang tidak jauh berbeda denganproduk gabungan (endowment) tradisional,hanya saja produk ini mengaitkan dengan

investasi dan bukan dengan tabungan. Denganmembeli polis asuransi jiwa sebagai proteksi,masyarakat sekaligus berinvestasi. Misalnya,seseorang yang memiliki dana Rp. 10 juta,sebagian untuk membayar polis asuransi,sebagian dipotong untuk biaya administrasi.Sisa dana tersebut, oleh perusahaan asuransiditanamkan ke dalam instrument investasi

sehingga pemegang polis memperoleh duamanfaat sekaligus, pertanggungan asuransi jiwa (proteksi) dan hasil investasi (return).13

Pada Unit Link , dana investasinyadipisahkan dengan dana pertanggungan untukklaim tertanggung. Dana klaim tertanggung

11 Harian Ekonomi Neraca, 7 Februari 2000, h.3.12  Joint Venture adalah suatu perusahaan baru yang didirikan

bersama–sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiridengan menggabungkan potensi usaha termasuk know how(teknologi dan pengetahuan) dan modal dalam perbandingan yangtelah ditetapkan menurut perjanjian yang telah sama-samadisetujui, antara perusahaan domistik dan perusahaan asing, yangmodalnya dari pemerintah atau modal swasta. Napitupulu,  Joint Venture di Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 1986), h 24

13 Andi Surudji, Unit Link Produk Asuransi Yang Melesat, HarianKompas, 4 Maret 2002, h. 32.

Pendahuluan 9

Page 21: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 21/214

dikelola oleh perusahaan asuransi, sedangkaninvestasi dikelola oleh manajer investasi yang

terpisah.

B. Permasalahan yang TerjadiKehadiran produk unit link  di Indonesia

memperoleh sambutan yang baik darimasyarakat, terbukti dari besarnya jumlahpremi dan banyaknya pemegang polis yangberhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi

 jiwa untuk produk tersebut. Namun demikian,kehadiran produk unit link  ternyata jugamenimbulkan beberapa masalah dan ganjalan.

Pertama, unit link  dinilai oleh banyakpihak sebagai sebuah produk yang tidaktermasuk dalam kategori asuransi jiwa, karenalebih banyak menitikberatkan pada investasidaripada unsur perlindungan jiwanya sendiri.

Dua pihak saling berbeda pendapat dalam halini, yaitu kalangan perusahaan asuransi jiwadan Direktorat Asuransi DepartemenKeuangan di satu pihak, yang merasa yakinbahwa unit link  masih tergolong sebagaiproduk asuransi jiwa yang dapat dipasarkanoleh perusahaan asuransi jiwa, dan sebuahLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu

 Yayasan Lembaga Konsumen AsuransiIndonesia (YLKAI) pada pihak lain, yangberpendapat bahwa produk unit link  tidaktermasuk dalam kategori produk asuransi,sehingga dengan demikian pemasaran produktersebut oleh perusahaan asuransi jiwa

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

10

Page 22: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 22/214

 

melanggar ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.14 

Kemudian, sebagai suatu produk baruyang memadukan asuransi dan proteksi, unit link  juga memunculkan pertanyaan mengenaikesesuaiannya dengan ketentuan perjanjianasuransi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu apakahpolis asuransi yang diterbitkan untuk produk initidak bertentangan dengan ketentuan

perjanjian asuransi yang termuat di dalamKitab Undang-undang tersebut. Selanjutnyasebagai sebuah produk perjanjian, bagaimanakedudukan polis atau perjanjian unit link apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuanyang berlaku dalam hukum perjanjiansebagaimana termuat dalam buku III KitabUndang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Sebagai suatu produk asuransi yangdikombinasikan dengan investasi, YLKAIberpendapat bahwa pembebanan kerugianinvestasi kepada si tertanggung merupakanpengingkaran terhadap definisi dan objekasuransi yang telah diatur dengan tegas dalamUndang-undang Perasuransian itu sendiri. YLKAImengajukan argumentasi, bahwa sebagai

penanggung, perusahaan asuransi justru harusmenganti kerugian yang dialami olehtertanggung bukan malah memberikan bebantambahan kepada si tertanggung seperti yang

14 Koran Tempo, 21 November 2001, h. 8.

Pendahuluan 11

Page 23: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 23/214

terjadi bila unit investasi dalam unit link tersebut mengalami kegagalan.15 

Menyangkut tingginya risiko yangdihadapi para tertanggung unit link, bahwapenempatan investasi produk ini tidak dibatasidan tanpa mendapat pengawasan, baik dariDirektorat Asuransi maupun Badan PengawasPasar Modal (Bapepam).16 Aspek perlindungankonsumen atau tertanggung dalam produkunit link  menjadi pertanyaan karena seolah-

olah tidak memperoleh perhatian yang serius.Perlindungan terhadap kepentingan

konsumen merupakan hal yang tidak dapatdiabaikan karena meskipun selalu menjadipihak yang lemah di dalam kegiatan usahaperdagangan, tetapi pemerintah telahberupaya untuk mulai meningkatkan aspekperlindungan terhadap konsumen. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen merupakan satuupaya nyata pemerintah di dalam memberikanperlindungan yang lebih baik kepada parakonsumen barang dan jasa di Indonesia. Halini pun sesuai dengan amanat Tap MPR No. IV Tahun 1999 Tentang Garis-garis Besar HaluanNegara (GBHN) 1999-2004 yang secara tegas

menyebutkan salah satu arah dan kebijakanpembangunan di bidang ekonomi adalah

15 Ricardo Simanjuntak, Perlu Redefinisi Asuransi,  Jurnal HukumBisnis, Volume 22, No. 2 Tahun 2003, h. 13.

16 Majalah Investor, No. 51, 27 Maret 2002, h.26.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

12

Page 24: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 24/214

 

memberikan perhatian terhadap perlindunganhak-hak konsumen.17

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UUPK) yang konon telah diperjuangkan oleh YLKI sejak 20 tahun lalu, masyarakat konsumenseperti memperoleh kemenangan besar dalammemperjuangkan hak-haknya. Sementara paraprodusen dilanda kecemasan akan kemungkinanmenghadapi tuntutan konsumen baik sendiri-

sendiri maupun melalui bersama-sama (classaction).18

17 Bab IV B angka 1. Dengan adanya perubahan sistemketatanegaraan dan implementasinya dalam bentuk pemilihanumum Pil Pres yang baru pertama kali dipilih langsung oleh rakyat,Presiden dalam merencanakan pembangunan nasional tidak lagiberdasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupunPROPENAS, tapi pada Undang-Unmdang No. 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

18 Irvan Rahardjo, op cit , h. 38.

Pendahuluan 13

Page 25: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 25/214

KERANGKA TEORI DANKONSEPSI

A. Kerangka TeoriKontinuitas perkembangan Ilmu Hukum,

selain bergantung pada metodologi, aktivitaspenelitian dan imajinasi sosial sangat

ditentukan oleh teori.

19

Kerangka teori dalampenelitian ini akan diawali dengan TeoriHukum Positivisme, yang mengatakan “KaidahHukum itu hanya bersumber dari kekuasaannegara yang tertinggi dan sumber ituhanyalah hukum positif yang terpisah darikaidah sosial, bebas dari pengaruh politik,ekonomi, sosial dan budaya“. Teori ini

dipelopori oleh John Austin yang sering disebutsebagai bapak Ilmu Hukum Inggris. Penganutteori positivisme memandang bahwa tujuanakhir hukum positif (Perundang-Undangan)adalah untuk memenuhi kebahagiaan rakyatsesuai dengan tujuan-tujuan negara. Sumberhukum yang hanya langsung dari kekuasaannegara yang berdaulat merupakan petunjuk

bahwa negara juga sebagai pembuat hukum.20

19 Soerjono Soekanto, dalam Tan Kamelo, Hukum JaminanFidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandung : PT. Alumni,2004), h.16

20 Teori ini juga dipelopori oleh Hans Kelsen yang terkenaldengan teorinya “Hukum Murni”, Teori Hukum Murni Hans Kelsenmengatakan bahwa hukum adalah ilmu normatif yang murni dantidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

2

14

Page 26: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 26/214

 

Dalam transaksi hukum (perjanjian), tatahukum memberikan wewenang khusus

(otonomi pribadi) kepada para pihak untukmengatur hubungan-hubungan tertentu secarahukum, ini adalah suatu tindakanpembentukan hukum, kerena transaksi hukummelahirkan kewajiban-kewajiban hukum danhak-hak hukum dari para pihak yangmengadakan transaksi tersebut, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata,

yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai Undang-Undang bagi merekayang membuatnya.

Perjanjian menunjuk kepada prosedurkhusus yang melahirkan kewajiban-kewajibandan hak-hak dari para pihak yang lahir karenaperjanjian, maupun kepada norma perjanjianyang dilahirkan oleh prosedur khusus ini, oleh

sebab itu “perjanjian” merupakan suatuungkapan ganda yang merupakan sumberkhas di dalam teori perjanjian.21

Karena penelitian ini merupakan penelitiannormatif, kerangka teori diarahkan secara khasIlmu Hukum, maksudnya, penelitian ini berusahauntuk melihat perjanjian unit link  dalamperusahaan asuransi jiwa telah sesuai dengan

ketentuan hukum positif yang berlaku untuk

etika. Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : GhaliaIndonesia, 2004), h. 119 - 120

21 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu HukumNormatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif (terjemahan) dariGeneral Teory Of Law and State, (Jakarta: Rimdi Press, 1995), h.139.

Kerangka Teori dan Konsepsi 15

Page 27: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 27/214

sekarang ini, hukum positif yang dimaksud yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD)

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 TentangUsaha Perasuransian.

4. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen.

Penelitian ini berusaha untuk memahamiobjek penelitian hukum sebagai kaidah hukumatau sebagai isi kaidah hukum yangditentukan dalam peraturan-peraturan yangberkaitan dengan masalah perjanjian unit link dalam perusahaan asuransi jiwa.22

Asuransi atau pertanggungan adalah

suatu jenis perjanjian. Hal ini secara tegasdinyatakan dalam Undang-undang UsahaPerasuransian yang mendefinisikan asuransisebagai suatu perjanjian antara dua pihakatau lebih, dengan mana pihak penanggungmengikatkan diri kepada pihak tertanggung,dengan menerima premi asuransi, untukmemberikan penggantian kepada tertanggung

karena kerugian, kerusakan atau kehilangankeuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yangmungkin akan diderita tertanggung, yangtimbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti

22 Soerjono Soekanto, op cit , h. 17

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

16

Page 28: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 28/214

 

atau memberikan suatu pembayaran atasmeninggal atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan.23

Asuransi atau pertanggungan adalahsuatu perjanjian, dengan mana seorangpenanggung mengikatkan diri padatertanggung dengan menerima suatu premi,untuk memberikan penggantian kepadanyakarena suatu kerugian, kerusakan ataukehilangan keuntungan yang diharapkan, yang

mungkin akan dideritanya karena suatuperistiwa yang tak tertentu.24 

Berdasarkan definisi tersebut, makadalam asuransi terkandung 4 (empat) unsuryaitu:1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji

akan membayar premi kepada pihakpenanggung, sekaligus atau secara

berangsur-angsur.2.Pihak penanggung (insure) yang berjanji

akan membayar sejumlah uang (santunan)kepada pihak tertanggung, sekaligus atausecara berangsur-angsur apabila terjadisesuatu yang mengandung unsur taktertentu.

3. Suatu peristiwa (accident ) yang tak tertentu

(tidak diketahui sebelumnya).

23 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 TentangUsaha Perasuransian.

24 Definisi Asuransi Menurut Pasal 246 Kitab Undang-UndangHukum Dagang (KUHD).

Kerangka Teori dan Konsepsi 17

Page 29: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 29/214

4.Kepentingan (interest ) yang mungkin akanmengalami kerugian karena peristiwa yang

tak tertentu.

Asuransi adalah suatu alat untukmengurangi risiko yang melekat padaperekonomian, dengan cara menggabungkansejumlah unit-unit yang terkena risiko yangsama, dalam jumlah yang cukup besar, agarprobabilitas kerugiannya dapat diramalkan

dan bila kerugian yang diramalkan terjadiakan dibagi secara proposional oleh semuapihak dalam gabungan itu.Fungsi asuransi adalah :1.Transfer risiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil,seseorang atau perusahaan dapatmemindahkan ketidakpastian atas hidup dan

harta bendanya (risiko) ke perusahaanasuransi.

2. Kumpulan danaPremi yang diterima kemudian dihimpunoleh perusahaan asuransi sebagai danauntuk membayar risiko yang terjadi.25 

Pertanggungan adalah suatu perjanjian,

dimana penanggung dengan menikmati suatupremi mengikat dirinya terhadap tertanggunguntuk membebaskannya dari kerugian karena

25 Definisi dan Fungsi Asuransi, Tanggal 14 Maret 2005(http://www.asuransi-mobil.com/tentang-asuransi/definisi.asuransi.htm).

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

18

Page 30: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 30/214

 

kehilangan, kerugian atau ketidakadaankeuntungan yang diharapkan yang akan dapat

diberikan olehnya, karena suatu kejadian yangtidak pasti.26

Dalam Pasal 308 KUHD, diatur mengenaiasuransi jiwa, yang dipertanggungkan dalamasuransi ini adalah jiwa seseorang, yangdipertanggungkan untuk keperluan seseorangyang berkepentingan, baik untuk suatu waktuyang diperjanjikan atau untuk seumur hidup

penanggung.27

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang UsahaPerasuransian jika dipersempit hanyamelingkup jenis asuransi jiwa, makarumusannya adalah Asuransi jiwa adalahperjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih,dengan mana pihak penanggung mengikatkan

diri kepada tertanggung dengan menerimapremi, untuk memberikan suatu pembayaranyang didasarkan atas meninggal atauhidupnya seseorang yang diasuransikan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 1992, asuransi jiwa diatur dalamordonantie op het levensverzekering bedrijf (Staatblad Nomor 101 Tahun 1941), menurut

ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (a) ordonansitersebut Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk

26 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan ,Seksi Hukum Dagang, (Jogjakarta :FH-UGM, 1990), h. 5.

27 Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Guide Line Untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dariPerusahaan Asuransi Yang Benar, (Yogyakarta : BPFE, 1995) h. 69.

Kerangka Teori dan Konsepsi 19

Page 31: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 31/214

membayar sejumlah uang karena telahditerimanya premi, yang berhubungan dengan

hidup atau matinya seseorang, reasuransitermasuk di dalamnya, sedangkan asuransikecelakaan tidak termasuk di dalam asuransi jiwa.28

Asuransi jiwa adalah suatu pelimpahanrisiko (risk shifting) atas kerugian keuangan(financial loss) oleh tertanggung kepadapenanggung.29 Jadi dalam asuransi jiwa risiko

yang dilimpahkan adalah risiko kerugiankeuangan sebagai akibat hilangnya jiwa atauketidak mampuan seseorang bukan risikohilangnya jiwa seseorang.

Salah satu upaya dapat dilakukan untukmengurangi risiko adalah dengan mengalihkanrisiko pada pihak lain (perusahaan asuransi/penanggung). Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan akan rasa amankepada masyarakat, yaitu denganmengadakan perjanjian pelimpahan risikodengan pihak lain. Perjanjian macam inidisebut perjanjian asuransi.30

Perjanjian asuransi merupakanperjanjian Aletoir.31 Disamping itu perjanjian

28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung:PT. Aditya Bakti, 2002), h. 194.

29 Modul Training, Prufast Start Training, PT. Prudential LifeAssurance, Medan, Tanggal 9-11 Mei 2005.

30 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi,(Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h. 15.

31 Aletoir adalah bahwa prestasi dari penanggung untukmemberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggungdiganti kepada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Gunanto,

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

20

Page 32: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 32/214

 

asuransi juga merupakan perjanjian sepihak,artinya bahwa perjanjian dimaksud

menunjukkan bahwa hanya satu pihak sajayang memberi janji yaitu pihak penanggung.Dimana penanggung memberikan janji akanmengganti kerugian apabila tertanggungsudah membayar premi dan polis sudahberjalan, sebaliknya tertanggung tidakmenjanjikan suatu apapun.32 

Pengertian perjanjian dimuat di dalam

Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatuperbuatan dengan mana satu orang atau lebihmengikatkan dirinya terhadap satu orang ataulebih. Untuk lebih memberikan gambaran yanglebih jelas tentang arti perjanjian, SudiknoMertokusumo memberikan batasan perjanjiansebagai suatu hubungan hukum antara duapihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

untuk menimbulkan akibat hukum.33 Agar suatu perjanjian dapat dinyatakan

sah secara hukum maka perjanjian tersebutharus memenuhi syarat-syarat yang diaturdalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:1. Adanya sepakat mereka yang

mengikatkan dirinya,

 Asuransi Kebakaran di Indonesia,(Jakarta : Tirta Pustaka, 1994),h.25.

32 Sri Rejeki Hartono, Reasuransi, Kebutuhan yang tidak dikesampingkan Oleh Penanggung Guna Memenuhi kewajibanTerhadap Tertanggung, Tinjauan Yuridis, Disertasi UntukMemperoleh Gelar Doktor Pada Universitas Diponogoro, Semarang,1990, h. 75.

33 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar  ,(Yogyakarta : Liberty, 1996), h. 110.

Kerangka Teori dan Konsepsi 21

Page 33: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 33/214

2. Kecakapan para pihak untuk membuatperikatan,

3. Adanya suatu hal tertentu, dan4. Atas dasar sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakanperjanjian, sedangkan syarat yang terakhirdinamakan syarat-syarat objektif karena

mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dariperbuatan hukum yang dilakukan itu.34

Sebagai suatu perjanjian, asuransi harustunduk pada ketentuan buku III KUH Perdatatentang perikatan. Landasan Hukum daripernyataan tersebut adalah Pasal 1 KUHDyang menentukan bahwa:“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh

daripadanya dalam kitab ini tidak khususdiadakan penyimpangan-penyimpangan,berlaku juga terhadap hal-hal yangdibicarakan dalam kitab ini.”

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal1774 KUH Perdata yang menyatakan bahwaperihal asuransi akan diatur lebih lanjut dalamKUHD, maka materi dan syarat-syarat yang

berlaku bagi perjanjian asuransi telah diatursecara khusus di dalam buku I bab 9 dan 10serta buku II bab 9 dan 10 KUHD. Buku I bab 9dan 10 mengatur tentang asuransi kebakaran,asuransi hasil pertanian dan asuransi jiwa,

34 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1996), h. 17.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

22

Page 34: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 34/214

 

sedangkan buku II bab 10 mengatur tentangasuransi pengangkutan di darat dan di sungai

serta perairan pedalaman.Dengan demikian, pengaturan perjanjian

asuransi dalam KUHD merupakan hukum yangbersifat khusus (lex specialis). Dalam ilmuhukum dianut suatu asas bahwa hukum yangbersifat khusus itu mengenyampingkan hukumyang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis)35

Pengaturan asuransi di dalam KUHDmasih tetap berlaku karena Undang-UndangUsaha Perasuransian hanya mengatur tentangusaha perasuransian dan bukan tentangsubstansi dari perjanjian asuransi itu sendiri.36 

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi, yaitu asuransi kebakaran,asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa dan

asuransi pengangkutan. Mengenai asuransiatau pertanggungan jiwa secara lebih detaildiatur dalam Pasal 302 sampai dengan Pasal308 KUHD. Dalam asuransi jiwa, objek yangdiasuransikan atau dipertanggungkan adalah jiwa seseorang, yang dipertanggungkan untuk

35 Kedua Undang-Undang tersebut mengatur hukum privat,walaupun sama-sama mengatur hukum privat, namun daya mengikat

KUHD lebih kuat karena apa yang ditentukan dalam KUHD padaumumnya bersifat imperatif, sebaliknya, karena KUH Perdata itu lebihbanyak mengatur hal-hal yang pokok dan merupakan lex generalis,menyebabkan ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut yangberkenaan dengan perjanjian dapat dikesampingkan apabila parapihak menghendakinya, Agus Prawoto, op cit, h. 40.

36 Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi,Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha perasuransian,(Bandung : Alumni, 1997), h. 117.

Kerangka Teori dan Konsepsi 23

Page 35: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 35/214

keperluan seseorang yang berkepentingan,baik untuk suatu waktu tertentu yang

diperjanjikan atau untuk seumur hiduptertanggung.37

Dalam konteks produk asuransi unit link,polis atau perjanjian asuransinya diterbitkanoleh perusahaan asuransi jiwa. Perusahaanasuransi jiwa adalah perusahaan yangmemberikan jasa dalam penanggulanganrisiko yang dikaitkan dengan hidup atau

meninggalnya seseorang yangdipertanggungkan.38 Dengan perkataan lain,kegiatan usaha utama dari perusahaanasuransi jiwa adalah memasarkan produkperlindungan jiwa kepada para calonkonsumen, yang dalam produk unit link sering juga disebut sebagai tertanggung.

B. KonsepsiUnit link  adalah suatu produk asuransi

 jiwa pengembangan dari dwiguna(endowment ), yang menggabungkan unsurperlindungan (proteksi) dan investasi.Fleksibilitas hasil investasi dan risikopenempatan dana sepenuhnya ada padatertanggung. Produk ini lahir sebagai antisipasi

perusahaan asuransi jiwa di dalam meresponkecenderungan meningkatnya minatmasyarakat terhadap pilihan investasi.39

37 Agus Prawoto, op cit, h. 69.38 Pasal 1 angka 6 UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha

Perasuransian.39 Harian Ekonomi Neraca, Senin 7 Februari 2000, h. 4.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

24

Page 36: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 36/214

 

Mekanisme kerja asuransi unit link cukupsederhana. Premi yang dibayarkan kepada

perusahaan asuransi jiwa akan dipisahkansesuai peruntukannya, berapa persen yangdiperhitungkan sebagai premi untuk proteksi jiwa dan berapa persen yang dialokasikanuntuk diinvestasikan, sesuai dengan perjanjianyang telah disepakati. Selanjutnya,perusahaan asuransi akan menginvestasikansebagian dana premi itu dalam bentuk

instrumen reksa dana. Hasil dari investasimelalui reksa dana akan diberikan kepadapemegang polis pada saat polis tersebut jatuhtempo. Dengan demikian, pada saat polis jatuh tempo, nasabah akan menerimaakumulasi premi yang dibayarkan sekaligusakumulasi hasil investasi yang diperolehselama masa pertanggunagan.40

Keuntungan perusahaan asuransi yangmenerbitkan unit link  adalah mampumeningkatkan pendapatan premi asuransinya. Tujuan lainnya adalah untuk memperkuatstruktur RBC (Risk Based Capital) danmeringankan kewajiban pengelolaan modal bagiperusahaan asuransi.

Dengan bertambahnya nilai premi,

perusahaan asuransi harus menyediakanpencadangan premi dalam bentuk modal agarrasio solvabilitas bisa tetap terjaga. Hal inilahyang kadang-kadang memberatkan perusahaan

40 Elvyn G. Masassya, Berburu Unit Link, Harian Kompas, 2Maret 2002, h. 20.

Kerangka Teori dan Konsepsi 25

Page 37: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 37/214

asuransi untuk berkembang dan berekspansidengan cepat.41

 Tujuan lain dari penerbitan unit link adalahsupaya perusahaan asuransi mampu menambahtarget calon pembeli asuransi. Selain itucakupan dan segmentasi pelanggan yang lebihluas diharapkan bisa menarik investor yangberminat melakukan investasi pada unit link.

Keuntungan membeli unit link adalah bagiinvestor yang membeli unit link  akan

mendapatkan beberapa manfaat dankeuntungan. Pertama, memberikan dua jenisinstrument keuangan sekaligus, yaitu instrumenasuransi dan instrumen investasi. Nasabah yangmembeli unit link  akan mendapatkankeuntungan berupa jaminan asuransi jiwaapabila meninggal pada priode pembayaranpremi, yaitu berupa uang pertanggungan

asuransi. Selain itu, hasil perolehan danainvestasi dikelola Manajer investasi diharapkancukup memuaskan dibanding apabila ditaruh dideposito.

Kedua, memberi tingkat penghasilaninvestasi yang cukup menarik disbandingasuransi konvensional. Banyak calon pembelipolis asuransi sekarang yang lebih memilih

produk unit link  karena hasil investasinyadianggap lebih memuaskan dibandingkaninvestasi asuransi yang konvensional. Sebagian

41 Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Reksadana, Pilihan Bijak Berinvestasi & Mengembangkan Dana,(Jakarta: PT.Elex MediaKomputindo, Kelompok Gramedia, 2004), h. 205.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

26

Page 38: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 38/214

 

dari dana premi unit link  akan dimasukkandalam portofolio investasi yang dikelola Manajer

investasi Reksadana. Tentunya targetpenghasilan perolehan investasinya diharapkanlebih tinggi karena dimasukkan dalam instrumenseperti misalnya saham dan obligasi.

Ketiga, pilihan investasi lebih beragam,pembeli asuransi bisa menentukan tingkat risikoinvestasi yang diinginkan dengan memilihinvestasi yang diinginkan. Anda bisa memilih

unit link yang diinvestasikan di pasar saham, dipasar obligasi atau di pasar uang. Jenisportofolio yang dipilih bisa disesuaikan dengankarakter investasi masing-masing nasabah.

Keempat, dana investasi dikelola secaraprofesional oleh Manajer investasi. Untukmendapatkan hasil investasi yang lebihmaksimal, pihak perusahaan asuransi akan

memilih perusahaan Manajer investasi yangprofesional untuk mengelola dana nasabahasuransinya. Kadang perusahaan Manajerinvestasi itu masih satu grup denganperusahaan asuransi tersebut sehingga aspekadministrasi keuangannya akan lebih mudah.

Kelima, penempatan dana terpisah padaBank Kustodian lebih terjamin. Dana investasi

yang dikelola Manajer investasi tentunya akandisimpan oleh Bank Kustodian sehinggakeamanannya akan lebih terjamin dan sistempencatatannya lebih transparan. Sistem ini pada

Kerangka Teori dan Konsepsi 27

Page 39: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 39/214

dasarnya sama dengan pengelolaan uangportofolio reksadana.42

Kelemahan membeli produk unit link potensi risiko kerugian investasi bisa sajaterjadi. Hal ini perlu dicermati oleh pembeli unit link  , apakah sudah sepenuhnya pahammengenai mekanisme produk unit link  ataubelum. Unit link meskipun memberikan fasilitasasuransi yang mengutamakan jaminan danditanggung perusahaan asuransi, tetapi potensi

risiko kerugiannya yang ditanggung olehpemegang polis asuransi. Pengelolaan sebagiandana asuransi dipegang oleh pihak lain, yaituManajer investasi yang ditunjuk oleh perusahaanasuransi. Hal ini memberikan potensi risikokerugian bagi pemegang polis asuransi apabilatarget yang diiginkan tidak terwujud.

 Jenis produk unit link yang ada di Indonesia

terbagi menjadi beberapa jenis:1. Unit link  Pasar Uang. Investasinya

dimasukkan pada instrumen pasar uangyang lebih stabil dan konservatif. Jenis unit link  yang ada di Indonesia adalah ProInvest Rupiah Fund dan PRU Link CashFund.

2. Unit Link  Pendapatan Tetap. Dana

investasinya dibelikan pada instrumenobligasi yang mempunyai sifat pendapatantetap (kupon obligasinya). Contoh jenis iniadalah PRU Link Fixed Income Fund, PaninLifevest Link Managed Fund, AIA Rupiah

42 Ibid, h. 209.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

28

Page 40: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 40/214

 

Fixed Income Fund, dan  AIG Fixed IncomeRupiah.

3. Unit Link  US$. Investasinya dalam bentukmata uang US Dolar atau produk valutaasing lainnya.

4. Unit link saham. Investasinya dalam bentuksaham. Sifat investasinya agak fluktuatif sesuai pergerakan saham di bursa efek.

5. Unit Link  Campuran. Investasinyaberbentuk instrumen campuran, bisa

berbentuk jenis instrumen obligasidigabung dengan saham atau pasar uang.

Dalam kaitan hubungan antara pelakuusaha dan konsumen, pemegang polis unit link  adalah selaku konsumen jasa asuransi jiwa yang dalam pemasaran produk ini sering juga disebut sebagai tertanggung.

Dimaksudkan dengan konsumen adalah setiaporang pemakai barang dan/atau jasa yangtersedia dalam masyarakat, baik bagikepentingan diri sendiri, keluarga, orang lainmaupun makhluk hidup lain, dan tidak untukdiperdagangkan.43

Perlindungan konsumen dalam UUPK diartikan sebagai segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberikanperlindungan kepada konsumen. Perlindunganterhadap konsumen dipandang baik secaramaterial maupun formal semakin terasa

43 Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan konsumen (UUPK).

Kerangka Teori dan Konsepsi 29

Page 41: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 41/214

penting, mengingat semakin lajunya ilmupengetahuan dan teknologi yang merupakan

motor penggerak produktifitas dan efisiensiprodusen atas jasa yang dihasilkannya dalamrangka mencapai sasaran usaha.44

Sebuah upaya perlindungan konsumenakan mengandung beberapa unsur, yaituhukum yang memberikan persyaratankeadilan dan kontrak dalam bentuk standar,hukum yang mengharuskan pembebasan

informasi kepada konsumen, serta hak yangmelarang praktik jual-beli tertentu.45

Dalam perlindungan konsumen, adabeberapa asas atau prinsip-prinsip yang dianutdalam UUPK. Hal tersebut dirumuskan dalamPasal 2 UUPK yang menegaskan bahwa,“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,keadilan, keseimbangan, keamanan dan

keselamatan konsumen, serta kepastianhukum.”

Penjelasan dari Pasal 2 UUPK inimenyatakan bahwa perlindungan konsumendiselenggarakan sebagai usaha bersamaberdasarkan lima asas yang relevan dalampembangunan nasional, yaitu :1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk

mengamanatkan bahwa segala upayapenyelenggaraan perlindungan konsumenharus memberikan manfaat sebesar-besarnya

44 Sri Redjeki Hartono, dalam Erman Radjagukguk, et al., HukumPerlindungan Konsumen,, (Bandung : Mandar Maju, 2000), h. 33.

45 Head, John W., Hukum Ekonomi (terjemahan), (Jakarta : ELIPS-FHUI, 1997), h. 64-65.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

30

Page 42: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 42/214

 

bagi kepentingan konsumen dan pelakuusaha secara keseluruhan;

2. Asas keadilan, dimaksudkan agarpartisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkansecara maksimal dan memberikankesempatan kepada konsumen dan pelakuusaha untuk memperoleh haknya danmelaksanakan kewajiban secara adil;

3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untukmemberikan keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalamarti material dan spiritiual;

4. Asas keamanan dan keselamatankonsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatankepada konsumen dalam penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan;

5. Asas kepastian hukum, dimaksudkanagar pelaku usaha maupun konsumenmentaati hukum dan memperoleh keadilandalam penyelenggaraan perlindungankonsumen, serta negara menjamin kepastianhukum.

Perlindungan konsumen merupakanmasalah kepentingan manusia, oleh

karenanya menjadi harapan bagi semuabangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.Mewujudkan perlindungan konsumen adalahmewujudkan hubungan berbagai dimensi yangsatu sama lain mempunyai keterkaitan dan

Kerangka Teori dan Konsepsi 31

Page 43: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 43/214

saling ketergantungan antara konsumen,pengusaha dan pemerintah.46 

 

46 Nurmadjito, dalam Erman Radjagukguk, et. Al., op cit,h. 7.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

32

Page 44: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 44/214

 

PERJANJIAN ASURANSIPADA UMUMNYA

A. Ketentuan Umum Perjanjian Menurut KUHPerdata

Perjanjian secara umum diatur dalam bukuIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengertian perjanjian itu sendiridimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakanbahwa perjanjian adalah suatu perbuatandengan mana satu orang atau lebihmengikatkan dirinya terhadap satu orang lainatau lebih.

Subekti memberikan pengertian perjanjiansebagai suatu peristiwa di mana seorangberjanji kepada orang lain atau di mana duaorang itu saling berjanji untuk melaksanakansesuatu hal.47 Pengertian lain dari perjanjiandiberikan oleh Sardjono48 yang menyatakanbahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalahsuatu perbuatan di mana salah satu pihak

mengikatkan diri pada pihak lain untukmelakukan sesuatu perbuatan.Selanjutnya sardjono mengemukakan

bahwa ketentuan pasal tersebut di atasmengandung banyak kelemahan karena definisi

47 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.48 Sebagaimana dikutip dalam Agus Prawoto, op cit , h. 35-36.

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 33

3

Page 45: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 45/214

itu tidak mencakup semua jenis perjanjian.Kelemahan-kelemahan yang ada adalah:

1. Definisi tersebut tidak mengutarakan suatusyarat kata sepakat, padahal kata sepakatmutlak harus ada dalam suatu perjanjian.

2. Istilah perbuatan juga terlalu luas karenatidak meliputi perjanjian saja, melainkan juga kegiatan yang lain.

3. Definisi itu hanya menunjuk kepadaperjanjian sepihak, padahal perjanjian yang

terbanyak adalah perjanjian dua pihak.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwaperjanjian bukan merupakan suatu perbuatanhukum, melainkan merupakan suatu hubunganhukum antara dua orang yang bersepakat untukmenimbulkan akibat hukum. SelanjutnyaSudikno juga berpendapat bahwa batasan

perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313KUH Perdata terlalu umum dan tidak jelas,karena hanya menyatakan sebagai  perbuatansaja, sehingga pengertiannya menjadi luassebab meliputi baik perbuatan hukum maupunperbuatan faktual.49 

Walaupun definisi yang diberikan KUHPerdata tersebut memiliki beberapa kelemahan,

yang perlu untuk diingat adalah karenaperjanjian itu melahirkan hubungan hukum,maka hak dan kewajiban yang timbul dariperjanjian itu akan dijamin oleh hukum danundang-undang selama isinya tidak

49 Sudikno Mertokusumo, op cit , h. 110.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

34

Page 46: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 46/214

 

bertentangan dengan hukum dan kesusilaanserta memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Hal tersebut disebabkan perjanjian itumenerbitkan suatu perikatan antara dua pihakyang membuatnya, yaitu hubungan hukum yangmemberikan alas hak kepada suatu pihak yangmenuntut sesuatu hal dari pihak lain yangberkewajiban memenuhi tuntutan itu, dan pihakyang lain tersebut wajib untuk memenuhituntutan tersebut berdasarkan perjanjian yang

telah dibuatnya itu.50

Hukum perjanjian mengenal beberapa asaspenting yang merupakan dasar kehendak parapihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asastersebut adalah:51

1. Asas Konsensualisme, dengan adanyapersesuaian kehendak perjanjian terjadi.

2. Asas kekuatan mengikat, kedua belah

pihak terikat oleh kesepakatan dalamperjanjian yang mereka buat.

3. Asas kebebasan berkontrak, setiap orangbebas untuk mengadakan dan menentukanisi perjanjian.

Di dalam hukum perikatan nasionaldikumpulkan asas sebagai berikut:52

50 Mariam Darus Badrulzaman, et. al., Kompilasi Hukum Perikata,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 87

51 Sudikno Mertokusumo, op cit, h. 111.52 Mariam Darus Badrulzaman, Menuju Hukum Perikatan

Indonesia, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1986), h. 15.

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 35

Page 47: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 47/214

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian(partij otonomi), yaitu sepakat mereka

mengikatkan diri.2. Asas konsensualisme, yaitu setiap orang

diberi kesempatan untuk menyatakankeinginannya (will), yang dirasanya baikuntuk menciptakan perjanjian.

3. Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel),yaitu seseorang yang mengadakanperjanjian dengan pihak lain,

menumbuhkan kepercayaan diantarakedua pihak itu bahwa satu sama lain akanmemegang janjinya.

4. Asas kekuatan mengikat, yaitu terikatnyapara pihak pada perjanjian tapi tidak hanyaterbatas pada apa yang diperjanjikannya,akan tetapi juga terhadap kebiasaan,kepatutan dan moral.

5. Asas persamaan hukum, yaitumenempatkan para pihak di dalampersamaan derajat, tidak ada perbedaankulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.

6. Asas keseimbangan, yaitu menghendakikedua pihak memenuhi dan melaksanakanperjanjian itu.

7. Asas kepastian hukum, yaitu perjanjiansebagai suatu figur hukum harusmengandung kepastian hukum yang dilihatdari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitusebagai Undang-Undang bagi para pihak.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

36

Page 48: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 48/214

 

8. Asas moral, yaitu seseorang yangmelakukan suatu perbuatan dengan

sukarela (moral), yang bersangkutanmempunyai kewajiban (hukum) untukmeneruskan dan menyelesaikanperbuatannya.

9. Asas kepatutan, yaitu melalui asas iniukuran tentang hubungan ditentukan jugaoleh rasa keadilan dalam masyarakat.

10. Asas Kebiasaan, yaitu perjanjian tidak

hanya mengikat untuk apa yang secarategas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalamkeadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4(empat) syarat sebagaimana yang terdapatdalam Pasal 1320 yaitu sepakat mereka yangmengikatkan dirinya, cakap untuk membuat

suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatusebab yang halal. Kedua syarat yang pertamadinamakan syarat subjektif, karena kedua syarattersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkankedua syarat terakhir disebut syarat objektif,karena mengenai objek dari perjanjian.53 

Perjanjian yang cacat syarat subjektif dapatdibatalkan dan yang cacat syarat objektif batal

demi hukum.54

KUH Perdata membedakan perjanjian kedalam perjanjian yang bernama dan perjanjiantidak bernama. Perjanjian bernama adalah

53 Mariam Darus Badrulzaman, op. cit., h. 73.54 Ibid, h. 82.

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 37

Page 49: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 49/214

perjanjian yang diatur dan diberi nama di dalamundang-undang, contohnya jual beli dan sewa-

menyewa. Perjanjian tidak bernama adalahperjanjian yang materinya tidak diatur di dalamKUH Perdata, misalnya perjanjian beli sewa.Perjanjian tidak bernama lahir dalam praktikberdasarkan asas kebebasan berkontrak.55

Hal berikutnya yang penting untukdipahami adalah tentang sistem, asas-asas dansyarat sahnya suatu perjanjian. Pada umumnya

dianut pendapat bahwa hukum perjanjianmenganut suatu sistem terbuka. 56 Ketentuan-ketentuan dari hukum perjanjian itu merupakanhukum pelengkap, artinya pasal-pasal itu bolehdisingkirkan oleh para pihak apabiladikehendakinya, dan boleh membuat ketentuansendiri yang menyimpang dari hukumperjanjian. Dalam tidak diatur sendiri, maka

akan tunduk kepada ketentuan undang-undang.Pada umumnya memang para pihak yangmengadakan perjanjian hanya memperjanjikanhal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lain cukup tunduk kepada ketentuanundang-undang.57 

Di samping sistem terbuka hukumperjanjian juga menganut asas kebebasan

55 Mariam Darus Badrulzaman, op. cit ., h. 67.56  Sistem terbuka adalah hukum perjanjian itu memberikan

kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untukmengadakan perjanjian mengenai apa saja sepanjang tidakmelanggar ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), h.128.

57 Ibid.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

38

Page 50: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 50/214

 

dalam membuat perjanjian sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya. Menurut Subektibahwa asas ini memberikan kebebasan yangseluas-luasnya kepada masyarakat untukmengadakan perjanjian yang berisi apa saja,asalkan tidak melanggar Undang-Undang,ketertiban umum dan kesusilaan.58 

B. Perjanjian Asuransi di Dalam KUHDDalam kaitan dengan perjanjian asuransi,

KUHD mengatur prinsip atau asas-asas yangberlaku dan bersifat memaksa bagi pembuatanperjanjian asuransi, yaitu:59

1. Prinsip kepentingan yang dapatdiasuransikan (insurable interest ).

Berdasarkan prinsip ini, pihak yangbermaksud akan mengasuransikan sesuatuharus mempunyai kepentingan terhadapobjek yang akan diasuransikan.Berdasarkan Pasal 250 KUHD, kepentinganini harus ada pada saat perjanjian asuransidiadakan. Pelanggaran ketentuan ini dapatmenyebabkan penanggung tidak

diwajibkan untuk memberi ganti kerugiandalam hal terjadi risiko yang dijamin, atauasuransi menjadi batal.

58 Subekti, loc. cit .59 Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, (Jakarta: Tirta

Pustaka, 1994), h. 26-37, juga dalam Man Suparman Sastrawidjaja &Endang, op. cit , h. 62-63.

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 39

Page 51: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 51/214

2. Prinsip kejujuran sempurna (utmost goodfaith)

Di dalam perjanjian asuransi, tertanggungmemiliki kewajiban untuk memberitahukansegala sesuatu yang diketahuinyamengenai objek atau barang yangdipertanggungkan secara benar.Keterangan yang tidak benar atauinformasi yang tidak diberikan kepadapenanggung walaupun dengan itikat baik

sekalipun dapat mengakibatkan batalnyaperjanjian asuransi. Prinsip ini diatur tegasdalam Pasal 251 KUHD.

3. Prinsip ganti kerugian (indemnity )Perjanjian asuransi bertujuan untukmemberikan ganti kerugian kepadatertanggung atas sejumlah kerugian yangdiderita, yang disebabkan oleh terjadinya

risiko yang dijamin sebagaimana diaturdalam polis.

4. Prinsip suborgasi bagi penanggung(suborgation)Prinsip ini sebenarnya merupakankonsekuensi logis dari prinsip indemnity seperti dijelaskan sebelumnya. Menurutprinsip suborgasi, dalam hal setelah

menerima ganti kerugian ternyatatertanggung mempunyai tagihan kepadapihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut,maka tertanggung tidak berhak

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

40

Page 52: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 52/214

 

menerimanya dan hak itu beralih kepadapenanggung.

5. Prinsip sebab akibat (causaliteit principle)Di dalam polis asuransi disebutkan adanyakewajiban penanggung untuk memberikanganti kerugian kepada tertanggung apabilayang bersangkutan mengalami kerugian.Akan tetapi tidaklah mudah untukmenentukan apakah suatu peristiwa yangterjadi itu merupakan penyebab utama

timbulnya kerugian yang dijamin dalampolis.

6. Prinsip gotong royong (contribution) Jika suatu polis untuk suatu polis yangsama ditandatangani oleh beberapatertanggung, maka masing-masingpenanggung akan melakukan pembayaranganti kerugian kepada tertanggung sesuai

dengan perimbangan nilai premi yangmereka terima dan besarnya risiko yangmereka tanggung. Kontribusi terjadiapabila ada asuransi berganda (doubleinsurance) sebagaimana dimaksud dalamPasal 278 KUHD.

Di samping prinsip-prinsip tersebut,

terhadap perjanjian asuransi berlaku pulabeberapa asas lain yang memberikan cirikepada perjanjian asuransi. Asas pertamaadalah asas konsensual. Dilihat dari bentuknya,perjanjian asuransi termasuk ke dalam

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 41

Page 53: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 53/214

perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yangsudah terbentuk sejak adanya kata sepakat.60

Selanjutnya perjanjian asuransi jugamenganut asas bersyarat (conditional). Bahwaperwujudan prestasi penanggung itudigantungkan kepada suatu peristiwa yang tidakpasti, yaitu apakah risiko yangdipertanggungkan akan terjadi atau tidak. Terjadinya peristiwa yang tidak pasti itumerupakan syarat perwujudan dari prestasi

penanggung.61

 Perjanjian asuransi juga menganut asas

kepercayaan (trust ). Dengan mengalihkan risikokepada penanggung melalui pembayaran premi,maka tertanggung percaya bahwa apabila risikoitu ternyata terjadi, maka penanggung akanmemberikan penggantian atas kerugian yangdideritanya itu.62

C. Ketentuan Perjanjian Asuransi MenurutUndang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentangUsaha Perasuransian dan PeraturanPelaksanaannya.

Undang-Undang Usaha Perasuransianhanya memuat hal-hal pokok dari usaha jasaasuransi, misalnya pengaturan tentang bidang

asuransi, jenis usaha perasuransian, ruanglingkup usaha perusahaan perasuransian,kepemilikan perusahaan perasuransian, hal-hal

60 Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, op. cit., h. 52.61 Agus Prawoto, op. cit , h. 46.62 Agus prawoto, loc. cit .

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

42

Page 54: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 54/214

 

seputar perizinan, pembinaan dan pengawasanserta pengenaan sanksi. Hal-hal yang bersifat

teknis, misalnya syarat-syarat penutupanperjanjian asuransi, diatur dalam peraturanpelaksana.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo. No. 63 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanUsaha Perasuransian (selanjutnya disebut PP No.73) adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Usaha Perasuransian, yang

menitikberatkan pada pengaturan lebih lanjut dibidang penyelenggaraan usaha perasuransian.

Bab IV PP No. 73 yang terdiri dari 15 pasal(mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 31)khusus mengatur penyelenggaraan usaha. Pasal17 PP No. 73 menegaskan bahwa di dalammemasarkan suatu program atau produkasuransi, perusahaan asuransi harus

mengungkapkan informasi yang relevan, tidakada yang bertentangan dengan persyaratanyang dicantumkan dalam polis dan tidakmenyesatkan.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 73tersebut menggariskan bahwa sebelummemasarkan produk baru, setiap perusahaanasuransi harus melapor pada pihak regulator di

bidang usaha asuransi, dalam hal ini adalahDepartemen Keuangan (Depkeu). Ayatselanjutnya dari Pasal 18 PP No. 73 inimenegaskan suatu larangan bagi perusahaanasuransi untuk memasarkan produk asuransi

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 43

Page 55: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 55/214

Page 56: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 56/214

 

bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa dengansurat edaran tersebut setiap polis dan lampiran-

lampirannya yang ditulis dalam bahasa asing,harus disertakan juga terjemahan dalam bahasaIndonesia dan bila terjadi sengketa bahasaIndonesia yang akan digunakan untukmenyelesaikannya.

Ketentuan lain tentang polis asuransiadalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor:422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi (selanjutnya disebut KMK 422) yangditerbitkan pada tanggal 30 September 2003sebagai penjabaran lebih lanjut dari PP No. 73.Bab III dari KMK 422 khusus mengatur tentangpolis yang terdiri dari dua belas pasal, yaitu dariPasal 7 sampai Pasal 18.

Beberapa pasal yang diantaranya adalah

Pasal 7 KMK 422 diatur bahwa dalam setiappenutupan asuransi, polis asuransi harus sesuaidengan polis asuransi yang dilaporkan kepadamenteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3yaitu pelaporan mengenai rencana memasarkanproduk asuransi baru.

Selanjutnya Pasal 9 KMK 422 mengaturtentang polis asuransi harus dicetak dengan

 jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dandimengerti baik langsung maupun tidaklangsung oleh pemegang polis dan atautertanggung.

Pasal 10 KMK 422 ayat (1) mensyaratkanbahwa setiap polis asuransi yang diterbitkan dan

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 45

Page 57: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 57/214

dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harusdibuat dalam Bahasa Indonesia. Kemudian ayat

(2) disebutkan bahwa dalam hal diperlukan,polis asuransi dapat dibuat dalam bahasa asingberdampingan dengan Bahasa Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 11 KMK 422 ayat(1) apabila polis asuransi terdapat perumusanyang dapat ditafsirkan sebagai pengecualianatau pembatasan penyebab risiko yang ditutupberdasarkan polis asuransi yang bersangkutan,

bagian perumusan yang dimaksud harus ditulisatau dicetak sedemikian rupa sehingga dapatdengan mudah diketahui adanya pengecualianatau pembatasan tersebut. Dalam ayat (2)disebutkan apabila dalam polis asuransiterdapat perumusan yang dapat ditafsirkansebagai pengurangan, pembatasan, ataupembebasan kewajiban penanggung, bagian

perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetaksedemikian rupa sehingga dapat dengan mudahdiketahui adanya pengurangan, pembatasan,atau pembebasan tersebut.

Kemudian Pasal 15 KMK 422 menyatakanbahwa dalam polis asuransi dilarangdicantumkan suatu ketentuan yang dapatditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat

melakukan upaya hukum sehingga tertanggungharus menerima penolakan pembayaran klaim.Pasal 16 KMK 422 menyatakan bahwa dalampolis asuransi dilarang dicantumkan ketentuanyang dapat ditafsirkn sebagai pembatasan

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

46

Page 58: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 58/214

 

upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadiperselisihan mengenai ketentuan polis.

Selanjutnya dalam Pasal 17 KMK 422dinyatakan mengenai pemilihan pengadilandalam hal terjadi perselisihan yang menjangkutperjanjian asuransi, tidak boleh membatasipemilihan pengadilan hanya pada pengadilannegeri di tempat kedudukan penanggung.

Ketentuan lain yang penting adalah Pasal18 KMK 422 yang menegaskan bahwa apabila

Menteri menilai bahwa dalam ketentuan polisterdapat hal-hal yang dapat merugikan pihaktertanggung atau pihak penanggung, Menteridapat meminta perusahaan asuransi danperusahaan reasuransi untuk meninjau ulangketentuan polis dimaksud.

D. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen dan Kaitannya DenganAsuransi.

1. Esensi Undang-Undang PerlindunganKonsumen

Perlindungan hukum kepada konsumenmerupakan hal yang menjadi semakin penting

disebabkan antara lain faktor-faktor berikut ini:63

a. Kedudukan konsumen yang relatif  lemah dibandingkan produsen;

63 Erman Radjagukguk, dalam Hukum Perlindungan Konsumen,(penyunting: Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati), (Bandung: MandarMaju, 2000), h. 93.

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 47

Page 59: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 59/214

b. Perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi sebagai motor penggerak

produktifitas dan efisiensi produsen dalammenghasilkan barang dan jasa;c. Perubahan konsep pemasaran yangmengarah pada pelanggan dalam kontekslingkungan eksternal yang lebih luas padasituasi ekonomi global.

Perlindungan hukum kepada konsumen

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuansebagai berikut:  pertama, menciptakan sistemperlindungan konsumen yang mengandungunsur keterbukaan akses dan informasi sertamenjamin kepastian hukum; kedua, melindungikepentingan konsumen pada khususnya danseluruh pelaku dunia usaha pada umumnya;ketiga, meningkatkan kualitas barang dan

pelayanan jasa; keempat, memberikanperlindungan kepada konsumen dari praktikusaha yang menipu dan menyesatkan.64

Dilihat dari materi muatan UUPK tersebut,tampak bahwa meskipun undang-undangtersebut undang-undang Perlindungankonsumen tetapi ketentuan-ketentuan didalamnya lebih dominan mengatur perilaku

produsen atau pelaku usaha. Hal ini dapatdimengerti karena sejarah umat manusia,termasuk di Indonesia, menunjukan bahwakerugian yang dialami konsumen berupa barangatau jasa sering kali merupakan akibat dari

64 Erman Radjagukguk, loc cit.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

48

Page 60: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 60/214

 

perilaku pelaku usaha. Dengan demikian wajar jika para aktivis gerakan perlindungan

konsumen menuntut agar perilaku pelaku usahatersebut mendapat pengaturan, danpelanggaran terhadap aturan tersebutdikenakan sanksi yang setimpal.65

Esensi dari diundangkannya UUPK adalahmengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuanagar konsumen terlindungi secara hukum.66 

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah

mewujudkan hubungan berbagai dimensi yangterkait dan bergantung satu dengan yang lainantara konsumen, pelaku usaha danpemerintah.67 

2. Asas-asas Perlindungan KonsumenPengaturan mengenai asas-asas dan

prinsip-prinsip yang dianut dalam UUPK dirumus

dalam Pasal 2 UUPK yang Menegaskan bahwa“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,keadilan, keseimbangan, keamanan dankeselamatan konsumen, serta kepastianhukum”.

 Jika dicermati asas-asas tersebut tanpamelihat penjelasan UUPK maka akan sulit untuk

65 Johanes Gunawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Antisipasi PelakuUsaha Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen , Bandung 8 April 2000, h. 2.

66 Ibid., h. 3.67 Nurmadjito, dalam Hukum Perlindungan Konsumen,

(penyunting: Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati), (Bandung: MandarMaju, 2000), h. 7.

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 49

Page 61: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 61/214

memperoleh gambaran yang lengkap. Karenaitu Pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa

perlindungan konsumen diselenggarakansebagai usaha bersama berdasarkan lima asasyang relevan dalam pembangunan nasional,yaitu:

a. Asas manfaat, dimaksudkan untukmengamanatkan bahwa segala upayadalam penyelenggaraan perlindungankonsumen harus memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelaku usaha secarakeseluruhan;

b. Asas keadilan, dimaksudkan agarpartisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkansecara maksimal dan memberikankesempatan kepada konsumen dan pelakuusaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajiban secara adil;c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk

memberikan keseimbangan antarakepentingan konsumen, pelaku usaha danpemerintah dalam arti material danspiritual;

d. Asas keamanan dan keselamatankonsumen, dimaksud untuk memberikan

 jaminan atas keamanan dan keselamatankepada konsumen dalam penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barangdan/atau jasa yang dikonsumsi ataudigunakan;

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

50

Page 62: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 62/214

 

e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agarbaik pelaku usaha maupun konsumen

mentaati hukum dan memperoleh keadilandalam penyelenggaraan perlindungankonsumen, serta negara menjaminkepastian hukum.

3. Hak-hak KonsumenKonsumen memiliki hak-hak yang harus

dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha

yaitu sebagai berikut:68

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatandalam mengkonsumsi barang;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasaserta mendapatkan barang dan/atau jasatersebut sesuai dengan nilai tukar dankondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan

 jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dankeluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan;

e. Hak untuk mendapat advokasi,perlindungan dan upaya penyelesaiansengketa perlindungan konsumen secara

patut;f. Hak untuk mendapat pembinaan dan

pendidikan konsumen;g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani

secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;

68 Pasal 4 UUPK.

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 51

Page 63: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 63/214

h. Hak untuk mendapatkan konpensasi, gantikerugian dan/atau penggantian apabila

barang atau jasa yang diterima tidak sesuaidengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuanperaturan perundangan lainnya.

4. Berbagai Pengaturan Bagi Pelaku UsahaUntuk memberikan perlindungan yang

maksimal bagi para konsumen, UUPK menerapkan berbagai macam pengaturan bagipara pelaku usaha, baik dalam bentukkewajiban, larangan maupun pengenaan sanksi.

Kewajiban yang dikenakan bagi parapelaku usaha menurut UUPK adalah sebagaiberikut: 69 

a. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan

usahanya;b. Memberikan informasi yang benar, jelas

dan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau jasa serta memberipenjelasan penggunaan, perbaikan danpemeliharaan;

c. Memperlakukan dan melayani konsumensecara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang

diproduksi dan/atau diperdagangkanberdasarkan ketentuan standar mutubarang dan/atau jasa yang berlaku;

69 Pasal 7 UUPK.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

52

Page 64: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 64/214

 

e. Memberi kesempatan kepada konsumenuntuk menguji dan/atau mencoba barang

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yangdibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Dan seterusnya.

UUPK juga menerapkan beberapa laranganbagi pelaku usaha di dalam menjalankan

kegiatan produksi, perdagangan, penawaran,promosi dan pengiklanan suatu barang dan/atau jasa. Perbuatan yang dilarang bagi para pelakuusaha diatur dalam Bab IV UUPK, yang terdiridari 10 pasal, dimulai dari Pasal 8 sampaidengan Pasal 17.

Larangan yang dikenakan kepada pelakuusaha yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua laranganpokok, yaitu larangan mengenai produk itusendiri yang tidak memenuhi syarat dan standaryang layak untuk dipergunakan atau dipakaiatau dimanfaatkan oleh konsumen; danlarangan mengenai ketersediaan informasi yangbenar, dan tidak akurat, yang menyesatkankonsumen.70

UUPK juga perlu mengatur mengenaiketentuan perjanjian baku dan/atau pencatumanklausul baku dalam setiap dokumen atau

70 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum TentangPerlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001),h.39.

Perjanjian Asuransi Pada Umumnya 53

Page 65: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 65/214

perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.Kontrak baku itu sendiri adalah kontrak

berbentuk tertulis yang telah digandakan dalambentuk formulir-formulir yang isinya telahdistandarisasi atau dibakukan terlebih dahulusecara sepihak oleh pihak yang menawarkan,serta ditawarkan secara massal, tanpamempertimbangkan perbedaan kondisi yangdimiliki.71

UUPK juga mengatur tanggung jawab

pelaku usaha terhadap gugatan atau gantikerugian yang diajukan oleh konsumenmengenai segala sesuatu yang berhubungandengan barang dan/jasa yang diproduksidan/atau diperdagangkannya.

UUPK juga mengatur mekanismepengenaan sanksi kepada pelaku usaha yangmelakukan pelanggaran dan hal ini diatur secara

khusus dalam Bab VIII. Ada tiga macam sanksiyang dapat dikenakan kepada pelaku usaha,yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokokdan sanksi pidana tambahan.

Para pemegang polis atau nasabahasuransi adalah konsumen yang menggunakanproduk jasa perlindungan atas harta benda dan jiwa dan dengan demikian ketentuan-ketentuan

di atas berlaku pula bagi pelaku usaha asuransi.

71 Ibid, h. 7.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

54

Page 66: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 66/214

 

PRODUK UNIT LINK DALAM BISNIS ASURANSI JIWA

A. Unit Link Sebagai Perpaduan Antara Asuransidan Investasi

Dalam beberapa tahun terakhir ini, bisnisasuransi jiwa Indonesia mencatat perkembanganyang signifikan. Beberapa pelaku industriasuransi jiwa di Indonesia secara antusiasmempromosikan dan memasarkan produk-produk modern yang memadukan proteksi daninvestasi. Konsumen asuransi diperkenalkan

pada sebuah produk kombinasi antara asuransidan investasi yang lazim disebut unit link. Produk Unit Link  merupakan salah satu

bentuk inovasi produk asuransi jiwa. Unit Link,selain memberikan proteksi jaminan asuransi, juga memberikan insentif penghasilan investasiatas pertumbuhan dana yang dikelola ManajerInvestasi. Dana Unit Link  sebagian berasal dari

premi asuransi dan sisanya dari investasi. Tujuan penerbitan Unit Link  adalahmemberikan daya tarik atau insentif tambahanbagi pemilik asuransi jenis Unit Link. Selainmenginvestasikan dananya pada instrumenreksadana, pembeli Unit Link  juga diberi fasilitas

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 55

4

Page 67: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 67/214

 jaminan proteksi. Asuransi jiwa ini juga berfungsisebagai alat investasi karena sebagian preminya

dikelola di reksadana.72

 Salah satu latar belakang munculnya Unit 

Link  adalah semakin menurunnya tingkatinvestment yield (imbal hasil investasi) yangbisa diberikan oleh aktuaris untuk jenis produkasuransi yang konvensional. Hal inimenyebabkan minat orang untuk membeliasuransi berkurang. Salah satu cara supaya

minat pembeli asuransi meningkat ialah denganmenambahkan instrument investasi sepertireksadana sebagai target pengelolaan danaasuransi tersebut.

Produk Unit Link di Indonesia pertama kalimuncul tahun 1998 dimonitori oleh Asuransi JiwaPrudential dan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.Nilai kelolaan dana Unit Link  dari Rp. 150,6

miliar pada tahun 2000 meningkat pesatmencapai jumlah lebih dari Rp. 1 triliun padatahun 2003.

Pada dasarnya, produk asuransi jiwa yangditawarkan di pasar terdiri dari empat bentuk,yaitu Term Life Insurance, Whole Life Insurance,Endowment Insurance dan produk-produkasuransi jiwa modern.73

Term Life Insurance adalah suatu jenisasuransi jiwa yang hanya akan memberikanmanfaat pembayaran uang pertanggungan

72 Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Reksadana, (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004), h. 204.

73 Tempo, 24 September 2004.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

56

Page 68: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 68/214

 

kepada tertanggung apabila yang bersangkutanmeninggal dunia pada masa kontrak, sebaliknya

 jika tertanggung hidup sampai akhir kontrak,tidak ada pembayaran apapun.74

Whole Life Insurance disebut juga asuransiseumur hidup karena pembayaran preminyaberlangsung seumur hidup sampai tertanggungmeninggal dunia. Jenis asuransi ini akanmembayarkan manfaat uang pertanggungankepada penerima manfaat hanya jika

tertanggung meninggal dunia. Dilihat dari carapembayaran manfaat uang pertanggungannya,tampak bahwa asuransi ini hanya memiliki unsurproteksi yang ditujukan bagi keluargatertanggung. 75

Endowment  atau dwiguna adalah suatuperjanjian asuransi jiwa yang memiliki unsurperlindungan dan tabungan. Pembayaran

manfaat uang pertanggungan hanya dilakukanpada akhir kontrak seperti yang telah ditentukanatau jika tertanggung meninggal dunia dalamperiode pertanggungan. Polis ini berguna untuksetiap keadaan ketika seseorang memerlukanterkumpulnya dana pada akhir suatu periode,saat tertanggung atau pemegang polis masihhidup atau meninggal dunia. Dengan demikian,

asuransi jenis ini menjamin selesainya suaturencana tabungan, baik hidup maupunmeninggalnya si tertanggung.76 

74 Ketut Sendra, op. cit., h. 40.75 Ibid, h. 31.76 Ibid, h. 45.

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 57

Page 69: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 69/214

Di luar negeri, produk ini sebenarnyasudah lama dikenal. Namun unit link  itu sendiri

diambil dari nama produk sejenis yang beredardi Inggris, unit link  dikenal dengan nama Unit Linked dan pertama kali diterbitkan di Londondan Manchester pada tahun 1957. Di AmerikaSerikat, produk ini lebih dikenal dengan VariableLife, dan mulai ditawarkan pada tahun 1967setelah sebelumnya sukses dalam pemasaran diInggris.77

Menurut teorinya produk ini merupakansalah satu kategori dari produk dasarnya, yaitudynamic products.78 Perbedaan dynamicProducts dengan produk asuransi jiwa umumadalah dalam hal penentuan nilai uangpertanggungan yang diterima oleh pemegangpolis. Nilai uang pertanggungan produk asuransi jiwa pada umumnya ditentukan pada saat

produk ditawarkan pada pemegang polis.Sedangkan nilai uang pertanggungan padadynamic products ditentukan berdasarkanakumulasi nilai uang yang dibayarkan sebagaipremi dan ditambah dengan hasil investasi atasakumulasi premi tersebut.79

Produk yang dalam industri asuransi jugadikenal dengan nama invesment linked products

tersebut mengalami pertumbuhan yang sangatpesat dalam pemasarannya di Indonesia. Hal inidapat dilihat dari pertumbuhan premi yang

77 Andi Surudji, op. cit.78 Fadlul Imansyah, Menyiasati Keberadaan Unit Link

diIndonesia, Bisnis Indonesia, 26 Maret 2002, h. 5.79 Fadlul Imansyah, loc. cit 

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

58

Page 70: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 70/214

 

diperoleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwayang memasarkan unit link. Pesatnya

perkembangan unit link  itu tidak terlepas darikebutuhan alternatif investasi bagi masyarakat.Dengan membeli unit link, masyarakatmelakukan dua hal secara bersamaan, yaituberinvestasi dan mendapat proteksi asuransi.80 

Dahulu, produk asuransi jiwa yang disebutdwiguna (endowment ), sebenarnya juga telahmengkombinasikan antara proteksi dan

tabungan. Akan tetapi, produk ini menghasilkantingkat kembalian (return) yang relatif rendah.Nasabah pun tidak mengetahui bagaimana uangyang nasabah titipkan itu diinvestasikan olehperusahaan asuransi. Di samping itu, nasabahtidak bebas memilih instrumen investasinya.Nasabah hanya membayar sejumlah uang premidan selanjutnya ditangani sepenuhnya oleh

perusahaan asuransi.81

 Tidak begitu halnya dengan produk unit link. Produk yang inovatif ini memberikankeleluasaan bagi nasabah untuk memilihinvestasi yang memungkinkan mereka untukmemperoleh tingkat return investasi yangoptimal. Karena itu, risiko investasinya jugaditanggung oleh nasabah. Misalnya, jika harga-

harga instrumen investasi yang menjadi targetpenempatan dana nasabah itu turun, maka nilaiinvestasi juga menurun. Demikian pula

80 Unit Link, Terus Diburu Masyarakat, Kompas 23 April 2002, h.30.

81 Andi Surudji, Mencari Solusi Perlindungan Nasabah Unit Link,Kompas, 25 Maret 2002, h. 32.

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 59

Page 71: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 71/214

sebaliknya jika nilai instrumen itu meningkatmaka otomatis nilai penyertaan nasabah juga

meningkat.Berdasarkan jenis portofolio investasinya,

unit link  terdiri dari empat jenis yaitu DanaSaham (Equity Fund), Dana Pendapatan Tetap(Fixed Income), Dana Campuran (ManagedFund) dan Dana Kas atau Pasar Uang (CashFund). Dana Saham bertujuan untukmendapatkan pertumbuhan investasi yang

tinggi dalam jangka panjang denganmenginvestasikan sebagian besar (80%)dananya pada efek ekuitas. Dana Pendapatan Tetap bertujuan menghasilkan penghasilan yangstabil dengan risiko seminimal mungkin denganmelakukan investasi pada efek hutang yangditerbitkan atau dijamin oleh pemerintah dalammata uang Rupiah. Dalam Dana Campuran,

tujuan yang hendak dicapai adalahmendapatkan pertumbuhan modal dan aliranpendapatan yang tinggi dengan jalan melakukaninvestasi sebagian pada saham dan sebagianpada efek pendapatan tetap. Jenis yang terakhiryaitu Dana Kas memiliki tujuan untukmendapatkan pendapatan dan likuiditas yangtinggi dan mempertahankan nilai aktiva bersih

dengan menginvestasikan seluruh dananyapada efek pasar uang dengan jatuh tempokurang dari satu tahun, Itu sebabnya, Dana Kasdisebut juga Dana Pasar Uang.

Secara umum unit link  sebenarnya tidakberbeda dengan reksadana yang diterbitkan

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

60

Page 72: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 72/214

 

oleh perusahaan-perusahaan pengelola danapublik. Hal yang membedakan unit link dengan

reksadana adalah bahwa dalam unit link , selainberinvestasi nasabah juga memperolehperlindungan asuransi jiwa. Sedangkan dalamreksadana, nasabah tidak mendapatkan proteksiasuransi jiwa. Dengan diberikannya proteksiperlindungan jiwa kepada nasabah unit link,beberapa kalangan menyebut produk ini sebagai“super reksadana”.82 

Investasi dalam produk unit link  dapatdikatakan merupakan suatu perencanaankeuangan untuk kepentingan masa depankonsumen atau nasabah. Sifat dari produk unit link  itu sendiri adalah fleksibel sehingganasabah dapat memilih dan menentukan sendiri jenis-jenis investasi yang diinginkan untukpenempatan dananya. Karena itu, tingkat

pengembalian investasi tertanggung dari jenisinvestasi menjadi tanggung jawab nasabah,sedangkan proteksi atas jiwanya tetapmerupakan tanggung jawab dari perusahaanasuransi yang mengeluarkan polis.83

Pengaturan unit link  di Indonesia untuksekarang ini dapat dilihat dalam Undang-UndangPerasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 2

 Tahun 1992 yang diatur lebih lanjut dalamperaturan pelaksana, yaitu dalam Pasal 18 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo

82 Andi Surudji, Unit Link, Produk Asuransi Jiwa yang Melesat,Kompas, 4 Maret 2002.

83 Andi Surudji, loc. cit.

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 61

Page 73: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 73/214

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian,

yang menyatakan perusahaan asuransi jiwayang akan memasarkan produk baru harusterlebih dahulu memberitahukan rencanatersebut kepada Menteri. Kemudian dalam Pasal5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:422/KMK.06/2003 tentang PenyelenggaraanUsaha Perusahaan asuransi dan PerusahaanReasuransi, menyatakan Perusahaan asuransi

 Jiwa yang akan memasarkan produk asuransibaru yang dikaitkan dengan investasi antara lainuntuk produk asuransi unit link, harusmelaporkan pada Menteri Keuangan, dan ayat(2) mengenai produk asuransi baru selanjutnyadiatur dengan Keputusan Direktur JenderalLembaga Keuangan.

Payung Hukum unit link  adalah Menteri

Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsipembinaan, pengawasan, pemeriksaan terhadapperusahaan perasuransian yang dilakukan olehDirektur Jenderal Lembaga Keuangan.Ketentuannya ditentukan dalam KeputusanMenteri Keuangan Nomor; 424/KMK.06/2003tentang Kesehatan Keuangan perusahaanasuransi dan perusahaan reasuransi dan

mengharuskan perusahaan asuransi untukmembuat laporan keuangannya termasuk jugalaporan mengenai investasi, ini berarti bahwaunit link  atau investasi juga berada dalampengawasan menteri keuangan walaupundananya berada dalam pasar modal.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

62

Page 74: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 74/214

 

B. Pemasaran Produk Unit Link di Indonesia

Pada awal pemunculannya di Indonesia,tercatat hanya beberapa perusahaan asuransi jiwa saja yang memasarkan produk unit link. Kinisetelah lebih dari lima tahun kehadirannya,terdapat tidak kurang dari lima belasperusahaan asuransi jiwa baik patungan ( joint venture) maupun lokal yang memasarkanproduk unit link , seperti PT. Asuransi Jiwa

Manulife Indonesia, PT. Prudential LifeAssurance, PT. Asuransi AIA Indonesia, PT.Asuransi AIG Lippo Life, PT. Asuransi Panin Life Tbk, PT. ING Aetna Life Indonesia, PT. AXA LifeIndonesia, PT. Asuransi Zurich Life Indonesia, PT.Asuransi Allianz Life Indonesia, PT. Asuransi JiwaSewu New York Life, PT. Asuransi Cigna, PT.Asuransi MAA Life, PT. Asuransi Jiwa Adisarana

Wana Artha, PT. Asuransi Jiwa Bina Daya NusaIndah, PT. Asuransi Sun Life Indonesia. Dari limabelas perusahaan penjual unit link  tersebut diatas, yang dapat disebut sebgai pelopor didalam memperkenalkan produk ini di Indonesiaadalah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia(AJMI) dan PT. Prudential Life Assurance (PLA),yang meluncurkan produk unit link  mereka di

tahun 1999.84 AJMI saat ini memiliki sebuah produk unit 

link  yang diberi nama ProInvest. Selainmemberikan proteksi asuransi jiwa, ProInvest menawarkan beberapa manfaat tambahan yaitu

84 Andi Surudji, loc. cit.

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 63

Page 75: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 75/214

hasil investasi yang menarik, fleksibilitas dalampenarikan dana, manfaat akhir kontrak sebesar

nilai polis yang telah terbentuk yang akandibayarkan bila tertanggung hidup hingga akhirkontrak dan manfaat kematian sebesar seratuspersen uang pertanggungan ditambah nilai polisyang telah terbentuk bila tertanggungmeninggal dunia dalam masa kontrak. ProInvest ditawarkan dalam dua mata uang yaitu Rupiah(ProInvest Rupiah) dan Dolar Amerika (ProInvest 

US Fund). Dalam hal pembayaran premi, AJMImemberikan kemudahan dengan carapembayaran melalui ATM, transfer bank,autodebet rekening atau kartu kredit.

Sementara PLA memiliki produk unit link yang diberi nama PRUlink investor account .Produk ini mulai diluncurkan pada April 1999dengan dua pilihan investasi yaitu Rupiah dan

Dolar Amerika. Pada tahun berikutnya, PLAmeluncurkan tiga pilihan baru investasi dalamPRUlink, yaitu Rupiah Equity Fund yangmenempatkan investasinya pada sahamberdenominasi Rupiah yang tercatat di BursaEfek Jakarta, selanjutnya Rupiah Fixed IncomeFund yang dirancang untuk memberikan hasilinvestasi melalui instrumen sekuritas dan pasar

uang berpendapatan tetap. Pilihan ketiga adalahRupiah  Cash Fund yang dirancang untukmemberikan hasil melalui instrumen investasi

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

64

Page 76: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 76/214

 

dalam Rupiah di pasar uang seperti Depositoberjangka dan Sertifikat Bank Indonsia (SBI).85

Walaupun kehadirannya tergolong barudibandingkan produk asuransi jiwa konvensionallainnya, ternyata produk unit link  mampumendatangkan pemasukan premi yang cukupbesar bagi perusahaan asuransi yangmenjualnya. Mayoritas perusahan pemasar unit link adalah perusahaan asuransi patungan ( joint venture). Kesuksesan perusahaan asuransi jiwa

 joint venture dalam menjual produk unit link telah mendorong perusahaan asuransi jiwa lokaluntuk mulai merancang dan menawarkanproduk serupa.

Perusahaan asuransi jiwa lokal yangpertama kali menjual unit link  adalah PT.Asuransi Jiwa Binadaya Nusaindah (AJBN).Produk unit link  yang dipasarkan AJBN diberi

nama  AJBN-Link  dan mulai diperkenalkan kekonsumen pada bulan April 2000.  AJBN-Link dipasarkan dalam dua paket yaitu  AJBN StableLink , merupakan perpaduan asuransi jiwa daninvestasi, dan  AJBN Dynamic Link  yangmerupakan perpaduan asuransi kecelakaan daninvestasi. Penempatan dana  AJBN Stable Link lebih banyak ke pasar uang, sedangkan dalam

 AJBN Dynamic Link lebih banyak ke ekuitas.86

Dalam memasarkan produk unit link , padaumumnya perusahaan asuransi jiwa

85 Dikutip dari konfrensi pers yang dimuat di halaman situs resmiAsuransi Prudential,(http://www.prudential.co.id.) Akses tanggal 19maret 2006.

86 Harian Bisnis Indonesia, 2 Oktober 2002

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 65

Page 77: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 77/214

menggunakan jalur pemasaran secara langsungmelalui tenaga pemasaran lapangan atau agen.

Mengingat bahwa unit link  adalah sebuahproduk baru yang membutuhkan keahliankhusus dari agen yang menjelaskan segalainformasi yang dibutuhkan calon nasabah, makabeberapa perusahaan asuransi jiwa menerapkansyarat khusus bagi agen yang menawarkan unit link kepada calon nasabah mereka.

PT. Asuransi AXA Life Indonesia (AXA)

adalah salah satu perusahaan yang menerapkanhal tersebut. Setiap agen yang akanmenawarkan Honey, produk unit link  dari AXA,diwajibkan terlebih dahulu menjalaniserangkaian program pelatihan dan bagi agenyang lulus akan memperoleh sertifikat PEAK ( profesional education and applied knowledge).87 

Perusahaan asuransi lainnya yaitu PT.

Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha,menerapkan metode yang serupa, bahkanmenyewa perusahaan konsultan dari Filipinayaitu ROSCH Consulting khusus untukmemberikan pelatihan kepada agen yang akanmenawarkan produk unit link yang diberi namaBig I WanaArtha.88

AJMI sebagai pelopor pemasaran unit link 

mengadakan pendidikan khusus bagi agen yangakan menjual produk unit link ProInvest.Pendidikan khusus itu dinamakan CertificateUnit Link Training (Culig) dan diselenggarakan

87 Harian Bisnis Indonesia, 6 November 2001, h. 5.88 Harian Bisnis Indonesia, 5 Desember 2001, h. 4.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

66

Page 78: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 78/214

 

bekerjasama dengan Dewan Asuransi Indonesia(DAI). Hal ini dilakukan mengingat bahwa untuk

sekarang ini Direktorat Asuransi telahmengeluarkan suatu ketentuan yangmewajibkan para agen pemasar unit link untukterlebih dahulu menjalani pelatihan khusus.

Direktorat Asuransi Depkeu sebagaipengawas jasa asuransi saat ini telahmewajibkan perusahaan asuransi yang akanmenjual unit link  untuk melakukan sertifikasi

khusus kepada para agennya. Hal ini samadengan Singapura, dimana otoritas keuangannegara tersebut (MAS-Monetary Authority of Singapore) mensyaratkan setiap agen asuransi jiwa yang akan menjual unit link untuk terlebihdahulu menempuh pendidikan khususmemperoleh sertifikat asuransi jiwa unit link yang dikeluarkan oleh The Singapore College of 

Insurance. Sertifikat tersebut sebagai buktibahwa agen yang bersangkutan telah memilikikompetensi serta standar dan profesionalismeyang memuaskan dalam menjual produk unit link .89 

Dewan Asuransi Indonesia (DAI) sebagaiwadah pelaku industri jasa asuransi mendukungadanya ketentuan khusus yang diterapkan

kepada agen yang akan menjual produk unit link yaitu dengan mengikuti program sertifikasiagen. Hal ini dirasakan perlu mengingat bahwaunit link  adalah produk asuransi yang cukup

89 Dikutip dari Http://www://infojiwa.com/versiindonesia/lembarberita26.htm. akses 6 Juni 2006.

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 67

Page 79: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 79/214

rumit (complicated) sehingga diperlukankeahlian khusus dari agen di dalam memasarkan

produk tersebut kepada masyarakat.90

Dilihat dari kecenderungan dan besarnyakemungkinan untuk mendapatkan keuntungan,produk unit link  memang menarik minat parapemilik perusahaan asuransi. Namun demikian,untuk menggarap bisnis ini bukanlah pekerjaanyang mudah karena setidak-tidaknya dibutuhkankeahlian ekstra di bidang administrasi polis dan

aktuaria, karena premi yang terkumpul terbagimenjadi dua yaitu untuk pertanggungan daninvestasi. Di samping itu juga dibutuhkankeahlian dalam bidang portofolio karena danayang terkumpul harus diinvestasikan keberbagai instrumen investasi dan hal itu masihharus disesuaikan dengan keinginan pemegangpolis. Karena alasan-alasan tersebut, di dalam

pengelolaan dana investasi, perusahaanasuransi menyerahkan pengelolaannya kepadaahli pengelola dana (fund manager ).91 

Di dalam praktek, ada perusahaan asuransiyang menyerahkan pengelolaan investasi itukepada suatu perusahaan khusus yang bergerakdalam pengelolaan dana (fund management ).Diantaranya adalah PT. Asuransi Jiwa Adisarana

WanaArtha yang mempercayakan pengelolaandana investasi pemegang polis Big I WanaArthakepada PT. Bhakti Asset Management 92 dan PT.

90 Bisnis Indonesia, 4 September 2004.91 Andi Surudji, op. cit .92 Harian Bisnis Indonesia, 5 Desember 2002.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

68

Page 80: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 80/214

 

AXA Life Indonesia yang menyerahkanpengelolaan dana pemegang polis Honey 

kepada PT. Schroders Investment Management.93 

Sementara AJMI menyerahkan pengelolaandana nasabah pemegang polis ProInvest kepadaPT. Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI),yang berada dalam satu kepemilikan denganpemegang saham mayoritas di AJMI, yaituManufacturers Life Insurance Co. Ltd. (Canada) 

PLA juga sama dengan AJMI menyerahkanpengelolaan dana nasabah pemegang poliskepada PT. Prudential Asset Management (PAM),yang berada dalam satu kepemilikan denganpemegang saham mayoritas di PLA, yaituPrudential plc di Inggris.

Perusahaan asuransi yang menyerahkanpengelolaan dana unit link nya kepada pihak lain

biasanya juga menunjuk suatu bank kustodianuntuk menyimpan dana hasil investasi. PT.Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha menunjukPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sementaraPT. AXA Life Indonesia, seperti halnya AJMI,mempercaya penyimpanan dana hasilpengembangan investasi nasabahnya kepadaDuetsche Bank.

Setiap nasabah yang telahmenandatangani surat permohonan asuransi jiwa unit link  dan menyetujui syarat danketentuan yang telah diajukan oleh perusahaanasuransi jiwa akan memperoleh polis sebagai

93 Harian Bisnis Indonesia, 6 November 2001.

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 69

Page 81: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 81/214

bukti adanya perjanjian asuransi jiwa diantaranasabah atau tertanggung dengan perusahaan

asuransi jiwa atau penanggung. Pada dasarnya,isi dan bentuk polis asuransi unit link tidak jauhberbeda dengan polis untuk produk asuransi jiwa konvensional lainnya. Hal yangmembedakan polis unit link  dengan polisasuransi jiwa pada umumnya adalah adanyabeberapa pengaturan mengenai pengertian unit,harga unit, jenis dana investasi, risiko investasi

dan penilaian dana investasi.Dari setiap polis unit link yang dipasarkan,

pada umumnya dapat ditemukan kesamaankarakteristik tentang hal-hal yang diatur, yaitu:

1. Jenis Pembayaran;2. Premi;3. Pengertian Unit;4. Jenis Asuransi Tambahan;

5. Biaya;6. Metode Pengenaan biaya;7. Jenis Dana Investasi;8. Penempatan Dana Investasi;9. Risiko Investasi;10. Pembatalan Polis;11. Pemulihan Polis;12. Pengecualian atau Penyampingan hak;

13. Penyelesaian Sengketa;14. Manfaat Asuransi.94

94 Hal ini merupakan salah satu temuan dari kajian yangdiadakan Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI)dan Lembaga Penelitian Universitas Parahyangan Bandung (LP-Unpar) terhadap unit link pada bulan Oktober 2001.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

70

Page 82: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 82/214

 

Pada umumnya polis asuransi unit link diterbitkan dalam bahasa Indonesia untuk

memudahkan para pemegang polis ataunasabah dalam memahami bagian-bagianpenting menyangkut produk tersebut.

C. Masalah-Masalah Seputar Produk Unit Link

Sebagai suatu produk asuransi jiwa yangdipadukan dengan investasi, kehadiran unit link tidak saja mendapat sambutan baik tetapi ada

 juga beberapa pihak yang mempertanyakankeabsahannya sebagai suatu produk asuransi.

Salah satu pihak yang cukup gigihmempertanyakan keabsahan unit link  sebagaisuatu produk asuransi jiwa adalah YayasanLembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI),yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakatyang bergerak di bidang advokasi konsumen

asuransi. YLKAI berpendapat bahwa hakikatsuatu produk asuransi adalah adanya suatupengalihan risiko dari tertanggung kepadapenanggung. Dalam kaitan dengan unit link, YLKAI berpendapat bahwa fungsi pengalihanrisiko itu tidak terpenuhi karena konsumen ataupemegang polis harus menanggung risiko ataskegagalan investasi dan hal ini bertentangan

dengan prinsip dasar asuransi itu sendiri. Dalampandangan YLKAI, sebagai suatu produkinvestasi, unit link seharusnya  tidak dipasarkanoleh perusahaan asuransi, karena terdapat

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 71

Page 83: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 83/214

perbedaan esensial antara produk investasidengan produk asuransi. 95 

Untuk memperkuat argumentasinya, YLKAIbekerjasama dengan Lembaga PenelitianUniversitas Parahyangan Bandung (LP-Unpar)mengadakan suatu kajian khusus terhadapproduk unit link  yang diterbitkan olehperusahaan asuransi jiwa. Dalam studi denganmetode yuridis normtif itu, YLKAI dan LP-Unparmengkaji delapan dari empat belas polis unit 

link  perusahaan asuransi jiwa yang telahberedar. Kedelapan perusahaan itu adalahPT.Asuransi Jiwa Binadaya Nusa Indah, PT.Asuransi Allianz Life Indonesia, PT. ING AetnaLife Indonesia, PT. MAA Life Assurance, PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Panin Life Tbk, PT. Zurich Life Insurance Indonesia, dan PT.Prudential Life Assurance.96

Dari kajian tersebut YLKAI menarikbeberapa kesimpulan antara lain sebagaiberikut:

1. Pertama, perusahaan asuransi yang telahmemasarkan unit link  jelas telah bergeserdari prinsip dasar atau hakikat usahaasuransi sebagai pemikul risiko yang timbuldari hidup atau matinya tertanggung;

95 Mira Amalia Malik, et. al., Legalitas Produk Unit Link Dalambisnis Asuransi Jiwa: Pandangan Yayasan Lembaga KonsumenAsuransi Indonesia(YLKAI) terhadap Produk Unit Link yang Dipasarknoleh Perusahaan Asuransi, 5 Maret 2002.

96 Menggugat Aspek Yuridis unit link, Bisnis Indonesia, 22November 2001.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

72

Page 84: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 84/214

 

2. Kedua, pergesaran itu terjadi karenaproduk unit link melanggar ketentuan dasar

Undang-Undang Usaha Asuransi antara lainmencakup pengertian asuransi, objekasuransi, pengertian asuransi jiwa danruang lingkup asuransi jiwa. Selain ituproduk unit link   juga telah melanggarketentuan PP No. 73 dan KMK No. 481;

3. Ketiga, produk unit link  merupakan hasilperpaduan antara asuransi dan investasi

karena dari karakteristik dan cara-carapenghimpunan dananya berpijak padaprinsip-prinsip dari kedua bidang tersebut;

4. Keempat, berkaitan dengan kesimpulanketiga di atas maka produk unit link memisahkan dana pembayaran darimasyarakat dalam dua bagian yaitusebagian untuk premi asuransi dan

sebagian lainnya untuk investasi. Hasilinvestasi inilah yang pada saatnya nantiakan dikembalikan kepada nasabah padamasa akhir pertanggungan;

5. Kelima, dilihat dari karakteristik carakerjanya, maka unit link   jelas telahmengadopsi cara reksadana, karenamembagi dana dari masyarakat dalam unit-

unit kecil dengan nilai tertentu yang dalamreksadana disebut Unit Penyertaan.Dengan demikian dapat diartikan bahwaunit link adalah reksadana yang dipasarkanoleh perusahaan asuransi jiwa. Hal ini

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 73

Page 85: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 85/214

melanggar Undang-Undang Nomor 8 Thun1995 tentang Pasar Modal.97 

Sebenarnya tidak ada yang baru darikesimpulan-kesimpulan yang ditarik YLKAI darihasil kajian yang dilakukannya tersebut karenatemuan-temuan itu telah diuraikan pada bagiansebelumnya. Namun demikian, sebagai sebuahwacana untuk pengembangan perangkat hukumdi bidang usaha asuransi, hasil kajian tersebut

perlu untuk dicermati. Direktorat AsuransiDepkeu juga menyambut baik hasil kajiantersebut karena dapat dijadikan sebagai bahanmasukan untuk peningkatan pengawasan bagiindustri jasa asuransi.

Menindaklanjuti hasil kajian tersebut, YLKAImenyerukan agar semua perusahaan asuransi jiwa yang menjual unit link untuk menghentikan

penjualan produk tersebut dalam waktu sepuluhhari sejak tanggal mereka mengumumkan hasilkajian mereka.

Seruan YLKAI itu tidak mendapattanggapan dari perusahaan asuransi, sehingga YLKAI melakukan tindakan hukum denganmengajukan gugatan kepada tiga perusahaanasuransi penjual unit link, masing-masing PT.

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. PrudentialLife Assurance, dan PT. ING Aetna Life Indonesiamelalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. YLKAImemohon agar penjualan unit link  dilarangkarena melanggar hakikat asuransi yang berarti

97 Mira Amalia Malik, et.al., loc.,cit.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

74

Page 86: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 86/214

 

proteksi seperti yang telah dikemukakan dalamhasil kajian di atas. YLKAI mengajukan gugatan

hanya kepada tiga dari empat belas perusahaanpenjual unit link  karena menurut YLKAI ketigaperusahaan itulah yang paling gencarmemasarkan unit link.98 

Ketiga perusahaan asuransi yang digugatmenanggapi gugatan tersebut denganmenyatakan bahwa YLKAI telah salah alamatmengingat bahwa mereka telah mendapat izin

penjualan unit link  dari Direktorat AsuransiDepkeu. Dengan demikian, kalau YLKAI akanmengajukan gugatan maka seharusnya gugatanitu diajukan kepada Menteri Keuangan dalam halini Direktorat Asuransi yang telah mengeluarkanizin tersebut. Mereka juga mempertanyakankapasitas YLKAI dalam mengajukan gugatanatas nama konsumen asuransi, karena sampai

dengan tanggal diajukan gugatan tidak satupunperusahaan asuransi penjual unit link  yangmenerima pengaduan dari konsumen berkaitandengan unit link yang dipasarkan.99 

Gugatan YLKAI terhadap PT. Prudential LifeAssurance sebagai salah satu perusahaanasuransi jiwa yang memasarkan produk unit link, yaitu Gugatan Nomor:

64/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 04 Maret2002 yang dalam gugatannya pada intinyamendalilkan bahwa, prudential selaku pelaku

98 Majalah Pilar Bisnis, Edisi 7/ Tahun V/ 27 Maret -09 April 2002,h. 12.

99 Majalah Pilar Bisnis, loc. cit.

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 75

Page 87: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 87/214

usaha telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu dengan mengeluarkan dan

memasarkan produk unit link yang tidak sesuaidengan karakteristik produk asuransisebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD danPasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun1992 tentang Usaha perasuransian. Yang dalamprovisi: memerintahkan tergugat/prudentialuntuk segera menghentikan semua produksi,pemasaran produk unit link  tersebut paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan putusandalam rivisi ini. Majelis hakim berdasarkaneksepsi dan hasil pemeriksaan menimbangbahwa surat kuasa penggugat/YLKAI bukan suratkuasa khusus untuk mengajukan gugatan,karena dalam hal ini YLKAI tidak mendapatkuasa atau mewakili konsumen asuransi unit link  yang dirugikan oleh pelaku usaha atau

prudential. Melainkan atas inisiatif dan atasnama Yayasan Lembaga Konsumen AsuransiIndonesia (YLKAI) yang bekerja sama denganUniversitas Katolik Parahyangan bandung yangberusaha menggugat keabsahan produk unit link. Maka majelis Hakim dalam putusannyamenolak seluruh gugatan penggugat (YLKAI).Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dalam Amarnya menilai YLKAI telahmencemarkan nama baik perusahaan asuransiyang memasarkan produk unit link  yangmendalilkan bahwa unit link  tidak sahdipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, tidaksesuai dengan prinsip dasar asuransi karena

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

76

Page 88: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 88/214

 

memuat adanya risiko investasi serta tidakmendapat pengawasan, baik dari Direktorat

Asuransi maupun Badan Pengawas Pasar Modal(Bapepam).100

Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) PP No. 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan UsahaPerasuransian jelas bahwa untuk memasarkansuatu produk asuransi, maka program asuransitersebut harus diberitahukan terlebih dahulukepada Menteri keuangan dan produk asuransi

dapat dipasarkan dan dijual jika MenteriKeuangan tidak memberikan keberatannyadalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.101 

Produk asuransi unit link  diatur olehKeputusan Direktur Jenderal Lembaga keuanganNo. 6098/LK/2001 tentang perubahan atasKeputusan Dirjen LK No. 5289/LK/1993 tentangBentuk dan Susunan Laporan serta

Pengumuman Laporan Keuangan PerusahaanPerasuransian (Kep Dirjen LK No. 6098/2001)yang mensyaratkan kepada perusahaanasuransi jiwa yang memasarkan produk asuransiunit link  untuk memasukkan informasi atasproduk tersebut dalam laporan keuangannya.KMK 423 Tahun 2003 tentang PemeriksaanPerusahaan Asuransi ini menunjukkan bahwa

payung hukum dari produk unit link  adalahmenteri keuangan dalam rangka pelaksanaanfungsi pembinaan, pengawasan dan

100 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:64PDT.G/2002/PN.JKT.PST. h. 20

101 Ibid. 

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 77

Page 89: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 89/214

pemeriksaan terhadap perusahaan asuransiyang dilakukan oleh Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan dalam hal ini menteri keuangan. Olehkarena itu Kep Dirjen LK No.6098 juga membuat jelas keberadaan dan keabsahan hukum dariproduk unit link, serta  diakui oleh pemerintahIndonesia. Maka Menteri Keuangan secarakhusus mengakui keabsahan dari produk PolisAsuransi Unit Link  dan secara khusus konseprisiko investasi atas polis tersebut akan

ditanggung oleh pemegang polis.Pasal 11 ayat (1) KMK No. 481 Tahun 1999

 jo KMK Nomor: 424 Tahun 2003 tentangKesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi danPerusahaan Reasuransi mensyaratkanpenanggung untuk memisahkan kekayaan dankewajiban polis seperti itu dari polis-polisasuransi jiwa. Persyaratan ini diadakan untuk

menjamin bahwa risiko dari polis asuransi unit link  tidak bercampur dengan risiko polis produkasuransi jiwa lainnya. Menteri keuangan telahdengan tegas mengatur jenis-jenis investasiyang dapat dilakukan oleh penanggung dengandana yang dibayarkan pada polis asuransi unit link . Pasal 11 ayat (1) KMK No. 481 Tahun 1999 jo KMK 424 Tahun 2003 ini secara tegas

memperbolehkan adanya risiko investasi yangditanggung oleh pemegang polis.102

Gugatan YLKAI atas keabsahan unit link sebagai produk asuransi ternyata tidakmembawa dampak negatif bagi pemasaran dan

102 Ibid, h. 17-18.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

78

Page 90: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 90/214

 

penjualan produk unit link. PT. Prudential LifeAssurance (PLA) sebagai salah satu pihak yang

digugat tidak mengalami penurunan jumlahcalon nasabah yang mengajukan permintaanasuransi jiwa PRUlink investor account dan tidakmengalami kesulitan di dalam pemasarannya.

Konsumen sendiri juga tidak terlaluterpengaruh oleh adanya gugatan YLKAIterhadap penjualan unit link . Konsumenberanggapan bahwa selama penjualan produk

itu telah mendapat persetujuan dari instansiyang berwenang dan dirasakan tidak akanmerugikan mereka sebagai konsumen,penjualan unit link oleh asuransi jiwa sah secarahukum. Di samping itu juga bahwa produk unit link  tidak mengandung hal-hal yang merugikannasabah sebagai konsumen, bahkan nasabahsenang karena dengan unit link  ada dua

manfaat sekaligus yang dapat diperoleh yaituasuransi dan investasi. Mengenai risiko investasiyang harus mereka tanggung sendiri jikamengalami kegagalan, konsumen padaumumnya tidak berkeberatan karena nasabahmaklum bahwa dalam berinvestasi masalahuntung atau rugi adalah sesuatu yang wajar.

Kontroversi seputar keabsahan unit link 

sebagai produk asuransi jiwa yang dapatdipasarkan oleh perusahaan asuransi akhir-akhirini mulai mereda. Hal ini terjadi setelahpemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 6098 LK/2001tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 79

Page 91: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 91/214

Pengumuman Laporan Keuangan PerusahaanPerasuransian, Kep Dirjen LK ini membuat jelas

keberadaan dan keabsahan hukum dari produkunit link diakui oleh Pemerintah Indonesia.103 

Di samping itu juga muncul rencanapemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang UsahaPerasuransian. Di dalam draft tersebutdicantumkan suatu ketentuan yang mengaturkemungkinan perusahaan asuransi jiwa untuk

melakukan kegiatan usaha dalam memasarkanproduk-produk asuransi jiwa yang mengandungmuatan investasi, tanpa secara spesifikmenyebutkan produk unit link.104 

Namun dalam Pasal 5 ayat (1) KMK No.422 Tahun 2003 tentang PenyelenggaraanUsaha Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi dinyatakan bahwa perusahaan

asuransi yang akan memasarkan produkasuransi baru yang dikaitkan denganinvestasi,antara lain untuk produk asuransi unit link , harus melaporkan kepada Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PP No.73 Tahun 1992 yang telah diubah dengan PP No.63 Tahun 1999. Ayat (2) menyatakan bahwaketentuan lebih lanjut mengenai produk asuransi

baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur dengan Keputusan Direktur JenderalLembaga Keuangan.105 

103 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op. cit., h. 17.104 Tempo, 4 September 2002.105 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003

 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

80

Page 92: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 92/214

 

Perusahaan Reasuransi.

Produk Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa 81

Page 93: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 93/214

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

82

Page 94: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 94/214

 

PERJANJIAN UNIT LINK DALAM BISNIS ASURANSI JIWA

DITINJAU DARIKETENTUAN

PERUNDANG-UNDANGAN

A. Aspek-aspek Hukum Perjanjian DalamPerjanjian Unit Link 

1. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian menganut beberapa asaspenting yang merupakan dasar kehendak parapihak dalam mencapai tujuan. Asas yangesensial dari Hukum Perjanjian adalah “sepakatmereka yang mengikatkan diri”. Asas ini jugadinamakan asas otonomi “konsensualisme”yang menentukan adanya perjanjian. Asaskonsensualisme yang terdapat di dalam Pasal

1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan”para pihak untuk saling berpartisipasi dan adakemauan untuk saling mengikatkan diri. 106

106 Mariam Darus Badrulzaman, et. al., Kompilasi HukumPerikatan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 83.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

83

5

Page 95: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 95/214

Asas konsensualisme ini mempunyaihubungan yang erat dengan asas kebebasan

berkontark (contractvrijheid) dan asas kekuatanmengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi, “SemuaPersetujuan yang dibuat secara sah berlakusebagai Undang-Undang bagi mereka yangmembuatnya”. Kata “semua” dalam rumusanketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata diatas mengandung pengertian meliputi seluruh

perjanjian, baik yang namanya dikenal maupunyang tidak dikenal oleh Undang-Undang. Asaskebebasan berkontrak berhubungan dengan isiperjanjian, yaitu kebebasan dalam menentukanapa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.107

Perjanjian unit link dalam asuransi jiwa jugalahir dari adanya prinsip kebebasan berkontraktersebut. Pada umumnya perjanjian asuransi

 jiwa yang dibuat sebelum adanya unit link hanyamengatur bahwa penanggung akan memberikansantunan atas meninggalnya tertanggung atau jika tertanggung hidup sampai masaberakhirnya perjanjian maka penanggung akanmemberikan manfaat berupa nilai tunai polisyang telah dikumpulkan. Di dalam unit link,penanggung dan tertanggung menyepakati pula

adanya investasi sebagai bagian penting yangditambahkan ke dalam mekanisme proteksi jiwapada umumnya. Dengan adanya asaskebebasan berkontrak, maka keberadaan

107 Ibid, h. 84.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

84

Page 96: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 96/214

 

perjanjian unit link  ini menjadi sah secarahukum.

Asas selanjutnya yang dikenal dalamHukum Perjanjian adalah asas konsensualisme,yang dapat ditemukan dalam Pasal 1320 danPasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1320KUH Perdata menyebutkan secara tegassedangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata penegasan itu dapat ditemukan dalamkata “semua”. Seperti telah diuraikan di atas,

kata “semua” menunjukan bahwa setiap orangdiberi kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian tentangapa saja sepanjang tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kepatutan.108 

Dengan demikian, perjanjian unit link  dibentukatas dasar consensus atau kesepakatan antarapara pihak yang membuatnya.

Hukum Perjanjian juga menganut asasobligatoir, yaitu perjanjian yang dibuat oleh parapihak akan menimbulkan hak dan kewajiban.Dalam perjanjian unit link, asas obligatoir  initercermin dari adanya kewajiban daripenanggung untuk memberikan pertanggunganatas jiwa dari tertanggung dengan imbalanmenerima premi yang disepakati. Pembayaran

premi tersebut adalah kewajiban dari pihaktertanggung yang telah menikmati proteksi atas jiwanya. Berkaitan dengan investasi,penanggung berkewajiban untuk menempatkansebagian dana ke dalam instrumen yang

108 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: intermasa, 1996), h. 13.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

85

Page 97: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 97/214

disepakati dan memberikan hasil investasitersebut yang menjadi hak dari tertanggung

sepenuhnya.

2. Ketentuan Tentang Syarat SahPerjanjian

Sebagai suatu perjanjian, polis asuransiunit link  harus memenuhi ketentuan tentangsyarat-syarat sah suatu perjanjian yang diaturdalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut

Ketentuan pasal tersebut ada empat syaratuntuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Adanya kesepakatan Tertanggung dan penanggung sepakatmengadakan perjanjian asuransi.Kesepakatan tersebut pada pokoknyameliputi benda yang menjadi objekasuransi, pengalihan risiko dan

pembayaran premi, evenemen dan gantikerugian, syarat-syarat khusus asuransidan dibuat secara tertulis dalam akta yangdisebut polis. Dalam perjanjian unit link,unsur kesepakatan tersebut telah terpenuhiketika calon tertanggung menandatanganisurat permohonan asuransi jiwa danpenanggung menyatakan menerima

permohonan tersebut dengan syarat danketentuan yang disepakati bersama.

b. Adanya kewenangan.Kedua pihak yaitu tertanggung danpenanggung sama-sama berwenangmelakukan perbuatan hukum yang diakui

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

86

Page 98: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 98/214

 

Undang-Undang. Kewenangan berbuattersebut ada yang bersifat subjektif dan

ada yang bersifat objektif. Kewenangansubjektif artinya kedua pihak sudahdewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian dan pemegang kuasayang sah. Kewenangan objektif artinyatertanggung mempunyai hubungan sahdengan benda objek asuransi karena bendaatau kepentingan tersebut adalah miliknya

sendiri, sedang penanggung adalah pihakyang sah mewakili perusahaan asuransiberdasarkan anggaran dasarperusahaan.109 Dalam Kaitan denganasuransi unit link, penanggung memberibatasan umur minimum 21 tahun bagipemohon untuk dapat disetujuipermohonannya. Kemudian di dalam polis,

pejabat dari perusahaan asuransi yangmenandatangani dokumen polis adalah dari jajaran Dewan Direksi yang telahmendapatkan wewenang berdasarkananggaran dasar untuk menandatanganisetiap polis yang diterbitkan.

c. Adanya objek tertentu.Objek tertentu dalam perjanjian asuransi

adalah objek yang diasuransikan, dapatberupa harta kekayaan dan kepentinganyang melekat padanya, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Pengertian objek

109 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 52-53.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

87

Page 99: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 99/214

tertentu adalah identitas objek asuransiharus jelas.110 Dalam asuransi unit link yang

menjadi objek adalah jiwa atau hidupmanusia dan hal ini tercantum dalam polisasuransi.

d. Adanya kausa yang halal.Kausa yang halal maksudnya adalah isiperjanjian asuransi itu tidak dilarang olehUndang-Undang, tidak bertentangandengan ketertiban umum, dan tidak

bertentangan dengan kesusilaan. Contohdari perjanjian asuransi yang memilikikausa yang tidak halal adalahmengasuransikan benda yang dilarang olehUndang-Undang untuk diperdagangkan,mengasuransikan benda tetapitertanggung tidak mempunyai kepentingansehingga hanya berupa spekulasi yang

bersifat untung-untungan. Berdasarkankausa yang halal itu tujuan yang hendakdicapai tertanggung dan penanggungadalah beralihnya risiko atas objek asuransiyang diimbangi dengan pembayaran premi.Dalam perjanjian unit link , kausa yang halaltercermin dari adanya kewajiban pihaktertanggung untuk mengasuransikan

 jiwanya sendiri atau jiwa orang lain yangmemiliki hubungan kepentingan keuangandengan pemegang polis.

110 Abdulkadir Muhammad, loc. cit.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

88

Page 100: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 100/214

 

B. Perjanjian Unit Link dan Ketentuan PerjanjianAsuransi Dalam KUHD

1. Prinsip-prinsip Utama PerjanjianAsuransi.

Seperti telah diuraikan dalam babterdahulu, di dalam pasal-pasal KUHD termuatprinsip dasar atau asas-asas yang berlakumutlak bagi suatu perjanjian asuransi. Di dalampraktik, tidak semua prinsip tersebut berlaku

bagi semua jenis asuransi. Dengan demikian,ada beberapa prinsip yang berlaku bagi asuransikerugian saja dan ada yang berlaku bagiasuransi jiwa.

Dari keenam prinsip utama perjanjianasuransi yang terdiri dari insurable interest,indemnity, utmost good faith, suborgation,causaliteit principle serta contribution tersebut

semuanya berlaku dan dapat diterapkan bagiasuransi kerugian karena dalam asuransikerugian, kepentingan dapat dinilai denganuang.111 Bagi asuransi jiwa, dari keenam prinsipdasar tersebut yang berlaku adalah:

a. Prinsip kepentingan yang dapatdiasuransikan (insurable interest ).Berdasarkan prinsip ini, pihak yang akan

mengasuransikan sesuatu harusmempunyai kepentingan terhadap objekyang akan diasuransikan. Menurut Pasal

111 Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi,Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, UsahaPerasuransian, (Bandung: Alumni, 1997), h. 64.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

89

Page 101: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 101/214

250 KUHD, kepentingan ini harus ada padasaat perjanjian asuransi diadakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapatmenyebabkan penanggung tidakdiwajibkan untuk memberikan gantikerugian dalam hal terjadi risiko yangdijamin atau pertanggungan menjadi batal.Dalam perjanjian unit link , adanyakepentingan ini menjadi syarat utamadisetujuinya permohonan asuransi. Dalam

polis PRUlink  yang diterbitkan PT.Prudential Life Assurance, misalnyadinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat(9) polis, bahwa orang atau badan yangditunjuk sebagai penerima manfaatasuransi jika tertanggung meninggal,haruslah yang mempunyai kepentinganterhadap tertanggung (insurable interest ).

 b. Prinsip kejujuran sempurna (utmost goodfaith).Di dalam perjanjian asuransi, tertanggungmemiliki kewajiban untuk memberitahukansegala sesuatu yang diketahuinyamengenai objek atau barang yangdipertanggungkan secara benar.Keterangan yang tidak benar atau

informasi yang tidak diberikan kepadapenanggung walaupun dengan itikad baiksekalipun dapat mengakibatkan batalnyaperjanjian asuransi. Prinsip ini diatur tegasdalam Pasal 251 KUHD. Dalam polisasuransi unit link, prinsip ini tercermin dari

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

90

Page 102: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 102/214

Page 103: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 103/214

dalam polis. Perjanjian asuransi unit link memuat ketentuan tentang risiko-risiko apa

saja yang ditanggung dan yang tidakditanggung. Seperti polis asuransi jiwapada umumnya, polis unit link  tidak akanmemberikan santunan kepada tertanggungatau ahli warisnya apabila kematiantertanggung disebabkan karena bunuh diri.

Keempat prinsip utama asuransi yang

berlaku dalam asuransi jiwa tersebut mengingatbahwa prinsip-prinsip lainnya menghendakiadanya ganti kerugian, sedangkan dalamasuransi jiwa tidak ada unsur ganti kerugian(indemnity ), karena dalam asuransi jiwa gantikerugian tidak diseimbangkan dengan kerugianyang sungguh-sungguh diderita, melainkan uangpertanggungan sudah ditetapkan sebelumnya

pada waktu perjanjian asuransi ditutup. Dasarpemikirannya adalah bahwa dalam asuransi jiwa, kepentingan yang dipertanggungkan tidakdapat dinilai dengan uang.112 

2. Pengaturan Tentang Isi PerjanjianAsuransi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD,

asuransi jiwa harus diadakan secara tertulisdengan bentuk akta yang disebut polis.Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 259KUHD apabila asuransi diadakan langsungantara tertanggung dan penanggung, maka

112 Ibid, h. 59.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

92

Page 104: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 104/214

 

polis harus ditandatangani dan diserahkan olehpenanggung dalam tempo duapuluh empat jam

setelah permintaan disetujui, kecuali apabilakarena ketentuan Undang-Undang ditentukantenggang waktu yang lebih lama. Berdasarkanketentuan ini, maka pihak yang membuat polisadalah penanggung atas permintaantertanggung. Penanggung menandatagani polistersebut dan setelah itu menyerahkannyakepada tertanggung. Pembuatan dan

penyerahan polis oleh penanggung sesuaidengan fungsi polis sebagai bukti tertulis bagikepentingan tertanggung.

Mengenai isi dari polis asuransi jiwa, Pasal304 KUHD mengatur bahwa yang harusdicantumkan adalah Hari diadakan asuransi,Nama tertanggung, Nama orang yang jiwanyadiasuransikan, Saat mulai dan berakhirnya

pertanggungan, Jumlah asuransi, dan Premiasuransi.

Dalam polis asuransi jiwa harusdicantumkan hari dan tanggal diadakanasuransi. Perjanjian asuransi unit link mencantumkan dengan jelas hari dan tanggaldimulainya pertanggungan asuransi di dalamringkasan polis yang menjadi satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dari polis.Di dalam polis juga harus dicantumkan

nama tertanggung sebagai pihak yang wajibmembayar premi dan berhak menerima polis.Apabila terjadi peristiwa yang diasuransikanatau jika jangka waktu berlakunya asuransi

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

93

Page 105: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 105/214

berakhir, maka tertanggung atau ahli warisnyayang sah berhak menerima sejumlah uang

santunan atau pengembalian nilai tunai polisdari perusahaan asuransi. Di dalam perjanjianunit link, nama tertanggung dan ahli waris yangditunjuk dicantumkan di dalam ringkasan polisyang menjadi satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari polis.

Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badanmanusia sebagai satu kesatuan.113 Jiwa

seseorang menjadi objek asuransi yang tidakberwujud, yang hanya dapat dikenal melaluiwujud badannya. Individu yang memiliki badanitu mempunyai suatu kepentingan atas jiwanyaatau jiwa orang lain untuk diasuransikan. Polisunit link secara jelas memuat nama orang yang jiwanya diasuransikan tersebut sehingga ketikatimbul klaim di kemudian hari akan jelas bagi

perusahaan asuransi jiwa mengenaipembayaran santunannya.

Saat mulai dan berakhirnya pertanggunganadalah suatu ketentuan penting yang harusdimuat dalam polis asuransi jiwa, karena hal inidapat menentukan sah atau tidaknya klaim yangdiajukan tertanggung serta ada atau tidaknyatanggungjawab penanggung untuk memberi

santunan. Risiko yang terjadi setelah lewat masapertanggungan tidak akan dijamin oleh polis,meskipun risiko tersebut termasuk dalam risikoyang diasuransikan. Untuk polis asuransi jiwaunit link, Ketentuan masa pertanggungan ini

113 Abdulkadir Muhammad, op. cit., h. 171.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

94

Page 106: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 106/214

 

dinyatakan secara jelas dengan menegaskanbahwa pertanggungan berlaku sejak hari dan

tanggal yang tercantum dalam ringkasan polis.Kemudian yang dimaksud dengan jumlah

asuransi dalam polis asuransi jiwa adalahsejumlah uang tertentu yang diperjanjikan padasaat diadakan asuransi sebagai jumlah santunanyang wajib dibayar oleh penanggung kepadatertanggung atau ahli warisnya dalam hal terjadirisiko yang diasuransikan.114 Menurut ketentuan

Pasal 305 KUHD, perkiraan jumlah dan syarat-syarat asuransi sama sekali ditentukan olehperjanjian atau kesepakatan bebas antaratertanggung dan penanggung. Dalam asuransi(termasuk juga asuransi unit link ) istilah yangdipergunakan adalah uang pertanggungan (sumassured) dan jumlah dari uang pertanggungan(sum assured) ini disebutkan dalam ringkasan

atau ikhtisar polis.Penanggung bersedia menerima pengalihan

risiko dari tertanggung dengan menerimaimbalan sejumlah uang yang disebut premi.Besarnya jumlah premi bergantung pada uangpertanggungan yang disetujui oleh tertanggungpada saat perjanjian asuransi dibuat. Perjanjianasuransi unit link menyebutkan besarnya premi

yang harus dibayar dan metode pembayarannyadi dalam ikhtisar polis.

114 Ketut Sendra, Panduan Sukses menjual Asuransi, (Jakarta:PPM, 2001), h. 125.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

95

Page 107: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 107/214

C. Penerbitan Perjanjian Asuransi Unit Link

Menurut Undang-undang Usaha Perasuransian.

1. Penerbitan Perjanjian Unit Link  olehPerusahaan Asuransi Jiwa.

Usaha jasa asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang UsahaPerasuransian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Asuransi Jiwa (Life Insurance),Asuransi Kerugian atau Asuransi Umum (General

Insurance) dan Reasuransi atau PertanggunganUlang (Reinsurance).

Pasal 3 huruf a angka 2 dari Undang-Undang Usaha Perasuransian telahmendefinisikan dengan jelas bahwa yangdimaksud dengan usaha perasuransian jiwaadalah usaha yang berkenaan denganpemberian jasa dalam penanggulangan risiko

yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnyaseseorang yang dipertanggungkan.

Usaha asuransi jiwa hanya dapat dijalankanoleh suatu badan hukum, yang menurutketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-UndangUsaha Perasuransian harus dalam bentuk salahsatu dari empat jenis yang diperbolehkan, yaituapakah perusahaan perseroan (persero),

koperasi, perseroan terbatas atau usahabersama.

Perusahaan asuransi jiwa di dalammenjalankan kegiatan usahanya harusmemperhatikan ruang lingkup usahaperasuransian seperti yang telah diatur di dalam

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

96

Page 108: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 108/214

 

Pasal 4 Undang-Undang Perasuransian. UntukPerusahaan asuransi jiwa, kegiatan usaha yang

boleh dijalankan adalah menyelenggarakanusaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransikesehatan, asuransi kecelakaan diri, sertamenjadi pendiri dan pengurus dana pensiunsesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Dengan ketentuan ini makatertutup kemungkinan bagi perusahaan asuransi jiwa untuk sekaligus menjalankan usaha di

bidang asuransi kerugian.Dilihat dari ruang lingkup untuk

perusahaan asuransi jiwa tersebut memangtidak secara jelas menyebutkan produk unit link atau produk asuransi yang mengandung muataninvestasi sebagai salah satu jenis produk yangdapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa.Oleh karena itu, mengingat semakin

berkembangnya produk inovatif di bidangasuransi jiwa terutama produk unit link, sertauntuk menghindari ketidak jelasanpengaturannya, maka pemerintah melaluiDirektorat Asuransi Departemen keuangan padatahun 2001 telah mengeluarkan KeputusanDirektur Jenderal Lembaga Keuangan No.6098/LK/2001 tentang Bentuk dan Susunan

Laporan serta Pengumuman Laporan KeuanganPerusahaan Perasuransian, yang mensyaratkankepada perusahaan asuransi jiwa yangmemasarkan produk asuransi unit link  untukmemasukan informasi atas produk tersebutdalam laporan keuangan mereka.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

97

Page 109: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 109/214

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No.422 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan,perusahaan asuransi jiwa yang akanmemasarkan produk asuransi baru yangdikaitkan dengan investasi, antara lain produkunit link, harus melaporkan pada menterisebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18Paraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransianyang telah diubah dengan PP No. 63 Tahun1999. Dalam ayat (2) dinyatakan, ketentuanlebih lanjut mengenai produk asuransi barudiatur dengan Keputusan Direktur JenderalLembaga Keuangan.

Di dalam draft revisi atas Undang-UndangPerasuransian, ruang lingkup usaha untuk

perusahaan asuransi diperluas, walaupun tidaksecara tegas menyebutkan Produk unit link,karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalamsuatu Undang-Undang hanya memuat ketentuanpokok saja, ketentuan mengenai produk unit link diatur lebih lanjut dalam peraturanpelaksanaannya yaitu dalam PeraturanPemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan,

seperti yang telah diuraikan di atas.Dalam menjalankan kegiatan usahanya,

perusahaan asuransi diwajibkan untukmemperhatikan aspek peningkatan sumberdaya manusia, mengingat usaha asuransi adalahsalah satu jenis bidang usaha yang

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

98

Page 110: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 110/214

 

membutuhkan keahlian teknis dalam halakseptasi risiko yang diasuransikan. Hal inipun

telah dengan tegas diatur di dalam ketentuanPasal 8 ayat (1) huruf a dari PP No. 73 yangmenyatakan bahwa perusahaan asuransi danreasuransi diwajibkan untuk melaksanakanpeningkatan sumberdaya manusia yang dapatmenunjang terciptanya pengelolaan perusahaanyang profesional, kegiatan usaha yang sehat,kemampuan untuk mengikuti perkembangan

kemajuan teknologi serta penyelenggaraan jasaasuransi secara tertip dan bertanggung jawab.

Ketentuan di atas dijabarkan lebih lanjut didalam Keputusan Menteri Keuangan No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha danKelembagaan Perusahaan Asuransi danPerusahaan Reasuransi (KMK 426). KetentuanPasal 29 ayat (1) KMK 426 tersebut mengatur

bahwa perusahaan asuransi dan perusahaanreasuransi wajib menyediakan dana pendidikandan pelatihan sekurang-kurangnya lima persendari jumlah biaya pegawai dan pengurus, untukmeningkatkan keterampilan, pengetahuan dankeahlian di bidang usaha asuransi bagikaryawannya sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf a PP No. 73.

Sesuai dengan ketentuan pemerintahtersebut, perusahaan asuransi jiwa yangmemasarkan produk unit link menerapkan suatuprogram pelatihan khusus bagi agen yang akanmemasarkan produk unit link  kepadamasyarakat. Beberapa contoh dapat disebut,

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

99

Page 111: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 111/214

Page 112: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 112/214

 

sehingga diperlukan keahlian khusus dari agendi dalam memasarkannya.117 

2. Pencantuman Ketentuan Unit Link dalamPolis Asuransi

Usaha asuransi adalah suatu usaha jasa dibidang keuangan yang dengan jalanmenghimpun dana masyarakat melaluipengumpulan premi asuransi, memberikanperlindungan kepada anggota masyarakat

pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinantimbulnya kerugian karena suatu peristiwa yangtidak pasti atau terhadap hidup ataumeninggalnya seseorang.

Sebagaimana telah diuraikan pada babterdahulu, Undang-Undang Usaha Perasuransianhanya memuat hal-hal pokok dari usaha jasaasuransi, misalnya pengaturan tentang bidang

usaha asuransi, jenis usaha perasuransian,ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian,kepemilikan perusahaan perasuransian, hal-halseputar perizinan, pembinaan dan pengawasanserta pengenaan sanksi. Hal-hal yang bersifatteknis, misalnya syarat-syarat penutupanperjanjian asuransi, diatur dalam peraturanpelaksana. PP No. 73 jo PP No. 63 Tahun 1999

adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Usaha Perasuransian, yangmenitikberatkan pada pengaturan lebih lanjut dibidang penyelenggaraan usaha perasuransian.

117 Bisnis Indonesia, 4 September 2002.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

101

Page 113: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 113/214

Bab IV PP No. 73 yang terdiri dari 15 Pasal(mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 31)

khusus mengatur tentang penyelenggaraanusaha Pasal 17 PP No. 73 menegaskan bahwa didalam memasarkan suatu program atau produkasuransi, perusahaan asuransi harusmengungkapkan informasi yang relevan, tidakada yang bertentangan dengan persyaratanyang dicantumkan dalam polis dan tidakmenyesatkan. Pemasaran dalam bunyi

ketentuan Pasal 17 PP No. 73 ini adalah setiapkegiatan secara langsung atau tidak langsungdilakukan untuk menarik calon tertanggung,termasuk diantaranya kegiatan promosi, iklanbrosur dan prospektus.

Di dalam memasarkan produk asuransi unit link, perusahaan asuransi jiwa pada umumnyatidak melakukan promosi besar-besaran.

Beberapa promosi yang ditempuh adalahdengan peluncuran produk yang diikuti jumpapers dan calon konsumen, pembuatan brosur,pengiklanan melalui media luar ruang misalnyabaliho dan pembuatan informasi produk si situsresmi dari perusahaan yang bersangkutan. Didalam materi iklan atau promosi tersebut,perusahaan asuransi tidak mencantumkan

pernyataan yang menyesatkan misalnya adanya jaminan bahwa investasi yang dilakukan paranasabah akan mendatangkan keuntungan.Dalam memasarkan produk unit link  pihakasuransi jiwa dituntut untuk terbukamengungkapkan fakta kemungkinan kerugian

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

102

Page 114: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 114/214

 

yang dialami nasabah dalam melakukaninvestasi dan kerugian itu menjadi tanggungan

para nasabah sendiri.Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 73

menggariskan bahwa sebelum memasarkansuatu produk baru, setiap perusahaan asuransiharus melaporkan kepada pihak regulator dibidang usaha asuransi, dalam hal ini adalahDepartemen Keuangan (Depkeu). Berkaitandengan produk unit link, perusahaan asuransi

 jiwa yang berencana akan memasarkan produkini juga harus terlebih dahulu melaporkannya keDepkeu guna memperoleh izin. Izin inimerupakan syarat mutlak sehingga tidak adasatupun perusahaan asuransi yang menjual unit link, yang melakukan penjualan produk ini tanpasepengetahuan maupun izin dari Depkeu.118

Pasal 18 ayat (2) PP No. 73 menegaskan

suatu larangan bagi perusahaan asuransi untukmemasarkan produk asuransi yangbertentangan dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 19 dan Pasal 20 dari peraturanyang sama. Dalam ketentuan Pasal 19 PP No. 73diatur tentang polis dan perjanjian asuransi lain. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah ayat(1) yang mengatur bahwa polis atau bentuk

perjanjian asuransi lainnya beserta lampiranmerupakan satu kesatuan dengannya tidakboleh mengandung kata, kata-kata, atau kalimat

118 Hal ini disampaikan oleh Angger Yuwono, Ketua AsosiasiAsuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dalam diskusi mengenai Unit Link di

 Jakarta, 5 Maret 2002.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

103

Page 115: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 115/214

yang dapat menimbulkan penafsiran yangberbeda mengenai risiko yang ditutup

asuransinya, kewajiban penanggung dankewajiban tertanggung, atau mempersulittertanggung di dalam mengurus haknya.

Dari polis asuransi unit link  yang dikaji,tidak ditemukan kata-kata, atau kalimat yangdapat menimbulkan penafsiran yang berbedamengenai risiko yang ditutup asuransinya, ataumengenai kewajiban penanggung dan kewajiban

tertanggung. Juga tidak ditemukan adanya suatukalimat yang menimbulkan kesulitan bagitertanggung di dalam mengurus hak-haknya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 ayat(1) dari PP No. 73 tersebut di atas, Departemenkeuangan melalui Direktorat Jenderal LembagaKeuangan menerbitkan surat edaran Nomor S-5560/LK/2001 tentang polis asuransi dan

lampirannya. Di dalam surat edaran tersebutdiatur ketentuan bahwa semua perusahaanasuransi yang menerbitkan polis asuransibaserta segala lampiran yang merupakankesatuan dengannya dalam bahasa asing,diwajibkan untuk menyertakan terjemahannyadalam bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkanuntuk menghindari terjadinya perbedaan

penafsiran atas isi polis. Surat edaran tersebut juga menentukan juga bahwa dalam hal terjadisengketa penafsiran, maka yang berlaku atauyang dijadikan acuan adalah polis dalam bahasaIndonesia.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

104

Page 116: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 116/214

 

Dalam kaitannya dengan polis asuransiunit link, berdasarkan kajian yang dilakukan

ditemukan bahwa semua polis beserta segaladokumen dan lampiran yang merupakan satukesatuan diterbitkan dalam bahasa Indonesia.Ini merupakan satu langkah yang positif bagipeningkatan kepuasan konsumen, karenakonsumen dapat dengan mudah memahami isipolis dalam Bahasa Indonesia dibandingkandalam bahasa asing.

Ketentuan lain yang berlaku bagi polisadalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor:422/KMK.06/2003 tentang PenyelenggaraanUsaha Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi (selanjutnya disebut KMK 422), yangditerbitkan pada tanggal 30 September 2003sebagai penjabaran dari PP No. 73.

Pasal 7 KMK 422 tersebut mengatur

masalah bahwa dalam setiap penutupanasuransi, polis asuransi harus sesuai polisasuransi yang dilaporkan kepada MenteriKeuangan. Ketentuan ini, bertujuan untukmengantisipasi adanya perbedaan (gap) antarapolis yang diterbitkan dengan polis untuk produkyang sama yang telah dilaporkan olehpenanggung kepada pengawas asuransi.

Pasal 8 KMK tersebut mengatur tentangpolis, bahwa polis asuransi harus memuatketentuan mengenai:

a. saat berlakunya pertanggungan;b. uraian manfaat yang diperjanjikan;c. cara pembayaran premi;

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

105

Page 117: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 117/214

d. tenggang waktu pembayaran premi;e. kurs yang dipergunakan untuk polis

asuransi dengan mata uang asing apabilapembayaran premi dan manfaat dikaitkandengan mata uang rupiah;

f. waktu yang diakui sebagai saatditerimanya pembayaran premi;

g. kebijakan perusahaan yang ditetapkanapabila pembayaran premi dilakukanmelewati tenggang waktu yang disepakati;

h. periode dimana pihak perusahaan tidakdapat meninjau ulang keabsahan kontrakasuransi (incontestable period);

i. tabel nilai tunai, bagi polis asuransi jiwayang mengandung nilai tunai;

 j. dan seterusnya.

Selanjutnya Pasal 11 KMK 422 dalam ayat

(1) mengatur apabila dalam polis asuransiterdapat perumusan yang dapat ditafsirkansebagai pengecualian atau pembatasanpenyebab risiko yang ditutup berdasarkan polisasuransi yang bersangkutan harus ditulis ataudicetak sedemikian rupa sehingga dapat denganmudah diketahui adanya pengecualian ataupembatasan tersebut, ayat (2) menyatakan,

apabila dalam polis asuransi terdapatperumusan yang dapat ditafsirkan sebagaipengurangan, pembatasan atau pembebasankewajiban penanggung, perumusan yangdimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

106

Page 118: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 118/214

 

rupa sehingga dapat dengan mudah diketahuihal tersebut.

Beberapa polis unit link yang dikaji memuatsuatu ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 KMK 422 tersebut dicetak sedemikianrupa, misalnya dengan menggunakan huruf tebal (bold letters) sehingga memudahkanpemegang polis untuk menemukannya. Salahsatu polis tersebut adalah yang diterbitkan olehPT. Prudential Life Assurance untuk produk

PRUling-nya.Pasal 15 KMK 422 memuat larangan bagi

polis asuransi untuk mencantumkan suatuketentuan yang dapat ditafsirkan bahwatertanggung tidak dapat melakukan upayahukum sehingga tertanggung harus menerimapenolakan pembayaran klaim. Ketentuan inimembuka peluang bagi tertanggung untuk

menempuh segala upaya hukum yangdimungkinkan oleh Undang-Undang jika yangbersangkutan tidak puas atas penolakanklaimnya oleh perusahaan asuransi.

Selanjutnya dalam Pasal 16 KMK 422ditegaskan pula bahwa dalam polis asuransidilarang dicantumkan ketentuan yang dapatditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum

bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihanmengenai ketentuan polis. Ketentuan inimemberikan ruang gerak kepada para pihakuntuk mengajukan sengketa penafsiran isi poliskepada pengadilan umum maupun ke lembagaarbitrase.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

107

Page 119: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 119/214

Page 120: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 120/214

Page 121: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 121/214

Kesembilan hak konsumen diatas telahsesuai dengan empat hak dasar konsumen yang

diakui secara universal yaitu hak untukmendapatkan keamanan, hak untukmendapatkan informasi, hak untuk memilih danhak untuk didengar.120 Dari kesembilan butir hakkonsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 UUPK tersebut, tampak bahwa masalah kenyamanan,keamanan dan keselamatan konsumen menjadihal yang paling pokok dan utama dalam konteks

perlindungan konsumen.Dalam kaitan dengan produk asuransi unit 

link, kesembilan hak tersebut tercermin dariadanya kebebasan dari konsumen untukmemilih salah satu produk unit link yang palingdiminatinya dari kurang lebih lima belas jenisproduk yang ada di pasaran. Selanjutnyaberkenaan dengan seluk beluk produk unit link 

yang tergolong masih baru di Indonesia,perusahaan asuransi jiwa melalui tenagapemasaran atau agennya akan memberikansegala informasi dan penjelasan sekitar produkyang dipasarkannya. Ketika memilih satu produkasuransi untuk memberikan perlindungan atas jiwanya, konsumen tentu menginginkan adanyarasa aman di dalam menggunakan jasa asuransi

tersebut dan ketika terdapat hal-hal yang tidaksesuai dengan kesepakatan atau tidakmemuaskan pihak konsumen, perusahaanasuransi wajib menerima setiap keluhan yang

120 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta:PT. Grasindo, 2000), h. 16.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

110

Page 122: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 122/214

 

diajukan dan berusaha untuk menindaklanjutikeluhan tersebut.

Beberapa perusahaan asuransi jiwa yangmemasarkan unit link  telah memberikanperhatian khusus terhadap kepuasannasabahnya dengan membentuk divisipelayanan nasabah (customer service) ataudengan membuka saluran telepon bebas pulsauntuk menerima masukan dan keluhan dari paranasabahnya berkaitan dengan jasa asuransi

yang mereka konsumsi.Setiap hak yang diberikan kepada

konsumen merupakan suatu kewajiban bagipara pelaku usaha. Menurut Pasal 7 UUPK pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajibansebagai berikut:

a. beritikat baik dalam melakukan kegiatanusahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelasdan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau jasa serta memberipenjelasan penggunaan, perbaikan danpemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumensecara benar dan jujur serta tidakdiskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yangdiproduksi dan/atau diperdagangkanberdasarkan ketentuan standar mutubarang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumenuntuk menguji dan/atau mencoba barang

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

111

Page 123: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 123/214

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang

dibuat dan/atau yang diperdagangkan;f. memberi kompensasi, ganti kerugian

dan/atau penggantian atas kerugian akibatpenggunaan, pemakaian dan pemanfaatanbarang dan/atau jasa yangdiperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti kerugiandan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima ataudimanfaatkan tidak sesuai denganperjanjian.

Apabila disimak secara cermat, tampakbahwa kewajiban-kewajiban pelaku usahatersebut di atas merupakan manifestasi hakkonsumen dalam sisi lain yang diarahkan untuk

menciptakan suatu budaya tanggung jawabpada diri pelaku usaha.121

Perusahaan asuransi sebagai pelaku usahadalam memasarkan produk unit link  harusmenerapkan prinsip itikat baik. Salah satuperwujudan itikat baik itu adalah denganmentaati segala ketentuan mengenai hal-halyang dilarang dalam menjalankan kegiatan

usaha sesuai dengan UUPK. Dari berbagaimacam larangan yang dikenakan kepada pelakuusaha, beberapa yang dapat diterapkan bagi

121 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum TentangPerlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001),h. 34.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

112

Page 124: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 124/214

Page 125: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 125/214

Page 126: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 126/214

 

kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakapuntuk bertindak demi hukum untuk

melaksanakan suatu prestasi yang tidakbertentangan dengan aturan hukum yangberlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertibanumum, serta kebiasaan yang berlaku dalammasyarakat. Namun adakalanya kedudukan darikedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidakseimbang, yang pada gilirannya melahirkansuatu perjanjian yang tidak terlalu

menguntungkan bagi salah satu pihak.Bertitiktolak dari kenyataan bahwa

kekuatan tawar-menawar (bargaining power )konsumen pada praktiknya berada jauh dibawah para pelaku usaha, Maka UUPK mengaturperjanjian baku dan/atau pencantuman klausulbaku dalam setiap dokumen atau perjanjianyang dibuat oleh pelaku usaha. Pengaturan

klausul baku dalam UUPK meliputi aspeksubstansi dan aspek fisik atau penampilanperjanjian.

UUPK tidak memberikan definisi tentangperjanjian baku, tetapi merumuskan klausulbaku sebagai berikut: “Setiap aturan atauketentuan dan syarat-syarat yang telahdipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu

sacara sepihak oleh pelaku usaha yangdituangkan dalam suatu dokumen dan/atauperjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhioleh konsumen”.122

122 Pasal 1 angka 10 UUPK.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

115

Page 127: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 127/214

Page 128: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 128/214

 

membuat atau mencantumkan klausul bakupada setiap dokumen dan/atau perjanjian

apabila pencantuman klausul baku tersebut:a. akan mengakibatkan pengalihan

tanggung jawab pelaku usaha;b. menyatakan bahwa pelaku usaha barhak

menolak penyerahan kembali barangyang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhakmenolak penyerahan kembali uang yang

dibayarkan atas barang dan/atau jasayang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa darikonsumen kepada pelaku usaha, baiksecara langsung maupun tidak langsunguntuk melakukan segala tindakan sepihakberkaitan dengan barang yang dibeli olehkonsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atashilangnya kegunaan barang ataupemanfaatan jasa yang dibeli olehkonsumen;

f. memberikan hak kepada pelaku usahauntuk mengurangi manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan konsumenyang menjadi objek jual-beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepadaperaturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan, dan/ataupengubahan lanjutan yang dibuat sepihakoleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

117

Page 129: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 129/214

Page 130: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 130/214

Page 131: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 131/214

adanya pernyataan tunduknya konsumenkepada peraturan yang berupa aturan baru,

tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelakuusaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Ketentuan semacam itudilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf gUUPK.

Polis unit link  yang dikaji pada umumnyamemuat suatu klausul yang menyatakan bahwa

perubahan atau penambahan ketentuan polishanya dapat dilakukan atas persetujuanpenanggung dan tertanggung. Polis unit link yang dikaji tidak memuat suatu ketentuan yangmengatur tunduknya pemegang polis padasetiap dan semua perubahan atas syarat danketentuan polis yang ditentukan olehperusahaan asuransi di kemudian hari. Dengan

perkataan lain, perusahaan asuransi tidakdiperbolehkan melakukan perubahan isiketentuan polis secara sepihak tanpa terlebihdahulu memberitahukan atau memperolehpersetujuan dari pemegang polis atautertanggung, demikian sebaliknya. Polis unit link yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Cigna untukProduk Colors Of Life, misalnya, mencantumkan

ketentuan tersebut dalam Pasal 16 ayat (2) yangberbunyi: “ Perusahaan berhak untuk mengubahketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umumpolis yang tercantum dalam polis ini dan haltersebut akan dinyatakan atau diumumkan pada

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

120

Page 132: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 132/214

 

tanggal penerbitan atau selama jangka waktupolis ini berlaku”.

Dari bunyi ketentuan di atas dapatdisimpulkan bahwa perubahan syarat danketentuan polis yang dilakukan perusahaanasuransi harus terlebih dahulu diberitahukankepada dan mendapat persetujuan pemegangpolis. Prinsip yang dipegang adalah perubahanapapun pada polis atau perjanjian asuransiharus dikomunikasikan dan mendapat

persetujuan tertanggung sebelumdiberlakukan.126 

Menurut penjelasan dari Pasal 18 ayat (1)UUPK, larangan pencantuman klausul bakudengan materi seperti di atas, dimaksudkanuntuk menempatkan kedudukan konsumensetara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsipkebebasan berkontrak.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarangmencantumkan klausul baku yang letak ataubentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibacasecara jelas, atau pengungkapannya sulitdimengerti. Selama ini banyak kalangan menilaipolis asuransi yang ada di pasaran dicetakdalam huruf yang terlalu kecil dan dengan

bahasa yang sulit dimengerti oleh konsumen.

126 Frans Lamury, Undang-undang Perlindungan Konsumen danKaitannya Dengan Asuransi, makalah disampaikan dalam SeminarNasional Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bandung, 8 April2000, h. 5.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

121

Page 133: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 133/214

Page 134: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 134/214

Page 135: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 135/214

(Keppres) No. 90 Tahun 2001, Pemerintah telahmembentuk BPSK di sepuluh Pemerintahan Kota,

meliputi Medan, Palembang, Jakarta Barat danPusat, Bandung, Yogyakarta, Semarang,Surabaya, Malang dan Makasar.

BPSK dalam konteks UUPK adalahsemacam lembaga arbitrase yang dibentukuntuk memeriksa dan menyelesaikan kasussengketa konsumen, tentu saja denganmengadopsi prinsip kerja lembaga arbitrase

yang mengedepankan penyelesaian sengketasecara cepat, murah, tanpa proses yang berbelittetapi putusannya bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa antara nasabah unit link  dengan perusahaan asuransi jiwa dapatdilakukan melalui baik di luar pengadilanmaupun melalui pengadilan. Upayapenyelesaian di luar pengadilan dengan melalui

BPSK diberikan oleh UUPK untuk mengatasiberlikunya proses pengadilan 129 dan bertujuanuntuk mencapai kesepakatan mengenai bentukdan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenaitindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadikembali atau tidak akan terulang kembalikerugian yang diderita oleh konsumen.130 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untukditempuh oleh nasabah unit link  sebelum padaakhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui

129 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta:PT. Grasindo, 2000), h. 142.

130 Pasal 47 UUPK.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

124

Page 136: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 136/214

 

lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasilputusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang

cukup untuk memberikan shock terapy  bagipelaku usaha yang tidak beritikat baik, karenaputusan tersebut dapat dijadikan buktipermulaan bagi penyidik. Hal ini berartipenyelesaian sengketa melalui BPSK tidakmenghilangkan tanggung jawab pidana menurutketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.131 

Pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkanbahwa jika telah dipilih upaya penyelesaiansengketa konsumen di luar pengadilan, gugatanpengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itudinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihakatau oleh para pihak. Ketentuan ini sulitdipahami karena tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penyelesaian

sengketa di luar pengadilan itu. Jika yangdimaksud dengan penyelesaian sengketa di luarpengadilan itu adalah penyelesaian melaluiBPSK, ketentuan itu bertentangan dengan Pasal60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketayang menyebutkan bahwa putusan arbitrasebersifat final dan mempunyai kekuatan hukum

tetap dan mengikat para pihak.Rumusan Pasal 46 ayat (1) UUPK 

menyatakan bahwa setiap gugatan ataspelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

131 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, op. cit., h. 73.

Perjanjian Unit Link dalam Bisnis Asuransi Jiwa Ditinjau dariKetentuan UU

125

Page 137: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 137/214

Page 138: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 138/214

Page 139: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 139/214

Page 140: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 140/214

Page 141: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 141/214

Page 142: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 142/214

 

Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan

Perasuransian.4. Aspek perlindungan nasabah unit link telahsesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen. Misalnya berkenaan dengantanggung jawab perusahaan asuransi jiwapenerbit unit link  kepada nasabah sepertiyang terdapat dalam Pasal 26 UUPK,

perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan jasa asuransi unit link  bertanggung jawabkepada nasabah atau tertanggung untukmemenuhi setiap jaminan perlindungan yangdisebutkan secara tegas dalam polis.Kemudian mengenai klausul baku dalam unit link, Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK,Menyatakan klausul baku yang dicantumkan

dalam perjanjian tidak boleh berakibat padapengalihan tanggung jawab pelaku usaha,perusahaan asuransi jiwa akan bertanggung jawab membayarkan manfaat pertanggungan,sepanjang klaim yang diajukan tersebut sahdan tidak bertentangan dengan ketentuanpolis yang sudah diterbitkan. Kemudian dalamhuruf g, mengenai aturan baru, tambahan,

lanjutan, dan/atau penambahan lanjutan tidakboleh dilakukan sepihak. Dalam polis asuransiunit link  yang dikaji hal tersebut mendapatpersetujuan atau diberitahukan kepadapemegang polis. Pasal 18 ayat (2) UUPK,mengenai pencantuman klausul baku yang

Kesimpulan dan Rekomendasi 131

Page 143: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 143/214

letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidakdapat dibaca secara jelas atau

pengungkapannya sulit dimengerti, dalampolis asuransi unit link yang telah dikaji tidakterdapat hal-hal seperti yang disebutkan diatas.

B. RekomendasiSetelah selesainya proses revisi atas

Undang-Undang Usaha Perasuransian untuk

masa yang akan datang, diharapkan kepadaPemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyatsebagai lembaga yang berwenang dalampembentukan Undang-Undang, agar definisi danruang lingkup untuk asuransi jiwa mencakupasuransi yang dikaitkan dengan investasi atauunit link.  Jadi tidak hanya terdapat dalamperaturan pelaksana saja, mengingat semakin

pesatnya perkembangan asuransi unit link dalam masyarakat. Hal ini perlu agar terciptasuatu kejelasan aturan dan syarat-syarat (rule of the game) bagi perusahaan asuransi jiwa yanghendak memasarkan produk unit link  atausejenisnya dan dengan demikian dapatmencegah adanya pihak-pihak tertentu yangberupaya memanfaatkan celah hukum demi

kepentingan bisnis semata tanpamempertimbangkan nasabah.

Bagi perusahaan asuransi jiwa yangmemasarkan produk unit link, hendaknyasenantiasa memperhatikan peningkatan mutusumber daya manusia yang berada di lini depan

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

132

Page 144: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 144/214

 

pemasaran, yaitu tenaga agen, denganmengadakan pelatihan-pelatihan untuk

meningkatkan kualitas dan profesionalismeagen. Hal ini diharapkan dapat mengurangiterjadinya kesalahan pemberian informasi yangpada akhirnya dapat menimbulkan kerugianbagi nasabah. Perlunya peningkatan kualitasdan profesionalisme agen ini mengingat bahwaunit link  adalah produk asuransi dengankompleksitas yang cukup tinggi, sehingga jika

agen pemasar tidak dapat memberikanpenjelasan secara baik, nasabah unit link menghadapi kemungkinan kesalahan baik dalampemilihan produk maupun penempataninvestasi.

Bagi para nasabah atau calon nasabah unit link, hendaknya tetap mengutamakankecermatan dan kehati-hatian dalam memilih

produk asuransi jiwa yang menjanjikan tingkatpengembalian investasi dan pilihanpertanggungan yang menarik serta pulamengetahui secara persis berapa tingkat risikoyang dapat ditanggungnya. Sikap cermat danhati-hati ini mutlak perlu agar nantinya dapatmengurangi potensi timbulnya kekecewaan atasinformasi yang diberikan agen ataupun

pelayanan yang diberikan oleh perusahaanasuransi jiwa. Mengingat saat ini sudah terdapattidak kurang dari lima belas perusahaanasuransi jiwa yang menjual produk unit link,maka keuntungan di pihak nasabah adalahkeleluasaan di dalam memilih nama diantara

Kesimpulan dan Rekomendasi 133

Page 145: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 145/214

sekian banyak produk unit link  itu yangdirasakan paling cocok untuk dijadikan pilihan

terakhir.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

134

Page 146: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 146/214

 

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku.Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1987,

Simposium Aspek-aspek Hukum MasalahPerlindungan Masalah PerlindunganKonsumen, Binacipta, Bandung.

Badrulzaman,Mariam Darus, et. al., 2001,Kompilasi Hukum Perikatan, Citra AdityaBakti, Bandung.

------------, 1994,  Aneka Hukum Bisnis, Alumni,Bandung.------------, 1986, Menuju Hukum Perikatan

Indonesia, Fakultas Hukum USU, Medan.

Gunanto, 1994 Asuransi Kebakaran diIndonesia, Tira Pustaka, Jakarta.Hanitijo Soemitro, Rony, 1998, Metodologi

Penelitian Hukum dan Jurimetri, GhaliaIndonesia, Jakarta.

Hartono, Sri Redjeki, 2000  Kapita Selekta

Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung.-----------, 2001 Hukum Asuransi dan

Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.

------------,1990, Reasuransi Kebutuhan yangtidak di kesampingkan Oleh Penanggung

Daftar Pustaka 135

Page 147: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 147/214

Guna Memenuhi Kewajiban TerhadapTertanggung, Tinjauan Yuridis, Disertasi

Untuk Memperoleh Gelar Doktor ,Universitas Diponogoro (UNDIP),Semarang.

Hartono, Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum diIndonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni,Bandung.

Head, John, 1997, Hukum Ekonomi

(terjemahan), ELIPS-FHUI, Jakarta.Ibrahim, Jhonny, 2005, Teori dan Metode

Penelitian Hukum Normatif , BayumediaPublishing, Malang.

Kamello, Tan, 2004, Hukum Jaminan Fidusia,Suatu Kebutuhan Yang Didambakan,Alumni, Bandung.

Kelsen, Hans, 1995, Teori Hukum Murni,Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif,Terjemahan dari Theory of Law and State,Rimdi Press, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996,  Mengenal

Hukum, (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2002, Hukum Asuransi Indonesia ,  Citra Aditya Bakti,Bandung.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

136

Page 148: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 148/214

Page 149: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 149/214

Perasuransian Indonesia, HARVARINDO, Jakarta.

Setiawan, 1987, Pokok-pokok HukumPerikatan, Binacipta, Bandung.Shidarta, 2000, Hukum PerlindunganIndonesia, PT. Grasindo, Jakarta.Sisilahi, Ferdinand, 1997, Manajemen Risiko

dan asuransi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta..Sudaryatmo, 2001, Memahami Hak Anda

Sebagai Konsumen, PIRAC & PEG, Jakarta.

Suherman, Ade Maman, 2002,  Aspek HukumDalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia,

 Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1996,Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tin jauan Singkat  , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahrin, Alvi, 2003,  Pengaturan Hukum &

Kebijaksanaan Pembangunan PerumahanPermukiman Berkelanjutan, PustakaBangsa Press, Medan.

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian HukumDalam Praktek , Sinar Grafika Jakarta.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

138

Page 150: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 150/214

Page 151: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 151/214

Page 152: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 152/214

 

-------------,  Agar Tidak Asing Di Tengah Asing ,Majalah Pilar Bisnis, No. 03, 14 Februari

2001.

Surudji, Andi, Unit Link, Produk Asuransi YangMelesat, Harian Kompas, 4 Maret 2002.

5. InternetHttp://www.asuransi-mobil.com/tentang-asuransi/definisi.asuransi.htm. (14 Maret

2005).Http://www://infojiwa.com/versiindonesia/lembarberita26.htm.(6 Juni 2005).Http://www.prudential.co.id. (19 Maret 2005).

6. Peraturan Perundang-undangan.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), TAP MPR No. IV Tahun 1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.Undang-Undang Republik Indonesia No.2

 Tahun 1992 Tentang UsahaPerasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor : 64/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST.

Daftar Pustaka 141

Page 153: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 153/214

 

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

142

Page 154: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 154/214

 

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANGUSAHA PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 1. bahwa untuk mewujudkanmasyarakat adil dan makmurberdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945,pembangunan disegala bidangperlu dilaksanakan secaramenyeluruh;

2. bahwa dalam pelaksanaan pembangunandapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko yang perluditanggulangi oleh masyarakat;

3. bahwa usaha perasuransian yangsehat merupakan salah satuupaya untuk menanggulangi risikoyang dihadapi oleh anggota

masyarakat dan merupakan salahsatu lembaga penghimpun danamasyarakat, sehingga memilikiperekonomian dalam upayamemajukan kesejahteraan umum;

Lampiran 143

Page 155: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 155/214

4. bahwa dalam rangkameningkatkan peranan usaha

perasuransian dalampembangunan perlu diberikankesempatan yang luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha dibidang perasuransian, dengantidak mengabaikan prinsip usahayang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat

mendorong kegiatanperekonomian pada umumnya;

5. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perluuntuk menetapkan Undang-Undang tentang UsahaPerasuransian.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1)dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

2. Kitab Undang-Undang HukumPerdata (Staatsblad Tahun 1847Nomor 23);

3. Kitab Undang-Undang HukumDagang (Staatsblad Tahun 1847Nomor 23) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahandan Penambahan atas KetentuanPasal 54 Kitab Undang-UndangHukum Dagang (Lembaran Negara

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

144

Page 156: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 156/214

 

 Tahun 1971 Nomor 20 , TambahanLembaran Negara Nomor 2959)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun1967 tentang Pokok-PokokPerkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Nomor 2832);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun1969 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun1969 tentang Bentuk-BentukUsaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, TambahanLembaran Negara Nomor 2890)menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 1969Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2904);

Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA

MEMUTUSKANMenetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG

USAHA PERASURANSIAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Lampiran 145

Page 157: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 157/214

Page 158: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 158/214

 

Pialang Reasuransi, Agen Asuransi,Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan

Perusahaan Konsultan Aktuaria.5. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah

perusahaan yang memberikan jasa dalampenanggulangan risiko atas kerugian,kehilangan manfaat, tanggung jawabhukum kepada pihak ketiga, yang timbuldari peristiwa yang tidak pasti.

6. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah

perusahaan yang memberikan jasa dalampenanggulangan risiko yang dikaitkandengan hidup atau meninggalnyaseseorang yang dipertanggungkan.

7. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaanyang memberikan jasa dalampenanggulangan ulang terhadap risikoyang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi

Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa.8. Perusahaan Pialang Asuransi adalah

Perusahaan yang memberikan jasakeperantaraan dalam penutupan asuransidan penanganan penyelesaian gantikerugian asuransi dengan bertindak untukkepentingan tertanggung.

9. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah

Perusahaan yang memberikan jasakeperantaraan dalam penempatanreasuransi dan penanganan penyelesaianganti kerugian reasuransi dengan bertindakuntuk kepentingan perusahaan asuransi.

Lampiran 147

Page 159: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 159/214

Page 160: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 160/214

 

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usahayang bergerak di bidang:

a. Usaha Asuransi, yaitu usaha jasa keuanganyang dengan menghimpun danamasyarakat melalui pengumpulan premiasuransi memberikan perlindungan kepadaanggota masyarakat pemakai jasa asuransiterhadap kemungkinan timbulnya kerugiankarena suatu peristiwa yang tidak pasti,atau terhadap hidup atau meninggalnya

seseorang.b. Usaha Penunjang Usaha Asuransi, yang

menyelenggarakan jasa keperantaraan,,penilaian kerugian asuransi, dan jasaaktuaria.

BAB III JENIS USAHA PERASURANSIAN

Pasal 3 Jenis usaha perasuransian meliputi:a. Usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko ataskerugian, kehilangan manfaat, dantanggung jawab hukum kepada pihak ketigayang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasadalam penanggulangan risiko yangdikaitkan dengan hidup atau meninggalnyaseseorang yang dipetanggungkan.

3. Usaha reasuransi yang memberikan jasadan pertanggungan ulang terhadap risiko

Lampiran 149

Page 161: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 161/214

Page 162: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 162/214

 

perusahaan perasuransian, dengan ruanglingkup kegiatan sebagai berikut:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanyadapat menyelenggarakan usaha dalambidang asuransi kerugian, termasukreasuransi.b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapatmenyelenggarakan usaha dalam bidangasuransi jiwa dan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan diri, dan usaha

anuitas, serta menjadi pendiri danpengurus dana pensiun sesuai denganperaturan perundang-undangan danapensiun yang berlaku.c. Perusahaan Reasuransi hanya dapatmenyelenggarakan usaha pertanggunganulang.

Pasal 5Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapatdilakukan oleh perusahaan perasuransiandengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagaiberikut:

a. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapatmenyelenggarakan usaha dengan

bertindak mewakili tertanggung dalamrangka transaksi yang berkaitan dengankontrak.

b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanyadapat menyelenggarakan usaha denganbertindak mewakili perusahaan asuransi

Lampiran 151

Page 163: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 163/214

dalam rangka transaksi yang berkaitandengan kontrak asuransi.

c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransihanya dapat menyelenggarakan usaha jasapenilai kerugian atas kehilangan ataukerusakan yang terjadi pada objek asuransikerugian.

d. Perusahaan Konsultan Aktuaria hanyadapat menyelenggarakan usaha jasa dibidang aktuaria.

e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapatmemberikan jasa pemasaran asuransi yangmemiliki izin usaha dari Menteri.

BAB VPENUTUPAN OBJEK ASURANSI

Pasal 5(1). Penutupan asuransi atas objek asuransi

harus didasarkan pada kebebasan memilihpenanggung, kecuali bagi Program AsuransiSosial.

(2) Penutupan objek asuransi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus dilakukandengan memperhatikan daya tampungperusahaan asuransi dan perusahaanreasuransi di dalam negeri.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIBENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

152

Page 164: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 164/214

Page 165: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 165/214

(2). Perusahaan perasuransian yang didirikansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 

b harus merupakan:a. Perusahaan perasuransian yang

mempunyai kegiatan usaha dariperusahaan perasuransian yangmendirikan atau memilikinya.

b. Perusahaan asuransi kerugian atauperusahaan reasuransi yang para pendiriatau pemilik perusahaan tersebut adalah

perusahaan asuransi kerugian dan atauperusahaan reasuransi.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenaikepemilikan perusahaan perasuransiansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERIZINAN USAHAPasal 9

(1). Setiap pihak yang melakukan usahaperasuransian wajib mendapat izin usaha dariMenteri, kecuali bagi perusahaan yangmenyelenggarakan Program Asuransi Sosial.

(2). Untuk mendapatkan izin usahasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dipenuhi persyaratan mengenai:a. Anggaran Dasar;b. Susunan Organisasi;c. Permodalan;d. Kepemilikan;e. Keahlian di bidang perasuransian;

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

154

Page 166: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 166/214

 

f. Kelayakan rencana kerja;g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk

mendukung pertumbuhan usahaperasuransian secara sehat.

(3). Dalam hal terhadap kepemilikan pihak asingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) huruf b, maka untuk memperoleh izinusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)wajib dipenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) serta ketentuan

mengenai batas kepemilikan dankepengurusan pihak asing.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenaipersyaratan izin usaha sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usahaperasuransian dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11(1). Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha

perasuransian meliputi:

a. Kesehatan keuangan bagi PerusahaanAsuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi yang terdiridari:1. Batas tingkat solvabilitas;2. Retensi sendiri;

Lampiran 155

Page 167: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 167/214

Page 168: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 168/214

 

(1).Perusahaan Pialang Asuransi dilarangmenempatkan penutupan asuransi pada

suatu perusahaan asuransi yang merupakanafiliasi dari perusahaan Pialang Asuransi yangbersangkutan, kecuali apabila calontertanggung telah lebih dahulu diberitahusecara tertulis dan menyetujui mengenaiadanya afiliasi tersebut.

(2). Perusahaan Penilai Kerugian Asuransidilarang melakukan penilaian kerugian atas

objek asuransi yang diasuransikan kepadaPerusahaan Asuransi Kerugian yangmerupakan afiliasi dari Perusahaan PenilaiKerugian Asuransi yang bersangkutan.

(3). Perusahaan Konsultan Aktuaria dilarangmemberikan jasa kepada PerusahaanAsuransi Jiwa atau dana pensiun yangmerupakan afiliasi dari perusahaan Konsultan

Aktuaria yang bersangkutan.(4). Agen asuransi dilarang bertindak sebagai

agen dari perusahaan asuransi yang tidakmempunyai izin usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14(1). Program Asuransi Sosial hanya dapat

diselenggarakan oleh Badan Usaha MilikNegara.

(2). Terhadap perusahaan yangmenyelenggarakan Program Asuransi Sosialsebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Lampiran 157

Page 169: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 169/214

Page 170: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 170/214

Page 171: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 171/214

(4). Tata cara pelaksanaan ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta

 jangka waktu bagi perusahaan dalammemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) diatur dengan PeraturanPemerintah.

Pasal 18(1). Dalam hal tindakan untuk memenuhi

rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabiladari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkanbahwa perusahaan yang bersangkutan tidakmampu atau tidak bersedia menghilangkanhal-hal yang menyebabkan pembatasantermaksud, maka Menteri mencabut izinusaha perusahaan.

(2). Pencabutan izin usaha diumumkan oleh

Menteri dalam surat kabar harian di Indonesiayang memiliki peredaran yang luas.

Pasal 19Dalam hal perusahaan telah berhasil melakukantindakan dalam rangka mengatasi penyebabdari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (4), maka perusahaan yangbersangkutan dapat melakukan usahanyakembali.

BAB XKEPAILITAN DAN LIKUIDASI

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

160

Page 172: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 172/214

 

Pasal 20(1). Dengan tidak mengurangi berlakunya

ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalamhal terdapat pencabutan izin usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, makaMenteri berdasarkan kepentingan umumdapat memintakan kepada pengadilan agarperusahaan yang bersangkutan dinyatakanpailit.

(2). Hak pemegang polis atas pembagian harta

kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atauPerusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasimerupakan hak utama.

BAB XIKETENTUAN PIDANA

Pasal 21(1). Barang siapa menjalankan atau menyuruh

menjalankan kegiatan usaha perasuransiantanpa izin usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, diancam dengan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00(dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2). Barang siapa menggelapkan premi asuransidiancam dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan denda palingbanyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar limaratus juta rupiah).

(3).Barang siapa menggelapkan dengan caramengalihkan, menjaminkan ataumenggunakan tanpa hak kekayaan

Lampiran 161

Page 173: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 173/214

Perusahaan Asuransi Jiwa atau PerusahaanAsuransi Kerugian atau Perusahaan

Reasuransi, diancam dengan pidana penjarapaling lama 15 (lima belas) tahun dan dendapaling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (duamiliar lima ratus juta rupiah).

(4). Barang siapa menerima, menadah,membeli, atau mengangunkan, atau menjualkembali kekayaan perusahaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya

atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan PerusahaanAsuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancamdengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

(5). Barang siapa secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama melakukan pemalsuandokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atauPerusahaan Asuransi Jiwa atau PerusahaanReasuransi, diancam dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus limapuluh juta rupiah).

Pasal 22Dengan tidak mengurangi ketentuan pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,terhadap perusahaan perasuransian yang tidakmemenuhi ketentuan undang-undang ini danperaturan-peraturan pelaksanaannya dapat

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

162

Page 174: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 174/214

 

dikenakan sanksi administratif ganti kerugian,atau denda yang ketentuannya lebih lanjut

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 23

 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 adalah kejahatan.

Pasal 24Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama

suatu badan hukum atau badan usaha yangbukan merupakan badan hukum, maka tuntutanpidana dilakukan terhadap badan tersebut atauterhadap mereka yang memberikan perintahuntuk melakukan tindak pidana itu atau yangbertindak sebagai pemimpin dalam melakukantindak pidana maupun terhadap kedua-duanya.

BAB XIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25(1).Perusahaan perasuransian yang telah

mendapat izin usaha dari Menteri pada saatditetapkan undang-undang ini, dinyatakantelah mendapat izin usaha berdasarkanundang-undang ini.

(2).Perusahaan persauransian sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diwajibkanmenyesuiakan diri dengan ketentuan dalamundang-undang ini.

Lampiran 163

Page 175: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 175/214

Page 176: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 176/214

Page 177: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 177/214

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 1992TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHAPERASURANSIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: 1. bahwa penerapan usahaperasuransian di Indonesia dalammenunjang pembangunannasional perlu diarahkan agardalam kegiatan usahanya,Perusahaan Perasuransian di

Indonesia dapat tumbuh danberkembang dengan tidakmengabaikan prinsip usaha yangsehat dan bertanggung jawab;

2. bahwa sehubnungan dengan itu dipandangperlu untuk mengaturpenyelenggaraan usahaperasuransian di dalam suatu

Peraturan Pemerintah.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-UndangDasar 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(Staatsblad Tahun 1847 Nomor

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

166

Page 178: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 178/214

 

23) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun1971 Tentang Perubahan danPenambahan atas ketentuan Pasal54 Kitab Undang-Undang HukumDagang (Lembaran Negara Tahun1971 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Nomor 2959);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

 Tentang Usaha Perasuransian(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3467);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (LembaranNegara Tahun 1992 Nomor 116,

 Tambahan Lembaran NegaraNomor 3502).

MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA TENTANGPENYELENGGARAAN USAHAPERASURANSIAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini

dengan:

Lampiran 167

Page 179: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 179/214

1. Perusahaan Asuransi adalah PerusahaanAsuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi

 Jiwa.2. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

adalah Perusahaan Pialang Asuransi,Perusahaan Pialang Reasuransi,Perusahaan Agen Asuransi, PerusahaanPenilai Kerugian Asuransi dan PerusahaanKonsultan Aktuaria.

3. Retensi sendiri adalah bagian dari jumlah

uang pertanggungan untuk setiap risikoyang menjadi tanggungan sendiri tanpadukungan reasuransi.

4. Pengurus adalah direksi untuk perseroanterbatas atau persero, atau yang setaradengan itu untuk koperasi dan usahabersama.

5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik

Indonesia.

BAB IIPENUTUPAN OBJEK ASURANSI

Pasal 2Objek asuransi di Indonesia hanya dapatdiasuransikan pada Perusahaan Asuransi yangmendapat izin usaha dari Menteri, kecuali dalam

hal:a. tidak ada Perusahaan Asuransi diIndonesia, baik secara sendiri-sendirimaupun bersama-sama, yang memilikikemampuan menahan risiko asuransi dariobjek yang bersangkutan; atau

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

168

Page 180: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 180/214

 

b. tidak ada Perusahaan Asuransi yangbersedia melakukan penutupan asuransi

atas objek yang bersangkutan;c. pemilik objek asuransi yangbersangkutan bukan warga NegaraIndonesia atau bukan badan hukumIndonesia.

BAB IIIPERIZINAN USAHA PERASURANSIAN

Bagian PertamaPersyaratan Umum Perusahaan Perasuransian.

Pasal 3(1)Perusahaan Perasuransian dalam rangka

melaksanakan kegiatan usahanya harusmemenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam anggaran dasar dinyatakanbahwa:

1. maksud dan tujuan pendirianperusahaan hanya untukmenjalankan salah satu jenis usahaperasuransian;2. perusahaan tidak memberikanpinjaman kepada pemegangsaham.

b. Susunan Organisasi perusahaan

sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Asuransi danPerusahaan Reasuransi, yaitu fungsipengelolaan risiko, fungsi

Lampiran 169

Page 181: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 181/214

pengelolaan keuangan, dan fungsipelayanan.

2. Bagi Perusahaan PialangAsuransi dan Perusahaan PialangReasuransi, yaitu fungsipengelolaan keuangan dan fungsipelayanan.3. Bagi Perusahaan Agen Asuransi,Perusahaan Penilai KerugianAsuransi, dan Perusahaan

Konsultan Aktuaria, yaitu fungsiteknis sesuai dengan bidang jasayang diselenggarakannya.

c. Memenuhi ketentuan permodalansebagaimana ditetapkaan dalamperaturan perundang-undangan yangberlaku.

d. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai

dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untukmengelola kegiatan usahanya.Melaksanakan pengelolaanperusahaan sebagaimana ditetapkandalam Peraturan Pemerintah ini, yangsekurang-kurangnya didukungdengan:

1. Sistem pengembangan sumberdaya manusia.2. Sistem administrasi.3. Sistem pengelolaan data.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai huruf cdan d ditetapkan oleh Menteri.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

170

Page 182: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 182/214

 

Pasal 5(1) Perusahaan Perasuransian yang seluruh

pemiliknya warga Negara Indonesia danatau badan hukum yang seluruh ataumayoritas pemiliknya warga NegaraIndonesia, seluruh anggota DewanKomisaris dan Pengurus harus wargaNegara Indonesia.

(2)Sekurang-kurangnya separo dari jumlahanggota Pengurus memiliki pengetahuandan pengalaman dibidang pengololaanrisiko.

(3) Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecualiuntuk jabatan Komisaris.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6(1)Modal disetor pada perusahaan yang

seluruh pemiliknya warga NegaraIndonesia dan atau badan hukumIndonesia yang seluruh atau mayoritaspemiliknya warga Negara Indonesia, untuk

masing-masing perusahaan perasuransiansekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliarrupiah) bagi Perusahaan AsuransiKerugian;

Lampiran 171

Page 183: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 183/214

b. Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliarrupiah) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa;

c. Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliarrupiah) bagi Perusahaan Reasuransi;

d. Rp. 500.000.000.00 (lima ratus jutarupiah) bagi Perusahaan PialangAsuransi;

e. Rp. 500.000.000.00 (lima ratus jutarupiah) bagi Perusahaan PialangReasuransi.

(2) Dalam hal terdapat penyertaan langsungoleh pihak asing, modal disetor untukmasing-masing Perusahaan Perasuransiansekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Rp. 15.000.000.000.00 (lima belasmiliar rupiah) bagi PerusahaanAsuransi Kerugian;

b. Rp. 4.500.000.000.00 (empat miliarlima ratus juta rupiah) bagiPerusahaan Asuransi Jiwa;

c. Rp. 30.000.000.000.00 (tiga puluhmiliar rupiah) bagi PerusahaanReasuransi;

d. Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliarrupiah) bagi Perusahaan Pialang

Asuransi;e. Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar

rupiah) bagi Perusahaan PialangReasuransi.

(3) Pada saat pendirian perusahaan,penyertaan langsung pihak asing dalam

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

172

Page 184: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 184/214

 

Perusahaan Perasuransian sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) paling banyak

80% (delapan puluh persen).(4)Perusahaan Perasuransian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) harus memilikiperjanjian antar pemegang saham yangmemuat kesepakatan mengenai rencanapeningkatan kepemilikan saham pihakIndonesia.

Pasal 7(1) Pada awal pendirian, Perusahaan Asuransi

dan Perusahaan Reasuransi harusmenempatkan sekurang-kurangnya 20%(dua puluh persen) dari modal disetor yangdipersyaratan, dalam bentuk depositoberjangka dengan perpanjangan otomatispada bank umum di Indonesia yang bukan

afiliasi dari Perusahaan Asuransi danPerusahaan Reasuransi yangbersangkutan.

(2) Deposito sebagaimana dimaksud dalamayat (1) merupakan jaminan terakhir dalamrangka melindungi kepentingan pemegangpolis.

(3) Penempatan deposito sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) harus atas namaMenteri untuk kepentingan perusahaanyang bersangkutan.

(4) Deposito sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harus disesuaikan denganperkembangan volume usaha yang

Lampiran 173

Page 185: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 185/214

besarnya ditetapkan oleh Menteri denganketentuan besarnya deposito dimaksud

tidak kurang dari yang dipersyaratkanpada awal pendirian.

(5) Deposito sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapat dicairkan atas persetujuanMenteri berdasarkan:

a. atas permintaan likuidator dalam halperusahaan dilikuidasi;atau

 b. atas permintaan perusahaan yang

bersangkutan dalam hal izin usahanyadicabut atas permintaan perusahaanyang bersangkutan dengan ketentuankewajibannya telah diselesaikan.

Pasal 8(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi harus menyelenggarakan:a. Pengembangan sumber daya manusia

yang dapat menunjang pengelolaanperusahaan secara profesional,pengembangan perusahaan secarasehat, adanya kemampuan dalammengikuti perkembangan teknologi,serta penyelenggaraan jasa asuransisecara tertib dan bertanggung jawab. b. Administrasi keuangan yang dapat

menunjang ketertiban pengelolaankeuangan dan pelaksanaanpengendalian intern perusahaan.c. Pengelolaan data yang dapatmenunjang pelaksanaan fungsipengelolaan risiko, pemasaran,

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

174

Page 186: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 186/214

 

penyelesaian klaim dan pelayanankepada pemegang polis, serta

memungkinkan tersedianya data yangrelevan, akurat dan tepat waktu, untukpemeriksaan dan pengawasanperusahaan maupun untuk analisisdalam rangka pengembanganperusahaan.

(2). Perusahaan Pialang Asuransi danPerusahaan Pialang Reasuransi harus

menyelenggarakan hal-hal sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf a danhuruf b.

(3). Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi danPerusahaan Konsultan Aktuaria harusmenyelenggarakan hal-hal sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf a.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan olehMenteri.

Bagian KeduaPerizinan Perusahaan Perasuransian

Pasal 9(1). Pemberian izin bagi Perusahaan

Perasuransian dilakukan dalam 2 (dua)

tahap, yaitu:a. Persetujuan prinsip;b. Izin usaha(2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1)

huruf a tidak berlaku bagi agen asuransidan konsultan aktuaria.

Lampiran 175

Page 187: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 187/214

(3) Permohonan persetujuan prinsip bagiperusahaan perasuransian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukankepada Menteri dengan melampirkan:

a. anggaran dasar perusahaan yangdibuat di muka notaries;

b. Rencana susunan organisasiperusahaan;

c. Rencana penggunaan tenaga ahli olehperusahaan;

d. Rencana kerja bagi perusahaan dalamgaris besar;

e. Rancangan perjanjian kerja samadengan pihak asing dalam halterdapat penyertaan langsung olehpihak asing;

f. Program Asuransi yang akandipasarkan dan rencana

reasuransinya, khusus bagiPerusahaan Asuransi;

g. Bukti penempatan depositosebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1).

(4).Persetujuan prinsip sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf a berlakuuntuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(5) Permohonan izin usaha perusahaanperasuransian disampaikan kepada Menteridengan melampirkan:

a. Anggaran dasar perusahaan yang telahmendapat pengesahan dari instansi yangberwenang.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

176

Page 188: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 188/214

 

b. Susunan organisasi perusahaan;c. Bukti pemenuhan penyetoran modal

disetor;d. Surat pengangkatan tenaga ahli yangdipekerjakan oleh perusahaan.

e. Program kerja serta rincian persiapanyang telah dilakukan;

f. Perjanjian kerjasama dengan pihakasing dalam terdapat penyertaanlangsung oleh pihak asing;

g. Contoh polis, perhitungan premi danperjanjian reasuransi dari programasuransi yang akan dipasarkan, bagiperusahaan asuransi;

h. Perjanjian retrosesi bagi perusahaanreasuransi;

i. Perjanjian keagenan denganperusahaan asuransi yang diageni, bagi

Perusahaan Agen asuransi.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3)

dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10Izin usaha Perusahaan Perasuransian dapatdicabut apabila dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan terhitung sejak tanggal izin usaha

ditetapkan, Perusahaan Perasuransian yangbersangkutan tidak menjalankan usahanya.

BAB IVKESEHATAN KEUANGAN

Pasal 11

Lampiran 177

Page 189: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 189/214

(1) Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi setip saat wajib menjaga

tingkat solvabilitas.(2) Tingkat solvabilitas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah selisihantara kekayaan yang diperkenankandengan jumlah kewajiban dan modaldisetor yang dipersyaratkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkatsolvabilitas dan kekayaan yang

diperkenankan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi harus memiliki dan menerapkanRetensi sendiri yang besarnya didasarkanpada kemampuan keuangan dan tingkat

risiko yang dihadapi.(2) Perusahaan Asuransi Kerugian dan

Perusahaan Reasuransi harus menjagaperimbangan yang sehat antara jumlahpremi neto dengan jumlah premi bruto, danperimbangan antara jumlah premi netodengan modal sendiri.

(3) Perusahaan Asuransi Jiwa yang

menyelenggarakan program asuransikecelakaan diri dan program asuransikesehatan harus menjaga perimbanganyang sehat antara jumlah premi netodengan jumlah premi bruto yang berasaldari program termaksud, dan perimbangan

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

178

Page 190: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 190/214

 

antara jumlah premi neto yang berasal dariprogram termaksud dengan modal sendiri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) ditentukan olehMenteri.

Pasal 13(1) Investasi Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi wajib dilakukanpada jenis investasi yang aman dan

menguntungkan serta memiliki tingkatlikuiditas yang sesuai dengan kewajibanyang harus dipenuhi;

(2) Menteri menetapkan jenis-jenis investasiyang tidak boleh dilakukan olehperusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi.

Pasal 14

(1) Setiap Perusahaan Asuransi danPerusahaan Reasuransi harus membentukcadangan teknis asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang diselenggarakan yaitu:

a. Cadangan teknis asuransi kerugianyang terdiri dari cadangan atas premiyang belum merupakan pendapatandan cadangan klaim.

 b. Cadangan teknis asuransi jiwa terdiridari cadangan premi, cadangan premianuitas, cadangan atas premi yangbelum merupakan pendapatan dancadangan klaim.

Lampiran 179

Page 191: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 191/214

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1)ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15(1) Setiap penutupan asuransi yang jumlah

uang pertanggungannya melebihi retensisendiri harus memperoleh dukunganreasuransi.

(2) Penempatan reasuransi ke luar negeri, baik

yang dilakukan langsung oleh PerusahaanAsuransi maupun yang dilakukan melaluiperusahaan pialang reasuransi, hanyadapat dilakukan kepada penanggung ulangyang oleh Perusahaan Asuransi yangbersangkutan dapat dibuktikan telahmemenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimkasud dalam

ayat (2) berlaku pula dalam halpenempatan retrosesi ke luar negeri olehPerusahaan Reasuransi dan PerusahaanAsuransi.

(4) Jumlah premi penutupan langsungPerusahaan Asuransi harus lebih besardaripada jumlah premi penutupan tidaklangsung.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

180

Page 192: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 192/214

 

(1) Setiap perjanjian reasuransi harusdibuat secara tertulis dan tidak merupakan

perjanjian yang menjanjikan keuntunganpasti bagi penanggungan ulangnya.

(2) Dalam perjanjian reasuransi harusdinyatakan bahwa dalam hal perusahaanasuransi dilikuidasi, hak dan kewajibanPerusahaan Asuransi yang timbul dalamtransaksi reasuransi sampai dengan saatPerusahaan Asuransi dilikuidasi,

diselesaikan oleh likuidator.

BAB IVPENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 17

Dalam setiap pemasaran asuransi harusdiungkapkan informasi yang relevan, tidak adayang bertentangan dengan persyaratan yangdicantumkan dalam polis, dan tidakmenyesatkan.

Pasal 18(1) Perusahaan Asuransi harus lebih

dahulu melaporkan kepada Menteri setiapprogram asuransi baru yang akandipasarkan.

(2) Perusahaan Asuransi dilarangmemasarkan program asuransi baru yang

Lampiran 181

Page 193: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 193/214

tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat(1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19(1) Polis atau bentuk perjanjian asuransi

dengan nama apapun, berikut lampiranyang merupakan satu kesatuandengannya, tidak boleh mengandung kata,

kata-kata, atau kalimat yang dapatmenimbulkan penafsiran yang berbedamengenai risiko yang ditutup asuransinya,kewajiban penanggung dan kewajibantertanggung, atau mempersulittertanggung mengurus haknya.

(2) Dalam polis atau dokumen yangmerupakan kesatuan dengannya harus

dimuat rincian mengenai bagian premiyang diteruskan kepada PerusahaanAsuransi dan bagian premi yangdibayarkan kepada Perusahaan PialangAsuransi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1)ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20(1) Premi harus ditetapkan pada tingkat

yang mencukupi, tidak berlebihan, dantidak diterapkan secara diskriminatif.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

182

Page 194: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 194/214

 

(2) Tingkat premi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dinilai tidak mencukupi

apabila:a. sedemikian rendah sehingga sangat

tidak sebanding dengan manfaat yangdiperjanjikan dalam polis asuransiyang bersangkutan;

b. penerapan tingkat premi secaraberkelanjutan akan membahayakantingkat solvabilitas perusahaan;

c. penerapan tingkat premi secaraberkelanjutan akan dapat merusakiklim kompetisi yang sehat;

(3) Tingkat premi sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) dinilai berlebihan apabilasedemikian tinggi, sehingga sangat tidaksebanding dengan manfaat yangdiperjanjikan dalam polis asuransi yang

bersangkutan.(4) Penerapan tingkat premi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dinilai bersifatdiskriminatif apabila tertanggung denganluas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang samadikenakan tingkat premi yang berbeda.

Pasal 21(1) Penetapan premi asuransi harus didasarkan

pada perhitungan analisis risiko yangsehat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat(1) ditetapkan oleh Menteri.

Lampiran 183

Page 195: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 195/214

Pasal 22

(1) Premi asuransi dapat dibayarkan langsungkepada Perusahaan Asuransi, atau melaluiPerusahaan Pialang Asuransi untukkepentingan tertanggung.

(2) Dalam hal premi asuransi dibayarkanmelalui Perusahaan Pialang, PerusahaanPialang Asuransi wajib menyerahkan premitersebut kepada Perusahaan Asuransi

sebelum berakhirnya tenggang waktupembayaran premi yang ditetapkan dalampolis asuransi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal penyerahan premi olehPerusahaan Pialang Asuransi dilakukansetelah berakhirnya tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam ayat (2),Perusahaan Pialang Asuransi yang

bersangkutan wajib bertanggung jawabatas pembayaran klaim yang timbul darikerugian yang terjadi dalam jangka waktuantara habisnya tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam ayat (2)sampai dengan diserahkannya premikepada perusahaan asuransi.

Pasal 23(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan

Reasuransi dilarang melakukan tindakanyang dapat memperlambat penyelesaian

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

184

Page 196: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 196/214

 

atau pembayaran klaim, atau tidakmelakukan tindakan yang seharusnya

dilakukan yang dapat mengakibatkankelambatan penyelesaian ataupembayaran klaim.

(2) Tertanggung dalam melakukan pengurusanpenyelesaian klaim dapat menunjuk pihaklain, termasuk Perusahaan Pialang Asuransiyang dipergunakan jasanya olehtertanggung dalam penutupan asuransi

yang bersangkutan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat

(1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24(1) Perusahaan Pialang asuransi wajib

memberikan keterangan yang sejelas- jelasnya kepada penanggung tentang objek

asuransi yang dipertanggungkan, dan wajibmenjelaskan secara benar kepadatertanggung tentang ketentuan isi polis,termasuk mengenai hak dan kewajibantertanggung.

(2) Perusahaan Pialang Asuransi dilarangmenerbitkan dokumen penutupansementara dan atau polis asuransi.

(3) Perusahaan Pialang asuransi harusmenjaga perimbangan yang sehat antarapremi yang belum disetor kepadaPerusahaan Asuransi dan jumlah modalsendiri.

Lampiran 185

Page 197: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 197/214

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat(3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25(1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib

memberikan keterangan yang sejelas- jelasnya kepada penanggung ulangtentang objek asuransi yangdipertanggungkan, serta kepadapenanggung tentang hak dan

kewajibannya.(2) Perusahaan Pialang Reasuransi yang

menerima pembayaran premi daripenanggung wajib menyetorkan kepadapenanggung ulang sesuai dengantenggang waktu pembayaran premisebagaimana yang tertera dalam perjanjianreasuransi.

Pasal 26(1) Setiap penilai kerugian asuransi dalam

menjalankan usahanya harusmempergunakan keahlian berdasarkannorma profesi yang berlaku.

(2) Setiap Konsultan Aktuaria dalammenjalankan kegiatan usahanya harus

mempergunakan keahlian berdasarkannorma profesi yang berlaku.

(3) Menteri dapat memberikan arahan bagipenilai kerugian asuransi dan konsultanaktuaria dalam menyusun norma profesi

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

186

Page 198: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 198/214

 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) danayat (2).

Pasal 27(1) Setiap agen asuransi hanya dapat

menjadi agen dari 1 (satu) PerusahaanAsuransi.

(2) Agen asuransi wajib memiliki perjanjiankeagenan dengan perusahaan asuransiyang diageni.

(3) Semua tindakan agen asuransi yangberkenaan dengan transaksi asuransimenjadi tanggung jawab PerusahaanAsuransi yang diageni.

(4) Agen asuransi dalam menjalankankegiatannya harus memberikan keteranganyang benar dan jelas kepada calontertanggung tentang program asuransi

yang dipasarkan dan ketentuan isi polis,termasuk mengenai hak dan kewajibancalon tertanggung.

Pasal 28(1) Perusahaan Perasuransian dapat

menggunakan tenaga asing sebagaitenaga ahli, penasehat atau konsultan

yang penggunaannya:a. hanya untuk melaksanakan proyek

atau program tertentu yang berkaitandengan kegiatan operasional dibidang perasuransian; dan

Lampiran 187

Page 199: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 199/214

 b.  jangka waktu untuk proyek atauprogram sebagaimana dimaksud

dalam huruf a paling lama 5 (lima)tahun.

(2) Perusahaan Perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsungoleh pihak asing sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakantenaga asing sebagai eksekutif di luarpengurus dengan memenuhi ketentuan

sebagai berikut:a. tenaga asing tersebut menduduki

 jabatan yang belum dapat diisi olehtenaga kerja warga Negara Indonesia.

b. Mempunyai program Indonesianisasiyang jelas melalui pendidikan danlatihan.

(3) Di samping persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),penggunaan tenaga kerja asing sertatatacara penggunaannya mengikutiperaturan perundang-undangan di bidangketenagakerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat(2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29(1) Setiap pembukaan kantor cabang

Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi yang dalam kenyataannyamemiliki kewenangan untuk menerimaatau menolak penutupan asuransi dan atau

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

188

Page 200: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 200/214

 

menolak penutupan asuransi dan ataumenanda tangani polis dan atau

menetapkan untuk membayar ataumenolak klaim, harus lebih dahulumemperoleh izin dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh izin pembukaan kantorsebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Perusahaan Asuransi atau PerusahaanReasuransi harus memenuhi ketentuantingkat solvabilitas.

(3) Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus memiliki tenaga ahli, sistemadministrasi dan sistem pengololaan datayang memadai.

(4) Setiap pembukaan kantor PerusahaanAsuransi atau Perusahaan Reasuransiselain kantor cabang sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), harus lebih

dahulu dilaporkan kepada Menteri.(5) Setiap pembukaan kantor cabang

Perusahaan Penunjang Usaha Asuransidalam bentuk atau dengan nama apa punharus lebih dahulu dilaporkan kepadaMenteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30(1) Izin pembukaan kantor cabang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (1) dapat dicabut apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak

Lampiran 189

Page 201: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 201/214

tanggal izin pembukaan kantor cabangditetapkan, kantor cabang yang

bersangkutan tidak menjalankan kegiatanusahanya.

(2) Setiap penutupan kantor cabangPerusahaan Perasuransian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 wajib dilaporkankepada Menteri.

Pasal 31

(1) Setiap perubahan terhadap ketentuanpersyaratan yang telah dipenuhi dalamrangka pemberian izin usaha, harus lebihdahulu dilaporkan kepada Menteri.

(2) Dalam hal perubahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhiketentuan Peraturan Pemerintah ini besertaperaturan pelaksanaannya, Menteri

memerintahkan dilakukannya perbaikanterhadap perubahan dimaksud agar tetapmemenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1)dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIPENYELENGGARAAN PROGRAM

ASURANSI SOSIALPasal 32

(1) Program Asuransi Sosial merupakanprogram asuransi yang diselenggarakansecara wajib berdasarkan suatu undang-undang.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

190

Page 202: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 202/214

 

(2) Program Asuransi Sosial sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) hanya dapat

diselenggarakan oleh Badan Usaha MilikNegara yang dibentuk khusus untuk itu.

Pasal 33Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakanProgram Asuransi Sosial dilarangmenyelenggarakan Program asuransi lain selainProgram Asuransi Sosial,

Pasal 34Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakanprogram Asuransi Sosial dalammenyelenggarakan usahanya wajib memenuhiketentuan Peraturan Pemerintah ini besertaperaturan pelaksanaannya.

Pasal 35(1) Perusahaan Asuransi yang telah

menyelenggarakan Program Asuransi Sosialpada saat ditetapkannya PeraturanPemerintah ini, diwajibkan untukmenyesuaikan kegiatannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipenyesuaian kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) serta jangkawaktunya ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIIMERGER DAN KONSOLIDASI

Pasal 36

Lampiran 191

Page 203: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 203/214

(1) Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi yang akan melakukan merger

atau konsolidasi harus lebih dahulumemperoleh persetujuan dari Menteri.

(2) Merger atau Konsolidasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdilakukan antara:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian denganPerusahaan Asuransi Kerugian ataudengan Perusahaan Reasuransi, untuk

membentuk Perusahaan AsuransiKerugian.

b. Perusahaan Reasuransi denganPerusahaan Reasuransi atau denganPerusahaan Asuransi Kerugian, untukmembentuk Perusahaan Reasuransiatau

c. Perusahaan Asuransi Jiwa dengan

Perusahaan Asuransi Jiwa, untukmembentuk Perusahaan Asuransi Jiwa.

(3) Untuk memperoleh persetujuanmerger atau konsolidasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhiketentuan:

a. Merger atau Kosolidasi tersebut tidakmengurangi hak tertanggung.

 b. Kondisi keuangan perusahaan hasilmerger atau kosolidasi harus tetapmemenuhi ketentuan mengenaitingkat solvabilitas.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

192

Page 204: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 204/214

 

(4) Tata cara permohonan persetujuan untukmelakukan merger atau konsolidasi

ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIIISANKSIPasal 37

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidakmemenuhi ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini dengan Peraturan

pelaksanaannya tentang perizinan usaha,kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha,penyampaian laporan, pengumuman neraca danperhitungan laba rugi, atau tentangpemeriksaan langsung, dikenakan sanksiperingatan, sanksi pembatasan kegiatan usahadan sanksi pencabutan izin usaha.

Pasal 38(1) Tanpa mengurangi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,maka terhadap:

a. Perusahaan Asuransi atau PerusahaanReasuransi yang tidak menyampaikanlaporan keuangan tahunan danlaporan operasional tahunan dan atau

tidak mengumumkan neraca danperhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan,dikenakan denda administrasi Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuksetiap hari keterlambatan.

Lampiran 193

Page 205: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 205/214

 b. Perusahaan Pialang Asuransi atauPerusahaan Pialang Reasuransi yang

tidak menyampaikan laporankeuangan tahunan dan laporanoperasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan,dikenakan denda administrasi Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)untuk setiap hari keterlambatan.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengenaan denda sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 39(1) Pengenaan denda administratif berakhir

pada saat pembayaran denda ke kantorPerbendaharaan dan Kas Negara yangdiikuti dengan penyampaian laporan

keuangan tahunan dan atau pengumumanneraca dan perhitungan laba rugisebagaimana dimaksud dalam Pasal 38selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

(2) Dalam hal laporan keuangan tahunan danatau laporan operasional tahunan telahdisampaikan dan atau neraca danperhitungan laba rugi telah diumumkan,

tetapi perusahaan yang bersangkutanbelum membayar denda administratif,denda tersebut dinyatakan sebagai hutangkepada Negara yang harus dicantumkandalam neraca perusahaan yangbersangkutan.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

194

Page 206: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 206/214

 

Pasal 40

Perusahaan Perasuransian yang telah dikenakandenda selama 90 (sembilan puluh) hariketerlambatan, tetapi belum jugamenyampaikan laporan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38, dengan tidak membebaskankewajiban membayar denda yang telahdikenakan untuk jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari termaksud, dikenakan sanksi

pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 41(1) Pengenaan sanksi peringatan dilakukan

oleh Menteri segera setelah diketahuiadanya pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37.

(2) Pengenaan sanksi peringatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dikenakan palingbanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1(satu) bulan.

(3) Dalam hal perusahaan telah dikenakansanksi peringatan terakhir, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahperingatan dimaksud perusahaan tetap

tidak memenuhi kewajiban yang telahdipersyaratkan, perusahaan yangbersangkutan dikenakan sanksipembatasan kegiatan usaha.

Pasal 42

Lampiran 195

Page 207: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 207/214

Page 208: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 208/214

 

Pasal 43(1) Menteri dapat mencabut izin usaha

Perusahaan Pialang Asuransi yangdiwajibkan membayar klaim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

(2) Tanpa mengurangi berlakunyaketentuan Pasal 41 dan Pasal 42pencabutan izin usaha sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengantahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pengenaan sanksi peringatandilakukan oleh Menteri segera setelahdiketahui adanya kewajibanpembayaran klaim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

 b. Pengenaan sanksi pembatasankegiatan usaha dilakukan oleh Menteriapabila Perusahaan Pialang Asuransi

tidak memenuhi kewajibanpembayaran klaim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)dalam jangka waktu 1 (satu) bulansetelah ditetapkannya sanksiperingatan sebagaimana dimaksuddalam huruf a.

c. Pengenaan sanksi pencabutan izin

usaha dilakukan oleh Menteri apabilaPerusahaan Pialang Asuransi tidakmemenuhi kewajiban pembayaranklaim sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (3) dalam jangka waktu1 (satu) bulan setelah ditetapkannya

Lampiran 197

Page 209: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 209/214

sanksi pembatasan kegiatan usahasebagaimana dimaksud dalam huruf 

b.d. Dalam Perusahaan Pialang asuransi

dapat memenuhi kewajibanmembayar klaim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)sebelum ditetapkannya sanksipencabutan izin usaha sebagaimanadimaksud dalam huruf c, Menteri

mencabut sanksi pembatasankegiatan usaha.

(3) Dalam hal terdapat Perusahaan PialangAsuransi yang diwajibkan membayar klaimsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (3) untuk kedua kalinya, makapelanggaran yang dilakukan olehPerusahaan Pialang Asuransi yang

bersangkutan dianggab sebagai kelanjutandari pelanggaran sebelumnya danpengenaan sanksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan dengan mengikutidengan kelanjutan tahapan pelaksanaanpengenaan sanksi yang pernah dilakukantanpa harus mengulangi dari tahappemberian peringatan.

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

198

Page 210: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 210/214

 

(1) Bagi Perusahaan Perasuransian yang telahmendapat izin usaha pada saat Peraturan

Pemerintah ini ditetapkan, izin usahanyadinyatakan tetap berlaku, dan diwajibkanmenyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah iniserta peraturan pelaksanaannya .

(2) Perusahaan Pialang Asuransi yang telahmendapat izin usaha pada saat PeraturanPemerintah ini ditetapkan, wajib

memperbarui izin usahanya sebagaiPerusahaan Pialang Asuransi atauPerusahaan Pialang Reasuransi.

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (2) ditetapkan olehMenteri.

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan Keputusan PresidenNomor 40 Tahun 1988 Tentang Usaha di BidangAsuransi Kerugian serta ketentuan lainnya masihberlaku sampai dengan diberlakukannyaperaturan perundang-undangan yangmenggantikannya berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 46Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini,Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1988

Lampiran 199

Page 211: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 211/214

tentang Usaha di Bidang Asuransi dinyatakantidak berlaku lagi.

Pasal 47Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejaktanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanPemerintah ini dengan penetapannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 30 Oktober 1992PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAttd

SOEHARTO

Diundangkan di : JakartaPada tanggal : 30 Oktober 1992MENTERI SEKRETARIS NEGARA RIttdMOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1992NOMOR 120

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

200

Page 212: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 212/214

 

RIWAYAT PENULIS

Herinawati, S.H.,M.Hum lahir di Lhoksukon,15 Januari 1976, menamatkan Sekolah Dasar diSD Negeri No. 4 Lhoksukon (1988), menamatkanSekolah Menengah Pertama di SMP Negeri No. 1Lhoksukon (1991), menamatkan SekolahMenengah Atas di SMA Negeri No. 1 Lhoksukon(1994), kemudian melanjutkan pendidikan di

Fakultas Hukum Universitas MalikussalehLhokseumawe, Program Studi Ilmu Hukumselesai tahun 2000, kemudian melanjutkanpendidikan Magister (S2) di Pasca SarjanaUniversitas Sumatera Utara Medan, KonsentrasiHukum Perdata selesai tahun 2005.

Penulis adalah seorang dosen di FakultasHukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe,

mulai mengajar sejak menjelesaikan pendidikandi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.Menjadi Asisten Dosen di fakultas HukumUniversitas malikussaleh (2001), kemudiantahun 2002 diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil sebagai staf pengajar di Fakultas HukumUniversitas Malikussaleh sampai sekarang.

Penulis selain sebagai staf pengajar juga

pernah menjabat sebagai Kabag. TU di FakultasUniversitas Malikussaleh (2003), kemudianmenjabat sebagai Ketua Bagian LitigasiLaboratorium Fakultas Hukum UniversitasMalikussaleh (2007 sampai sekarang). Disamping itu juga pernah melakukan beberapa

Riwayat Penulis 201

Page 213: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 213/214

penelitian seperti Pelaksanaan Eksekusi PerkaraPerdata Objek Perkara di Tangan Pihak ketiga,

Penanggulangan Limbah Pabrik PT. PupukIskandar Muda serta Dampaknya terhadapMasyarakat Sekitarnya, Analisis HukumMengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaandalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan,Aspek Yuridis Perjanjian Unit Link  dalamAsuransi Jiwa, Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7UU N0. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan

Luas Tanah Pertanian terhadap Gadai Tanah diKecamatan Baktiya Aceh Utara, KontradiksiStatus Hukum Perkawinan Beda Agama diIndonesia dilihat dari Perundangan, Agamadengan Putusan Mahkamah Agung.

Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa; Tinjauan Aspek Hukum &Bisnis

202

Page 214: Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

7/23/2019 Buku-Herinawati-UNESCO-Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa

http://slidepdf.com/reader/full/buku-herinawati-unesco-perjanjian-unit-link-dalam-asuransi-jiwa 214/214