buku - la via campesina - potret gerakan tani transnasional (jun boras)

7/24/2019 BUKU - La via Campesina - Potret Gerakan Tani Transnasional (Jun Boras)

1/104

Via Campesina

i

LA VIA CAMPESINA

Potret Gerakan Tani Transnasional

Saturnino M. Borras Jr


2/104


ii


3/104

Via Campesina

iii

LA VIA CAMPESINA

Potret Gerakan Tani Transnasional



4/104


iv

Judul Asli : LA VIA CAMPESINA: an evolving Transnational Social Move-ment; Saturnino M. Borras Jr, 2004 Transnasional Institute, 2004

LA VIA CAMPESINA: Potret Gerakan Tani TransnasionalSaturnino M. Borras Jr

Hak cipta terjemahan: Garis Pergerakan, Bandungalih bahasa: Yudi Bachrioktora dan Rita Rahminur

setting isi: jiwocetakan pertama: April 2005

GP:070405-01

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Borras Jr, Saturnino MLa Via Campesina/Saturnino M. Borras Jr; alih bahasa, Yudi Bachrioktora &

Rita Rahminur; Pengantar: Dianto Bachriadicet 1Bandung: Garis Pergerakan, 2005

xxxvi+61 hlm; 14,5x21 cm,ISBN: 979-99501-1-2

Penerbit: Garis PergerakanJln. Tubagus Ismail VIII No. 1 Bandung 40134;Telp/Fax (62-22)2502524email: pergerakan @bdg.centrin.net.id; [email protected]

homepage: http://www.pergerakan.com


5/104

Via Campesina

v

PENGANTAR PENERBIT

BUKU terjemahan karya Saturnino Borras Jr. ini menggambarkan

tentang sebuah organisasi gerakan tani transnasional, bernama La

Via Campesina -Jalan Petani- yang dibentuk secara formal pada

tahun 1993. Sebuah organisasi yang mampu menyatukan lebih

dari seratus organisasi nasional dan sub-nasional dari Amerika

Latin, Amerika Utara, Asia, Karibia, Timur Tengah, Afrika, dan

Eropa. La Via Campesina secara ideologis merupakan koalisi yangotonom dan plural, hingga menjadi aktor sekaligus arena bagi

sejumlah organisasi yang menjadi anggotanya. Organisasi yang

mengklaim dirinya bersifat global dan populer ini, telah menjadi

aktor utama dalam perjuangan transnasional terhadap neo-

liberalisme, tuntutan akuntabilitas dari instansi antar pemerintahan,

menolak dan menentang penguasaan perusahaan atas sumber daya

alam dan teknologi, dan mengadvokasikan kedaulatan atas pangan,

serta berbagai isu lainnya. Meski kelompok-kelompok dariAmerika dan Eropa masih cukup dominan di dalamnya.

Pengalaman yang diperoleh dari munculnya gerakan sosial

pedesaan transnational, yang diwakili oleh La Via Campesina, sangat

kaya dan beragam. Termasuk pula beragam masalah yang muncul

berkaitan dengan bentuk organisasi yang tidak bersifat ekslusif

tapi menganut sistem keanggotaan terbuka, heterogen, pluralis,

dan membuka keanggotaan rangkap.


6/104


vi

Penerbitan buku ini dapat dikatakan tepat waktu, melihat

situasi dan kondisi global yang menekan kaum tani saat ini. Terlebih

karena sejak bulan Agustus 2004Sekretariat Internasional ViaCampesina telah dialihkan dari Honduras ke Indonesia yang

akan dituan rumahi oleh FSPI. Pengantar dari Dianto Bachriadi,

akan membantu kita untuk melengkapi pemahaman kita mengenai

peta gerakan tani di Indonesia dan hubungannya dengan La Via

Campesina.

Kehadiran buku ini dapat menambah pengetahuan kita tentang

gerakan tani, baik dinamika maupun masalah yang dihadapinya.

Sebab masih jarang ditemukan buku berbahasa indonesia yangmenggambarkan secara lugas liku-liku perjuangan organisasi tani

transnasional. Setidaknya kami, dari penerbit, mencoba untuk

membantu memberikan gambaran tentang pengalaman yang

diperoleh dari munculnya gerakan sosial pedesaan transnasional,

yang diwakili oleh La Via Campesina. Yang akan dapat mendorong

para akademisi, penggerak gerakan sosial, terutama aktivis gerakan

tani di Indonesia dan khalayak umum lainnya untuk belajar dari

pengalaman La Via Campesina dalam menghadapi gerak lajuneoliberalisme.

Terakhir, terjemahan buku ini, tentu saja, tidak luput dari kesalahan

dan kesilapan. Semua itu menjadi tanggung jawab kami sebagai

penerbit. Kami berharap para pembaca akan dapat menikmati isi

buku ini dengan baik.

Selamat membaca.

Bandung, Mei 2005

Yudi Bachrioktora

Editor


7/104

Via Campesina

vii

PENGANTAR

MENEMUKANVIACAMPESINADIINDONESIA:Gerakan Tani yang berderak dari aksi-aksi protes lokal

hingga terlibat dalam gerakan transnasional*

Dianto Bachriadi**

ADA SATU CERITA: Konon, suatu saat ada kunjungan dari

beberapa tokoh gerakan tani transnasional yang mewadahi diri

dalam satu organisasi tani tingkat antar bangsa datang berkunjung

ke Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya, mereka

juga mengadakan sejumlah kunjungan dan dialog dengan

kelompok-kelompok kecil petani di basis-basis pengorganisasian

suatu organisasi tertentu. Maksud kunjungannya sudah barangtentu hendak melihat secara langsung kemajuan-kemajuan dalam

gerakan tani di sini. Sebagai tuan rumah adalah satu organisasi tani

yang mengklaim dirinya sebagai federasi organisasi tani tingkat

nasional yang menjadi anggota dari organisasi tani transnasional

tersebut. Sementara kelompok-kelompok petani yang dipilih

untuk dikunjungi adalah bagian atau kelompok-kelompok yang

menjadi anggota dari satu organisasi atau serikat tani tertentu yang

menjadi bagian atau anggota dari organisasi federatif tadi.Sebagai sebuah federasi dari sejumlah organisasi tani tingkat

provinsial maupun wilayah administratif yang lebih rendah lagi,

* Penulis berterima kasih atas sejumlah masukan dan komentar-komentar yang

diberikan oleh sahabat Noer Fauzi dan Gunawan Wiradi terhadap naskah awal

tulisan ini.** Mantan Direktur PERGERAKAN People-Centered Advocacy Institute, anggota

Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agrar ia (KPA), Indonesia.


8/104


viii

tentu saja para pengurus organisasi federatif ini relatif tidak

berhubungan secara langsung apalagi secara intens dengan

kelompok-kelompok petani di basis-basis pengorganisasian satuorganisasi/serikat tertentu yang menjadi anggota federasi organisasi

tingkat nasional yang mereka urus. Mereka hanya berhubungan

secara intens dengan para pengurus organisasi atrau serikat dimana

kelompok-kelompok petani di basis-basis tadi bergabung.

Dalam kunjungannya ke basis-basis pengorganisasian tersebut,

para tamu mendapat pertanyaan dari beberapa petani lokal, bapak-

bapak ini dari mana? (maksudnya dari negara mana dan organisasi

apa?). Menjelaskanlah para tamu tadi asal mereka, serayamenyebutkan organiasi tani transnasional yang diwakilinya tentu

saja dengan sedikit keheranan mengapa mereka ditanya organisasi

asalnya. Dalam hatinya bertanya-tanya, apakah pihak tuan rumah

maksudnya para pengurus federasi organisasi tani tingkat nasional

tidak menjelaskan sebelumnya siapa yang akan datang berkunjung.

(Tentu saja, pihak tuan rumah sebetulnya telah menjelaskan

sebelumnya kepada sejumlah organisasi tani di tingkat basis yang

akan dikujungi tersebut...).Kejutan terjadi ketika para tetamu menjelaskan bahwa

mereka mewakili organisasi yang bernama X yang merupakan

organisasi tani transnasional dimana sejumlah organisasi tani dari

berbagai negara bergabung, termasuk satu federasi organisasi tani

yang saat ini menjadi tuan rumah kunjungan mereka. Respon

sejumlah tokoh petani lokal adalah mengatakan oh, ada juga ya

organisasi petani tingkat internasional? ... Para tamu tentu terkejut

dengan pertanyaan naif ini. Tetapi kejutan masih berlanjut...Mereka para petani lokal tadi melanjutkan pertanyaannya,

dari negeri kami ada atau tidak organisasi yang menjadi anggota?

(nah lo...!). Sang tuan rumah pengurus federasi organisasi tani

tingkat nasional sudah barang tentu terkejut pula dengan

pertanyaan yang baru saja terlontar. Meskipun demikian, akhirnya

mereka menyela untuk menjawab, ya, organisasi Kita ini lah

(maksudnya federasi organisasi tani yang mereka wakili) yang

menjadi anggotanya. Tanpa peduli dengan penjelasan tersebut,


9/104

Via Campesina

ix

para petani lokal melanjutkan pertanyaannya, bagaimana caranya

agar kita juga bisa menjadi anggota? ... Keheranan tokoh gerakan

tani transnasional tadi bertambah, sementara pihak tuan rumahsegera menyambar lagi dengan menegaskan, kan organisasi Kita

sudah menjadi anggota! Sang penanya sekarang tidak kalah sengit,

dia menyatakan dengan tegas, kan organisasi federasi itu yang

menjadi anggota, organisasi kami belum...!

Kali ini, keheranan para tetamu sudah memuncak, dengan tak

sabar dia bertanya kepada petani-petani lokal tadi: Apakah bapak-

bapak ini bukan anggota dari federasi organisasi tani tingkat nasional

ini?. Kali ini jawaban para petani lokal betul-betul membuat semuatamu termasuk para pengurus federasi organisasi tani tingkat

nasional yang menjadi tuan rumah kunjungan bungkam. Mereka

mendapat jawaban dalam bentuk pertanyaan sekaligus: federasi

organisasi tani tingkat nasional itu siapa, pak? ... kami tidak

mengenalnya...! organisasi itu tidak ada di sini....

Twewew...!

* * *

Ilustrasi di atas entah merupakan cerita benar atau sekedar Cerita,

wallahualam bisawab... Meskipun demikian, terlepas dari kebenaran

peristiwanya, ilustrasi tadi merefleksikan beberapa hal yang menjadi

ciri dan problem dalam pengorganisasian gerakan tani di Indonesia

saat ini. Dari sekian banyak problem dalam kerja pengorganisasian

gerakan, ada dua yang hendak disorot dalam tulisan ini, yakni:

problem identifikasi diri, dan problem keterwakilan ataurepresentasi.

Masalah identifikasi diri adalah masalah penegasan seseorang

dalam hal ini petani secara sadar sebagai bagian dari dari satu

organisasi gerakan sosial tertentu. Sementara masalah keterwakilan

atau representasi adalah masalah kelayakan suatu jaringan atau

koalisi yang lebih besar dari sejumlah organisasi-organisasi tingkat

lokal secara langsung maupun yang terbentuk bertingkat-tingkat

untuk menyatakan dir i sebagai wakil atau representasi dar i


10/104


x

beragam-ragam organisasi gerakan tani yang beroperasi di sejumlah

wilayah/lokal atau basis-basis pengirganisasian tertentu.

Saat ini memang banyak sekali tumbuh organisasi-organisasitani di Indonesia, dari mulai tingkat lokal hingga tingkat nasional,

dari sebentuk organisasi yang hanya terdiri dari sejumlah orang

yang berasal dari beberapa kampung saja, hingga suatu bentuk

koalisi atau jaringan atau dalam bahasa cantiknya menyatakan diri

sebagai federasi organisasi tingkat nasional. Tetapi diakui atau tidak,

kenyataannya sangat sedikit dari organisasi-organisasi ini dimana

secara relatif seluruh orang yang dinyatakan sebagai anggotanya

akan secara sadar, tegas, jelas, percaya diri, dan dengan penuhkebanggaan menyatakan diri sebagai anggota dari organisasi-

organisasi tersebut. Atau dengan kata lain, masih sangat sedikit

jumlahnya organisasi-organisasi tani yang bermunculan bak jamur

di musim hujan saat ini yang memiliki anggota yang dapat secara

sadar segera mengidentifikasi diri dengan organisasi di mana

mereka bergabung, berjuang, dan menjadikan organisasinya

sebagai alat perjuangan kolektif. Apalagi yang secara sadar dapat

segera mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu organisasijaringan atau koalisi atau federasi dimana organisasinya dinyatakan

ambil bagian.

Dalam suatu gerakan sosial, persoalan identifikasi diri yang

kemudian akan berimplikasi pada soal keterwakilan ini adalah soal

penting. Di satu sisi, bagi organisasi itu sendiri, identifikasi diri yang

jelas dar i orang-orang yang diklaim sebagai anggotanya

merefleksikan keberhasilan kerja pengorganisasian untuk

menempatkan organisasi sebagai bagian dari kehidupan keseharianorang-orang tersebut di mana mereka mengakumulasikan secara

sadar kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasinya secara tetap.

Identifikasi diri dari sejumlah orang yang menempatkan dirinya

sebagai bagian dari suatu gerakan sosial itu lah salah satu indikasi

untuk melihat apakah gerakan yang bersangkutan mengakar (rooted)

atau tidak dan seberapa luas akar-akar tersebut telah tertanam di

dalam tubuh masyarakat/komunitas. Di sisi lain, persoalan


11/104

Via Campesina

xi

identifikasi diri yang jelas dari orang-orang yang dinyatakan/

menyatakan diri sebagai anggota suatu organisasi atau suatu jaringan

organisasi atau suatu federasi tertentu akan membuat organisasitersebut mudah mengembangkan sistem dan mekanisme

perwakilan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas. Selain itu, bagi

organisasi-organisasi tersebut kemampuan para anggotanya untuk

segera secara tegas megidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu

organisasi gerakan sosial tertentu merupakan langkah awal yang

penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya

gerakan massa di dalam organisasi dan kehidupan keseharian

anggota-anggotanya.

* * *

Organisasi-organisasi tani kontemporer1di Indonesia baru muncul

secara embrionik sekitar awal tahun 90an sebagai kelanjutan dari

aksi-aksi protes terhadap penggusuran dan pengambilalihan lahan-

lahan garapan petani untuk dialihkan menjadi fungsi-fungsi

ekonomis lainnya (Fidro dan Fauzi, 1995; Bachriadi dan Fauzi,

2001; Firmansyah, et.al, 1999). Aksi-aksi itu, yang mulai marak padaparuh ketiga dekade 80-an, pada mulanya adalah aksi-aksi protes,

pembelaan dan advokasi, maupun solidaritas yang digelar oleh

mahasiswa dan organisasi-organisasi non pemerintah (ornop) atas

kasus-kasus penggusuran yang banyak terjadi di berbagai daerah

di Indonesia khususnya yang terjadi di Jawa, Sumatera, Bali dan

1 Istilah ini untuk membedakan dengan fenomena maraknya organisasi-organisasi

tani yang tumbuh dan berkembang pada tahun-tahun sebelum pemerintahan

Soeharto berkuasakhususnya pada periode-periode waktu antara tahun 40-

an hingga 60-an. Pemilahan ini penting dilakukan karena adanya satu

keterputusan sejarah gerakan petani yang terorganisir dalam organisasi-

organisasi tani dan budaya gerakan massa tani akibat proses pergantian rezim

kepemimpinan politik di Indonesia yang terjadi pada tahun 1965-1966. Satu

tinjauan yang cukup baik untuk melihat dinamika dan konstelasi politik gerakan

tani pada periode ini dapat lihat misalnya pada Fauzi (1999).


12/104


xii

Lombok. Bersamaan dengan aksi-aksi pembelaan dan advokasi

tersebut, kelompok-kelompok solidaritas mahasiswa dan pemuda

serta jaringan kerja advokasi aktivis ornop-mahasiswa di berbagaikota tumbuh dengan subur. Misalnya: KSMURB2 (kelompok aksi

dan advokasi untuk Kasus Badega, berbasis di Bandung) yang

kemudian berkembang menjadi KPMURI (Komite Pembelaan

Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia, yang juga berbasis di

Bandung); KSKPLGC3(kelompok aksi dan advokasi untuk Kasus

Cimacan yang dibangun sebagai poros aksi aktivis Jakarta-Bogor-

Bandung); KSKPKO4 (kelompok aksi dan advokasi untuk Kasus

Kedung Ombo yang berbasis di Salatiga dan Yogya); KIRAB5

(kelompok aksi mahasiswa beberapa dari kota di Jawa dalam kasus

pembangunan Pusat Latihan Tempur Marinir Blangguan Jawa

Timur); KMUWT6 di Surabaya, KSMMUWT7 di Malang, dan

KSMJ8 di Jember (merupakan kelompok-kelompok aksi

mahasiswa dalam kasus perluasan lahan eksploitasi pabrik semen

Gresik di Jawa Timur); KSMPSK9 (kelompok aksi dan advokasi

dalam Kasus Sumber Klampok di Bali) dan KSRB10 (kelompok

advokasi dalam Kasus Sendang Pasir) yang keduanya berbasis diBali; KSUMP11 (kelompok aksi dan advoksi dalam Kasus

Pemengkong) serta JAKAD12 (jaringan advokasi kasus-kasus

pertanahan di NTB) yang berbasis di Mataram; dan berbagai

kelompok-kelompok aksi dan advokasi lainnya.

2 Komite Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Badega.3 Komite Solidaritas Korban Pembangunan Lapangan Golf Cimacan.4 Komite Solidaritas untuk Korban Pembangunan Kedung Ombo.5 Komite Solidaritas Rakyat Blangguan.6 Komite Mahasiswa untuk Warga Tuban.7 Komite Solidaritas Mahasiswa Malang untuk Warga Tuban.8 Komite Solidaritas Mahasiswa Jember.9 Komite Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda untuk Sumber Klampok.10 Komite Solidaritas untuk Rakyat Bali.11 Komite Solidaritas Untuk Masyarakat Pemengkong.12 Jaringan Kerja Advokasi.


13/104

Via Campesina

xiii

Jaringan aksi dan advokasi yang dilakukan mahasiswa dan

organisasi non pemerintah (ornop) yang berkerjasama dengan

baik, terlepas dari dinamika konflik dan sentimen yangberkembang di antara mereka, dalam beberapa hal berhasil

menaikan isu-isu penggusuran dan hak-hak atas tanah ke tingkat

internasional dengan bungkusan utamanya pelanggaran hak-hak

asasi manusia. Dengan segera isu pelanggaran hak asasi manusia

dalam kasus-kasus penggusuran di Indonesia menjadi sorotan

internasional. Bahkan beberapa kasus sempat menjadi bahan

pembicaraan atau contoh kasus yang terus-menerus hidup di

lingkungan pergaulan aktivis ornop ataupun diskusi-diskusi dilingkup internasional, seperti: kasus Kedung Ombo13, Badega14,

Blangguan15, Cimacan16, Lomanis17, Sei Lepan18, Nipah19, dan

beberapa kasus lainnya.

Maraknya perkembangan kelompok-kelompok solidaritas

aksi di beberapa kota, secara aktif mereka juga membangun

jar ingan komunikasi dan jar ingan aksi antar kota untuk

memperbesar pengaruh serta daya dorong terhadap perubahan

politik di Indonesia. Pada titik tertentu gerak dari kelompok-

13 Kasus pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah.14 Kasus penyerobotan tanah garapan petani untuk perkebuanan besar di Garut,

Jawa Barat.15 Kasus penyerobotan tanah garapan petani untuk pengembangan areal latihan

militer di Jawa Timur.16 Kasus pembangunan lapangan golf di Cimacan (Jawa Barat) yang menyerobot

tanah garapan petani.17 Kasus pembangunan pabrik pengolahan kimia di Cilacap, perbatasan Jawa

Barat dan Jawa Tengah.18 Kasus pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola perkebunan inti

rakyat transmigrasi lokal (PIR-Trans).19 Kasus pembangunan waduk Nipah di Madura Jawa Timur yang kemudian

menimbulkan korban jiwa sebanyak 4 orang akibat ditembak oleh aparat

militer setempat. Lihat: Hardiyanto, et.al.(ed.) (1995).


14/104


xiv

kelompok aksi yang dimotori oleh mahasiswa ini sesungguhnya

sudah meninggalkan esensi dan makna dari gerakan agraria yang

selama ini mereka geluti sendiri, karena yang lebih didorongkemudian adalah upaya untuk memunculkan satu gerakan sosial

yang meluas di Jawa khususnya yang berbasis pada mahasiswa

untuk penggulingan rezim yang berkuasa di Indonesia saat itu.

Pada titik ini, sesungguhnya gerakan mahasiswa pada tahun-

tahun tersebut yang mulanya menjadi motor dari gerakan agraria

(agrarian movement) yang telah mulai terbangun semakin berjarak

dengan kepentingan langsung kaum tani. Selain itu, mulai tampak

gejala kasus-kasus sengketa dan petani-petani atau rakyat korbanpenggusuran hanya dijadikan semacam kuda tunggangan oleh

sebagian aktivis dalam pergulatan untuk menggulingkan elite yang

sedang berkuasa: sesuatu yang sangat tipikal, menurut Skocpol,

dalam watak gerakan kaum menengah kota atau kaum terdidik

kota yang terlibat atau melibatkan diri dalam gerakan agraria atau

gerakan kaum tani (Skocpol, 1979).

Pada masa ini dapat dikatakan format isu yang menonjol dalam

keseluruhan gerakan agraria yang muncul adalah PengembalianTanah Rakyat yang Dirampas dan Hak-hak Rakyat atas Tanah.

Meskipun demikian, format isu ini baru menyentuh hak rakyat

atas tanah akibat perampasan langsung, belum menyentuh

persoalan hak rakyat atas tanah karena ketimpangan struktural dan

menjadi penyebab utama dari kemiskinan di pedesaan yang

karenanya pemerataan penguasaan tanah (land reform) kemudian

diyakini sebagai jalan keluar yang paling tepat. Dengan kata lain,

tema sentral yang berkembang pada saat itu baru menyentuhhilangnya hak-hak rakyat atas tanah yang selama ini mereka garap,

kuasai, miliki, duduki, atau tinggali. Gerakan yang ada belum

menyentuh persoalan hak-hak kaum buruh tani atau petani tak

bertanah, yang ironisnya justru oleh UUPA 1960 dan UU Land

Reform dikatakan secara eksplisit sebagai kelompok masyarakat

yang memiliki hak atas tanah. Dengan kata lain pula, gerakan yang

berkembang pada waktu itu baru menyentuh lapisan masyarakat


15/104

Via Campesina

xv

yang memiliki dan/atau menguasai tanah yang kehilangan haknya.

Format isu yang lebih jauh dari itu yang juga nantinya akan

berimplikasi pada bentuk organisasi gerakannya belummenyeruak secara kuat. Sehingga tema-tema seperti pembaruan

agraria, land reform dan sebagainya yang lebih berorientasi pada

perombakan struktur agraria nyaris tidak terdengar.

* * *

Akhirnya sejumlah mantan aktivis gerakan sosial dan aktivis

Ornop yang tidak lain kebanyakan adalah sejumlah mantan aktivis

gerakan mahasiswa yang terlibat dalam gerakan protes danpembelaan petani, baik sebagai organizer maupun petugas

penghubung antara basis gerakan di desa dengan dunia luar-

nya, mulai melihat adanya gejala kesenjangan dalam proses

pencapaian tujuan gerakan selama ini. Kesenjangan itu adalah jarak

antara menggebu-gebunya aktivitas dan semangat kaum terdidik

kota dalam mengorganisir gerakan dan rakyat tani di basis dengan

kemampuan dan keterlibatan rakyat tani sendiri di dalam gerakan

itu yang pada akhirnya membuat bias capaian tujuan dari gerakan.Dalam sejumlah analisisnya kemudian disimpulkan bahwa selama

ini gerakan agraria atau gerakan pembelaan kaum tani yang

semestinya berangkat dari kepentingan pokok kaum tani untuk

memperjuangkan nasibnya telah terdistorsi karena motor-motor

gerakan ada di kota, bukan di basis-basis massa kaum tani sendiri

(Aditjondro, 1993; Saragih, 1993; Santoso, 1993; Suprapto, 1993;

Fauzi, 1993 dan 1995a). Sehingga yang tampak dalam setiap aksi

atau keseluruhan gerakan hampir seperti proses mobilisasi massatani oleh kaum terpelajar kota, ketimbang terbentuknya kesadaran

kaum tani sendiri yang lebih kokoh dan mengakar.

Berangkat dari keprihatinan ini, sejumlah aktivis dari

beberapa kota mulai membangun jaringan untuk membangun

komunikasi dan perumusan-perumusan model pengorganisasian

petani yang lebih berwawasan kader di dalam kantong-katong

basis petani itu sendiri. Dimotori oleh sejumlah aktivis dan Ornop


16/104


xvi

dari Bandung dan beberapa kota dibentuklah poros Kisaran-

Lampung-Bandung-Jogja-Denpasar. Di Kisaran, Sumatera Utara

harapan untuk munculnya satu bentuk baru pengorganisasianrakyat tani ditumpukan kepada Yayasan Sintesa. Di Lampung pada

LBH Pos Bandar Lampung, di Bandung pada Lembaga Pendidikan

dan Pengembangan Pedesaan (LP3), di Jogja pada Lembaga Kajian

Hak-hak Rakyat (Lekhat), dan di Denpasar pada Yayasan Manikaya

Kauci.

Langkah-langkah pertama, setelah sejumlah pertemuan sharing

pengalaman dan konsolidasi gagasan, pada tahun 1993 dibuatlah

satu pertemuan besar yang melibatkan sejumlah LSM yangbergerak dalam pembelaan rakyat dalam kasus-kasus sengketa

pertanahan dan sejumlah tokoh-tokoh dari rakyat korban itu

sendiri. Pertemuan yang disebut dengan Pertemuan Lembang I

itu berhasil membangun kesadaran baru diantara para peserta

tentang perlunya membangun organisasi rakyat tani yang genuine

dan perlunya disusun sebuah panduan khusus untuk

mengembangkan organisasi-organisasi tani tersebut.20

Pertemuan Lembang I juga menyepakati sejumlah LSM/Ornop dijadikan wadah untuk mulai mengembangkan organisasi-

organisasi tani yang genuinedi tingkat lokal hingga pembentukan

organisasi-organisasi tani tingkat regional atau propinsi. Pertemuan

Lembang I juga memandatkan untuk menyiapkan sebuah

pertemuan lanjutan untuk mengevaluasi seluruh usaha tersebut

dua tahun berikutnya.

Beberapa tahun sebelum petemuan Lembang I sebetulnya

sebuah embrio organisasi tani tingkat regional yang relatif genuinetelah muncul di Jawa Barat. Namanya Serikat Petani Jawa Barat

(SPJB). Organisasi ini didirikan pada tahun 1991 oleh sejumlah

20 Panduan itu kemudian terbit menjadi sebuah buku panduan pengorganisasian

kaum tani yang berjudul ABC Organiasi Tani dan diterbitkan secara terbatas

oleh LPPP. Buku panduan ini kemudian setelah diperluas menjadi Seri Panduan

Organisasi Taniyang diterbitkan oleh KPA (KPA, 1998).


17/104

Via Campesina

xvii

aktivis organisasi tani lokal dan aktivis pemuda serta mahasiswa.

Dilihat dari sejarah pembentukannya, SPJB dapat dikatakan

sebagai organisasi pelopor. Meskipun pada awal pembentukannyakepemimpinan kolektif organisasi masih melibatkan kekuatan-

kekuatan pemuda dan mahasiswa dalam struktur kepemimpinnya.

Tetapi setelah berjalan beberapa tahun, dan kelompok petani

merasa sudah memiliki kemampuan dan kemandirian, maka

kepemimpinan organisasi ini sepenuhnya dikuasai oleh kalangan

petani. Watak kepeloporan lainnya dari SPJB adalah perannya dalam

mengilhami pembentukan organisasi-organisasi sejenis di daerah-

daerah lain, juga dijadikannya SPJB sebagai model acuan (referencegroup) bagi organisasi-organisasi tani lainnya yang muncul

belakangan baik dalam hal metode pengorganisasian lokalnya,

kepemimpinannnya, maupun proses kaderisasi dan

konsolidasinya.21 Bahkan dapat dikatakan, sejumlah pengalaman

yang ada di SPJB lah yang dijadikan dasar bagi perluasan pengalihan

basis gerakan agraria dari perkotaan ke pedesaan seperti yang

dikehendaki oleh kekuatan poros Kisaran-Lampung-Bandung-

Jogja-Denpasar.Pasca pertemuan Lembang I mulai lah sejumlah aktivis

mengembangkan dan memperkuat basis-basis rakyat korban dalam

bentuk organisasi-organisasi tani lokal. Setelah sejumlah organisasi

tani lokal dianggap cukup solid serangkaian pertemuan lanjutan

diadakan untuk membangun organisasi tani tingkat regional atau

antar wilayah dalam satu propinsi. Sejumlah kerja pengorganisasi

dan konsolidasi ulang di berbagai basis petani yang berkasus22

kemudian berhasil membentuk sejumlah serikat petani tingkat

21 Lihat AD-ART SPJB dan Term Of Reference Kongres SPJB 1998 untuk

mengetahui lebih banyak tentang pandangan dasar dan pokok-pokok

perjuangan pembentukan SPJB.22 Istilah basis petani berkasus mengacu kepada sejumlah kasus konflik pertanahan

yang terjadi akibat penggusuran maupun perampasan tanah-tanah garapan petani

oleh pihak-pihak pemegang modal maupun oleh instansi-instansi pemerintah

dengan dukungan penuh dari nyaris seluruh aparat pemerintahan.


18/104


xviii

regional di beberapa propinsi. Misalnya Serikat Petani Sumatera

Utara (SPSU), Persatuan Insan Tani Lampung (PITL), Himpunan

Petani Mandiri Jawa Tengah, dan lainnya (Bachriadi dan Fauzi,2001).

Munculnya sejumlah organisasi tani regional yang memiliki

basis-basis massa di tingkat lokal sedikitnya berhasil mengubah

halauan sejumlah aktivis yang selama ini bergerak dalam aksi-

aksi pembelaan hak rakyat atas tanah dengan lebih memberi

perhatian pada hak-hak kaum tani yang lebih luas dari sekedar

hak atas tanah. Perhatian mereka mulai melebar pada hak-hak

produksi, hak-hak sosial-ekonomi, dan hak-hak politik kaum tanisecara umum. Pemindahan perhatian ini memberikan satu

perspektif baru dalam agenda-agenda perjuangan yang selama ini

telah digeluti. Jika pada awalnya agenda-agenda utama hanya

menyentuh soal hak rakyat atas tanah, khususnya hak pemilik dan/

atau kelompok masyarakat yang dapat menguasai tanah, serta

perilaku negara dan modal yang mengabaikan hak-hak tersebut,

maka sekarang perhatian sudah lebih mengarah kepada hak-hak

politik, sosial, dan ekonomi kaum tani khususnya dalam prosesproduksi serta perlunya dikembangkan suatu program pembaruan

agaria (Reforma Agraria) yang dapat memperkuat perekonomian

rakyat, khususnya kaum tani. Sedangkan analisis-analisis yang

berkembang sekarang didasari pada pertanyaan-pertanyaan:

Bagaimana nasib kaum tani, secara keseluruhan, di Indonesia saat

ini? Mengapa pembaruan agraria diperlukan di Indonesia?

Mengapa pemerintah selama ini tidak menjalankan pembaruan

agraria? Mengapa UUPA 1960 dan UU Land Reform yang adatidak bekerja sebagaimana mestinya? Apa faktor-faktor yang

membuat itu semua terjadi?

Dengan perpindahan tema atau agenda perjuangan, maka isu

hak rakyat atas tanah diperluas perspektifnya. Isu perjuangan mulai

mengarah tidak lagi pada kelompok-kelompok petani pemilik

tanah saja yang tergusur dari tanah-tanahnya akibat program-

program pembangunan, tetapi hak-hak kaum buruh tani dan


19/104

Via Campesina

xix

petani penggarap (land to the tillers) juga mulai muncul ke atas

permukaan. Meskipun pada kenyataannya di beberapa daerah

kantong organisasi tani yang ada basis pengorganisasiannya masihbanyak bertumpu pada kelompok-kelompok petani berkasus.

* * *

Pada tahun 1995 terjadi persimpangan modus operandi gerakan

agraria di Indonesia. Arus pertama ditandai dengan munculnya

satu organisasi yang merupakan koalisi nasional dari sejumlah

Ornop, organisasi petani, dan individu yang memiliki concerned

untuk mendorong pembaruan agraria di Indonesia. Organisasikoalisi nasional itu adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).23

Disebutkan bahwa pembentukan KPA bertujuan untuk

menjalankan pembaruan agraria di Indonesia.24

Arus lainnya adalah proses konsolidasi dan pembentukan

federasi serikat-serikat tani yang bermuara pada pembentukan

Federasi Serikat Tani Indonesia (FSPI) yang dideklarasikan pada

tahun 1998.Dalam satu dokumen organisasi ini disebutkan tujuan

didirikannya FSPI adalah sebagai wadah bersama perjuangan

23 KPA sebetulnya dideklarasikan pada tahun 1994 oleh 13 organisasi non

pemerintah, yang kemudian selama satu tahun relatif masih bekerja di bawah

tanah dan berkonsentrasi untuk melakukan pelebaran koalisi dan konsolidasi

dengan melibatkan lebih banyak organisasi non pemerintah juga organisasi-organisasi tani dan individu khususnya kaum intelektual hingga

diselenggarakannya Musyawarah Nasional KPA yang pertama pada Desember

1995. Setelah itu KPA berkerja secara terbuka menantang rezim yang berkuasa

untuk menjalankan pembaruan agraria (reforma agraria) di Indonesia.24 Tujuan pembentukan KPA ini tertuang di dalam statutapembentukan KPA.

Dalam Musyawarah Nasional II KPA yang diselenggarakan tahun 1998, terjadi

sedikit perumusan ulang tujuan pembentukannya yang diubah menjadi

mendorong terwujudnya pembaruan agraria di Indonesia. Untuk jelasnya

lihat dokumen StatutaKonsorsium Pembaruan Agraria tahun 1995 dan 1998.


20/104


xx

petani Indonesia dalam upaya mewujudkan tatanan agraria yang

adil dan kehidupan politik yang demokratis di Indonesia.25

Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang berarti dalam keduaarus ini kecuali keanggotaan dari masing-masing koalisi yang baru

terbentuk tersebut. Jika KPA diisi oleh lebih banyak organisasi

non pemerintah,26 maka FSPI menetapkan keanggotaan hanya

boleh diisi oleh serikat-serikat petani yang memenuhi sejumlah

kriteria tertentu yang diantaranya adalah: merupakan organisasi

petani di tingkat propinsi maupun yang dapat dianggap setingkat;

mempunyai minimal 50 organisasi tani di tingkat desa; dan tidak

menjadi organisasi lainnya.27

Dalam berbagai aktivitasnya, kedua koalisi tingkat nasional

ini relatif tidak memiliki perbedaan, kecuali sejumlah penekanan

pada hal-hal yang sifatnya programatik. Jika KPA menekankan

pada kerja-kerja advokasi kebijakan agraria di tingkat nasional,

maka FSPI pada mulanya menekankan pada kerja-kerja penguatan

organisasi tani di tingkat regional. Meskipun demikian, KPA juga

menekankan pentingnya memperkuat organisasi-organisasi tani

sebagai basis utama dalam memperbesar gerakan agraria. TetapiKPA menekankan pentingnya penguatan basis-basis dan organisasi

tani ini menjadi tanggung jawab langsung organisasi-organisasi

25 Dokumen yang dimaksud adalah Pembaruan Agraria Jalan Rakyat Indonesia

menuju Masyarakat Adil, Makmur dan Merdekayang dikeluarkan oleh Federasi

Serikat Petani Indonesia, 1999.26 Dalam perkembangan selanjutnya, KPA juga mulai berupaya menyeimbangkan

keanggotaannya agar terjadi keseimbangan komposisi antara organisasi-

organisasi non pemerintah dan serikat-serikat atau organisasi tani. Berdasarkan

pencatatan keanggotaan yang terakhir dimana anggota KPA saat ini berjumlah

lebih dari 130 organisasi terdapat sekitar 40 organisasi yang menyatakan

dirinya sebagai organisasi rakyat baik yang berbentuk organisasi tani,

organisasi nelayan, maupun persekutuan masyarakat adat.27 Mengenai kriteria-kriteria selengkapnya yang ditetapkan oleh FSPI lihat

dokumen Anggaran Rumah Tangga (ART) Federasi Serikat Petani Indonesia

(FSPI), 2003, khususnya Bab I.


21/104

Via Campesina

xxi

yang menjadi angotanya. Demikian pula dengan FSPI, secara nyata

organisasi ini juga melakukan kerja-kerja advokasi untuk

mendorong perubahan kebijakan agraria di Indonesia agar prokepada kepentingan petani. Di sisi lain, sebagian anggota FSPI

yang saat ini berjumlah 12 serikat tani28 juga menjadi anggota

KPA.

Saat ini dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalam

beragam kerja pengorganisasi, konsolidasi gerakan, dan gerakan

advokasi telah memunculkan sejumlah aliansi organisasi tani yang

mengklaim diri berada di tataran nasional, seperti: Federasi Serikat

Tani Indonesia (FSPI), Aliansi Petani Indonesia (API), AliansiGerakan Reforma Agraria (AGRA), dan boleh juga disebut di

sini satu organisasi tani yang memiliki hubungan sangat dekat

dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yakni Serikat Tani

Nasional (STN).

Jika FSPI telah disinggung sedikit latar belakang

pembentukannya, maka API merupakan hasil bentukan dari

sejumlah basis-basis pengorganisasian petani yang dilakukan oleh

sejumlah community organizers yang berinduk pada satu organisasinon pemerintah yang cukup berumur di Indonesia, yakni

28 Saat ini organisasi-organisasi tani tingkat regional atau provinsial yang menjadi

anggota FSPI adalah: Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA), SerikatPetani Sumatera Utara (SPSU), Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB),

Persatuan Petani Jambi (PERTAJAM), Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS),

Serikat Petani Lampung (SPL), Serikat Petani Jawa Barat (SPJB), Serikat

Petani Jawa Tengah (SPJT), Serikat Petani Jawa Timur (SPJatim), Federasi

Serikat Petani Jawa Timur (FSPJT), Serikat Petani Pasundan (SPP), dan Serikat

Petani Banten (SP-Banten). Daftar ini diperoleh dari daftar keanggotaan via

campesinadi mana FSPI sebagai anggota via campesinamencantumkan ke-12

organisasi tani ini sebagai organisasi-organisasi yang diwakilinya. Lihat:

www.viacampesina.org.


22/104


xxii

Sekretariat Bina Desa atau juga dikenal sebagai Indonesian

Secretariat for Development Human Resources in Rural Areas

(INDRHA) yang merupakan bagian dari ASIADRHA.29

SementaraAGRA adalah satu bentukan aliansi dari sejumlah organisasi tani

atau embrio-embrio serikat tani yang dimotori oleh sejumlah

aktivis KPA pasca 2002.30

Uniknya pula, organisasi-organisasi tersebut memiliki

keanggotaan yang saling tumpang tindih. Artinya ada satu organisasi

tani apakah berbentuk organisasi tani tingkat propinsi, kabupaten

maupun antar kabupaten yang menjadi anggota dari berbagai

organisasi tani tingkat nasional yang ada. Misalnya, Serikat PetaniPasundan (SPP) merupakan anggota FSPI, juga anggota API, dan

merupakan salah satu inisiator pembentuk AGRA pula selain sejak

awal pembentukannya langsung berafiliasi dengan KPA. Begitu

juga dengan Serikat Tani Bengkulu (STAB) sebagai contoh

lainnya dimana organisasi ini secara sekaligus juga menjadi

anggota atau partisipan aktif dari dua organisasi yang mengklaim

dirinya sebagai organisasi petani tingkat nasional yakni API, dan

AGRA selain selain juga menjadi anggota aktif dari KPA yang

29 Di tingkat Asia, API berafiliasi dengan Asian Farmers Association (AFA) yang

disinyalir memiliki hubungan dengan International Federation Agriculture

Producers (IFAP). Meskipun demikian, sesungguhnya antara AFA dan IFAP

tidak ada keterkaitan langsung apalagi terikat dalam suatu hubungan struktural

seperti afiliasi keanggotaan. AFA baru mengadakan Kongres (General Assembly)

yang pertamanya pada Februari 2004 di Indonesia. Sebelumnya AFA masihberbentuk embrio dari koalisi organiasi-organisasi tani di Asia. Penulis

mengucapkan terima kasih atas sejumlah informasi yang diberikan oleh Saiful

Bahari dari Sekretariat Bina Desa dan Tri Heru Wardoyo Chairpersondari

AFA.30 Tahun 2002 adalah tahun diselenggarakannya Musyawarah Nasional KPA

yang ke-3, dimana selain terjadi regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh

organisasi koalisi nasional ini, juga semakin ditegaskan perlunya KPA

mendorong penguatan organisasi-organisasi tani sebagai motor utama gerakan

reforma agraria di Indonesia.


23/104

Via Campesina

xxiii

merupakan koalisi nasional untuk memperjuangkan pembaruan

agraria dan penguatan organisasi tani tetapi tidak menyatakan

dirinya sebagai organiasi petani meskipun memiliki cukup banyakanggota yang berbentuk organisasi tani.31

Satu hal yang penting untuk diperhatikan juga adalah kenyataan

bahwa seluruh organisasi tersebut lagi-lagi tidak

memperlihatkan suatu perbedaan yang signifikan di dalam

orientasi dan tujuan pembentukannya. Keseluruhannya

menempatkan Reforma Agraria sebagai agenda pokok

perjuangannya. Keseluruhannya juga sama-sama menegaskan

tantangannya kepada agenda-agenda neo-liberal yang dianalisisakan semakin menyengsarakan kehidupan petani kecil

khususnya petani tak bertanah di Indonesia.

* * *

Di tingkat lokal sendiri, kemajuan-kemajuan dan kemunduran dalam

pembentukan dan penguatan organisasi tani sangat berkait dengan

berbagai dinamika ekonomi dan politik makro yang terjadi di tingkat

nasional maupun internasional. Bahkan perkembangan baru

khususnya pasca tahun 1999 ketika kebijakan politik desentralisasi

dan otonomi daerah mulai diterapkan dinamika politik di tingkat

kabupaten menjadi faktor yang cukup signifikan mempengaruhi

dinamika kerja-kerja pengorganisasian petani di berbagai daerah.

Perubahan politik yang terjadi akibat gerakan reformasi yang

membuat ruang politik menjadi lebih longgar bagi kelompok-

kelompok masyarakat marjinal untuk mengorganisir diri jelas telah

menjadi faktor yang cukup penting dalam memperbesar peluang

bagi kemunculan organisasi atau serikat-serikat tani di berbagai

31 STAB sesungguhnya terlibat sejak awal dalam pembentukan FSPI. Tetapi satu

tahun setelah deklarasi FSPI, tepatnya pada awal tahun 2000 serikat tani ini

menyatakan keluar dari FSPI. Penulis berterima kasih kepada Agustam

Sekjen STAB untuk penjelasan mengenai hal ini.


24/104


xxiv

daerah secara terbuka. Sementara perkembangan praktek politik

daerah telah memaksa organisasi-organisasi atau serikat-serikat

tersebut untuk bereaksi secara langsung dengan berbagaiperubahan politik, kepemimpinan, dan kebijakan-kebijakan

pemerintah daerah yang secara langsung dianggap akan menjadi

ancaman sekaligus peluang baru dalam kehidupan petani. Ada

sejumlah organisasi tani yang relatif berhasil memainkan

perubahan-perubahan politik di tingkat lokal, seperti Serikat Petani

Pasundan (SPP) di Jawa Barat dan Serikat Petani Bengkulu (STAB)

di Bengkulu misalnya. Kedua organisasi ini secara aktif

memanfaatkan peluang perubahan konstelasi politik dan perebutankekuasaan formal di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif

untuk memasukan pengaruhnya, mempengaruhi pembentukan

kebijakan lokal, maupun menempatkan orang-orangnya di dalam

lembaga-lembaga pemerintahan khususnya di tingkat kabupaten.

Dalam hal ini satu hal yang mendasar dilakukan oleh serikat-serikat

tani tersebut adalah memasukan unsur penguasaan suara pemilih

pada Pemilu sebagai salah satu elemen baru yang dimasukan ke

dalam agenda pokok kerja-kerja pengorganisasiannya. Hasilnyasejumlah kader serikat-serikat tersebut kini ada yang berhasil

duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

bahkan ada yang berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) yang berkedudukan di Jakarta yang dalam

berbagai hal dapat dipersamakan dengan posisi senator di dalam

sistem legislatif dua kamar (bikameral).

Otonomi daerah yang membuat ruang partisipasi politik rakyat

menjadi lebih besar di tingkat pedesaan juga secara efektif meskipun perlahan tetapi memperlihatkan kepastian telah

dimanfaatkan oleh serikat-serikat petani tersebut untuk mulai

menguasai arena kepemimpinan formal di pedesaan. Secara aktif

saat ini sejumlah organisasi tani telah menjadikan penguasaan

kepemimpinan formal di desa dengan mendudukkan kader-kader

mereka dalam Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun sebagai

Kepala Desa sebagai salah satu agenda politiknya.


25/104

Via Campesina

xxv

Dalam konteks pengembangan aksi-aksi kolektif, secara kualitatif

juga telah terjadi pergeseran cukup signifikan. Sejak pertengahan

tahun 90-an serikat-serikat petani baik yang telah terbentukdan mulai memapankan diri, maupun yang masih bersifat embrional

lebih mengkonsentrasikan dirinya pada aksi-aksi pendudukan

tanah (land occupation) ketimbang sekedar melakukan pembelaan

terhadap kasus-kasus penggusuran tanah garapan petani seperti

yang lebih banyak terjadi pada tahun 80-an.

Dengan kata lain, sejak pertengahan tahun 90-an sesungguhnya

telah terjadi pergeseran dalam model aksi-aksi kolektif petani dan

kelompok-kelompok pendukungnya dari bentuk aksi-aksi protesdan pembelaan kepada bentuk-bentuk aksi pendudukan tanah

khususnya oleh petani-petani yang tak bertanah (landless peasant)

atau yang memiliki tanah garapan sempit (small peasant). Meskipun

perkembangan baru dalam aksi-aksi kolektif ini lebih banyak terjadi

di daerah-daerah dataran tinggi dan lebih banyak menyasar tanah-

tanah perkebunan besar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan

negara maupun swasta atau tanah-tanah yang diklaim oleh

pemerintah sebagai Hutan Negara. Tampaknya trauma sosial akibatpembantaian petani yang terjadi pada tahun 1965-1966 masih terus

menghantui dengan kuat sehingga secara sadar kelompok-

kelompok petani tersebut relatif menghindari terjadinya bentrokan

langsung antara petani tak bertanah atau petani kecil dengan

kelompok-kelompok tuan tanah di pedesaan.

Berbagai aksi-aksi kolektif petani dan kelompok-kelompok

pendukungnya saat ini yang berpangkal dari aksi-aksi pendudukan

tanah yang disusul dengan pengembangan kemampuan ekonomilokal di tingkat komunitas sesungguhnya semakin mempertegas

perlunya memikirkan suatu strategi yang juga jelas untuk

mengembangkan jaringan aksi dan pengorganisasian dari tingkat

lokal hingga global. Walau bagaimana pun aksi-aksi lokal tersebut

telah menantang secara nyata kepentingan-kepentingan kapital

dengan berbagai instrumen termasuk aparatus negara yang

selama ini dikuasainya. Sementara dari arah yang berlawanan,


26/104


xxvi

kecenderungan-kecenderungan globalisasi yang diarahkan oleh

paham neo-liberalisme saat ini telah semakin jelas menjadi ancaman

yang nyata bagi kelompok-kelompok petani tersebut, sepertidikatakan oleh Boras (2004) dalam tulisannya yang diterjemahkan

menjadi buku ini. Dia mengatakan bahwa orientasi pasar dan

perdagangan bebas dari paham neo-liberal akan berkaitan erat

dengan kebijakan-kebijakan keuangan (fiskal) dan teknologi yang

akan bergerak semakin menjauh dari berbagai kepentingan petani

miskin di pedesaan bahkan mereka akan menjadi korban dari

berbagai kebijakan yang tidak pro-petani kecil. Sementara

kelompok-kelompok petani ini tidak akan dapat menagih tanggungjawab dan perlindungan dari negara karena peran dan posisi negara

juga telah dikurangi bahkan dijauhkan dari urusan memberikan

perlindungan kepada kelompok-kelompok rakyat miskin sebagai

akibat langsung dari keharusan menerapkan kebijakan pengurangan

berbagai subsidi, privatisasi, dan pengurangan campur tangan dalam

hal pengaturan penguasaan dan akses terhadap tanah serta

perlindungan (proteksi) terhadap produk-produk petani lokal.

* * *

Persinggungan langsung antara aktivis-aktivis gerakan reforma

agraria di Indonesia dengan La Via Campesina satu organisasi

gerakan tani transnasional yang dibentuk pada tahun 1993 terjadi

pada awal tahun 1996. Ketika itu, sejumlah aktivis gerakan

pembaruan agraria di Indonesia memperoleh kesempatan untuk

menghadiri Konferensi Petani se-Dunia yang ke-2 yang juga

merupakan kongres La Via Campesina yang ke-2 yangdiselenggarakan di negara bagian Tlaxcala, Meksiko. Kala itu, 5

orang aktivis yang mewakili sejumlah organisasi terlibat intens di

dalam pertemuan tersebut dan kemudian diundang untuk

bergabung dengan organisasi tani transnional tersebut. Kelimanya

adalah: seorang pimpinan Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU),32

32 SPSU seperti telah disebut di awal tulisan ini adalah satu organisasi tani


27/104

Via Campesina

xxvii

seorang pimpinan gerakan/organisasi rakyat Badan Perjuangan

Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Sumatera Utara yang

sejak tahun 50an memperjuangkan hak rakyat setempat atas tanahadat mereka,33 seorang pimpinan Serikat Petani Jawa Barat

(SPJB),34 seorang pimpinan organisasi non pemerintah yang

berbasis di Flores yang banyak melakukan pengorganisasi petani-

petani lokal di sana Yayasan Sanres,35dan seorang pimpinan dari

Badan Pelaksana KPA.

Meskipun keseluruhannya memperoleh undangan dan

kesempatan yang sama untuk bergabung dengan via campesina,

hingga kepulangan mereka kembali ke tanah air, tawaran tersebutbelum direspon secara langsung dengan berbagai pertimbangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut intinya berkisar pada soal

diperlukannya proses pembahasan-pembahasan di masing-masing

internal organisasi. Dalam pertemuan di Meksiko tersebut juga

kuat dirasakan adanya dorongan dari sejumlah aktivis petani dan

aktivis-aktivis pembaruan agraria dari berbagai negara lain agar

segera dapat dibentuk satu organisasi tani di tingkat nasional

sebagai organisasi payung bagi gerakan petani dan organisasi-organisasi tani di Indonesia.

Segera setelah beberapa aktivis yang mendorong terbentuknya

organisasi tani tingkat nasional mulai menemukan jalan dan format

bagi pembentukan FSPI, organisasi ini secara resmi mendaftarkan

tingkat propinsi yang dibentuk akibat dorongan poros Kisaran-Lampung-Bandung-Yogya-Denpasar. SPSU sejak tahun 1995 menjadi salah satu dari

lima organisasi rakyat yang bergabung di KPA.33 BPRPI selain menjadi anggota FSPI dan anggota KPA sejak awal kemudian

juga terlibat dalam pembentukan dan menjadi anggota dari Aliansi Masyarakat

Adat Nusantara (AMAN).34 SPJB yang sejak awal pendirian KPA merupakan salah satu organisasi tani

pionir yang menjadi anggota KPA, dan kemudian juga bergabung dengan

FSPI, pada tahun 2002 menyatakan pengunduran diri dari keanggotaan KPA.35 Yayasan Sanres Flores sejak tahun 1998 bergabung menjadi anggota KPA.


28/104


xxviii

diri menjadi anggota via campesina. Selanjutnya, keanggota FSPI

di via campesinamenjadi kunci bagi keterlibatan gerakan tani di

Indonesia di dalam lingkaran gerakan tani transnasional yangdimotori oleh organisasi ini. Hingga saat ini hanya FSPI lah yang

menjadi angota via campesina. FSPI selama ini mengatasnamakan

posisinya sebagai satu organisasi tani tingkat nasional (dalam bentuk

federasi serikat-serikat tani) untuk mewakili gerakan tani

Indonesia dalam pusaran gerakan tani transnasional yang dimotori

oleh via campesina.

Pada kenyataannya masih banyak organisasi dan serikat tani

lainnya di Indonesia masih kesulitan untuk memperoleh aksesterlibat di dalam pusaran-pusaran gerakan tani transnasional,

meskipun secara faktual hal itu sangat diperlukan saat ini

khususnya dalam mengembangkan aksis perjuangan petani yang

berpangkal dari tingkat lokal hingga ke perjuangan internasional

atau perjuangan global untuk melawan kecenderungan-

kecenderungan globalisasi sekarang. Bahkan secara nyata masih

banyak basis-basis petani yang menjadi bagian dari FSPI secara

tidak langsung karena organisasi atau serikat mereka tergabung didalam organisasi federasi ini yang tetap merasa asing atau tidak

mengenal via campesina. Apalagi berharap mereka dapat

mengidentifikasikan diri dan perjuangannya sebagai bagian dari

perjuangan petani global yang dimotori oleh via campesina.

Inilah makna penting dari Cerita yang mengawali tulisan ini,

yakni pentingnya basis-basis pengorganisasian petani di Indonesia

yang pada kenyataannya telah bergabung dalam sejumlah serikat-

serikat atau organisasi tani tani tertentu memberikan identifikasidirinya sendiri sebagai bagian dari pusaran gerakan tani

transnasional yang direpresentasi oleh via campesina. Dengan kata

lain, pembumian via campesinadi Indonesia hanya bisa terjadi jika

telah terjadi proses pengidentifikasian diri dari organisasi-organisasi

tani lokal yang secara sadar, berani, dan bangga menyatakan dirinya

menjadi bagian dari organisasi gerakan tani transnasional tersebut.

Pada kenyataannya, melalui FSPI, secara bertingkat-tingkat


29/104

Via Campesina

xxix

sejumlah basis-basis pengorganisasian petani di tingkat lokal telah

digeret masuk ke dalam pusaran gerakan tani transnasional yang

coba direpresentasikan oleh via campesina. Tetapi pada kenyataannyapula, via campesina yang sesungguhnya dapat menjadi alat

perjuangan mereka tidak terlampau dikenal di negeri ini

khususnya oleh eksponen-eksponen akar rumput (grassroot)

gerakan tani itu sendiri.

Tentu saja sejarah keterlibatan gerakan tani dan gerakan

reforma agraria di Indonesia dengan via campesina itu sendiri

menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam

munculnya kesenjangan ini. Hal ini sedikit berbeda jika menengokpada keterlibatan sejumlah organisasi gerakan tani dan reforma

agraria di beberapa negara Amerika Latin, misalnya. Melalui

hubungan-hubungan dan pembangunan aliansi politik dengan

sejumlah gerakan tani dan reforma agraria dan kelompok-

kelompok politik kiri di Eropa, justru mereka lah yang turut serta

untuk menggagas pembentukan via campesina. Dengan sendirinya,

sejak awal, agenda mendorong munculnya pusaran gerakan tani

transnasional merupakan bagian dari agenda perjuangankelompok-kelompok petani tersebut. Agenda ini, yang dalam

penuturan Borras dengan mengutip pernyataan Joo Stedile

seorang tokoh penting dalam Gerakan Rakyat Tak Bertanah

(MST) dari Brazil,36merupakan konsekuensi logis dari kesadaran

yang tumbuh di dalam organisasi gerakan tani di sana terhadap

watak dan dari perkembangan gerak kapital itu sendiri yang bersifat

internasional dan tak mengenal batas-batas negara (Borras, 2004:

9-10).Sedangkan di sini, di Indonesia, meskipun kesadaran yang

sama mengenai pentingnya membangun aliansi internasional

36 Yang dimaksud di sini adalah satu organisasi rakyat tak bertanah (landless

people) dari Brazil yang bernama Movimento dos Trabalhadores Sem Terra

(MST).


30/104


xxx

untuk memperkuat gerakan sosial khususnya gerakan tani

sebagai akibat dari peningkatan kualitas dari gerak modal (capital

movement) juga telah muncul sejak fase awal dari kembalitumbuhnya embrio gerakan reforma agraria pada pertengahan

tahun 80-an (Wiradi, 1993; Thamrin, 1995; Bachriadi, 1996;

Djuweng, 1996, dan Setiawan, 1996), ruang politik, sejarah

kemunculan kembali gerakan sosial, dan kinerja gerakan itu sendiri

belum sampai menghasilkan suatu kapasitas gerakan di sini untuk

menjadi pendorong atau inisiator bagi munculnya gerakan tani

transnasional. Dengan sendirinya, sejarah keterlibatan gerakan tani

di Indonesia dengan pusaran gerakan tani transnasional sepertiyang direpresentasi oleh via campesinaadalah sejarah diikutkan

untuk terlibat sementara proses konsolidasi dan pengorganisasian

gerakan itu sendiri masih belum sampai pada tahap terbentuknya

secara mapan poros gerakan dari tingkat lokal antar lokal hingga

tingkat nasional. Bukan berarti keharusan untuk terlibat di dalam

pusaran gerakan sosial transnasional itu sendiri harus menunggu

mapannya poros gerakan lokal-antar lokal-nasional, tetapi

ketidakmapanan pembentukan poros tersebut akan berimplikasikuat pada soal keterwakilan (representativeness) dan identifikasi diri.

* * *

Inilah tantangan yang sesungguhnya dari FSPI dan elemen-elemen

gerakan tani dan reforma agraria lainnya di Indonesia saat ini,

khususnya ketika via campesinamelalui kongresnya di Sao Paolo,

Brazil bulan Juni 2004 yang lalu memutuskan untuk

memindahkan Sekretariat Internasional-nya ke Indonesia dan

menjadikan FSPI sebagai tuan rumah bagi via campesina sebagai

organisasi gerakan sosial transnasional. Tantangan itu adalah

bagaimana membumikan via campesina di kancah gerakan tani

dan reforma agraria di Indonesia sehingga bisa dengan mudah

ditemukan akar-akar baru dari organisasi gerakan transnasional

tersebut di sini.


31/104

Via Campesina

xxxi

Jadi, meskipun menurut Borras dalam tulisannya pada buku

ini (hal. 49) menyebutkan bahwa perpindahan Sekretariat

Internasional via campesina dari Honduras ke Indonesia yang disatu sisi menjadi kesempatan bagi via campesinauntuk memperbesar

pengaruhnya dan memperluas jaringan kerjanya, dan di sisi yang

lain menunjukan adanya sedikit geseran peta kekuatan di dalam

tubuh via campesina sendiri. Dalam penglihatan dari sudut dalam

gerakan tani di Indonesia sendiri hal itu masih menjadi suatu

pertanyaan besar. Apakah pergeseran peta kekuatan tersebut

memang telah terjadi di dalam tubuh via campesina atau

sesungguhnya hal itu hanya merupakan sejenis manuver politisdari para elite via campesinasendiri untuk sedikit mengurangi imej

bahwa via campesinaadalah gerakan tani transnasional yang latino-

sentris (latin american centric)?

Dalam konteks ini, sudah sepatutnya FSPI memikirkan secara

serius cara-cara untuk menginternalisasikan via campesina sebagai

sebuah organisasi gerakan dengan segala visi dan mandatnya ke

dalam lingkaran-lingkaran gerakan tani di Indonesia. Malah

seharusnya hal itu tidak dilakukan terbatas hanya pada anggota-anggotanya saja. Lebih jauh dari itu, selayaknya FSPI

mempertimbangkan untuk melakukan internalisasi agenda-

agenda perjuangan via campesinasaat ini ke dalam sistem dan materi

pendidikan politik dan kaderisasi yang (seharusnya pula sudah)

dimilikinya, atau ke dalam sistem dan materi pendidikan politik

dan kaderisasi dari serikat-serikat tani yang menjadi anggotanya.

Di sisi lain, jelas kemampuan FSPI dan anggota-anggotanya

untuk dapat mentransformasi agenda-agenda perjuangan globaldari gerakan tani transnasional yang seringkali sudah terformat

dalam tingkat abstraksi dan formalisasi isu-isu tertentu seperti:

kedaulatan pangan (food sovereignty), anti WTO dan agen-agen

pembangunan multilateral lainnya seperti Bank Dunia dan IMF,

anti GMOs, anti terhadap kebijakan pertanahan global yang pro

pasar, dan sebagainya ke dalam agenda-agenda dan isu-isu lokal

merupakan satu tantangan tersendiri. Acapkali, banyak aktivis


32/104


xxxii

gerakan sosial di Indonesia sesungguhnya masih tergagap-gagap

untuk mengolah sejumlah konsepsi dan gagasan-gagasan yang

telah terformat dalam isu-isu global tertentu ke dalam penjelasanyang membumi dan mempertemukannya dengan kenyataan

keseharian masyarakat di sini. Pada gilirannya kegagalan dalam

mentransformasi dan membumikan gagasan-gagasan perjuangan

global itu akan berakibat pada terasingnya basis-basis gerakan dari

isu-isu dan agenda perjuangan yang coba diusungnya sendiri. Jika

hal itu sampai terjadi, maknanya tidak lain dari gerakan sosial yang

dimaksud telah kehilangan basisnya, dan kerja-kerja

pengorganisasian telah kehilangan kreativitasnya!Dalam hal ini metode pembumian dan penyebaran gagasan serta

agenda perjuangan via campesinayang dilakukan dengan menggunakan

material-material kampanye seperti: poster, kalender, stiker, banner,

ataupun menyelipkan spanduk statement berlogo via campesinadalam

aksi-aksi petani, dan berbagai material kampanye lainnya yang sejenis

jelas jauh dari cukup untuk menanamkan agenda-agenda

perjuangan via campesinadi sini atau mempertemukan agenda-agenda

tersebut dengan agenda-agenda lokal petani di sini. Apalagi jikamenghendaki terjadinya pengidentifikasian diri dari aktivis-aktivis

gerakan tani dan reforma agraria di tingkat akar rumput (grassroot)

terhadap keberadaan via campesina sebagai alat perjuangan mereka di

tingkat global/transnasional.

Bagaimana jika pada kenyataannya organisasi-organisasi anggota

FSPI itu sendiri tidak atau belum memiliki suatu sistem pendidikan

politik dan kaderisasi yang ajeg? Itu lah justru yang pertama harus

dilakukan oleh para aktivis FSPI dan anggota-anggotanya untukmendorong terbangunnya suatu sistem pendidikan kader di

masing-masing serikat/organisasi yang mantap, sistematik, dan

terstruktur dengan baik. Hanya melalui sistem pendidikan kader

yang ajeg dan serangkaian aksi-aksi kolektif yang visioner

internalisasi gerakan dan agenda-agenda perjuangan via campesina

dapat hidup dan tumbuh di sini, lebih jauh dari itu kemudian

direpresentasikan oleh gerakan tani lokal itu sendiri. Bukan


33/104

Via Campesina

xxxiii

sebaliknya seperti yang cenderung terjadi saat ini agenda-

agenda perjuangan petani di tingkat lokal coba dibawa dan

direpresentasi secara bertingkat-tingkat hingga ke pusarantransnasional tetapi di tengah perjalanan kehilangan kaki dan akar

serta elannya sebagai bagian dari gerakan sosial transnasional yang

melebar secara horisontal.

* * *

Bagi organisasi semacam via campesina, kenyataan seperti yang terjadi

di Indonesia seharusnya menjadi bagian dari refleksi mereka untuk

memperbaiki diri dan membuka pintunya lebih besar bagiketerlibatan kelompok-kelompok petani lainnya yang secara

ideologis maupun strategis sesungguhnya berjalan seiringan dengan

visi-misi dan tujuan pembentukannya. Untuk itu, Borras dalam

salah satu bagian dari tulisannya mengatakan: tantangan untuk

mengembangkan konstituensi Via Campesina yang sesungguhnya

tetap ada. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk

membuat peraturan bagi keanggotaan baru yang sefleksibel

mungkin guna memfasilitasi jalur masuk bagi semua organisasiyang sejalan dengan ideologi dan politik Via Campesina (Borras,

2004: 23-24). Dalam konteks Indonesia, keterlibatan yang lebih

luas dari berbagai elemen gerakan tani di dalam via campesina

sedikitnya akan menolong dan mempercepat proses internalisasi

gagasan-gagasan dan agenda-agenda perjuangannya, bahkan dapat

memperkuat bangunan kaki-kaki akan akar gerakan tani

transnasional yang direpresentasinya.

Bagi FSPI khususnya para aktivisnya yang berada di sekretariatnasional sebagai satu entitas melepaskan kecenderungan

monolitiknya sebagai satu-satunya agen via campesina di Indonesia

akan menghindarkan dirinya dari jebakan eksklusivisme dan bias

representasi (politik atas nama) yang selalu menghantui

keberadaannya sejak awal pembentukannya. Saat ini dengan

kecenderungan untuk mengunci akses kepada via campesinadapat

menjebak FSPI pada satu gejala elitisme gerakan dan politik atas


34/104


xxxiv

nama suatu gejala yang telah dikritik bersama oleh sejumlah

aktivis gerakan reforma agraria di Indonesia sejak awal tahun 90-an

(Aditjondro, 1993; Fauzi, 1993 dan 1995b).Gejala politik atas nama meminjam istilah yang

dikemukakan oleh Fauzi (1995b) merujuk pada aktivitas ornop

atau aktivis-aktivis mahasiswa tahun 80-90an yang dalam kerja-

kerja advokasinya membangun pola hubungan yang tidak

seimbang dengan kelompok-kelompok rakyat marjinal atau yang

biasa diistilahkan dengan kelompok rakyat korban

pembangunan. Ornop dan aktivis-aktivisnya dengan segala

kemampuan, kompentensi, dan jangkauan serta akses terhadapinformasi, jaringan kerja, dan sumber daya kemudian bertindak

seolah-olah dapat menjadi perumus masalah dan penyusun

formula-formula pemecahan masalah yang dihadapi oleh

kelompok korban. Sebaliknya kelompok korban justru hanya

menjadi pensuplai informasi dan pada gilirannya kemudian hanya

menjadi konsumen dari tindak-tanduk para aktivis ornop yang

menjadi patron mereka. Gejala politik atas nama ini muncul

ketika gerakan advokasi dan pembelaan kasus-kasus pertanahanbanyak didominasi oleh aktivis-aktivis ornop dan mahasiswa yang

mengorganisir dirinya secara terpisah dengan basis-basis petani

di lapisan akar rumput (grassroot).

Dalam kerangka relasi organisasional yang bertingkat-tingkat

seperti yang saat ini terbangun di dalam tubuh FSPI, dimana basis-

basis pengorganisasian petani dipersatukan dalam organisasi-

organisasi serikat tani lokal baik di tingkat kabupaten maupun

antar kabupaten yang kemudian berafiliasi ke dalam satu federasi(FSPI) yang memiliki unsur pimpinan dan sekretariat di tingkat

nasional, maka pola dan kecenderungan politik atas nama juga

dapat muncul ketika pimpinan dan elemen-elemen organisasi di

dalam tubuh sekretariat nasional bertindak seperti halnya patron

bagi lapisan-lapisan organisasi di bawahnya. Dengan kata lain,

gejala politik atas nama juga dapat terjadi manakala satu organisasi

yang mengklaim diri sebagai federasi, seperti halnya FSPI, sebagai


35/104

Via Campesina

xxxv

satu entitas tersendiri disadari atau tanpa disadari telah menciptakan

jarak dengan basis-basis pengorganisasian yang diklaim sebagai

bagiannya. Sebaliknya, tindak-tanduknya kemudian tidak dianggapsebagai bagian dari manifestasi kepentingan dan keberadaan

kelompok-kelompok pengorganisasian yang berada di lapisan

akar rumput. Sehingga aspek representasi yang terbangun adalah

keterwakilan berdasarkan klaim sepihak atau sebatas pernyataan/

pemberian mandat di atas kertas.

Kegagalan FSPI selama ini untuk membumikan agenda-

agenda global dari perjuangan petani ke dalam konteks lokal dan

mempertemukannya dengan keberagaman isu, agenda lokal, danbahasa perjuangan gerakan tani di Indonesia akan semakin

mempertebal gambaran (image) tentang elitisme tersebut. Justru

ketika kegagalan-kegagalan tersebut dibarengi dengan terjadinya

peningkatan posisi unsur-unsur pimpinan FSPI di dalam tubuh

via campesina, gejala politik atas nama mendapatkan

pembenarannya. Sejumlah kritisisme yang berkembang saat ini

terhadap keberadaan FSPI di via campesina (sebagai sebuah

organisasi gerakan) telah memunculkan pertanyaan-pertanyaannaif tetapi mendasar yang seringkali muncul dalam perbincangan

maupun diskusi-diskusi reflektif tentang kemajuan gerakan tani

di Indonesia: Apakah FSPI hanya menjadi agen dari gerakan politik

transnasional yang membawa agenda-agenda dari luar tanpa

berhasil membumikannya, atau sesungguhnya dia dapat diharapkan

menjadi alat untuk memperbesar amplifikasi suara dan

kepentingan gerakan tani di Indonesia di tingkat internasional/

transnasional? Apakah keikutsertaan FSPI di via campesina telahmemperbesar dan memperkuat gerakan tani di Indonesia, atau

sebaliknya hanya sekedar untuk memenuhi ruang pelebaran

pengaruh dari elite-elite gerakan tani transnasional?

* * *

Akhirnya, sebagai penutup dari Pengantar yang cukup panjang

atas tulisan Borras yang tersaji dalam buku ini, patut lah


36/104


xxxvi

direnungkan sejumlah pertanyaan berikut: Apakah dengan

keterlibatan aktif FSPI saat ini FSPI menjadi tuan rumah bagi

sekretariat internasional dari via campesinadimana seorang pendiridan mantan pimpinan puncak FSPI saat ini menjadi koordinator

internasional dari organisasi ini di via campesina dan pusaran

gerakan tani transnasional telah semakin memperkuat organisasi-

organisasi tani lokal di Indonesia maupun memperkuat kerja-kerja

untuk mendorong terwujudnya reforma agraria di Indonesia? Atau

malah sebaliknya, dikarenakan kurangnya akses informasi dan

ketiadaan identifikasi diri dari sejumlah organisasi tani di sini atas

keterlibatannya dalam pusaran gerakan tani transnasional sepertiyang direpresentasikan oleh via campesinaakan membuat kelompok

pengusung dan penggiat via campesina di Indonesia menjadi

eksklusif dan pada akhirnya malah menciptakan bibit-bibit konflik

serta perpecahan di kalangan petani sendiri? Ini lah pertanyaan-

pertanyaan penting yang harus dijawab melalui serangkaian refleksi

(juga kajian) yang mendalam oleh semua pihak, pelaku, dan aktivis

gerakan tani dan gerakan pembaruan agraria di Indonesia saat ini.

- 0 -


37/104

Via Campesina

xxxvii

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, G.J. (1993), Dimensi-dimensi Politis Masalah Pertanahan

di Indonesia, makalah untuk Latihan Analisis Sosial Masalah

Pertanahan yang diselenggarakan oleh Wahana Informasi

Masyarakat (WIM) dan Akatiga, di Medan 6-12 Juni 1993.

Bachriadi, Dianto (1996), Pembangunan, Konflik Pertanahan, dan

Resistensi Petani, paper untuk Konferensi INFID ke-10 dengan

tema Tanah dan Pembangunan, Canberra 26-28 April 1996.

(tt), Sejarah Gerakan Reforma Agraria di Indonesia Kontemporer,

manuskrip tidak/belum diterbitkan.

Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas (2001), Merampas Tanah Rakyat:

Kasus Tapos dan Cimacan, Jakarta: Kepustakaan Populer

Gramedia.

Bachriadi, Dianto dan Noer Fauzi (2001), Dari Aksi-aksi Protes

Menuju Pembaruan Agraria di Indonesia Masa Kini: Tema dan

Gerakannya, makalah untuk acara Workshop on Reconstructing

the Historical Tradition of Twentieth Century Indonesian

Labour, yang diselenggarakan oleh CLARA (Changing

Labour Relations in Asia), CAPSTRANS (Centre for Asia

Pacific Social Transformation), dan LIPI (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia), 4- 6 Desember 2001, Bali, Indonesia.


38/104


xxxviii

Boras Jr., Saturnino M. (2004), La Via Campesina: An Evolving

Transnational Social Movement, Amsterdam: Transnational

Institute.

Djuweng, Stepanus (1996), Land Disputes Cases The Strawberry of

Development; Global Causes of Local Conflicts vs Local Cost of Global

Problems, paper untuk Konferensi INFID ke-10 dengan tema

Tanah dan Pembangunan, Canberra 26-28 April 1996.

Fauzi, Noer (1993), Dari Aksi-aksi Protes Petani menuju Embrio

Organisasi Massa Petani, makalah untuk Lokakarya Antar

Wilayah Advokasi Kasus-kasus Tanah, yang diselenggarakanoleh Yayasan Sintesa LBH Pos Bandar Lampung - LP3 -

dan Lekhat di Lembang Jawa Barat, 8-11 November 1993.

(1995a), Anatomi Sengketa Tanah di Masa Orde Baru,

dalam Pembangunan Berbuah Sengketa: 29 Tulisan Pengalaman

Advokasi Tanah, Boy Fidro dan Noer Fauzi (ed.), hal. 1-28.

(1995b), Agenda Menuju Organisasi Rakyat: Membedah

Tindak-tanduk Politik Atas Nama Ornop, paper yang ditulisan

tahun 1995 dan tidak/belum dipublikasikan.

(1999), Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik

Agraria Indonesia, Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka

Pelajar.

Fidro, Boy dan Noer Fauzi (ed.) (1995), Pembangunan Berbuah

Sengketa: 29 Tulisan Pengalaman Advokasi Tanah, manuskripkumpulan tulisan dari Lokakarya Advokasi Kasus-kasus Tanah

tahun 1993 di Lembang Jawa Barat yang tidak diterbitkan

tetapi disusun dan diedit layaknya sebuah buku dan

diperbanyak dengan cara fotokopi.

Firmansyah, et.al. (1999), Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani

di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an, Jakarta:

Sekretariat Bina Desa dan YAPPIKA.


39/104

Via Campesina

xxxix

FSPI (2004),Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

dan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Federasi Serikat

Petani Indonesia (FSPI), FSPI.

Hardiyanto, Andik, et.al. (ed.) (1995), Insiden Nipah: Sengkok Cinta

Tang Disa Mae Tembak, Surabaya: LBH Surabaya dan YLBHI.

Lucas, Anton dan Carol Warren (2003), The State, the People,

and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform

in Post-New Order Indonesia, dalam IndonesiaNumber 76

October 2003, hal. 87-126.

Pembaruan Agraria Jalan Rakyat Indonesia menuju Masyarakat Adil,

Makmur dan Merdeka (1999), Medan: Federasi Serikat Petani

Indonesia.

Saragih, Henry (1993),Analisis Kasus-kasus Sengketa Tanah Sepanjang

Orde Baru, makalah untuk Lokakarya Antar Wilayah Advokasi

Kasus-kasus Tanah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Sintesa

LBH Pos Bandar Lampung - LP3 - dan Lekhat di Lembang

Jawa Barat, 8-11 November 1993.

Santoso, Agus Edi (1993), Katakanlah dengan Seribu Satu Bunga Mawar

Merah, makalah untuk Lokakarya Antar Wilayah Advokasi

Kasus-kasus Tanah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Sintesa

LBH Pos Bandar Lampung - LP3 - dan Lekhat di Lembang

Jawa Barat, 8-11 November 1993.

Seri Panduan Organisasi Tani (1998), Bandung: KPA.

Setiawan, Bonnie (1996), Perubahan Strategi Agraria: Kapitalisme

Agraria dan Pembaruan Agraria di Indonesia, paper untuk

Konferensi INFID ke-10 dengan tema Tanah dan

Pembangunan, Canberra 26-28 April 1996.

Skocpol, Theda (1979), State and Social Revolution, Cambridge:

Cambridge Univ. Press.


40/104


xl

Serikat Petani Jawa Barat (1994),Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART) Serikat Petani Jawa Barat (SPJB), SPJB.

Statuta Konsorsium Pembaruan Agraria(1995) dan (1998), KPA.

Suprapto, Eddy (1993), Pergulatan di Tengah Massa, makalah untuk

Lokakarya Antar Wilayah Advokasi Kasus-kasus Tanah, yang

diselenggarakan oleh Yayasan Sintesa LBH Pos Bandar

Lampung - LP3 - dan Lekhat di Lembang Jawa Barat, 8-11

November 1993.

Thamrin, Juni (1995), Advokasi Hak-hak Rakyat atas Tanah,dalam Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah,

Benny K. Harman, et.al. (eds.), Jakarta: YLBHI, hal. 105-113.

Wiradi, Gunawan (1993), Kebijakan Agraria, Modal Besar dan Kasus-

kasus Sengketa Tanah, makalah untuk Lokakarya Antar Wilayah

Advokasi Kasus-kasus Tanah, yang diselenggarakan oleh

Yayasan Sintesa LBH Pos Bandar Lampung - LP3 - dan

Lekhat di Lembang Jawa Barat, 8-11 November 1993.


41/104

Via Campesina

xli

DAFTAR ISI

PENGANTAR v

PENDAHULUAN 1

NEOLIBERALISMEDANKEBANGKITANGERAKAN

SOSIALPEDESAANTRANSNASIONAL 5

KEBIJAKANTANAHKAUMNEOLIBERAL 9

LAVIACAMPESINA

Agenda dan Tujuan 15

Aliansi, Gerakan Tandingan, dan Isu Otonomi 26

Strategi dan Format Aksi Kolektif 37

Representasi dan Akuntabilitas 41

PENUTUP 51

BIBLIOGRAFI 53

INDEKS 57

TENTANG

PENGARANG

61


42/104

1

La Via Campesina

PENDAHULUAN

NEO-LIBERALISME telah menjadi ancaman strategis bagi mata

pencarian dan kehidupan banyak petani miskin dan tak bertanah,

tenaga kerja upahan dan petani kecil baik di negara-negara selatan

maupun utara.1Persepsi dan pengalaman nyata atas ancaman yang

telah menggusarkan banyak organisasi di sektor pedesaan yang

terpinggirkan kemudian membentuk suatu organisasi gerakan

transnasional yang bernama La Via Campesina. organisasi inidibentuk untuk memperjuangkan cara pandang dan kehidupan

petani. Memang masih dapat diperdebatkan, baik sebagai sebuah

gerakan yang merupakan gerakan tanpa bentuk maupun sebagai

sebuah organisasi dengan tingkat keterpaduan hubungan formal

dan pengaturan tertentu untuk menyediakan wadah yang

diperlukan bagi gerakan sosial pedesaan lebih luas yang

diwakilinya. Dipelopori oleh gerakan petani di Amerika Tengah,

1. Saya sangat berterima kasih kepada Annette Desmarais, Sofia Monsalve, Fiona Merpati,

Armin Paasch dan Jennifer Franco atas komentar dan saran mereka yang jujur, sangat

kritis, tajam namun membangun yang telah menyelamatkan naskah ini dari adanya

kesalahan yang memalukan dan memperbaiki kualitas naskah ini secara keseluruhan.

Saya juga berterima kasih kepada Daniel Chavez dan Brid Brennan atas dorongan

mereka untuk menulis naskah ini. Bagaimanapun, analisis akhir dan semua kekurangan

serta kesalahan yang ada di dalam naskah ini adalah tanggung jawab penulis. Beberapa

bagian dalam Bab 3 diambil dari artikel penulis yang dimuat dalam Journal of

Development Studies.


43/104

Saturnino Borras Jr

2

Selatan dan Utara, serta Kelompok petani di Eropa, La Via

Campesina dibentuk secara formal pada tahun 1993.

Saat ini, La Via Campesina menyatukan lebih dari seratusorganisasi nasional dan sub-national dari Amerika Latin, Amerika

Utara, Asia, Karibia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa yang menolak

neo-liberalism dan mendorong pembangunan pedesaan berbasis

hak lokal yang pro kaum miskin serta demokratisasi yang lebih

luas. Organisasi ini secara ideologis merupakan koalisi yang

otonom dan plural. Dia merupakan aktor sekaligus arena tempat

bertindak. Walaupun didominasi oleh kelompok-kelompok dari

Amerika dan Eropa, Via Campesina yang mengklaim bersifatglobal dan populer telah menjadi aktor utama dalam perjuangan

transnasional terhadap neo-liberalisme, menuntut akuntabilitas

dari instansi antar pemerintahan, menolak dan menentang

penguasaan perusahaan atas sumber daya alam dan teknologi, dan

mengadvokasikan kedaulatan atas pangan, serta berbagai isu

lainnya. Semuanya tergambar jelas dalam berbagai kampanye

politiknya seperti menentang WTO, perusahaan global raksasa

seperti Mcdonalds, dan perusahaan yang memodifikasi organismesecara genetik (GMOS) beserta perusahaan-perusahaan

transnational yang mendukungnya, seperti Monsanto.

Para sarjana, penentu kebijakan dan aktivis yang sepaham telah

berusaha untuk memahami secara penuh proses dan institusi yang

ada di dalam arena publik transnational. Karena itu suatu analisa

ilmiah dan literatur tentang jaringan atau gerakan transnational,

yang dalam banyak hal berhubungan dengan isu-isu pedesaan

sangat dibutuhkan. Meskipun demikian,masih sangat sedikit studidan analisa mengenai gerakan sosial pedesaan transnasional.2

2. Untuk Via Campesina, studi pertama dan yang paling berweang adalah studi-studi

yang dilakukan dan diterbitakan oleh tokoh aktivis dari Kanada yaitu Annette

Desmarais (2002; 2003a; 2003b), dimana di dalamnya ia menjelaskan secara

komprehensif asal, platform, dan struktur organisasi dan proses terbentuknya Via

Campesina. Lihat Desmarais (2002; 2003a; 2003b). Lihat juga Marc Edelman (2003).


44/104

3

La Via Campesina

Pengalaman yang diperoleh dari munculnya gerakan sosial

pedesaan transnational, yang diwakili oleh La Via Campesina,

sangat kaya dan beragam. Dengan Fokus utama kampanye globaluntuk perubahan agraria, tulisan ini diharapkan dapat memberi

suatu kontribusi lebih lanjut . Tulisan ini akan memusatkan

perhatian pada empat bidang yang berbeda namun sengat erat

berhubungan dengan perkembangan LaVia Campesina, yakni: i)

agenda dan tujuan, ii) persekutuan, persaingan dalam gerakan dan

sejumlah pertanyaan tentang otonomi, iii) strategi dan format aksi

kolektif, dan iv) representasi dan pertanggung-jawaban. Dalam

setiap kasus, gambaran tentang situasi yang yang dihadapi La ViaCampesina saat ini akan digambarkan baik dari sisi posisinya,

dilema maupun tantangan yang dihadapi.[]


45/104

Saturnino Borras Jr

4


46/104

5

La Via Campesina

NEO-LIBERALISME DAN KEBANGKITAN

GERAKAN SOSIAL PEDESAAN

TRANSNASIONAL

NEGARA bangsa, saat ini sedang mengalami tekanan yang terus

menerus dari tiga arah. Pertama, dari atas, melalui globalisasi, di

mana kekuasaan beberapa negara pembuat kebijakan semakin

meningkat dengan membagi kekuasaannya melalui institusi

internasional untuk melakukan pengaturan, seperti WTO, IMF dan

Bank Dunia. Kedua, dari bawah,melalui desentralisasi yang parsial

di bidang politik, fiskal dan kekuasaan administratif dari pemerintahpusat yang diberikan kepada daerah. Ketiga, dari samping melalui

privatisasi sebagian fungsi-fungsi negara (Fox, 2001).

Di tengah-tengah proses tersebut pemerintah pusat tetap

memainkan peran penting dalam bidang ekonomi dan politik di

tingkat lokal, nasional dan internasional, meskipun mengalami

beberapa perubahan. Ruang lingkup, langkah, luas dan arah

perubahan bentuk ini dilakukan oleh para aktor berbeda yang

saling bersekutu atau saling bersaing satu sama lain di tingkatekonomi dan politik yang berbeda-beda. Bentuk persaingan dalam

proses perubahan ini terjadi karena luasnya tingkat tanggung jawab

yang tidak seimbang dan bervariasinya kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan mengenai globalisasi, desentralisasi dan privatisasi

dengan dampak nan beragam di tingkat kelas sosial yang berbeda

antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya3.

3 Dalam konteks Amerika Latin, mengacu pada Robert Gwynne dan Cristbal Kay


47/104

Saturnino Borras Jr

6

Secara global, mungkin sektor pedesaan adalah sektor yang

sangat terpengaruh oleh proses ini. Orientasi perdagangan pasar

dunia neo-liberal terutama yang berhubungan dengan teknologidan kebijakan fiskalnya telah secara luas menjangkau dan

berdampak (umumnya merugikan) pada mata pencarian dan

kehidupan petani-petani kecil dan miskin. Mulai ditanggalkannya

tanggung jawab tradisional negara terhadap nasib masyarakat

pedesaan yang miskin serta derasnya arus privatisasi, sangat

mempengaruhi penguasaan masyarakat atas sumber daya alam dan

akses kebutuhan mendasar mereka, mengakibatkan hilangnya

perlindungan terhadap petani-petani kecil dan petani-petanimiskin atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan pasar

yang dikuasai perusahaan global raksasa. Terakhir, desentralisasi

kekuasaan negara di kebanyakan negara berkembang juga

memberikan dampak bagi kelembagaan negara yang

menghubungkan masyarakat miskin pedesaan dengan pemerintah

dan para elite.

Dengan demikian, perubahan yang sedang terjadi di tingkat

institusi internasional-nasional-lokal dimana struktur pengaturan didalamnya melibatkan masyarakat miskin, baik yang bergabung atau

yang menentang ekonomi dan politik global yang dikuasai

perusahaan-perusahaan besar, menunjukkan adanya peluang dan

ancaman bagi penduduk pedesaan di dunia. Keberadaan keduanya,

peluang dan ancaman, telah mendorong dan menggusarkan gerakan

sosial pedesaan tingkat nasional untuk selanjutnya menyesuaikan

gerakan mereka ke tingkat lokal (sebagai jawaban atas desentralisasi),

dan pada waktu yang sama membuat jaringan international (sebagaijawaban atas globalisasi). Meskipun kerja-kerja advokasi dan lobby,

serta aksi-aksi kolektif tetap berpegang pada karakter nasional mereka.

Salah satu hasil penyesuaian tersebut adalah munculnya pusat-pusat

(2004). Untuk perspektif global, mengacu pada Deborah Bryceson, Cristbal Kay

dan Jos Mooij (eds.) (2000).


48/104

7

La Via Campesina

gerakan sosial pedesaan yang beragam (polycentric)4 yang berjuang

membangun koordinasi struktural yang lebih padu dalam integrasi

vertikal lebih besar pada waktu yang bersamaan5.

Nampaknyakontradiksi dalam proses politik globalisasi dan desentralisasi yang

sangat mempengaruhi negara berimbas juga dalam proses internalisasi

politik dan pengorganisasian gerakan sosial pedesaan.6Proses politik

dan pengorganisasian tersebut, seperti dihadapi oleh negara-bangsa,

menjadi sangat dinamis dan mengakibatkan hasil yang bervariasi dan

tidak seimbang secara geografis maupun institusional.

Melalui perspektif diatas gerak laju yang mungkin dilakukan

secara politis dan organisasional oleh mereka kemudian dapatdipahami dan dilihat lebih baik. Fenomena jaringan transnasional

dan gerakan sosial bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan

petani, karena jaringan transnasional atau gerakan para petani dan

pemilik tanah kecil secara umum telah lama ada.7Walaupun

demikian, hanya ada satu lembaga yang mengetahui dengan baik

cara mengembangkan jaringan transnasional petani untuk beberapa

dekade, yaitu: Federasi Internasional Pr

buku - la via campesina - potret gerakan tani transnasional (jun boras)

Documents