buku pajak dan retribusi daerah

7/23/2019 Buku Pajak Dan Retribusi Daerah

1/119

Sanksi pelanggaran Pasal 72:Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta .1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal49 ayat (1)

dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu)bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah) , atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapadengansengajamenyiarkan,memamerkan, mengedarkan,ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasilpelanggaranhak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (I ima) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp. 500.000.000,00 (Iima ratus j uta rupiah)

LJ

Kesit Bambang Prakosa

Edisi Revisi

ff iUII Press


2/119

Kesit , Bambang Prakosa

Pajak dan Retribusi Daerah/Bambang Kesit: penyunting, Sobirin Malian .-

Yogyakarta: UII Press, 2003; 2005

211 + xiii hlm. ; 15 x 21 x 1 cm

Bibliografi: Wm.

ISBN 97 9 -3 3 3 3-14-6

1. Daerah .: Perp ajakan.

I. Judul. 11. Malian, Sobirin

320 .9598

Cetakan Pertama, Juli 2003

Cetakan Kedua, Maret 2005

Cover-layout : Hasna-Tarisha

Penerbit : UII Press Yogyakarta (anggota lKAPI)

Tel.(0274)547865 , Fax.(0274)547864

e-mail: [email protected] ;[email protected]

Hak cipta e 2003; 2005 pada UII Press dilindungi undang-undang.

Untuk Buah Hatiku:

Isteriku di k Wied da n

Anakku Adri da n Bagas


3/119

Kata Pengantar

Bismillahirakhmanirakhimi

PUji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

berkat ridho-Nya buku Pajak dan Retribusi Daerah ini dapatdiselesaikan. Penulis berharap buku ini dapat memberikan

sedikit sumbangan kepada para mahasiswa dan peminat perpajakan

untuk mendalami masalah perpajakan daerah. Hal ini mengingat

masih terbatasnya buku-buku yang membahas masalah perpajakan

daerah, selain itu hadirnya buku ini diharapkan semakin memperluas

wawasan mengenai pajak dan retribusi daerah dalam rangka

meningkatkan penerimaan daerah dari kedua sektor tersebut.

Buku ini dibagi menjadi 13 bab yang terdiri dari : Dasar-dasar

Perpajakan Daerah, Sistem Perpajakan Daerah, Sarana Pelaporan

Pajak Daerah, Kriteria Efektivitas Pajak Daerah, Pajak DaerahTingkat Kabupaten, Pajak Daerah Tingkat Propinsi, Kriteria

Retribusi Daerah, Retribusi Daerah Tingkat Kabupaten, Retribusi

Daerah Tingkat Propinsi, Tatacara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Daerah, Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Teknik

Penyusunan Peraturan Perpajakan.

Pada kesempatanini penulis menyampaikan terima kasih kepada

teman-teman di UII Press khususnya, Mas Sobirin, Mas Tri Sihonoatas kerjasamanyadalam menerbitkan buku ini. Tak lupa juga terima


4/119

viii PajakflanRetribusiDaerah

kasih kepada isteriku tercinta dik Wiwied dan juga anakku Adridan

si bungsu Bagas yang telah banyak berkorban kehilangan waktu

untuk selalu bersama.

Akhirnya penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari

sempurna maka kritik dan saran dari para pembaca yang budiinansangat penulis harapkan baik langsung maupun melalui E_mail:

[email protected] .id untuk dapat memperbaiki buku ini pada

waktu yang akan datang .

Purwomartani, Juni 2003

Penulis.

;"."-,,

Oaftar isi

Persembahan 5

Kata Pengantar ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 7

BAB 1 DASAR-DASAR PAJAK DAERAH 1

PENGERTIAN PAJAKDAERAH 1

KRITERIA PAJAKDAERAH 2

JENIS-JENIS PAJAKDAERAH : 3PUNGUTANPAJAK 4

TARIF PAJAK ' 8

UTANG PAJAK 10

BAB 2 KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAKDAERAH 13

KECUKUPAN DAN ELASTISITAS 13

KEADILAN :.................................... 15

KEADILAN VERTIKAL 15KEADILAN H C > R I ~ { ) N T A L 16KEADILAN SECARAGEC>GRAFIS 16

KEMAMPUANADMINISTRATIF 18

KESEPAKATANPC>LITIS 19

BAB 3 ADMINISTRASI PAJAKDAERAH 23

PENGENAANPAJAKDANTARIFC>LEHDAERAH 23

PERBEDAAN C>BJEK YANGDlKENAKANPAJAK DANTARIF . 24


5/119

x I1PajakdanRetribusiDaerahDqfiar[si11 xi

-PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 79

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK 79

PEMBA YARAN DAN PENAGIHAN 81

SURAT KETETAPAN PAJAK ; 82SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 82

KEBERATAN DAN BANDI NG 82

KEPUTUSAN KEBERATA N 83

PENGAJUAN BANDING : 83

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN ,

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRASI 84

JAMINAN KERAHASIAAN 84

PENYIDIKAN 85. . .. 1

BAB 7 KETENTUANUMUMRETRIBUSI DAERAH 87

TERMINOLOGI RETRIBUSI DAERAH J 88JENIS-JENISRETRIBUSI DAERAH i 89

SARANA PELAPORAN RETRIBUSI D A E R A 91SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH ''r y,91SURATKETETAPANRETRIBUSIDAERAH 91

. 1SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR 91

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH '" 9 2

TATA CARA PEMUNGUTAN 92

KEBERATAN '" . 92

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 93

KEDALUWARSA PENAGIHAN 4

PEMBUKUAN DAN P EMERIKSAAN .

KERAHASIAAN .

KETENTUAN PIDANA '" '" 9.

PENYIDIKAN 96

BAB 8 P AJ AK D AE RA H DI T IN GK AT P RO PI NS I 99

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI BADAN

YANG MENERIMA PE NYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR,100

P EN GE NA AN DAN P EM UN GU TA N OLE H D AE RA H 25

MENGUSAHAKAN PEMUNGUTAN PAJAK SECARA EFEKTIF

27

PEMBERIAN HASIL PAJAK UNTUK DAERAH 29

HUBUNGAN ANTARA OBJEK YANG DIKENAKAN PAJAK .. ,30OBJEK YANG DIKENAKAN PAJAK ANTAR PEMERINTAHAN

31

PENGARUH INSENTIF 32

BAB 4 KRITERIA EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH

35

DASAR-DASAR RETRIBUSI 36

TINGKA T PENGENAAN RETRIBUSI 39

PERKIRAAN BIAYA 43

RETRIBUSI DI BAWAH BIAYA 49

RETRIBUSI DI ATAS BIAYA 52

PE NI LAI AN: KE CU KUP AN DAN ELAST ISITAS 53

PENILAIAN: KEADILAN 54

PENILAIAN: KEMAMPUAN ADMINISTRASI 56

PENILAIAN: KESEPAKATAN POLITIS :.. 57

PENILAIAN: RETRIBUSI OLEH PEMERINTAH DAERAH 58

KESIMPULAN 59

BAB 5 SISTEM PERPAJAKAN DAERAH 61

PENGERTIAN PERPAJAKAN 61

SISTEM PERPAJAKAN DAERAH 62

KEBIJAKAN PERPAJAKAN 63

HUKUM PAJAK 65

ADMINISTRASI PAJAK 67

IKLIM PERPAJAKAN 67

BAB 6 KETE NTUAN UMUM P AJ AK DAERAH 71

TERMINOLOGI PAJAK DAERAH 72

SARANA PELAPORAN PAJAK DAERAH 77


6/119

xii PajakdiJn Retribusi Daerah

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 111

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAHTANAH DAN AIR PERMUKAAN 112

BAB 9 PAJAK DAERAH TINGKAT KABUPATENIKOTA109

PAJAK HOTEL j 116PAJAK RESTORAN , j 118

PAJAK HIBURAN \ 119: ~ ; ~ ~ REKLAME . ........ .... . . . . ... .... \ 121

PENERANGAN JALAN 122PAJAK PENGAMBILAN BAHlAN GALIAN GOLONGAN C 124PAJAK PA'RKIR - 126

I

BAB 10 RETRlBUSI DAERAH 129t

A. Retribusi Jasa Umurn .. i _ 129B. RetribusiJasa Usaha .. t.: .... _.. 131C. RetribusilerizioaD Te rtentu ' 131BAB 11MYlNGUKURKINERJAPAJAKDANRETRIBUSI 133

'" I'j .IJPENGU JJRAN KINEIUA 133f 'PEMU ~ G U T A N POTENSIPENERIMAAN 135

11PAJ!Mi HOTEL DAN RESTORAN 136PMAl KHIBURAN 139

ipAJ) \KREKLAME 142PAl'AKKENDARAAN BERMOTOR (PKB) 142BE A BALIKNAMAKENDARAAN BERMOTOR(BBM - KBM) .. 143tWETRIBUSI KEBERSIHAN 144Ji.ffiTRIBUSI PARKIR.., 145. PENGUKURAN EFISIENSIPAJAKDANRETRIBUSI 146

BAB 12 DESAIN TAX POLI CY DAERAH ................... 149

DaftarIsi ll xiii

-PRINSIP KEBIJAKAN PAJAK YANG BAlK 150

TAX POLICY MERUPAKAN ALAT DARI KEBIJAKAN MONETER

DAN FISKAL 151

SISTEMPERPAJAKAN YANG EFISIEN 153

PERANAN DAN IMPLIKASI SUATU TAX POL iCy " 156

B A B 1 3 T E ~ K P E N Y U S U N A N P E R A T U R A NPERPAJAKAN DAERAH 161

KIATPENYUSUNAN PRODUK HUKUMDAERAH 162

DASARTEKNIKPENYUSUNAN 168

JENIS-JENIS PRODUKHUKUM DAERAH 170

KAIDAH-KAIDAH HUKUM 172

TEKNIKPENYUSUNANPRODUK-PRODUKHUKUM 173

PENCABUTAN PRODUK-PRODUK HUKUMDAERAH 206

RAGAM BAHASA 208

DAFTAR PUSTAKA 215

A


7/119

DASARDASAR PAJAK DAERAH

Bab ini akan membicarakan tentang dasar-dasar perpajakan

daerah atau pokok-pokok perpajakan daerah. Bab ini diawali

dengan pembahasan mengenai pengertian secara umum pajak

daerah, kriteria pajak daerah dan pengertian pajak daerah menurut

UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000.

Selanjutnya, dibahas tentangjenis-jenis pajak daerah, yang dibedakan

menjadi duayaitupajak propinsi dan pajakkabupaten atau kota. Pada

bagian tengah daribab ini membahas tentangazasdanteori pemungutan

pajak, hal ini penting karena untuk mendasari pola berpikir bahwa

memungut pajakituhams bersikap adildan tidakdiskriminatif. Kemudian

bagianakhirdaribab ini membahastarifpajak,utangdan penagihanpajak

serta hapusnya utangpajak.

PENGERTIANPAJAKDAERAH

Secaraumum,pajak adalahiuranwajibanggotamasyarakatkepada

negara karenaundang-undang, dan atas pembayarantersebutpemerintah

tidakmemberikanbalasjasayanglangsung dapatditunjuk. Dalamkonteks

daerah, pajakdaerahadalahpajak-pajakyang dipungutoleh pemerintah

daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan


8/119

2 Pajakdan RetribusiDaerah , Dasar-dasar PajakDaerah lJ 3

peraturan daerah masing-masing danbasilpemungutannyadigunakanuntukpembiayaan rumahtanggadaerah. Sedangkanmenurut VU No.18Tahun

1997tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah sebagaimana diubah

terakhir dengan VV No. 34 Tahun 2000, PajakDaerah adalah iuran

wajib yangdilakukan olehorangpribadi ataubadankepada Daerahtanpa

imbalan langsungyangseimbang. Pajak Daerahdapat dipaksakanberdasar

peraturan perundang-undangan yangberlaku, dimana basilnyadigunakan

untukmembiayaipenyelenggaraan pemerintahanDaerahdanpembangunan

Daerah.

KRITERIA PAJAKDAERAH

Kriteriapajakdaerahtidakjauhberbedadengan kriteria pajakpusat,

yang membedakankeduanyaadalahpihak pemungutnya. Pajak pusat

yangmemungutadalahPemerintah Pusat,sedangkan pajakdaerahyangmemungutadalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajakdaerah secaraspesifikdiuraikanoleh Davey(1988)dalambukunya FinancingRegionalGov-

ernment, yangterdirida d 4 (empat) ha! yaitu:

1. Pajakyang dipungut olehpemerintahdaerahberdasarkanpengaturan

daridaerahsendiri,2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat

tetapi penetapan tarifnyadilakukan olehpemerintahdaerah,3. Pajakyang ditetapkan dan ataudipungutoleh pemerintah daerah,

4. Pajak yang dipungutdan diadministrasikan olehpemerintah pusattetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkanbahwapengertian

pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau

dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah

pusat. Pajak yang dipungut di wilayah daerah ini dikenal sebagai

pajak daerah terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar

KendaraanBermotor, Pajak Pengambilan dan PemanfaatanAir Bawah

Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PajakHiburan, Pajak Reklame, Pajak PeneranganJalandan Pajak Pengam

bilanBahan GalianGolonganC. Sedangkanbagi hasilpajak, misalnya

PBB (PajakBumi danBangunan). PBBini pengadministrasian dataobjek

pajak melibatkan PemerintahDaerah, khususnyaditingkatpedesaan.Demikian pula pemungutannya, Pemerintah Desa/Kecamatan juga

terlibat.Hasil pemungutannya disetorke Kas Negara Pajakdaerahyang

dibahas disini hanyapajakyangdipungut di wilayahdaerah saja.

JENIS-JENIS PAJAK DAERAH

Dalam literatur pajak dan public finance, pajak dapatdiklasifikasikan berdasar golongan, wewenang, sifat dan lain

sebagainya. Pajak Daerah termasuk klasifikasi pajak menurutwewenang pemungutnya. Artinya, pihak yangberwenangdan berhak

memungut pajakdaerah adalahpemerintah daerah. Selanjutnya, pajak

daerah ini dapatdiklasifikasikan kembali menurut wilayahkekuasaan

pihak pemungutnya. Menurut wilayah pemungutannya pajak daerahdibagi menjadi:

PajakPropinsi

PajakPropinsi adalahpajak daerah yang dipungutolehpemerintah

daerahtingkat propinsi. PajakPropinsi yang berlaku di Indonesia sampaisaat ini, terdiri dari:

a. PajakKendaraan BermotordanKendaraandi atasAir

b. Bea Balik Nama KendaraanBermotor dan Kendaraan di atas Airc. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilandan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan AirPermukaan

Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh

pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kotayang berlaku Indonesia sampai saat ini, terdiri dari:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan


9/119

4 I1 Pajakdon RetribusiDaerah Dasar-dasarPajakDaerah11 5

d. Pajak Reklame

e. Pajak Parkir

f. Pajak Penerangan Jalan

g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

PUNGUTAN PAJAK

Disadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan

pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah .

Segala bentuk pungutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak

rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak.boleh diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil . Dalam

perpajakan keadilan haruslah obyektif dan dapat dirasakan merata

oleh rakyat. Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan landasan

berp ikir dalam melakukan pernungutan pajak. Landasan berpikir

ya ng mendasari pemungutan pajak ini dikenal dengan azas

pemungutan pajak. Azas saja tidaklali cukup, perlu justifikasi yang

melandasi konsep berpikir yang rasional dalam pelaksanaan

pemungutan pajak tersebut, konsep inilah yang dikenal de ngan teori

pungutan pajak.

Asa s Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth ofNations

bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan

objektij. Artinya, asas pemungutan yang mendasarinya bersifat umum

dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal The Four Maxims

atau Smith's Cannon, yaitu:

a. Equality, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib

pajak,

b. Certainty, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti,

c. Convenience, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar

pajakdengan senang dan rela,

d. Efficiency/economy, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari

jumlahpenerimaanpajaknya.

Teori Pungutan Pajak

Seperti telah diuraikan sebelumnya, teori pungutan pajak muncul

untuk mencari dasar konseptual pemungutan pajak bagi negara,

sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara

itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi

ilmiah. Dengan kata lain bahwa, teori pungutan pajak ada gunamemberi dasarmenyatakan keadilan (justification) kepada hak negara

untuk memungut pajak dari rakyatnya. Berikut ini beberapa teori

pungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai

dasar pemungutan pajak sampai sekarang.

a . Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar

oleh masyarakat (tertanggung ) kepada negara (penanggung).

Kelemahan teori ini, ji ka rakyat mengalami kerugian seharusnya ada

penggantiandari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya

pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan

langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing

masing orang . Teori ini juga dikenal sebagai Benefit Approach

Theory.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap .orang sesuai daya pikul

masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilandan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai

Ability to PayApproach Theory.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang

kepada negaranya.


10/119

6 \1 PajakdanRetribusiDaerah . Dasar-dasar PajakDaerahIJ 7

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilanpemungutanpajak, pada kepentinganmasyarakat,

bukan pada individu atau negara . Keadilan dipandang sebagai efek

dari pemungutan pajak.

PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutanpajak dapat dilakukanbergantungpada dua hal yaitu

keadaan objek pajak dan kewenangan pungut. Keadaan objek pajak

merupakan dasar pengenaan pajak yang dibatasi oleh waktu atau

periode. Keadaan objek pajak di masa lalu, dengan masa sekarang

bisa sama, bisajuga berbeda. Karena sifatinilah, perlucara penafsiran

keadaan objek pajak yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

atau mendekati yang sesungguhnya. Cara penafsiran keadaan objek

inilahyang dikenal pengakuandan pengukuranobjek pajakatau stelsel.

Sedangkan kewenangan pungut, menekankanpihak-pihakyangterlibat

dalampembayaranpajak. Artinya, siapayang berhak memungutpajakdan bagaimanacaranyamenghitung besarnyapajakyang harusdibayar.

Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak

inilahyang melahirkansistempemungutanpajak.

1. Dasar Pemungutan Pajak

Dasar Pemungutanpajak ini merupakan bentuk operasional dari

pengakuan dan pengukuran keadaan objek pajak atau stelsel. Berikut

ini dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam berbagai literatur

perpajakan yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek yang

sesungguhnya (riil atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat

dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya objek

pajak diketahui. Keunggulan stelsel ini sebagai dasar pemungutan

pajak lebih realistis. Kelemahan dari stelsel ini, pajak baru dapat

dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan

objek pajak secara riil telah diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh

ketentuan atau peraturan perundang-undanganyang berlaku. Keadaan

yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang

ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Misalnya, keadaan objek

pajak tahun sekarang sama dengan keadaan objek pajak tahun lalu,

sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun.

Keunggulan stelsel ini, pajakdapat dibayar selamatahunberjalan, tanpa

harusmenunggu pacta akhir tahun. Kelemahannya, pajakyangdikenakan

atau dibayartidak menggambarkan keadaanpajakyang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Untuk mengatasi kelemahanmasing-masing stelsel tersebut, maka

dalampelaksanaan pengenaanpajak dilakukan dengandua cara. Di awal

tahun,pajakyangdikenakandidasarkanpada keadaanobjekpajakpacta

tahun lalu,dandi akhir tahunpajak dikenakanberdasar keadaanobjek

pajak sesungguhnya. Karena pelaksanaannya demikian, maka stelsel inidisebut StelselCampuran. Jika pajak yang dibayardi awal tahun lebih

besar daripajakyang dihitung padaakhir tahun,makaterjadi kelebihan

pajak. Kelebihanpajak bayar ini dapatdirestitusi (kelebihannyadapat

diminta kembali). Sebaliknya,jikaakhirtahun yang lebihbesar,makawajib

pajakyangbersangkutan melunasi kekurangannya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Kewenangan pungutdan cara menetapkanbesarnyapungutanpajak

inilah yang melahirkan sistempemungutan pajak. Berikut ini sistem

pemungutanpajakyang dikenal dalam literaturperpajakan, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistempemungutan pajakyang mempercayakan kewenangan untuk

menentukan besarnya pajakyangterutang padafiskus (pemerintah) . Sistem

ini meletakkan wajib pajakpacta posisiyanglemahdanpasif,utangpajak

timbul setelah terbitnya suratketetapan pajakolehfiskus. Sistem inihanya

cocokditerapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dantingkat


11/119

8 PajakdanRetribusiDaerahDasar-dasar PajakDaerahIJ 9

Pajak Terutang

Rp 100.000,00

200.000,00

300.000,00400.000,00

Pajak Terutang

Rp 1.500.000,00

10.000.000,0021.000.000,00

Pajak Terutang

Rp 2.000 .000,00

2.700 .000,004.000 .000,00

4.900.000,00

Tarif

10%

10%

10%10%

Tarif

15%

25%35%

Tar if

10%

9%8%

7%

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak

Rp 1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,004.000.000,00

2. Tarif Progresij

Tarif pajak yang persentasenya meningkat, sesuai besarnya(meningkatnya) dasar pengenaan paj ak

Contoh:


Rp 10.000.000,00

40.000.000,0060.000.000,00

3. Tarij Degresij

Tarif pajak yang persentasenya menurun, sesuai meningkatnyadasar pengenaan pajaknya

Contoh:


Rp 20.000.000,00

30.000.000,00

50.000.000,00

70.000.000,00.

kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan

kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

b. SelfAssessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan,

tanggungjawab da n k e we n an ga n u n tu k me ng hi t un g ,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang

atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem

ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan

iklim pajaknya sudah baik, tax mindedtinggi, dan tingkat integritas

masyarakat tinggi.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan

kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong,

atau memungut besarnya pajak yang-terutang oleh wajib pajak.

TARIFPAJAK

Sebagaimana diuraikan dalam azas pemungutan pajak, bahwa

pemungutan pajak dilakukan secara adil, artinya umum dan merata .

Salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak

yang adil yaitu melalui ta rif pajak: Namun demikian, penerapan

tarif pajak di lapangan bergantung dari tujuan yang ingin dicapai

oleh fiskus. Misalnya, untuk masyarakat yang penghasilannya tidak

merata dan cenderung rendah, maka penerapan tari f pajak progresif

progresif lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan tarif

paja k lainnya. Tarif pajak, merupakan alat ukur untuk menilaitingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajibpajak. Secara

teoritis terdapat4 macamtarif pajak, yaitu:

1. Tari! ProporsionaI

Tar if pajak yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada

besarnya dasar pengenaanpajak.

4. Tarif Tetap

Jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasarpengenaan pajak


12/119

Tarif Pajak Terutang

Rp 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

10 PajakdonRetribusiDaerah

Contoh:


Rp 10.000.000,00 '

20.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

UTANGPAJAK

Secara umum, utang timbul karena adanya perikatan antara

debitur dan kreditur. Namun, tidak demikian untuk utang pajak.

Utang pajak timbul karena undang-undang atau peraturan yang

ditetapkan oleh negara. Ada dua konsep teori yang menjelaskan

timbulnya utang pajak:

a. Konsep Materiel

Menurut konsep ini utang pajak timbul karena ada sebab-sebab

yang mengakibatkan seseorang dikenakanpajak. Artinya, utang pajak

timbul karena dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh

undang-undang, dalam bahasa Belanda disebut tatsbestand. Syarat

syarat tertentu tersebut berupa serangkaian perbuatan, keadaan dan

peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Dengan demikian,

menurut konsep ini utang pajak timbul tidak harus menunggu adanya

surat ketetapan pajak.

b. Konsep Formiel

Menurut konsep ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapandari fiskus. Artinya, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan

dari fiskus. Meskipun dipenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan

oleh undang-undang t etap ijik a tidak ada surat ketetapan maka belum

terutang pajak atau timbul utang pajak.

Dasar-di1sarPajakDaerahIJ 11

Penagihan Utang Pajak

Tindakan penagihan utang pajak dapat dilakukan dengan 2langkah:

a. Penagihan secara pasif, pada umumnya dilakukan dengan

penyerahan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak

Tambahan (SKPT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dan terakhirmenggunakan Surat Tegoran,

b. Penagihan secara aktif yaitu penagihan dengan menggunakan

Surat Paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita.

Ber akh im ya Utang Pajak

Setiap perikatan , termasuk pula utang pajak pada waktunya akan

berakhir, dan berakhirnya utang pajakjika terjadi hal-hal berikut ini:

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada diri wajib pajak akan hapusdengan sendirinya jika telah ada pembayaran sejumlah pajak yang

terutang. Pembayaran dapat dilakukan ke Kas Negara atau lembaga

lain yang ditunjuk, misalnya Bank atau Kantor Pos dan Giro.

b. Kompensasi

Jika jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oIeh wajib pajak

melebihi jumlah pajak yang terutang, maka timbuI selisih lebih.

Selisih lebih inilah yang dapat dikompensasikan dengan utang pajak

lainnya. Kompensasi pajak ini dapat dibedakan menjadi dua:

(1) Kompensasi Horisontal, adalah pengalihan kelebihan pembayaransuatu jenis pajak pada tahun tertentu dengan utang pajak jenisyang sama pada tahun berikutnya .

(2) Kompensasi Vertikal, adalah pengalihan kelebihan pembayaran

suatu jenis pajak pada tahun tertentu dengan utang pajak jenisyang lain pada tahun yang sama.


13/119

12 PajakclanRetribusiDaerah

c. DaluwarsaDaluwarsa terjadi jika waktu penagihan utang pajak telah lewat

waktu yang sudah ditentukan, akibatnya utang pajak tersebut tidak

dapat ditagih olehfiskus dan dianggap lunas. Penentuanbatas waktupenagihan utang pajak ini merupakan salah satu bentuk kepastian

hukum dalam undang-undangperpajakan.

d. PembebasanJika utang pajakberakhir dengan tidaksemestinya, tetapi karena

ditiadakan oleh fiskus, maka utang pajak ini disebut dibebaskan.

Pada umumnya pembebasan tidak diberikan terhadap pokok pajak

tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. PenghapusanPenghapusan utangpajak samasifatnyadenganpembebasan, hanya

sajapenghapusandiberikan karena keadaanpribadi wajib pajak, misalnya

bangkrut ataupailit.

r!!a

KRITERIA PAJAK DAERAH

B

ab ini membahas karakteristik pajak daerah secara umum.

Tidak semua potensi yang menjadi sumber pendapatanPemerintah Daerah dapat langsung dikenai pajak daerah.

Ada5 (lima) kriteriayangharus dipenuhi suatupotensi pendapatan agar

dapat menjadi obyekpengenaan pajak daerah (Davey, 1988),meliputi

kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan administratife,kesepakatanpolitik, dankecocokan suatupajak. Kriteriapajakdaerahinimenjadi pentingberkaitanperan PemerintahDaerahuntukmeningkatkanpendapatan daerahnya gunamencapai kemandirian pembiayaandaerah.Hat ini diperlukan agarproses pungutan, administrasidanpenetapan tarif

terhadap sumber-sumberpendapatan tersebut tidakmenyalahi kewenangan

Pemerintah Daerah.

KECUKUPANDANELASTISITAS

Kecukupan sumber pendapatan yangdapat dipajaki. Artinya, sumber

tersebuthams menghasilkan pendapatan pajaklebih besardibandingkanseluruh atau sebagian biayapelayanan yang akandikeluarkan. Jikabiaya

pelayanan meningkatmakapendapatan pajaknya jugameningkat. Keadaan

demikianmencerminkan pajakmenunjukkanelastisitasnya,artinya pajak-


14/119

14 11PajakdonRetribusiDaerah

pajaktersebut marnpu menghasiIkan tambahan pendapatan untukmenutup

kenaikan pengeluaran Pemerintah. Hal ini secara otomatis berakibat pada

perkembangan besamyadasar pengenaanpajak. Elastisitas merupakan

derajat reaksi atau respons (tanggapan) dari suatu variabel karena

perubahan variabella in (Soetrisno, 1984). Misalnya, harga-harga

meningkat, jumlah penduduk bertambah, dan pendapatan individu

bertambah, maka pendapatan pun sebagai dasar pengenaan pajakbertambah.

Elastisitas pajak mempunyai 2 (dua) dimensi. Pertama adalah

pertumbuhanpotensidari dasar pengenaanpajak. Kedua, kemudahan

untukmemungutpertumbuhanpajaktersebut. Untukmemberi gambaran

perbedaan kedua dimensi tersebut, ditunjukkan pada keterkaitan tingkat

inflasi denganpajakpenjualan dan pajakharta tetap. Ketika harga-harga

barangdanjasa naik, dasarpengenaan pajakpenjualanpunbertambah

jumlahnya. Jika pajaktersebut merupakan persentase tertentu dari harga

barangdanjasa (nilai kotorpenjualan yangdikenakan pajak), maka hasil

pajakakanmeningkat secaraotomatis sesuai denganperkembangan dasarpengenaanpajaknya. Inflasi biasanya mendorong tingkat hargaataunilai

sewahartatetapnaik. Pertumbuhan potensidasarpengenaan pajakatas

harta tetaphanyadapatdigali kalau tarifnya ditingkatkan, atauhartanya

dinilai kembali (revaluasi) secaraadministrasipajak. Dalamha! inielastisitas

pajakditekankanpada kemudahan untukmemungut pertumbuhan pajak

tersebut (dariselisihkenaikan tarifdan selishnilaiharta tetapdarirevaluasi),

jika langkah ini akandiambil tergantung padakepekaanpembuat keputusan

dan kemampuanadministrasinya.

Elastisitas diukurdengan membandingkan (rasio) hasil penerimaan

pajak selama beberapa tahim denganperubahan indeks harga,pendudukatauproduk domestikbruto (PDB). Perhitunganelastisitas dapat pula

dilakukan dengan membandingkandasar pengenaan pajakper kapita

secarariil (denganmemperhitungkan tingkat inflasi) denganperubahan

pendapatan per kapitadalam satu periode. Dasarpengenaan pajakyang

dimaksuddi sini adalahjumlah aktivatetap,pendapatanatau transaksi

komersial yangmenjadi dasarperhitunganpajak.Elastisitas pajakbukan

hanyasekedargambarandatapenerimaanpajaktetapi elastisitas pajak

KriteriaEfektivitasPajakDaerahlJ 15

dapat mencerminkan pertumbuhan potensipajakterlepas dari keputusanuntukmengubah tarifpajak.

KEADILAN

Kriteria ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas

yang dianut oleh hampir semua negara, namun dalam praktek tidakmudahdilaksanakan. Padaprinsipnya bebanpengeluaran Pemerintah

haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan

kekayaan dan kesanggupan masing-masing. Konsep ini memandang

pajak merupakan suatu alat redistribusi pendapatan, golongankayamenyumbang lebih besar daripada nilai pelayanan yang diterimanya,

sebaliknya golongan miskin nilai pelayanan yang diperoleh lebih

besar dibanding sumbangan yang ia berikan. Dalam praktek, hal ini

juga dapat dicapai kalau golongan kaya menikmati manfaat layanan

yang sedikit lebih kecil dari pengeluaran layanan Pemerintah.

Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai 3 (tiga) dimensi,

yaitu keadilan vertikal, keadilan horisontaldan keadilan geograjis.

KeadiIan vertikal

Secara umum, pajak itu dikatakan baik j ika pajak tersebut

'progresij'. Artinya, persentase pendapatan seseorang yangdibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat

pendapatannya. Pembebanan pajak masih dapat dikatakan pula baik

jika pajak yang dikenakan tersebut bersifat proporsional yaitu kalaupersentasependapatanyang dibayarkanuntuk pajaksamauntuk semua

tingkat pendapatan. Pajak dikatakan tidak baikj ika pembebanannya

'regresif"yakni persentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajakmenurun dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan. Meskipun

pandangan tersebut diterima secara luas, tetapi tidak selalu demikian

prakteknya. Pandangan lain adalah pajak itu adil kalau bebannya

proporsionalataspendapatanataukekayaan, dansetiappenyimpangan

daripada itu apakah progresif atau regresif akan dapat berakibatnegatif.


15/119

16/1. \1PajakdonRetribusi Daerah

.Keadilan horizontalSeseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar pajak

lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang sama dari

bisnis atau pertanian, seorang petani yang mengusahakan tanaman

ekspor seharusnya tidak membayar lebih besar daripada petani dengan

pendapatan sama di bidang tanaman pangan. Artinya, dalam jumlahpendapatan yang sama maka besarnya pajak yang dibayar juga sama

tidak memandang sumbernya.

Keadilan geografis

Pemerataan harus dilihat dalam kaitannya dengan penerimaan

dan pengeluaran. Pengenaan pajak atas pendudu kadalah tepat kalau

mereka tinggal di daerah yang memperoleh pelayanan khusus dari

Pemerintah. Hal iniuntuk memberikan keleluasaankepada Pemerintah

Daerah untuk menetapkan tingkat pajak yang dikenakannya, agar

mereka dapat membebani pajak yang berbeda-beda untuk berbagaitingkat pelayanan yang diberikan.

Struktur tari f perpajakan yang progresif dikehendaki berdasarkan

pertimbangan keadilan sosial. Hal itu berarti kelompok

berpendapatan paling rendah harus dikenakan pajak yang paling

ringan atau dibebaskan samasekali dari pungutan pajak. Keadaan

ini lebih mudah dilaksanakan di perekonomian yang telah maju

yang sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok

berpendapatan menengah. Golongan ini dapat memberikan

sumbangan untuk mempertahankan pengeluaran Pemerintah tanpa

atau sedikit memerlukan sumbangan dari golongan yangberpendapatan rendah.

Masalah lebih besar akan timbul kalau hal itu dilaksanakan di

masyarakat miskin dengan struktur pendapatan seperti piramida di

mana sebagian besar masyarakat berada di kelompok yang

berpenghasilan paling rendah . Dasar pengenaan pajak dari golongan

berpendapatan atas dan menengah sangat kecil untuk memikul beban

pengeluaran Pemerintah. Hambatanbiasanya timbuldalambentukekonomi .

KriteriaEfektivitasPajakDaerah11 17

dan politis.Hal ini ditunjukkan adanya pembatasanjumlah pendapatan

tertinggi yang dapat dikenakan pajak, dan kekhawatiran pada

pengaruh pajak yang tinggi atas produksi dan investasi.Kekhawatiran

akan akibat buruk terhadap perusahaan dan pertumbuhan ekonomi

selalu dikemukakan oleh kalangan dunia usaha (golongan atas dalam

sistem politik) sungguh merupakan rintangan bagi penetapan tarif

yang progresif.Pembebanan yang adil dari suatu pajak dipengaruhi oleh ruang

lingkupnya siapa yang membayar dan jenis pendapatan, kekayaan

dan struktur tarifnya. Selain itu jug a tergantung metode penetapan

dan tingkat ketepatan perhitungan kekayaan (milik) masing-masing

pemilik. Setiap ketidaktepatan dalam penetapan dapat menyebabkan

ketidakadilan karena orang akan membayar pajak lebih atau kurang

dari yang seharusnya dibayar. Tetapi sejauhmana ketidakadilan

tersebut dirasakan akan tergantung pada tarif pajaknya .Sebagai

contoh pendapatan atau kekayaan seseorang sebesar Rp 200 juta.

Kalau dikenakan pajak dengan tarif pajaknya 5 persen maka ba ikkesalahan pengenaan di bawah atau di atas yang seharusnya akan

berjumlah Rp 10 juta, kalau 30 persen maka akan menjadi Rp 60

juta yang menambah ketidakpuasan lebih besar lagi. Dengan

bertambahnya beban pajak, keluhan juga akan bertambah terhadap

setiap metode pengenaan yang tidak sempurna dan tidak teliti.

Pemerataan diinginkan atas dasar keadilan so sial. Pada prinsip

ketidakadilanperluditekan seminimal mungkin, agar tidakhambatandalam

pembebananpajakdandalammenggalipotensi pendapatan.

KEMAMPUAN ADl\fiNlSTRATIFDalam menilai pajak yang ditetapkan atas sumber pendapatan

pajak memerlukan ketelitian administrasinya. Untuk mengetahui

keuntungan suatu perusahaan yang dapat dikenakan pajak penghasilan

atau untuk menetapkan nilai jual obj ektif gedung di pusat kota dalam

pengenaan pajak bumi dan bangunan memerlukan pengetahuan teknis

yang tinggi. Setiap transaksi antara wajib pajak dengan aparat pajak

dalam menetapkan besarnya pajak, membuka kesempatan untuk


16/119

18 PajakdanRetrib1tsiDaerah

mengadakan kerjasama da n korupsi. Seorang pengusaha besar yang

tergantung pada Pemerintah dalam perizinan, . proteksi tarif da n

pembelian dapat mendorong untuk memperoleh keringanan dalam

depresiasi pada saat perhitungan pajak atas keuntungan perusahaan.

Di banyak negara yang sedang berkembang sebagian besar

penduduk hidup di bidang usaha kecil, pedagang keeil, atau tenaga

lepas yang tersebar di daerah pedesaan yang luas dan tidak ada

penghasilan yang jelas yang dapat diperhitungkan dalam pengenaan

pajaknya. Pengenaan dan pemungutan setiap pajakpendapatan atau

pajakatas harta tetap memerlukan kunjungan pada saat-saat mereka

dapat ditemui di rumah dan di musim panen dimana mereka

memperoleh penghasilan. Ongkos administrasi dari kegiatan semacam

itu sangat tinggi meskipunju ml ah rata-rata per kapita dapat dipungut

mungkin rendah.Sebaliknya, sejumlah besar pendapatan yang

diperoleh dari pungutan atas minyakmisalnya dilaksanakan de ngan

ongkos administrasi yang sangat rendah. Di dalam perekonomian

semaeam itu terdapat keeenderungan untuk menempuh administrasiyang mudah dengan menggantungkan pendapatan langsung yang

dapat dipungut pada saat transaksi di sektor komersial formal m elalui

pabrikan besar, importir atau distributor. Namun demikian hal ini

tidak selalu sesuai dengan pertimbangan pembebanan yang adil atau

desentralisasi fiskal.

KESEPAKATAN POLITIS

Tidak ada pajak yang populer. Meskipun demikian kemauan

politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur

tarif, memutuskan siapa yang harus membayar da n bagaimana pajaktersebut ditetapkan, memungut pajakseeara fisik, da n memaksakan

sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini pada gilirannya tergantung

pada dua faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut da n

.adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.

Kepekaan politis kadang-kadang memusatkan pada masalah nilai

nilai sosial. Ada masyarakat yang menganggap pajak atas tanah adalah

sensitif oleh karena tanah dipandang sebagai milik bersama tidak

KriteriaEfektivitas PajakDaerahIJ 19

sebagai milik pribadi, demikian pula pajakatas ternaktidak populer

karena ternak dianggap sebagai modal tidak sebagai sumber

pendapatan. Di pihak lain, pengenaan pajak tertentu dapat sensitif

karena berpengaruh terhadap kepentingan golongan berkuasa atau

golongan tertentu. Misal, usul pengenaan pajakatas tanah pertanian

di Inggris yang sudah tertunda lama, atau peningkatan Pajak atas

Bumi da n Bangunan perkotaan di Indonesia tidak dapat dilakukankarena aspek politis tersebut di atas (Devas, 1989)

Unsur penting yang lain yang menentukan kepekaan suatu pajak

adalah kejelasan pajaknya. Pajak atas bumi dan bangunan (PBB)

mungkin merupakan pajak yang paling ringan atas wajib pajak di

Indonesia. Akan tetapi berlainan dengan pajak penghasilan yang

bersumber dari pegawai dan pajakpertamba han nilai yang dikenakan

pada saat penjualan atau penyerahan barang/jasa, pajak atas bum i

dan bangunan hams dibayar dengan eekatau uang kontan. Persyaratan

adanya tindakan pembayaran tersebut menarik perhatiantertentu yang

tidak menjadi kewajiban dari para wajib pajak. Ada saatnya perubahantiba-tiba dalam pajak tidak langsung menjadi penyebab meningkatnya

harga-harga yang langsung dirasakan oleh masyarakat, juga apabila

ketidakpuasan terhadap tingkat inflasi maka perhatian ditujukan pada

pajak-pajak yang memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga

harga. Meskipun demikian pajak tida k langsung kurang pengaruhnya

sebab bebannya tidak langsung dirasakan.

Pada semua pajak terlihat kemauan politik. Peranannya tergantung

pacta frekuensi dari keputusan yang bersifat sensitiftersebut harus diambil.

Keputusanyang sangat sulitdan nyatabiasanya menyangkut kenaikantarif.

Pajakdanretribusiakanmudah dipolitisasikalau menghendakipenyesuaiantarifuntuk menjaga dan menambah nilai riilnya. Dalam hal ini, pajak atas

bumi dan bangunan yang tidak didukung dengan penilaian kembali yang

sering dilakukan akan dianggap sangat tidak dikehendaki kalau

dibandingkan dengan pajak pendapatan yang seeara otomatis dapat

menyesuaikan dengan kenaikan tingkat inflasi. Sama halnya dengan

kenaikan tarif pajak penjualan atau eukai yang didasarkanpadajum lah

atau volume, jauh lebih menarik perhatian daripada pertambahan


17/119

20 I1PajakdonRetribusiDaerah

secara otomatis yang timbul dari pajak-pajak bumi dan bangunan

dalam menyesuaikan dengan tingkat inflasi.

Kepekaan politis merupakan hambatan atas potensi suatu pajak.Meskipun demikian hal itu berguna untuk pertanggungjawabannya.

Kebutuhan untukmembuat suatukeputusan dalam rangka meningkatkan

tarif pajakyang tinggi dapat memaksa instansiPemerintahlebihteliti

terhadap pertimbangan untuk pengeluaran tertentu atau mengurangipemborosan.

Seringkali diusahakan untuk membuatpajaklebih diterimadenganmengkaitkan penggunaannya secara langsung (eannarking) yaitudengan

meningkatkan suatupungutan untukmembiayai pelayanan tertentu yang

populerseperti pelayananpendidikan. Setiappajakyang dipungut olehsuatubadanpengelola untuktujuantertentu seperti halnya dengan Badan

Pengelola Air "subak" di Balisecaraotomatis dianggap mempunyai ciri

tersebut. Pungutan yang dikaitkan dengan pengeluaran dapatmerupakan

carayangefektifuntukmenghubungkan perpajakandengan pelayananyang

tidakbanyakdipahami masyarakat. Pengalamanmenunjukkan seringkalipajaklangsung dikaitkan denganpemerasan yanghamsdihapuskan dengan

segala carayang memungkinkan. Kaitanlangsung antarabesarnya pajakdenganpengeluaranjugamendorong kebenaran pertanggungjawabannya.

Dalamjangka panjang, pengkaitanpajak dengan pelayananyang

diberikan dapat bersifat tidak produktif. Hal itu akan mengundangorang untuk membandingkan antara jumlah yang mereka bayar

dengan manfaat yang mereka terima, suatu perbandingan yangmungkin tidak diterima oleh mereka. Ongkos pelayanan mungkin

akan lebih tinggi - lebih rendah - biasanya lebih tinggi daripada

hasil pajaknya sehingga timbul kesan yang keliru. Mengkaitkansuatu pajak dengan pelayanan yang diberikan dapat mendorong

Pemerintah untuk menolakbantuan keuangan lainnyauntukpelayanan

dimaksud.

Pungutan yangdikaitkandenganpelayananjuga dapat membuat or

angkurang antusias untukmembayar pajaklainnya yang akandigunakan

untukpengeluaranumum Pemerintah. Misalnya, seseoranghamsmembayar

Kriteria Efektivitas PajakDaerahIJ 21

untuk pelayanankepolisian. Pajak yang dikaitkan dengan pelayanan

merupakanpenambahan pajakyang tidak dikehendaki yang ongkosnya

cukup tinggi tidak saja dalamwaktu dan tenaga tetapijuga kesabaran

para wajib pajak. Pajakyangbermacam-macammalahmempersulituntuk

pengenaan yang adil terhadap masyarakat.

...


18/119

22 \1PajakclanRetribusi Daerah

ADMINISTRASI PAJAK

DAERAH

Dalam bab2 terdahulu telah dibahas mengenai kriteriapajakdaerah. Setelah sumberpendapatan daerahdapat dikenai

pajak, maka perlujugadipertimbangkanapakah suatu pajakyang

tclah dapat secara efektifdigali, dikenakan, dinilaiatau dipungut tersebut

mampu diadministrasikan olehPemerintah Daerah . Teoridevelopmentfrombelowberpendapat bahwaorang akan lebihbersedia membayar

pajak kepadaPemerintah Daerah daripada kepada Pemerintah Pusat

karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam

pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Berlandaskan teori

lcrsebut, dapatdiidentifikasi berapa permasalahan dalam administrasipajak

daerah.Pertama, apakah Pemerintah Daerah mempunyai cukup kemauanpolitik untuk mengenakansuatu pajak secara efektifdan adil. Karena

pengenaanpajakdaerah yang adil membutuhkan pengadministrasiandata

pajak yang akurat. Pengadministrasian data pajak yang efektif akan

memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Hatiniakanmendorong

meningkatkan kesadaran masyarakatuntuk membayarpajak. Kedua,apakahPemerintah Daerahmemiliki kemampuan administrasi efektifatassuatu pajak. Hatini sangat penting, dalamrangka transparansi pengelolaan


19/119

24 mPajakdonRetribusi Daerahdana yang berasal dari pajak. Bab ini akan menguraian permasalahan

dalamadministrasi pajakdaerah tersebutmeliputipengenaanpajaksecara

efektifdan adil,perbedaanobjekpajak, pengenaandan pemungutanoleh

daerah.

PENGENAANPAJAKYANG EFEKTIFDANADIL

Teori developmentfrombelowyang dikemukakantersebut di atas,menunjukkanbahwamasyarakatlebih cenderungmaumembayarpajak

karenakedekatannya denganmanfaat yang diperolehdarimembayar pajak

tersebut Orangakan lebihbersediamembayarpajakkepadaPemerintah

Daerah daripada kepada Pemerintah Pusat merupakan hal yang logis,

karenaPemerintahDaerah juga lebihdekat dibanding denganPemerintah

Pusat yangkadangmereka tidakdapat melihatmanfaatlangsungsecara

mudah dalam pembangunan di daerah mereka. Dibalik kedekatan ini,

apakah Pemerintah Daerah mempunyai cukup kemauan politik untuk

mengenakansuatupajak secara efektifdan adil./

Semakin rendahtingkatpemerintahanmakasemakindekathubungan

antara rakyatdenganpemerintahnya, sehinggamerekayangmengenakan

pajak dengan mereka yang membayar pajak sangat dekat. Karena

kedekataninilah, dasar pengenaanpajakdan tarifpajak menjadirendah

tingkat keadilannya. Misal,jika PemerintahDaerah mengenakanpajak

bergantung padadukunganpolitik, nilaisosialataukerjasamabisnis dengan

wajibpajakmaka Pemerintah Daerahakan engganuntukmenaikkanpajak

pada saatinflasiatau kebutuhanlain yang diperlukannaikdan mungkiri

malahrnencaripopularitas yaitudengan menurunkanbebanpajak. Dernikian

pulahalnyakalauPemerintahDaerahdidominasiolehgolongan kaya,maka

akan tirnbul penolakanterhadappajak yang progresif.Permasalahan tersebut dikernukakan untuk rnenghindari kesewe

nangansegelintirpolitisidanbirokratdi daerahdalamrnembuat kebijakailperpajakannya. Kebijakan perpajakanyangefektifdanadilperludiupaya

kan olehPernerintah Daerah. Adanyapembebananpajakyang rneningkat


20/119

26 mPajakdonRetribusiDaerah

pengeluaran Pemerintah dengan melihat pada implikasi ekonominya.

Jadi, masalahnyaadalahsejauhmanatingkat kerusakanserta akibatnya

terhadap seluruh masyarakat.

KEMAMPUANADMINISTRASI

Pertanyaanberikutnya adalahapakah Pemerintah Daerahmempunyai

kemampuan administratifyangefektifatassuatupajak. Tanggungjawab

atas penilaian atau pemungutan suatu pajak atau retribusi tidak selalu

bersamaandengankemudahanmemperolehhasilnya. Pemerintah Pusat

mungkin lebihbaik dalammelaksanakan ataumembantu pengenaanatau

pemungutan suatupajakdaerah. Tarifpajak- atasBumidanBangunan- .di Indonesiamerupakan contoh yang tepat. Pengenaan dilakukanoleh

Pemerintah Pusat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

(KPPB). Sedangkanpemungutanpajaknya dilakukanoleh Pemerintah

Daerah danhasilnyadibagi antaraPemerintah PusatdanPemerintahDaerah

sesuaidenganproporsi masing-masing. Sebaliknya PemerintahDaerah

dapat mengenakanatau memungut suatu pajak atas nama PemerintahPusat. Misal, PemerintahDaerahmemungutPajakKendaraan Bermotor

atas namaPemerintah Pusat.

Ada2 (dua) faktor yang mempengaruhipelaksanaantanggungjawab

pengenaandan pemungutan pajak. Pertama, tingkat kemampuan dan

ketersediaan tenaga trampil di daerah yangdibutuhkan sebagaitenaga

pelaksana administrasi perpajakan di daerah. Kedua, sejauhmana

kedekatan pemungut pajakdenganwajib pajakdaerahataudesakan politis

terhadapkeadilandanketegasan dalamprosespemungutan pajaktersebut.

Tingkat kemampuan dan tersedianya tenaga trampil administrasi

perpajakan sangatdibutuhkan daerah.Tenagaterampil mungkin terbatasdansulitbagi Pemerintah Daerah meskipunadaalternatifsepertimenyewa

konsultan ataubantuantenagadari suatuinstansi lain. Misal,kantor Pusat

StatistikatauJasa Asuransi. Instansiini merupakantempattersedianya

tenaga ahliyangdapatdimanfaatkankeahliannyadanpengalamannyaoleh

daerah.

Kedekatan pelaksanapemungut(penilai) pajakdengan wajibpajak

atau desakan politis dalam proses pemungutan pajak. Keadilan dan

Administrasi PajakDaerah11 27

ketegasan dalam proses pemungutan pajak tersebut akan terganggu

jik a ada kedekatan pelaksana pemungut pajak dengan wajib pajak.

Demikian pula, jika adadesakan secara politis terhadap pelaksana

pemungut pajak. Sulit untuk menghindari dari tindakan yang

meringankan dan memihak wajib pajak apabila mereka pemungut

pajak yang dipekerjakan Pemerintah Daerah terdapat hubungan yang

erat dengan wajibpajak.Hal demikian inijug ajika terdapat hubunganlangsung antara pengambil keputusan (politikus) dengan pemungut '

pajak. Karena politikus sebagaipengambil keputusanakan cenderung

meringankan beban pajak bagi para pemilihnya atau kontituennya ,

agar di masa mendatangdapat dipilih kembali. Meskipun demikian,

situasinyaberbeda,jika pemungut pajaknyadari organisasiprofesional

yang dapat menjamin integritas dan menjaga tekanan politis yang

tidak dikehendaki, walaupun organisasi mereka kecil. Selanjutnya,

pemisahan penilai dan pemungut dapat menyebabkan berkurangnya

rasa tanggung jawab, penilai dan pemungut tidak begitu giat

melakukantugasnyaapabilamerekatidak bekerja untuk instansi yangtergantung pada pendapatan yang mereka kumpulkan.

Administrasi pajakjuga memerlukanjaringan pelaksanapemungut

yang tersebar luas sesuai dengan penyebaran penduduk serta

kemudahanuntuk memperolehdata dan pendapatanpara wajib pajak.

Hal ini penting terutama untuk pajak langsung di negara-negara

sangat luas wilayahnya, seperti Indonesia. Artinya, dalam hal ini

dibutuhkan tingkat pemerintahan yang mempunyai hubungan

administrasi sampai ke tingkat desa. BiasanyaPemerintah Daerah di

Indonesia mempunyai jaringan adminstrasi di lapangan yang paling

luas contohnya camat, lurah, kepala desa, kepala dusun atau kepaladukuh. Kecuali, di India administrasi pendataan atas tanah di daerah

pedesaan India dilaksanakan oleh negara-bagian bukan oleh

Pemerintah Daerah (Davey,1988). Pada tahun 1960-an di Kenya,

Pemerintah Daerah yang berusaha memungut pajak pendapatan

perseorangantetapi mengalami kesulitan karenajaringan administrasi

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bukan oleh Pemerintah Daerah.

Di negara-negara industri di mana sistem 'bayarlah segera sesudah


21/119

28 mPajakdanRetribusiDaerah

memperolehpendapatan', sistem pos dan telepon mencukupi, makasebagianbesar prosespemungutanpajakdapat denganbaikolehkantor

pusat dalammeliput wajib pajakpada umumnya.

Jikaobjekpajakyang dimiliki suatu perusahaanberada di wilayah

melampaui perbatasanbeberapa daerah, makapengenaansecara terpusat

mungkin lebihtepat, dibanding dikenakandi daerah. Artinya administrasipajaknya lebih tepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Misalnya, sebuahperusahaanmemiliki tanahdan bangunanyangberadapada perbatasan

beberapawilayah Pemerintah Daerah, makaPemerintah Daerahtertentu

hanyaakanmengenakanpajak atastanah danbangunanyangberadadi .wilayahnya saja. Lebihrumit lagi, jika pajakpenghasilanperseorangan

maupun perusahaanpengenaannyadidasarkan padabatas wilayah, padahal

kenyataannya dapat diperoleh dari beberapawilayahdaerah ataulebihdari satudaerah. Pengenaan secaraterpusatmungkin lebih tepatdibanding

pengenaan tiap-tiapdaerah. Halinidapatdilakukanjikadikehendaki untukkeseragaman. Penetapanyang seragam pentingartinyauntukdistribus i

subsidi dari pusatke daerah secaraadil (lihatsubbabbagihasilpajak).

BAGlHASILPAJAK

Bagi hasil suatu pajak kepada Pemerintah Daerah merupakan

permasalahan yang agakpelik. Jika suatupajakdipungutd i m a k s u d ~untuk membiayai prasarana atau pelayanan di daerah setempatmaka

penyerahanbagi hasilpungutanpajak untukdaerah yangbersangkutan

tidakmasalah. Namun, masalah akantimbulapabilapengeluaran ditujukan

pada pelayanan umum yang bersifat personal seperti pendidikan dan

kesehatan.Karena ketidakjelasan antara daerah tempat pembayaran pajak

dilakukandengandaerah yangmemperoleh basil pungutan pajaknya(kecuali

kalau hasil pungutan dipusatkandan dibagi berdasarperhitunganyang tidak

dikaitkan dengandaerah tempatpungutantersebut dilakukan). Kesulitan

timbul, jika objek pajak yang dikenakan berada di beberapa daerah

misalnya, pajakatas labaatau pajakpenjualanyangdikenakan padasuatu

perusahaan yang mempunyai cabangdi beberapa daerah.

AdministrasiPajakDaerahll 29

Seringkali tempat suatu pajak dipungut berbeda dengan tempat

pembayarannya. Pajak penjualanatas pakaianmisalnya dapatdipungut

dari suatu pabrik di daerah A oleh karena tidak praktis untuk

memungut langsung atas pengecer barang tersebut. Meskipun

demikian beban pungutan tersebut dibebankan pada harga eceran

dan akan lebih efektif dibayar oleh konsumen di daerah B. Masalah

yang sama dapat timbul pada pajak penghasilan yang dipungut oleh

perusahaanyang mempunyaikantor pusat di daerah tertentu terhadap

upah seorang pegawainya yang tinggal (dan mungkin juga bekerja)

di daerah lain. Berbeda, dengan pajak atas tanah dan bangunanjelas

tidakada kesulitan dalam menetapkan Pemerintah Daerah yang akan

menerimapembayaranpajakatas harta tetaptersebut,karenakejelasan

dari objeknya yang relatifpermanen.

Apakah daerah tempat pajak dipungut tersebut sebaiknya

mendapatkanbagi hasil pajakberdasarpenetapannilai pungutan per kapitarata-rata seperti yangdilakukandi Inggris ataupenetapan dan pemungutan

pajakpenghasilandilakukanoleh dua atau lebihtingkatanpemerintahasecarabersama-sama (Davey,1988). Misalnya,Pemerintah Federal dan

Pemerintah Propinsi di Canadamenggunakan dasarpengenaan pajak

penghasilan secarabersamaan. Hal yangsamajugadilakukan di negara

negara Skandinavia (kecuali Finlandia), mengenakan pajak penghasilan

dilakukansecara bersama-sama oleh PemerintahPusatdan PemerintahDaerah. -,

Pertentangan yang tajam akan timbul dalam pembayaran pajak

penghasilanperseorangandi mana wajib pajakbekerja dan tinggal ditempatyang berbeda. Setiappemisahanantaradaerah di manapajak dipungut

dan daerah di manapajaktersebutdibayarmakadiperlukansatusistempemindahanuntuk mengatasi kesulitan dalam alokasi hasil pungutan.

Pemindahanmemerlukan suatuproses administrasi yang efektif. Hal itu

juga memerlukankesediaan dari Pemerintah yang harus memberikan

pungutantersebut, sehinggabagi hasilpajak untukPemerintahDaerah

menjadi jelasdasarbagihasilnya, meskipundasarhukumnya telah diatur

denganVU Perpajakan Nasional .


22/119


UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK SECARA EFEKTIF

Penetapan dan pemungutan pajak harus didukung dengan sistem

pengawasanyangefisien. Keterlambatandalammembayar pajakseringkali

dikenakan dengantindakanmengenakandendadalambentukpersentase

atasjumlah pajak yang terutang. Sanksiapabilatidak membayarpajak

dapatdikenakandalam berbagaibentuk:(1) tindakpidana menyangkut harta kekayaanmelaluipenahanandan

hukumanpenjara;

(2) tindakan perdatayangsamadenganpengembalian utangpribadiyang

dilakukan melaluipenyitaandan penjualan kekayaan;

(3) penyitaandanpenjualanlangsung ataskekayaan;

(4) menghentikanpelayanan misalnya memutuskanpelayananairminum,

telepon,atau listrik, pengusirandari rumah sewa,penolakanuntuk

mengikuti pendidikandan pengobatan atau '(5) tidakada tindakansama sekali.

Tindak pidana , pemutusan pelayanan, atau penyitaa n kekayaanbiasanyamerupakancara yangefektifuntukmeningkatkanpembayaran.

Namun, kadang-kadang beberapa tindakan tersebut seringkali tidak

dilaksanakan. Akibatnya tindakanperdata seringkalimerupakan satu

satunya sanksihukumyang dilakukantetapi seringkali juga tidakefektif.

Prosedur yangberbelit-belitdan kurang perhatianpengadilanterhadap

masalahpelanggaran pembayaranpajakdaerah ini, kadangmerupakan

penyumbang ketidakefektifan sanksihukumditerapkan. Kecenderungan

tingkat ketidakpatuhan membayar pajak yang tinggi dan tidakadanya

tindakan yang tegas untuk memaksakan wajib pajak membayarnya

merupakanpencerminandari kurangnya kemauanpolitis dalampengenaan

pajak. Ketidakpedulianpengadilanterhadapmasalahpemaksaanpajak

merupakan gejala umum di negara berkembang yang lemah dalam

pelaksanaan law-enforcement. Perlindungan pada individu terhadap

kesewenangan Pemerintah dalam tindakan pemaksaan pajak dalam

pelaksanaan hukumperlu dikurangi tetapiperlu diimbangi denganiklim

perpajakan kondusif. Keadaan ini tercapaijika sistem perpajakannya telah

mampu menjadikan masyarakat pembayar pajak rela dan mampu. Di

beberapa negara seperti India, pengadilan khusus untuk pengadilan

AdministrasiPajakDaerah IJ 31

pajak telah dibentuk sebagai upaya untuk pemaksaan yang lebih

keras terhadap tagihan-tagihan.Semuanya membutuhkan usahaadministrasi dan keadilan serta kemampuan politis yang wajar .

Pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran dapat efektif

apabila besarnya lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Di Indonesia

pajak atas harta tetap sebesar 5 persen setiap tahun merupakan suatucontoh dari sanksi yang ringan yang memungkinkan wajib pajak

memperoleh keuntunganmelaluipenundaanpembayaran pajak. KOulOttawa sebaliknya mengenakan denda secara otomatis sebesar 2persen atas tagihan yang terlambat satu hari atau lebih.

ADMlNISTRASI BAGI HASIL PAJAK

Pengenaan pajak oleh pemerintah pusat dan pernerintah daerah

kepada seseorang terhadapobjekpajakyangsamadimungkinkan terjadi.

Misalnya,seorangpegawaiperusahaanswastayang berpusatdi Jakarta

ditugaskan ke perusahaananak di daerah,maka

penghasilan yangdierimaoleh pegawaitersebutdapat dipungut pajakoleh PemerintahPusat dan

PemerintahDaerah. Hal inimemangbelumterjadidi Indonesia, karena

semua penghasilan dari pegawai dikenakan pajak penghasilan oleh

Pemerintah Pusat.Namun,dalam perkembanganke depanhal demikian

dimungkinkan terjadi seiringdengan adanya tuntutanotonorni daerah. Jika

demikian maka perlu diatur kewenangan administrasi pengenaannya

terhadap objekpajak tersebut. Karenapegawaitersebutberadadi daerah,

makaadministrasi pajakdilakukanolehPemerintahDaerah, sehingga timbulpertanyaanapakahpembayaranpajak kepada PemerintahDaerah akan

mempengaruhi besarnyaobjekpajakyangakandikenakan olehPemerintah

Pusat. Adatigascenario ataualtematif(Davey,1988) yaitu:

Alternatifpertama, objekpajak dikenakan oleh Pemerintah Pusat

dan PemerintahanDaerah seluruhnya terpisah dan tidak ada potongan

untukpajakserupayang diberikanoleh Pemerintahbaikpusat maupundaerah. Artinya, bilaseseorang telahmembayar pajakpenghasilankepada

PemerintahDaerah, makapembayaran pajak penghasilannyatersebut

tidak bisa mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan kepada

Pemerintah Pusat, demikian sebaliknya. Dengan kata lain besarnya

11


23/119

32 11PajakdanRetribusi DaerahAdministrasi Pajak Daerah11 33

pajak yang dibayarkan ke satu pemerintahan tidak akan saling

mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tingkatan

lainnya.Contoh , di Skandinavia Pemerintah Daerah melakukanpungutantambahanatas pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Pusat dan semuanya dijumlahkan menjadi satu dengan

pajak penghasilan Pemeritah Pusat. Jika diperlukan dapat juga

ditentukan batas tertinggi untuk seluruh pajak pendapatan yang

dikenakan. Kalaujumlah pajakmelebihi batas tertinggitersebut maka

beberapa pajakharus dikurangi. Misal, di Jepang, PemerintahDaerah

mengenakan pungutantambahan ataspajakPemerintahPusat, namunjika

besarnya pajakyangditarikpemerintah melebihi batas tertinggi makapungutantambahannyayangdikurangi. Lainhalnya, di Skandinaviapajak

pusat yang dikurangi,Alternatif kedua, pajak daerah dapat diperhitungkan sebagai

pengurangpenghasilanbruto wajibpajakbadandalarn menghitung pajak

penghasilan atas badan usaha yang terutang . Perusahaan selalu

memperhitungkanpajakatasharta tetapdanpajakdaerahlainnyasebagaiongkos yangdapat mengurangi pendapatanmereka sebelum pengenaanpajakpenghasilanmereka. Wajibpajakpendapatanperseoranganbiasanyatidakbernasib sebaik itu. Memangada pengecualian. Pembayaran pajak

atashartatetap dapatdikurangi dari pendapatanperseorangan yangkena

pajaktetap seperti diAustralia, Denmark, Norwegia, danJermanBarat.

Baikpembayaran pajak penjualan maupun pajak penghasilan kepada

negara-bagian dan Pemerintah Daerah dapat dikurangi dari pajak

pendapatanuntukPemerintahFederaldi Amerika Serikat.

Alternatif ketiga, pembayaran pajak untuk satu Pemerintah

menghasilkankredit atas pungutanPemerintah lainyaitujumlahpajakyangdibayar kepadaPemerintah A dapat mengurangijumlah yang dibayar

kepadaPemerintahBdenganjumlahyang sarna. Halitutidaklazim, tetapi

ada beberapa negara yang melakukan . Misal, di Canada pajak dari

PemerintahPropinsisebesar 10 persen atas pajakpendapatan perusahaan

yangdikenakan olehPemerintah Federal. PajakPemerintahDaerahatas

perusahaan dan pendapatan perorangan dikredit terhadap jumlah

pajak pendapatannegara bagian di beberapa negara-bagian Amerika

khususnya New York. Pengurangan ini sebenarnya sama dengan

suatu subsidi atau bagi hasil pajak secara langsung.

PAJAK PENGGUNAAN ASSETDAERAH

Pemerintah Daerah sebenarnyabanyak memiliki asset yang bisa

dijadikan sumber penerimaan pajak. Tanah itulah merupakan sumber as

setterbesar. Pemerintah Pusatbanyakmemakai fasilitas daerahtetapi tidakmembayarpajak atastanah tersebut. Demikian pula, untuk pajak atas

pembelianbarang danjasa yang dikenakan terhadap masyarakatdi daerah

sertapajakatastanah dan bangunan.

Biasanya Pemerintahmembeli barang danjasa denganharga yang

sudah sepenuhnya dikenakan pajak dan juga dikenakan pada saat

menjualnya. Perusahaan Telekomunikasi sebagai contoh, harus

membebankansetiapproyek pusat dan daerah yang dikenakan dalam

penjualan pelayanantelepon.

Meskipundemikian PemerintahPusatbiasanya tidakmembayarpajak

atashartatetap kepada Pemerintah Daerahatastanah danbangunannya .

PemerintahPusatdiIndiamembayar pajakyangdikenakanolehPemerintah

Kotauntuk pelayanan tertentuseperti-air, drainase, peneranganjalan,

tetapitidakdengantarif umum. Seringkali Pemerintah Pusat membayar

subsidiyangberkaitan denganpajakatasharta tetapuntukmenghindari

kesansebagai Pemerintah bawahan.

Kebanyakanpengamatmenganggapadil kalau Pemerintah Pusat

membayar pajak dengan dasar yang sama seperti pihak lain yang

mempergunakan pelayananPemerintah Daerah. Laporan BankDunia

menunjukkan bahwa pemerintah kota telah menyediakan berbagai

pelayanan perkotaan kepada PemerintahPusatsebagaimana milikpribadidan setiappembebasan pungutanatas tanahdan bangunan Pemerintah

Pusatmenyebabkan bebanyang beratbagi kota-kota besar. Pembebasan

jugadapat mendorong Pemerintahuntuk membuatpilihan lokasi yang tidakrasional, mempergunakan lokasi komersial yangterbaikuntukbangunan

instalasi yangdapat dilakukan di mana saja. Pendapat yang mendukung

bahwa Pemerintah Pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam

bentuk lain bukan merupakanalasan untuk pembebasan karena lebih


24/119

34 mPajakdanRetribusiDaerah

baik dan lebih adil suatu daerah menerima pembayaran di luar

kewajiban daripada subsidi atau sumbangan.

Pemerintah Pusat mungkin sangat tidakbertanggungj awab dalam

memenuhi kewajiban pajakkepadaPemerintahDaerah. RichardsBird

(1992) telahmenunjukkankerugian yangsangat besardalamvalorization

taxdariPemerintahKotaBogotakarenapamalsuanhartatetap Pemerintah .

lainnya. Tunggakan penerimaan Pemerintah Pusat dan organisasikemasyarakatan Afrika Timurmenyebabkan krisiskeuangan yangberat

bagi pemerintahan Kota Nairobi pada awal tahun 1970-an.

PENGARUH INSENTIF

Perpajakan mempunyai tujuan ganda, menyediakan dana untuk

kepentingan umum dan mempengaruhi tingkah-laku ekonomi, .

Kebijaksanaan fiskal merupakan suatualatmanajemenekonomidanpajak

dapatdinilaidari segipengaruhnya atas keputusanwajibpajak, ataskemauan

untuk bekerja, memakai, menabung atau investasi. Tarifp ajak dapat

ditingkatkanuntukmenurunkanpermintaan apabilaekonomi 'sedang baik'dan diturunkan kalauinginmeningkatkan permintaan padawaktu resesi.

Pajakatas hartatetap dapatdilihat terutama sebagai alatuntukmendorongataumenghambatpembangunan fisiktertentu.

Beberapa literaturKeuangan Negarabanyakmemusatkan perhatian

pada pengaruh insentif perpajakan terhadap harga,namunbukandimaksudkan olehPemerintahuntukmeningkatkanpajakagardapatmembelanjakannya/membiayaitugas-tugasnya, Perpajakanyangdibahasdandimaksudkan disini perpajakan sebagai alatuntukmeningkatkandana

yangdapatdipergunakanuntukpengeluaran PemerintahDaerah. Masalah

yangmenonjol mengenai pengaruh ekonomi dari perpajakandaerah akandisinggung pula walaupuntidakmerupakantitik perhatianpembahasan

ataupenelaahan.

Ada beberapa alasan untuk menjelaskannya, Pengelolaanekonomisecara makro padaumumnyaadalahtugas PemerintahPusat,

dan terutama pajak-pajak nasionallah yang dimanfaatkan dan

disesuaikansebagai peralatan pengelolaan ekonominya. Perpajakan

/' 11 ,, _35daerah terutamadikaitkan padapembelanjaanpengeluaran Pemerintah

Daerah, perpajakan ini dapat saja diubah guna menghindari akibat

sampingan yang merugikan, tetapi peranannya dalam pengelolaan

ekonomi jarang lebih positif daripada tersebut terakhir ini. Lebih

dari itu, beban perpajakan daerah terhadap dasar-pajak tertentu

lazimnya tidaklah setinggi pungutan-pungutan nasional yang utamaseperti pajak-pajak penghasilan badan (comporate profit taxes) ataubeamasuk,sehinggacenderungkurang untuk mempengaruhiperilaku

ekonomi secara berarti. Bukan tidak lazim, misalnya, bagi suatu

pajakpenghasilan badannasional untukmenyita(appropriate) setengahdari labaperusahaannya. Sebaliknya,pajak atas barang-barangyang

memasuki daerahperkotaan telah berhasilmembelanjai hampir separuh

pengeluarannegara-bagianGujarat, diIndia, selamaakhirtahun 1970-an,

sementara itu hanya mewakili 0,3 persen dari nilai perdagangannegara-bagian tersebut Davey, 1988).

Ada beberapa pengecualian. Penurunan dalam perpajakan ataskekayaan barangtakbergerakdi California,AmerikaSerikat, menurutPeraturanDaerah 13diperkirakantelahmerangsangpeningkatanhakmilik

atas benda takbergerak. Dalampertengahantahun 1970-anp emerintah

setempat Swedia didesak untuk membatasi pengenaan berupa pajak

penghasilan karenadampaknya terhadappendapatanperorangandalam

masa'stagflasi'.Bebanpengenaanpajakatasbarang takbergerakmenurutpemerintahan setempatInggris terhadap biaya pengolahandan komersialmengalami kerisauanyang samaawal tahun 1980-an. Ada kasus-kasus

(peristiwa)yangmenunjukkan bahwapengeluaranpemerintah daerah

merupakan bagian yangbesardariseluruhpengeluaran publikdan yang

mengatakan bahwabesarnyajenis pengeluaran yangtersebut terakhir itudipandang sebagai penambahan beban perekonomian yang tak

tertahankan. Suatugabungan keadaan yang lebihlazimterjadi di negaraBarat yang berindustri daripada di negara Dunia Ketiga...


25/119

36 mPajakdonRetribusi Daerah

KRITERIA RETRIBUSI

DAERAH

Bab inimembahas karak.ieristikretribusi daerahsecara umum. Secara teoritis pengertianpajakdanretribusi mudah dibedakan, namundi prakteknyatidakdemikian. Setiap pembayaran pajakmemberi

kontribusi atasjasa-jasa pelayananyang diselenggarakanolehPemerintah,tetapi pembayarnya tidakmenerima kontraprestasi langsung yangdapatdinikmati. Dalam beberapa kasus jasa pelayanan umum yang

diselenggarakan olehPemerintah dibiayai dengan pungutan pajak, namun

padajasapelayananumum lainnya dibiayai melaluipungutan retribusi yanglangsung kepada konsumen. Setiap pembayaran retribusi menerima

kontraprestasi langsung berupajasa-jasapelayanan yang telahdisediakan

ataudibuatuntukitu. Namun, dalampraktekperbedaan-perbedaan inimenjadi kabur(tidakjelas), halinidapatdilihat daridua segi:

1. Retribusi dapatdikenakan lebihbesar melebihi biayajasa-jasa yangdiberikan.Ini merupakan karakterisitk dari banyak retribusi untuk

pengaturandalam rangkamencapaitujuan lisensifee. Retribusi-retribusiyangdemikian praktis merupakan pajak-pajakyang efektif.


26/119

38 ~ P a j a k d a n R e t r i b u s i Daerah

2. Suatujasamungkinhanya sebagianchbiayai olehretribusi, sisanyadatang

dari subsidikhusus atauterselubungdaripenerirnaanpajakmnmn.Dariduaperspektiftersebut maka timbul pertanyaan; Jenis danfungsi

pelayanan apa saja yang bisa dibiayai dari sumber pajak atau sumber

retribusi? Apakah sumberpajakatau sumberretribusihanyacocokuntuk

suatufungsi tertentu? Apayangmembedakansuatujasayangdibiayai olehpajakdenganjasayangdibiayai olehretribusi? Berdasar dariduaperspektiftersebut,bab ini akandiawalidenganuraian tentang barangpublikdan

barang privat, tingkatanpengenaan retribusi, pendekatanpembebanan

retribusi, dan diakhiri penilaianpotensipendapatanyangdapatdikenai

retribusi ataudasarpengenaan retribusi.

Barang Publik dan Barang Privat

Untukmenjawab permasalahan ketigapertanyaandiatasmakaperludiuraikanterlebih dahulujenis barang menurut public sectoreconomic

yaitu publicgoods (barang publik) dan privatgoods (barang privatIpribadi). Hal ini diperlukankarena denganmengklasifikasikanke dalam

duajenis barang tersebut, makaakan memudahkanlogikaberpikirnya

untukmenjawab pertanyaan tersebut.Barangpublikadalah suatujasa yang memberikeuntungan kepada

orang secara kolektif dan tidak diskriminatif seperti ketahanan atau

pengontrolanpenyakit. Untukmenjaga orangdari penyakitcacaradalah

merupakankepentingan setiap orang,bukanhanya menguntungkan sipasien

tetapi semuaorang, yangmungkin kenapengaruhnya. Pelayananyangdemikianpantas diwajibkanuntuk dibiayaioleh setiap pembayarpajak

dalamhubungannya dengan kekayaannnya danbukankonsumsinya (yangmungkindalamkasusyanglainmenjaditidakdapatdihitung jumlahatau

besarnya). Pelayanan suatu barang privatjika konsumsi seseorangmemberikankeuntungan kepadadiri sendiridantidakkepadatetangga

tetangganya. Apakah suaturumahtanggayangmempunyai saluran listrik,tidak memberikan pengaruhkepada tetangga-tetangganya dantidakadaalasan bagi mereka untuk turut membayar biaya tersebut; untuk ini

pembebanan yangcocokadalahretribusilangsung.

Kriteria Efektivitas Retribusi DaerahU 39Sekalilagipembedaanbarangpublikdan barangprivat tidakselalu

mudahditerapkandalam praktek. Hal ini didasarkankepadabeberapa

alasan:

Pertama, batasandefinisibarang-barang publikdan barang privatsootdilakukan, misalpendidikan. Pendidikan, dapat dipandang merupakan

barangpublik karenauntukkepentingan umum. Artinya, pendidikanini

dapat dinikmati oleh semuapenduduk, sehingga untuk mendapatkan

penduduk yang dapat membaca dan berhitung secara umum mudah

diperoleh. Padaakhirnya, untuk mendapatkan pegawai yangkualitas tinggiyang mengisi kantor-kantorPemerintah tidak akan kesulitan. Adanya

pendudukyang mampu membaca dan berhitung karena melaluiproses

pendidikan iniakandinikmati secara bersamaataumerupakankeuntungankolektif. Namun, apakahkeuntungankolekt ifiniju ga dinikmati oleh

golongan orangmiskin atauorang-orangjalananyang belajarpada kelaskelas malamuntukbelajarbacatulisdi sanggarsosial?

Disisi lain, pendidikanjuga dapatdipandang sebagai barang privat.

Misalnya, untuk memenuhi tenaga ahlidibidang hukum danekonomi makadiselenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum dan ekonomi.Untuk

memenuhi kebutuhan ekonom danahlihukum tersebut, tidakhams seluruhpenduduk diajar ataudididikuntuk menjadi seorang ekonom atauahli

hukum. Dengankatalain, tidaksemuapendudukyangdapatmenikmati

pendidikan tinggi ini hanyaorang-orang tertentu saja atau pendidikan inimemberikan keuntungan secara pribadiorang-orang yangmenikmatinya.Artinya, pendidikan dalam ha! inimerupakan barang privat, karena adanyapendidikantinggi ini hanyamenguntungkansegelintirorang sajaatau

keuntungan dari pendidikan inibersifatprivatbukankolektif. Akhirnya,

pendidikan inimenghasilkan segelintir orang (para ekonomdanahlihukum)yangakan meningkatkan standarhidupnyajauh lebihtinggi dibanding

komunitas tempat merekaberasal. Haruskah pembayar pajakmembiayaipendidikantinggiyang menghasilkan standar hiduprata-rata yangjauh

lebih tinggi?

Seluruh pertanyaan-pertanyaandiakhir alinea tersebut,menunjukan dan

mengilustrasikan sulitnyamenarik garis pemisah antara keuntungan kolektif


27/119


dan keuntungan pribadi. Dalamkonteks negara-negaramiskin atau miskin

kebijakan, biasanya pendidikan tinggimenyediakanjalanuntukmencapaigayakehidupan yanglebihistimewa, setelah selesai ataululuskemudiansarjana-sarjana tersebuthidjrahke luar negerimencari kehidupan yang

lebih layakdibanding negaranya. Hidjrahnyasarjana-sarjana ini berarti

hilangnya keuntungan-keuntungan kolektif dari pendidikan, karena

masyarakat tidakdapatmenikmati layananjasapara lulusantersebut.

Kedua, aplikasi logis dari suatu peraturan atau kewajaranumumseringmengakibatkan pembayar pajak harus membayar sesuatu yang melebihi

baikdarisisi kapasitas maupun sisi batasan logika pikiran sehat. Penampilanluardarisuatu rumah ataupemeliharaandaripada tamandidepannya dapatdengan mudah dianggap sebagai keuntungan umumdaripada keuntungan

pribadi. Kelancaranselokanpembuanganlimbahrumah tangga dan pabrik,

sering puladianggapsebagai keuntunganumumdaripada keuntunganpribadi.

Ketiga, barang-barang pribadiseperti transportuntuk bekerjaatauperumahan yang memadai dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar

manusia. Apakah kesempatan untukmemperolehnyadibatasi hanya untukorang-orang yang mampu membayarnya? Secara umum mekanisme

pemerataan memungkinkan untukmembolehkan setiaporang kayadanmiskin mempunyai kesempatan sama untuk membayar kebutuhan

kebutuhan pokok. Namun, karena sebagianbesar negara-negara miskinmempunyaiketerbatasan kapasitas administrasi dan ekonomi untuk

mengoperasikan suatusistemjaminansosial nasional,maka subsidi dari

pajakmungkin tidakdapat dihindarkan, misal kreditpajakatauiurandanapensiun. Apakah mungkinsubsidi-subsidi tersebut dibatasi hanyauntuk

masyarakat yang miskin atauhams diperluas untukmelayani kepentinganumum dalamjumlah yang besar(segi politikdan administratif) .

Keempat, pelayanan-pelayananjasayang tidak dapat dikategorikansebagai barang publik, tetapi karena alasan tertentu ataumempunyaitujuantertentu makapelayanan tersebut harus dilakukan, Misalnya, pengguna

ataupemanfaatan sumberdayaalam. Apalagi, sumber dayaalamyangdimanfaatkan tersebutmerupakansumberdayaalam yang langkamakapemanfaatanyaharusdilakukan secara disiplin. Pelayananpenggunaan atau

Kriteria Efektivitas RetribusiDaerahIJ 41

pemanfaatanlahan yang memilikisumber daya alam tersebut, perludi kelolasecara disiplinagar dampakdari pemanfaatan lahan tersebuttidak merusak sumber daya alam lainnya. Beberapa elemen berupakelangkaan, keterbatasan,kedisiplinan, dan ketertiban, perlu diatur

dengan pengenaan tertentu. Penggunaan retribusi sebagai alat

pembebananlangsung tidak dapat dihindarkan, hal ini dimaksudkanuntuk mengenakan disiplin kepada mereka yang menggunakannya.

Retribusimemaksaorang untuk berhati-hatidi dalam mengkonsumsisumber-sumber yang langkaatau mahal.

Terakhir, karena ada tekanan secara politik atau pertimbanganpraktis (karena mudah dipungut), maka untuk menutup biaya-biaya

pelayanan dilakukan melalui retribusi daripada melalui pajak. Babbab sebelumnya telah membahas kesulitan untuk mencapai perpajakan

daerah yang pantas dan wajar, khususnya di negara-negara DuniaKetiga. Ada suatu kecenderungan di negara-negara Dunia Ketiga

berupa dorongan yang kuat untuk menggunakan retribusi sebagaialat untuk mengendalikan penduduk yang memperoleh fasilitaspelayanan pemerintah. Kadang-kadang mereka harus membayar

retribusisetingkat lebihtinggi daripajakyangdisyaratkan. Rendahnya

keinginan bagi pengenaan pajak langsung di banyak negara miskin

sarnasekali bertolak-belakang dengan tingginya proporsi golongan yangbenar-benar rendahmengeluarkan pendapatannyauntuk uang sekolah,

tagihan air minum dan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut ada yang

mempertanyakan (secara kontroversi) bahwa retribusi adalah benarbenar demokratis sebab ia memperkuat pemilihan yang diinginkan:penduduk dapat memilih kepada apa yang harus mereka bayar dan

apa yangtidakperlu dibayar,dan bentuk daripadapengeluaranumumtersebut, setidak-tidaknya sebagian langsung merupakan pilihan mereka.

Di dalam praktek, pungutan retribusi langsung atas konsumenbiasanya dikenakan karena satu atau lebih dari pertimbanganpertimbanganberikut:

(1) Apakahpelayanan tersebut merupakanbarang-barang publik atau

privat, mungkin pelayanan tersebutdapatdisediakan kepadasetiaporang. Olehkarena itutidakwajaruntukmembebankan biaya-biaya

KriteriaEfektivitasRetribusi Daerah 11 43


28/119

42 11PajakdanRetribusi Daerah

tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak

mendapatkanjasa/barang tersebut. Hal ini merupakan salah satu

alasanpembebasanretribusi bagi pengadaanair minumatau untuk

pendidikan secara umum. (Alasan ini tidak dapat dilakukanjika

suatu jasa dibiayai oleh pajak kekayaan, dan ketersediaan atau

ketidaktersediaan jasa-jasa tersebut dipengaruhi oleh

penilaiannya).(2) Suatujasayangmelibatkan suatusumberdaya yanglangka ataumaha1

danperlunyadisiplinmasyarakatdalam mengkon-sumsinya. Hal ini

sering menjadi suatu alasan bagi pembebanan retribusi untuk

menyediakanairminum(khususnya melalui sistem meteran).

(3) Ada beberapajenis konsumsi yang dinikmati oleh individu bukan

karena kebutuhan pokok sehingga lebih merupakan pilihan

daripadakeperluan. Contohfasilitas rekreasi.(4) Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari

keuntungandisamping memuaskankebutuhan-kebutuhan individu di

dalam negeri. Sebagai contoh,airminum, listrik, pembuangan sarnpah,kantorpos, telepon seluruhnyadigunakansecara luasoleh industri.

(Halinimungkin mengakibatkanpembebanan retribusi kepada seluruh

konsumenatauhanyakepadasektorperdagangandan industri).

(5) Retribusidapatmengetahuiataumenguji arahdan skaladari pennintaanmasyarakatakanjasa, jika kebutuhanpokokataubentuk-bentukdan

standar-standar dari penyediaantidakdapatditentukan secarategas.

Suatu kasus pada setiap pengeluaran Pemerintah, keinginan atau

kemauan masyarakat untuk membayar langsung bagi pelayanan

pelayanantersebut adalah suatupengujian yangpenting bagikeinginan

masyarakatatasjasa pelayanantersebut.

Tingkat Pengenaan Retribusi

Secaragarisbesar adabeberapatingkatanpengenaanretribusiyang

digunakan oleh Pemerintah terhadap masyarakat, yaitu retribusi atasjasa

jasa pelayanan umum atas pemakaian langsung (pelayanan secara

keseluruhan), retribusiuntukjasa-jasapelayanan umumyangmembutuhkan

tingkat pengembalian biaya langsung (direct cost) yang berbeda, dan

Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah 11 43

retribusi berdasar kewenangan tertentu Pemerintah atas penerimaan

retribusi tersebut.

Hampirsecara keseluruhan jasa-jasapelayananataspemakai langsung

bersifatumum (universal). Jasa-jasapelayananumum yang dikenakanretribusi atas pemakai langsung (baik dengan atau tanpa subsidi)

antara lain :

(1) Jasapemenuhan kebutuhan airbersih untukindustridapat dihitungmelaluitingkatpenggunaanair yangdikonsumsi dan diukur dengan

meteran kubik,melaluipengkategorianperusahaanindustri dalam

suatutingkattertentu(misal: besar, sedangdan kecil)berdasarkan

penilaian kekayaan, melalui dasar jara k antara lokasi perusahaan

denganpipapenghubungutama, atau melalui penjualan dari pusat

perusahaanairminum(pDAM).

(2) Jasa angkutan umum setidak-tidaknyasebagian ditutup dari biayatiket penumpangatau barang (meskipun ditentukanoleh besamya

peningkatan subsididari penerimaan-penerimaanumum di negara

negaraBarat).(3) Jasa-jasaposdan telepon, umumnya dijualberdasarkanunit daripada

jasa, meskipun pada kasus telepon ada pengecualian. Untuk biayatetapnya(abodemen) tidakdidasarkankepadaunit tetapi didasarkan

padakategori atasnilai kekayaanpemakai.Abonemenuntukrumah

tangga lebihrendahdibandingkan untukusaha.

(4) Gas dan listrikjuga pada dasamya dikenakan pembayaran sesuaidengan besamya volume konsumsi, meskipun biaya-biaya per

unit sering menurun apabilajumlah yang digunakan meningkat.

(5) Penghuniperumahan Pemerintah hampir selalu membayar sewa

(atau penghuni membeli secara cicilan) kecuali apabilaperumahangratis disediakankepada para pegawai sebagai bagian

daripada konsumsi pelayanan mereka.

(6) Beberapa bentuk biaya masuk biasanya dikenakan atas

penggunaanfasilitasfasilitas tertentu yangdimiliki Pemerintah Kotasepertimusium, monumen-monumen bersejarah, kolamrenang dan

fasilitas olahragalainnya, kebun binatang, benda-benda cagarbudaya,

bioskop, meskipun tidakuntuk sepertitaman.

44 11P j k R ib i D h


29/119


Penyediaan jasa-jasa kepentingan umum seperti air bersih, gas,

listrik dan telepon biasanya didasarkan pada biaya penyambungan

awal, namun kadang-kadangj uga dasar pengenaan biaya bergantung

pada penggunaan/konsumsinya.

Pengenaan retribusi yang didasarkan pada pengembalian biaya

langsung (direct cost) . Ada perbedaan mendasar pengenaan retribusi

antara jasa-jasa pelayanan umum atas pemakaian langsung dengan

jas a-ja sa pel ayana n umu m pen gemb alia n bia ya langs ung. Pengen aan

retribusi yang didasarkan pad a pengembalian biaya langsung (directcost) biasanya d ig u nak an u n tu k jasa-jasa u m um y a ngpenyelenggaraannya menjadi tugas atau kewenangannya berada di

tangan Pemerintah, misalnya :

1. Pendidikan. Dewasa ini Pemerintah di banyak negara dalam

sistem pendidikannya memberikan pembebasan uang sekolah

untuk tingkat sekolah dasar, meskipun pengeluaran (biaya)

tambahan seperti seragam sekolah, makan, buku-buku mungkin

masihjuga ada. Hal ini merup akan suatu beban, khususnya bagi

keluarga-keluarga miskin. Pungut an di sekolah dasar tetap masih

ada terutama, jika jumlah kelas yang disediakan di sekolah tersebut

lebih keeil dari jumlah anak sekolahnya, meskipun biasanya

mendapat subsidi yang lebih tinggi. Sedangkan pada sekolah

tingkat menengah berbeda, pungutan uang sekolah makin

banyak. Pungutan uang sekolah ini merupakan bentuk lain dari

retribusi langsung oleh Pemerintah. Semakin banyak retribusi

yang dikenakan oleh Pemerintah terhadap pendidikan sekolah

menengah menjadi tingkat biaya benar-benar tinggi, maka sering

diimbangi dengan penyediaan yang lebih besar berupa potonganuang sekolah atau bea siswa untuk pelajar-pelajar yang miskin.

Di dalam sekolah yang lebih tinggi, retribusi dimasukkan sekaligus

dalam suatu peraturan sekolah, jadi betapa bervariasinya tingkat

subsidi dan penyediaan bea siswa. Suatu alternatif konsep di

dalam pendidikan yang lebih tinggi adalah membebankan biaya

biaya pendidikan kepada siswa melalui sistem kredit pinjaman

biaya pendidikan. Setiap siswa yang dibiayai dari kredit pinjaman

KriteriaEfektivitasRetribusiDaerah11 45

ini mempunyai suatu accountpinjaman atas nama siswa tersebut.Pinjaman ini akan dikembalikan oleh siswa tersebut jika yang

bersangkutan telah bekerja atau siswa dikenakan angsuran utang

pinjaman biaya pendidikan setelah yang bersangkutan mulai

meniti kariernya. Namun demikian, kontribusi dari orangtua siswa

masih sering dicari atau diperlukan untuk biaya pengadaan

bangunan atau sarana sekolah melalui usaha gotong-royong orang tua siswa (masyarakat).

2. Jalan raya (OOn infrastruktur yang berkaitan).

Pembangunandan pemeliharaanjaIan raya biasanyadibiayaidari pajak

umum. Misalnya,pungutanpajak ataspemakianbahan bakar (bensin)

untuk kendaraan dan pungutan pajak atasbobot kendaraan/alatberat

yangmelewatijalan rayaumum.Kadang-kadang hubunganantarapajak

dengan penggunaannyadapat lebihspesifik, namun adaj uga retribusi

pemakaiantertentu atasjalan. Misalnya,jaIanutama denganakses terbatas seringdioperasikansebagaijalan tal.

Pembangunan perumahan tennasukjalan-jalandi lingkungansekitarnya,saluran air, lampujalanan sering dikenakan retribusi kepada pemilik

kavling yang tanahnya menghadap ke jalan atau pembayaran

pembayaran pajak daerah. Biaya-biaya ini kemungkinanjuga dapat

ditutup oleh pengembang (developer) dan pembeli pada saat

melakukanpembuatanaktet ransaksijual-beliproperty melaluipetugas

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau Notaris . Hal inimerupakansuatupraktekyangsudahbiasadilakukanolehpengembang

pembangunan pertokoan atau perusahaan-perusahaan property

perkotaan baru (new town corporation), atau melalui pengaturan

kembalipertanah

buku pajak dan retribusi daerah

Documents