bunga rampai 2014

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |Bunga Rampai Panduan Teknis 2014 1

PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH PUSAT

Oleh: Silvya Daniarti

(Dimuat pada Panduan Teknis APP Edisi 9 Tahun 2010)

Pendahuluan

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang

cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset Tetap

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan

pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga

belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat

aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Pengeluaran setelah

perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Lampiran II khususnya Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 53, dinyatakan

bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi

akumulasi penyusutan. Sampai dengan tahun anggaran 2010, Pemerintah belum

menerapkan penyusutan aset tetap dan masa manfaat atas aset tetap Pemerintah belum

ditetapkan. Hal ini dikarenakan petunjuk teknis pelaksanaan penyusutan belum

disusun. Akibat tidak adanya penyusutan maka nilai aset tetap yang mengalami

kapitalisasi berkali-kali, akan semakin tinggi nilainya dan tidak akan pernah turun.

Bayangkan akumulasi nilai kapitalisasi suatu aset sepuluh tahun mendatang, tentu

sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh pelapisan jalan dalam

rangka pemeliharaan jalan pantura yang dilakukan setiap tahun. Karena nilai

pemeliharaan jalan tersebut sifatnya menambah nilai jalan maka kalau diakumulasi

nilai jalan pantura tersebut sangat tinggi padahal secara fisik kualitas/kapasitas tidak

sebanding dengan nilai jalan. Seiring dengan semakin lamanya penggunaan suatu aset,

aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak

karena pemakaian dan lain-lain. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset

tersebut dapat dilakukan penyusutan.

Permasalahan penyusutan aset tetap ini telah menjadi salah satu pokok tema

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan pengecualian atas

kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010. Untuk itu,


Pemerintah perlu segera membuat aturan teknis mengenai penyusutan aset tetap serta

menghitung masa manfaat atas aset tetap sebagai dasar penyusutan.

Pengertian

Di dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Lampiran II khususnya PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyebutkan definisi

penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset. Seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan

karakteristik aset tersebut, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Yang dimaksud penyesuaian nilai adalah upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai

karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau

pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap akan semakin menurun karena aset tetap

tersebut digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan sejalan dengan itu

maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan dasar penyusutan aset tetap pada Pemerintah adalah menyesuaikan nilai aset

tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya.

Arti Pentingnya Penyusutan

Menurut Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 05 tentang

Akuntansi Penyusutan, ada beberapa alasan penting kenapa diperlukan adanya

penyusutan yaitu:

1. Aset tetap merupakan aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan

operasional pemerintahan. Aset tetap itu memiliki sifat yang rentan terhadap

penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh

karena itu, pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara

memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka

pengelolaan aset (meliputi perencanaan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan). Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang nilai asset tetap

yang memadai, dan hal tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah

menyelenggarakan sistem akuntansi aset tetap yang informatif secara tertib dan

tepat waktu.

2. Informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan

pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset.

3. Adanya penyusutan, akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun

memperkirakan masa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan

dapat diperoleh dalam masa beberapa tahun ke depan.

4. Adanya penyusutan memungkin pemerintah untuk mendapat suatu informasi

tentang keadaan potensial aset yang dimilikinya. Hal ini akan memberikan


informasi kepada pemerintah mengenai suatu pendekatan yang lebih sistematis

dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau belanja

modal untuk mengganti atau menambah aset tetap.

Namun ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu aset tetap sebelum

diberlakukan penyusutan, yaitu nilainya harus menunjukkan Nilai Buku (nilai yang

dapat disusutkan). Menurut Buletin Teknis SAP No. 05 tentang Akuntansi Penyusutan,

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan penyusutan aset tetap:

1. Identitas aset yang kapasitasnya menurun;

Aset tetap harus dapat diidentifikasi mana aset yang kapasitas dan manfaatnya

menurun dengan aset yang kapasitas dan manfaatnya tidak menurun. Golongan

aset tetap yang kapasitas/manfaatnya menurun dan memerlukan penyesuain nilai

(penyusutan) adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan/irigasi/jaringan. Sedangkan golongan aset tetap yang kapasitas/manfaatnya

tidak menurun dan tidak perlu penyesuaian nilai (penyusutan) adalah tanah dan

konstruksi dalam pengerjaan.

2. Nilai yang dapat disusutkan;

Nilai aset tetap menjadi nilai prasyarat dalam penyusutan. Secara umum nilai aset

tetap yang diakui adalah nilai perolehan atau nilai wajar. Nilai perolehan atau nilai

wajar ini merupakan faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari

pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Pemerintah

telah menyelesaikan Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas aset tetap sebagai dasar

untuk melakukan penyusutan.

3. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati

lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat dapat diukur

dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak.

Contoh aset yang manfaatnya dapat diukur dengan indikator terkuantifikasi

adalah kendaraan atau mesin yang secara teknis dapat dilengkapi dengan

keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau

potensi total jam kerja penggunaan.

Contoh aset yang manfaatnya relatif tidak dapat diukur dengan indikator

terkuantifikasi adalah komputer, gedung, atau jalan yang secara teknis tidak

terkuantifikasi dengan spesifik sehingga dipakailah indikator pengganti seperti

prakiraan potensi masa manfaat.

*Tarif Penyusutan = 1

X 100% X 2 Masa Manfaat


Rumusan Perhitungan Penyusutan

Menurut Buletin Teknis SAP No. 05 tentang Akuntansi Penyusutan, terdapat tiga

(3) metode rumusan yang sesuai dengan kuantifikasi prasyarat penyusutan dalam

perhitungan penyusutan aset tetap,. Yaitu:

1. Metode Garis Lurus;

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode

dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

Penyusutan per periode =

Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini

cocok dipergunakan untuk aset tetap yang penggunaannya dari periode ke periode

relatif sama, misalnya bangunan kantor, meubelair kantor, air conditioner dan

lain-lain.

2. Metode Saldo Menurun Berganda;

Metode saldo menurun berganda menetapkan tarif penyusutan dua kali dari yang

digunakan metode garis lurus. Rumusan penyusutan per periode adalah:

(Nilai yang dapat disusutkan akumulasi penyusutan periode sebelumnya) X Tarif

Penyusutan*

Metode saldo menurun berganda merupakan bentuk yang populer untuk

mempercepat penyusutan dan cocok dipergunakan untuk aset tetap berupa

kendaraan bermotor atau komputer. Tarif penyusutan di tahun pertama akan

lebih tinggi dan akan lebih kecil di tahun berikutnya.

3. Metode Unit Produksi.

Kapasitas produksi suatu aset tetap dijadikan pedoman dalam penentuan

besarnya penyusutan, dan besarnya produksi yang dilakukan dalam kapasitas

produksi tersebut merupakan metode yang digunakan untuk menghitung

penyusutan. Sebagai contoh pemakaian unit-unit dapat diperlihatkan dalam

kuantitas barang-barang yang diproduksi, jumlah jam yang digunakan, sejumlah

pemotongan, jumlah mil yang dikendarai atau muatan ton. Rumusan penyusutan

per periode adalah:

Produksi periode berjalan X Tarif penyusutan**

**Tarif penyusutan = Nilai yang dapat disusutkan

Perkiraan total output

Metode penyusutan ini umumnya digunakan ketika pemakaian aset tetap

berubah-ubah dari tahun ke tahun. Metode ini cocok digunakan untuk aset tetap

berupa mesin-mesin produksi, contohnya mesin penggilingan padi.


Metode-metode penyusutan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda juga,

dan dalam beberapa keadaan kegunaan dari metode penyusutan tertentu

disarankan. Ketika penggunaan aset tetap berfluktuasi dari waktu ke waktu,

metode unit produksi dianjurkan. Untuk aset tetap yang kegunaannya menurun

lebih awal, dan mereka ditujukan terhadap biaya pemeliharaan yang tinggi

sehubungan dengan bertambahnya usia mereka, maka bentuk dari penyusutan

yang dipercepat harus digunakan, misalnya metode saldo menurun berganda.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusutan aset

tetap:

1. Melaksanakan identifikasi aset tetap yang akan disusutkan. Tanah dan Kontruksi

Dalam Pengerjaan tidak termasuk aset tetap yang dapat disusutkan. Kondisi aset

tetap harus dalam keadaan baik.

2. Melaksanakan pengelompokan aset. Dalam pelaksanaan penyusutan aset tetap

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penyusutan dilakukan terhadap aset tetap secara

individual (contohnya gedung dan bangunan) dan penyusutan dilakukan terhadap

sekelompok aset tetap sekaligus. Kriteria aset tetap yang dapat disusutkan secara

berkelompok/sekaligus adalah:

a. Mempunyai waktu perolehan yang sama;

b. Mempunyai masaa manfaat yang sama;

c. Secara teknis, manfaat aset tetap tersebut tergantung dengan aset tetap yang

lainnya, contoh: peralatan kesehatan, peralatan laboratorium;

d. Aset tetap dibeli secara berpasangan dan harga belinya merrupakan harga

pasangan, contoh: mesin cetak digital dengan perangkat lunaknya, komputer

dengan perrangkat lainnya;

e. Demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, aset tetap dapat

dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya,

contoh: peralatan bedah.

3. Menetapkan nilai aset tetap yang wajar, karena nilai aset tetap adalah prasyarat

untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Penetuan nilai aset tetap ahrus

berdasarkan dokumen/bukti kepemilikan, akte jual/beli, kuitansi pembelian, atau

catatan lainnya yang menunjukkan nilai aset tetap tersebut. Apabila tidak terdapat

bukti/catatan yang menunjukkan nilai aseet tetap tersebut maka dibutuhkan tim

penilai profesional untuk membantu menetapkan nilai aset tetap yang wajar.

4. Menetapkan nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap baik yang bersifat

individual maupun kelompok.

5. Menetapkan metode penyusutan (bebas) tetapi sebaiknya sesuai karakteristik aset

tetap, cara serta intensitas pemanfaatannya.

6. Melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap.


Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai

akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun Diinvestasikan dalam

Aset Tetap. Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan

nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun

Akumulasi Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai

buku keseluruhan aset tetap.

Di dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II

khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 tentang

Akuntansi Aset Tetap Paragraf 79 menyatakan bahwa informasi penyusutan yang

harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

1. Nilai penyusutan;

2. Metode penyusutan yang digunakan;

3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal di atas harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Secara

lebih rinci, hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

adalah:

- Kebijakan Akuntansi;

- Daftar Aset dan Penyusutannya

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilaksanakan di akhir tahun atau per

tanggal 31 Desember melalui jurnal aset pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran SAKPA.

1. Contoh soal kasus menggunakan metode garis lurus.

Pada awal tahun 2011 Kementerian XL membeli sebuah air conditioner senilai

Rp12.000.000 dengan masa manfaat diperkirakan 4 tahun. Tarif penyusutan per

tahunnya adalah Rp12.000.000 dibagi 4 yaitu Rp3.000.000 per tahun.

Pencatatannya di setiap tanggal 31 Desember tahun 2011 sampai dengan tahun

2014 adalah:

Jurnal Debet Kredit

Diinvestasikan

dalam Aset Tetap

Rp 3.000.000

Akumulasi

Penyusutan

Rp 3.000.000


Tabel Penyusutan Air Conditoner

Tahun Tarif

Penyusutan

Rp

Akumulasi

Penyusutan

Rp

Nilai Buku

Rp

0 12.000.000

1 3.000.000 3.000.000 9.000.000

2 3.000.000 6.000.000 6.000.000

3 3.000.000 9.000.000 3.000.000

4 3.000.000 12.000.000 0

Penyajian Aset tetap di Neraca

per tanggal 31 Desember 2011 adalah:

Rp

ASET 9.000.000

Aset tetap:

Peralatan dan Mesin 12.000.000

Akumulasi Penyusutan (3.000.000)

KEWAJIBAN

EKUITAS 9.000.000

Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 9.000.000



Rp

ASET 6.000.000

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 6.000.000






Rp

ASET 3.000.000

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 3.000.000





Rp

ASET 0

Aset tetap:



KEWAJIBAN -

EKUITAS 0


Diinvestasikan dalam Aset Tetap 0

Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai

buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

2. Contoh soal kasus menggunakan metode saldo menurun ganda.

Pada awal tahun 2011 Kementerian XL membeli sebuah kendaraan roda 4 kijang

senilai Rp185.000.000 dengan masa manfaat diperkirakan 5 tahun. Tarif

penyusutan per tahunnya adalah:

Tahun ke.1

((100% dibagi 5 tahun) X 2) X Rp185.000.000 yaitu Rp74.000.000

Tahun ke.2

40% X (Rp185.000.000 dikurang Rp74.000.000) yaitu Rp44.400.000

Tahun ke.3

40% X (Rp185.000.000 dikurang Rp74.000.000 dikurang Rp44.400.000) yaitu

Rp26.640.000


Tahun ke.4

40% X (Rp185.000.000 dikurang Rp74.000.000 dikurang Rp44.400.000 dikurang

Rp26.640.000) yaitu Rp15.984.000

Tahun ke.5

40% X (Rp185.000.000 dikurang Rp74.000.000 dikurang Rp44.400.000 dikurang

Rp26.640.000 dikurang Rp15.984.000) yaitu Rp9.590.400 tetapi karena

penyusutan tahun ke.5 adalah tahun terakhir maka nilainya disesuaikan sehingga

menghasilkan nilai akumulasi penyusutan yang sama dengan nilai awal/nilai yang

dapat disusutkan.

Tabel Penyusutan Kijang

Pencatatannya di tanggal 31 Desember tahun 2011 adalah:

Th Nilai Buku

Rp

%

penyusutan

Penyusutan

Rp

Akumulasi

Penyusutan

Rp

1 185.000.000 40% 74.000.000 74.000.000

2 111.000.000 40% 44.400.000 118.400.000

3 66.600.000 40% 26.640.000 145.040.000

4 39.960.000 40% 15.984.000 161.024.000

5 0 40% 39.960.000 185.000.000

Jurnal Debit Kredit

Diinvestasikan

dalam Aset Tetap

Rp74.000.000

Akumulasi

penyusutan

Rp74.000.000




Rp

ASET 111.000.000

Aset tetap:

Peralatan dan

Mesin

185.000.000

Akumulasi

Penyusutan

(74.000.000)

KEWAJIBAN

EKUITAS 111.000.000

Ekuitas Dana

Investasi

Diinvestasikan

dalam Aset

Tetap

111.000.000


Jurnal Debit Kredit

Diinvestasikan

dalam Aset Tetap

Rp118.400.000

Akumulasi

penyusutan

Rp118.400.000



Rp

ASET 66.600.000

Aset tetap:

Peralatan dan

Mesin

185.000.000

Akumulasi

Penyusutan

(118.400.000)

KEWAJIBAN

EKUITAS 66.600.000

Ekuitas Dana

Investasi

Diinvestasikan

dalam Aset Tetap

66.600.000





Rp

ASET 39.960.000

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 39.960.000




Jurnal Debit Kredit

Diinvestasikan dalam

Aset Tetap

Rp145.040.000

Akumulasi

penyusutan

Rp145.040.000

Jurnal Debit Kredit

Diinvestasikan dalam Aset

Tetap

Rp 161.024.000

Akumulasi penyusutan Rp 161.024.000




Rp

ASET 23.976.000

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 23.976.000




Jurnal Debit Kredit

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp185.000.000

Akumulasi penyusutan Rp185.000.000



Rp

ASET 0

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 0



3. Contoh soal kasus menggunakan metode unit produksi.

Pada awal tahun 2011 Kementerian XL membeli sebuah mesin penggilingan padi

senilai Rp10.000.000 dengan kapasitas produksi 50 ton beras, mempunyai masa

manfaat 4 tahun. Perincian pemakaian selama 4 tahun adalah:

Tarif Penyusutan: Rp10.000.000 / 50 ton = Rp200.000

Tahun ke.1 15 ton X Rp200.000,- = Rp3.000.000





Tabel Penyusutan Mesin Penggilingan Padi

Th Produksi Periode

Berjalan

Rp

Tarif Penyusutan

Rp

Penyusutan

Per Periode

Rp

1. 15 ton 200.000 3.000.000

2. 20 ton 200.000 4.000.000

3. 10 ton 200.000 2.000.000

4. 5 ton 200.000 1.000.000

Total 50 ton 10.000.000

Pencatatannya di tanggal 31 Desember tahun 2011adalah:

Jurnal Debit Kredit

Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 3.000.000,-

Akumulasi penyusutan Rp. 3.000.000,-



Rp

ASET 7.000.000

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 7.000.000




Jurnal Debit Kredit






Rp

ASET 3.000.000

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 3.000.000






Rp

ASET 1.000.000

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 1.000.000




Jurnal Debit Kredit


Tetap

Rp10.000.000


Jurnal Debit Kredit


Tetap

Rp 9.000.000

Akumulasi penyusutan Rp 9.000.000




Rp

ASET 0

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 0



Tahapan Penyusutan Untuk Aset Tetap Yang Diperoleh Sebelum Adanya

Penentuan Penyusutan Aset Tetap

Tahapan awal yang harus dilakukan pemerintah dalam penyusutan aset tetap

adalah penetapan sisa masa manfaat aset tetap dan masa manfaat aset tetap setelah

disusutkan. Tetapi sesuai dengan temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat, sampai saat ini pemerintah belum dapat mengukur umur manfaat setiap aset

tetap. Karenanya harus segera ditetapkan umur manfaat setiap aset tetap berdasarkan

hasil inventarisasi dan penilaian setiap aset tetap. Apabila telah ditetapkan usia manfaat

setiap aset tetap, maka perhitungan dan penyusutan aset tetap tersebut dapat

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dicontohkan dalam contoh soal

di atas.

b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun

sebelumnya penerapan penyusutan

Aset tetap yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal, maka aset tetap

tersebut dinilai berdasarkan nilai perolehannya. Perhitungan penyusutan aset

tetap dibagi 2 (dua) yaitu penyusutan sebelum tahun penerapan penyusutan dan

penyusutan di tahun penerapan penyusutan (tahun berjalan). Contoh: suatu

kementerian menerapkan penyusutan di awal tahun 2011 dan mempunyai

kendaraan roda 4 kijang yang diperoleh di awal tahun 2008 dengan harga

Rp100.000.000 dan ditetapkan mempunyai umur manfaat 5 tahun. Maka

perhitungan penyusutannya adalah:

Tarif penyusutan menggunakan metode garis lurus adalah:

Rp100.000.000 dibagi 5 tahun yaitu Rp20.000.000 (20%).

Perhitungan penyusutan tahun 2008 sd tahun 2010 adalah:


3 tahun dikali Rp20.000.000 yaitu Rp60.000.000

Perhitungan penyusutan tahun 2011 adalah: Rp20.000.000

Maka nilai penyusutan tahun 2011 (tahun pertama) yaitu Rp60.000.000 ditambah

Rp20.000.000 = Rp80.000.000

sedangkan nilai penyusutan tahun 2012 (tahun kedua) yaitu Rp20.000.000




Rp

ASET 20.000.000

Aset tetap:



KEWAJIBAN

EKUITAS 20.000.000




Jurnal Debit Kredit


Tetap

Rp100.000.000


Jurnal Debit Kredit






Rp

ASET 0

Aset tetap:



KEWAJIBAN -

EKUITAS 0



Pemerintah Indonesia telah menyusun neraca awal di tahun 2004 dan pada saat

itu telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian atas aset tetap pada seluruh

kementerian negara/lembaga (sudah ada nilai wajar atas aset tetap).

c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, maka aset tetap

tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar. Hal utama yang harus ditetapkan adalah

sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Perhitungan penyusutan

aset tetap dibagi 2 (dua) yaitu penyusutan di masa antara neraca awal dengan saat

penerapan penyusutan dan penyusutan di tahun penerapan penyusutan (tahun

berjalan). Contoh: suatu kementerian menerapkan penyusutan di awal tahun 2011

dan mempunyai mesin pengeras jalan yang diperoleh sebelum penyusunan neraca

awal tahun 2003. Penyusunan neraca awal dilakukan di akhir tahun 2004. Mesin

pengeras jalan ditetapkan mempunyai nilai yang dapat disusutkan seharga

Rp175.000.000 dan ditetapkan mempunyai sisa umur manfaat 7 tahun.

Penyusutan ditetapkan di awal tahun 2011. Maka perhitungan penyusutannya

adalah:

Tarif penyusutan menggunakan metode garis lurus adalah:

Rp175.000.000 dibagi 7 tahun yaitu Rp25.000.000

Perhitungan penyusutan tahun 2005 sd tahun 2010 adalah:

6 tahun dikali Rp25.000.000 yaitu Rp150.000.000

Perhitungan penyusutan tahun 2011 adalah: Rp25.000.000

Maka nilai penyusutan tahun 2011 (tahun pertama) yaitu Rp150.000.000

ditambah Rp25.000.000 = Rp175.000.000



Jurnal Debit Kredit


Tetap

Rp175.000.000




Walaupun nilai suatu aset tetap telah disusutkan seluruhnya sehingga mempunyai nilai

buku Rp0 (nol), maka bukan berarti aset tetap tersebut langsung dihapuskan dari

Laporan Barang Milik Negara karena dimungkinkan masih bisa dimanfaatkan. Nilai

perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap disajikan di dalam Laporan barang

Milik Negara dan dijelaskan di dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dan/

Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesimpulan

1. Sesuai hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun

2010, perlu segera disusun pedoman teknis penyusutan aset tetap dan penetapan

masa manfaat setiap aset tetap.

2. Apabila aset tetap dapat disajikan sebesar nilai buku maka pemerintah/kementerian

negara lembaga mempunyai basis dalam pembuatan kebijakan pengalokasian

belanja modal atau belanja pemeliharaan yang lebih cerdas dimasa depan.

3. Karena nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap harus disajikan di

dalam Laporan Barang Milik Negara dan dijelaskan di dalam Catatan atas Laporan

Barang Milik Negara dan/ Catatan atas Laporan Keuangan, maka Sistem Manajemen

Rp

ASET 0

Aset tetap:

Peralatan

dan Mesin

175.000.000

Akumulasi

Penyusutan

(175.000.000)

KEWAJIBAN -

EKUITAS 0

Ekuitas Dana

Investasi

Diinvestasika

n dalam Aset

Tetap

0


dan Akuntansi barang Milik Negara harus mengakomodir perhitungan penyusutan

aset tetap sebelum data aset tetap dikirim ke dalam Sistem Akuntansi Keuangan.

Referensi:

1. Buletin Teknis SAP No. 05 tahun 2007 tentang Akuntansi Penyusutan

2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

3. Buku Akuntansi Suatu Pengantar, Soemarso, Salemba Empat Jakarta

4. Buku Dasar-dasar Akuntansi, Haryono Jusup, STIE YKPN Yogyakarta


PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Oleh : Joni Afandi

(Dimuat pada Panduan Teknis APP Edisi 10 tahun 2010)

1. Pendahuluan

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2010 menunjukkan jumlah

piutang sebesar Rp.99 Triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp27 Triliun apabila

dibandingkan dengan jumlah piutang pada tahun 2005 yang sebesar Rp.72 Triliun.

Jumlah piutang yang tercatat pada neraca tersebut belum memperhitungkan tingkat

kolektibilitasnya. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang

atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas

masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi,

dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Piutang di neraca harus terjaga

agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value),

untuk itu diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih

berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Tulisan ini hanya memberikan tinjauan akademis mengenai pembentukan

penyisihan Piutang Negara Bukan Pajak tidak tertagih yang diperkirakan sesuai dengan

isi dari Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 tentang Akuntansi

Piutang dan PMK 201/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam lingkup Pemerintah Pusat.

2. Bahasan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 yang dimaksud dengan

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat

dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib

dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Sedangkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/2010 dinyatakan bahwa piutang adalah

jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau hak

Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian

atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

akibat lainnya yang sah.

2.1. Peristiwa yang Menimbulkan Piutang

Peristiwa yang dapat menimbulkan piutang dilingkungan pemerintahan menurut

Buletin Teknis No.06 tentang Akuntansi Piutang, dapat berasal dari :


a. Pungutan pendapatan Negara/Daerah, yaitu piutang yang berasal dari

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melakukan pemungutan

pendapatan negara namun belum dibayar atau dilunasi oleh wajib bayar.

Piutang yang termasuk dalam golongan ini terdiri dari :

- Piutang pajak;

- Piutang bukan pajak;

- Piutang retribusi yang berlaku pada pemerintah daerah;

- Piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berlaku pada pemerintah

daerah.

b. Perikatan, yaitu piutang timbul karena adanya perikatan instansi pemerintah

dengan pihak lain yang dapat menimbulkan piutang, seperti pemberian

pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan. Piutang yang termasuk

dalam golongan ini terdiri dari :

- Piutang yang terjadi karena pemberian pinjaman;

- Piutang yang terjadi karena jual beli;

- Piutang yang terjadi karena kemitraan;

- Piutang yang terjadi karena pemberian fasilitas/jasa;

- Piutang yang terjadi karena adanya transaksi dibayar dimuka.

c. Transfer antar Pemerintahan, yaitu piutang yang timbul dalam rangka

perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal yang

mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer dilakukan

berdasarkan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka perimbangan

keuangan, transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dilakukan

melalui Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DAU

dibayarkan berdasarkan angka anggaran dalam APBN, DBH dibayar

berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan dan DAK dibayar berdasarkan

kemampuan satuan kerja untuk menyerap anggaran dalam pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi

normal seharusnya tidak terdapat piutang DAU bagi pemerintah daerah. Namun

jika ternyata terdapat DAU yang belum dibayarkan dan Pemerintah Pusat

mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, maka

Pemerintah Daerah mengakuinya sebagai suatu piutang. Dana bagi hasil

dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan Pemerintah Pusat.

Apabila per 31 Desember telah ada dokumen sumber resmi yang diakui dan

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atas DBH yang terutang dan akan

dibayarkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mengakui

jumlah tersebut sebagai piutang di neracanya. Sebaliknya sepanjang Pemerintah

Pusat belum menetapkan dan mengakui adanya DBH terutang sejumlah tertentu

pada akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah tidak dapat mengakui

adanya piutang. Dana Alokasi Khusus hanya dapat ditarik oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan realisasi kegiatan di lapangan. Dalam mekanisme

pembayaran untuk APBN terdapat aturan yang ketat untuk pencairan dana,


sehingga dalam kondisi normal seharusnya tidak ada piutang DAK bagi

Pemerintah Daerah.

d. Kerugian Negara/Daerah, yaitu piutang atas kerugian negara yang sering

disebut dengan piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan

Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung

kepada orang, pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang bukan

bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum

mengakibatkan kerugian Negara/Daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan

oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum

mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

Penyelesaian atas TGR/TP dapat dilakukan dengan cara damai (di luar

pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan

dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pihak bersangkutan,

akan diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

dan disajikan dalam kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan

diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok

aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Sebaliknya apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur

pengadilan, selam proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang baru dilakukan

setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

2.2. Klasifikasi Piutang

Piutang Pemerintah Pusat berdasarkan PMK 201 Tahun 2010 diklasifikasikan

menjadi :

a. Piutang Penerimaan Bukan Pajak;

b. Piutang Pajak yang meliputi piutang dibidang :

- Perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

- Kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(DJBC).

c. Piutang lainnya.

2.3. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur

berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga wajib dilaksanakan

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-

hatian tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penilaian kualitas piutang

dan memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil

penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian


kualitas piutang sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo serta

upaya penagihan itu sendiri.

Kualitas Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan ke dalam 4 (empat)

golongan yaitu :

a. Kualitas lancar, suatu piutang dikatakan lancar apabila belum dilakukan

pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan;

b. Kualitas kurang lancar, suatu piutang dikatakan kurang lancar apabila dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama

tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas diragukan, suatu piutang dikatakan diragukan apabila dalam jangka

waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak

dilakukan pelunasan;

d. Kualitas macet, suatu piutang dikatakan macet apabila :

- Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau

- Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara.

Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak

tertagih yang umum dan yang khusus. Untuk penyisihan piutang tidak tertagih yang

umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5 (lima permil) dari Piutang yang

memiliki kualitas lancar. Sedangkan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan

sebesar :

a. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

b. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan

c. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai diatas Piutangnya diperhitungkan

sama dengan sisa Piutang. Sedangkan penyisihan piutang tidak tertagih yang

dibentuk berdasarkan piutang yang kualitasnya menurun dilakukan dengan

mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang

sebelumnya. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam

pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar :

a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan

oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan

deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;

b. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah

bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut

bangunan di atasnya;


c. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat

hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan

di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;

d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti

kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti

kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak

terhutang (SPPT) terakhir;

e. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal

laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;

f. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan

bermotor; dan

g. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan

kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan

disertai bukti kepemilikan.

Selain yang ada diatas, agunan dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang

dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan.

Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar :

a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan

oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang

diblokir pada bank, emas dan logam mulia;

b. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat

hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan

di atasnya;

c. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti

kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat

lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;

dan

d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan

kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.

Barang sitaan selain yang disebutkan diatas tidak diperhitungkan sebagai

pengurang dalam pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih.

Contoh :

Suatu Satker memiliki piutang atas Tuntutan Ganti Rugi kepada pegawai sebesar

Rp100 juta, atas utang yang dimilikinya, pegawai tersebut mengagunkan Sertifikat

Hak Milik atas namanya senilai Rp60 juta. Sehubungan dengan kesulitan keuangan,

pegawai tersebut selama 3 bulan ini belum melakukan pembayaran atas utang

tersebut dan telah diterbitkan surat tagihan kedua pada 2 minggu yang lalu.

Perhitungan atas penyisihan piutang pada satker tersebut adalah sebagai berikut:


Jenis

piutang

Nilai

piutang

Nilai

jaminan

Golongan piutang

Lancar Kurang

lancar

Diragu-

kan

Macet

TGR 100jt 60jt - - 32jt -

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih :

50% x (100.000.000,00 (60% x 60.000.000,00))

50% x 64.000.000,00

32.000.000,00

Keterangan :

- Piutang digolongkan ke dalam kualitas diragukan karena telah diterbitkan surat

tagihan kedua, sehingga penyisihannya sebesar 50%;

- Nilai jaminan adalah tanah bersertifikat hak milik (SHM) yang nilainya

ditetapkan sebesar 60%.

Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang tersebut adalah :

(D) Beban penyisihan piutang tidak tertagih

Rp32.000.000,00

(K) Penyisihan piutang tidak tertagih Rp32.000.000,00

Penyajian di Neraca :

Kementerian Negara/Lembaga ......

Neraca

Tanggal 31 Desember 20xx

Perkiraan Jumlah Perkiraan Jumlah

Aset

lancar :

...

Piutang

Penyisihan

piutang

tidak

tertagih

...

Aset tetap

:

...

100.000.000

(32.000.000)

Utang :

...

Ekuitas Dana :

Cadangan

piutang

68.000.000


Dalam hal debitur mengalami kesulitan pembayaran dan memiliki prospek usaha

yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan

restrukturisasi, Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan restrukturisasi

terhadap Debitur sesuai dengan ketentuan perundangan. Kualitas piutang setelah

persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh Kementerian Negara/Lembaga

setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum

restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet dan tidak berubah

apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

2.4. Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang

Perubahan jumlah piutang dilakukan apabila terdapat penghapusan, penambahan

atau pengurangan jumlah piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penghapusan piutang oleh Kementerian Negara/Lembaga

dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang yang memiliki kualitas macet. Perlakuan

akuntansinya dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat

keputusan. Namun apabila terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan

perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar

selisihnya, begitu juga sebaliknya apabila terdapat pengurangan jumlah Piutang

dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya.

2.5. Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Penghapusan Piutang menurut PP No. 14/2005 terdiri dari dua macam yaitu

penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak dari pembukuan Pemerintah

Pusat/Daerah, kecuali mengenai piutang negara yang cara penyelesaiannya diatur

tersendiri dalam Undang-undang. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan

menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah

tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah sedangkan penghapusan secara

mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

3. Kesimpulan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian

Negara/Lembaga dan/atau hak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur

berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur dan dinilai serta dipantau

oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga. Kualitas Piutang Negara Bukan

Pajak (PNBP) ditetapkan ke dalam 4 (empat) golongan yaitu : kualitas ancar, kualitas

kurang lancar, kualitas diragukan serta kualitas macet. Penyisihan piutang tidak


tertagih tidak secara otomatis menghapuskan piutang kepada wajib bayar, namun

hanya merupakan perlakuan akuntansi untuk menyajikan piutang agar nilainya sama

dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk

menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih, Kementerian Negara/Lembaga harus

membuat daftar penyisihan piutang atas piutang-piutang yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara/Daerah;

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi

Piutang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang

Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.


PENYELESAIAN PEMBAYARAN DAN PENCATATAN ATAS

PEKERJAAN YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI

DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN, BERDASARKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.05/2012

Oleh: Bayu Setiawan Yuniarto

(Dimuat pada Panduan Teknis APP Edisi 12 Tahun 2012)

I. Pendahuluan

Fenomena pola penyerapan anggaran yang terjadi pada saat ini adalah

cenderung rendah pada awal tahun angaran kemudian merata sampai dengan

pertengahan tahun angaran, tetapi selanjutnya melonjak pada periode akhir triwulan

keempat. Trend penyerapan anggaran sebagaimana tersebut di atas, telah menjadi

rutinitas yang terjadi pada setiap pelaksanaan tahun anggaran. Pada awal tahun

anggaran, penyerapan anggaran rendah disebabkan karena perintah pembayaran

tagihan yang diajukan satker kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

hanya terbatas pada kegiatan operasional yang bersifat rutin seperti tagihan

pembayaran belanja pegawai, belanja daya dan jasa, ataupun belanja pemeliharaan.

Rendahnya penyerapan anggaran pada awal tahun terjadi karena banyak kegiatan yang

sudah ditetapkan dalam DIPA yang belum dapat dilaksanakan oleh satker. Hal yang

berbeda akan terjadi pada periode akhir triwulan keempat, pada periode tersebut

terjadi penumpukan pengajuan perintah pembayaran tagihan atas kegiatan-kegiatan

yang secara serentak dilaksanakan oleh satker.

Berdasarkan data dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Pembangunan (UKP4), diketahui bahwa sampai dengan triwulan II Tahun

Anggaran 2012 tingkat rata-rata penyerapan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

untuk belanja keseluruhan adalah 31,98%. Kementerian Negara/Lembaga dengan

tingkat penyerapan tertinggi adalah BKKBN sebesar 46.14%, sedangkan yang terendah

adalah Kementerian Perumahan Rakyat 2,39%. Dari total penyerapan anggaran

tersebut, realisasi pada belanja modal hanya 19,84%. Apabila dibandingkan dengan

tingkat penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan bahwa trend

yang akan terjadi pada triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2012 adalah sama

dengan tahun anggaran sebelumnya, yaitu bahwa tingkat penyerapan anggaran akan

melonjak pada triwulan terakhir (triwulan IV).

Secara umum pola penyerapan anggaran yang cenderung terakumulasi pada

triwulan IV, selain akan menjadi pemicu inflasi dikhawatirkan juga terjadi inefektivitas

dan inefisiensi kegiatan yang boros tanpa memperhatikan output dan outcome-nya.

Sindrom akhir tahun anggaran ini cenderung buruk bagi kinerja birokrasi di Indonesia.

Pembelanjaan bukan sepenuhnya didasari pencapaian kinerja, melainkan lebih karena


penghabisan/penyerapan anggaran. Kinerja tidak lagi efektif apalagi efisien, sehingga

dampak pembangunan dan pertumbuhan di berbagai sektor menjadi tersendat dan

cenderung tidak tepat sasaran.

Pola penyerapan anggaran yang rendah pada awal tahun dan menumpuk pada

akhir tahun terus berulang terjadi pada setiap tahun anggaran. Salah satu faktor yang

menyebabkan terjadinya trend penyerapan anggaran yang tidak merata tersebut adalah

karena banyaknya kegiatan terutama pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik yang

perjanjian kontraknya baru ditanda-tangani pada pertengahan tahun anggaran. Dengan

keterbatasan periode tahun angaran, maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mesti

dibatasi, sehingga pekerjaan harus dapat diselesaikan paling lambat sampai dengan

akhir tahun anggaran atau tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Tabel. I Tingkat Penyerapan APBN Kementerian Negara/Lembaga

Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011

Sumber http://www.ukp.go.id/

Banyaknya Kementerian Negara/Lembaga yang baru menandatangani

perjanjian/kontrak pada pertengahan tahun anggaran akan berdampak pada waktu

pengajuan tagihan atas penyelesaian pekerjaan. Biasanya, dalam perjanjian kontrak

disebutkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan adalah sampai dengan akhir tahun

anggaran atau tanggal 31 Desember. Jangka waktu penyelesaian kegiatan yang hampir

bersamaan mengakibatkan pada akhir tahun anggaran satker berbondong-bondong

mengajukan tagihan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaaan Negara

(KPPN). Mengingat kejadian tersebut hampir terjadi pada semua Kementerian

Negara/Lembaga, maka secara akumulatif pola waktu pengajuan tagihan tersebut akan

menjadi trend pola penyerapan anggaran secara nasional.

Dalam pelaksanaannya, banyak proyek-proyek yang ternyata tidak dapat

diselesaikan tepat waktu sampai dengan tanggal 31 Desember sehingga memerlukan

penyelesaian sisa pekerjaan di tahun anggaran berikutnya. Faktor yang menyebabkan

keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan salah satunya adalah karena kendala alam

ataupun hal-hal lain yang bersifat force-majeur.


Sampai saat ini, pembayaran atas beban APBN pada akhir tahun anggaran belum

dapat mengakomodir pembayaran secara langsung dari kas negara sampai dengan

tanggal 31 Desember. Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai tata

cara pembayaran atas beban APBN pada akhir tahun anggaran, biasanya mengatur

batas waktu terakhir pengajuan tagihan pembayaran langsung adalah sampai dengan

dua minggu atau tiga minggu sebelum berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu,

karena keterbatasan dalam sistem, pekerjaan yang semestinya baru selesai pada masa

antara dua minggu menjelang akhir tahun sampai dengan tanggal 31 Desember dapat

dibayarkan terlebih dahulu kepada rekanan sebesar 100% dengan ketentuan bahawa

rekanan diwajibkan memberi jaminan/garansi bank sebesar sisa pekerjaan yang akan

diselesaikan sampai dengan tangal 31 Desember 2011.

Kontrak/Pekerjaan yang tidak dapat selesai sampai dengan akhir tahun

anggaran akan menimbulkan permasalahan dalam tata cara pembayarannya. Mengingat

jaminan/ garansi bank yang disampaikan atas penyelesaian pekerjaan tersebut hanya

berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember, sehingga apabila ada sisa pekerjaan yang

tidak dapat diselesaikan maka tidak termasuk dalam lingkup yang dijaminkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka semestinya KPPN selaku Bendahara Umum

Negara harus mencairkan dana jaminan/garansi bank yang disampaikan rekanan

sebesar prosentase dari sisa pekerjaan yang belum terselesaikan. Peraturan Menteri

Keuangan No.25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran

Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun

Anggaran Berikutnya, khusus mengatur mengenai tata cara pembayaran atas

pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun

anggaran berkenaan.

II. Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN Pada Akhir Tahun Anggaran

Pada setiap akhir periode anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran wajib

menyampaikan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran selama satu tahun

anggaran. Untuk tertib dalam rangka pertanggung jawaban anggaran khususnya terkait

dengan pengeluaran maupun penerimaan negara pada akhir tahun anggaran, maka tata

cara pengajuan tagihan pembayaran ataupun pentausahaan setoran penerimaan negara

diatur secara tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen

Perbendaharaan. Ketentuan mengenai pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.05/2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran dan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir

tahun anggaran.

Dalam rangka penatausahaan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran

diatur tata cara pengajuan tagihan kepada KPPN khususnya untuk pembayaran tagihan:

a. Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi

pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen) harus dilampiri asli jaminan


bank dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum

diselesaikan;

b. Untuk pembayaran gaji bulan Januari tahun anggaran berikutnya, Kuasa PA/ Kepala

Satuan kerja mengajukan SPMLS Gaji kepada KPPN pada awal bulan Desember

untuk diterbitkan SP2D gajinya tertanggal hari kerja pertama tahun anggaran

berikutnya;

c. Pembayaran honorarium, vakasi, uang makan Pegawai Negeri Sipil, dan uang

lembur bulan Desember tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan pada bulan

Desember tahun anggaran berkenaan dengan melampirkan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak.

Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.05/2009 antara lain mengatur bahwa

kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100%, honorarium, vakasi, uang

makan Pegawai Negeri Sipil, serta uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan

sebelum kegiatan/pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Pada dasarnya pembayaran

terhadap penyelesaian kegiatan/pekerjaan tersebut semesti-nya dibayarkan pada saat

akhir pada akhir tahun anggaran/31 Desember tahun berkenaan. Namun demikian

karena keterbatasan sistem pembayar-an dimana batas waktu pengajuan tagihan oleh

satker hanya sampai dengan minggu kedua bulan Desember, di lain pihak KPPN juga

dibatasi tidak dapat menerbitkan SP2D pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember,

maka pembayaran atas penyelesaian pekerja-an tersebut dapat dilaksanakan terlebih

dahulu sebelum ada berita acara serah terima pekerjaan. Atas pembayaran tersebut,

rekanan wajib memberikan jaminan/garansi bank sebesar sisa pekerjaan yang akan

diselesaikan sedangkan untuk pembayaran honorarium, vakasi, uang makan Pegawai

Negeri Sipil, dan uang lembur bulan Desember maka Kuasa Pengguna Anggaran wajib

melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.05/2009 diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang terbit pada setiap tahun anggaran.

Dalam rangka tata cara pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran 2012 telah

diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. Beberapa hal

penting khususnya terkait dengan penatausaha-an pengeluaran negara pada akhir

tahun anggaran yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan dimaksud, adalah:

A. Batas Waktu Pengajuan SPM :

(1) SPM GUP : 5 Desember 2012

(2) SPM TUP : 7 Desember 2012

(3) SPM LS (termasuk PHLN):

17 Desember 2012

(4) SPM-KP/KPBB/KB/KC/IB/PP :

14 Desember 2012

(5) SPM UP/TUP/GUP/LS Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial:

17 Desember 2012


(6) SPM Gaji Induk Januari 2012 (diberi tanggal 02 Januari 2013): 14 Desember

2012

(7) SPM GUP Nihil RM/PNBP (diberi tanggal 31 Desember 2012): 4 Januari 2013 :

4 Januari 2013

B. Penerbitan SP2D Biaya Retensi

(1) Pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir masa kontrak

(2) Untuk masa pemeliharaan sampai dengan atau melampaui akhir TA 2012, biaya

pemeliharaan dapat dibayarkan pada TA 2012 dengan syarat:

Dilampiri copy jaminan pemeliharaan dari bank umum atau perusahaan

asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/ surety bond yang

telah disahkan oleh KUASA PA, minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa

berlaku-nya berakhir bersamaan dengan masa pemelihara-an.

Mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank/ asuransi pada uraian SPM

yang diajukan.

C. Belanja pegawai non gaji dan belanja barang untuk pembayaran honor bulan

Desember 2012

(1) dapat dibayarkan mulai tanggal 1 Desember 2012.

(2) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(3) sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA 2012.

D. Pengesahan SKPA dan Pengajuan SPM berdasarkan SKPA

(1) KPPN asal penerbit SKPA harus mengesahkan SKPA paling lambat tanggal 14

November 2012

(2) Pengajuan SPM-UP/TUP/ GUP/ LS berdasarkan SKPA kepada KPPN penerima

harus mengikuti jadwal pengajuan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan

Dirjen Perbendahara-an Nomor PER-37/PB/2012.

E. Penyelesaian pembayaran pekerja-an Fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan

makanan/lauk pauk dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara

kontraktual dan yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 s.d. 31

Desember 2012, Kuasa PA pada saat pengajuan SPM LS ke KPPN wajib

menyampaikan:

(1) Surat perjanjian pembayaran antara Kuasa PA dan pihak ketiga/rekanan;

(2) Asli jaminan/garansi pembayar-an dari bank umum, dengan catatan:

masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan

nilai jaminan sekurang-kurang-nya sebesar prosentase pekerjaan yang belum

diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender

sejak berakhirnya garansi;

jaminan/garansi diterbitkan bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja

KPPN bersangkutan dan bersifat transferable;

(3) Surat Pernyataan dari PA/ Kuasa PA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank

dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu

dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi

wanprestasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA/Kuasa PA;


(4) Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan

jaminan /garansi bank;

(5) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang

belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah Rp. 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah), jaminan/garansi bank dapat diganti dengan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjaminan dari Kuasa PA;

(6) Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai

dengan berakhir-nya masa kontrak.

F. Kuasa PA wajib menyampaikan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) kepada

Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari setelah masa kontrak berakhir.

G. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana huruf E tidak/tidak dapat

diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, maka:

(1) Kuasa PA paling lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib

memberitahu-kan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan ber-sangkutan

bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dengan tembusan

kepada Kepala KPPN mitra kerja.

(2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana disebut dalam angka (1),

Kuasa PA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 hari kerja setelah masa

kontrak berakhir bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi,

dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN mitra kerja

(3) Surat pernyataan tertulis sebagaimana disebut dalam angka (2), dilengkapi

dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran terakhir, paling lambat 5 (lima) hari

kerja sejak masa kontrak berakhir

(4) Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan

sebagaimana disebut dalam angka (3), mengajukan klaim pencairan

jaminan/garansi bank untuk untung kas negara sebesar prosentase pekerjaan

yang tidak/tidak dapat diselesaikan.

(5) Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetor ke kas negara atau melalui

potongan SPM, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

H. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana huruf E tidak/tidak dapat

diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan penyelesaian

pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

(1) Pelaksanaan pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013

berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Sisa

Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahuun Anggaran Berikutnya;

(2) Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN atas pekerjaan

yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013;

(3) Penyampaian pemberitahuan dilampiri dengan copy surat pernyataan

kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan yang dibuat oleh pihak


ketiga/rekanan, yang telah dilegalisasi paling lambat lima hari kerja sejak masa

kontrak berakhir.

(4) Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pemberitahuan

sebagai-mana angka (2) mengajukan klaim pencairan jaminan/ garansi bank

untuk untung kas negara sebesar sisa prosentase pekerjaan yang belum

diselesai-kan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

(5) Klaim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada angka (4)

tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau

melalui potongan SPM.

(6) Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetor ke kas negara atau melalui

potongan SPM, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

I. Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi sebagaimana disebut

dalam huruf (G) dan huruf (H), maka:

(1) Kuasa PA wajib mengembalikan uang jaminan tersebut dan menyetorkan ke kas

negara

(2) untuk tahun-tahun berikutnya, KPPN tidak diperkenankan menerima

penjaminan/ garansi dari bank umum bersangkutan.

J. Penyelesaian Uang Persediaan

Sisa dana UP Tahun Anggaran 2012 yang masih berada pada kas bendahara (baik

tunai maupun di rekening bank/pos) oleh Bendahara Pengeluaran harus disetorkan

kembali ke kas negara melalui bank/pos persepsi pada wilayah kerja KPPN

pembuku/mitra kerja KPPN pembayar dengan menggunakan SSBP, paling lambat

tanggal 28 Desember 2012.

Bendahara Pengeluaran menyam-paikan SSBP dan/atau copy Nota Debet ke KPPN.

Dalam hal satker/Kuasa PA/Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31

Desember 2012 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke rekening kas negara,

kepada satker/Kuasa PA yang bersangkutan tidak dapat diberikan UP/TUP untuk

tahun anggaran berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening

kas negara.

Untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP yang harus disetor oleh Bendahara

Pengeluaran, agar dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN sebelum melaksanakan

penyetor-an. Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus sama dengan

saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca dari SAKPA.

K. Akuntansi dan Pelaporan

(1) Rekonsiliasi antara KPPN dengan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 11

Januari 2013;

(2) UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang telah

direkonsiliasi dengan KPPN mitra kerja ke Kantor Wilayah/Dinas Provinsi/

Kabupaten/Kota selaku UAPPA-W paling lambat tanggal 18 Januari 2013;

(3) Rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W paling lambat

tanggal 25 Januari 2013;


(4) UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah kepada

UAPPA-E1 paling lambat tanggal 30 Januari 2013;

(5) UAPPA-E1 wajib menyam-paikan Laporan Keuangan Tingkat UAPA paling

lambat tanggal 7 Februari 2013.

L. GU Nihil Rekening Khusus

Pengajuan SPM-GUP Nihil Rekening Khusus yang sumber dananya

sebagian/seluruhnya berasal dari PHLN atas beban TA 2012 harus diterima KPPN

paling lambat tanggal 4 Januari 2013 dengan diberi tanggal 31 Desember 2012.

SP2D paling lambat diterbitkan KPPN tanggal 9 Januari 2013.

M. Badan Layanan Umum

SP3B BLU triwulan IV atas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 harus

telah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2013. Tata cara pengesahan

SP3B BLU berpedoman pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanis-me Pengesahan

Pendapatan dan Belanja Satker BLU

N. Hibah

SP2HL untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 harus sudah

diterima KPPN paling lambat tanggal 11 Januari 2012. Tata cara pengesahan hibah

langsung agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja

yang bersumber dari Hibah LN/DN yang diterima langsung oleh Kementeri-an

Negara/Lembaga dalam bentuk uang.

Batasan-batasan yang menjadi landasan dalam penyusunan peraturan mengenai

tata cara pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran adalah ketentuan perundang-

undangan di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya ketentuan sebagai

berikut:

a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang

berbunyi tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari

sampai dengan tanggal 31 Desember.

b. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum

barang dan/atau jasa diterima.

c. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

yang antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam

pengelolaan keuangan negara, Undang-undang Perbenda-haraan Negara antara lain

menganut asas tahunan. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk

suatu tahun tertentu.

Penatausahaan dalam pe-nerimaan maupun pengeluaran anggaran negara,

khususnya pada saat akhir tahun anggaran dilaksanakan sesuai prinsip sebagaimana

diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Agar pelaksanaan pembayaran pada akhir

tahun anggaran tidak menyalahi prinsip bahwa pembayaran tidak dapat dilakukan

sebelum barang/jasa diterima, maka atas pekerjaan yang sampai dengan waktu


pembayaran belum dapat diselesaikan pengerjaanya, dapat dibayarkan terlebih dahulu

kepada rekanan sebesar 100% dengan diberikan jaminan/garansi bank sebesar sisa

pekerjaan yang akan diselesaikan. Jaminan/garansi bank tersebut berlaku sebagai surat

kuasa bagi KPPN selaku kuasa BUN untuk mengajukan klaim atas atas pembayaran

yang telah dilakukannya apabila pihak ketiga/ rekanan tidak dapat menyelesaikan

pekerjaannya sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan pemberitahuan

tertulis dari Kuasa PA bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi,

Kepala KPPN akan mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung

Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Dalam rangka pelaksanaan asas tahunan pengelolaan keuangan negara, maka

penerimaan maupun belanja yang terjadi pada tahun anggaran berjalan harus dicatat

ataupun dibebankan pada tahun anggaran berkenaan. Terkait dengan hal tersebut,

maka pelaksanaan pekerjaan yang selesai pada tahun anggaran berjalan merupakan

beban belanja tahun anggaran berkenaan. Sedangkan apabila pelaksanaan pekerjaan

selesai lewat tahun anggaran, maka biaya penyelesaian atas sisa pekerjaan tersebut

tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran berkenaan. Anggaran atas biaya

penyelesaian sisa pekerjaan menjadi beban DIPA tahun anggaran berikutnya.

III. Pembayaran Atas Pelaksanaan Pekerjaan Yang Tidak Dapat Diselesaikan

Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan

No.25/PMK.05/2012 membatasi pada perjanjian/kontrak yang sejak awal memang

diniatkan akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran saja, tidak termasuk

penyelesaian pekerjaan dengan kontrak tahun jamak (multiyears contract). Ketentuan

mengenai tata cara pelaksanaan pekerjaan untuk kontrak tahun jamak (multiyears

contract) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pembatasan jangka waktu pembayaran hanya sampai dengan sekitar periode

mingggu ketiga bulan Desember serta adanya penerapan asas tahunan dalam

pelaksanaan anggaran, berimplikasi pada keharusan pihak ketiga/rekanan untuk dapat

menyelesaikan pekerjaanya sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember.

Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan akan berpengaruh pada proses

pembayaran maupun cara pembiayaan terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan.

Apabila rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tanggal 31

Desember sebagaimana dinyatakan dalam jaminan/garansi bank yang telah

disampaikan kepada Kuasa PA, maka rekanan bersangkutan dianggap telah ingkar janji

sehingga Kuasa BUN berhak mencairkan jaminan/garansi bank sebesar sisa pekerjaan

yang tidak dapat terselesaikan. Pencairan jaminan/ garansi oleh Kuasa BUN

dilaksanakan setelah Kuasa BUN menerima pemberitahuan secara tertulis dari Kuasa

PA bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-

37/PB/2012 bahwa apabila sampai dengan berakhirnya masa kontrak (tanggal 31


Desember) rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, maka Kuasa PA

membuat pernyataan tertulis bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wan

prestasi dan selanjutnya menyampai-kan ke KPPN agar mencairkan dana

garansi/jaminan bank sebesar sisa pekerjaan yang belum terselesaikan. Namun

demikian terdapat beberapa permasalahan apabila Kuasa PA melakukan pemutusan

pekerjaan pada akhir tahun anggaran , antara lain:

a. Pekerjaan yang tidak terselesaikan akan berakibat pada tidak tercapainya

outcome/manfaat yang dapat diperoleh dari pekerjaan tersebut.

b. Pengenaan black list atas rekanan yang diputus kontraknya karena tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sebagai akibat dari dicairkannya jaminan,

sementara rekanan cukup kooperatif untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

c. Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan harus dilakukan melalui tender ulang yang

memerlukan waktu cukup lama.

Dalam Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012,

sebagai implikasi adanya pernyataan wan prestasi oleh Kuasa PA maka rekanan

bersangkutan akan dikenakan sanksi yang antara lain berupa sanksi administratif,

sanksi pencantuman dalam black list, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan

secara pidana kepada pihak berwenang. Hal tersebut dianggap akan sangat

memberatkan bagi rekanan bersangkutan karena akan berpengaruh terhadap

kredibiltas usahanya yang pada akhirnya dapat mengurangi peluangnya untuk dapat

ikut bersaing dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Di lain pihak, dalam Perpres 54

Tahun 2010 diatur bahwa sebelum Kuasa PA melakukan pemutusan kontrak, pihak

rekanan masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan

50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan

keharusan bahwa rekanan bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sebesar

1/1000 per hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Apabila

dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender pihak rekanan dapat meyelesaikan

pekerjaannya, maka rekanan bersangkutan tetap akan dikenakan denda namun tidak

terkena sanksi black list.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 25/PMK.05/2012 lebih detail mengatur

mengenai tata cara pembayaran dan pembiayaan guna menyelesaikan sisa pekerjaan

pada akhir tahun anggaran. Hal utama dalam pelaksanaan Pekerjaan dari suatu Kontrak

yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA, adalah pekerjaan tersebut harus

diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan, namun demikian dalam pelaksanaanya

ada beberapa kendala yang dapat mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak dapat

terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. Dalam Pasal 2 Peraturan

Menteri Keuangan No.25/PMK.05/2012 diatur bahwa pekerjaan yang tidak dapat

terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dilanjutkan penyelesaiannya

sampai dengan tahun anggaran berikutnya. Penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud

dapat dilaksanakan tanpa melakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan.

Sehingga rekanan bersangkutan masih mempunyai kesempatan untuk meyelesaikan


sisa pekerjaanya sampai dengan 50 hari kalender sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor. 54 Tahun 2010. Namun demikian, terhadap sisa pekerjaan yang tidak

dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu (tanggal 31 Desember), maka

jaminan/garansi bank yang telah disampaikan rekanan kepada Kuasa BUN akan

dicairkan sebesar nilai dari sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan.

Sesuai dengan asas tahunan dalam pelaksanaan anggaran, maka pembiayaan

atas sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya tidak dapat lagi

membebani DIPA tahun anggaran berkenaan. Anggaran guna menyelesaikan sisa

pekerjaan dimaksud, harus menjadi beban DIPA Tahun Anggaran berikutnya. Dalam hal

ini, Kuasa PA harus dapat memastikan bahwa dalam DIPA tahun anggaran berikutnya

terdapat alokasi dana untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sebesar sisa pekerjaan

yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. Apabila

dalam DIPA tahun anggaran berikutnya tidak terdapat alokasi dana, maka Kuasa PA

agar mengajukan revisi DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) guna

mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.

Adanya perubahan dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan maupun sumber

pembiayaan, mengakibatkan Kuasa PA harus melakukan adendum atas kontrak yang

telah ditandatangani. Addendum kontrak diperlukan guna mencantum-kan

penambahan sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas

penyelesaian sisa pekerjaan. Sebelumnya, pihak ketiga/rekanan dan Kuasa PA terlebih

dahulu harus menyelesaikan proses sebagai berikut:

a. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan

penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai

oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa. Surat pernyataan dimaksud, paling

sedikit harus memuat antara lain: adanya kesanggupan rekanan untuk

menyelesaikan sisa pekerjaan, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

sisa pekerjaan, dan kesediaan rekanan untuk dikenakan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan.

b. Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan

dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat

pernyataan kesanggupan pe-nyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

huruf b, yang telah dilegalisasi; dan

c. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank yang telah disampaikan

rekanan kepada KPPN pada saat Kuasa PA mengajukan permintaan pembayaran.

Besaran dana yang dicairkan adalah sejumlah nilai pekerjaan yang belum

diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Dalam hal klaim jaminan/garansi

bank dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi

bank sudah berakhir, maka penyedia barang dan/atau jasa wajib menyetorkan

sejumlah uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan

sebagai pengganti jaminan/garansi bank tersebut.

d. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksana-an sebesar 5%

dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.


Meskipun peraturan menteri keuangan dimaksud telah mengatur bahwa pihak

ketiga/rekanan diberi kesempatan untuk dapat melanjutkan sisa pekerjaan pada tahun

anggaran berikutnya, namun atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang

semestinya dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan maka pihak

ketiga/rekanan tetap harus dikenakan denda keterlambatan. Besaran denda

keterlambatan yang dikenakan adalah sesuai dengan nilai prosentase sebagaimana

telah ditentukan dalam peraturan presiden mengenai pengadaan barang/jasa

pemerintah. Jangka waktu tambahan yang diperlukan guna menyelesaikan sisa

pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, dihitung paling lama 50 (lima puluh) hari

kalender sejak masa kontrak berakhir. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut

pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, maka pekerjaan tersebut dihentikan dan

penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan

penyelesaian pekerjaan.

IV. Pencatatan Atas Pekerjaan Yang Tidak Dapat Diselesaikan Sampai Dengan

Akhir Tahun Anggaran

Secara akuntansi, apabila sampai dengan akhir periode pelaporan suatu

pekerjaan konstruksi belum dapat terselesaikan dan masih dalam pengerjaan maka

pencatatan atas aset kontruksi tersebut dikategorikan dalam aset Kontruksi Dalam

Pengerjaan. suatu Kontruksi Dalam Pengerjaan akan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi

tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Kontruksi

Dalam Pengerjaan dilaporkan dan disajikan di neraca secara periodik yaitu

semesteran/tahunan sebagai akun terpisah dari masing-masing aset tetap.

Nilai yang dicatat sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah

yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji

yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya

sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas pen

bunga rampai 2014

Documents