cetak biru bpr

7/21/2019 Cetak Biru Bpr

1/37

CETAK BIRU

BANK PERKREDITAN RAKYAT

DIREKTORAT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

2 0 0 6


2/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat ii

SAMBUTAN

Perekonomian Indonesia yang saat ini bertumpu pada usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satudasar penetapan strategi Pemerintah dalam rangka pemulihan

ekonomi nasional yaitu pembangunan yang terfokus pada

pemberdayaan UMKM. Sejalan dengan strategi Pemerintah

tersebut, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu

bank yang selama ini telah memberikan pelayanan perbankan

terutama kepada usaha mikro dan kecil (UMK) sangat

diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan peran dan

kontribusinya dalam pengembangan UMK.

Perkembangan industri BPR yang terus meningkat sejalan

dengan perkembangan dunia perbankan dan teknologiinformasi yang cukup pesat perlu didukung dengan kebijakan

dan arah pengembangan BPR yang jelas dan terarah. Untuk

itu penyusunan Cetak Biru (Blue Print) BPR menjadi suatu

hal yang sangat penting dan dirasakan mendesak.

Penyelesaian Cetak Biru BPR oleh Direktorat Pengawasan

Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) merupakan suatu hal yang

sangat ditunggu oleh para stakeholders. Cetak Biru ini

diharapkan dapat menjadi pedoman Bank Indonesia dalam

penyusunan kebijakan mengenai BPR untuk mewujudkan

industri BPR yang sehat, kuat dan mampu memenuhi kebutuhanpara nasabahnya khususnya UMK serta masyarakat di daerah

pedesaan selama masa lima tahun ke depan. Cetak Biru ini

diharapkan pula menjadi pedoman bagi para pelaku dunia

usaha khususnya industri BPR serta pihak-pihak terkait

lainnya agar terdapat keselarasan dalam pelaksanaan

pengembangan BPR.

Berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia dalam rangka

pemberdayaan dan pengembangan BPR mencakup penyempurnaan

ketentuan dan sistem pengawasan, penguatan kelembagaan,

peningkatan kapasitas BPR, serta upaya pembentukan lembagainfrastruktur. Seluruh kebijakan tersebut selanjutnya

akan berlandaskan pada Cetak Biru BPR ini.

Cetak Biru BPR ini merupakan penjabaran dari Arsitektur

Perbankan Indonesia yang telah disusun dan menjadi pedoman

bagi Bank Indonesia dalam penentuan kebijakan terhadap

industri Perbankan. BPR sebagai salah satu jenis Bank


3/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat iii

sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana

diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka

penetapan kebijakan dan strateginya tidak terlepas dari

kebijakan terhadap industri perbankan secara nasional.

Namun dengan karakteristiknya yang spesifik serta fokus

nasabah BPR yang berbeda dengan Bank Umum maka penetapan

arah serta strategi kebijakan terhadap BPR tentunya harus

disesuaikan. Dalam pelaksanaannya, Cetak Biru ini akan

terus dievaluasi seiring dengan perkembangan industri

perbankan nasional serta perkembangan ekonomi. Dengan

demikian masukan dari para pihak akan sangat berguna dalam

pelaksanaan evaluasi.

Demikian sambutan saya, kiranya Cetak Biru ini dapat

menjadi pedoman bagi Bank Indonesia maupun seluruh

stakeholders. Semoga Allah SWT selalu memberikan

bimbingan kepada kita semua dalam pelaksanaan tugas kita.

Jakarta, November 2006

Deputi Gubernur Bank Indonesia

Siti Chalimah Fadjrijah


4/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat iv

KATA PENGANTAR

Bank Perkreditan Rakyat selama ini disadari memiliki

kontribusi yang cukup besar dalam pengembangan Usaha Mikro

dan Kecil (UMK) karena perannya sebagai penyedia jasaperbankan kepada UMK khususnya di daerah pedesaan dan

pinggiran kota. Selama lima tahun terakhir, industri BPR

selalu menunjukkan kinerja dengan grafik yang positif dan

peningkatan yang cukup signifikan. Namun dalam

kenyataannya masih banyak UMK dan masyarakat pedesaan yang

belum terlayani jasa perbankan sehingga tuntutan terhadap

peran BPR juga semakin besar. Bagaimana arah kebijakan

BPR ke depan serta BPR seperti apa yang diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat UMK dan pedesaan merupakan

pertanyaan yang sering dikemukakan oleh stakeholders.Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Pengawasan Bank

Perkreditan Rakyat menyusun Cetak Biru BPR yang memuat

visi, misi, dan strategi pengembangan yang dijabarkan

dalam program kerja untuk periode 5 (lima) tahun yaitu

tahun 2006 sampai dengan 2011. Visi dan misi yang

dirumuskan tersebut didasarkan pada tujuan pendirian BPR

sesuai Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998,

dengan memperhatikan perkembangan industri BPR,

infrastruktur industri BPR, identifikasi terhadapkeunggulan komparatif BPR, potensi yang ada serta

tantangan yang dihadapi. Dalam upaya mencapai visi dan

misi tersebut, ditetapkan strategi-strategi pengembangan

yang obyektif dan realistis dengan memperhatikan

perkembangan kebutuhan nasabah BPR khususnya UMK dan

masyarakat pedesaan terhadap pelayanan jasa keuangan

perbankan, serta karakteristik BPR di masa depan.

Cetak Biru memiliki peran penting sebagai pedoman bagi

Bank Indonesia dalam menyusun kebijakan pengembangan BPR

ke depan dan diharapkan juga menjadi acuan bagistakeholders dalam mendukung kebijakan tersebut. Untuk

itu, diharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh

stakeholdersguna mewujudkan visi BPR ke depan.

Penyusunan Cetak Biru ini didasarkan pada hasil kajian dan

telah melalui pembahasan dengan berbagai pihak, yaitu

Konsultan GTZ ProFI dan Lembaga Manajemen PPM, praktisi


5/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat v

BPR yang diwakili oleh pengurus asosiasi BPR (PERBARINDO

dan PERBAMIDA), pakar ekonomi dan perbankan, akademisi,

dan perwakilan dari instansi lainnya.

Atas segala kontribusi, masukan dan saran dari semua pihak

sehingga tersusunnya Cetak Biru BPR ini, kami mengucapkanterima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, November 2006

Direktorat Pengawasan

Bank Perkreditan Rakyat


6/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat vi

DAFTAR SINGKATAN

API Arsitektur Perbankan Indonesia

BKD Badan Kredit Desa

BKK Badan Kredit Kecamatan

BKPD Bank Karya Produksi Desa

BPR Bank Perkreditan Rakyat

DPK Dana Pihak Ketiga

KURK Kredit Usaha Rakyat Kecil

LDKP Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan

LKM Lembaga Keuangan Mikro

LPD Lembaga Perkreditan Desa

LPK Lembaga Perkreditan Kecamatan

LPN Lumbung Pitih Nagari

LSP Lembaga Sertifikasi Profesi

NPL Non Performing Loanatau rasio kredit non

lancar terhadap total kredit

LPS Lembaga Penjamin Simpanan

PAKTO 1988 Paket Ketentuan Oktober 1988

PERBAMIDA Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat MilikPemerintah Daerah se Indonesia

PERBARINDO Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia

ROA Return on Asetatau Rasio laba sebelum pajak

(disetahunkan) terhadap rata-rata total aset

ROE Return on Equityatau Rasio laba sebelum pajak

terhadap total modal sendiri

SDM Sumber Daya Manusia

UMK Usaha Mikro dan Kecil


7/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat vii

DAFTAR ISTILAH

Kredit Penyediaan uang atau tagihan yang dapatdipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga

Simpanan Dana yang dipercayakan oleh masyarakat

kepada bank berdasarkan perjanjian

penyimpanan dana dalam bentuk giro,

deposito, sertifikat deposito, tabungandan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu

Linkage Program Kerjasama Bank Umum dan BPR dalam rangka

pembiayaan kepada UMK

Lembaga Apex Lembaga pengayom yang memberikan bantuan

keuangan maupun bantuan teknis kepada BPR

Kredit kepada

Usaha Mikro

Kredit dengan plafond maksimum Rp50 juta

Kredit kepada

Usaha Kecil

Kredit dengan plafond lebih dari Rp50 juta

sampai dengan maksimum Rp500 juta

Mismatch Kekurangan likuiditas yang disebabkan

karena adanya perbedaan waktu jatuh tempo

antara kredit dan simpanan


8/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat viii

DAFTAR ISI

Sambutan ii

Kata Pengantar iv

Daftar Singkatan vi

Daftar Istilah vii

Daftar Isi viii

Bab I Pendahuluan 1

A. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat

(BPR)

1

B. Posisi BPR dalam Sistem Keuangan di

Indonesia

2

C. Latar Belakang Penulisan Cetak Biru 4

D. Tujuan Penulisan Cetak Biru 5

Bab II Perkembangan Industri BPR 6

A. Perkembangan Jumlah dan Kinerja 6

B. Kondisi Industri BPR Saat Ini 9

C. Kondisi Infrastruktur Industri BPR 11

Bab III Peluang dan Tantangan 13

A. Peluang 13

B. Tantangan 15

Bab IV Visi, Misi, Karakteristik BPR, serta Arah

Kebijakan dan Strategi BPR

18

A. Visi 18

B. Misi 18

C. Karakteristik BPR Masa Depan 18

D.Arah Kebijakan, Strategi Penguatan dan

Peningkatan Peran BPR dalam rangkaPelayanan kepada UMK

20

Bab V Program Kerja 23

A. Strategi 1 : Memperkuat Kelembagaan 23

B. Strategi 2 : MeningkatkanKualitas 23


9/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat ix

Pengaturan

C. Strategi 3 : Meningkatkan Efektivitas

Sistem Pengawasan

24

D. Strategi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata

Kelola (Governance), Manajemen danOperasional yang Sehat dan Profesional

24

E. Strategi 5 : Mewujudkan Infrastruktur

Pendukung Industri BPR

25

F. Strategi 6 : Mewujudkan Pemberdayaan

dan Perlindungan Nasabah

25


10/37

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat 1

Bab I

Pendahuluan

A.

Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa

kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya

Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang

Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan

buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang

(rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.

Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis

lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan

seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD),

dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan

(LDKP) oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket

Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan

Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian

BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan

mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank

Perkreditan Rakyat atau BPR. Dengan dikeluarkannya

Undang-Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU

No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan

hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selainBank Umum.

Sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan

Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya

sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa

lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa,

Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD,

BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang

dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai

BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Selanjutnya PP No.71/1992 memberikan jangka waktu

sampai dengan 31 Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga

keuangan tersebut untuk memenuhi persyaratan menjadi

BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak

seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan


11/37


sebagai BPR karena tidak dapat memenuhi persyaratan

yang ditetapkan.

BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988 maupun Lembaga

Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP

No.71/1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan-

peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai

otoritas pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa

(BKD), meskipun lembaga tersebut sesuai UU No.7/1992

tentang Perbankan, diberikan status sebagai BPR, namun

karena organisasi dan manajemennya relatif sederhana,

lingkup usahanya sangat kecil, serta operasionalnya

tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan

terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan BPR.

Sampai dengan akhir Juli 2006 terdapat 5.345 BKD yangtersebar di pulau Jawa dan Madura, namun dari jumlah

tersebut sebanyak 863 diantaranya tidak melakukan

kegiatan (non aktif). Dengan mempertimbangkan

karakteristik yang spesifik, jumlah dan sebarannya

serta secara historis sebelum PAKTO 1988 pengawasan BKD

dibawah kewenangan BRI maka pengawasan BKD dilakukan

oleh BRI untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pada akhir bulan Juli 2006 jumlah BPR mencapai 1.935

terdiri dari BPR yang didirikan setelah PAKTO 1988

sebanyak 1.277 (66%), dan Bank Pasar atau Bank Desa,

BKPD dan bank milik Pemerintah Daerah lainnya yang

telah beroperasi sebelum PAKTO 1988 sebanyak 658 (34

%).

B. Posisi BPR dalam Sistem Keuangan di Indonesia

1. Landasan Hukum dan Pengertian BPR

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU

No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegasdisebutkan bahwa BPR sebagai satu jenis bank yang

kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani

usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah

pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BPR

dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau

berdasarkan Prinsip Syariah.


12/37


2. Lingkup Kegiatan BPR

Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh

BPR sangat terbatas dibandingkan dengan Bank Umum,

yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta

menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat

deposito dan/ atau tabungan pada bank lain. BPR

tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro

dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta

melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan.

Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan

kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagaipedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia),

melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha

perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya

dibatasi dalam 1 (satu) propinsi.

3. Arsitektur Perbankan Indonesia

Dalam rangka memperkuat fundamental industri

perbankan serta memberikan arah dan strategi

perbankan ke depan telah disusun ArsitekturPerbankan Indonesia (API). API merupakan suatu

kerangka dasar sistem perbankan di Indonesia yang

bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk,

dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu

sampai sepuluh tahun berlandaskan visi mencapai

suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan

efisien, guna menciptakan kestabilan sistem

keuangan dalam rangka membantu mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai visi tersebut, salah satu sasaranyang ingin dicapai yaitu menciptakan struktur

perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan

ekonomi nasional yang berkesinambungan. Melalui

kebijakan tersebut diharapkan dapat tercapai

struktur perbankan yang terdiri dari empat strata


13/37


bank yaitu bank internasional yang memiliki

kapasitas dan kemampuan beroperasi di wilayah

internasional serta memiliki modal diatas Rp50

triliun; bank nasional yang memiliki cakupan usaha

sangat luas dan beroperasi secara nasional sertamemiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan

Rp50 triliun; bank dengan fokus usaha tertentu

yaitu bank yang kegiatan usahanya terfokus pada

segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan

kompetensi masing-masing bank serta memiliki modal

antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;

serta BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas

yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas,

program-program API telah memberikan perhatian padaperlunya penguatan permodalan, kelembagaan dan

manajemen BPR, serta penyempurnaan pengaturan dan

pengawasan BPR.

4. Posisi Strategis BPR

Disadari bahwa selama ini sebagian besar pengusaha

mikro dan kecil, serta masyarakat di daerah

pedesaan belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan

perbankan baik dari aspek pembiayaan maupun

penyimpanan dana. Adapun lembaga keuangan yang

tepat dan strategis untuk melayani kebutuhanmasyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan:

BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan

UU Perbankan.

BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan

diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia.

Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat

yang disimpan di BPR.

BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat

pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai

dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

BPR memiliki karakteristik operasional yang

spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau

dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan.

Posisi BPR yang strategis tersebut perlu

dipertahankan dan ditingkatkan agar keberadaan BPR


14/37


memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat

dan mendorong perekonomian daerah.

C. Latar Belakang Penulisan Cetak Biru

Perkembangan industri BPR yang terus mengalami

peningkatan secara pesat baik dari sisi total aset,

penghimpunan dana pihak ketiga maupun kredit yang

diberikan menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan BPR

semakin luas dan keberadaan BPR semakin dibutuhkan oleh

masyarakat. Perkembangan tersebut tidak dapat dibatasi

karena berjalan sesuai dengan mekanisme pasar dan

mencerminkan perannya yang meningkat sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Agar perkembangan BPR tetap sejalan dengan tujuan awal

pendirian BPR yaitu sebagai bank yang melayani UMK dan

masyarakat pedesaan maka diperlukan pedoman yang

memberikan arah strategis pengembangan BPR ke depan

sehingga BPR tetap memiliki karakteristik yang

spesifik, yang berbeda dengan bank umum.

Pedoman tersebut sangat penting mengingat berbagai

faktor yang mempengaruhi perkembangan BPR telah

mengalami perubahan yang sangat cepat seperti

perkembangan teknologi informasi, pertumbuhan lembaga-

lembaga keuangan mikro baru, perubahan tingkat pendapat

masyarakat, perkembangan perekonomian, dan tuntutanpelayanan perbankan yang lebih baik dari masyarakat.

D. Tujuan Penulisan Cetak Biru

Dalam rangka memberikan arah yang jelas terhadap

kebijakan BPR kedepan sehingga peran strategis BPR

dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan maka disusun

kerangka acuan kebijakan dan langkah-langkah strategis

untuk mencapai visi dan misi BPR dalam bentuk Cetak

Biru BPR.

Cetak Biru BPR ini merupakan pedoman bagi Bank

Indonesia dalam menetapkan kebijakan dan strategi

pengembangan BPR konvensional, namun tidak termasuk BPR

Syariah dan BKD. Hal tersebut didasari pertimbangan

bahwa pengembangan BPR Syariah telah mengacu kepada

Cetak Biru Perbankan Syariah, sedangkan BKD karena


15/37


karakteristiknya yang berbeda dengan BPR sehingga dalam

operasionalnya tidak mengikuti aturan-aturan

sebagaimana yang wajib dilakukan BPR. Cetak Biru ini

juga diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi

industri BPR dan pihak lainnya dalam mendukungpengembangan industri BPR secara sehat dan

berkesinambungan di masa depan.


16/37


Bab II

Perkembangan Industri BPR

A.

Perkembangan Jumlah dan Kinerja

Perkembangan BPR dari tahun ke tahun telah menunjukkan

peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kelembagaan

maupun kinerja. Momentum utama perkembangan jumlah BPR

terjadi dengan dikeluarkannya PAKTO 1988 yang memberikan

peluang pendirian BPR yang menetapkan modal disetor

minimum Rp50 juta. Jumlah BPR sebelum PAKTO (akhir

September 1988) sebanyak 423 BPR, dan meningkat hingga

mencapai 1.512 per akhir tahun 1992, 2.262 per akhir

tahun 1998, dan 2.355 per akhir tahun 2001. Namun sejak

akhir tahun 2002 jumlah BPR mengalami penurunan menjadi

2.141, dan menjadi 1.935 per akhir bulan Juli 2006.

Penurunan ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia

untuk melakukan penyehatan industri BPR. Melalui

kebijakan tersebut, BPR-BPR yang mempunyai permasalahan

struktural dan tidak dapat diselamatkan lagi, dicabut

izin usahanya, sedangkan yang sehat namun memiliki

keterbatasan permodalan didorong untuk melakukan merger

guna meningkatkan efisiensi dan permodalannya.

Sejak tahun 2001 sampai dengan Juli 2006 telah dilakukanpencabutan izin usaha terhadap 249 BPR. Pencabutan izin

usaha terbanyak dilakukan pada tahun 2001 dan 2002

masing-masing sebanyak 62 dan 151 BPR. Selain itu sejak

tahun 2001 sampai dengan 2006 sebanyak 306 BPR telah

melakukan merger sehingga menjadi 26 BPR. Dari jumlah

BPR yang melakukan merger tersebut lebih dari 95%

merupakan BPR milik Pemerintah Daerah.

Sekalipun terjadi penurunan jumlah BPR dari 2.355 pada

bulan Desember 2001 menjadi 1.935 pada bulan Juli 2006,

jumlah kantor BPR pada kurun waktu yang sama mengalami

peningkatan dari 2.432 menjadi 3.157. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penurunan jumlah BPR tidak mengurangi

jangkauan pelayanan BPR kepada masyarakat.

BPR-BPR bermasalah yang pada akhirnya dicabut izin

usahanya pada tahun 2001 s.d. 2003 sebagian besar karena


17/37


telah mengalami permasalahan struktural sejak sebelum

krisis. Perkembangan BPR tidak terlepas dari dampak

krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998,

meskipun dampak tersebut tidak terlalu besar, terlihat

dari relatif sedikit BPR yang mengalami kejatuhan karenakrisis tersebut.

Kondisi di atas

menunjukkan bahwa BPR

memiliki daya tahan

yang tangguh meng-

hadapi krisis yang

terjadi. Meskipun

mengalami dam-pak

krisis, jumlah BPR

meningkat dari 2.140

BPR pada akhir tahun

1997 menjadi 2.419 BPR pada akhir tahun 2000.

Perkembangan usaha

BPR yang terus

menunjukkan kinerja

yang positif baik

dari pertumbuhan

total aset,

penghimpunan danapihak ketiga maupun

pemberian kredit,

didorong oleh tiga

faktor utama yaitu

kebijakan Pemerintah yang memberikan peluang pendirian

BPR, deregulasi perbankan yang memperbesar ruang gerak

BPR dan besarnya kebutuhan masyarakat terutama di daerah

pinggiran kota dan pedesaan terhadap jasa pelayanan

perbankan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejak Desember

2001 sampai dengan Juli 2006, pertumbuhan total aset BPR

mencapai 230,7%, kredit 238,4%, dan dana pihak ketiga

244,5%. Pertumbuhan total aset, kredit dan dana pihak

ketiga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Bank

Umum yang masing-masing sebesar 38,0%; 126,8% dan

45,8%. Relatif tingginya pertumbuhan kinerja BPR

-

2,000

4,000

Perkembangan Jumlah dan Kantor BPR 2001 s.d.

Juli 2006

Juml ah BPR 2,355 2,141 2,141 2,158 2,009 1,935

Jumlah Kanto r 2,432 2,747 3,299 3,507 3,106 3,157

Des01 Des02 Des03 Des04 Des05 Jul i06

Perkembangan Total Asset, Kredi t Yang Diberi kan

dan Dana Pihak Ketiga Posisi Juli 2006

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Des01 Des02 Des03 Des04 Des05 Agt06

Total Asset

Kredit yg

diberikan

Dana pihakketiga


18/37


tersebut menunjukkan kemampuan BPR yang semakin

meningkat dalam melayani nasabahnya serta semakin

diakuinya keberadaan BPR oleh masyarakat.

Dilihat dari sisi total aset per individuBPR dalam lima

tahun terakhir terdapat kecenderungan pergeseran

kelompok BPR yang memiliki total aset kecil (di bawah

Rp1 miliar) yang

persentasenya

cenderung menurun,

yaitu dari sebanyak

10% (209 BPR) pada

akhir tahun 2004,

berkurang menjadi6,8% (131 BPR) pada

bulan Juli 2006.

Sedangkan kelom-pok

BPR dengan total

aset besar (di atas Rp10 miliar), persentasenya

cenderung meningkat, yaitu dari sebanyak 13,6% (283 BPR)

menjadi 21,8% (422 BPR) selama kurun waktu yang sama.

Meningkatnya jumlah BPR bertotal aset besar, perlu

mendapat perhatian yang lebih besar, mengingat kegagalan

operasional BPR tersebut akan berdampak sangat besarterhadap kepercayaan masyarakat kepada BPR secara umum.

Dilihat dari aspek

keuangan Loan to

Deposit Ratio (LDR)

selama lima tahun

terakhir, rata-rata

LDR BPR sebesar

77,9% lebih tinggi

dibandingkan dengan

Bank Umum sebesar

47,7%. Hal tersebut

menunjukkan BPR

lebih mampu

menyalurkan dana

yang dimilikinya.

-

5.00

10.00

15.00

Perkembangan Non Performin g Loan (NPL)

BPR 11.83 8.65 7.96 7.59 7.97 9.52

Bank Umum 12.23 7.50 6.78 4.50 7.56 8.42

2001 2002 2003 2004 2005 Juli06

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Perkembang an Loan to Deposit Ratio (LDR)

BPR 80.87 70.00 74.50 80.73 82.00 79.40

Bank Umum 33.01 38.24 43.52 49.95 59.66 61.74

2001 2002 2003 2004 2005 Juli06

209

1,590

283

147

1,501

361

131

1,382

422

-

500

1,000

1,500

2,000

Des-04 Des-05 Jul-06

Sebaran Total Aset BPR

s.d. Rp1 m > Rp1 m - Rp10 m > Rp10 m


19/37


Dari sisiNon Performing Loan(NPL), pada periode yang

sama rata-rata NPL BPR yaitu sebesar 8,9% lebih tinggi

dibandingkan dengan

Bank Umum yang

sebesar 7,8%.Sedangkan dari sisi

Return on Asset

(ROA) selama lima

tahun terakhir,

rata-rata ROA BPR

mencapai 3,3% lebih

baik dibandingkan

dengan Bank Umum

yang mencapai 2,4%.

B. Kondisi Industri BPR Saat Ini

Jumlah BPR pada akhir bulan Juli 2006 sebanyak 1.935

dengan jumlah kantor sebanyak 3.157. Dari jumlah BPR

tersebut, sebagian besar (78,3%) berlokasi di pulau Jawa

dan Bali, dan sisanya (21,7%) tersebar di luar pulau

Jawa dan Bali. Sebagian besar BPR tersebut (70,9%)

berkantor di luar kotamadya, sedangkan yang berlokasi di

kota-kota sebanyak 29,1%.

Kondisi keuangan industri BPR pada akhir bulan Juli 2006

yang terlihat dari indikator-indikator keuangan BPR

menunjukkan total aset BPR mencapai Rp21.410 miliar;

jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai

Rp14.745 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 6.427

ribu terdiri dari tabungan sebesar Rp4.244 miliar (6.071

ribu rekening) dan deposito berjangka Rp10.501 miliar

(356 ribu rekening); dan jumlah kredit yang diberikan

mencapai Rp16.448 miliar (2.457 ribu rekening).

Pelayanan BPR sampai dengan saat ini tetap fokus padasektor UMK seperti tercermin dari rata-rata saldo

tabungan, deposito dan kredit per rekening yang relatif

kecil yaitu masing-masing sebesar Rp699 ribu; Rp29,5

juta; dan Rp6,7 juta.

-

1.0

2.0

3.0

4.0

Perk embangan Return on A sset (ROA)

BPR 3.4 3.7 3.4 3.2 3.0 3.0

Bank Umum 1.5 2.0 2.6 3.5 2.6 2.5

2001 2002 2003 2004 2005 Juli06


20/37


Dilihat dari sebaran

total aset, sebagian

besar BPR yaitu 1.382

(71,5%) memiliki

total aset antara Rp1

s.d. 10 miliar.

Sedangkan 131 BPR

(6,8%) masih memiliki

total aset di bawah

Rp1 miliar dan 65 BPR

(3,4%) memiliki total aset di atas Rp50 miliar. Meskipun

demikian, 65 BPR tersebut menguasai lebih dari sepertiga

(38,9%) total aset industri BPR secara nasional.

Secara nasional, tingkat kesehatan BPR cukup baik yang

terlihat dari jumlah BPR dengan kondisi sehat dan cukupsehat mencapai 82,9%, sedangkan sisanya tergolong kurang

sehat dan tidak sehat.


modal disetor, 874 BPR

(45,2%) memiliki modal

disetor di bawah Rp500

juta dan 649 BPR

(33,5%) memiliki modal

disetor antara Rp500

juta s.d. Rp1 miliar,

serta hanya 4 BPR

(0,2%) yang memiliki

modal disetor di atas Rp25 miliar. Apabila dikaitkan

dengan peraturan yang berlaku, jumlah BPR yang belum

memenuhi persyaratan minimal 40% dari jumlah modal

disetor minimum adalah sebanyak 382 BPR atau 19,7% dari

seluruh BPR.

Fungsi intermediasi

BPR relatif sudahmendekati optimal

terlihat dari rasio

LDR secara nasional

mencapai 79,4%, dan

apabila dilihat dari

sebarannya, 81,3% BPR

Sebaran Total Aset BPR per Juli 2006

131

901481

35740 25

s.d. Rp1 m > Rp1 m - Rp5 m

> Rp5 m - Rp10 m > Rp 10 m - Rp 50 m

> Rp 50 m - Rp 100 m > Rp 100 m

Sebaran Rasio LDR BPR Per Juli 2006

362

403

560

423

114

73

s.d. 70% > 70% - 80% > 80% - 90%

> 90% - 100% > 100% - 110% > 110%

Sebaran Modal Disetor BPR per Juli 2006

874

649

363

454

s.d. Rp500 j ut a > Rp500 j t - Rp1 m> Rp1 m - Rp5 m > Rp5 m - Rp25 m

> Rp25 m


21/37


telah memiliki rasio LDR lebih dari 70%.


kredit per jenis

penggunaannya,sebagian besar kredit

yang disalurkan BPR

adalah kredit modal

kerja, yang mencapai

56,0% dari total

kredit. Posisi kedua

ditempati oleh kredit

konsumsi yang mencapai 38,3%, dan sisanya kredit

investasi yang hanya mencapai 5,7%.

Sebaran Kredit per Jenis Penggunaan

Posisi Juli 2006

56.0%5.7%

38.3%

Kredit Modal Kerja

Kredit Investasi

Kredit Konsumsi


22/37


Berdasarkan sektor

ekonomi-nya, sebagian

besar kredit BPR

tersalur ke sektor

lain-lain (41,7%);

serta sektor per-

dagangan, rumah

makan, dan penginapan

(40,6%).

Sektor lain-lain yang

sering-kali diartikan sebagai kredit konsumtif, pada

kenyataan-nya mencakup pula kredit kepada rumah tangga

seperti untuk kebutuhan sekolah, pengobatan, pembelian

kendaraan yang sering pula digunakan untuk memperoleh

tambahan penghasilan dengan memanfaatkan-nya sebagaialat transportasi (ojek), serta untuk modal kerja warung

yang dikelola secara sederhana. Hal tersebut menunjukkan

bahwa sebenarnya sektor lain-lain tidak murni hanya

untuk kebutuhan konsumtif, namun juga digunakan untuk

kebutuhan produktif. Selanjutnya kredit yang tersalur

kepada sektor jasa-jasa sebesar 10,2%, sektor pertanian

6,0% dan sektor perindustrian 1,5%.

Komposisi kredit seperti itu sejalan dengan

karakteristik nasabah BPR yang terkonsentrasi di kawasan

pusat aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pertokoan

dan pasar. Di wilayah tersebut, sebagian besar nasabah

BPR merupakan UMK yang bergerak di sektor perdagangan,

rumah makan, dan penginapan, serta sektor jasa, sehingga

sebagian besar kredit yang dibutuhkan merupakan jenis

kredit modal kerja.

C.Kondisi Infrastruktur Industri BPR

Perkembangan industri BPR tidak terlepas dari dukungan

lembaga-lembaga terkait sebagai infrastruktur industri.Lembaga-lembaga yang diharapkan berperan serta mendukung

pengembangan dan kinerja BPR, antara lain Asosiasi BPR,

Lembaga Sertifikasi, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

1. Asosiasi BPR

Asosiasi BPR yaitu PERBARINDO (Perhimpunan BPR

Indonesia) dan PERBAMIDA (Perhimpunan BPR Milik

Sebaran Kredit per Sektor Ekonomi

Posisi Juli 2006

1.5%

10.2%

40.6%

6.0%

41.7%

Pertanian

Perindustrian

Perdag., RM, &

penginapan

Jasa-jasa

Lain-lain


23/37


Pemerintah Daerah se Indonesia) yang dibentuk dalam

rangka meningkatkan kinerja dan pengembangan BPR,

belum dapat berjalan secara efektif.

Peran PERBARINDO tersebut perlu terus ditingkatkan

sehingga dapat menjadi mitra strategis Bank Indonesia

dalam upaya meningkatkan kinerja dan pengembanganBPR. Peran yang sama diharapkan pula dilakukan oleh

PERBAMIDA terhadap BPR anggotanya.

2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM CERTIF

LSP LKM Certif merupakan lembaga yang bertugas untuk

mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi dan telah

mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

Tujuan utama pendirian lembaga sertifikasi ini untuk

menjamin terlaksananya sistem sertifikasi bagi

direktur BPR, termasuk menjamin kualitas danpelaksanaan sistem sertifikasi; meningkatkan kualitas

dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia

BPR.

Melihat manfaatnya bagi peningkatan kualitas sumber

daya manusia (SDM) BPR, maka peran lembaga ini di

masa mendatang perlu diperluas dengan program

sertifikasi kepada komisaris dan karyawan BPR. Hal

tersebut dimaksudkan agar kompetensi SDM BPR dapat

ditingkatkan terutama dalam memberikan pelayanan

kepada UMK, dan dalam menghadapi persaingan yangsemakin ketat antar lembaga keuangan yang melayani

UMK.

3. Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga

pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang

No.24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Fungsi utama LPS

adalah menjamin simpanan nasabah bank dan melakukanpenyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil

disehatkan atau bank gagal, serta turut aktif

memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan

kewenangannya. Dengan adanya penjaminan simpanan

nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan

masyarakat terhadap industri perbankan dapat tetap

terpelihara.


24/37



25/37


Bab III

Peluang dan Tantangan

Perkembangan industri BPR yang pesat selama ini menunjukkan

bahwa BPR merupakan salah satu pilar penting dalam sistem

keuangan mikro di Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak

UMK dan masyarakat pedesaan yang belum dapat dilayani oleh

BPR. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, hal ini merupakan

peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan peran BPR

dalam memberikan pelayanan kepada UMK dan masyarakat.

Disamping peluang-peluang tersebut, terdapat tantangan-

tantangan yang akan dihadapi BPR ke depan. Adapun peluang

dan tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

A.

Peluang1. Keunggulan Komparatif

Dalam sistem keuangan di Indonesia, BPR memiliki

keunggulan komparatif baik dibandingkan dengan Bank

Umum maupun LKM non bank.

Keunggulan yang dimiliki BPR terhadap Bank Umum

terutama prosedur pelayanan yang sederhana, proses

yang cepat, dan skim kredit yang lebih fleksibel.

Selain itu, BPR juga unggul dalam hal pelayanan kepada

nasabah yang mengutamakan pendekatan personal dan

jemput bola , lokasi kantor yang dekat dengan

nasabah, serta lebih memahami ekonomi dan masyarakat

setempat.

Dibandingan dengan LKM non bank, BPR memiliki

keunggulan berupa adanya pengaturan, pengawasan dan

pembinaan oleh Bank Indonesia, serta adanya

infrastruktur pendukung.

2. Potensi Pasar yang BesarSaat ini diperkirakan terdapat 15 juta UMK berbadan

hukum yang 12 juta di antaranya belum mendapat kredit

dari perbankan. Apabila tiap UMK memperoleh kredit

senilai Rp10 juta, maka terdapat peluang penyaluran

kredit BPR sebesar Rp120 triliun atau 8 kali jumlah

kredit yang disalurkan BPR per Juli 2006.


26/37


Sebagian besar masyarakat pedesaan yang populasinya

mencapai sekitar 56,5% (data BPS 2005) dari total

masyarakat Indonesia belum tersentuh pelayanan

perbankan dan masih tergantung pada pelayanan

keuangan informal dan program pemerintah. Hal

tersebut merupakan potensi bagi BPR untukmeningkatkan sebaran dan jangkauannya.

3. Potensi Kerjasama Keuangan dengan Lembaga Lain

Peluang kerjasama keuangan BPR dengan berbagai

lembaga lain sangat terbuka, terutama karena BPR

adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan

ketentuan perbankan, diawasi dan dibina oleh Bank

Indonesia. Kerjasama tersebut dapat berupa penyaluran

pinjaman, pembiayaan kepada UMK maupun dalam

pendanaan (refinancing) kepada BPR itu sendiri.

Kerjasama dalam rangka pembiayaan kepada UMK dapat

dikembangkan dengan berbagai institusi agar

pembiayaan kepada UMK tersebut mencapai sasaran dan

efisien, antara lain kerjasama BPR dengan Bank Umum,

koperasi, LKM non bank, maupun lembaga lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, linkage program antara

BPR dengan Bank Umum perlu diteruskan dan

ditingkatkan. Keberadaan program ini semakin

diperkuat dengan adanya kesepakatan antara PERBARINDO

dan PERBANAS untuk mendorong penyaluran kredit UMK

melalui BPR.

4. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Upaya Pemerintah secara gencar untuk meningkatkan

peran UMK dan masyarakat pedesaan dalam perekonomian

nasional yang direalisasikan antara lain dengan

dikeluarkannya Paket Kebijakan Perbaikan Iklim

Investasi (Inpres No.3/2006) menegaskan pentingnya

pemberdayaan UMK, khususnya dalam hal peningkatan

akses UMK kepada sumber daya finansial.

Di samping itu, Pemerintah Pusat dan Daerah juga

sedang berupaya meningkatkan tingkat kesejahteraan

masyarakat pedesaan melalui berbagai program, yang

dapat dimanfaatkan oleh BPR untuk menyediakan jasa

keuangan mikro, yang antara lain berupa:


27/37


Usaha pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan

wirausaha-wirausaha kecil baru

Pembangunan sentra industri kecil dan koperasi

Kemudahan perijinan dan perlindungan bagi usaha

mikro Penguatan dan pemberdayaan UMK melalui bantuan dan

akses modal usaha

Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung

bagi UMK dan kemitraan usaha

Peningkatan kemampuan petani supaya mampu

menghasilkan produk yang mampu bersaing sehingga

terjadi peningkatan kesejahteraan petani.

B. Tantangan

1. Penguatan Permodalan BPR

Untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan memperluas

pelayanan BPR, serta menangkap peluang dalam

melakukan ekspansi usaha kepada UMK, BPR perlu

didukung dengan permodalan yang kuat. Berdasarkan

data sampai dengan akhir bulan Juli 2006, terdapat

382 BPR (19,7%) yang belum memenuhi ketentuan

permodalan untuk akhir tahun 2006 yaitu 40% dari

ketentuan modal disetor minimum.

2. Peningkatan Efisiensi BPR

Sekalipun kinerja BPR cukup baik berdasarkan

indikator keuangan seperti ROA dan ROE, efisiensi BPR

masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi

produktivitas SDM mengingat salah satu sumber

inefisiensi BPR adalah rendahnya ketrampilan dan

profesionalisme SDM BPR.

Hal ini menuntut pengkajian dan penerapan teknologi

modern dan tepat guna, selain peningkatan

profesionalisme perbankan (core banking skills) dantata kelola perusahaan (corporate governance).

3. Masalah Likuiditas dan Pendanaan BPR

Kepercayaan terhadap BPR masih perlu ditingkatkan

mengingat masyarakat lebih memilih menyimpan dananya

di Bank Umum. Hal ini mendorong BPR menawarkan

tabungan dan deposito berjangka dengan suku bunga


28/37


yang lebih tinggi dibandingkan Bank Umum sehingga

menyebabkan tingginya cost of fund yang pada

gilirannya meningkatkan suku bunga kredit BPR.

Simpanan nasabah BPR yang pada umumnya berjangka

pendek dibandingkan dengan kredit yang diberikan

menimbulkan risiko likuiditas (liquidity mismatch).Selama ini BPR mengandalkan kemampuan keuangan

pemegang saham dan pengurus/ relasi pengurus BPR,

serta BPR secara bilateral untuk mengatasi

permasalahan likuiditas yang dialami, karena belum

adanya lembaga dan sistem yang menyediakan pinjaman

jangka pendek bagi BPR yang membutuhkan sebagaimana

halnya pasar uang antar bank pada Bank Umum. Untuk

mengantisipasi risiko likuiditas, selama ini BPR

memelihara alat likuid dalam jumlah besar yang

berakibat penggunaan dana BPR tidak optimal.Untuk membantu BPR mengatasi kesulitan likuiditas

yang disebabkan mismatch maupun karena kekurangan

dana untuk ekspansi kredit BPR, perlu diupayakan

hadirnya lembaga keuangan sebagai pengayom BPR yang

mampu menyediakan dana jangka pendek pada saat

dibutuhkan BPR, juga sebagai penyedia dana untuk

ekspansi BPR.

4. Persaingan yang lebih ketat di masa depan

Sejalan dengan bertambahnya lembaga-lembaga keuanganyang juga memberikan pembiayaan kepada UMK,

persaingan di masa depan dalam pembiayaan kepada UMK

akan semakin meningkat. Persaingan tersebut dapat

terjadi dengan Bank Umum yang mengembangkan unit-unit

pelayanan mikro, LKM non-bank dan lembaga penyalur

dana bergulir yang didukung oleh Pemerintah.

Persaingan juga muncul sebagai akibat dari penyaluran

dana donor, pemerintah dan BUMN secara langsung

melalui proyek atau secara tidak langsung melalui

Bank Umum dan/ atau koperasi.

Terkait dengan persaingan tersebut di atas, BPR

dituntut untuk mencari dan membuka pasar baru yang

tidak terlayani Bank Umum dan pesaing di atas serta

mengembangkan hubungan dengan nasabah yang

berkesinambungan.

5. Peningkatan Penyebaran dan Jangkauan BPR


29/37


Perkembangan industri BPR yang pesat dalam lima tahun

terakhir tidak diimbangi dengan penyebaran yang lebih

merata khususnya di luar Pulau Jawa dan Bali.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan

penyebaran BPR di luar Jawa dan Bali. Hal tersebut

terkait dengan daya tarik ekonomi dan pengaturan BPR.Meskipun di luar pulau Jawa dan Bali terdapat

beberapa daerah yang memiliki daya tarik tinggi yaitu

memiliki PDRB per kapita yang tinggi dan konsentrasi

penduduk yang cukup, serta persyaratan modal disetor

yang lebih rendah, namun hal tersebut belum menarik

minat investor untuk mendirikan BPR di wilayah

tersebut.

6. Perlindungan Nasabah BPR

Dalam rangka meningkatkan peran pelayanan BPR kepada

UMK dan masyarakat pedesaan, aspek perlindungan

nasabah merupakan tantangan tersendiri bagi BPR,

mengingat belum efektifnya implementasi transparansi

informasi produk BPR dan penggunaan data nasabah,

serta penyelesaian pengaduan nasabah.


30/37


Bab IV

Visi, Misi, Karakteristik BPR, serta

Arah Kebijakan dan Strategi BPR

Upaya meningkatkan peran BPR di dalam melayani UMK dan

masyarakat pedesaan perlu didasari oleh visi dan misi yang

diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)

agar upaya tersebut dapat didukung bersama. Visi, misi,

karakteristik BPR, serta arah kebijakan dan strategi

penguatan dan peningkatan peran BPR tersebut selama 5 tahun

ke depan (periode 2006 2011) adalah sebagai berikut:

A. Visi

Terwujudnya industri BPR yang sehat, kuat, produktif,

dan dipercaya untuk melayani UMK dan masyarakat,

khususnya di pedesaan guna mendukung pertumbuhan

perekonomian daerah.

B. Misi

Menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong

peningkatan kinerja dan pelayanan BPR kepada UMK dan

masyarakat setempat, terutama di wilayah pedesaan.

C. Karakteristik BPR Masa DepanSesuai visi yang ingin dicapai, dimasa mendatang

diharapkan dapat diwujudkan industri BPR yang didukung

oleh para pengelola yang mempunyai kompetensi dan

integritas yang tinggi serta menerapkan prinsip-prinsip

good corporate governance dalam pengelolaan BPR.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sertifikasi kompetensi

perlu terus ditingkatkan kualitas dan cakupannya.

Operasional BPR yang dikelola secara profesional dan

didukung manajemen yang berkualitas akan meningkatkan

kredibilitas BPR di mata masyarakat dan lembaga-lembaga

keuangan lainnya.

Peran BPR sebagai lembaga intermediasi masyarakat mikro

dan kecil diharapkan semakin meningkat kepada sektor-

sektor yang produktif. Untuk itu, BPR perlu didukung

dengan kemampuan teknis mengenai sektor yang dibiayai,

permodalan yang kuat, serta kemampuan menghimpun sumber


31/37


pendanaan baik dari masyarakat maupun melalui kerjasama

dengan lembaga keuangan lain.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai visi BPR

tersebut akan terus diarahkan agar tetap sejalan dengan

karakteristik BPR yang spesifik, dan tidak diarahkan

untuk menciptakan bank-bank umum kecil, meskipun dalamAPI BPR dikelompokkan bersama dengan Bank Umum dengan

Kegiatan Terbatas . Untuk itu, BPR di masa depan

diarahkan supaya tetap memiliki karakteristik yang

spesifik sebagai berikut:

1.Bank lokal yang berkantor di satu provinsi dengan

kegiatan usaha terbatas

BPR akan tetap dibatasi jaringan kantornya dalam satu

provinsi, dan kegiatan usahanya tetap terbatas

sebagaimana diatur dalam UU Perbankan yaitu hanya

diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk deposito

berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu; menyalurkan dana dalam

bentuk kredit yang diberikan; serta menempatkan

dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka,

sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank

lain. Kegiatan usaha BPR yang terbatas tersebut masih

relevan dengan pelayanan yang dibutuhkan UMK, yang

merupakan nasabah utama BPR.

Dibatasinya jaringan kantor BPR dimaksudkan untuk

menjadikan BPR sebagai salah satu pilar yangmendukung pengembangan perekonomian daerah dengan

mengutamakan penghimpunan dan penyaluran dana dari

dan kepada masyarakat di daerah setempat.

2.Fokus pada UMK dan masyarakat pedesaan

Kemampuan pelayanan jasa keuangan BPR yang terus

meningkat selama 5 tahun terakhir seperti nampak dari

perkembangan kinerja berupa total asset, dana pihak

ketiga dan kredit yang diberikan akan terus didorong

agar BPR tetap fokus kepada UMK dan masyarakat

pedesaan. Hal ini mengingat masih besarnya potensi

pasar pada segmen tersebut yang belum terlayani jasa

perbankan, serta sejalan dengan pesan UU Perbankan.

3.Menyebar secara merata di seluruh Indonesia


32/37


Bank Indonesia akan mendorong pendirian BPR diluar

pulau Jawa dan Bali untuk memenuhi kebutuhan UMK dan

masyarakat pedesaan di daerah tersebut yang belum

terlayani jasa perbankan. Namun demikian, tidak dapat

dipungkiri bahwa kehadiran BPR mengikuti prinsip

banks follow the trade sehingga diperlukandukungan regulasi yang mampu merangsang pendirian

BPR-BPR di luar pulau Jawa dan Bali sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi selain adanya regulasi yang

memperketat pendirian BPR baru di pulau Jawa Bali.

4.Memiliki modal yang kuat

Meskipun BPR tidak diarahkan untuk menjadi Bank Umum,

namun BPR akan didorong agar memiliki modal kuat yang

sangat diperlukan untuk mengatasi risiko usaha yang

timbul, meningkatkan daya saing dalam melayani UMK,

meningkatkan jangkauan pelayanan kepada UMK, serta

untuk mencapai skala ekonomis guna mendukung

kesinambungan usaha BPR.

5.Mendayagunakan teknologi untuk mengoptimumkan

pelayanan kepada nasabah

Perkembangan industri BPR tidak terlepas dari

pengaruh perkembangan produk perbankan; tuntutan

nasabah yang menginginkan pelayanan yang mudah,

nyaman, cepat dan aman; serta tuntutan efisiensi

operasi untuk mendukung daya saing BPR.

Agar pengelolaan BPR lebih efisien, BPR didorong agar

memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya secara

optimal. Penggunaan teknologi tersebut sangat

diperlukan untuk pencatatan transaksi dan pelaporan,

pengendalian intern maupun untuk pelayanan yang lebih

cepat.

6.Diperkenankan ikut dalam sistem pembayaran secara

tidak langsung.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan tuntutannasabah BPR yang menginginkan pelayanan yang mudah,

nyaman, cepat dan aman dalam bertransaksi untuk

mendukung kegiatan usahanya, BPR diharapkan dapat

turut serta dalam sistem pembayaran secara tidak

langsung/ terbatas yang akan dikelola oleh lembaga

Apex sebagai lembaga pengayom/ induk BPR, apabila

lembaga Apex telah terbentuk.


33/37


D. Arah Kebijakan, Strategi Penguatan dan Peningkatan

Peran BPR dalam rangka Pelayanan kepada UMK

Upaya mencapai visi yang ditetapkan, dijabarkan dalam

arah kebijakan, strategi penguatan dan peningkatan peran

BPR dalam rangka pelayanan kepada UMK dan masyarakat

pedesaan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.Memperkuat kelembagaan

Dalam rangka peningkatan daya saing dan jangkauan

pelayanan BPR kepada UMK dan masyarakat pedesaan,

kelembagaan industri BPR perlu diperkuat melalui

peningkatan permodalan BPR, penyebaran BPR di seluruh

Indonesia, pembukaan kantor cabang, serta kerjasama

dengan lembaga keuangan dan lembaga lain (linkage

program).

Upaya untuk mendorong BPR melakukan merger atau

konsolidasi perlu terus dilakukan agar BPR memiliki

permodalan yang kuat, jaringan kantor yang lebih

terintegrasi, dan beroperasi secara efisien.

2.Meningkatkan kualitas pengaturan

Peningkatan kualitas pengaturan yang sejalan dengan

perkembangan perbankan, perekonomian, serta mengacu

pada praktik-praktik terbaik internasional diharapkan

dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi

perkembangan BPR yang berdaya saing tinggi.Terkait dengan hal tersebut, pengaturan BPR di masa

mendatang akan mempertimbangkan strata BPR atas dasar

total aset dalam rangka pengawasan dan perluasan

pelayanan kepada masyarakat.

3.Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan

Industri BPR yang sehat, kuat, produktif dan

dipercaya tidak terlepas dari sistem pengawasan yang

dilakukan oleh Bank Indonesia. Sistem pengawasan yang

efektif diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan danpelanggaran sedini mungkin serta memastikan

dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4.Mendorong kualitas tata kelola (governance),

manajemen dan operasional yang sehat dan

profesional


34/37


BPR di masa mendatang diharapkan dikelola oleh SDM

yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi

serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang

baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas

kompetensi SDM BPR perlu terus ditingkatkan sehingga

tercapai standar kualitas yang memadai dalampengelolaan BPR. Pengelolaan BPR yang sehat dan

dijalankan secara profesional akan meningkatkan

kredibilitas BPR di mata masyarakat.

5.Mewujudkan infrastruktur pendukung industri BPR

yang efektif

Infrastruktur pendukung yang efektif diperlukan untuk

mendorong pengembangan industri BPR. Strategi ini

mencakup upaya mewujudkan lembaga pengayom,

meningkatkan efektifitas lembaga sertifikasi profesi,

serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan

berbagai instansi untuk menciptakan iklim yang

kondusif bagi perkembangan BPR.

6.Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah

Strategi pengembangan ini dimaksudkan untuk mendorong

BPR agar beroperasi dengan memperhatikan kepentingan

masyarakat melalui pemberian pelayanan dan informasi

produk yang baik, sehingga nasabah BPR memahamiproduk yang ditawarkan BPR dan terlindungi

kepentingannya.


35/37


Bab V

Program Kerja

A. Strategi 1: Memperkuat kelembagaan

1.1 Memperkuat permodalan BPR melalui pemenuhanmodal disetor minimum sesuai dengan ketentuanBank Indonesia.

20062010

1.2 Menetapkan exit strategy bagi BPR yang tidakdapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan,antara lain modal disetor minimum, jumlahpengurus, dan sertifikasi direktur.

20062009

1.3 Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR. 2006

2007

1.4 Mendorong pendirian BPR baru di luar pulau Jawadan Bali.

20062011

1.5 Mendorong kerjasama (linkage program) antara BPRdengan lembaga keuangan dan lembaga lain untukpenyaluran kredit kepada UMK dan masyarakatpedesaan.

20062011

B. Strategi 2: Meningkatkan kualitas pengaturan

2.1 Menyempurnakan ketentuan yang terkait denganpemenuhan modal disetor minimum.

20072011

2.2 Melakukan review, evaluasi dan penyempurnaanketentuan kehati-hatian, kelembagaan danpenilaian tingkat kesehatan BPR denganmempertimbangkan strata total aset dan praktikterbaik internasio-nal.

20062011

2.3 Menyusun pedoman pengawasan berbasis risiko ataurisk based supervision (RBS) danmengimplementasikannya berdasarkan pedoman dan

pengaturan sesuai dengan RBS tersebut.

2008

2009

2.4 Melakukan penelitian tentang pengaturan yangdiperlukan untuk pengembangan BPR dalam rangkapeningkatan peran dan kontribusinya sebagailembaga pembiayaan UMK dan masyarakat pedesaan.

20062011


36/37


C. Strategi 3: Meningkatkan efektivitas sistempengawasan

3.1 Meningkatkan kompetensi pengawas melaluipelatihan secara terus-menerus dan sertifikasipengawas.

20062011

3.2 Menyempurnakan sistem identifikasi penyimpangandan pelanggaran dengan pelaksanaan teknikpengawasan yang terfokus.

20072011

3.3 Menyempurnakan pelaporan secara online kepadaBank Indonesia.

2007

3.4 Menyempurnakan sistem informasi dan manajemenpengawasan BPR yang terintegrasi sebagai saranaearly warning sistemuntuk meningkatkan kualitaspembinaan serta penegakan ketentuan-ketentuanyang berlaku.

20062011

3.5 Menyempurnakan informasi dan publikasi tentangperkembangan dan kondisi BPR secara reguler.

20062011

D. Strategi 4: Mendorong kualitas tata kelola(governance), manajemen dan operasional yang sehatdan profesional

4.1 Mengimplementasikan standar minimum tata kelola(governance) BPR antara lain meliputi penerapanpengendalian intern dan manajemen risiko.

20082009

4.2 Mewajibkan BPR untuk melakukan penilaian sendiri(self assess-ment) atas pelaksanaan tata kelolaBPR sesuai standar yang telah ditetapkan.

2009

4.3 Meningkatkan profesionalisme SDM BPR melaluiprogram sertifikasi bagi Direktur BPR danpelatihan bagi SDM BPR lainnya.

20092011

4.4 Memfasilitasi peningkatan ketrampilan danpengetahuan SDM BPR mengenai inovasi produk baiksimpanan maupun pembiayaan terutama kreditkepada sektor pertanian dan masyarakat pedesaan.

20062009

4.5 Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk

operasional dan penyusunan laporan keuanganintern BPR maupun laporan kepada Bank Indonesia.

2008

2009

E. Strategi 5: Mewujudkan infrastruktur pendukungindustri BPR

5. Meningkatkan peran Asosiasi BPR sebagai mitra 2006


37/37

1 Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaanpembinaan dan pengembangan BPR.

2011

5.2

Mendorong terbentuknya Lembaga Apex sesuaidengan kebutuhan BPR.

20062011

5.3

Mendorong penyempurnaan program SertifikasiDirektur BPR dalam rangka meningkatkanprofesionalisme SDM BPR

20092011

5.4

Mendorong kerjasama BPR dengan lembaga penjaminkredit dalam rangka penyaluran kredit kepada UMKdan masyarakat pedesaan.

20082009

5.5

Melakukan koordinasi dengan instansi terkaituntuk menciptakan iklim yang kondusif bagi BPRdalam rangka pembiayaan UMK dan masyarakatpedesaan.

20072011

F. Strategi 6: Mewujudkan pemberdayaan danperlindungan nasabah

6.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi ketentuantentang pengaduan nasabah.

2008

6.2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pedomantransparansi informasi produk.

2008

6.3 Menjalankan dan bekerjasama dengan lembagaterkait untuk melaksanakan edukasi bagimasyarakat mengenai BPR.

20072011

cetak biru bpr

Documents