contoh makalah negara dan konstitusi

7/24/2019 Contoh Makalah Negara Dan Konstitusi

1/29

Contoh Makalah Negara dan Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATA BELAKAN!

Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau

mengubah UUD 1945 karena yang menjadi causa prima

penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi

kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis sosial-politik,

bobroknya managemen negara yang mereproduksi !,

hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya

kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasaan adalah UUD

Republik "ndonesia 1945# "tu terjadi karena fundamen

ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah

bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur

dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan sepenuhnya

jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara#

$kibatnya dalam penerapannya kemudian bergantung pada

penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk


2/29

legitimasi dan kepentingan kekuasaannya# Dari dua kali

kepemimpinan nasional re%im orde lama &1959 ' 19(() dan orde

baru &19(( ' 199*) telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun

yang berkuasa dengan masih menggunakan UUD yang all si%e itu

akan berperilaku sama dengan penguasa sebelumnya#

eberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak

boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan# +untutan

perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan

tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan

berbangsa dan bernegara# $tau dengan kata lain sebagai upaya

memulai kontrak sosial baru antara .arga negara dengan

negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan

dalam sebuah peraturan dasar &konstitusi)# /erubahan konstitusi

ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi

negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis

dengan relasi lembaga negara yang seimbang# Dengan demikian

perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa

diabaikan# 0al ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan

bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa#


3/29

Realitas yang berkembang kemudian memang telah

menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen

masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945# agaimana cara

me.ujudkan komitmen itu dan siapa yang ber.enang

melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu

terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting

dari proses perubahan konstitusi itu# arena dari sini akan dapat

terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak

.arga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi

pembentukan .ajah "ndonesia kedepan# 2ajah "ndonesia yang

demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial,

kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan#

Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita

akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang

dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna#

Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah

mencerminkan kehendak bersama# /erubahan yang menjadi

kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan

selanjutnya# 3ebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen

sukses atas keberhasilan sebuah perubahan#


4/29

1." UMU#AN MA#ALAH

erdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,

dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada

penulisan kali ini# asalah yang dimaksud adalah sebagai berikut

1#6#1 $pakah pengertian negara itu7

1#6#6 $pakah pengertian konstitusi itu7

1#6#8 agaimanakah hubungan antara negara dan konstitusi7

1#6#4 agaimana keberadaan /ancasila dan konstitusi di

"ndonesia7

1.$ TU%UAN PENULI#AN

$dapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut

1#8#1 Untuk mengetahui pengertian dari negara#

1#8#6 Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi#

1#8#8 Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi#


5/29

1#8#4 Untuk mengetahui keberadaan /ancasila dan konstitusi di

"ndonesia#

1.& MAN'AAT PENULI#AN

anfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai

berikut

1#4#1 enambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu

negara#

1#4#6 enambah .a.asan kita tentang pengertian konstitusi#

1#4#8 ita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan

konstitusi#

1#4#4 ita tahu keberadaan /ancasila dan konstitusi di negara

kita#


6/29

BAB II

PEMBAHA#AN

".1 PEN!ETIAN NE!AA

!egara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok

atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama

mendiami suatu .ilayah &territorial) tertentu dengan mengakui

adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan


7/29

keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang

ada di .ilayahnya#rganisasi negara dalam suatu .ilayah

bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain

&keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya

yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari

masalah kenegaraan)# 3ecara umum negara dapat diartikan

sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu .ilayah

karena memiliki pemerintahan yang ber.enang dan mampu

untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-

organisasi lainnya#

+erdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk

suatu negara# :lemen-elemen tersebut adalah

1# asyarakat

asyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu

negara# asyarakat atau rakyat merupakan suatu indi;idu yang

berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam

pemerintahan# /entingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak

hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan &staatsleer) tetapi perlu


8/29

juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan

&sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki,

mempelajari hidup kemasyarakatan# 3osiologi merupakan ilmu

penolong bagi ilmu hukum tata negara#

6# 2ilayah &teritorial)

3uatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu .ilayah#

Disamping pentingnya unsur .ilayah dengan batas-batas yang

jelas, penting pula keadaan khusus .ilayah yang bersangkutan,

artinya apakah layak suatu .ilayah itu masuk suatu negara

tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi .ilayah berbagai

negara# $pabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan

pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di

.ilayahnya sendiri# rang akan segera sadar berada dalam suatu

negara tertentu apabila melampaui batas-batas .ilayahnya

setelah berhadapan dengan aparat &imigrasi negara) untuk

memenuhi berbagai ke.ajiban yang ditentukan#

/aul Renan &/erancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi

suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan


9/29

bersatu &le desir deods sou;ereiniteit)

+eori kedaulatan +uhan &>ods sou;ereiniteit) meyatakan atau

menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh

+uhan# isalnya kerajaan elanda, Raja atau ratu secara resmi

menamakan dirinya Raja atas kehendak +uhan bij de >ratie

>ods, atau :thiopia &Raja 0aile 3elasi) dinamakan 3inga


10/29

/enakluk dari suku ?uda yang terpilih +uhan menjadi Raja di

:thiopia#

6# +eori kedaulatan !egara &3taats sou;ereiniteit)

+eori kedaulatan !egara &3taats sou;ereiniteit)menganggap

sebagai suatu a@ioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam

suatu .ilayah negara, negaralah yang berdaulat# "nilah inti pokok

dari semua kekuasaan yang ada dalam .ilayah suatu negara#

tto ayer &dalam buku Deutsches Aer.altungsrecht)

menyatakan kemauan negara adalah memiliki kekuasaan

kekerasan menurut kehendak alam# 3ementara itu Bellinek dalam

buku $lgemeine 3taatslehre menyatakan kedaulatan negara

sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari

siapapun# /emerintah adalah alat negara#

8# +eori kedaulatan hukum &Rechts sou;ereiniteit)

+eori kedaulatan hukum &Rechts sou;ereiniteit) menyatakan

semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum# /elopor

teori ini adalah 0# rabbe dalam buku Die oderne 3taats "dee#

4# +eori edaulatan Rakyat &Aolks aou;ereiniteit),


11/29

+eori edaulatan Rakyat &Aolks aou;ereiniteit), semua kekuasaan

dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat

&bersama)# B#B# Rousseau &/erancis) menyatakan apa yang dikenal

dengan kontrak sosial, suatu perjanjian antara seluruh rakyat

yang menyetujui /emerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu

negara#

Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 8 unsur

negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat, .ilayah, pemerintahan,

UUD &onstitusi) dan pengakuan "nternasional &secara de facto

maupun de jure)#

"." PEN!ETIAN K(N#TITU#I

ata onstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata

kerja yaitu constituer &/erancis) atau membentuk# ?ang

dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung

makna a.al &permulaan) dari segala peraturan perundang-

undangan tentang negara# elanda menggunakan istilah


12/29

>rond.et yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi

dasar &grond) dari segala hukum# "ndonesia menggunakan istilah

>rond.et menjadi Undang-undang Dasar#

enurut rian +hompson, secara sederhana pertanyaCan

.hat is a constitution dapat dija.ab bah.a a constiCtution is a

document .hich contains the rules for the the operation of an

organi%ation rganisasi dimaksud beraCgam bentuk dan

kompleksitas strukturCnya# !egara sebagai salah satu bentuk

organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut

sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar#

Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting

biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara

luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subsitusi

tertentu terutama dari /aus#

onstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah

dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu

organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini,

konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa

dokumen tertulis &formal)# !amun menurut para ahli ilmu hukum


13/29

maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk

kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan,

kebijakan dan distibusi maupun alokasi onstitusi bagi organisasi

pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk

dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau

hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi#

onstitusi memuat aturan-aturan pokok &fundamental) yang

menopang berdirinya suatu negara# +erdapat dua jenis kontitusi,

yaitu konstitusi tertulis &2ritten =onstitution) dan konstitusi tidak

tertulis &Un.ritten =onstitution)# "ni diartikan seperti halnya

0ukum +ertulis &geschre;en Recht) yang termuat dalam

undang-undang dan 0ukum +idak +ertulis &ongeschre;en recht)

yang berdasar adat kebiasaan# Dalam karangan =onstitution of

!ations, $mos B# /easlee menyatakan hampir semua negara di

dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali "nggris dan anada#

Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai

konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai

konstitusi# Dalam buku yang berjudul +he Ea. and +he

=onstitution, ";or Benning menyebutkan di dalam dokumen


14/29

konstitusi tertulis yang dianut oleh negara-negara tertentu

mengatur tentang

1# $danya .e.enang dan tata cara bekerja suatu lembaga

kenegaraan#

6# $danya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh .arga negara

yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah#

+idak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur

dalam poin 1 dan tidak semua hak-hak .arga negara diatur

dalam poin 6# 3eperti halnya di negara "nggris# Dokumen-

dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga

negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, satu

dokumen dengan dokumen lainya tidak sama#

$da konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan

sangat pendek# onstitusi yang terpanjang adalah "ndia dengan

894 pasal# emudian $merika Eatin seperti uruguay 886 pasal,

!icaragua 86* pasal, =uba 6*( pasal, /anama 6F1 pasal, /eru

68( pasal, ra%il dan =olumbia 61* pasal, selanjutnya di $sia,

urma 684 pasal, di :ropa, belanda 61G pasal#


15/29

onstitusi terpendek adalah 3panyol dengan 8( pasal,

"ndonesia 8F pasal, Eaos 44 pasal, >uatemala 45 pasal, !epal 4(

pasal, :thiopia 55 pasal, =eylon 91 pasal dan Hinlandia 95 pasal#

a# +UBU$! D$R" !3+"+U3"

/ada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata

tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konIik

antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat#

+ujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena

sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau

Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan

tujuan konstitusi itu sendiri#

onstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan

hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan

1# erbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan .e.enang dan

tugasnya masing-masing#

6# 0ubungan antar lembaga negara


16/29

8# 0ubungan antar lembaga negara&pemerintah) dengan .arga

negara &rakyat)#

4# $danya jaminan atas hak asasi manusia

5# 0al-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan

jaman#

3emakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu

konstitusi tidak menjamin bah.a konstitusi tersebut baik# Di

dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga

yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki

peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang

terdapat di dalam konstitusi# ahkan terdapat hak-hak asasi

manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan

lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi#

Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan

tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama

denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi#


17/29

onstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme#

2alton 0# 0amilton menyatakan =onstiCtutionalism is the name

gi;en to the trust .hich men repose in the po.er of .ords

engCrossed on parchment to keep a go;ernment in order# Untuk

tujuan to keep a go;ernment in order itu diperlukan pengaturan

yang sede-mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam

proses pemeCrintahan dapat dibatasi dan dikendalikan

sebaCgaiCmana mestinya# >agasan mengatur dan membatasi

kekua-saan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan

untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum

dalam kehidupan umat manusia#

b# E$3"H"$3" !3+"+U3"

0ampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara

negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan

persamaan# Dengan demikian akan sampai pada klasiJkasi dari

konstitusi yang berlaku di semua negara# /ara ahli hukum tata

negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasiJkasi


18/29

berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain #=#

2heare, =#H# 3trong, Bames ryce dan lain-lainnya#

Dalam buku #=# 2heare odern =onstitution &19F5)

mengklasiJkasi konstitusi sebagai berikut

a# onstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis &.ritten

constitution and un.ritten constitution)b# onstitusi Ieksibel dan konstitusi rigid &Ie@ible and rigid

constitution)

onstitusi Ieksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-

ciri pokok

1# 3ifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah #6# Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti

mengubah undang-undang#c# onstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat

tinggi &3upreme and not supreme constitution)#

onstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai

kedudukan tertinggi dalam negara &tingkatan peraturan

perundang-undangan)# onstitusi tidak derajat tinggi adalah

konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang

pertama#


19/29

d# onstitusi !egara 3erikat dan !egara esatuan &Hederal and

Unitary =onstitution)

entuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara

yang bersangkutan# Dalam suatu negara serikat terdapat

pembagian kekuasaan antara pemerintah federal &/usat)

dengan negara-negara bagian# 0al itu diatur di dalam

konstitusinya# /embagian kekuasaan seperti itu tidak diatur

dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya

semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat#

e# onstitusi /emerintahan /residensial dan pemerintahan

/arlementer &/resident :@ecuti;e and /arliamentary :@ecuti;e

=onstitution)#

Dalam sistem pemerintahan presidensial &strong) terdapat

ciri-ciri antara lain

1# /residen memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara,

tetapi juga memiliki kedudukan sebagai epala /emerintahan#6# /residen dipilih langsung oleh rakyat atau de.an pemilih#8# /residen tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan

tidak dapat memerintahkan pemilihan umum#


20/29

erlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang

mengCikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip

kedaulatan yang dianut dalam suatu negara# Bika negara itu

menganut paham kedauClatan rakyat, maka sumber legitimasi

konstitusi itu adalah rakyat# Bika yang berlaku adalah paham

kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya

suatu konstitusi# 0al inilah yang diseCbut oleh para ahli sebagai

constituent po.er yang merupakan ke.eCnangan yang berada di

luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturCnya# arena itu, di

lingkungan negara-negara demoCkrasi, rakCyatlah yang

dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi#

=onstituent po.er mendaChului konstitusi, dan konstitusi

mendahului organ peCmeCrinCtahan yang diatur dan dibentuk

berdasarkan konstitusi# /engertian constituent po.er berkaitan

pula dengan pengertian hirarki hukum &hierarchy of la.)#

onstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling

tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu

sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi

bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-

undangan lainnya# 3esuai dengan prinsip hukum yang berlaku


21/29

uni;ersal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya

berada di ba.ah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan

diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan

dengan hukum yang lebih tinggi tersebut#

Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh 2heare

onstitusi /emerintahan /residensial dan pemerintahan

/arlementer &/resident :@ecuti;e and /arliamentary :@ecuti;e

=onstitution), oleh 3ri 3oemantri, Undang-Undang Dasar 1945

&UUD 45) tidak termasuk kedalam golongan konstitusi

/emerintahan /residensial maupun pemerintahan /arlementer #

0al ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri

pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer#

leh sebab itu menurut 3ri 3oemantri di "ndonesia menganut

sistem konstitusi campuran#

6#8 0UU!>$! !:>$R$ D:!>$! !3+"+U3"

erhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha

untuk melaksanakan dasar negara# Dasar negara memuat norma-

norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal


22/29

oleh UUD &onstitusi) erupakan satu kesatuan utuh, dimana

dalam /embukaan UUD 45 tercantum dasar negara /ancasila,

melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar

negara#

6#4 /$!=$3"E$ D$! !3+"+U3" D" "!D!:3"$

3eperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa "ndonesia,

/ancasila merupakan JlosoJsche grondslag dan common

platforms atau kalimatun sa.a# /ada masa lalu timbul suatu

permasalahan yang mengakibatkan /ancasila sebagai alat yang

digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan

mengakibatkan /ancasila cenderung menjadi idiologi tertutup# 0al

ini dikarenakan adanya anggapan bah.a pancasila berada di atas

dan diluar konstitusi# /ancasila disebut sebagai norma

fundamental negara &3taatsfundamentalnorm) dengan

menggunakan teori 0ans elsen dan 0ans !a.iasky#

+eori 0ans elsen yang mendapat banyak perhatian adalah

hierarki norma hukum dan rantai ;aliditas yang membentuk

piramida hukum &stufentheorie)# 3alah seorang tokoh yang


23/29

mengembangkan teori tersebut adalah murid 0ans elsen, yaitu

0ans !a.iasky# +eori !a.iaky disebut dengan theorie ;on

stufenufbau der rechtsordnung# 3usunan norma menurut teori

tersebut adalah

1# !orma fundamental negara &3taatsfundamentalnorm)K6# $turan dasar negara &staatsgrundgeset%)K8# Undang-undang formal &formell geset%)K dan4# /eraturan pelaksanaan dan peraturan otonom &;erordnung en

autonome sat%ung)#

3taatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar

bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar

&staats;erfassung) dari suatu negara# /osisi hukum dari suatu

3taatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya

suatu konstitusi# 3taatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari

konstitusi suatu negara#

erdasarkan teori !a.iaky tersebut, $# 0amid 3# $ttamimi

memban-dingkannya dengan teori elsen dan menerapkannya

pada struktur tata hukum di "ndonesia# $ttamimi menunjukkan

struktur hierarki tata hukum "ndonesia dengan menggunakan


24/29

teori !a.iasky# erdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum

"ndonesia adalah

1) 3taatsfundamentalnorm /ancasila &/embukaan UUD 1945)#6) 3taatsgrundgeset% atang +ubuh UUD 1945, +ap /R, dan

on;ensi etatanegaraan#8) Hormell geset% Undang-Undang#4) Aerordnung en $utonome 3at%ung 3ecara hierarkis mulai dari

/eraturan /emerintah hingga eputusan upati atau 2alikota#

/enempatan pancasila sebagai suatu 3taatsfundamentalnorm

di kemukakan pertama kali oleh !otonagoro# /osisi ini

mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk

mencapai ide-ide dalam /ancasila, serta dapat digunakan untuk

menguji hukum positif# Dengan ditetapkannya /ancasila sebagai

3taatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan,

dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai

/ancasila#

Dengan menempatkan pancasila sebagi

3taatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila berada di

atas undang-undang dasar# /ancasila tidak termasuk dalam

pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi#


25/29

?ang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah

pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan

bagian dari konstitusi7

Dalam pidatonya, 3oekarno menyebutkan dasar negara sebagai

/hilosoJsche grondslag sebagai fondamen, Jlsafat, pikiran yang

sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan

negara "ndonesia# 3oekarno juga menyebutnya dengan istilah

2eltanschauung atau pandangan hidup# /ancasila adalah lima

dasar atau lima asas#

Bika masalah dasar negara disebutkan oleh 3oekarno sebagai

/hilosoJsche grondslag ataupun 2eltanschauung, maka hasil dari

persidangan-persidangan tersebut, yaitu /iagam Bakarta yang

selanjutnya menjadi dan disebut dengan /embukaan UUD 1945,

yang merupakan /hilosoJsche grondslag dan 2eltanschauung

bangsa "ndonesia# 3eluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam

/embukaan UUD 1945 adalah dasar negara "ndonesia, termasuk

di dalamnya /ancasila#


26/29

BAB III

PENUTUP

$.1 #IMPULAN

erdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut

1# !egara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau

beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama


27/29

mendiami suatu .ilayah &territorial) tertentu dengan mengakui

adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan

keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia

yang ada di .ilayahnya#6# onstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu

negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis# onstitusi

memuat aturan-aturan pokok &fundamental) yang menopang

berdirinya suatu negara#

8# $ntara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang

sangat erat# arena melaksanakan konstitusi pada dasarnya

juga melaksanakan dasar negara#4# /ancasila merupakan JlosoJsche grondslag dan common

platforms atau kalimatun sa.a# /ancasila sebagai alat yang

digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan

mengakibatkan /ancasila cenderung menjadi idiologi tertutup,

sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD

1945 yang menjadi konstitusi di "ndonesia#

$." #AAN


28/29

epada para pembaca kami menyarankan agar lebih banyak

membaca buku yang berkaitan dengan !egara atau onstitusi

agar lebih memahami kedua hal tersebut#

DA'TA PU#TAKA

httpLL...#.ikipedia#com

!asution, ir%a# !:>$R$ D$! !3+"+U3"# 6GG4 & diakses le.at

internet)


29/29

httpLL...#prince-mienu#blogspot#com

contoh makalah negara dan konstitusi

Documents