cost recovery_lingkungan bisnis.pdf

7/24/2019 Cost Recovery_lingkungan Bisnis.pdf

1/16

Alamat: Patra Office Tower, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950 - http://www.bpmigas.com

NO. 47, JULI 2008

EDITORIAL >>2 W A W A N C A R A >>10 C O M D E V >>14

Mari Berpikir Jernih

B A D A N P E L A K S A N A K E G I A T A N U S A H A H U L U M I N Y A K D A N G A S B U M I

Buletin

AKHIR-akhir ini kabar tak sedap me-nerpa industri hulu minyak dan gas bumi.Sektor yang sampai saat ini masih men-

jadi salah satu penopang pendapatannegara, ditengarai dikelola secara tidakprofesional sehingga tidak memberikankeuntungan maksimal bagi Negara danmerugikan bangsa Indonesia .

Bekali Pengusaha

Kecil-Menengah

Lewat LBD

CHEVRON

Diantara Hak Angket BBMdan Cost Recovery

Iklim Bisnis Migas

Sudjarjono :

Semua

Penghitungan

Penerimaan

Negara Tercatat


2/16

EDITORIAL

2

Redaksi menerimamasukan artikel yang dikirim melaluie-mail : [email protected] atau fax. 021 - 5290 1315

No. 47, JULI 2008

AKHIR-akhir ini kabartak sedap menerpaindustri hulu minyakdan gas bumi. Sektor

yang sampai saat ini masih menjadisalah satu penopang pendapatannegara, ditengarai dikelola secaratidak profesional sehingga tidakmemberikan keuntungan maksimalbagi Negara dan merugikan bangsaIndonesia .

Adalah Indonesia Corrup-

tion Watch (ICW), salah satuLembaga Swadaya Masyarakat(LSM), menyodorkan sebuahlaporan ke publik adanya du-gaan penyimpangan dalampenerimaan migas nasional.Dikatakan, selama kurun waktu2000-2007 negara dirugikanRp194 triliun. Angka ini diper-oleh dari perhitungan ICW sen-diri, berdasarkan angka yangdilansir Departemen ESDM danDepartemen Keuangan, na-

mun menggunakan mekanismepenghitungan yang berbedadengan yang digunakan peme-rintah.

Kabar tak sedap lainnya mun-cul ketika lembaga-lembagaauditor mempublikasikan hasiltemuannya, yang belum fnal, se-

hingga seakan-akan banyak sekalipenyimpangan yang dilakukan olehKontraktor KKS saat melakukankegiatan operasinya.

Selain itu juga ada sejumlah

kalangan yang menyalahkan sek-tor hulu migas sebagai penyebabkenaikan harga bahan bakar mi-nyak (BBM). Menurut mereka, kare-na industri hulu migas salah urus,maka produksi semakin menurun.Akibatnya kebutuhan BBM di dalamnegeri tidak dapat dipenuhi, sehing-ga negara harus mencukupi kebu-tuhan tersebut dari impor. Hal inilahyang kemudian membuat pemerin-tah tidak punya pilihan lain selain

menaikkan harga BBM di dalamnegeri.

Kelompok ini mengabaikan kon-disi di mana sumur-sumur produksimigas Indonesia semakin tua se-hingga produksinya juga semakinmenurun. Mereka juga mengabaikankenyataan di mana konsumsi BBMdi dalam negeri semakin mening-kat sehingga kesenjangan antaravolume minyak yang diproduksikan

Indonesia dan volume BBM yangdibutuhkan untuk memenuhi kebu-tuhan dalam negeri semakin be-sar. Satu hal lagi yang terlupakan,mereka mengabaikan harga minyak

dunia yang meningkat berlipat kalidalam dua tahun terakhir ini.

Buntut dari semua kabar terse-but, muncul tuntutan kepada peme-rintah untuk merubah peraturan,merubah bentuk kontrak, bahkanmerubah undang-undang.

Memang setiap orang berhakmenyampaikan pendapat dan opi-ninya terhadap persoalan yangberkembang di masyarakat. Apala-gi kalau pendapat yang dipaparkantersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak. Sehingga ada urgen-si dari orang/kelompok tersebutuntuk menyampaikannya kepadapublik dengan mengatasnamakankepentingan publik.

Namun seharusnya pendapatatau opini yang dilontarkan harusbisa dipertanggungjawabkan, se-hingga kritikan yang dilontarkanmalah membangun, bukan mele-mahkan.

Terkait dengan industri hulu

migas, setiap pihak harus sadarbahwa penerimaan migas adalahujung dari proses produksi yangbermula dari proses eksplorasi,eksploitasi, pengolahan hinggadi titik suplai. Ada mata rantaiyang harus dipahami, dengansegala faktor maupun variabelpenghitungan hingga akhirnyamenjadi bagian negara.

Mengutip laporan terakhirPricewaterCooperhouse, setiapelemen bangsa Indonesia harus

sadar bahwa tingkat kecemas-an investor industri hulu migaskini meningkat karena merekamenilai ketidakpastian hukum diIndonesia semakin meningkat.Kekhawatian ini muncul karenabanyaknya laporan hasil auditor

yang melansir dugaan adanyamanipulasi cost recovery.

Jika isu-isu negatif seperti initerus dimunculkan, bukan tidakmungkin investor migas akan pergike negara lain yang dianggap mem-

berikan kepastian hukum lebih ting-gi. Bila ini terjadi, bangsa Indonesiajuga akan dirugikan karena programpeningkatan produksi yang saat inisedang dilaksanakan bakal ter-ancam, dan ujung-ujungnya akanmenekan angka penerimaan darisektor hulu migas.

Oleh karena itu, semua pihakhendaknya berpikir jernih sebelummenentukan sikap. Jangan sam-pai perjuangan kita salah arah se-hingga malah menimbulkan kontra

produktif. ***

MARI BERPIKIR JERNIH


3/16

3

LAPORAN UTAMA

No. 47, JULI 2008

Dewan Perwakilan Rak-yat (DPR) RI akhirnyasecara resmi mem-bentuk Panitia Angket

BBM, terkait kebijakan pemerintahmenaikkan harga jual bahan bakarminyak (BBM) dalam negeri akhirMei lalu.

Meski fakta di lapangan jelasmemperlihatkan bahwa kenaikanharga BBM dipicu oleh kenaikanharga minyak dunia, namun keputus-an pemerintah itu tetap dinilai tidaktepat. DPR RI menilai kebijakanmenaikkan harga BBM dituding se-bagai sikap pemerintah yang tidakmematuhi UUD 1945 di mana nega-ra wajib memperhatikan kebutuhan

dasar hidup orang banyak, terma-suk BBM. Seharusnya, kata DPRRI, pemerintah melakukan upayalain sehingga kenaikan harga BBMbisa dihindari.

Didasarkan pada pemikiranini, DPR RI akhirnya merasa perlumeninjau seluruh proses pada in-dustri migas, baik hulu maupun hilir.Alasannya, inefsiensi di sektor hulumigas bisa membengkakkan hargaBBM.

Sebenarnya, Indonesia bukansatu-satunya negara yang terpak-sa menaikkan harga BBM akibatkenaikan harga minyak dunia. In-dia dan negara jiran Malaysia jugamengambil kebijakan yang samapada 5 Juni lalu. Bahkan prosen-tase kenaikan yang ditetapkan lebihbesar dari kenaikan yang diambilIndonesia.

Perdana Menteri Malaysia DatukSeri Abdullah Ahmad Badawi men-jelaskan, harga baru yang ditetapkan

sesuai dengan mekanisme pasarmasih memasukkan subsidi sekitar30 sen per liter. Harga BBM baru di

Malaysia masing-masing bensin RM2,70 atau sekitar Rp 7.750 per liter,solar RM 2,58 atau sekitar Rp 7.400per liter. Sebagai perbandingan,harga premium di Thailand adalahRp 11.200, Singapura Rp15.000,India Rp 11.500 dan Indonesia ha-nya Rp 6.000 per liter.

Lalu apakah pemerintah Indone-sia menyalahi peraturan perundang-

an ketika menaikkan harga BBM?Menteri Komunikasi dan InformasiMuhammad Nuh mengatakan, bah-wa pemerintah tidak melakukan ke-salahan. Sebelumnya DPR RI danpemerintah telah bersepakat bilaterjadi sesuatu di luar kendali hing-ga harga minyak di pasar dunia ber-

ada di atas US$ 100/ barel, makakewenangan untuk memutuskankebijakan, diserahkan sepenuhnya

kepada pemerintah. Kesepakatanitu tertuang dalam pasal 14 UUAPBN.

Pemerintah juga telah men-jelaskan bahwa kenaikan BBM itudilakukan karena setiap hari Indo-nesia membutuhkan 1,1 juta barelminyak (bph) untuk memenuhi ke-butuhan energi di dalam negeri, se-hingga kenaikan harga BBM diper-

lukan untuk mengurangi subsidi.Sementara sebagian besar subsidiyang dikucurkan salah sasaran,karena lebih banyak dinikmati orangmampu.

Sebagai gambaran, sebagianbesar BBM bersubsidi digunakanuntuk mendukung transportasi.

Artinya, para pemilik mobil lah yangmenikmati sebagian besar subsiditersebut. Padahal banyak sektor

di Antara Hak Angket BBMdan Cost Recovery

Iklim Bisnis Migas


4/16

LAPORAN UTAMA

No. 47, JULI 2008

lain yang amat membutuhkan per-hatian pemerintah, seperti sektorpendidikan, kesehatan, infrastrukturdan lainnya.

Lagi-Lagi Cost Recovery

Salah satu persoalan yang bakaldikupas Panitia Angket DPR RIadalah melonjaknya cost recoverydalam kurun 10 tahun terakhir. Ma-salah ini dianggap perlu ditelisikkarena pada kurun waktu yangsama, produksi minyak nasional te-rus menurun dari tahun ke tahun.

Penjelasan pemerintah yangmengatakan kenaikan cost tidakdapat dihindari karena sebagianbesar lapangan produksi mulai tuadan membutuhkan tambahan pera-

watan akan dikaji ulang. Demikianjuga hubungan meroketnya hargaminyak mentah dunia yang ikutmendongkrak biaya produksi. Biayatransportasi, biaya sewa peralatanpenunjang membengkak berlipatkali. Belum lagi, harga baja yangjuga meningkat tajam karena me-ningkatnya permintaan Cina danIndia, ikut mempengaruhi besaranbiaya eksplorasi dan produksi mi-gas.

Pada 2007, BPMIGAS mengung-kapkan angkacost recoverymenca-pai US$ 8,31 miliar, naik dibanding2006 yang hanya US$ 7,82 miliar.Tahun ini, pengeluaran negara un-tukcost recovery diperkirakan men-capai US$ 10,14 juta.

Banyak kalangan juga memper-tanyakan tingkat efesiensi cost re-coverydibanding pendapatan yangbisa dinikmati negara. Deputi Ope-rasi BPMIGAS, yang sebelumnyamenjabat Deputi Finansial, Ekono-

mi dan Pemasaran, Eddy Purwantomengatakan, cost recovery seha-rusnya tidak dibandingkan denganjumlah produksi, melainkan denganpendapatan. Dimana pun dalambisnis, kalau ada peningkatan biayadiikuti oleh peningkatan pendapat-an, ya itu wajar saja karena memangoverhead cost-nya juga meningkat,kata Eddy.

Berdasarkan data BPMIGAS,cost recovery sejak 2003 hingga2007 memang mengalami kenaikan.Akan tetapi, gross revenue(penda-patan kotor) hasil migas maupunbagian negara dari migas ikut naik.

(lihat grafk 1, red).Pendapat Eddy sesungguhnya

senada dengan pendapat anggotakomisi VII DPR RI, Dito Gandin-duto. Menurutnya adalah wajar jikasaat ini biaya operasional kegiatan

migas naik, karena saat ini seluruhkomponen biaya meningkat, seiringdengan peningkatan harga minyakdunia yang sudah menembus US$140 per barel. Ini tidak hanya ter-jadi di Indonesia tapi di seluruh du-nia, katanya.

Beberapa negara, seperti diTimur Tengah, Eropa, Amerika,dan Amerika Latin secara serentakmeningkatkan kegiatan produksimereka untuk memanfaatkan mo-mentum harga minyak dunia. Faktor

ini yang ikut memberi kontribusi me-ningkatnya harga komponen kegiat-an produksi migas. Jadi, jangankaitkan peningkatan cost recoveryini sebagai bentuk inefsiensi, kataDito.

Dibandingkan negara lain, sebe-narnya kenaikan biaya produksi diIndonesia tergolong relatif rendah.Data OPEC 2004 menunjukkan,besaran cost recoverydi Indonesia

lebih rendah dari Angola, Tiongkok,Amerika Serikat (onshore), Ru-sia, Gulf Of Mexico, dan Kanada.Dibanding negara-negara non-OPEC, besaran dan pertumbuhancost recovery Indonesia relatif ren-

dah (lihat grafk 2, red).Wakil Ketua Indonesian Petro-leum Association (IPA) SammyHamzah berpendapat, naiknya costrecovery di Indonesia cukup wajar.Alasannya, banyak kilang-kilang tuayang membutuhkan biaya produksiyang lebih besar.

Jangan jadikan besaran cost re-coverysebagai tanda lemahnya in-dustri hulu migas di Tanah Air, kataSammy.

Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Purnomo Yusgiantoro jugamengingatkan, cost recovery ataurecovery of operating cost dalambidang migas tidak bisa dilihat se-potong-potong (snapshot). Cost re-coveryharus dipahami secara utuh,termasuk aspek historis yang mela-tarbelakanginya.

Selama ini, besaran cost re-covery hanya dibandingkan de-ngan produksi minyak hingga

sumber : PricewaterhouseCoopers, Mei 2008


5/16

5

LAPORAN UTAMA

No. 47, JULI 2008

menciptakan persepsi adanya in-efsiensi, kata Purnomo.

Peningkatan cost recovery se-sungguhnya disebabkan sejumlahfaktor, antara lain lapangan produksiminyak Indonesia mayoritas adalahlapangan tua (mature) yang mulaiberoperasi sejak 50 tahun lalu. Se-makin tua suatu lapangan, semakin

menurun produksinya dan semakinmahal biayanya. Laju penurunanproduksi alami lapangan-lapangantua di Indonesia rata-rata di atas10%. Upaya yang dilakukan ha-nya bisa menahan laju penurunanproduksi, ujar

Wakil Ketua BPMIGAS AbdulMuin menambahkan, faktor lainnaiknya cost recovery adalah har-ga minyak yang tinggi, yang telahmengakibatkan peningkatan aktivi-

tas kegiatan hulu migas di seluruhdunia. Keadaan ini mendorong kom-petisi mencari barang dan jasa un-tuk keperluan operasi perminyakan,seperti rig pengeboran, besi baja,kapal, dan crane barge. Ditambahlagi masuknya Pertamina E&P se-bagai KKKS sejak kuartal IV 2004memberikan kontribusi kenaikancost recovery hingga 24%.

Penataan UlangPemerintah mendengarkan ber-

bagai kritikan yang mengemuka dimasyarakat. Oleh karena itu agarpersoalan cost recovery tidak men-

jadi persoalan yang terus berlarut,pemerintah berupaya memperbaikiperaturan mengenai cost recovery,agar lebih sederhana sehingga jugamemudahkan pengawasan. Salahsatu cara yang dilakukan adalahmengubah pola perhitungannya.Melalui pola baru itu, penghitungancost recoverytidak lagi berdasarkan

blok, namun pada rencana pengem-bangan (plan of development/ POD)lapangan.

Kontrol terhadap penggunaancost recovery juga tetap dilakukansecara berlapis, mulai dari BPMI-GAS, Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) hinggaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK).Namun beberapa hal yang masukdalam wilayah grey area ditata ulang,dan akhirnya pemerintah mencoret

17 daftar kegiatan yang tidak masukdalam wilayahcost recovery.Dari sisi nilai, pencabutan 17

daftar kegiatan dari daftar tersebuttidak akan terlihat secara signifkan.Namun upaya tersebut tetap dihar-gai. Selama ini memang banyakwilayah abu-abu (grey area). Jadi,saya menyambut baik upaya pe-meintah untuk menata ini, ujar Dito.

Dito meminta pemerintah ju-ga meminta Kontraktor KKS me-nyesuaikan beberapa standar teknis,

dengan kondisi di Indonesia, untukmenekan biaya produksi. Misalnya,kalau mereka terbiasa memakai mobil

mewah untuk kegiatan operasional, diIndonesia cukup mobil Kijang saja,ungkapnya. Dia mengusulkan agardalam pelaksanaan audit yang sudahberjalan saat ini tidak hanya mengede-pankan audit masalah fnansial, tetapi

juga dilengkapi dengan audit teknis.Semua masukan yang terstruk-tur, baik untuk dipertimbangkan, danbila memungkinkan dilaksanakanagar efsiensi industri ini meningkat.Namun hendaknya pengkajian di-lakukan secara komprehensif, danmatang agar tidak memunculkanefek negatif.

Hasil audit PricewaterhouseCooper(PwC) terhadap industri hulumigas di Indonesia pada tahun 2007yang memperlihatkan tingkat kece-

masan investor meningkat, hendak-nya juga dijadikan sebagai masukanseluruh stakeholder.Jangan sampaikarena ingin menekan cost recovery,investor malah melarikan diri.

Sebagai catatan, saat ini banyakhasil kajian yang menunjukkan rata-rata biaya operasi yang digunakanoleh industri migas Indonesia sudahsangat efsien, yakni hanya 23%dari seluruh gross. Bahkan bagi se-bagian peneliti, seperti Jhonston,prosentaseini dianggap cruel. Bilaangka ini ditekan lagi, dikhawatirkaninvestor akan lari. Kalaupun tetaptinggal di Indonesia, mereka akancenderung menggunakan biayayang di-cost recovery hanya untukmendukung kegiatan produksi. Arti-nya mereka tidak lagi menganggar-kan biaya untuk eksplorasi.

Hal ini akan mendatangkan malapetaka bagi Indonesia karena tanpaeksplorasi, kita tidak memiliki usahamengganti cadangan minyak atau-

pun gas yang telah dikonsumsi. Arti-nya, pada satu masa yang tidak lamalagi, produksi kita akan makin cepatmenurun, karena tidak ada upayamenahan laju penurunan produksi.

Kita berharap, Panitia AngketDPR berhasil menghasilkan kepu-tusan politik yang diharapkan bisamenjawab persoalan-persoalanyang diduga merupakan penyim-pangan dari pengelolaan migasnasional dengan bijaksana. Jangansampai hasil yang diputuskan kelak

justru menyurutkan langkah parainvestor untuk membantu mening-katkan produksi migas nasional. ***


6/16

LAPORAN UTAMA

6 No. 47, JULI 2008

Menginjak usianyayang ke 6 (enam)

tahun, banyak haltelah dialami oleh

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP-MIGAS). Tak selalu suka, tapijuga duka. Bahkan akhir-akhir

ini banyak kritik yang dilontarkankepada BPMIGAS, mulai dari

sindiran-sindiran kecil hingga kritikyang tajam.

Salah satu kritikan yang tajamdilontarkan oleh ICW (IndonesianCorruption Watch), yang mengakutelah menemukan penyimpangan

pada penerimaan minyak bumidengan total nilai mencapai Rp

228,096 triliun sepanjang peri-

ode 2000-2007. LSM anti korupsiini mengaku melakukan penghi-

tungan berdasarkan data resmipemerintah yang dibandingkan

dengan hasil audit BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan).Total penyimpangannya ber-

jumlah Rp 228 triliun pada 2000-

2007. Sementara selama periodeitu pemerintah kehilangan pen-

dapatan mencapai Rp 194 tri-liun, ungkap Koodinator Pusat

Data&Analisis ICW Firdaus Ilyas.ICW juga menyatakan ber-

dasarkan audit BPK terhadapKontraktor Kontrak Kerja Sama

(KKKS) yang didapatkan dari hasillaporan audit semester I tahun

2006, semester I tahun 2007 dan

DATA ICW TIDAK AKURATSoal Penyimpangan Penerimaan Minyak

semester II tahun 2007, ditemu-kan lebih kurang Rp 39,99 triliun

yang tidak perlu dibayarkan se-bagai cost recovery minyak se-

hingga berpotensi merugikan ne-

gara sebesar Rp 34 triliun.ICW mensinyalir penyimpang-

an penerimaan minyak yang ber-

akibat pada kerugian negara dise-babkan oleh tiga hal. Pertama,karena adanya perbedaan perhi-tungan jumlah produksi minyak

(per tahun) antara DepartemenESDM dan APBN di mana jumlah

realisasi produksi dalam APBNjauh lebih kecil daripada jumlah

produksi sebenarnya.Kedua, adanya kemungkinan

penerimaan negara bukan pa-


7/16

LAPORAN UTAMA

7No. 47, JULI 2008

jak yang digunakan adalah harga

minyak bumi yang lebih rendahdaripada rata-rata harga minyak

internasional baik untuk ekspormaupun untuk kebutuhan dalam

negeri.

Ketiga indikasi bahwa peneri-

maan negara dari pajak berupapiutang pajak dari kontraktor yang

belum dibayarkan.Berdasarkan data yang diper-

olehnya, Deputi Operasi BP-MIGAS, yang pernah menjabat

Deputi Finansial, Ekonomi, dan

Pemasaran BPMIGAS Eddy Pur-wanto menyatakan, hitungan yang

dipakai ICW dalam laporan pene-rimaan migas salah. Perhitungan-

nya terlihat tidak betul, tidak aku-rat, tuturnya.

Dari data mekanisme peng-hitungan yang dilakukan ICW,

Eddy menduga ICW tidak akuratkarena beberapa hal. Yang per-tama adalah adanya perbedaanpengertian atau metode penghi-

tungan yang digunakan, di manaICW diindikasi kuat menggunakan

pendekatan acrual basis, semen-tara pemerintah menggunakan

cash basis dalam perhitungan-

nya. Kedua, ICW mengutip dataproduksi sebagai data lifting, se-hingga belum memperhitungkan

own use Kontraktor KKS. Ketiga,ICW tidak memperhitungkan un-

sur-unsur pengurang dalam kegiat-an usaha hulu migas, yaitu biaya

yang dikeluarkan untuk membayarPPN dan pungutan lainnya seperti

PBB dan PDRD. Keempat, ICWditengarai hanya menghitung split

(bagi hasil) kontraktor dan peme-rintah dengan sistem standar yakni

85:15. Padahal besaran bagi hasilsetiap kontrak sangat beragam,

tergantung pada tingkat kesulitanyang dihadapi oleh kontraktor di

Mudah-mudahan

ini salah tulis dan

bukan karena

penyelewengan.

Sebab, angka yang

didapatkan publik

itu biasanya diambil

dari seminar

R. PRIYONO

Kepala BPMIGAS

lapangan. Khusus Pertamina, splitbagi hasil yang ditetapkan peme-

rintah adalah 70:30.Didasarkan pada dugaan-du-

gaan tersebut, Kepala BPMIGASR. Priyono berharap mendapatkan

penjelasan yang lebih rinci dariICW. Selama ini BPMIGAS sama

sekali tidak mendapatkan salinanperhitungan dari ICW tersebut,

sehingga sangat sulit bagi kamiuntuk memberikan penjelasan

kondisi yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini salah tulis dan bukan

karena penyelewengan. Sebab,angka yang didapatkan publik itu

biasanya diambil dari seminar,

ujarnya.Kisruh data ini juga menjadi

perhatian Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral PurnomoYusgiantoro. Sampai saat ini

kami hanya dapat data sepotong-sepotong tentang laporan ICW itu.

Data lengkapnya tidak ada, hanyacopy-an. Saya bayangkan angka

hampir dua ratus triliun itu, kalaugedung saya ini (Dept. ESDM,

red.) ditumpuk-tumpuk saja aset-nya tidak sampai segitu, katanya.

Wakil Ketua KPK BidangPencegahan Haryono Umar sete-

lah bertemu Kepala BPMIGASR.Priyono untuk mendapatkan

penjelasan tentang tugas pokokdan fungsi badan ini, mengharap-kan manajemen migas ke depan

dapat lebih transparan, akuntabel,dan kredibel.

Sehubungan dengan hal terse-

but, pertemuan yang berlangsungselama kurang lebih tiga jam terse-but akan ditindaklanjuti dengan

pertemuan-pertemuan berikutnya,agar KPK dapat mengkaji me-

kanisme pengawasan yang telahdilakukan BPMIGAS selama ini.

Beberapa masalah yang akandibahas antara lain mekanisme

perhitungan jumlah lifting, per-baikan mekanisme pengawasan,

perbaikan pencatatan cost reco-very, manajemen aset, dan per-

baikan dalam hal keuangan. ***


8/16

SEREMONIAL

8 No. 47, JULI 2008


9/16

9

SEREMONIAL

No. 47, JULI 2008

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Lapangan Sisi dan Nubi (Total E&P Indonesie) di terminalSenipah, Kalimantan Timur, 4 Juli 2008. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan MOA (Memorandum

of Agreement) LNG domestik pertama antara Total dengan konsorsium PGN, PLN dan Pertamina. Turut hadir dalamperesmian tersebut antara lain Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Duta Besar Perancis untuk Indonesia CatherineBoivineau, Senior Vice President Indonesia & Far East Total Charles Mattenet, dan Kepala BPMIGAS R. Priyono.


10/16

WAWANCARA

10 No. 47, JULI 2008

Bagaimana tanggapan Anda me-ngenai temuan ICW yang menye-butkan telah terjadi penyimpang-an penerimaan minyak sebesar

Rp 194 triliun?Saya tidak menyalahkan ICW. Mereka

cukup bagus, dalam pengetahuannyasebatas itu. Kekurangan ICW adalah ter-lalu menyederhanakan metode peng-hitungan yang digunakan, ada ketidak-cermatan dalam mengambil data, sertaketidakmengertian mengenai mekanismepenerimaan negara. Saya rasa faktor-faktoritulah yang secara dominan menyebab-kan ICW mencurigai adanya korupsi sebe-sar itu.

ICW belum tahu komponen apa sajayang masuk dalam penerimaan minyak.Mereka hanya mengambil data produksi,setelah dikurangi cost recovery, langsungdibagi 85:15, sesuai pola bagi hasil antarapemerintah dan kontraktor penghasilminyak. Mekanisme ini agak sedikit ge-gabah. Seharusnya data yang dipakaiadalah realisasi lifting, karena diantaraproduksi minyak, ada sebagian volumeyang digunakan untuk own use. Selainitu juga ada produksi minyak yang diakuisebagai penerimaan gas, bukan sebagailiftingminyak. Untuk satu periode sepertiyang dikemukakan ICW (2000-2007), kamiperkirakan selisihnya mencapai 145 jutabarel, antara produksi dan lifting.Nilainyasekitar US$ 5,46 miliar.

Faktor berikutnya adalah perbedaanmetode penghitungan. ICW menggu-nakan akuntansi dengan pendekatanacrual basis, artinya penghitungan di-dasarkan pada transaksi yang terjadi, tidakpeduli apakah uang hasil transaksi sudahmasuk ke kas atau belum. Sementara un-tuk menghitung penerimaan minyak dangas bumi Pemerintah menggunakan me-tode cash basis, yakni berdasarkan uangyang diterima dalam periode itu.

ICW juga tidak menghitung adanyafaktor pengurang pada hasil penjualanminyak, sebelum masuk ke rekening KasUmum Negara (KUN). Penjelasannya be-gini: setiap penerimaan migas dalam dolar

(US$), masuk terlebih dahulu ke rekeningpenampungan (transitory) no 600.000.411.Kemudian pemerintah mengambil se-

bagian untuk membayar pajak-pajakKontraktor KKS seperti yang dijanjikannyadalam Kontrak KKS, misalnya PBB, PDRD,PPN reimburse, dan feeDMO. Kita sebut inisebagai faktor pengurang. Setelah bersih,baru hasil penjualan minyak ini dianggapsebagai penerimaan negara. Inilah yangbelum diketahui ICW.

Kekurangcermatan ICW lainnya terli-hat saat dia menggunakan pola bagi hasil85:15 ketika membagi hasil penjualan mi-gas yang diterima pemerintah. Padahalprosentase pembagian itu merupakanpatokan kasar. Dalam realitasnya split be-ragam, ada split 60:40 seperti untuk Per-tamina. Ini tidak bisa disamakan.

Bagaimana dengan perbedaan data yangsering terjadi antara BPMIGAS, Ditjen Mi-gas dan Departemen Keuangan?

Sebetulnya data lebih banyak bersum-ber pada kami (BPMIGAS). Cuma masalah-nya banyak orang lupa bahwa data yangkami keluarkan itu berkembang, karenaproses bisnisnya tetap berjalan. Jadi un-tuk menelusuri data mana yang akan di-gunakan, harus dilihat di bawahnya, didalam note maupun tanggal pengeluar-annya. Contohnya, data per Januari 2008pasti terhubung dengan data tahun 2007.Jadi kalau mau melihat data tahun 2007yang final, baru dapat dilihat pada sekitarApril (2008). Kalau data tahun 2007 diam-bil pada akhir tahun, itu sebenarnya datayang keluar pada September, kemudiankita olah.

Selain ada pengolahan data di BPMI-GAS, faktor lain yang menyebabkan peru-bahan data adalah adanya revisi laporankeuangan kontraktor. Biasanya disampinglaporan awal (normal), kami juga ke-luarkan data setelah direvisi. Jadi ada lagiperbedaan dengan data yang keluar, itutercatat di note. Jadi, kalau ada perbedaanangka, harus dilihat catatan bawahnya. ituyang kadang-kadang dilupakan pembacadata.

Perbedaan angka juga bisa terjadi ka-rena adanya perbedaan periodisasi. Dalamrangka menghitung bagi hasil, Depkeu

menggunakan periodisasi DesemberNovember (bukan Januari-Desember,red.). Walaupun sama-sama 12 bulan, tapi

Sudjarjono :

SEMUA PENGHITUNGAN

PENERIMAAN NEGARA TERCATAT

BELAKANGAN ini kinerja keuangan

industri hulu migas mendapat

sorotan tajam dari masyarakat. Isu ini

menyebabkan BPMIGAS sebagai salah

satu lembaga yang bertanggungjawab

terhadap laporan tersebut ikut

mendapatkan sorotan.

Tersebutlah Indonesia Corruption

Watch(ICW ), menenggarai sepanjang

periode 2000 2007, BPMIGAS

melakukan korupsi dari hasil migas

sebesar Rp 194 Triliun. Apakah tuduhan

ICW benar? Untuk mengupas masalah

tersebut,Tim Buletim BPMIGASbaru-

baru ini mewawancarai Sudjardjono,

yang baru saja melepaskan jabatannya

sebagai Kepala Divisi Operasi Finansial

BPMIGAS, karena memasuki masa purna

bhakti. Demikian petikannya :


11/16

WAWANCARA

No. 47, JULI 2008

hasilnya tidak persis.

Lalu data mana yang dipakai sebagai acu-an APBN?

Untuk APBN awalnya adalah acrualbasis, misalnya pada Januari, berapalifting,perkiraan lifting, perkiraan penerimaanPNBP. Lalu dalam APBN-P juga begitu,kita lihat data yang sudah masuk namuncostnya juga masih sementara juga. Tahapberikutnya adalah realisasi. Kalau realisasiitu melihatnya berapa danariilyang diteri-ma, jadi tidak bicara besaran cost recovery.Realisasi ini yang diaudit BPK dalam lapor-an keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Bagaimana dengan dugaan adanya re-kening liar?

Rekening liar di mana? Yang selama inidisebut rekening liar, itu sebenarnya jugarekening resmi di Depkeu. Namanya reke-ning transitory. Rekening itu digunakanuntuk menampung hasil penjualan migas,sebelum masuk ke KUN. Mekanisme inidiperlukan agar pemerintah lebih dimu-dahkan mengeluarkan faktor-faktor pe-ngurang yang menjadi kewajibannya. Na-mun BPK ingin hanya ada single account.Sesuai saran Komite Akuntansi Pemerintah(KAP), Depkeu tidak dapat melakukannyauntuk menjaga proses berjalan lancar.

BPMIGAS selama ini tidak pernah me-lihat uang hasil penjualan migas karenasemua uang langsung dikirim ke rekeningDepartemen Keuangan. Namun begituBPMIGAS mencatat semua transaksi danmelaporkannya, termasuk melaporkanrekening-rekening yang digunakan un-tuk menunjang kegiatan usaha hulu mi-gas Kontraktor. Salah satu contoh adalahrekening working advance yakni depositKKKS, danaequipment services.

Dana equipment service adalah danayang disimpan di rekening sementarapemerintah. Ini hanya dapat dibuka atasijin Menkeu, untuk mendukung pengem-bangan teknologi industri hulu migas.Sementara working advance adalah de-posit yang digunakan untuk membayarpenyerahan jasa BPMIGAS atau instansilain yang jadi beban kontraktor. Misalnyauntuk membayar jasa sekuriti, pengurusandinas seperti visa, akomodasi dan lainnya,atau pekerjaan lain yang terkait denganbiaya operasi kontraktor. Dana itu dapatdikeluarkan sendiri oleh BPMIGAS tetapiatas persetujuan pemilik dana yakni kon-traktor, dan kita laporkan secara periodik.

Apa kontraktor bisa menggunakan danaini?

Dana itu memang untuk kepentingan

mereka sendiri, termasuk untuk mendu-kung kegiatan operasi mereka.

Berapa besaran depositnya?Setiap KKKS umumnya diwajibkan

menyimpan deposito yang sama, sekitarUS$ 75.000 tiap KKKS. Kalau dana tersebutnanti dipakai, kita akan tagih mereka lagi,supaya isinya tetap. Ada memang kontrak-tor yang pemakaiannya banyak sehinggaposisinya minus.

Bagaimana trendpenerimaan negara?Penerimaan negara dari tahun ke ta-

hun selalu meningkat, terutama denganmeningkatnya harga minyak. Diharapkantahun 2008 bisa naik atau paling tidak me-lebihi target APBN-P, sebesar 927.000 barelper hari.

Kontraktor juga punya perhitunganbisnis, kalau diperkirakan akan memper-oleh margin lebih tinggi, produksi akandilakukan. Tapi kalau rendah tidak akandilakukan, buat apa produksi naik kalaumargin turun? Jadi bukannya kontraktortidak mau berusaha, tapi usaha itu harusmemberimarginyang lebih.

Soal PKPD mekanismenya seperti apa?

Kita yang buat laporan arus migasper bulan, per kontraktor, per jenis crudebahkan per kapal. Laporan itu kita kirim keDepartemen Keuangan dan ESDM, kemu-dian secara periodik ESDM juga Depkeuyang mengundang daerah untuk me-nyampaikan besarnya lifting per daerahpenghasil.

Nantinya di Depkeu ada Dirjen Perim-bangan Keuangan. Tugas akhirnya di sana,beliau yang akan mendistribusikan ke dae-rah. Jadi prosesnya cukup berlapis-lapis.

Bagaimana mekanisme dana bagi hasildibagikan ke daerah?

Sepenuhnya itu kewenangan Depar-temen Keuangan. Walaupun saya tahudengan pasti, tapi bukan porsi sayamenerangkannya.

Daerah mana yang menerimabagi hasil tertinggi?

Saat ini masihKaltim dan Riau,karena di sanaterdapat lapang-an gas dan mi-nyak yang besar.

Saat Bapak men-jabat sebagai Ke-pala Divisi Ope-rasi Finansial

BPMIGAS, apa tugas pokok anda?Pada dasarnya tugas pokok divisi

Operasi Finansial ini menyelenggarakananalisa maupun evaluasi terhadap lapor-an keuangan KKKS, laporan itu meliputiantara lain meliputi produksi, lifting, harga,cost recovery, split, juga posisi pembayaranpajak ataupunover underlifting.

Kemudian, menyelenggarakan peng-kajian analisis maupun evaluasi dari as-pek finansial atas realisasi lifting migas,atau arus minyak dan gas. Selanjutnyamengenai penyelenggaraan pengkajianevaluasi terkait dengan dana bagi hasilmigas, berkoordinasi dengan instansiterkait dalam rangka PKPD (PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah).

Di samping itu, dari segi tagih me-nagih, kami juga mengevaluasi dan verifi-kasi tagihan kontraktor, termasuk tagihanDMO fee. Kemudian ini yang agak khusus,yakni mengenai penyelenggaraan perhi-tungan entitlement lifting gas, termasukLNG/LPG.

Selanjutnya, menyelenggarakan pe-nyusunan laporan konsolidasi laporankeuangan KKKS. Ada pula mengenai peng-gunaan deposit, pembebanan atas peng-gunaan deposit KKKS. Tak ketinggalanmengenai penempatan dana restorasi,kita

juga sudah berkoordinasi dengan paraKKKS dalam hal penunjukan bank peme-rintah yang akan kita pakai untuk menam-pung dana restorasi tersebut. ***


12/16

12 No. 47, JULI 2008

SEPUTAR KKKS

Kontraktor migas asalPrancis, Total E&P

Indonesie akan me-ningkatkan investa-

sinya di Indonesia untuk men-dukung peningkatan kapasitas

produksi minyak dan gas bumi diBlok Mahakam, Kalimantan Timur.

Peningkatan investasi akan dimu-lai pada tahun 2009 mendatang.

President Exploration & Pro-

duction Total E&P Yves Louis

Darricarrere usai bertemu WapresJusuf Kalla di Jakarta (7/7/2008)

mengatakan, semula Total be-rencana menanamkan investasi

US$ 1,5 miliar pada tahun 2009.

Namun angka tersebut kemudiandirevisi menjadi US$ 1,9 miliar.

Penambahan nilai investasi di

Blok Mahakam akan difokuskanuntuk pengembangan lapangan

Tunu, Peciko, Sisi, dan Nubi. Tu-juannya, untuk mempertahankan

tingkat produksi gas rata-rata seki-tar 2,6 BCFD dalam dua tiga tahun

mendatang.Nilai investasi tahun ini hampir

sama dengan tahun depan, yaitusebesar US$ 1,9 miliar. Dana

tersebut mencakup kegiatan ope-rasional, katanya.

Blok Mahakam terletak di lepaspantai Kaltim. Blok yang dibuka

pada 1960-an itu memiliki tujuhladang potensial yaitu Tambora,

Sisi, Peciko, Nubi, Bekapai, Handildan Tunu.

Pada mulanya, blok migas inidieksplorasi oleh Inpex Corpora-

tion dari Jepang. Namun, Inpexgagal menghasilkan migas. Pada

1970, Inpex menggandeng TotalE&P guna meneruskan kegiatan

eksplorasi. Dua tahun kemudian,blok tersebut mulai berproduksi,

menyusul penemuan lapanganminyak Bekapai, Handil, dan Tam-

bora di delta Sungai Mahakam.Tujuh tahun kemudian, blok ini

mencapai puncak produksi, yaitu

23.000 barel per hari (bph). Volumesebesar itu setara dengan seperem-pat kuota minyak nasional kala itu.

Setelah kapasitas produksi minyakturun, sumur-sumur baru gas juga

ditemukan, antara lain di LapanganTunu, Peciko, Sisi dan Nubi.

Kini Blok Mahakam mem-produksi gas sebesar 2,6 miliar

juta kaki kubik per hari. Selain itu,

blok tersebut juga memproduksiminyak mentah dan kondensatrata-rata 90.000 barel per hari

(bph) pada semester I / 2007.Gas yang diproduksikan se-

bagian besar digunakan untukmensuplai kebutuhan gas interna-

sional, terutama ke Jepang, Tai-wan, dan Korsel. Kendati demiki-

an, sebagian gas juga digunakanuntuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri, yakni mensuplaikebutuhan gas pada Pembangkit

Tenaga Listrik Bontang, PT PupukKalimantan Timur Tbk, dan amo-

Total SiapkanUS$ 1,9 Miliar

untuk Blok Mahakam

Jika sudah

berproduksi

penuh, pada 2011

nanti gas yang

diproduksikan

akan mencapai

2.600 mmscfd,

PURNOMO YUSGIANTORO

Menteri ESDM

Tahun 2009


13/16

13

SEPUTAR KKKS

No. 47, JULI 2008

niak di Bontang.Total E&P sudah melakukan

eksplorasi migas di Indonesia sejak40 tahun silam dan berhasil menja-

di salah satu investor asing migasterbesar di negara ini. Total nilai

investasinya selama kurun waktuitu mencapai sekitar US$ 11 miliar

atau setara Rp 101,75 triliun.Menurut Darricarrere, perse-

roan tetap tertarik meningkatkannilai investasi di negara ini, meng-

ingat masih banyak ladang mi-gas yang dapat dikembangkan di

masa yang akan datang.Pengeboran Total di Kaliman-

tan Timur tidak hanya di Blok Ma-

hakam. Belum lama ini, Total jugaberhasil menemukan gas di duasumur, terletak di selatan lepas

pantai Blok Mahakam atau sekitar45 kilometer dari Balikpapan.

Lapangan Sisi dan Nubi

Salah satu lapangan yang be-rada di Blok Mahakam adalah la-

pangan gas dan kondensat Sisidan Nubi yang terletak di Tengga-

rong. Pada awal Juli lalu, PresidenRI Susilo Bambang Yudhoyono

meresmikan operasional dua la-pangan yang memproduksikan

gas sebesar 300-350 juta kaki ku-bik per hari. Diperkirakan tingkat

produksi ini dapat dipertahankansampai akhir tahun.

Nilai investasi untuk pengem-

bangan lapangan Sisi Nubi ditak-sir mencapai US$ 1,1 miliar. Di

blok ini Total menguasai 47,9%saham, Inpex 47,9%, dan sisanya

PT Pertamina.Lapangan yang sudah ber-

produksi sejak November 2007tersebut, memiliki 17 sumur yang

telah dibor pada tahun 1992 dan1997. Total dan Inpex berniat

menginvestasikan US$ 6 miliar se-lama lima tahun di proyek ini. Jika

sudah berproduksi penuh, pada2011 nanti gas yang diproduksikan

akan mencapai 2.600 mmscfd,kata Menteri ESDM Purnomo Yus-

giantoro di Senipah, Kaltim, saat

proyek tersebut diresmikan.Proyek Sisi Nubi Tahap-1 di-

lakukan pada kedalaman laut

antara 6085 meter. Proyek inimencakup pembangunan fasilitas

produksi berupa tiga wellhead plat-

formdan satu gathering platform,

serta tiga jaringan pipa bawahlaut masing-masing berdiameter

16 inci sepanjang tujuh kilometer(km), 22 inci sepanjang 15 km,

dan 26 inci sepanjang 35 km.Pembangunan fasilitas pro-

duksi dan jaringan pipa gastersebut dimaksudkan untuk

mendukung produksi gas bumisebesar 350 juta kaki kubik dari

lapangan Sisi dan Nubi, yangselanjutnya akan ditransmisikan

ke lapangan Tunu dengan pipa

berdiameter 30 inci sepanjang 20km. Proyek ini tadinya diharapkan

siap beroperasi akhir 2006. Tapi, se-jumlah kendala teknis menghambat,

yaitu kesulitan pemasangan pipaakibat pergerakan tanah, kesulitan

pengadaan sealine, platform, danbarge.

Sementara itu, bersamaandengan peresmian Lapangan

Sisi Nubi, tiga Badan Usaha MilikNegara (BUMN) yang tergabung

dalam satu konsorsium, yakniPT Perusahaan Gas Negara Tbk

(PGN), PT Perusahaan ListrikNegara (PLN) dan PT Pertamina,

menandatangani Memorandum

of Agreement(MOA) untuk mem-peroleh pasokan gas alam cair(liquefed natural gas/LNG) dari

lapangan Sisi-Nubi sebesar 11,75juta ton. Kesepakatan ini merupa-

kan perjanjian jual beli LNG per-tama bagi pasar domestik, dan

akan dikirim ke receiving terminalLNG yang akan dibangun di Pulau

Jawa. ***

Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono mengunjungi stasiun

kontrol usai meresmikan Lapangan

Sisi dan Nubi (Total E&P Indonesie)di terminal Senipah, Kalimantan

Timur, 4 Juli 2008.


14/16

COMDEV

14 No. 47, JULI 2008

Salah satu program

community develop-

ment yang dirancang

Chevron untuk mem-berdayakan ekonomi masyarakat

di sekitar wilayah operasi adalahmerancang Local Business Deve-lopment (LBD). Melalui workshop

yang dibuatnya, perusahaan mi-gas ini secara konsisten mengenal-kan konsep LBD dan membuka

peluang kemitraan bisnis denganpengusaha lokal kecil dan mene-

ngah.Di Riau, SMO menggelar

pelatihan bidang pekerjaan si-

pil dengan diikuti setidaknya 24rekanan binaan LBD Minas dan

LBD Petapahan. Pelatihan selama

tiga hari itu, yang dilaksanakan diConference Room MPR I Minaspada 79 Mei 2008, terselenggara

berkat kerja sama dengan Fakul-

tas Teknik Universitas Islam Riau(FT UIR).

Sedangkan di KalimantanTimur, untuk yang kedua kalinya

KLO mengadakan pelatihan LBDdi Pasir Ridge Community Center

(PRCC), Pasir Ridge, Balikpapan.

Pelatihan yang diadakan pada 30April 2008 ini diikuti oleh 15 peng-usaha kecil dari wilayah kerja Ko-

tamadya Balikpapan dan Keca-matan Samboja, Kabupaten Kutai

Kartanegara. Pelatihan serupajuga diadakan di wilayah kerja lain-nya di Kecamatan Marangkayu,

Kabupaten Kutai Kartanegara,dan Kabupaten Penajam Paser

Utara pada bulan ini.

Pelatihan yang diadakan LBDSMO bertujuan membekali parapengusaha lokal tentang cara

melaksanakan pekerjaan secarabenar dan selamat sesuai prinsip-

prinsip yang dianut Chevron. Kese-lamatan selalu menjadi prioritas

utama Chevron dalam melakukanpekerjaan. Materi tentang Kese-

lamatan, Kesehatan Kerja, danLindungan Lingkungan (K3L) di-

sampaikan oleh FT UIR.Silakan menimba ilmu dari

ahlinya, dan selalu meningkatkankualitas diri sehingga pada gi-

lirannya nanti bisa mengerjakanpekerjaan lebih banyak dan lebih

berkualitas, serta semakin lebihbaik, ucap R. Awan Setyawan

selaku Acting General Manager

Supply Chain Management (SCM)SMO.

Sementara Team Leader LBDPrakoso Catur Putra menam-

bahkan, pelatihan serupa juga di-jadwalkan untuk seluruh wilayah

SMO. Selain bertujuan untuk pem-bekalan dan pembelajaran bagi

pegawai kontraktor binaan LBD,ini juga merupakan komitmen pe-

rusahaan untuk memberdayakandan mengembangkan kapasitas

warga sekitar daerah operasi,tambahnya.

Dalam pelatihan terdapat de-lapan materi yang dibahas, yaitu

Bekali Pengusaha

Kecil-MenengahLewat LBD

Silakan menimba

ilmu dari ahlinya, dan

selalu meningkatkan

kualitas diri sehingga

pada gilirannya nanti

bisa mengerjakan

pekerjaan lebih

banyak dan lebih

berkualitas, serta

semakin lebih baik

R. AWAN SET YAWAN

Acting General Manager SupplyChain Management (SCM) SMO.


15/16

15

COMDEV

No. 47, JULI 2008

Administrasi & Manajemen Pe-rusahaan, Koordinasi Pelak-

sanaan Kegiatan Lapangan, Ke-sehatan, Keselamatan Kerja, dan

Lindungan Lingkungan (K3L);Metode Pencegahan Terhadap

Kecelakaan dalam PelaksanaanKonstruksi, Estimasi Biaya Kon-

struksi (RAB SNI), Analisis RasioLaporan Keuangan Perusahaan

(cashow), Metode Pelaksanaan

Struktur Gedung, serta Klasifkasi

Tanah & Jenis Pondasi.Pada awal dibentuknya

LBD tahun 2001lalu, pekerjaan

yang diberikan pe-

rusahaan masihsangat sedikit danterbatas serta tidak

berisiko terhadapoperasi. Meskipun

begitu, pembinaandan pelatihan yang

dilakukan secaraberkesinambungan

bukan tidak mungkindapat melahirkan pengusaha-

pengusaha besar dan andal darimasyarakat tempatan.

Harapan serupa juga disam-paikan Sis Indra Cahyono, Mana-jer Supply Chain Management(SCM) KLO, dalam sambutannya

di hadapan peserta pelatihan diPasir Ridge. Dia berharap suatu

hari nanti rekanan binaan Chev-ron bisa terus berkembang dan

menjadi rekanan yang mandiri,andal, serta dapat berkompetisi

bersama rekanan-rekanan lain ditingkat nasional.

Para peserta di antaranyadibekali pengetahuan dan infor-

masi mengenai proses pengadaanbarang dan jasa di Chevron, aspek

kesehatan, keselamatan kerja,dan lingkungan (K3L), manajemen

proyek, administrasi, fnansial,

serta kewirausahaan. Dengan be-

gitu diharapkan akan terjadi peru-bahan pola pikir pengusaha lokal,

dari sekadar mendapatkan proyek

menjadi pelaku bisnis yang mau

belajar untuk meningkatkan kom-

petensi dan daya saing, sekaligustercipta interaksi bisnis masyara-kat tempatan dengan Chevron.

Proyek yang masuk dalam kate-gori LBD adalah proyek-proyek

dengan kategori nilai kontrak mak-simum Rp 200 juta per proyek dan

melibatkan teknologi sederhana,seperti pengadaan barang dan

jasa yang mudah diperoleh di pasarlokal untuk pelaksanaan proyek.

Hj. Nuraidah, salah seorangrekanan LBD dari Kecamatan Sam-

boja, mengaku bersyukur diberikesempatan mengikuti pelatihan

LBD tersebut. Selama ini kamihanya menjadi subkontraktor dari

perusahaan besar yang telah ber-mitra dengan Chevron. Dengan

adanya program LBD, membukapeluang bagi pengusaha kecil

untuk bermitra langsung denganChevron, katanya.

Sementara Grono, salah se-orang rekanan dari Kelurahan

Prapatan, Balikpapan, menyam-but baik terbukanya peluang ber-

interaksi bisnis dengan Chevron,khususnya untuk proyek yang

berisiko rendah terhadap operasi.Program LBD sangat bermanfaat

bagi pengusaha lokal. Kami harap-kan proses kontrak dan pem-

bayaran proyek di bawah LBDdapat diprioritaskan sebagaimana

dijelaskan dalam pelatihan LBD,ujarnya. *** (IndoAsia News)


16/16

EKSPANSI

16

Departemen ESDM dan BPMIGAS

saat ini masih mengkaji konsep

yang tepat untuk menjabarkankonsepsharing the pain

(berbagi beban) yang dapat diterapkan antara

pemerintah dan Kontraktor KKS Migas.Diharapkan konsep tersebut telah dapat

diterapkan pada tahun 2009 mendatang,

setelah pemerintah selesai mempersiapkanperangkat aturan hukumnya.

Konsep sharing the paindilontarkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam

sebuah pertemuan dengan para pelakuindustri minyak dan gas bumi nasional di

Gedung Sekretariat Negara, Jakarta , pada 11

Juni 2006 lalu. Ide tersebut didasarkan padapemikiran kenaikan harga minyak yang tinggi

akhir-akhir ini membuat perusahaan minyak mendapat

keuntungan yang besar. Di sisi lain, akibat anggaranyang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBMmembengkak, kenaikan harga BBM membuat anggaran

negara semakin defsit kendati sebetulnya juga telah

mendapatkan tambahan penerimaan yang lebih besardari kenaikan harga tersebut.

Presiden belum menyebutkan bagaimana

mekanisme yang diusulkan pemerintah. Namunmenurutnya, konsep berbagi rasa dapat dilakukan

dengan berbagai cara agar beban pemerintah dapat

terkurangi. Di sisi lain, Presiden juga meminta jajaran

di bawahnya melakukan koordinasi yang lebih baik

agar perizinan yang dibutuhkan Kontraktor KKS saatmelakukan kegiatannya di lapangan dapat dilakukan

dengan lebih cepat. Sebagai catatan, saat ini banyakkegiatan Kontraktor KKS yang terhambat karena

rumitnya perizinan dari departemen lain. Masalah-

masalah tersebut antara lain menimpa wilayah kerjaperminyakan yang dikelola oleh Kodeco di Jawa

Timur, CNOOC di Sumbagsel dan Petrochina di

Jambi.

Untuk menjabarkan keinginan Presiden,BPMIGAS dan Departemen ESDM telah menyiapkan

beberapa skenario sharing the paindampak

kenaikan harga minyak dunia. Skenario yangdisiapkan antara lain melalui pengenaan pajak

tambahan, pengelolaan manajemen cost recoverydan perubahan bagi hasil (split).

Alternatif pengenaan pajak tambahan antara lainbakal diterapkan melalui pajak ekspor. Sementara

pengelolaan manajemen cost recoverymisalnya

dilakukan dengan cara menerapkan batas atas.Sedang untuk alternatif bagi hasil, pemerintah akan

menjadikannya sebagai alternative terakhir karena hal

tersebut terkait dengan kontrak.

Agar mekanisme yang dipilih dapat direalisasikandengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai, Departemen Menteri juga berkoordinasi

dengan departemen lain dalam pembahasannya,antara lain dengan Departemen Keuangan. Karena

masih banyaknya persiapan yang harus dilakukan,

tak heran bila Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro

beberapa waktu lalu mengemukakan bahwa sharing

the paintidak dapat dilaksanakan tahun.

Kita sedang evaluasi. Walaupun saat ini

perdebatan mengenai mekanisme yang akan diambilsudah mulai mengerucut, tetapi konsep sharing

the paintidak mungkin dilakukan tahun ini. Kalau

semua lancar, saya perkirakan baru bisa dilakukanpada tahun 2009, karenasharing the painharus

dijabarkan dan harus dipayungi oleh suatu aturan,ujar Purnomo. ***

Sharing The Pain

Dilakukan Tahun 2009

cost recovery_lingkungan bisnis.pdf

Documents