d-tanggapan terhadap kak dan personil dari ppk.docx

7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx

1/10

D.1 TANGGAPAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

D.1.1 Tanggapan Terhadap Latar Belakang

Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan bahwa melalui Instruksi Presiden

Republik Indonesia No. !ahun "#$" tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan %enteri PAN dan R& No.' !ahun "#$ tentang Petunjuk !eknis Perjanjian

Kinerja Pelaporan dan Kinerja dan !ata *ara Re+iew Atas ,aporan Kinerja maka sudah

menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menggambarkan akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabn-a. leh karena itu untuk mewujudkan +isi dan

misi Kementerian P/PR maka diperlukan acuan sebagai landasan pelaksanaan program dan

kegiatan Kementerian P/PR -aitu Dokumen Renstra (Rencana 0trategis) -ang mencakup

Rencana Pembangunan 1angka %enengah (RP1%) -ang disusun secara berkala (' !ahunan).

Renstra tersebut memuat tujuan sasaran indikator dan target -ang akan dicapai per tahun

dalam kurun waktu ' tahun termasuk penjabaran pendanaan -ang dibutuhkan untuk

membia-ai kegiatan tersebut selama kurun waktu ' tahun.

Peraturan Pemerintah No.23 !ahun "##4 tentang !ata *ara Pengendalian dan 5+aluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan bahwa pengukuran kinerja digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan -ang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan +isi dan misi instansi

D6$

ANGGAPAN DAN SARAN ERHADAP KERANGKA

ACUAN KERJA (KAK)


2/10

S LAN TEKNIS

Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

pemerintah. Adapun dalam Perpres No."3 !ahun "#$ sebagai bagian dari siklus 0AKIP

pengukuran -ang dimaksud tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian -ang sistematik

dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan -ang berupa indikator6indikator masukan

keluaran hasil dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dan proses -ang merupakan

kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses pen-usunan

kebijakan program7kegiatan -ang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian

sasaran dan tujuan.

&erdasarkan Peraturan Presiden No.$' !ahun "#$' tentang Kementerian Pekerjaan /mum

dan Perumahan Rak-at &adan Pengembangan In8rastruktur 9ila-ah (&PI9) mempun-ai

8ungsi perencanaan (planning) -ang terdapat dalam siklus manajemen organisasi PA*

(Planning6rgani:ing6Actuating6*ontrolling). 0elain itu mempun-ai tugas untuk

men-elenggarakan dukungan -ang bersi8at substanti8 kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis

kementerian tersebut.

Pada tahun "#$' &adan Pengembangan In8rastruktur 9ila-ah telah men-elesaikan Kajian

Kebijakan Pengembangan Instrumen Pengendalian In8rastruktur dan Pen-usunan Indikator

Kinerja Keterpaduan In8rastruktur P/PR. Kedua produk diatas akan digunakan untuk

mengukur tingkat (;) keterpaduan pembangunan 8isik P/PR di dalam kawasan antar

kawasan dalam 9ila-ah Pengembangan 0trategis dan antar 9ila-ah Pengembangan

0trategis.

Pada tahun "#$4 &idang Pemantauan dan 5+aluasi akan melakukan pengukuran tingkat

keterpaduan pembangunan in8rastruktur P/PR (0DA &ina %arga *ipta Kar-a dan

Pen-ediaan Perumahan) di dalam kawasan antar kawasan dalam 9ila-ah Pengembangan

0trategis dan antar 9ila-ah Pengembangan 0trategis -ang ada di 0ulawesi %aluku %aluku

/tara Papua dan Papua &arat.

Secara umum, konsultan sudah memahami latar belakang dari pekeraan Pengukuran

Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara,

Papua dan Papua Barat !ang ada dalam Kerangka "cuan Kera #K"K$% Sampai saat ini,

masih ban!ak tantangan !ang harus dihadapi dalam rangka pengembangan infrastruktur

khususn!a infrastruktur Pekeraan Umum dan Perumahan Rak!at seperti& disparitas

wila!ah terutama wila!ah Kawasan Barat dan Kawasan 'imur Indonesia, eksploitasi

sumber da!a alam !ang tidak terkendali, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan

infrastruktur belum sesuai dengan rencana tata ruang, arus urbanisasi !ang tinggi !ang

men!ebabkan tumbuhn!a wila!ah kumuh, degradasi kualitas lingkungan dan kurangn!a

D6"


3/10

S LAN TEKNIS


ketersediaan air bersih maupun air minum% (i sisi lain, masih terlihat adan!a

ketidakpaduan antara perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan latu dengan

infrastruktur pekeraan umum khususn!a alan dan sumber da!a air serta belum optimaln!a

sinergi pembangunan infrastruktur akibat adan!a batasan kewenangan pemerintah pusat

maupun daerah%

)isi Kementerian PUPR ke depan adalah terwuudn!a infrastruktur pekeraan umum dan

perumahan rak!at !ang handal dalam mendukung Indonesia !ang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong ro!ong% Untuk mewuudkan *isi tersebut, tentu saa

Kementerian PUPR harus bergerak cepat melalui proses pembangunan infrastruktur !ang

sudah direncanakan dan sesuai dengan kebiakan pembangunan wila!ah nasional% "rah

kebiakan pembangunan wila!ah nasional tersebut meliputi berbagai aspek antara lain &

percepatan pengembangan pusat+pusat pertumbuhan ekonomi wila!ah pengembangan

kawasan perkotaan dan perdesaan, peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan,

pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan pengembangan tata ruang

wila!ah nasional% Pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara terpadu

berdasarkan pendekatan kawasan melalui pembangunan Wila!ah Pengembangan Strategis

#WPS$% Saat ini sudah ditetapkan - WPS di Indonesia !ang terbagi dalam pertumbuhan

terpadu !aitu kawasan !ang sudah terbangun #./ WPS$, kawasan !ang sedang berkembang

#.0 WPS$ dan kawasan pertumbuhan baru #1 WPS$%

Keterpaduan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wila!ah telah diamanatkan

dalam Rencana Pembangunan 2angka Menengah 3asional #RP2M3$ 4/.-+4/.1% Sesuai

dengan asas keterpaduan !aitu pengintegrasian kebiakan perencanaan berbagai sektor

secara hori5ontal maupun *ertikal #antar komponen terkati/ atau antara pemerintah pusat

dan daerah, maka perlu dilakukan penguatan koordinasi khususn!a untuk peningkatan

keterpaduan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah sehingga

tidak teradi tumpang tindih program dan nantin!a dapat dipertanggungawabkan kepada

mas!arakat% Seperti sudah disebutkan sebelumn!a bahwa pada tahun 4/.- Badan

Pengembangan Infrastruktur Wila!ah telah men!elesaikan Kaian Kebiakan

Pengembangan Instrumen Pengendalian Infrastruktur dan Pen!usunan Indikator Kinera

Keterpaduan Infrastruktur PUPR% 6leh karena itu, kedua produk diatas akan digunakan

dalam pekeraan ini dengan tuuan untuk mengukur tingkat #7$ keterpaduan pembangunan

fisik PUPR di dalam kawasan, antar kawasan dalam Wila!ah Pengembangan Strategis dan

antar Wila!ah Pengembangan Strategis khususn!a di wila!ah Kepulauan Sulawesi, Maluku,Maluku Utara, Papua dan Papua Barat%

D62


4/10

S LAN TEKNIS


D.1. Tanggapan Terhadap Da!ar H"k"#

Dasar

". Peraturan Presiden No. !ahun "#$' !entang rganisasi Kementerian Negara>

2. Peraturan %enteri PAN dan R& No.' !ahun "#$ tentang Petunjuk !eknis Perjanjian

Kinerja>

. Peraturan %enteri PAN dan R& No."# !ahun "#$2 tentang Perubahan ,ampiran

Peraturan %enteri Penda-agunaan Aparatur Negara dan Re8ormasi &irokrasi No."'

!ahun "#$" !entang Petunjuk Pelaksanaan 5+aluasi Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

'. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. !ahun "#$" tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Secara umum konsultan sudah memahami referensi hukum !ang akan dipergunakan dalam

proses pen!elesaian pekeraan% 3antin!a konsultan uga akan untuk mengkai dan

menggunakan referensi hukum lain !ang dianggap dapat sesuai dan membantu proses

pen!elesaian pekeraan%

D.1.$ Tanggapan Terhadap T"%"an Dan &a!aran

!ujuan dan sasaran pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah

sebagai berikut=

a. !ujuan Pekerjaan

!ujuan dari kegiatan ini adalah terukurn-a tingkat keterpaduan in8rastruktur P/PR

(0DA &ina %arga *ipta Kar-a dan Pen-ediaan Perumahan) di dalam kawasan antar

kawasan dalam 9ila-ah Pengembangan 0trategis dan antar 9ila-ah Pengembangan

0trategis (9P0) 9ila-ah 0ulawesi %aluku %aluku /tara Papua dan Papua &arat.b. 0asaran Pekerjaan

0asaran dilaksanakann-a pekerjaan ini adalah terukurn-a tingkat keterpaduan

in8rastruktur P/PR (0DA &ina %arga *ipta Kar-a dan Pen-ediaan Perumahan) di

dalam kawasan antar kawasan dalam 9ila-ah Pengembangan 0trategis dan antar

9ila-ah Pengembangan 0trategis di 9ila-ah Pengembangan 0trategis (9P0) wila-ah

0ulawesi %aluku %aluku /tara Papua dan Papua &arat.

'uuan dan sasaran !ang pekeraan !ang disampaikan dalam Kerangka "cuan Kera #K"K$

sudah dipahami oleh konsultan% Inti dari tuuan dan sasaran tersebut adalah terukurn!a

tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR #S(", Bina Marga, 8ipta Kar!a dan Pen!ediaan

D6


5/10

S LAN TEKNIS


Perumahan$ baik di dalam kawasan, antar kawasan dalam Wila!ah Pengembangan

Strategis dan antar Wila!ah Pengembangan Strategis #WPS$ Wila!ah Sulawesi, Maluku,

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat% "dapun konsep keterpaduan infrastruktur PUPR

secara garis besar dapat dilihat pada 9ambar (%.% Salah satu bentuk dari ukuran

keterpaduan adalah persentase !ang dihasilkan dari berbagai kriteria dan indikator%

Gambar D.1 Konsep &esar Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman

In8rastruktur P/PR

D.1.' Tanggapan Terhadap R"ang Lngk"p Kegatan ang Akan Dlak!anakan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) men-ebutkan ruang lingkup kegiatan -ang dilaksanakan

adalah sebagai berikut =

$. %elakukan re+iew terhadap kriteria dan indikator pengukuran kinerja -ang telah ada>

". Pengumpulan in8ormasi dan studi literatur -ang terkait dengan pengukuran keterpaduan

in8rastruktur P/PR dalam pelaksanaan pembangunan in8rastruktur P/ dan Perumahan

Rak-at>

D6'

ersentase Keterpaduann!a :%%%%%%%;


6/10


7/10

S LAN TEKNIS


Keluaran dan manfaat dari pekeraan sebagaimana disebutkan dalam Kerangka "cuan

Kera sudah dipahami oleh konsultan% Konsultan akan berusaha untuk memberikan laporan

hasil pengukuran keterpaduan infrastruktur PUPR !ang maksimal sehingga bisa

menghasilkan manfaat !ang maksimal bagi pihak terkait%

D.1.- Tanggapan Terhadap Pelak!anaan Peker%aan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) men-ebutkan bahwa konsultan harus membuat jadual

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan -ang diperlukan untuk men-elesaikan

pekerjaan Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Kebijakan dan Program Keterpaduan

In8rastruktur P/PR pada 9P0 Kepulauan 0ulawesi %aluku %aluku /tara Papua dan

Papua &arat.

2angka waktu pen!elesaian pekeraan dalam Kerangka "cuan Kera adalah 4


8/10

S LAN TEKNIS


N

/

K"al,ka!J"#lah

0rang

J"#lah

0rang.B

"lan

Bdang Keahlan Penddkan&ert,kat

KeahlanPengala#an

". !enaga Ahli 1alan dan

1embatan

0$ !eknik

0ipil 1alan


9/10

S LAN TEKNIS


,aporan Antara seban-ak $# ,aporan Antara sesuai kebutuhan berisi hasil identi8ikasi

dan hasil kunjungan lapangan serta hasil analisa kunjungan lapangan diserahkan

selambat6lambatn-a tiga bulan setelah 0P%K ditandatangani.

. ,aporan Dra8t ?inal

,aporan Dra8t ?inal seban-ak $' ,aporan Dra8t ?inal -ang diserahkan oleh konsultan

dan diserahkan paling lambat 4 bulan kalender setelah 0P%K ditandatangani.

'. ,aporan Akhir

,aporan Akhir7?inal seban-ak "# buku dan handout bahan presentasi sesuai kebutuhan

berisi $' ,aporan Akhir diserahkan paling lambat bulan kalender setelah 0P%K

ditandatangani. Ringkasan 5ksekuti8 (>?ecuti*e Summar!) seban-ak "# eksemplar

diserahkan bersamaan dengan pen-erahan ,aporan ?inal7Akhir.

. 1adual pelaksanaan masih perlu didetailkan>

'. Perlu pendetailan struktur organisasi dan deskripsi kerja masing6masing tenaga ahlisecara umum>

D63


10/10

S LAN TEKNIS


D $#

d-tanggapan terhadap kak dan personil dari ppk.docx

Documents