10

MAKALAH

PRESTASI, WANPRESTASI, OVERMACHT, PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK SYARIAH, SOMASI DAN ADDENDUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas

mata kuliah Manajemen Pemasaran

Dosen Pengampu:

ALADIN, S.HI, M.H.

KELOMPOK 1:

ANIS EKA WAYUNINGTYAS(3223113012)

ALIK CHOLIFATUN NISAK(2823123007)

AMINATU SHOLIHAH(2823123008)

DEWI SINTA WULANDARI(2823123029)

PERBANKAN SYARIAH V A

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) TULUNGAGUNG

2014

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon) tidak ada yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Maka diperlukan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain berupa perikatan, termasuk dalam pencapaian kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia satu dan manusia lainnya berbeda sesuai usia dan status sosialnya. Dahulu kala, orang melakukan perikatan dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara barter (penukaran barang dengan barang), lalu berubah menjadi penukaran barang barang dengan uang. Dan ternyata perkembangan zaman sudah merubah cara hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya melakukan transaksi (akad) secara langsung, tapi juga bisa dengan kredit, dan lain-lain bahkan ada perjanjian secara tertulis sebelum diadakan perikatan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam KUH Perdata. Di mana KUH Perdata terdiri dari suatu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, misalnya tentang bagaimana terbentuk dan berhentinya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. KUH Perdata menganut azas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian, asal tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Azas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.Yang dimaksud dengan pasal ini adalah bahwa semua perjanjian mengikat kedua belah pihak.

Terjadinya prestasi, wanprestasi, overmacht dan somasi, dikarenakan hukum perikatan ialah: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya inidiwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.

Rumusan Masalah

Apa yang dimakasud dengan Prestasi?Apa yang dimakasud dengan Wanprestasi?Apa yang dimakasud dengan Formajeun/overmach?Bagaimana penyelesaian sengketa kontrak syariah?Apa yang dimakasud dengan Somasi?Apa yang dimakasud dengan Addendum?

Tujuan

Untuk memahami PrestasiUntuk memahami WanprestasiUntuk memahami Formajeun/overmachUntuk memahami penyelesaian sengketa kontrak syariahUntuk memahami SomasiUntuk memahami Addendum

BAB II

PEMBAHASAN

PRESTASI

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:

Benda.

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tesebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri atau yang sering diistilahkan dengan sebagai bapak rumah yang baik. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rudi, apalagi kalau ia lali menyerahkanuya. Dalam prestasi ini cara melakukanya adalah menyerahkan sesuatu (barang).

Tenaga atau keahlian.

Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhanya dapat diganti oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakan hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhanya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut.dalam restasi ini cara melakukannya adalah dengan berbuat sesuatu.

Tidak berbuat sesuatu

Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang dipperjanjikan.pada prestasi ini cara melakukanya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Apa yang merupakan prestasi dari para pihak pada umumnya dicantumkan dalam kontrak yang dengan jelas menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam memenuhi kontrak tersebut, namun kadang-kadang rumusan dalam suatu kontrak tidak begitu jelas sehingga masih perlu penafsiran-penafsiran. Adapun cara penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:

Penafsiran atas rumusan kontrak tersebut disesuaikan dengan maksud para pihak.Penafsiran kontrak tersebut diarahkan kepada kemungkinan dapat terlaksanaya konrak tersebut.Penafsiran kontrak tersebut ke arah yang paling selaras dengan sifat kontrak.Penafsiran kontrak diarahkan kepada kebiasaan setempat.Penafsiran diarahkan pada hal-hal yang selamanya dicantumkan dalam kontrak, walaupun itu secara tegas diperjanjikan.Penafsiran diarahkan kepada suatu kesatuan jontrak atau setiap klausul konrak harus ditafsirkan dalam rangka kontrak seluruhnya.Panafsiran diarahkan kepada kerugian begi orang yang meminta ditetapkanya suatu hak dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya.Penafsiran diarahkan untuk membatasi suatu kontrak hanya terhadap hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak pada waktu membuat kontrak tersebut cangkupanya lebih luas dari maksud para pihak tersebut. Ahmadi Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.68-74

WANPRESTASI

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam restatement of the law of contracts (Amerika Serikat), wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitutotal breachtsdanpartial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apa bila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu tidak di indah kannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu kepengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Akibat adanya wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

Perikatan tetapada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apa bila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi pada waktunya.

Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.Jika perikatan lahir dari perjanjian timbale balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.Tuntutan atas dasar wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran denda.

Di dalam hokum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap breach of contract adalah pembayaran compensasion (gantirugi), yang terdiri atas cost (biaya) dan demages (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (rescision).

Akibat kelalaian kreditur yang dapatdipertanggung jawabkan, yaitu:

Debitur berada dalam keadaan memaksa.Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debiturhanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.Kreditur tetap diwajibkan member prestasi balasan (pasal 1602 KUH Perdata).

Di dalam hokum Common law, jika terjadi wanprestasi, maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi, dan bukan pemenuhan prestasi. Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan equity, di samping ganti rugi, ada pemenuhan prestasi. Di samping kedua gugatan tersebut, dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan penolakan kontrak sejauh dimungkinkan tanpa campur tangan hakim. Tidak setiap wanprestasi menimbulkan hak membubarkan perjanjian karena terbatas pada pelanggaran yang berat.Salim, HukumKontrak: TeoridanTeknikPenyusunanKontrak, (Jakarta: SinarGrafika, 2013). Hlm.96-100

FORCE MAJEUR

Kata force majeur berasal dari bahasa inggris dan dalam bahasa belanda overmacht dan dalam bahasa Indonesia berarti keadaan memaksa. Pengertian overmacht menurut para pakar hokum antara lain:

Moeljatno memberikan pengertian overmacht sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.Menurut Van Hammel, overmacht adalah keadaan yang menggambarkan adanya suatu ketidakmungkinan untuk memberikan perlawanan.Menurut Memorie van Toelichting (M vT) mengenai pembentukan pasal 48 KUHP tersebut, overmacht disebut sebagai suatu yang datang dari luar dan membuat perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan telah di rumuskan sebagai kekuatan yang datang bukan dari diri sendiri. Setiap paksaan, setiap tekanan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan.

Dalam hukum pidana Indonesia, overmacht diatur dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi:

Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur; Melakukan perbuatan, karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Dalam rancangan KUHP tahun 2008, overmacht diatur dalam pasal 43 yang berbunyi : http://www.referensimakalah.com/2013/01/overmacht-dalam-hukum-pidana.html. diakses tanggal 05 Okt 2014. 09.00 WIB

Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena: Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, dan kekuatan yang tidak dapat dihindari

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa yaitu: Simanjuntak. Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia . Jakarta: perpustakaan Nasional (2005). Hal 344

Tidak dipenuhi prestasi, karena suatu peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Ini selalu bersifat tetapTidak dapat dipenuhi prestasi, karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara.Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Overmacht diatur dalam KUHPer pasal 1244 dan pasal 1245. Kedua pasal ini hanya bersifat sebagai pembelaan debitur untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi jika debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya overmacht. Ketentuan dua pasal tersebut adalah: Ibid. hal 345

Menurut KUHPer pasal 1244; jika ada alas an untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti rugi, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepat melaksanakan perjanjian karena peristiwa tidak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkanya, kecuali ada itikat buruk debitur.Menurut KUHPer 1245; tidak ada ganti rugi yang harus dibayar, jika karena keadaan memaksa atau suatu peristiwa yang tidak disengaja, debitur behalangan memberikan sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK SYARIAH

Pada dasarnya setiap kontrak (perjajjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya sering kali dilanggar. Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang deselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi lima macam, yaitu:

KonsultasiNegosiasiMediasiKonsiliasiPenilaian ahli

Dalam literature lain, ada dua pola dalam penyelesaian sengketa, yaitu:

The binding adjudicative procedure, yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaiannya antara lain:LigitasiArbitrase Mediasi-arbitraseHakim partikelir

The nonbinding adjudicative procedure, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi:KonsiliasiMediasi

Mini-Trial

Summary Jury Trial

Neutral Expert Fact-Finding

Early Expert Neutral Evaluation Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm: 140-141

SOMASI

Somasi adalah teguran dari siberpiutang (kreditur) kepada siberutang (berutang) agar dapat memenuhi prestasi sesuatu dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1234 KUH Perdata.Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu:

Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel.Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu keterlambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrument hokum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antar akreditur dengan debitur.

Bentuk dan Isi Somasi

Bentuk dari somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis.

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Juru Sita, Badan Piutang Negara, dan lain-lain. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I, II, dan III adalah tiga puluh hari.Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau Sembilan puluh hari.

Contoh surat somasi dari Bank BNI 46

BANK NEGARA INDONESIA (BNI 46)

CABANG MATARAM

Jln. Langko Mataram, Telp. (0370) 631046

Mataram, 10 Juni 2002

Nomor:

Lamp.: 1 eksp

Hal:Teguran Pertama

Kepada

Yth.Bapak M. Ali HMS

Jln. Towuti I/13 Tanjung Karang Permai

Ampean Mataram

Di Mataram

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan perjanjian kredit bank yang telah dibuat antara BNI 46 Cabang Mataram dengan Saudara, pada tanggal 10 Juli 2001, bahwa setiap tanggal 10 bulan berikutnya Saudara harus membayar angsuran kredit, yaitu pokok dan bunga sebesar Rp 1.000.000,00/bulan. Namun, berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata Saudara menunggak kredit atas utang pokok dan bunga sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal diatas, di atas, maka diharapkan kepada Saudara untuk segera melunasi kewajiban sebanyak tersebut diatas, paling lambat tanggal 15 Juli 2002.

Demikian agar dapat saudara laksanakan tepat pada waktunya.

Pimpinan BNI Cabang Mataram

Tanda tangan

(Nama Terang)

Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu:

Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunga).Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur).Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 15 Juli 2002.Peristiwa peristiwa yang Tidak Memerlukan Somasi

Ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dikemukakan berikut:

Debitur menolak pemenuhan.

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan.

Debitur mengakui kelalaiannya.

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara diam-diam, misalnya dengan menawarkan ganti rugi.

Penenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.

Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang itu musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).

Pemenuhan tidak berarti lagi (zinloos).

Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau.Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau petimati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi.

Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur

ADDENDUM

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Blacks law Dictionary, addendum merupakan A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material. Dalam perjanjian, selain addendum sering juga dipakai istilah amandemen. Addendum pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian (sebagai klausul suplemen dari sebuah perjanjian induknya).

Biasanya addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya, kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai belanja proyek pada sebuah perjanjian pembangunan jalan tol. Terhadap hal- hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan kedalam addendum. Pembuatan addendum semacam ini lebih praktis ketimbang membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun ketika membuat surat perjanjian tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Para pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya.

Secara fisik addendum terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu addendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama. http://www.legalakses.com/download/Hukum%20Perjanjian/Addendum.pdf. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014. Pukul 15:08 WIB

Contoh addendum: http://www.legalakses.com/contoh-addendum-perjanjian/. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014. Pukul 15:25 WIB

ADDENDUM

No. ____________

Addendum No.: _____________ (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani di ______________ pada tangal __ __________ ____ oleh dan diantara:

________________, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. ________________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di ___________________________________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

_________________, pekerjaan wiraswasta, beralamat di ___________________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: _________________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum peminjaman uang berdasarkan Perjanjian Peminjaman Uang Nomor: ____________ tanggal 1 Januari 2013 (Perjanjian), dimana PIHAK PERTAMA telah meminjamkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. __________ (____________________________ rupiah); Bahwa, dalam Perjanjian tersebut PIHAK KEDUA telah berjanji untuk mengembalikan peminjaman uang tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2013;Bahwa, oleh karena satu dan lain hal maka PIHAK KEDUA telah mengajukan kepada PIHAK PERTAMA perpanjangan jangka waktu pengembalian peminjaman uang sebagaimana dimaksud Butir 2 diatas selama 6 (enam) bulan atau jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2013, dan terhadap pengajuan perpanjangan waktu pengembalian peminjaman uang itu PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

Melakukan perubahan Pasal 3 Perjanjian tentang Jangka Waktu Perjanjian sebagai berikut:

Semula:

Pasal 3

Jangka Waktu Peminjaman

Jangka waktu peminjaman uang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. _______________ (________________ rupiah) adalah selama 3 (tiga) bulan, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013.

Berubah Menjadi:

Pasal 3

Jangka Waktu Peminjaman

Jangka waktu peminjaman uang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. _______________ (________________ rupiah) adalah selama 6 (enam) bulan, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.

Addendum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Direktur PT. ___________

BAB III

PENUTUP

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Van Hammel, overmacht adalah keadaan yang menggambarkan adanya suatu ketidakmungkinan untuk memberikan perlawanan. Overmacht diatur dalam KUHPerdata pasal 1244 dan pasal 1245.

Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang deselesaikan oleh pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Somasi adalah teguran dari siberpiutang (kreditur) kepada siberutang (berutang) agar dapat memenuhi prestasi sesuatu dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan.

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian. Biasanya addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.

DAFTAR PUSTAKA

Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Salim. Hukum Kontrak: Teoridan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Simanjuntak. Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia . Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2005.

http://www.referensimakalah.com/2013/01/overmacht-dalam-hukum-pidana.html.

http://www.legalakses.com/download/Hukum%20Perjanjian/Addendum.pdf.

http://www.legalakses.com/contoh-addendum-perjanjian/.