desentralisasi dan implikasinya terhadap pengembangan

7/22/2019 Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan

1/13

DESENTRALISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN

SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Oleh : H. Hasan Baharun, M. Pd

Absra!

Seiring dengan lahirnya reformasi dan diundangkannya Undang-Undang Otonomi

Daerah No.22 tahun 1999 yang mengubah segala peraturan dari yang bersifat

sentaralisi (top don! men"adi desentralisasi. #usat telah memberikan keenanganseluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi

membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodir dan mengoptimalkan

segala sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Upaya desentralisai atau otonomi

sekolah sebenarnya telah lama diper"uangkan oleh masyarakat pendidikan. #asalnya$sistem sentralisasi dirasa sudah tidak rele%an untuk konteks &ndonesia kekinian yang

sekarang penduduknya lebih kompleks. 'arena itu$ otonomi pendidikan sudah

sepantasnya diterapkan "ika pendidikan di &ndonesia ingin lebih ma"u dan setara bahkan lebih dibanding dengan negara yang ma"u dan dapat diterima oleh mereka.

Dengan adanya desentralisasi$ sekolah dipa)u untuk mengembangkan sekolahnya

dengan lebih leluasa ke arah yang lebih baik. Di samping itu$ desentralisasi merupakantantangan baru bagi sekolah terutama yang telah terkena )andu dinina bobokkan oleh

pemerintah$ seperti sekolah-sekolah negeri yang baru. #ihak sekolah kini dituntut untuk

membuat kurikulum yang )o)ok dengan keadaan sendiri dan dilaksanakan oleh sendiri$tidak lagi dipasok oleh pusat.

A. Desenral"sas" Pend"d"!an : Suau Hara#an

Dalam tataran ideal teoritis, otonomi pendidikan merupakan tuntutan

demokratisasi dan perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Masyarakat ditempatkan pada posisi otonom untuk merancang dan mengelola

pendidikan, sehingga diharapkan akan tumbuh suatu format kehidupan masyarakat

yang semakin mandiri, kritis dan kreatif. Hal ini menjadi semakin strategis dalam

hubungan warna dengan negara dalam segala benuk ekspresi dan praktek

kenegaraan1.

Otonomi daerah di bidang pendidikan di satu sisi tidak bisa dilepaskan dari

gerakan global, yaitu demokratisasi, atau menurut istilah kontemporer adalah proses

1 Abdul Munir Mulkhan, !""!,Nalar Spiritual #endidikan * Solusi #roblem +ilosofis #endidikan &slam$

#$ $iara %acana, &ogyakarta, hal !'1.

1


2/13

menuju masyarakat madani. Di seluruh dunia muncul gerakan(gerakan dari bawah

(grass root! yang menginginkan kehidupan yang lebih demokratis dan mengakui

hak(hak asasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang

pendidikan. Di sisi lain, ia juga merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah

Orde )aru yang lebih sentralistik. *elama masa Orde )aru proses pemberdayaan

masyarakat daerah+local, termasuk indiidu, boleh dikatakan dikesampingkan.

*egala sesuatu ditentukan dari atas, dan daerah dianggap tidak mampu untuk

mengurus dirinya sendiri. Akibatnya, terjadi sikap ketergantungan yang tinggi

terhadap pusat dan masyarakat lokal menjadi tidak mandiri, kurang inisiatif dan

kurang kreatif. #emerintah daerah, apalagi pemerintah kabupaten, boleh dikatakan

tidak mempunyai wewenang apa(apa dalam penyelenggaraan pendidikan. *ekolah(sekolah telah menjadi milik pemerintah pusat, karena dikendalikan melalui berbagai

peraturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti - kurikulum, tenaga

kependidikan, sarana, buku(buku pelajaran, pembiayaan dan lain(lain!.

#emberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai

strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan

daerah(daerah di seluruh nusantara, terutama yang berkaitan langsung dengan

sumber daya manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang

dialami dan melingkupi masyarakat selama ini. )egitu juga dengan adanya

desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah baik tingkat kabupaten atau pun

kotamadya dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar.

Di tingkat propinsi dan kabupaten akan diadakan lembaga non structural yang

melibatkan masyarakat luas untuk memberikan pertimbangan pendidikan dan

kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya.

Otonomi daerah di bidang pendidikan, dengan demikian berusaha

memberikan kembali pendidikan kepada masyarakat pemiliknya daerah/ agar hidup

dari, oleh dan untuk masyarakat di daerah tersebut, atau berusaha memandirikan

suatu lembaga atau suatu daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Makna dari

otonomi pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan dikembalikan lagi kepada the

! Muhaimin, !""0, ,a)ana #engembangan #endidikan &slam$ #ustaka #elajar, &ogyakarta,hal - !".

!


3/13

stake holder$ yaitu masyarakat0.*ebagai konsekwensinya, maka sebagian besar

sumber pembiayaan nasional akan dilimpahkan lebih banyak ke daerah sesuai

dengan potensi dan kemampuan perekonomian daerah yang berbeda(beda. Melalui

otonomi daerah, diharapkan layanan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat

lebih memenuhi kebutuhan, lebih cepat, lebih efisien dan efektif dan lebih

menegakkan aparat yang bersih dan berwibawa.

). Pr"ns"#$#r"ns"# O%n%&" Daerah 'Desenral"sas"(

*etelah pelaksanaan 2ndang(undang #emerintahan di daerah lebih dari !'

tahun dan untuk tindak lanjut tuntutan reisi 2ndang(undang bidang politik,

2ndang(undang #emerintahan di daerah 3o. "' $ahun 1456 oleh daerah lebih

dirasakan menutup kesempatan bagi otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dan berdasar aspirasi

dan potensi masyarakat. Di samping itu membuat tidak berfungsinya secara optimal

peran dan tugas D#7D, baik sebagai badan legislatif maupun sebagai lembaga

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#enyelenggaraan yang tertuang dalam 2ndang(undang 3o."' $ahun 1456

tentang #okok(pokok pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut - aa

dekonstruksi$ yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada aparat

pemerintah pusat di daerah, aa desentralisasi$ yaitu pelimpahan kewenangan dari

pemerintah pusat kepada daerah otonom atau penyerahan urusan pemerintahan dari

pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah

tangganya6, dan a8a8 pembantuan (medebeind!$ yaitu penugasan dari pemerintah

pusat kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas

tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan

kepada yang menugaskan, secara bersama(sama dan seimbang.

0 H.A.7 $ilaar, !""!,embenahi #endidikan Nasional$ 7ineka 9ipta, :akarta, hal - 5;.

6 *ujamto, 1440,#erspektif Otonomi Daerah$ #$ 7ineka 9ipta, :akarta, hal - 10.

0


4/13

$etapi pada kenyataannya, di daerah lebih dirasakan bahwa otonomi tersebut

lebih mengutamakan a8a8 dekonstruksi sehingga lebih menekankan kepada prinsip

penyeragaman sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, sedang di daerah lebih

mengutamakan kewenangan eksekutif, sehingga dirasakan kurang berfungsinya

D#7D sebagai lembaga perwakilan rakyat'.

Hal tersebut membuat daerah(daerah menuntut dilaksanakan peninjauan

kembali serta pembaharuan 2ndang(undang #emerintahan Daerah yang lebih

menekankan pelaksanaan a8a8 desentralisasi. Dengan demikian akan lebih menjamin

perkembangan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan mampu

mengembangkan inisiatif serta )he)k and balan)e dalam pelaksanaan otonomi

daerah.Dalam pembahasan 722 #emerintahan daerah yang diajukan oleh

pemerintah Departemen Dalam 3egeri/ yang sangat mendasar dalam 2ndang(

undang baru adalah -

( Memberdayakan masyarakat

( Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas

( Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan

fungsi )adan #erwakilan 7akyat Daerah;.

*edangkan prinsip(prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan

pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana terdapat dalam

22 3o. !! $ahun 1444 adalah5-

1. #enyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.

!. #elaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan

bertanggung jawab.

' #3, &ogyakarta, hal

- 1".

5 3ur 7if?ah Masykur, !""1,#eluang dan 3antangan Otonomi Daerah$$ #$ #ermata Artistika >reasi,

:akarta, hal - !1.

6


5/13

0. #elaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah

kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi

yang terbatas.

6. #elaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga

tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

'. #elaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah

otonom, dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah

administrasi. Demikian pula di kawasan(kawasan khusus yang dibina oleh

pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan

perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan,

kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dansemacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

;. #elaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi

badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi

anggaran atas penyelnggaraan pemerintahan daerah.

5. #elaksanaan asas dekonstrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan

pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah.

. #elaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah

>epala Daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepala desa yang disertai

dengan pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada

yang menugaskan.

*elain itu, otonomi daerah bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab.

Disebut luas karena kewenangan sisa justeru berada pada pemerintah pusat seperti

pada 3egara federal/, disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu

menyangkut hal yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah, dan

disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan kepada daerah itu

harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan

'


6/13

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan

kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang

serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

9. Il"!as" O%n%&" Daerah Terhada# Pen)e&ban)an S"se& Pend"d"!an Isla&

Menghadapi masa yang serba terbuka di alam demokrasi ini orang akan

melakukan pilihan(pilihan rasional, utamanya dalam dunia pendidikan. Orang tidak

akan hanya melakukan pilihan atas dasar hubungan paternalistic maupun juga atas

dasar loyalitas kelompok atau paham+ideology tertentu. :ika sebelumnya, masyarakat

dalam memberikan pengakuan terhadap lembaga pendidikan didasarkan atas

penghargaan pemerintah, maka ke depan justeru masyarakat yang akan memberikan

ukuran(ukuran tentang kekuatan masing(masing lembaga pendidikan. @tulah

sebabnya lembaga pendidikan harus lebih terbuka dan mampu melihat tuntutan riil

masyarakatnya4.

#ada era otonomi tersebut kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh

kebijakan pemerintah daerah. >etika pemerintah daerah memilikipoliti)al ill yang

baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa

pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. *ebaliknya, kepala daerah yang tidak

memiliki isi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan

mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang ell

edu)ated$ tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang.

>ebijakan pemerintah berupa pemberian otonomi daerah, mau tidak mau

menuntut lembaga otonomi daerah memiliki kemandirian, terbuka dan peduli dengan

tuntutan 8aman dan mampu berkompetisi dengan lembaga(lembaga pendidikan

lainnya. >emandirian harus ditempuh dan tidak selayaknya lagi menunggu dari atas.

Mereka bukan sekedar melakukan peran(peran sebagai pelaksana sebagaimana yang

terjadi pada masa sebelumnya.

$im @99 2@3 :akarta, !""0,Demokrasi$ 4ak 5sasi anusia dan asyarakat adani$ @99 2@3

*yarif Hidayatullah, :akarta, hal 1;4.

4 @mam *uprayogo, !""6,#endidikan 6erparadigma al-7ur8an * #ergulatan embangun 3radisi dan

5ksi #endidikan &slam$ 2@3#7**, Malang, hal - 100.

;


7/13

Mengenai dampak implementasi 22 otonomi daerah tersebut, Mentri

#endidikan 3asional pada rapat koordinasi pejabat departemen agama #usat dan

Daerah, tanggal !4 3oember 1444, telah mengemukakan enam permasalahan

dalam pelaksanaan 22 tersebut, yaitu - masalah kepentingan nasional, mutu

pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat dan

akuntabilitas.

Dalam konteks kepentingan nasional, permasalah yang perlu diantisasipasi

adalah - pertama, bagaimana kita dapat menjamin bahwa wajib belajar pendidikan

dasar 4 tahun dapat dituntaskan di semua daerah kabupaten dan daerah kota dalam

waktu yang relatie sama, sementara potensi dan kemampuan daerah berbeda(beda.

>edua, bagaimana kita dapat mengamankan program pendidikan dan kebudayaanyang dapat memberikan peluang kreatiitas dan keragaman daerah, tetapi semuanya

mengarah secara sentripetal ke kepentingan nasional melalui muatan yang sama

dalam upaya pembentukan national )hara)ter building. >etiga pendidikan

merupakan inestasi jangka panjang, yang kadang(kadang kurang menarik bagi

sebagian pejabat daerah, karena hasilnya tidak dapat dilihat dan dinikmati,

sebaliknya pembangunan fisik merupakan inestasi jangka pendek yang segera dapat

dilihat. >arena itu, bagaimana menjaga agar sumber dana untuk pendidikan dapat

terjamin dan memperoleh prioritas dalam alokasi anggaran daerah B, keempat,

menyangkut pendidikan agama yang termasuk persoalan mendasar yang rawan,

sehingga kepentingan nasional untuk membentuk masyarakat religius dalam

masyarakat @ndonesia yang pluralistic dapat menjadi persoalan dalam pelaksanaan di

lapangan jika tidak diattur dan tidak ada rambu(rambu yang memadai1".

Dalam konteks mutu pendidikan, permasalahannya adalah diberlakukan 22

otonomi daerah tersebut apakah dapat dijamin mutu pendidikan masing(masing

daerah, khususnya lembaga(lembaga pendidikan @slam yang nota benenya kurang

siap terutama dalam rangka memenuhi standar nasional dan internasional untuk

menghadapi persaingan global, sedangkan kualitas sumber daya, prasarana dan

kemampuan pembiayaannya bisa sangat berbeda.

1" Muhaimin, !""0, Op-0it$ hal - !!.

5


8/13

Dalam konteks pemerataan, otonomi di bidang pendidikan dapat

meningkatkan aspirasi masyarakat akan pendidikan yang diperkirakan juga akan

meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. $etapi akan semakin

dibayar mahal dengan semakin tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan akan

fasilitas pendidikan yang akhirnya akan mendororng meningkatnya kepincangan

dalam mutu hasil pendidikan. $anpa interensi pengelolaan, anggota masyarakat dari

daerah kabupaten+kota yang kaya dengan jumlah penduduk sedikit akan menikmati

fasilitas lebih baik dari anggota masyarakat dari kebupaten+kota yang miskin.

#endekatan sentralistis tentunya sulit mengadaptasikan kurikulum dengan

kebutuhan lingkungan. Oleh karena itu, program pendidikan haruslah merefleksikan

kebutuhan dasar manusia agar ia layak dan cukup intelegen hidup dalamlingkungannya. *ebaliknya, kurikulum yang terlalu berorientasi kepada lingkungan

akan mengurangi wawasan pembentukan kepribadian peserta didik serta membatasi

hori8on penalarannya. Dengan menyadari kekurangan(kekurangan ini, pendekatan

desentralisasi akan banyak manfaatnya untuk memenuhi fungsi pedagogis dari

system pendidikan nasional11. Apa yang kita angan(angankan mengenai muatan

local dari kurikulum, pada hakikatnya merupakan penyesuaian kurikulum nasional

yang baku terhadap unsur(unsur lingkungan atau dengan apa yang kita sebut sebagai

hidden )urri)ulum1!.

Adanya Otonomi daerah tersebut yang berimplikasi pada otonomi

pendidikan, merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan @slam seperti

tersebut di atas untuk dapat eksis dan bertahan dalam era persaingan global dengan

memberikan suatu tawaran dan terobosan baru, karena kalau tidak, lembaga

pendidikan @slam di berbagai daerah akan dikalahkan oleh lembaga(lembaga

pendidikan umum yang lebih menawarkan hal(hal menarik dalam dunia pendidikan.

Diantara tantangan(tantangan lain yang akan dihadapi oleh lembaga pendidikan

@slam di beberapa daerah yaitu -

11 H.A.7 $ilaar, 1446,ana"emen #endidikan Nasional * 'a"ian #endidikan asa Depan$ #$ 7emaja

7osdakarya, )andung, hal - 6".

1! :eanne H. )allantine, 1440, 3he So)iology of du)ation * 5 Systemati) 5nalysis$ #rentice Hall,

ngliwood 9liffs, 2nited *tate of America, hal - !!".


9/13

$antangan yang berkaitan dengan ketidak siapan lembaga pendidikan @slam

di beberapa daerah dalam mengadakan berbagai renoasi(renoasi pada aspek

kurikulum yang dipergunakan dalam peningkatan mutu dan kualitas lembaga

pendidikan itu.


10/13

perkembangan dari aspek pendidikan di daerah, yang menyebabkan masyarakatnya

kurang berkualitas di dalam sumber daya manusianya.

Menghadapi problematika yang sedemikian rumit, maka hal ini menjadi

tanggung jawab masyarakat di daerah dengan cara memberikan masukan dan

konstribusi kepada pemerintah daerah agar supaya memperhatikan dan

meningkatkan A#)D di bidang pendidikan. Dengan cara inilah diharapkan mampu

menyadarkan pemerintah dalam mengupayakan kemajuan di bidang pendidikan.

Akan tetapi, kenyataan ini akan menjadi lain ketika hambatan daerah dalam

pengembangan pendidikan berkaitan dengan kecil dan minimnya penghasilan dan

pendapatan daerah setempat. >etika hal tersebut terjadi, maka yang harus dilakukan

oleh pemerintah daerah adalah mengkonsultasikan dengan pemerintah pusat tentangberbagai kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan di daerahnya.

*elanjutnya adalah berkaitan dengan kesiapan unsur pendidikan di beberapa

daerah dalam menghadapi persaingan global. >etika daerah tidak mampu dalam

menyiapkan beberapa tenaga yang professional dalam berbagai bidang

pendidikannya, maka mau tidak mau, daerah tersebut akan jauh tertinggal bila

dibandingkan dengan daerah yang lain. >enyataan yang akan dihadapi adalah

pendidikan di daerah tidak akan menghasilkan produk dan out put yang mumpuni

dan professional pada bidangnnya10.

Oleh karena itu, hal tersebut haruslah menjadi catatan penting bagi lembaga

pendidikan @slam di berbagai daerah agar supaya memiliki strategi ampuh dalam

menghadapi era otonomi pendidikan dalam penyiapan tenaga yang professional di

berbagai bidang. 9ara yang dapat dilakukan oleh daerah adalah dengan mengadakan

studi banding dengan daerah lain sebagai suatu analisa terhadap berbagai kekurangan

daerah untuk kemudian ditindak lanjuti dengan pengayaan keilmuan dan

keterampilan kerja secara professional16

.

>emampuan dari konsep desentralisasi untuk mencapai atau paling tidak

mendekati esensinya, akan sangat ditentukan oleh bagaimana proses pengambilan

10 Muhaimin, !""!,#aradigma #endidikan &slam * Upaya engefektifkan #endidikan 5gama &slam di

Sekolah$ #$ 7emaja 7osdakarya, )andung, hal - 114(1!".

16 3anang Cattah, !""6,:andasan ana"emen #endidikan$ #$ 7emaja 7osdakarya, )andung, hal - 1'.

1"


11/13

keputusan atau konsep itu sendiri dilakukan. @dealnya, proses pengambilan

keputusan atas kebijakan desentralisasi pendidikan harus dilakukan melalui

bargainingyang dinamis antarastate danso)iety. Dengan mekanisme ini,

kalaupun pada akhirnya konsep desentralisasi harus dilaksanakan, maka

kehadirannya benar(benar merupakan refleksi keinginan dari pihak state dan

society1'.

Dari beberapa tantangan yang dihadapi oleh berbagai lembaga pendidikan

@slam tersebut di atas, maka akan dapat diketahui bahwa permasalahan dalam

pengimplementasian 2ndang(undang #emerintah tentang Otonomi Daerah 1444 di

bidang pendidikan dapat dipetakan dalam permasalahan kepentingan nasional,

permasalahan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran sertamasyarakat dan akuntabilitas.

1' *yarif Hidayat, !""",efleksi ealitas Otonomi Daerah dan 3antangan ke Depan$ #ustaka uantum,

:akarta, hal - !0.

11


12/13

*. Kes"ulan

E #enyelenggaraan otonomi daerah menggunakan aa dekonstruksi$ yaitu pelimpahan

kewenangan dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat di daerah, aa

desentralisasi$ yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah

otonom dan a8a8 pembantuan (medebeind!

E Otonomi pendidikan merupakan tuntutan demokratisasi dan perkembangan

peradaban serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

E Otonomi daerah bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab. Disebut luas karena

kewenangan sisa justeru berada pada pemerintah pusat seperti pada 3egara federal/,

disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut hal yang

diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah, dan disebut bertanggung

jawab karena kewenangan yang diserahkan kepada daerah itu harus diselenggarakan

demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi,

keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan

daerah dan antar daerah.

E >ebijakan pemerintah berupa pemberian otonomi daerah, mau tidak mau menuntut

lembaga otonomi daerah memiliki kemandirian, terbuka dan peduli dengan tuntutan

8aman dan mampu berkompetisi dengan lembaga(lembaga pendidikan lainnya.

E #emberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategis

bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerah(

daerah di seluruh nusantara, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya

manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang dialami dan

melingkupi masyarakat selama ini.

1!


13/13

DA*TAR P+STAKA

Adisubrata, %inarna *urya, 1444, Otonomi Daerah di ra eformasi$2## AM# &>#3,

&ogyakarta.

)allantine,:eanne H, 1440, 3he So)iology of du)ation * 5 Systemati) 5nalysis$#rentice

Hall, ngliwood 9liffs, 2nited *tate of America.

Cattah, 3anang, !""6,:andasan ana"emen #endidikan$ #$ 7emaja 7osdakarya,

)andung

Hidayat, *yarif, !""",efleksi ealitas Otonomi Daerah dan 3antangan ke Depan,

#ustaka uantum, :akarta.

Masykur, 3ur 7if?ah, !""1,#eluang dan 3antangan Otonomi Daerah, #$ #ermataArtistika >reasi, :akarta.

Muhaimin, !""!,#aradigma #endidikan &slam * Upaya engefektifkan #endidikan

5gama &slam di Sekolah$#$ 7emaja 7osdakarya, )andung.

FFFFFFFF, !""0, ,a)ana #engembangan #endidikan &slam$ #ustaka #elajar,

&ogyakarta.

Mulkhan, Abdul Munir, !""!,Nalar Spiritual #endidikan * Solusi #roblem +ilosofis

#endidikan &slam$ #$ $iara %acana, &ogyakarta.

#7$A :urnal >omunikasi #eruruan $inggi @slam, Gol. @@@, 3o. "1, !"""

*ujamto, 1440,#erspektif Otonomi Daerah$ #$ 7ineka 9ipta, :akarta.

*ujamto, 14,Desentralisasi /ersus Sentralisasi dalam 0akraala Otonomi Daerah.

*uprayogo, @mam, !""6,#endidikan 6erparadigma al-7ur8an * #ergulatan embangun

3radisi dan 5ksi #endidikan &slam$2@3#7**, Malang.

$ilaar, H.A.7, 1446,ana"emen #endidikan Nasional * 'a"ian #endidikan asa

Depan$ #$ 7emaja 7osdakarya, )andung.

FFFFFFFFFFF, !""!,embenahi #endidikan Nasional$ 7ineka 9ipta, :akarta

$im @99 2@3 :akarta, !""0,Demokrasi$ 4ak 5sasi anusia dan asyarakat adani$

@99 2@3 *yarif Hidayatullah, :akarta.

10

desentralisasi dan implikasinya terhadap pengembangan

Documents