Download - 01 BAB 1 (hal 1-24)

Transcript
Page 1: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 1/24

 Copyright 2010 maestro  Artisticii

Daftar Isi 

   K  e  w  a  r  g  a

  n  e  g  a  r  a  a  n   S   M   K   K  e   l  a  s   X   I   I MODUL 1 MENAMPILKAN SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA

SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA ...................................A. Mendeskripsikan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka ...........  Latihan 1 .................................................................................B. Menganalisis Pancasila Sebagai Sumber Nilai dan Paradigma

Pembangunan .........................................................................C. Menampilkan Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai

Ideologi Terbuka .....................................................................  Latihan 1.1 ...............................................................................  Latihan 1.2 ...............................................................................  Latihan 1.3 ............................................................................... MODUL 2 MENGEVALUASI BERBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN ....

A. Menganalisis Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara ..........B. Menganalisis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara

Indonesia ................................................................................C. Membandingkan Sistem Pemerintahan yang Berlaku di

Indonesia dan Negara Lain ....................................................Latihan 2.1 ...................................................................................Latihan 2.2 ...................................................................................Latihan 2.3 ................................................................................... MODUL 3 MENGEVALUASI PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT

DEMOKRASI .............................................................A. Mendeskripsikan Pengertian, Fungsi, dan Peran Serta

Perkembangan Pers di Indonesia ............................................B. Menganalisis Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis diIndonesia ................................................................................

C. Mengevaluasi Keberhasilan Pers dan Dampak PenyalahgunaanKebebasan Media Massa dalam Masyarakat Demokratis diIndonesia ................................................................................

Latihan 3.1 ...................................................................................Latihan 3.2 ...................................................................................Latihan 3.3 ................................................................................... MODUL 4 MENGEVALUASI DAMPAK GLOBALISASI ....................

A. Mendeskripsikan Proses, Aspek, dan Dampak Globalisasidalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .......................

B. Mengevaluasi Pengaruh Globalisasi Terhadap KehidupanBerbangsa dan Bernegara ....................................................

C. Menentukan Sikap Terhadap Pengaruh dan Implikasi GlobalisasiTerhadap Bangsa dan Negara Indonesia ...............................

Latihan 4 ......................................................................................

2 2 8 

10 

16 18 2123

25 

25 

27 

32 36 37 40 

41

41

47 

49 50 5152 

54

54

59 

60 62 

Page 2: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 2/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII2

 A. Mendeskripsikan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 

Materi Pembelajaran

MODUL 1

Kompetensi Dasar

1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagaiideologi terbuka.

1.2 Menganalisis Pancasila sebagaisumber nilai dan paradigmapembangunan.

1.3 Menampilkan sikap positif terhadapPancasila sebagai ideologi terbuka.

Standar Kompetensi

1. Menampilkan sikap positif terhadapPancasila sebagai ideologi terbuka.

MENAMPILKAN SIKAP POSITIF

TERHADAP PANCASILA SEBAGAI

IDEOLOGI TERBUKA 

Kewarganegaraan SMK Kelas XII 

1. Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila berdasarkan asal usul kata

berasal dari kata “ panca” berarti lima dan

“sila” berarti dasar (bahasa Sansekerta).

Sehingga Pancasila dapat diartikan sebagailima dasar berdirinya Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Para pendiri negara Indonesia

menentukan Pancasila sebagai dasar

negara dengan alasan bahwa Pancasila

sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan

merupakan kepribadian bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila juga

merupakan ideologi negara Indonesia.

Ideologi berdasarkan etimologinya

berasal dari kata “idea” berarti gagasan,

konsep, pengertian dasar cita-cita dan “logos”

berarti ilmu. Secara harah ideologi berarti

ilmu tentang pengertian dasar. Ide dalam

pengertian sehari-hari disamakan artinya

dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud

bersifat tetap yang harus dicapai sehinggamerupakan dasar pandangan/paham.

Ideologi kemudian berkembang menjadi

seperangkat nilai atau pemikiran yang

dipegang oleh seseorang atau sekelompok

orang untuk menjadi pegangan hidup.

Beberapa pengertian ideologi menurut

para ahli:

a. A.S. Hornby 

Ideologi adalah seperangkat gagasan

yang membentuk landasan teori

ekonomi dan politik yang dipegang olehseseorang atau sekelompok orang.

Page 3: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 3/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 3

b. Soejono Soemargo

  Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide,keyakinan, kepercayaan yang menyeluruhdan sisitematis, yang menyangkut bidangpolitik, sosial, kebudayaan dan agama.

c. Franz Magnis-Suseno  Ideologi adalah suatu pemikiran suatu

sistem yang dapat dibedakan menjadiideologi tertutup dan ideologi terbuka.1) Ideologi tertutup merupakan suatu

sistem pemikiran tertutup. Ideologi inimemiliki ciri-ciri sebagai berikut.a) Merupakan cita-cita sekelompok

orang untuk mengubah danmemperbaharui masyarakat.

b) Pengorbanan-pengorbanan yang

dibebankan oleh masyarakatdibenarkan atas nama ideologi.c) Tidak hanya berisi nilai-nilai dan

cita-cita tertentu, melainkan jugatuntutan-tuntutan keras yangkonkret dan operasional, sertadiajukan secara mutlak.

2) Ideologi terbuka merupakan suatupemikiran yang terbuka. Ideologiterbuka mempunyai ciri-ciri:a) Nilai- nilai dan cita- cita tidak dapat

dipaksakan dari luar, melainkan

diambil dan digali dari moral danbudaya masyarakat itu sendiri.b) Bukan berdasarkan keyakinan

ideologis sekelompok orang,melainkan hasil musyawarah dankosensus masyarakat tersebut.

c) Nilai-nilai itu bersifat dasar danhanya secara garis besar, sehinggatidak secara langsung operasional.

Secara umum, ideologi berarti kumpulangagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaanyang bersifat sistematis mengarahkan tingkah

laku seseorang dalam berbagai bidangkehidupan, seperti bidang politik (termasukhukum dan pertahanan keamanan), sosial,budaya dan keagamaan.

a. Fungsi ideologi Menurut beberapa pakar dibidangnya:1) Sebagai sarana untuk memformulasikan

dan mengisi kehidupan manusia secaraindividual. (Cahyono, 1986).

2) Sebagai jembatan pergeseran kendalikekuasaan dari generasi tua (foundingfathers) dengan generasi muda.(Setiardja, 2001).

3) Sebagai kekuatan yang mampu

memberi semangat dan motivasi

individu, masyarakat, dan bangsa

untuk menjalani kehidupan dalam

mencapai tujuan.

b. Kekuatan ideologi 

  Menurut Alan, kekuatan ideologi

tergantung pada kualitas tiga dimensi

yang ada pada ideologi tersebut, yaitu:

1) Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-

nilai dasar yang terkandung di

dalam ideologi tersebut secara riil

hidup di dalam serta bersumber dari

budaya dan pengalaman sejarah

masyarakat dan bangsanya.

2) Dimensi idealisme, yaitu bahwa

nilai-nilai dasar ideologi tersebutmengandung idealisme yang

memberi harapan tentang masa

depan yang lebih baik melalui

pengalaman dalam praktik

kehidupan bersama sehari-hari.

3) Dimensi eksibilitas, yaitu ideologi

tersebut memiliki keluwesan yang

memungkinkan dan merangsang

pengembangan pemikiran-

pemikiran baru yang relevan dengan

ideologi bersangkutan tanpa

menghilangkan atau mengingkari

 jati diri yang terkandung dalam

nilai-nilai dasarnya.

c. Ciri-ciri ideologi negara

Ideologi negara memiliki ciri-ciri sebagai

berikut.

1) Mempunyai derajat yang tinggi

sebagai nilai hidup kebangsaan

dan kenegaraan.

2) Mewujudkan suatu asas kerohanian

pandangan dunia, pandangan

hidup yang harus dipelihara,dikembangkan, diamalkan,

dilestarikan kepada generasi

penerus bangsa, diperjuangkan,

dan dipertahankan dengan

kesediaan berkorban.

2. Proses Perumusan Pancasila

Sehari setelah pengurus BPUPKI

dilantik, maka badan ini mulai mengadakan

sidang-sidang di bawah pimpinan ketuanya,

yaitu dr. KRT Radjiman Wediodiningrat.

Seluruh proses persidangan BPUPKI ini

dapat dibagi dalam 2 masa persidangan,

Page 4: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 4/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII4

yaitu masa persidangan 1 berlangsung dari

tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945,

dan masa persidangan II berlangsung dari

tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945, yang

diselenggarakan di Gedung Tyuoo Sangi-in

(sekarang Gedung Pejambon) Jakarta.

a. Masa Persidangan 1

Substansi dan inti pembahasan dalam

masa persidangan 1 menitikberatkan pada

pembahasan tentang landasan loso,

yaitu dasar negara Indonesia. Masa

persidangan I yang berlangsung selama

4 hari dari tanggal 29 Mei sampai dengan

1 Juni 1945 ini seluruhnya merupakan

masa sidang pleno yang dipimpin secara

langsung oleh ketua BPUPKI. Dalam

sidangnya yang pertama tanggal 29 Mei1945, ketua BPUPKI meminta kepada para

anggotanya untuk memberikan pandangan-

pandangan tentang dasar Indonesia

merdeka ( philososche grondslag ). Adapun

pembicara pertama dalam sidang ini diisi

oleh Muhammad Yamin, yang di dalam

pidatonya telah mengajukan usulan secara

lisan mengenai dasar negara kebangsaan

yang rumusannya terdiri atas 5 (lima),

yaitu:

1) Peri Kebangsaan.

2) Peri Kemanusiaan.

3) Peri Ketuhanan.

4) Peri Kerakyatan.

5) Kesejahteraan Rakyat.

  Yang disusul kemudian dengan usulan

tertulis mengenai dasar negara kebangsaan

tersebut dengan rumusan sebagai berikut.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Kebangsaan Persatuan Indonesia.

3) Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab.

4) Kerakyatan Yang Dipimpin OlehHikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan/Perwakilan.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia.

Selanjutnya dalam persidangan I hari

kedua tanggal 30 Mei 1945, pembicaranya

adalah dari tokoh-tokoh Islam, yaitu Ki

Bagoes Hadikoesoemo, dan KH Wachid

Hasyim, yang mengusulkan dasar negara

Islam, namun tetap menyampaikan

sesuatu perumusan. Kemudian dalam

persidangan 1 hari ketiga tanggal 31

Mei 1945, pembicara utamanya adalah

Soepomo, yang di dalam pidatonya

menyampaikan pandangan mengenai

dasar negara kebangsaan, yaitu melalui

uraian yang berfokus pada aliran pikiran

negara integralistik. Dalam kaitan ini tidak

dijumpai adanya perumusan dasar negara

yang lima dari Soepomo, kecuali dalam

buku karangan Nugroho Notosusanto yang

berjudul “Proses Perumusan Pancasila

Dasar Negara”, yang sumbernya dikutip

dari buku karangan Muhammad Yamin,

“Naskah Persiapan UUD 1945”.

Terdapat rumusan 5 (lima) dasar negara

usulan Soepomo sebagai berikut.

1) Paham negara persatuan.

2) Perhubungan negara dan agama.3) Sistem badan permusyawaratan.

4) Sosialisme negara.

5) Hubungan antarbangsa yang bersifat

 Asia Timur Raya.

 Akhirnya dalam persidangan I hari

keempat/terakhir tanggal 1 Juni 1945

pembicaranya adalah Soekarno (Bung

Karno) yang juga menghasilkan rumusan

yang diberi nama Pancasila, yaitu terdiri

dari:

1) Kebanggan (nasionalisme).

2) Perikemanusiaan (internasionalisme).

3) Mufakat (demokrasi).

4) Keadilan sosial.

5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Menurt Bung Karno, kelima sila ini bila

diperas menjadi trisila ,yaitu:

1) Sosionasionalisme.

2) Sosiodemokrasi.

3) Ketuhanan.

Sedangkan bila Tri sila ini diperas lagi

menjadi Eka sila, yaitu “gotong royong”.

Kesemua usul-usul yang diajukan dalammasa persidangan tersebut masih

merupakan persoalan individual, yang

setelah dibahas dalam sidang ternyata

belum menghasilkan kesimpulan yang

dapat disepakati. Oleh karena itu, atas

anjuran ketua BPUPKI telah meminta agar

para pengusul tadi menyatakan usulannya

secara tertulis yang diharapkan telah masuk

tanggal 20 Juni 1945, dan untuk keperluan

itu dibentuk “panitia kecil” yang terdiri

dari 8 orang atau dapat disebut panitia

8 dengan tugas menampung konsepsi-

Page 5: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 5/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 5

konsepsi dan usul-usul dari para angggota

serta menelitinya, yang sesudahnya itu

menyerahkan melalui sekretariat sesuai

permintaan ketua BPUPKI.

Panitia kecil/panitia 8, terdiri dari:

1) Ir. Soekarno (ketua).

2) Drs. Mohammad Hatta.

3) M. Soetardjo Kartohadikoesoemo.

4) K.H Wachid Hasyim.

5) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

6) Mr. Muhammad Yamin.

7) Mr. Alfred Maramis.

8) Otto Iskandardinata.

Setelah usul-usul tersebut ditampung

dan diteliti, maka telah dihasilkan pokok-

pokok masalah yang meliputi 8 pokok

masalah, yaitu:1) Permintaan Indonesia merdeka dengan

selekas-lekasnya.

2) Tentang dasar negara.

3) Masalah pemerintahan dan kepala

negara.

4) Tentang warganegara.

5) Masalah pemerintah di daerah.

6) Masalah agama dan hubungannya

dengan negara.

7) Masalah pembelaan negara.

8) Masalah keuangan.

Tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat

pertemuan sebelum memasuki masa

persidangan II BPUPKI, antara panitia kecil

dengan para anggota Dokuritzu Zyumbi

Tyoosakai . Pertemuan ini mengusulkan 4

hal, yaitu:

Pertama : Penetapan bentuk negara

dan penyusunan hukum dasar

negara.

Kedua : Permintaan kepada pemerintah

Jepang untuk selekas-lekasnya

mengesahkan hukum dasar.Ketiga : Meminta kepada pemerintah

Jepang agar diadakan badan

persiapan selekas mungkin yang

tugasnya menyelenggarakan

negara Indonesia merdeka di

atas hukum dasar yang telah

disusun.

Keempat : Tentang pembentukan tentara

kebangsaan dan tentang

keuangan.Pertemuan dalam rapat ini juga telah

membentuk panitia 9, yaitu Ir. Soekarno

sebagai ketua, dan anggotanya Drs.Mohammad Hatta, K.H Wachid Hasyim,Mr. Muhammad Yamin, Mr. Alfred Maramis,Mr. Achmad Soebardjo, Abdul KaharMoezakkir, Abikoesno Tjokrosoejoso, danH. Agus Salim. Panitia ini dibentuk gunamerumuskan dasar negara, dan untukmemenuhi kebutuhan dalam mencari jalanantara apa yang disebut golongan Islamdengan yang disebut golongan kebangsaanmengenai soal agama dan negara, yangmasalahnya telah timbul sejak dalam masapersidangan I.

Panitia 9 berhasil merancang suatu“Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”yang dikenal dengan sebutan “PiagamJakarta” atau “Jakarta Charter ” sebagainama atau sebutan yang diberikan olehMuhammad Yamin, sedangkan Soekimanmenyebutnya sebagai Gentleman

 Agreement,  yaitu semacam perjanjianyang luhur. Piagam Jakarta juga memuatperumusan dasar negara sebagai hasilkerja kolektif panitia 9 yang terdiri ataslima, yaitu:1) Ketuhanan, dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagipemeluk- pemeluknya.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.3) Persatuan Indonesia.4) Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.

b. Masa Persidangan IIDi masa ini lebih menitikberatkan pada

pembahasan Undang-Undang Dasarnegara Indonesia. Dan persidangan iniberlangsung selama 7 hari dari tanggal10 s/d 16 Juli 1945. Persidangan IIhari pertama dimulai tanggal 10 Juli1945 yang merupakan sidang plenoBPUPKI. Soekardjo Wirjopranoto,Otto Iskandardinata, dan AbikoesnoTjokrosoejoso selaku anggota BPUPKI,meminta agar “rancangan pembukaan/

 preambule” itu dibicarakan dahulu,namun usul tersebut ditolak oleh ketua.Setelah persidangan umum, diadakanpemungutan suara mengenai 2 persoalan,yaitu mengenai bentuk pemerintahan dan

mengenai batas wilayah negara. Setelahitu baru dibicarakan soal Undang-Undang

Page 6: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 6/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII6

Dasar. Lalu ketua BPUPKI membentuk tiga

buah panitia, yang terdiri dari:

1) Panitia perancang UUD, diketuai oleh Ir.

Soekarno.

2) Panitia pembelaan tanah air, diketuai oleh

 Abikoesno Tjokrosoejoso.

3) Panitia keuangan dan perekonomian,

diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

  Terbentuknya panitia ini, pada tanggal 11

Juli 1945 (hari kedua) panitia perancang UUD

mengadakan rapat dan menghasilkan putusan-

putusan, yang berupa:

1) Pembentukan panitia perancang

Declaration of Rights  yang terdiri dari:

Mr. Achmad Soebardjo (sebagai ketua),

dr. Soekiman (anggota), Perada Harahap

(anggota).2) Pembentukan panitia kecil perancang

UUD, yaitu terdiri dari: Prof. Mr. Dr.

Soepomo (ketua), dan anggotanya Mr.

Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo,

Mr. Alfred Andre Maramis, Mr. Singgih, Hj.

 Agoes Salim, dr. Soekiman.

  Hari ketiga tanggal 13 Juli 1945, panitia

perancang UUD mengadakan rapat yang kedua

guna mambahas naskah rancangan UUD hasil

kerja panitia 9, lalu dibentuk panitia penghalus

bahasa yang terdiri dari 3 orang, yaitu: Prof. Dr.

P.A.H Dr. Soepomo, guna menyempurnakan

dan menyusun kembali rancangan UUD yang

telah dibahas itu. Hari keempat tanggal 14 Juli

1945, diadakan sidang pleno/paripurna lagi

oleh BPUPKI untuk menerima laporan dari

panitia perancang UUD, yaitu Ir. Soekarno

sebagai ketua, dan melaporkan tiga buah hasil

kerja panitia berupa:

1) Pernyataan Indonesia Merdeka.

2) Pembukaan UUD.

3) Batang Tubuh UUD.

Mengenai konsep Indonesia merdekadiambil dari tiga alinea Piagam Jakarta,

sedangkan konsep Pembukaan UUD

hampir seluruhnya dari alinea keempat

Piagam Jakarta. Setelah didiskusikan,

akhirnya diterima. Jadi tanggal 14 Juli 1945

adalah penerimaan Piagam Jakarta oleh

BPUPKI. Meskipun pada dasarnya BPUPKI

telah menyatakan menerima dengan bulat

naskah dari rancangan UUD, namun secara

hukum status BPUPKI ini bukan merupakan

badan pembentuk negara yang mempunyai

wewenang untuk meletakkan kaidah negara

yang fundamental, maka adanya penerimaan

tersebut belum berarti bahwa rumusan naskah

UUD yang dikenal dengan Piagam Jakarta hasil

kerja panitia 9 itu telah diterima sebagai dasar

negara, karena ternyata kemudian rumusan

tersebut masih mengalami perubahan lagi

dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Naskah ini tanggal 17 Agusts 1945 diserahkan

kepada pemerintah Balatentara Jepang, dan

sesudahnya itu BPUPKI tidak mengadakan

sidang-sidangnya lagi. Kemerdekaan bangsa

Indonesia sebagaimana yang dijanjikan

Jepang sempat mendapat tantangan dari

pihak angkatan laut Jepang sehingga tidak

segera terwujud, meskipun kemudian setelah

melihat Filiphina jatuh ke tangan angkatan

perang Amerika Serikat, pihak angkatan lauttidak lagi menentang kebijaksanaan politik

tersebut. Maka, tanggal 17 Juli 1945, dalam

rapat dewan perang tertinggi diterima sebuah

resolusi, yaitu:

1). Bahwa kemerdekaan yang akan diberikan

kepada Indonesia meliputi bekas wilayah

 jajahan Belanda yang bernama Hindia

Belanda.

2) Harus dibentuk Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesi (PPKI) di Jakarta.

Tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno,

Mohammad Hatta dan KRT. Radjiman

Wediodiningrat berkunjung ke Dalat guna

menemui Marsekal Hisaichi Terauci (wakil

pemerintah Jepang), dan tanggal 10 Agustus

1945 tiba di Saigon, dan mendapat penjelasan

bahwa kemerdekaan Indonesia akan ditentukan

oleh pemerintah Jepang yang berkedudukan

di Tokyo. Dan mereka tiba di Jakarta kembali

tanggal 14 Agustus 1945. Tanggal 6 Agustus

1945, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh Amerika

Serikat dan kota Nagasaki juga pada tanggal

9 Agustus 1945, sehingga kondisi Jepangmakin terpuruk. Dalam keadaan itu, dimana

kekuasaan Jepang sedang mengambang,

tanggal 12 Agustus 1945 dibentuk PPKI oleh

Marsekal Hisaichi Terauci yang membawahi

kepala pemerintahan Balatentara Jepang

untuk seluruh Asia Tenggara.

 Anggota PPKI ada 21 orang yang diketuai

oleh Soekarno, dan Moh. Hatta sebagai

wakilnya dengan tugas mempersiapkan

kemerdekaan Indonesia. Tanggal 14 Agustus

1945, Jepang menyerah tanpa syarat

kepada Sekutu, sehingga terjadi kekosongan

Page 7: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 7/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 7

kekuasaan (vacuum of power ) di dalam

pemerintahan. Saat itu, bangsa Indonesia

dihadapkan pada situasi yang tidak menentu

dan krisis, yaitu antara harapan memperoleh

kemerdekaan dari Jepang yang tidak kunjung

tiba, dan hasrat untuk merdeka yang besar.

Tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana

Maeda, di Jalan Nassau Boulevard No. 1

Jakarta mulai tengah malam hari diambil

keputusan penting untuk menyatakan

kemerdekaan Indonesia pada pagi harinya.

Maka, pada tanggal 17 Agustus 1945 yang

dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur

56 Jakarta, diproklamasikanlah Kemerdekaan

Indonesia.

  Naskah resmi teks proklamasi dibacakan

oleh Soekarno dan ditandatangani bersamaoleh Soekarno-Hatta yang bertindak atas

nama Bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini

merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa

Indonesia dalam melepaskan dirinya dari

belenggu penjajahan untuk menjadi bangsa

yang bebas, merdeka, dan berdaulat, dan

hal ini merupakan putusan politik tertinggi

dari bangsa Indonesia. Putusan yang diambil

melalui tindakan proklamasi ini membuktikan

kalau kemerdekaan bangsa Indonesia

bukanlah pemberian Jepang melainkan atas

dasar perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

PPKI yang semula merupakan badan

bentukan Jepang, diubah sifat, baik mengenai

status, fungsi ataupun keanggotaannya

oleh bangsa kita. Status dan fungsi berubah

menjadi badan nasional yang mewakili seluruh

rakyat Indonesia, sedangkan mengenai

keanggotaanya juga berubah dari 21 menjadi

27 orang.

Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI

mengadakan sidang pertama dan berhasil

mengesahkan UUD NKRI yang kemudianlebih dikenal dengan UUD 1945, terdiri atas 2

bagian yaitu bagian Pembukaan dan bagian

Batang Tubuh.

  Bagian Pembukaan berisikan pokok-pokok

pikiran yang tersusun atas empat alinea,

sedangkan bagian Batang Tubuh tersusun

atas 16 bab yang berisikan 37 pasal, ditambah

4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan

tambahan. Pada alinea keempat tercantum

rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI

yang meliputi sila-sila:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.3) Persatuan Indonesia.4) Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesiaDengan tindakan pengesahan atas

UUD NKRI oleh PPKI, maka terhitung sejaksaat itu Pancasila sebagai dasar negaraRI, telah berlaku resmi dan merupakanrumusan yang nal, karena pengesahannyadilakukan oleh suatu badan nasional yangmerupkaan pembentuk negara RI, danmenurut hukum tata negara mempunyaiwewenang untuk meletakkan pokok kaidahnegara yang fundamental.

3. Fungsi Pancasilaa. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

BangsaManusia sebagai makhluk ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuanganuntuk mencapai kehidupan yang lebihsempurna, senantiasa memerlukannilai-nilai luhur yang dijunjungnyasebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatutolak ukur kebaikan yang berkenaandengan hal-hal yang bersifat mendasardan abadi dalam hidup manusia, seperticita-cita yang hendak dicapainya dalamhidup manusia.

b. Pancasila sebagai Dasar NegaraRepublik Indonesia

Dalam pengertian ini Pancasilamerupakan suatu dasar nilai serta normauntuk mengatur pemerintahan negara ataudengan kata lain Pancasila merupakansuatu dasar untuk mengatur suatupenyelenggaraan negara. KedudukanPancasila sebagai dasar negara tersebutdapat dirinci sebagai berikut.

1) Pancasila sebagai dasar negara

adalah sumber dari segala sumber

hukum (sumber tertib hukum)

Indonesia. Dengan demikian,

Pancasila merupakan asas

kerohanian tertib hukum Indonesia

yang dalam Pembukaan UUD 1945

dijelmakan lebih lanjut ke dalam

empat pokok pikiran.

2) Memiliki suasana kebatinan

(geistlichenhintergrund ) dari UUD1945.

Page 8: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 8/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII8

3) Mewujudkan cita-cita hukum bagihukum dasar negara (baik hukum dasartertulis maupun tidak tertulis).

4) Pancasila sebagai ideologi terbuka.Ideologi terbuka adalah suatu ideologi

yang memiliki keluwesan dan kelenturanterhadap perkembangan dan tuntutanzaman agar tidak ketinggalan zaman.Meskipun zaman telah berubah karenaperkembangan ilmu dan teknologi, namunsubstansi dan esensi ideologi itu mampumemberikan harapan untuk kehidupanyang lebih baik.

 Adapun ideologi tertutup adalahideologi yang beku dan tertutup terhadapperkembangan dan tuntutan zamansehingga ideologi tersebut akan tertinggal.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasilaharus senantiasa dapat berinteraksisecara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidakboleh berubah, namun pelaksanannyakita sesuaikan dengan kebutuhan dantantangan nyata yang kita hadapi dalamsetiap kurun waktu. Beberapa faktor

yang mendorong pemikiran mengenaiketerbukaan ideologi Pancasila adalah:1) Kenyataan dalam proses pembangunan

nasional berencana dan dinamikamasyarakat yang berkembang pesat.

2) Kenyataan menunjukkan bahwabangkrutnya ideologi yang tertutupdan beku cenderung meredupkanperkembangan dirinya.

3) Pengalaman sejarah politik kita sendiripada masa lampau.

4) Tekad kita untuk memperkukuhkesadaran akan nilai-nilai dasarPancasila yang bersifat abadi danhasrat mengembangkan secara kreatifdan dinamis dalam rangka mencapaitujuan nasional.Pancasila sebagai ideologi terbuka

sangat mungkin mampu menyelesaikanberbagai persoalan yang dihadapi olehbangsa Indonesia. Namun demikian,faktormanusia baik pejabat negara maupunrakyat Indonesia sangat menentukandalam mewujudkan nilai-nilai Pancasiladalam menyelesaikan permasalahan.

TUGAS KELOMPOK

1. Buatlah kelas menjadi beberapa kelompok.

2. Setiap kelompok mencari sebuah berita di koran tentang kegiatan

kenegaraan.

3. Diskusikan di kelas dengan kelompok lain mengenai berita tersebut kaitannya

dengan pelaksanaan Pancasila.

Latihan 1I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Pancasila mempunyai arti .…

a. lima dasar berdirinya negara

Indonesia

b. lima asas kemasyarakatan

c. lima peraturan negara

d. sila-sila yang penting

e. lima peraturan agama

2. Ideologi berasal dari kata edios dan logos 

yang mempunyai arti .…

a. cita-cita dan ilmu

b. cita-cita dan tujuan

c. cita-cita dan pedoman

d. pedoman dan petunjuk

e. ide dan gagasan

Page 9: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 9/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 9

3. Ideologi adalah seperangkat gagasan

yang membentuk landasan teori ekonomi

dan politik yang dianut oleh seseorang

atau sekelompok orang.Pernyataan ini

adalah pendapat dari ….

a. Franz Magnis Suseno

b. Gunawan Setiardja

c. Soejono

d. Alan

e. AS Hornby

4. Menurut Franz Magnis Suseno ideologi

sebagai suatu sistem pemikiran dapat

dibedakan menjadi .…

a. ideologi tertutup dan terbuka

b. ideologi sosialis dan liberalis

c. ideologi barat dan timur 

d. ideologi modern dan kunoe. ideologi dulu dan sekarang

5. Pancasila termasuk ideologi .…

a. tertutup d. kuno

b. terbuka e. liberalis

c. modern

6. Negara yang menganut paham sosialis

menggunakan ideologi .…

a. terbuka d. modern

b. tertutup e. eksibel

c. kuno

7. Negara yang menganut paham liberalis

biasanya menggunakan ideologi .…

a. terbuka d. modern

b. tertutup e. eksibel

c. kuno

8. Nilai-nilai dasar yang terkandung di

dalam ideologi secara riil hidup di

dalam serta bersumber dari budaya

dan pengalaman sejarah masyarakat atau

bangsanya disebut .…

a. dimensi idealisme

b. dimensi eksibelitas

c. dimensi realita

d. tiga dimensi

e. dua dimensi

9. Nilai-nilai dasar ideologi yang mengandung

idealisme yang memberi harapan tentang

masa depan yang lebih baik melalui

pengalaman dalam praktik kehidupan

sehari-hari disebut .…

a. dimensi realita

b. dimensi idealismec. dimensi eksibelitas

d. tiga dimensi

e. dua dimensi

10. Ideologi yang memiliki keluwesanyang memungkinkan dan merangsangpengembangan pemikiran-pemikiranbaru yang relevan dengan ideologi yangbersangkutan tanpa menghilangkan ataumengingkari jati diri yang terkandung dalamnilai dasar disebut .…a. dimensi realita

b. dimensi idealismec. dimensi eksibelitasd. tiga dimensi

e. dua dimensi

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Berilah pengertian tentang ideologi secara umum!

Jawab:  ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

2. Sebutkan ciri-ciri ideologi tertutup!

Jawab:  ________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

3. Sebutkan ciri-ciri ideologi terbuka!

Jawab:  ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

4. Sebutkan fungsi ideologi!

Jawab:  ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

5. Sebutkan peranan ideologi!

Jawab:  ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Page 10: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 10/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII10

B. Menganalisis Pancasila Sebagai SumberNilai dan Paradigma Pembangunan

1. Pancasila Sebagai Sumber Nilai 

a. Pengertian Nilai 

Istilah nilai di dalam bidang lsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang

artinya keberhargaan (worth) atau kebaikan (good ness). Menilai berarti menimbang, yaitu

kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil

keputusan. Keputusan ini dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau

tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Hal ini dihubungkan dengan

unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa dan kepercayaan.

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu benar (nilai kebenaran), indah

(nilai esthetis), baik (nilai moral/ethis), dan nilai agama.

b. Nilai yang Terkandung dalam Pancasila  Menurut Dardji Darmidihardjo, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila

itu dapat dikemukakan seperti tabel berikut.

No Sumber Nilai Nilai yang Terkandung

1. Sila pertama “Ketuhanan

Yang Maha Esa”

Nilai religius, antara lain:

1. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan

sifat-sifat-Nya Yang Maha Sernpurna, yakni Maha

Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana,

dan lain-lain sifat yang suci.

2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni

menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi

segala larangan-Nya.

3. Nilai sila I ini meliputi dan menjiwai sila-sila II,III,

dan V.

2. Sila kedua “Kemanusiaan

yang “adil dan beradab”

Nilai-nilai kemanusiaan, antara lain:1. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia.2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.3. Pengertian manusia yang beradab yang memiliki

daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia danhewan.

4. Nilai sila II ini diliputi dan dijiwai sila I, meliputi dan

menjiwai sila III. IV dan V.

3. Sila ketiga “Persatuan

Indonesia”

Nilai-nilai persatuan bangsa, antara lain:1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa

yang mendiami wilayah Indonesia.2. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku

bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.3. Pengakuan terhadap ke “Bhinneka Tunggal Ika”

dan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa(berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikanarah dalam pembinaan kesatuan bangsa.

4. Nilai sila III ini diliputi dan dijiwai sila I dan II, meliputidan menjiwai sila IV dan V.

Page 11: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 11/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 11

4. Sila keempat “Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam per-

musyawaratan/perwakilan”

Nilai-nilai kerakyatan, antara lain:1. Kedaulatan negara di tangan rakyat.2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan

yang dilandasi akal sehat.

3. Manusia Indonesia sebagai warga negaradan warga masyarakat Indonesia mempunyaikedudukan hak, dan kewajiban yang sama.

4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalampermusyawaratan wakil-wakil rakyat.

5. Nilai sila IV ini diliputi dan dijiwai sila I, II, dan IIImeliputi dan menjiwai sila V.

5. Sila kelima “Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia”

Nilai-nilai keadilan sosial, antara lain:1. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan

sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyatIndonesia.

2. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputibidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional(Ipoleksosbudhankamnas).

3. Cita-cita masyarakat adil makmur, materialdan spiritual yang merata bagi seluruh rakyatIndonesia.

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban danmenghormati hak.

5. Cinta akan kemajuan dan perrbangunan.6. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan

IV.

Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu

berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami

pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya adalah

nilai-nilai Pancasila, yaitu:

a. Pokok pikiran pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yangmelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Pokok pikiran kedua, menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Pokok pikiran ketiga, menyatakan negara berkedaulatan rakyat berdasarkan ataskerakyatan dalam permusyawaratan/perwakilan.

d. Pokok pikiran keempat, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang

Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Berdasarkan uraian di atas, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan

sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena didalamnya terkandung pulakonsep-konsep sebagai berikut.

a. Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara, dan asaskerohanian negara.

b. Ketentuan diadakannya undang-undang dasar, yang menunjukkan adanya sumberhukum.

Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikansecara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Nilai-nilai Pancasila merupakankebenaran bagi bangsa Indonesia, karena telah teruji dalam sejarah dan telah dipersepsisebagai nilai-nilai subjektif yang menjadi sumber kekuatan dan pedoman hidup seirama

dengan proses adanya bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ruang.Nilai-nilai tersebut tampil sebagai norma dan moral kehidupan yang ditempa dan

Page 12: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 12/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII12

dimatangkan oleh pengalaman sejarah bangsaIndonesia untuk membentuk dirinya sebagaibangsa yang merdeka, berdaulat dalam wadahNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi sumberinspirasi dan cita-cita untuk diwujudkan dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.  Nilai-nilai Pancasila termasuk ke dalamnilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yangmengakui pentingnya nilai material dan nilaivital secara seimbang (harmonis). Hal inidapat dibuktikan dengan susunan sila-siladari Pancasila yang disusun scara sistematis-hierarkis. Pancasila jika dipandang dari sudutpandang metasika, berlandaskan pada usaha-

usaha untuk menemukan kebenaran mengenaialam semesta yang lebih menekankanpemikiran murni.  Dengan demikian, tinjauan metasikterhadap Pancasila berlandaskan pada Tuhan,manusia, rakyat, dan adil sehingga nilai-nilaiPancasila memiliki sifat objektif yang dapatdijelaskan sebagai berikut.a. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan

kenyataan adanya sifat-sifat abstrak,umum, dan universal.

b. Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada

sepanjang masa dalam kehidupan bangsaIndonesia, baik dalam adat kebiasaan,kebudayaan, maupun keagamaan. Halini disebabkan karena dalam Pancasilaterkandung hubungan kemanusiaanyang mutlak (manusia dengan Tuhan,antarsesama manusia dan lingkungan).

c. Pancasila yang terkandung dalamPembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukummemenuhi syarat sebagai pokok kaidahnegara yang mendasar, serta tidak dapatdiabaikan oleh setiap orang atau badan/

lembaga kecuali oleh pembentuk negarayaitu Panitia Persiapan KemerdekaanIndonesia yang sekarang sudah tidak ada.

d. Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila) secara hukum tidakdapat diubah oleh siapapun termasukMPR hasil pemilihan umum karenamengubah Pembukaan UUD 1945 berartimembubarkan negara. Dengan demikian,Pancasila akan tetap ada.

e. Pembukaan UUD 1945 yang mengandungPancasila tidak dapat diubah (tetap),

karena kemerdekaan merupakan karuniaTuhan.

3. Pancasila sebagai ParadigmaPembangunana. Pengertian Paradigma

Pengertian paradigma adalahsuatu asumsi-asumsi dan asumsi-

asumsi teoretis yang umum,sehingga merupakan sumber hukum,metode, serta penerapan dalam ilmupengetahuan yang menentukan sifat,ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itusendiri. Istilah paradigma berkembangsehingga menjadi terminologi dari suatuperkembangan dan pembangunanyang mengandung konotasi pengertiankerangka berpikir, sumber nilai,orientasi dasar, sumber asas, tolokukur, parameter serta arah dan tujuan.

Menurut Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI), paradigma diartikansebagai kerangka berpikir. Istilahparadigma pada awalnya berkembangdalam dunia ilmu pengetahuan, terutamadalam kaitannya dengan lsafat ilmupengetahuan. Secara terminologis,tokoh yang mengembangkan istilahtersebut adalah Thomas S Kuhn.

Dalam bukunya yang berjudul TheStructure of Scientic Revolution yangterbit tahun 1962, Thomas S Kuhnmenjabarkan pengertian paradigma

dalam dua konsep utama, yaitu:1) Paradigma semacam model berpikir

yang dijadikan contoh oleh parailmuwan yang melakukan kegiatankeilmuannya di dalam paradigma itu.

2) Paradigma merupakan kerangkakeyakinan atau komitmen intelektualyang memberi batasan tentangmasalah dan prosedur serta metodepenyelesaiannya.

  Secara singkat, paradigma adalahasumsi-asumsi teoritis yang umum(merupakan suatu sumber nilai),yang merupakan sumber hukum,metode, serta cara penerapan dalamilmu pengetahuan sehingga sangatmenentukan sifat, ciri, dan karakterilmu pengetahuan tersebut.

b. Pengertian Pembangunan1) Kata pembangunan yang dalam

bahasa Inggris disebut development  menunjukkan adanya pertumbuhan,perluasan ekspansi yang sekaliandengan keadaan yang harus digalidan yang harus dibangun agar

dicapai kemajuan di masa yangakan datang.

Page 13: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 13/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 13

2) Secara sederhana, pengertianpembangunan adalah serangkaiankegiatan yang mengarah padaperubahan dengan tata nilai yang lebihbaik atau lebih maju.

3) Pada dasarnya, perubahan-perubahanyang diinginkan bagi bangsa Indonesiaadalah perubahan yang mengarahkeselarasan, keserasian, dankeseimbangan antara kemajuan lahirdan batin, jasmani dan rohani, ataudunia dan akhirat.

4) Pembangunan tidak hanya bersifatkuantitatif tetapi juga kualitatif, artinyapembangunan tidak hanya mencakupbidang material tetapi juga spiritual.Istilah ini biasa disebut dengan

pembangunan manusia seutuhnya.5) Di dalam pembangunan terjadi proses

perubahan yang terus menerus menujukemajuan dan perbaikan ke arah tujuanyang dicita-citakan. Dengan demikian,kata pembangunan mengandungpemahaman akan adanya penalarandan pandangan yang logis, dinamis,dan optimis.

c. Tujuan Nasional Sesuai dengan AlineaKeempat Pembukaan UUD 1945 

1) Melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia.2) Memajukan kesejahteraan umum.

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) Ikut melaksanakan ketertiban duniaberdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial.

d. Pembangunan Nasional BerdasarkanPancasila

Pembangunan nasional merupakanusaha peningkatan kualitas manusia danmasyarakat Indonesia yang dilakukansecara berkelanjutan, berlandaskankemampuan nasional denganmemanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuandan teknologi serta memerhatikantantangan perkembangan global. Dalampelaksanaannya, pembangunan haruslahmengacu pada kepribadian bangsa dannilai-nilai luhur yang universal untukmewujudkan kehidupan bangsa yangberdaulat, adil, dan makmur. Pembangunansebagai pengamalan Pancasila diartikansebagai upaya bersama untuk mengelola

dan memanfaatkan sumber daya alam,sumber daya manusia, serta sarana-sarana

kehidupan sedemikian rupa sehinggatercipta tingkat dan mutu kehidupan bangsadan negara secara seimbang, baik dalamsikap dan perilaku warga bangsa maupundalam tata kemasyarakatan.

Proses pembangunan terwujuddalam pelaksanaan emansipasi bangsa,modernisasi kehidupan bangsa dan negaraserta dinamisasi kehidupan masyarakat.Selain itu, juga terwujud denganmelaksanakan demokratisasi kehidupanbangsa dan negara, integrasi nasional, danhumanisasi bangsa dan negara.

Kedudukan Pancasila sebagaiparadigma pembangunan nasional harusmemerhatikan konsep berikut ini.

1) Pancasila harus menjadi kerangkakognitif dalam identikasi diri sebagaibangsa. Pancasila harus diletakkansebagai kerangka berpikir yangobjektif rasional dalam membangunkepribadian bangsa. Oleh sebab itu,perlu dikembangkan budaya ilmupengetahuan dalam memupuk rasapersatuan dan kesatuan bangsa.

2) Pancasila sebagai landasanpembangunan nasional, perubahanyang terjadi dalam masyarakat, danbangsa akibat dari pembangunan harusmenempatkan nilai-nilai Pancasilayang dapat dirasakan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara,

3) Pancasila merupakan arahpembangunan nasional, prosespembangunan nasional tidak terlepasdari kontrol nilai-nilai Pancasila. Olehsebab itu, ke mana arah pembangunanmelalui tahap-tahapnya tidak dilepaskandari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan

adalah pengamalan Pancasila.4) Pancasila merupakan etospembangunan nasional, untukmewujudkan visi bangsa Indonesia dimasa depan diciptakan misi pengamalanPancasila secara konsisten dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.

5). Pancasila sebagai moral pembangunan,sebutan ini mengandung maksud agarnilai-nilai luhur Pancasila dijadikantolok ukur dalam melaksanakan

pembangunan nasional, baik dalamperencanaan, pengorganisasian,

Page 14: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 14/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII14

pelaksanaan, pengawasan, maupundalam evaluasinya.

Pembangunan nasional harus dapatmemerhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1) Hormat terhadap keyakinan religius.

2) Hormat terhadap martabat manusiasebagai pribadi atau subjek (manusiaseutuhnya).

3) Kesatuan sebagai bangsa yang melayanisegala bentuk sektarianisme. Ini berartikomitmen kepada nilai kebersamaanseluruh bangsa dan komitmen moraluntuk mempertahankan eksistensi danperkembangan bangsa Indonesia.

4). Nilai-nilai yang terkait dengandemokrasi konstitusional (persamaanpolitik, hak-hak asasi, hak-hak, dankewajiban kewarganegaraan).

5) Keadilan sosial yang mencakuppersamaan (equality ) dan pemerataan(equity ).

e. Makna, Hakikat dan Tujuan Pembangunan

Nasional 

Makna pembangunan nasional

Pembangunan nasional adalah

upaya untuk meningkatkan seluruh

aspek kehidupan masyarakat, bangsa

dan negara yang sekaligus merupakan

proses pengembangan keseluruhansistem penyelenggaraan negara untuk

mewujudkan tujuan nasional. Dalam

pengertian lain, pembangunan nasional

dapar diartikan sebagai rangkaian upaya

pembangunan yang berkesinambungan

dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat,

bangsa, dan negara untuk melaksanakan

tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pelaksanaan pembangunan mencapaiaspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik,ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan

keamanan secara berencana, menyeluruh,terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutanuntuk memacu peningkatan kemampuannasional dalam rangka mewujudkankehidupan yang sejajar dan sederajatdengan bangsa lain yang lebih maju. Olehkarena itu, sesungguhnya pembangunannasional merupakan pencerminan kehendakuntuk terus-menerus meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran rakyatIndonsia secara benar, adil, dan merata, sertamengembangkan kehidupan masyarakat

dan penyelenggara negara yang maju dandemokratis berdasarkan Pancasila.

Hakikat Pembangunan Nasional

Hakikat pembangunan nasional adalah

pembangunan manusia Indonsia seutuhnya

dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaanpembangunan nasional diperlukan hal-hal

sebagai berikut.

1) Ada keselarasan, keserasian,

keseimbangan dan kebulatan yang utuh

dalam seluruh kegiatan pembangunan.

Pembangunan adalah untuk manusia

dan bukan sebaliknya manusia untuk

pembangunan. Dalam pembangunan

dewasa ini, unsur manusia, unsur

sosial budaya, dan unsur lainnya harus

mendapat perhatian yang seimbang.

2) Pembangunan harus merata untukseluruh masyarakat dan seluruh

wilayah tanah air.

3) Subjek dan objek pembangunan

adalah manusia dan masyarakat

Indonsia, sehingga pembangunan

harus berkepribadian Indonsia dan

menghasilkan manusia dan masyarakat

maju yang tetap berkepribadian

Indonsia pula.

4) Pembangunan dilaksanakan bersama

oleh masyarakat dan pemerintah.Masyarakat adalah pelaku utama

pembangunan dan pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan,

membimbing, serta menciptakan

suasana yang menunjang. Kegiatan

masyarakat dan kegiatan pemerintah

mesti saling mendukung, saling mengisi

dan saling melengkapi dalam suatu

kesatuan langkah menuju tercapainya

tujuan pembangunan nasional.

f. Pancasila sebagai Paradigma

Pembangunan Iptek Pancasila merupakan satu kesatuan

dan sila-silanya harus merupakan sumber

nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas

bagi pembangunan iptek. Sila demi sila dari

Pancasila menunjukkan sistem etika dalam

pembangunan iptek yaitu sebagai berikut.

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,

mengimplementasikan ilmu

pengetahuan, mencipta, perimbangan

antara rasional dan irrasional, antara

akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkansila pertama ini, iptek tidak hanya

Page 15: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 15/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 15

memikirkan apa yang ditemukan,

dibuktikan, dan diciptakan, tetapi

 juga mempertimbangkan maksud

dan akibatnya kepada kerugian dan

keuntungan manusia dan sekitarnya.2). Sila Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab, memberikan dasar-dasar

moralitas bahwa manusia dalam

pengembangan iptek haruslah

secara beradab. Iptek adalah bagian

dari proses budaya manusia yang

beradab dan bermoral. Oleh sebab itu,

pembangunan iptek harus berdasarkan

kepada usaha-usaha untuk mencapai

kesejahteraan umat manusia.

3). Sila Persatuan Indonesia, memberikan

kesadaran kepada bangsa Indonesia

bahwa rasa nasionalisme bangsa

Indonesia akibat dari sumbangan iptek.

Dengan iptek, persatuan dan kesatuan

bangsa dapat terwujud dan terpelihara,

persaudaraan dan persahabatan

antardaerah di berbagai daerah terjalin

karena tidak lepas dari faktor kemajuan

iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dapat

dikembangkan untuk memperkuat

rasa persatuan dan kesatuan bangsa

dan selanjutnya dapat dikembangkan

dalam hubungan manusia Indonesia

dengan masyarakat internasional.

4). Sila Kerakyatan yang Dipimpin

oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, prinsip

demokrasi sebagai jiwa sila keempat

ini dapat mendasari pemikiran manusia

secara bebas untuk mengkaji dan

mengembangkan iptek. Penemuan

iptek yang telah teruji kebenarannya

haruslah dapat dipersembahkankepada kepentingan rakyat.

5). Sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat

Indonesia, kemajuan iptek harus dapat

menjaga keseimbangan keadilan

dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu

keseimbangan hubungan antara

manusia dan sesamanya, hubungan

antara manusia dan Tuhan sebagai

Penciptanya, hubungan antara manusia

dan lingkungan tempat mereka

berada.

g. Pancasila sebagai Paradigma

Pengembangan Ideologi, Politik, Ekonomi,

Sosial-Budaya, serta Pertahanan dan

Keamanan

Dalam pengembangan Pancasilasebagai paradigma ideologi, politik,

ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan

dan keamanan, maka Pancasila harus

menjadi ideologi yang terbuka dan dinamis,

sehingga dapat menangkap tanda-tanda

perkembangan dan perubahan zaman.

Untuk itu, kita harus memerhatikan

peranan dan kedudukan Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak

bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat

reformatif, dinamis, dan terbuka. Dalamrangka mengembangkan politik, ekonomi,

sosial-budaya, serta pertahanan dan

keamanan bangsa Indonesia, maka nilai

yang terkandung dalam Pancasila harus

senantiasa diamalkan. Nilai-nilai dasar

dalam ideologi Pancasila dirumuskan

dalam UUD 1945 untuk memperjelas

suatu tatanan kehidupan beragama,

hukum politik, ekonomi, sosial budaya,

Hankam, dan sebagainya. Konsep negara

(staatsidee) bangsa Indonesia dapat kita

rangkum dari pokok-pokok pikiran yang

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

h. Penyelerasan Pembangunan

 Agar pembangunan nasional

dilaksanakan sesuai dengan tujuan

dan sesuai dengan visi dan misinya

sehingga terwujud tujuan nasional

maka pembangunan harus dilaksanakan

berdasarkan dasar negara dan ideologi

serta pandangan hidup bangsa dan negara

Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila

harus dijadikan sebagai paradigmapembangunan karena yang ingin dibangun

adalah manusia dan masyarakat Indonesia,

maka paradigma pembangunan harus

berdasarkan Pancasila sehingga terwujud

masyarakat yang adil dan makmur serta

maju tetapi juga berkepribadian Indonesia.

Paradigma pembangunan adalah model,

pola yang merupakan sistem berpikir sebagai

upaya untuk melaksanakan perubahan

yang direncanakan guna mewujudkan cita-

cita kehidupan masyarakat menuju hari

esok yang lebih baik.

Page 16: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 16/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII16

C. Menampilkan Sikap Positif TerhadapPancasila Sebagai Idiologi Terbuka 

1. Sikap Positif terhadap PancasilaSikap positif terhadap Pancasila

mempunyai pengertian bahwa kita harusmemahami ,menghayati, dan selanjutnyamengamalakan Pancasila dalam kehidupansehari-hari baik dalam kehidupanbermasyarakat maupun dalam kehidupanberbangsa dan bernegara.

Pengamalan Pancasila dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara dapat dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut.a. Pengamalan Pancasila secaraobyektif, yaitu melaksanakan dalamsetiap aspek penyelenggaraan negara,meliputi bidang eksekutif, legislatif, danyudikatif serta dalam bidang kehidupankenegaraan lainya.

b. Pengamalan Pancasila secarasubyektif, yaitu menjalankan nilai-nilaiPancasila yang berwujud norma etiksecara pribadi atau kelompok sebagaipedoman bersikap dan bertingkah

laku dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.Dalam pengamalan Pancasila secara

subyektif ini Pancasila menjadi sumber etikadalam bersikap dan bertingkah laku bagisetiap warga negara dan penyelenggaranegara. Etika berkehidupan berbangsadan bernegara harus bersumber padanilai-nilai Pancasila. Pelanggaran terhadapnorma etik tidak mendapatkan sangsihukum, melainkan sangsi dari diri sendiri.

2. Sikap dan Perilaku yang Sesuai dengan

Nilai-nilai PancasilaSebagai warga negara yang baik kita

harus memiliki sikap dan perilaku yangsesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antaralain sebagai berikut.a. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan

sila Ketuhanan Yang Maha Esa.1) Percaya dan takwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa.

2) Hormat-menghormati dan bekerja

sama antara pemeluk agama

dan penganut kepercayaan yang

berbeda-beda.

3) Membina kerukunan hidup sesama

umat beragama.

4) Menyadari bahwa beragama

merupakan hak asasi yang paling asasi

karena menyangkut hubungan pribadi

dengan Tuhan.

5) Saling menghormati kebebasan

menjalankan ibadah.

6) Tidak memaksakan suatu agama atau

kepercayaan pada orang lain.

b. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila

kemanusiaan yang Adil dan Beradab.1) Memperlakukan manusia sesuai

dengan harkat dan martabatnya.

2) Mengakui persamaan derajat,persamaan hak, dan kewajiban.

3) Saling mencintai sesama manusia.

4) Saling tenggang rasa dan tepa selira.

5) Tidak semena-mena terhadap oranglain.

6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.

7) Berani membela kebenaran dankeadilan.

8) Mengembangkan sikap menghormatidan bekerja sama dengan bangsa lain.

c. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan silaPersatuan Indonesia.

1) Mengutamakan persatuan dankesatuan di atas kepentingan pribadidan golongan.

2) Rela berkorban untuk bangsa dannegara.

3) Mengembangkan rasa cinta tanah airdan bangsa.

4) Bangga sebagai bangsa Indonesia5) Menjunjung tinggi dan ikut

mengembangkan kebudayaan nasionalIndonesia.

6) Memajukan pergaulan demi persatuandan kesatuan bangsa yang ber-BhinekaTunggal Ika.

d. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan Sila

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ 

Perwakilan.

1) Mengutamakan kepentingan negara

dan masyarakat.

Page 17: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 17/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 17

2) Mengutamakan musyawarah

dalam mengambil keputusan dan

kepentingan bersama.

3) Tidak memaksakan kehendak

kepada orang lain .4) Menjunjung tinggi setiap hasil

keputusan.

5) Melaksanakan hasil keputusan

yang berdasarkan mesyawarah,

dengan iktikad baik dan rasa

tanggung jawab.

6) Musyawarah dilakukan dengan

akal sehat dan sesuai dengan hati

nurani yang luhur.

7) Keputusan yang diambil dapat

dipertanggungjawabkan secara

moral terhadap Tuhan.e. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan

sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh

Rakyat Indonesia.

1) Mengembangkan sikap

kekeluargaan dan kegotong-

royongan.2) Mengembangkan sikap adil

terhadap sesama manusia.3) Menjaga keseimbangan antara hak

dan kewajiban.

4) Menghormati hak-hak orang lain.5) Suka memberi pertolongan kepadaorang lain.

6) Suka bekerja keras.7) Menjauhi sikap pemerasan terhadap

orang lain.8) Tidak bergaya hidup mewah dan

tidak bersikap boros.9) Tidak melakukan perbuatan yang

merugikan orang lain.10) Menghargai hasil karya orang lain.11) Mewujudkan kemajuan yang merata

dan berkeadilan sosial.3. Sikap Positif terhadap Pancasila SebagaiIdeologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbukaharus mampu menyesuaikan diri denganperkembangan dunia sesuai dengandinamika kehidupan bangsa Indonesia.Selain itu, Pancasila sebagai ideologiterbuka harus berorientasi ke depandalam menghadapi era globalisasidan keterbukaan, sehingga nilai-nilaiPancasila digunakan untuk membentengi

diri dari pengaruh-pengaruh negatif dariglobalisasi.

a. Nilai Dasar Pancasila yang Abadi 

  Menurut Moerdiono ,dalam buku

Pancasila Sebagai Ideologi (397-342), nilai

dasar Pancasila yang abadi ditemukan

dalam empat alinea Pembukaan UUD

1945.

1) Alinea pertama

  Alinea ini memuat keyakinan kita kepada

kemerdekaan sebagai hak segala

bangsa, kepada perikemanusiaan dan

kepada perikeadilan. Penghapusan

penjajahan merupakan suatu

konsekuensi logis keyakinan ini.

2) Alinea kedua

  Alinea ini memuat cita-cita nasional

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,

dan makmur.3) Alinea ketiga

  Alinea ini memuat watak aktif dari

rakyat Indonesia yang menyatakan

kemerdekaan ,untuk mencapai

kehidupan kebangsaan yang bebas,

bukan dengan keangkuhanyang bersifat chauvinistis, tetapi dengansikap religius, dengan kesadaran akanrahmat Tuhan serta didasarkan olehkeinginan luhur.

4) Alinea keempat

  Alinea ini memberi arahan mengenaitujuan negara, susunan negara, dansistem pemerintahan.

Negara dan dasar negara1) Tujuan Negara

a) Melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia.

b) Memajukan kesejahteraan umum.c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilansosial.

2) Susunan Negara  Susunan negara Republik Indonesia

disebutkan berkedaulatan rakyat, yangberarti kekuasaan negara berada ditangan rakyat.

3) Sistem Pemerintahan  Sistem pemerintahan kita, yaitu

sistem pemerintahan konstitusional...”disusunlah kemerdekaan kebangsaanIndonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia...”

Page 18: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 18/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII18

4) Dasar Negaraa) Ketuhanan Yang Maha Esa.b) Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab.c) Persatuan Indonesia.

d) Kerakyatan yang dipimpin olehhikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan.

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.

b. Nilai Instrumental yang Berkembang Nilai instrumental merupakan

penjabaran dari nilai dasar, yang bisadilakukan secara kreatif dan dinamisdalam bentuk-bentuk baru, namun tidakbertentangan dengan nilai-nilai dasar.Dokumen konstitusional yang disediakan

untuk penjabaran secara kreatif adalahperaturan perundangan (UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, PeraturanPresiden, dan Peraturan Daerah), maupunkebijakan-kebijakan pemerintah lainya.Syarat dalam penjabaran nilai-nilai dasaradalah “condition sine quanon”, yaitudimufakati seluruh bangsa. Tolak ukur

kebenaran dalam nilai dasar Pancasilaadalah kebersamaan, kekeluargaan,persatuan dan kesatuan.

c. Nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakandalam kenyataan.

d. Implikasi penerimaan Pancasila sebagaiideologi terbuka.1) Mendalami nilai-nilai dasar Pancasila.2) Mengembangkan wawasan, kebijakan

dan strategi agar aturan-aturan yangtercantum dalam UUD 1945 dapatdilaksanakan.

3) Mengembangkan sistem hukum yangbaik.

4) Masyarakat diupayakan untuk selalusetia dan taat pada nilai-nilai moralserta hukum.

e. Batas keterbukaan ideologi Pancasila.1) Stabilitas nasional yang dinamis.2) Larangan terhadap ideologi komunis.3) Mencegah berkembangnya paham

liberal.4) Larangan terhadap pandangan ekstrim

yang menggelisahkan kehidupanmasyarakat.

1. Nama ideologi berasal dari kata idea 

dan logos, logos berarti ....

Latihan 1.1

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

A. Mendeskripsikan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

3. Berikut merupakan fungsi ideologi adalah ....

a. seperangkat peraturan untuk memaksa

rakyat supaya tertib

b. sebagai kekuatan yang mampu

memberi semangat dan motivasi untuk

mencapai cita-cita

c. sebagai norma yang berisi aturan

dalam rangka mencapai tujuan

d. seperangkat hukum yang memberiharapan masyarakat

e. Berisi gambaran negara impian bagi

masyarakat di seluruh dunia

4. Idiologi merupakan pandangan hidup dunia,

pedoman hidup, pegangan hidup yang

dipelihara diamalkan berarti merupakan ....

a. asas dasar negara

b. asas kerohanian

c. asas utama negara

d. asas kepribadian

e. asas harapan

a. gagasan

b. konsep

c. rancangan

d. pengetahuane. ilmu

2. Ideologi secara umum berarti ....

a. sekumpulan cita-cita negara

b. sekumpulan peraturan

c. sekumpulan rancangan peraturan

d. sekumpulan langkah-langkah

pembentukan negara

e. sekumpulan aspirasi rakyat

Page 19: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 19/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 19

5. BPUPKI diketuai oleh .…

a. Ir. Soekarno

b. Muh. Hatta

c. Dr.KRT Radjiman Wediodiningrat

d. Mr. Muhammad Yamine. K.H Wachid Hasyim

6. Istilah Pancasila dikemukakan oleh .…

a. Ir .Soekarno

b. Moh. Hatta

c. Dr.KRT Radjiman Wediodiningrat

d. Mr. Muhammad Yamin

e. K.H. Wachid Hasyim

7. Philososche grondlag  berarti .…

a. cita-cita negara

b. dasar negara

c. harapan negara

d. hukum negara

e. warga negara

8. Menurut Bung Karno, Pancasila dapat

diperas menjadi .…

a. tunggal sila d. catur sila

b. dwi sila e. sapta sila

c. tri sila

9. Panitia 8 bertugas .…

a. menampung usul-usul tentang dasar

negarab. merumuskan dasar negara

c. menyelesaikan masalah negara

selekas-lekasnya

d. merencanakan dan merumuskan

kemerdekaan

e. merumuskan cita-cita negara

10. Panitia berhasil membuat rumusan dasar

negara yang oleh Muhammad Yamin

disebut .…

a. Gentlemen Agreement 

b. Piagam kemerdekaanc. Philososche grondlag 

d. Declaration of rights

e. Piagam Jakarta

11. Pancasila resmi sebagai dasar negara RI

setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal .…

a. 14 Agustus 1945

b. 15 Agustus 1945

c. 16 Agustus 1945

d. 17 Agustus 1945

e. 18 Agustus 1945

12. Pancasila sebagai tolak ukur kebaikan

merupakan fungsi Pancasila sebagai .…

a. pandangan hidup bangsa

b. dasar negara

c. ideologi bangsad. suasana kebatinan

e. dasar negara

13. Pancasila sebagai dasar negara berarti .…

a. dirumuskan oleh para pendiri bangsa

b. sumber dari segala sumber hukum

c. hasil perenungan sekelompok orang

d. materinya berasal dari pandangan

hidup bangsa

e. kristalisasi budaya bangsa

14. Ideologi yang luwes adalah ideologi .…

a. transparan d. terbuka

b. tegas e. tertutup

c. teratur 

15. Pancasila merupakan ideologi .…

a. terbuka d. tegas

b. tertutup e. tertata

c. transparan

16. Pancasila bersumber pada .…

a. pemikiran para pendiri negara

b. pemikiran seluruh rakyat

c. nilai adat, kebudayaan, religius dalammasyarakat

d. nilai hukum yang berlaku

e. semua yang dianggap baik

17. Asas kerohanian Pancasila berarti .…

a. cita-cita yang menjadi basis sistem

kenegaraan

b. mengandung nilai-nilai yang baik

c. pemikiran para pendiri bangsa

d. semua nilai yang harus dipatuhi rakyat

e. basis dalam bertata krama seluruh rakyat

18. Pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan

oleh .…

a. Soekarno-Hatta d. MPR

b. PPKI e. DPR

c. BPUPKI

19. Pelaksanaan Pancasila dapat disesuikan

dengan kebutuhan zaman. Berarti

Pancasila sebagai .…

a. ideology sempurna

b. ideology terbuka

c. ideology tertutup

d. ideology negarae. ideology yang dipatuhi

Page 20: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 20/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII20

20. Bangsa kita tidak dapat menutup diri dari

pengaruh budaya luar, dalam kaitannya

dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka,

maka sebaiknya sikap kita adalah .…

a. memilih kebudayaan mana yang baikdan mana yang tidak baik

b. menyerap kebudayaan luar yang

sesuai dengan kepribadian dan jati diri

bangsa

c. menerima kebudayaan luar yang

sangat kita butuhkan

d. menolak semua nilai asing demi

kelestarian budaya bangsa

e. menerima semua budaya dari luar

untuk mengejar ketertinggalan

21. Pancasila mempunyai arti .…

a. lima dasar berdirinya negara Indonesia

b. lima asas kemasyarakatan

c. lima peraturan negara

d. sila-sila yang penting

e. lima peraturan agama

22. Ideologi berasal dari kata edios dan logos 

yang mempunyai arti .…

a. cita-cita dan ilmu

b. cita-cita dan tujuan

c. cita-cita dan pedoman

d. pedoman dan petunjuk

e. ide dan gagasan

23. Ideologi adalah seperangkat gagasan yang

membentuk landasan teori ekonomi dan

politik yang dianut oleh seseorang atau

sekelompok orang. Pernyataan ini adalah

pendapat dari ….

a. Franz Magnis Suseno

b. Gunawan Setiardja

c. Soejono

d. Alan

e. AS Horn by

24. Menurut Franz Magnis Suseno ideologi

sebagai suatu sistem pemikiran dapat

dibedakan menjadi .…

a. ideologi tertutup dan terbuka

b. ideologi sosialis dan liberalis

c. ideologi barat dan timur 

d. ideologi modern dan kuno

e. ideologi dulu dan sekarang

25. Pancasila termasuk ideologi .…

a. tertutup

b. terbuka

c. modern

d. kunoe. liberalis

26. Negara yang menganut paham sosialismenggunakan ideologi .…

a. terbuka

b. tertutup

c. kuno

d. modern

e. Ffeksibel

27. Negara yang menganut paham liberalisbiasanya menggunakan ideologi .…

a. terbuka d. modernb. tertutup e. eksibel

c. kuno

28. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamideologi secara riil hidup di dalam sertabersumber dari budaya dan pengalamansejarah masyarakat atau bangsanyadisebut .…

a. dimensi idealisme

b. dimensi eksibelitas

c. dimensi realita

d. tiga dimensie. dua dimensi

29. Nilai-nilai dasar ideologi yang mengandungidealisme yang memberi harapan tentangmasa depan yang lebih baik melaluipengalaman dalam praktik kehidupansehari-hari disebut .…

a. dimensi realita

b. dimensi idealisme

c. dimensi eksibelitas

d. tiga dimensi

e. dua dimensi30. Ideologi yang memiliki keluwesan

yang memungkinkan dan merangsangpengembangan pemikiran-pemikiranbaru yang relevan dengan ideologi yangbersangkutan tanpa menghilangkan ataumengingkari jati diri yang terkandung dalamnilai dasar disebut .…

a. dimensi realita

b. dimensi idealisme

c. dimensi eksibelitas

d. tiga dimensi

e. dua dimensi

Page 21: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 21/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 21

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Sebutkan beberapa faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologiPancasila!

2. Sebagai warga negara Anda lebih memilih ideologi tertutup atau ideologi terbuka? Berikanalasannya!

3. Apa yang dimaksud kekuatan ideologi tergantung pada dimensi eksibilitas ataukelenturan?

4. Sebutkan ciri-ciri ideologi negara pada hakikatnya merupakan asas kerohanian!

5. Berikan contoh sikap atau perilaku sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masing-masing 2!

6. Berilah pengertian tentang ideologi secara umum!

7. Sebutkan ciri-ciri ideologi tertutup!

8. Sebutkan ciri-ciri ideologi terbuka!

Latihan 1.2

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

B. Menganalisis Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan

1. Nilai-nilai sila Ketuhanan yang Maha

Esa, meliputi dan menjiwai ....

a. sila Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab

b. sila Persatuan Indonesia

c. sila Kerakyatan yang Dipimpin

oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

d. sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh

Rakyat Indonesia

e. semua jawaban benar 

2. Pengakuan akan martabat manusia,

sesuai dengan nilai sila ....

a. Ketuhanan Maha Esa

b. Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab

c. Persatuan Indonesia

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh

Indonesia

3. Pernyataan yang benar adalah ....

a. nilai sila I meliputi dan menjiwai sila

II dan III

b. nilai sila II menjiwai sila III, IV, dan V

c. nilai sila III menjiwai sila IV dan V

d. nilai sila IV dijiwai sila I, II, dan III

e. nilai sila IV dijiwai dan diliputi sila I,

II, III , serta menjiwai sila V

4. Segala warga negara mempunyai

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Pernyataan ini sesuai dengan nilai sila .…

a. Ketuhanan yang Maha Esa

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c. Persatuan Indonesia

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilane. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia

5. Di bawah ini yang bukan  merupakan

perwujudan nilai sila Keadilan Sosial bagi

Seluruh Rakyat Indonesia adalah ....

a. keadilan dalam Ipoleksosbudhankamnas

b. keseimbangan antara hak dan

kewajiban

c. pengakuan adil terhadap sesama

manusia

d. cinta akan kemajuan dan pembangunan

e. perwujudan keadilan meliputi seluruhrakyat Indonesia

6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan

maksudnya adalah ....

a. nilai-nilai Pancasila seharusnya

direalisasikan dalam pembangunan

b. nilai-nilai Pancasila dijadikan sumber

nilai dalam memecahkan masalah

c. nilai-nilai Pancasila dalam

pembangunan merupakan “das sollen”

d. nilai-nilai Pancasila dijadikan patokan

dalam memecahkan masalahe. semua jawaban benar 

Page 22: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 22/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII22

7. Masalah-masalah yang bukan menyangkut

kepentingan umum adalah ....

a. masalah penggusuran tanah

b. masalah kenaikan harga BBM

c. masalah tidak lulus ujiand. masalah banyaknya rakyat yang miskin

e. masalah banyaknya pengangguran

8. Dalam melaksanakan pembangunan modal

dasar yang sangat penting adalah ....

a. kemerdekaan dan kedaulatan bangsa

Indonesia

b. keterampilan penduduk

c. investasi yang sangat besar 

d. politik luar negaeri yang bebas aktif 

e. ilmu pengetahuan dan teknologi

9. Sebagai generasi muda penerusperjuangan bangsa, peranan generasi

muda dalam pembangunan adalah ....

a. mempelajari seluk beluk pemerintahan

b. mengikuti program kesenian daerah

c. mencari pekerjaan sesuai dengan

keinginannya

d. membatasi diri dalam mempelajari ilmu

pengetahuan

e. mencari dan mengikuti perkembangan

ilmu pengetahuan

10. Dasar titik tolak untuk melaksanakan nilai-

nilai Pancasila adalah ....

a. kerukunan antarsesama

b. kemauan dan kemampuanmengendalikan diri

c. toleransi sesama anggota

d. kerja sama dan saling menghormati

e. gotong royong dan kekeluargaan.

11. Sasaran yang ingin dicapai dalampembangunan nasional adalah ....

a. meningkatkan kemajuan di bidangekonomi

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat

c. memeratakan hasil-hasil pembangunan

d. mewujudkan stabilitas nasional

e. menekan laju pertumbuhan penduduk

12. Nilai yang merupakan pelaksanaan umumdan biasanya dalam wujud norma sosialdan norma hukum yang mengkristal dalamlembaga-lembaga yang sifatnya dinamisdan kreatif adalah nilai ....

a. dasar d. tradisional

b. pokok e. praksis

c. instrumental

13. Asas yang diterima sebagai dalil yang takmungkin diubah adalah ....

a. nilai dasar 

b. nilai instrumental

c. nilai pokok

d. nilai parsial

e. nilai praksis

14. Nilai yang nyata hidup dalam kehidupansehari-hari disebut nilai ....

a. dasar d. tradisional

b. pokok e. praksis

c. instrumental15. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia

untuk dapat mengadakan kegiatan atauaktivitas oleh Notonegoro disebut ....

a. nilai vital

b. nilai material

c. nilai kerohanian

d. nilai moral

e. nilai religius

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan arti Pancasila sebagai paradigma pembangunan Iptek!

2. Jelaskan macam-macam nilai menurut Notonagoro!

III. Tugas Individu 

1. Coba kamu identikasi masalah yang ada dalam:

a. Keluarga c. Masyarakat

b. Sekolah d. Bernegara

  Bagaimana pendapatmu cara menyelesaikan masalah tersebut sesuai nilai-nilai

Pancasila!

2. Sebutkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembangunan nasional!

Page 23: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 23/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII 23

Latihan 1.3

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

C. Menampilkan Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

1. Pengertian sikap positif terhadap

Pancasila adalah ….

a. memahami Pancasila

b. menghayati Pancasila

c. mengamalkan Pancasila

d. mengingat-ingat Pancasila

e. memahami, menghayati, dan

mengamalkan Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari

2. Pelaksanaan Pancasila dalam

bentuk realisasi pada setiap aspekpenyelenggaraan negara merupakan

wujud ….

a. pengamalan norma

b. pengamalan Pancasila secara

objektif 

c. pengamalan Pancasila secara

subjektif 

d. pengamalan Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa

e. pengamalan Pancasila sebagai

perjanjian luhur bangsa Indonesia

3. Pelaksanaan Pancasila dalam setiappribadi, perorangan, merupakan wujud ….

a. pengamalan Pancasila secara objektif 

b. pengamalan Pancasila secara

subjektif 

c. pengamalan Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa

d. pengamalan norma

e. pengamalan Pancasila sebagai

perjanjian luhur bangsa Indonesia

4. Percaya dan takwa kepada Tuhan

merupakan pengamalan sila ke ….

a. satu d. empat

b. dua e. lima

c. tiga

5. Salah satu contoh ketakwaan kita

kepada Tuhan adalah ….

a. melaksanakan perdagangan

b. melaksanakan shalat lima waktu

bagi yang beragama Islam

c. melaksanakan perjanjian

d. melaksanakan program keluarga

berencana

e. melaksanakan kerja bakti

6. Memaksakan suatu agama kepada orang

lain bertentangan dengan sila ….

a. pertama d. keempat

b. kedua e. kelima

c. ketiga

7. Pengamalan dari sila Kemanusiaan yang

 Adil dan Beradab adalah ….

a. menabung

b. kerja bakti

c. bekerja keras

d. memberikan pertolongan kepadamereka yang membutuhkan

e. musyawarah

8. Saling mencintai terhadap sesama

manusia, tenggang rasa, dan tepa salira

merupakan pengamalan sila ….

a. kesatu d. keempat

b. kedua e. kelima

c. ketiga

9. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa

dan negara merupakan pengamalan sila ….

a. kesatu d. keempat

b. kedua e. kelima

c. ketiga

10. Sebagai wujud rasa bangga terhadap

bangsa Indonesia adalah ….

a. membeli produk buatan luar negeri

b. membeli barang yang dijual di dalam

negeri

c. membeli produk dalam negeri

d. membeli kebutuhan yang kita perlukan

e. membeli barang di luar negeri

11. Memaksakan kehendak kepada orang lain

bertentangan dengan sila ….a. kesatu d. keempat

b. kedua e. kelima

c. ketiga

12. Hasil keputusan dalam bermusyawarah

harus bisa dipertanggungjawabkan

kepada ….

a. bawahan

b. atasan

c. Tuhan

d. tetangga

e. kerabat

Page 24: 01 BAB 1 (hal 1-24)

7/22/2019 01 BAB 1 (hal 1-24)

http://slidepdf.com/reader/full/01-bab-1-hal-1-24 24/24

Pendidikan Kewarganegaraan XII24

13. Gemar menabung, suka bekerja keras,

tidak boros, merupakan pengamalan

Pancasila sila ke ….

a. satu d. empat

b. dua e. lima

c. tiga

14. Pancasila sebagai ideologi terbuka

mengandung makna ….

a. nilai-nilai dasar Pancasila tidak bisa

diubah oleh siapa pun

b. nilai-nilai dasar Pancasila harus menjadi

pegangan para pejabat negara

c. nilai-nilai dasar Pancasila dapat

dikembangkan sesuai dengan dinamika

kehidupan bangsa Indonesia dan

tuntutan perkembangan zaman

d. nilai-nilai dasar Pancasila dapatditafsirkan sebagai hukum Tuhan

e. nilai-nilai dasar Pancasila hanya

merupakan slogan belaka

15. Asas-asas yang diterima sebagai dalil yang

mutlak dan tidak mungkin diubah adalah ….

a. nilai dasar 

b. nilai pokok

c. nilai instrumental

d. nilai praktis

e. nilai estetika

16. Nilai yang merupakan pelaksanaan umum

dan biasanya dalam wujud norma sosial

dan norma hukum yang mengkristal dalam

lembaga-lembaga yang sifatnya dinamis

dan kreatif adalah nilai ….

a. dasar d. tradisional

b. pokok e. praktis

c. instrumental

17. Yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila

adalah ….

a. seluruh aparatur negara

b. seluruh rakyat dan aparatur Negara

c. seluruh anggota TNI

d. seluruh penduduk Indonesia

e. seluruh penduduk yang berpendidikan

18. Nilai yang nyata dalam kehidupan sehari-

hari disebut nilai ….

a. dasar d. tradisional

b. pokok e. praktis

c. instrumental

19. Cara yang paling ampuh bagi penyelenggara

negara dalam memasyarakatkan nilai-nilai

luhur Pancasila adalah dengan ….

a. keteladanan d. menunjukkanb. menganjurkan e. memerintahkan

c. mengajarkan

20. Sikap positif warga negara terhadap nilai-

nilai Pancasila tercermin dalam ….

a. selalu taat dan patuh dalam

melaksanakan nilai-nilai luhur

Pancasila

b. patuh dan taat terhadap nilai-nilai

Pancasila jika sesuai dengan kehendak

kita

c. patuh dan taat jika bersama teman-

teman

d. patuh dan taat melihat situasi dan

kondisi yang menguntungkan atau

tidak

e. jika menguntungkan akan patuh dan

 jika tidak menguntungkan tidak patuh

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Bagaimanakah cara pengamalan Pancasila secara objektif?

2. Bagaimanakah cara pengamalan Pancasila secara subjektif?

3. Sebutkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa!4. Sebutkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab!

5. Sebutkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia!

6. Apakah makna Pancasila sebagai ideologi terbuka?

7. Sebutkan faktor-faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi

Pancasila!

8. Sebutkan batas keterbukaan ideologi Pancasila!

9. Apakah yang dimaksud dengan nilai praktis?

10. Sebutkan implikasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka!


Top Related