Download - Rangkuman Hukum Dagang
-
RANGKUMAN
HUKUM DAGANG
Penyusun: Daya Perwira Dalimi
Kelas Karyawan Fakultas Hukum
Universitas Pancasila
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 1
ITIKAD BAIK HARUS SELALU DIANGGAP ADA, ITIKAD BURUK HARUS DIBUKTIKAN
PEMBUKAAN HUKUM DAGANG
1. SISTEMATIKA BW/KUHPer - Buku I tentang Orang: memuat tentang diri seorang dan hukum keluarga : Pasal 1 Pasal 498
- Buku II tentang Benda: memuat hukum perbendaan dan hukum waris: Pasal 499 Pasal 1232
- Buku III tentang Perikatan: memuat hukum kekayaan mengenai hak&kewajiban yang berlaku terhadap orang2 tertentu: Pasal 1233 Pasal 1864
- Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa : memuat alat2 pembuktian dan akibat lewat hukum terhadap hubungan hukum (Kadaluarsa): Pasal 1865 Pasal 1993
2. CIRI CIRI Seseorang menyelenggarakan Perusahaan: - Melakukan kegiatannya terus menerus - Terang Benderang - Dalam kedudukan tertentu - Mencari Keuntungan
Contoh yang paling sederhana dari Perusahaan adalah Warung
3. Perusahaan Perseorangan: - Subjek hukumnya adalah satu orang saja, yaitu pemilik dari perusahaan perseorangan tersebut,
dimana dia adalah pendukung dari hak dan kewajiban perusahaan
- Perikatan yang terjadi pada perusahaan perseorangan adalah tunduk pada perikatan hukum perdata biasa, yaitu hubungan hukum antara Individu dg Individu, Individu dg kelompok, dan
Kelompok dg Kelompok. Dengan demikian, Perusahaan Perseorangan ini tidak termasuk dalam
wilayah atau aturan Hukum Dagang
4. Perusahaan Persekutuan: Adalah perusahaan yang didirikan dengan minimal terdiri dari 2 orang. Perusahaan Persekutuan ini
terbagi menjadi:
- Persekutuan Perdata - Persekutuan Firma - Persekutuan Komanditer
5. Akta adalah surat yang ditandatangani. Jika ditandatangani oleh hanya para pihak adalah Akta Bawah Tangan (Pasal 1874), dan jika ditandatangani oleh Pejabat Umum maka disebut Akta Otentik (Pasal
1868)
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 2
PERSEKUTUAN PERDATA: PASAL 1618 PASAL 1652
6. DEFINISI PERSEKUTUAN PERDATA : PASAL 1618
Pasal 1618BW telah memberikan DEFINISI yang JELAS (batasan) tentang Persekutuan Perdata
yang menyelenggarakan Perusahaan (Karena ada Persekutuan Perdata yang tidak
menyelenggarakan Perusahaan, dimana bukan mencari keuntungan Materil, tapi Immateril, seperti
Arisan, Perkumpulan Gereja dll*), dimana Persekutuan Perdata itu terdiri dari 4 komponen dasar,
yaitu Perjanjian, Mengikatkan diri, Memasukkan Sesuatu dan Membagi Keuntungan
UNSUR UNSUR PERSEKUTUAN PERDATA (Penjelasan Persekutuan Perdata)
a. PERJANJIAN - Perjanjian ini adalah DASAR PENDIRIAN dari Perusahaan yang berbentuk Persekutuan
Perdata. Sehingga timbul pertanyaan: Apakah dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat
membuat Persekutuan Perdata?Jawabannya adalah TIDAK. Tidak semua orang dapat
membuat Persekutuan Perdata, karena ada suatu syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu
Pasal 1320:
Sepakat : Pasal 1321 : Sepakat, yaitu karena bukan khilaf, dalam paksaan atau penipuan Contoh Khilaf: ketika kita menandatangangi suatu perjanjian asuransi, tapi sebenarnya
kita tidak membaca secara benar dan tidak mengerti mendalam mengenai perjanjian
tersebut
Cakap: Pasal 1330: Dewasa dan tidak berada dalam Pengampuan Menurut BW, ukuran Dewasa adalah berumur 21 atau sudah menikah :Pasal 330
Sesuatu Hal Tertentu: Pasal 1331 & Pasal 1332: Barang yang dapat diperdagangkan, yaitu Jenis, jumlah dan bentuknya harus jelas
Sebab Yang Halal: Pasal 1337: Tidak melanggar UU, yaitu tidak bertentangan dengan Kesusilaan yang baik dan Ketertiban Umum
Jika Sepakat dan Cakap tidak terpenuhi, maka Perjanjian dapat dibatalkan, yaitu
Perjanjian itu dibatalkan atau dihentikan kedepannya, tapi tetap menganggap ada Perjanjian
yang telah berjalan sebelumnya/Syarat Subjektif; sedangkan jika Sesuatu Hal Tertentu dan
Causa Halal tidak terpenuhi, maka Perjanjian tersebut Batal demi Hukum dan perjanjian
dianggap dari semula tidak pernah ada/Syarat Objektif)
- Perjanjian ini dapat dilakukan baik tertulis maupun tidak tertulis (konsesuil), seperti yang diatur pada Pasal 1313, dimana Pasal tersebut memberikan definisi dari suatu Perjanjian yang
mana tidak menyebukan suatu Perjanjian atau Mengikatkan Diri tersebut perlu dilakukan
secara tertulis
b. MENGIKATKAN DIRI
c. MEMASUKKAN SESUATU MODAL PERSEKUTUAN: Pasal 1619(2) Jo. Pasal 1631 Harus memasukkan MODAL, yang terdiri dari:
Uang, Barang atau Kerajinan (Ketrampilan/Keahlian/Expertise) Pasal 1619 (2)
Kenikmatan Pasal 1631 Contohnya: Ketika ingin buat Showroom mobil, modal yang kita berikan adalah garasi
rumah sebagai tempat showroom, dan fee yang diterima adalah dari setiap penjualan mobil.
Garasi tersebut tetap menjadi milik kita, hanya kita memberikan kenikmatan atas suatu barang atau fungsi dari garasi untuk dijadikan showroom. Ini bukan disewa atau dikontrak.
Kesimpulan: Modal dari Persekutuan Perdata adalah Uang, Barang, Kerajinan dan
Kenikmatan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1619(2) jo. Pasal 1631
d. MEMBAGI KEUNTUNGAN
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 3
7. Azas pada Persekutuan Perdata adalah AZAS MANFAAT BERSAMA yang artinya adalah segala sesuatu peraturan yang dibuat untuk perusahaan ini tujuannya untuk kepentingan bersama para
sekutunya, MENGESAMPINGKAN kepentingan individu para sekutunya. Azas ini hanya ada
pada Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Perdata
8. Sifat Perjanjian: a. KONSESUIL: Perjanjian mengikat cukup dengan adanya kesepakatan dan tidak perlu dengan
adanya bentuk tertentu
b. FORMIL: Perjanjian tersebut mengikat jika ada bentuk tertentu dari perjanjian, misalnya perlunya AJB dalam perjanjian jual beli tanah
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 4
PERIKATAN INTERN: PERIKATAN ANTARA PARA SEKUTU
9. CARA MENDIRIKAN PERSEKUTUAN PERDATA PASAL 1624
Pasal 1624 BW menjelaskan bahwa Persekutuan Perdata BERDIRI pada saat terjadinya suatu
kesepakatan dalam perjanjian, dimana Hak dan kewajiban sudah bertimbal balik pada saat
terjadinya kesepakatan tersebut.
Dengan kata lain, Pasal 1624 BW ini adalah SATU SATUNYA PASAL yang menjelaskan
mengenai cara untuk MENDIRIKAN suatu Persekutuan Perdata, yaitu dengan cara
KONSENSUIL, dimana cukup hanya dengan janji dan kesepakatan saja (mengikat dengan
kesepakatan).
TETAPI, jika ternyata sudah disepakati sebelumnya mengenai waktu berdirinya perusahaan
oleh para pihak, maka waktu berdirinya perusahaan ini tergantung dari kesepakatan yang telah
ditetapkan tersebut.
(Cara mendirikan Persekutuan Perdata tidak perlu ditulis, tapi dapat juga ditulis jika
disepakati/diinginkan oleh para pihak)
10. APLIKASI ASAS MANFAAT BERSAMA PASAL 1628 & PASAL 1629
Pasal 1628 BW menjelaskan bagi Pihak Ketiga yang mempunyai hutang baik terhadap Anggota Sekutu dan juga kepada Persekutuan, dan Pihak Ketiga tersebut telah membayar/melunasi
hutangnya kepada Anggota Sekutu terlebih dahulu, maka Anggota Sekutu yang telah dilunasi
hutangnya itu WAJIB untuk MEMBAGI Uang Pembayaran (pelunasan) Hutang kepada
Persekutuan, berdasarkan presentase dari besar kecilnya hutang tersebut.
Dan jika ternyata, Pihak Ketiga tersebut memilih untuk membayar/melunasi hutangnya kepada
Persekutuan, maka Persekutuan TIDAK WAJIB untuk membagi uang pembayaran (pelunasan)
hutang tersebut kepada Anggota Sekutu yang sebenarnya juga mempunyai Piutang terhadap Pihak
Ketiga
Pasal 1629 BW menjelaskan bagi Pihak Ketiga yang sudah MELUNASI hutangnya kepada Anggota Sekutu dan kemudian si Pihak Ketiga tersebut menjadi Pailit, sehingga tidak dapat lagi
(menunda) untuk membayar hutangnya yang lain kepada Persekutuan, maka uang pelunasan
Hutang yang sudah diterima oleh Anggota Sekutu tersebut, seluruhnya harus diberikan
terlebih dahulu kepada Persekutuan (Kas Perusahaan)
Kedua pasal ini sangat berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri dan saling melengkapi. Kedua
pasal ini adalah salah satu contoh mengenai Azas Manfaat Bersama, dimana Kepentingan
Perusahaan adalah KEPETINGAN YANG UTAMA dan mengesampingkan kepentingan individu.
11. PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN YG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA SEKUTU PASAL 1630
Pasal 1630 BW menjelaskan Bagi Anggota Sekutu yang menyebabkan kerugian bagi Persekutuan,
HARUS menanggung (bertanggung jawab) terhadap seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat
perbuatannya, dan kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan
(dijumpakan/diperhitungkan/Itung2an) kepada keuntungan yang pernah diperoleh oleh Anggota
Sekutu tersebut pada masa sebelumnya. Karena keuntungan yang sudah diperoleh oleh anggota
sekutu tersebut adalah MUTLAK menjadi milik Persekutuan yang tidak bisa diganggu gugat lagi.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 5
12. REIMBUSEMENT - PASAL 1632
Pasal 1632 BW menjelaskan Segala biaya pengeluaran yang telah dikeluarkan dan Kerugian
yang diderita oleh Anggota Sekutu karena kepentingan Persekutuan, HARUS diganti oleh
Persekutuan (Reimbusement)
13. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN & KERUGIAN UNTUK PERSEKUTUAN PERDATA PASAL 1633
Pasal 1633 BW menjelaskan
(1) Pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian DAPAT DIATUR oleh para pihak dengan kesepakatan yang telah dibuat diantara para pihak dalam Persekutuan
(2) Jika ternyata TIDAK ADA KESEPAKATAN (Janji) tentang pembagian keuntungan dan kerugian oleh para pihak, maka keuntungan dan kerugian dibagi dengan cara
DISEIMBANGKAN dengan besar kecilnya modal yang dimasukkan, dan bagi sekutu yang
memasukkan kerajinannya (Keahlian) sebagai modal, maka pembagiannya disamakan dengan
sekutu yang memasukkan modal yang paling kecil.
Kesimpulan: Jika ADA JANJI maka pembagiannya DISESUAIKAN dengan janji tersebut, dan jika
TIDAK ADA JANJI maka pembagiannya DISEIMBANGKAN dengan besar kecilnya modal.
Pasal 1633 BW ini pada intinya mau mengatur bagaimana Persekutuan membagi keuntungan dan
kerugian.
14. LARANGAN PEMBERIAN WEWENANG KEPADA INDIVIDU/PIHAK KETIGA DALAM PENGATURAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PERSEKUTUAN PERDATA PASAL 1634
Pasal 1634 BW menjelaskan bahwa dalam mengatur mengenai pembagian keuntungan atau
kerugian, TIDAK BOLEH diatur oleh salah satu anggota sekutu, APALAGI dengan pihak ketiga
(orang lain), meskipun ini disepakati oleh semua pihak.
Urusan pengaturan pembagian keuntungan HARUS berdasarkan kesepakatan bersama para pihak
dan tidak bisa menjadi kehendak salah satu anggota Sekutu, apalagi Orang lain. Jika tetap dilakukan,
maka perjanjian pembagian keuntungan model tersebut dianggap tidak tertulis dan tidak berlaku
(dianggap tidak pernah ada perjanjian tersebut).
Note tambahan: Jika para Pihak ternyata sudah sepakat dan membuat perjanjian bersama untuk
menetapkan pembagian Keuntungan atau Kerugian kepada salah satu orang, maka Perjanjian
tersebut menjadi BATAL DEMI HUKUM, dimana perjanjian tersebut dianggap tidak ada, karena
sudah jelas2 melanggar ketentuan yang sudah tertulis di Pasal 1634 ini (suatu peraturan yang
sifatnya memaksa Jika aturan jelas tertulis dalam suatu pasal, maka aturan tersebut bersifat MEMAKSA dan tidak dapat dikesampingkan oleh semua peraturan yang lain).
Perdata mengenal Ketentuan Memaksa dan Ketentuan Pelengkap. Untuk Ketentuan Pelengkap
maka sifat aturan tersebut akan bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh semua
peraturan yang lain.
15. LARANGAN PEMBERIAN KEUNTUNGAN PADA SATU ORANG & PEMBOLEHAN PENANGGUNGAN KERUGIAN PASAL 1635
Pasal 1635 BW menjelaskan Para pihak TIDAK DAPAT membuat perjanjian dimana suatu
keuntungan akan diberikan kepada satu orang, tetapi Para Pihak DAPAT membuat perjanjian
dimana suatu kerugian akan ditanggung oleh satu pihak dalam Persekutuan
Kesimpulan: Kerugian dapat ditanggung sendiri (Jika Mau), tapi kalo UNTUNG tidak dapat diambil
sendiri
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 6
16. CARA MENGANGKAT PENGURUS PADA PERSEKUTUAN PERDATA PASAL 1639 Jo. PASAL 1636
Pasal 1639 BW jo. Pasal 1636 BW merupakan pasal yang mengatur mengenai aturan penentuan
Pengurus dalam suatu Persekutuan Perdata, dimana jika tidak diatur/diperjanjikan maka akan
menggunakan Pasal 1639, dan jika diperjanjikan maka akan menggunakan aturan Pasal 1636
TIDAK ADA PERJANJIAN PASAL 1639BW
Pasal 1639 BW menjelaskan Jika TIDAK ADA perjanjian untuk mengangkat pengurus atau jika
Persekutuan tidak membuat Janji untuk mengangkat Pengurus, maka akan mempunyai akibat
hukum: (1) SEMUA anggota sekutunya adalah menjadi (dianggap) pengurus, dimana
mempunyai hak dan kewajiban yang sama (2) SEMUA anggota sekutunya mempunyai hak yang
sama dalam untuk menggunakan kekayaan perusahaan (3) semua mempunyai hak dan
kewajiban yang sama
ADA PERJANJIAN PASAL 1636BW
Pasal 1636 BW menjelaskan TATA CARA (ada dua cara) untuk mengangkat pengurus, yaitu:
(1) Pengurus diangkat didalam AKTA PENDIRIAN Persekutuan (GERUND STATUTER), maka akan mempunyai akibat hukum, yaitu dapat melakukan pengurusan, meskipun
bertentangan dengan sekutu lain dan kekuasaannya tersebut tidak dapat ditarik tanpa
alasan yang sah (harus melalui pengadilan) ;
(2) Pengurus diangkat di dalam AKTA TERKEMUDIAN yang mempunyai akibat hukum yaitu kekuasaannya dapat ditarik kapan saja, karena dia dianggap sebagai pemegang
kuasa biasa (GERUND MANDATER)
Note tambahan:
(1) Pengurus yang diangkat di dalam akta (statuta) disebut Gerund Stature , dimana Pengurus tersebut dapat melakukan segala perbuatan/kebijakan (sepanjang perbuatan tersebut
dilakukan berdasarkan itikad baik) meskipun bertentangan dengan sekutu lain dan selama
perusahaan masih berdiri, pengurus tersebut tidak dapat diberhentikan tanpa Putusan
Pengadilan (Alasan yang sah)
(2) Pengurus yang diangkat di dalam akta terkemudian disebut Gerund Mandater, dimana kekuasaannya pengurus dapat ditarik kapan saja, karena Pengurus tersebut hanya dianggap
sebagai pemegang kuasa biasa
17. TUGAS PARA PENGURUS (JOB DESCRIPTION) : PASAL 1637 & PASAL 1638
TIDAK ADA JOB DESCRIPTION PASAL 1637 BW
Pasal 1637 BW menjelaskan Jika diantara para Pengurus TIDAK DITENTUKAN tugas
pekerjaannya (Job Description), maka setiap anggota Pengurus dapat melakukan kerjanya
secara bersama-bersama dan tidak ada batasan yang jelas
SUDAH ADA JOB DESCRIPTION PASAL 1638
Pasal 1638 BW menjelaskan Jika diantara para Pengurus SUDAH DITENTUKAN tugas (sudah
ada job description) dari setiap anggota Pengurus, maka setiap anggota Pengurus hanya dapat
melakukan tugas sesuai dengan yang sudah diatur saja, dan tidak bisa melakukan pekerjaan diluar
dari yang sudah ditentukan (melanggar ketentuan)
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 7
18. WEWENANG PENGURUS PASAL 1640
Pasal 1640 BW menjelaskan Hanya pengurus saja yang berhak / mempunyai wewenang atas
segala aset perusahaan, seperti untuk mengasingkan, menggadaikan barang2 bergerak atau
meletakkan beban diatas benda tak bergerak kepunyaan Persekutuan, sementara yang tidak menjadi
pengurus tidak diberikan kewenangan itu
19. MASUKNYA ORANG KETIGA DALAM PERSEKUTUAN PASAL 1641
Pasal 1641 BW menjelaskan pasal ini menjelaskan mengenai ada dua cara untuk masuknya orang
ketiga dalam Persekutuan, yaitu:
(1) TANPA IJIN Setiap anggota pengurus dapat mengajak orang lain (pihak ketiga) untuk menjadi PESERTA
DARI BAGIANNYA(Rekanannya/Partner modal BUKAN MENJADI ANGGOTA SEKUTU) dengan tanpa ijin dari anggota sekutu lainnya
(2) DENGAN IJIN Bagi SIAPAPUN Anggota Sekutu, baik Anggota sekutu yang menjadi Pengurus maupun yang
Bukan Pengurus, yang ingin mengajak orang ketiga masuk ke dalam persekutuan menjadi
anggota persekutuan baru, maka HARUS tetap meminta ijin dari seluruh anggota
persekutuan
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 8
PERIKATAN EXTERNAL: PERIKATAN ANTARA PARA SEKUTU
20. DASAR HUKUM MENGENAI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP JANJI/PERIKATAN HUTANG PERSEKUTUAN PERDATA : PASAL 1642 Jo. PASAL 1644
Pasal 1642 jo. Pasal 1644 BW Menjelaskan bahwa tiap anggota sekutu TIDAK TERIKAT pada
SELURUH hutang persekutuan, tapi hanya SEBAGIAN hutang saja, yaitu hutang yang dibuatnya
sendiri oleh masing-masing anggota sekutu tersebut, meskipun Hutang yang dibuat tersebut
mengatasnamakan Persekutuan, dan ini akan berbeda jika Persekutuan memberikan kuasa
kepada anggota sekutu yang membuat hutang tersebut.
Pasal 1642 BW menjelaskan bahwa Tiap anggota Sekutu TIDAK TERIKAT pada SELURUH HUTANG Persekutuan, tapi hanya TERIKAT dengan HUTANG yang dibuatnya saja
(sebagian dari Hutang Persekutuan)
Pasal 1644 BW menjelaskan bahwa Hutang yang dibuat oleh seorang anggota sekutu Persekutuan, meskipun anggota sekutu tersebut bertindak atas nama Persekutuan, HANYA
MENGIKAT (menjadi tanggungan) kepada anggota sekutu yang membuat hutang tersebut dan
Persekutuan TIDAK TERIKAT atas Hutang yang dibuat tersebut (sehingga tidak dapat dituntut),
KECUALI jika ada kuasa dari Persekutuan
Contoh Pertanyaan:
Siapakah yang bertanggung jawab terhadap Hutang2 Persekutuan Perdata dan beri landasan
hukumnya?
Jawab:
Yang bertanggung jawab terhadap hutang-hutang Persekutuan Perdata adalah anggota Sekutu
yang melakukan perikatan hutang itu saja, meskipun Hutang yang dibuat tersebut
mengatasnamakan Persekutuan. Sedangkan Persekutuannya TIDAK PERNAH TERIKAT dengan
hutang yang dibuat oleh anggota sekutu, KECUALI pada saat hutang itu dibuat, Persekutuan
memberikan kuasa kepada anggota sekutu. Landasan hukumnya adalah Pasal 1642 BW jo. Pasal
1644 BW
Dengan demikian, Pasal 1642 jo. Pasal 1644 memberi penjelasan secara tidak langsung bahwa
Persekutuan adalah bukan SUBJEK HUKUM, melainkan anggota-anggota (Orang) sekutu yang
berada dalam Persekutuan tersebut
21. BEBAN HUTANG BERSAMA PADA PERSEKUTUAN PERDATA PASAL 1643BW
Pasal 1643 BW menjelaskan Jika Para Sekutu (Jumlah anggota lebih dari satu) mempunyai
HUTANG BERSAMA (hutang yang dibuat oleh lebih dari 2 anggota sekutu) kepada Pihak Ketiga,
maka masing2 dari anggota sekutu yang berhutang tersebut mempunyai tanggung jawab yang
SAMA BESAR terhadap hutang bersama yang dibuat tersebut, meskipun jika sebenarnya MODAL
dalam Persekutuan Perdatanya TIDAK sama besar. KECUALI jika sudah diperjanjikan mengenai
pembagian tanggung jawab utang tersebut, yaitu dengan cara DISEIMBANGKAN/DIDASARKAN
dengan besar kecilnya modal
Contoh Pertanyaan:
Siapakah yang bertanggung jawab terhadap hutang bersama Persekutuan Perdata dan dan
bagaimana tanggung jawab tersebut?
Jawab:
Yang bertanggung jawab terhadap hutang bersama (hutang yang dibuat oleh 2 atau lebih anggota
sekutu) adalah Para sekutu yang membuat hutang tersebut, meskipun hutang itu mengatasnamakan
perkesekutuan, dan besar tanggung jawabnya itu sama besar, kecuali jika sudah diperjanjikan
pembagian tanggung jawab utang tersebut, yaitu dengan cara diseimbangkan dengan besar kecilnya
modal
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 9
22. DASAR HUKUM MENGENAI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP JANJI PIUTANG PASAL 1645 BW
Pasal 1645 BW menjelaskan bahwa jika setiap anggota Sekutu membuat suatu perikatan yang
menimbulkan HAK (salah satunya Piutang), maka Persekutuan akan terikat kepada Perikatan yang
menimbulkan Hak (Piutang) tersebut, dimana Persekutuan dapat Menuntut untuk dilaksanakannya
Kewajiban (Piutang) tersebut.
Intinya: jika membikin suatu KESUSAHAN maka ditanggung sendiri, dan jika membuat
KESENANGAN maka ditanggung bersama INILAH SALAH SATU PENERAPAN DARI ASAS MANFAAT BERSAMA
KESIMPULAN PERIKATAN EXTERNAL: PASAL 1642 1645 BW
Jika Persekutuan membuat suatu perikatan (perjanjian) yang menimbulkan HAK (salah satunya
Piutang) bagi Persekutuan, maka Persekutuan AKAN TERIKAT dengan Perikatan yang
menimbulkan Hak tersebut dan berhak menuntut akan dilaksanakannya Hak tersebut.
Sebaliknya, jika Persekutuan membuat suatu perikatan yang menimbulkan KEWAJIBAN
(Hutang) bagi Persekutuan, maka Persekutuan TIDAK TERIKAT dengan Perikatan yang
menimbulkan Kewajiban tersebut, melainkan hanya anggota sekutu atau para sekutu (jika
HUTANG BERSAMA) yang terikat pada Perikatan yang menimbulkan Kewajiban tersebut.
KECUALI jika ada Kuasa dari Persekutuan, maka Persekutuan akan terikat dengan Perikatan yang
menimbulkan Kewajiban tersebut.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 10
BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATA
23. DASAR BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATA PASAL 1646 BW
Pasal 1646 BW menjelaskan cara-cara yang menyebabkan bubarnya/berakhirnya Persekutuan
Perdata, yaitu:
- Lewatnya waktu - Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya pekerjaannya - Atas kehendak beberapa atau seorang sekutu - Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan
Pasal 1646 BW ini merupakan PASAL DASAR mengenai BUBARNYA suatu Persekutuan Perdata.
Jadi jika ada pertanyaan mengenai dasar hukum dari salah satu alasan bubar suatu perusahaan,
menjawabnya harus dimulai dengan Pasal 1646 ayat (1-4) juncto Pasal 1647 atau 1648 atau 1649
atau 1651 Contoh Pertanyaan:
Apakah jika salah satu anggota sekutu meninggal, Persekutuan akan bubar?dan apa landasan
hukumnya?
Jawab:
Iya Persekutuan akan bubar, kecuali jika diperjanjikan sebelumnya dan Landasan hukumnya adalah
Pasal 1646 ayat (4) juncto Pasal 1651
24. LEWATNYA WAKTU UNTUK PERSEKUTUAN DIADAKAN PASAL 1647 BW
Limit waktu/tenggang waktu berdirinya perusahaan hanya dimungkinkan pada Perusahaan yang
dibuat secara tertulis (dengan akta), sehingga Limit ini tidak akan mungkin jika Perusahaan
didirikan secara Konsensuil (lisan) saja.
Pasal 1647BW menjelaskan bahwa Persekutuan yang didirikan dengan tenggang waktu tertentu
(atau biasanya didirikan secara tertulis) DAPAT dibubarkan SEBELUM waktunya habis, dengan
alasan yang sah dan harus melalui proses pengadilan
25. MUSNAHNYA BARANG ATAU DISELESAIKANNYA PEKERJAANNYA PASAL 1648 BW
Pasal 1648 BW menjelaskan:
- Bagi Barang yang sudah dijanjikan untuk diserahkan hak miliknya kepada Persekutuan, dan barang tersebut musnah SEBELUM Barang itu diserahkan, maka Persekutuan akan Bubar.
Dan jika Barang yang dijanjikan untuk diserahkan hak miliknya itu SUDAH DISERAHKAN
kepada Persekutuan dan kemudian Musnah, maka Persekutuan tidak menjadi Bubar
- Bagi Barang yang hanya diserahkan Hak Kenikmatannya (Hak Pakai) saja, dan barang itu Musnah baik SEBELUM atau SESUDAH barang itu diserahkan, maka Persekutuan menjadi
bubar.
Pasal ini hanya berlaku jika barangnya itu adalah satu-satunya barang yang dimiliki dan merupakan
barang operasional dari Persekutuan
26. KEHENDAK BEBERAPA ATAU SEORANG SEKUTU PASAL 1649 BW
Pasal 1649 BW menjelaskan Persekutuan yang dapat dibubarkan oleh beberapa atau seorang sekutu
itu HANYA Persekutuan yang didirikan secara Konsensuil, dimana tidak ada tenggang waktu
tertentu.
Karena, jika didirikan dengan tertulis (akta), pembubaran persekutuan tidak akan mudah
dibubarkan, melainkan harus melalui pengadilan (kembali mengacu kepada pasal 1647)
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 11
27. SALAH SEORANG MENINGGAL ATAU DIBAWAH PENGAMPUAN (PAILIT) PASAL 1651 BW
Pasal 1651 BW menjelaskan bahwa Persekutuan akan bubar jika salah satu anggota sekutu
meninggal, KECUALI jika sudah diperjanjikan sebelumnya (pada saat persekutuan akan didirikan),
yaitu (1) dapat diteruskan oleh Ahli warisnya ; (2) tetap berlangsung dengan sisa sekutu yang masih
hidup.
28. ATURAN PEMBAGIAN ASET JIKA BUBAR PASAL 1652 BW
Pasal 1652 BW menjelaskan mengenai aturan tentang pembagian aset persekutuan kepada
masing2 anggota sekutu jika persekutuan tersebut bubar itu akan sama aturannya seperti layaknya
(diperumpamakan) dengan pembagian waris pada seseorang yang meninggal
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 12
PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA
29. PEMBERLAKUAN KUHD SEBAGAI LEX SPECIALIST PASAL 1 KUHD
Pasal 1 KUHD menjelaskan mengenai aturan Lex Specialist derogat Lex Generalis, dimana segala
aturan pada KUHD ini merupakan aturan yang lebih khusus dan spesifik dan mengesampingkan
aturan yang lebih umum (BW).
Sehingga, jika BW dan KUHD mengatur suatu hal yang sama, maka yang akan digunakan adalah
aturan yang terdapat pada KUHD. BW hanya akan digunakan ketika ada sesuatu yang tidak
diatur dalam KUHD.
30. JEMBATAN UNTUK MENGGUNAKAN BW PASAL 15 KUHD
Pasal 15 KUHD menjelaskan mengenai penggunaan Hukum/Peraturan serta jembatan untuk menggunakan aturan yang lebih umum.
Susunan atau urutan penggunaan Peraturan terkait dengan Firma atau Perusahaan yaitu yang paling
utama (langkah pertama) adalah melihat Anggaran Dasar Perusahaan (AD). Jika tidak diatur dalam AD, maka lihat KUHD (langkah kedua). Dan jika tidak ditemukan aturannya di KUHD
barulah kita melihat BW (langkah terakhir).
Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD merupakan dasar hukum yang memungkinkan untuk menggunakan
aturan BW (Jembatan untuk lompat ke BW). Dengan kata lain, dalam penggunaan KUHD, tidak
akan pernah lepas dengan BW.
31. DEFINISI FIRMA PASAL 16KUHD
Pasal 16 KUHD menjelaskan mengenai DEFINISI dari Persekutuan Firma, dimana pada
Persekutuan Firma terdapat 3 unsur penting, yaitu:
1) Tiap-tiap persekutuan Dapat dikatakan bahwa Persekutuan dengan Firma itu sebenarnya adalah termasuk
Persekutuan Perdata juga (hanya mempunyai sifat yang lebih khusus), sehingga SEGALA
ATURAN mengenai Persekutuan Perdata yang terdapat di BW (Pasal 1618 - Pasal 1652 BW)
akan TURUT MENGIKAT (berlaku) juga terhadap Persekutuan Firma ini, KECUALI segala
Pasal yang berkaitan dengan aturan mengenai Perikatan External (Pasal 1642 - 1645BW).
Karena aturan mengenai PERIKATAN EXTERNAL yang BERLAKU untuk Persekutuan
Firma adalah Pasal 16 - Pasal 35 KUHD, KECUALI Pasal 19, 20, dan 21 KUHD
2) Menjalankan suatu perusahaan
3) Dibawah satu NAMA BERSAMA Firma ini HARUS mempunyai nama yang mencerminkan nama bersama dari anggota-anggota
sekutu yang mendirikan Persekutuan Firma
32. CARA FIRMA MENGATUR PENGURUS Pasal 17 jo. Pasal 15 jo. Pasal 1639 BW jo. Pasal 1636 BW
Pasal 17 KUHD menjelaskan bahwa dalam Firma terdapat 2 macam Sekutu, yaitu Sekutu yang
DIKECUALIKAN dan Sekutu yang TIDAK DIKECUALIKAN. Dan anggota sekutu yang
dikecualikan TIDAK BERHAK untuk menjadi Pengurus, dan hanya anggota sekutu yang tidak
dikecualikan yang berhak untuk mengurus.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 13
Contoh Pertanyaan:
Bagaimana Firma mengatur tentang Pengurus?
Jawab:
Pertama kali harus dilihat terlebih dahulu apakah ada anggota sekutu dari Persekutuan Firma yang
DIKECUALIKAN untuk menjadi pengurus, karena bagi anggota sekutu yang dikecualikan
tentunya tidak dapat menjadi pengurus. Hal ini diatur dalam Pasal 17 KUHD bahwa yang
dapat/berhak untuk menjadi pengurus adalah hanya anggota sekutu yang tidak dikecualikan.
Selanjutnya, jika diantara para anggota sekutu yang tidak dikecualikan tersebut TIDAK membuat
JANJI untuk membentuk suatu Pengurus, maka sesuai dengan Pasal 1639 BW, akibat hukumnya
adalah semua anggota sekutu yang tidak dikecualikan tersebut akan menjadi Pengurus (berhak
mengurus)
Tetapi, jika diantara anggota sekutu yang tidak dikecualikan tersebut MEMBUAT JANJI untuk
mengangkat pengurus, maka, menurut Pasal 1636 BW, ada 2 cara untuk mengangkat pengurus, yaitu
1) pengurus diangkat melalui akta pendirian dan 2) pengurus diangkat melalui akta terkemudian,
dimana dari kedua cara tersebut akan mempunyai akibat hukum yang berbeda, yaitu yang diangkat
melalui akta pendirian dapat melakukan pengurusan meskipun mendapat tentangan dari anggota
sekutu lainnya serta mempunyai kekuasaan yang lebih kuat karena tidak dapat ditarik tanpa alasan
yang sah, sedangkan bagi pengurus yang diangkat melalui akta terkemudian, kekuasaannya dapat
ditarik kapan saja, karena pengurus tersebut dianggap sebagai pemegang kuasa biasa saja.
Dasar hukum untuk ini adalah Pasal 17 KUHD jo. Pasal 15 KUHD jo. Pasal 1639 BW jo. Pasal
1636 BW
33. TANGGUNG JAWAB ANGGOTA SEKUTU PADA FIRMA PASAL 18 KUHD
Pasal 18 KUHD menjelaskan SEMUA anggota sekutu di dalam Persekutuan Firma mempunyai
tanggung jawab secara TANGGUNG RENTENG untuk SELURUHNYA terhadap segala
perikatan yang dibuat oleh Persekutuan
(Pengertian dari seluruhnya adalah tanggung jawabnya hingga harta Pribadi)
Pengertian dari Tanggung Menanggung atau Tanggung Renteng, yang berdasarkan Pasal 1278 BW adalah ketika beberapa orang (lebih dari satu) mempunyai tanggung jawab secara
tanggung renteng berarti masing-masing orang mempunyai tanggung jawab terhadap keseluruhan
jumlah hutang dibuatnya, yang artinya pihak ketiga (kreditur) berhak menuntut dilaksanakannya
pembayaran SELURUH HUTANG dari masing-masing orang tersebut.
Dan Tanggung Renteng ini adalah BUKAN jumlah uang/tanggung jawab yang harus DIBAGI RATA
oleh para pihak, melainkan tiap orang mempunyai TANGGUNG JAWAB dari keseluruhan
uang/tanggung jawab yang harus dibayarkan.
Contoh: A, B dan C mempunyai tanggung jawab renteng untuk hutang sejumlah 120jt kepada si X
(kreditor). Itu berarti si X berhak menuntut 120 Jt kepada si A dan 120 juta kepada si B dan 120 juta
kepada si C, bukannya dibagi rata menjadi 40jt untuk masing-masing A,B dan C. Jika salah satu (A
atau B atau C) telah membayar 120jt tersebut, maka pihak lainnya akan terbebas dari hutang 120
juta tersebut. Intinya si X tidak mau tahu, bahwa piutangnya adalah 120juta, terlepas dari mana si X
mendapatkan 120juta tersebut, apakah dari A, B atau C. Pokonya si X HARUS mendapatkan 120
juta.
34. PROSES MENDIRIKAN FIRMA PASAL 22 S/D PASAL 29 KUHD
Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa Firma idealnya harus didirikan dengan akta otentik, jika
ingin mengikat dengan pihak ketiga yang benar, tapi tetap terbuka kemungkinan untuk
mendirikan firma tanpa akta otentik, dimana Firma yang didirikan tanpa akta otentik tersebut
tidak boleh merugikan pihak ketiga.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 14
Note Tambahan:
Pengertian dari Tidak boleh merugikan pihak ketiga adalah Firma tersebut tidak akan dianggap Firma dihadapan Pihak ketiga, meski para anggota sekutu yang membentuk Firma tanpa akta otentik
tersebut membentuk Firma atau dengan kata lain Firma tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum
sebagai Firma dihadapan pihak ketiga
Pasal 22 KUHD ini mengkehendaki jika Pihak BENAR BENAR ingin membuat Firma yang
mempunyai akibat hukum dengan pihak ketiga atau ingin benar-benar mempunyai FIRMA yang
SESUNGGUHNYA, maka harus mendirikannya dengan akta otentik, karena akan memiliki akibat
hukum yang semestinya dari sebuah Firma.
Hanya saja, maksud FIRMA yang SESUNGGUHNYA dari Pasal 22 ini, juga harus dikaitkan
dengan Pasal-pasal berikutnya, yaitu Pasal 23 (Didaftarkan) dan Pasal 28 (Diumumkan) . Dengan
demikian, syarat untuk menjadi FIRMA yang SESUNGGUHNYA, selain harus dengan AKTA
OTENTIK, juga harus DIDAFTARKAN dan DIUMUMKAN
BEDA HALNYA jika ingin membuat Firma TANPA AKTA OTENTIK, maka Firma yang
didirikan tersebut, dihadapan Pihak Ketiga tersebut TIDAK AKAN DIANGGAP FIRMA,
melainkan hanya Persekutuan Perdata biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHD
Pasal 29 KUHD menjelaskan bahwa selama Firma tidak didaftarkan dan diumumkan, maka di
hadapan pihak ketiga, eksistensi (keberadaan) dari Firma tersebut tidak akan pernah diakui, dan firma
tersebut hanya akan diakui sebagai Persekutuan Perdata saja, dimana mempunyai akibat hukum yang
berbeda dengan firma, yaitu
Dengan demikian, kesimpulan dari Pasal 22 29, jika kita ingin mendirikan Firma dengan akibat hukum di hadapan Pihak Ketiga sebagai Firma, maka dirikanlah firma dengan AKTA
OTENTIK, DAFTARKAN ke PN dan UMUMKAN di berita negara.
Contoh Pertanyaan:
Bagaimana mendirikan Firma?
Jawaban:
Ada dua cara untuk mendirikan firma:
1) Didirikan dengan akta otentik, lalu didaftarkan serta di umumkan, maka Firma yang didirikan tersebut akan mempunyai akibat hukum MEMANG SEBAGAI FIRMA dihadapan ketiga.
2) Didirikan tanpa akta otentik atau konsensuil, dimana firma yang didirikan tersebut akan TIDAK AKAN MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM SEBAGAI FIRMA dihadapan pihak
ketiga, melainkan hanya sebagai Persekutuan Perdata biasa
35. PENGGUNAAN NAMA DARI FIRMA YANG SUDAH BUBAR PASAL 30 KUHD
Pasal 30 KUHD menjelaskan bahwa NAMA dari suatu Firma yang sudah bubar, DAPAT
DIGUNAKAN (nama tersebut) oleh orang lain yang akan mendirikan Firma Baru, selama
mendapat persetujuan dari Firma yang telah bubar tersebut, persetujuan dari sekutu yang
namanya digunakan pada firma tersebut atau dari ahli warisnya jika sudah meningg. Dan dalam
akta pendiriannya harus terdapat persetujuan2 tersebut dan harus didaftarkan serta
diumumkan
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 15
36. BUBARNYA FIRMA (DAFTAR & UMUMKAN) Pasal 31 KUHD
Karena Persekutuan Firma adalah sebenarnya Persekutuan Perdata juga, maka segala aturan
mengenai bubarnya Persekutuan Perdata (Pasal 1646 Pasal 1652 BW) JUGA BERLAKU untuk Persekutuan Firma.
Hanya saja, khusus untuk Persekutuan Firma, ada beberapa aturan tambahan (khusus) terkait
dengan Pembubaran Firma ini, yaitu terdapat pada Pasal 31 KUHD.
Pasal 31 KUHD ayat (1) menjelaskan bahwa Agar segala Pembubaran atas Firma mempunyai akibat hukum dihadapan Pihak Ketiga, maka Pembubaran tersebut HARUS dilakukan dengan
AKTA OTENTIK, DAFTARKAN dan UMUMKAN dalam Tambahan Berita Negara.
Dengan kata lain, jika Pembubaran dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan dan diumumkan,
maka dihadapan Pihak Ketiga, Firma tersebut akan benar-benar dianggap telah RESMI
BUBAR.
Pasal 31 KUHD ayat (2) menjelaskan bahwa jika Pembubaran tersebut dilakukan baik dengan Akta Otentik maupun TIDAK dengan akta otentik, tetapi TIDAK didaftarkan dan diumumkan,
maka Pembubaran tersebut TIDAK AKAN BERLAKU bagi Pihak Ketiga, Dengan kata lain, di
hadapan pihak Ketiga, Pembubaran/pengunduran diri/segala perubahan lainnya, dianggap
TIDAK PERNAH TERJADI, jika Pembubaran tersebut (dengan akta otentik maupun tidak
dengan akta otentik) tidak didaftarkan dan diumumkan.
Pasal 31 KUHD ayat (3) menjelaskan bahwa jika Perpanjangan Waktu untuk Persekutuan Firma dilakukan dengan cara yang tidak benar, yaitu tanpa akta otentik atau dengan akta otentik,
tapi tidak didaftarkan dan diumumkan, maka Persekutuan Firma tersebut dihadapan pihak
Ketiga akan menjadi Persekutuan Perdata Biasa, seperti yang diatur pada Pasal 29 KUHD
37. PENENTUAN PEMBERES DALAM UPAYA PEMBERESAN FIRMA Pasal 32 KUHD
Pasal 32 KUHD menjelaskan bahwa ketika Persekutuan Bubar, ada beberapa cara untuk menentukan
Pemberes, yaitu:
a. Jika tidak diperjanjikan sebelumnya, maka yang akan menjadi Pemberes adalah Para Pengurus dari Persekutuan Firma tersebut.
Voting hanya akan digunakan ketika para sekutu dalam Firma ingin menentukan siapa yang akan
menjadi Pemberes pada saat Pemberesnya lebih dari satu. Dan jika belum terjadi kesepakatan,
maka dapat meminta Pengadilan Negeri untuk memutuskan Pemberes tersebut.
b. Dapat diperjanjikan sebelumnya untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai Pemberes.
38. MENGAMBIL SISA MODAL DALAM UPAYA PEMBERESAN Pasal 33 KUHD
Ketika Kas Persekutuan Firma TIDAK CUKUP untuk membereskan segala kewajiban Firma
setelah dibubarkan, maka langkah pertama (priorotas) yang dapat dilakukan oleh Pemberes adalah
mencari tahu apakah ada SISA MODAL dari masing-masing anggota sekutu Firma tersebut, yang
mana SISA MODAL tersebut wajib diserahkan ke Pemberes dalam rangka membereskan
Persekutuan Firma
SISA MODAL yang dimaksud adalah sejumlah Modal/Uang yang ternyata BELUM
DIMASUKKAN oleh Anggota Sekutu ke dalam kas Persekutuan, padahal modal tersebut TELAH
diperjanjikan oleh anggota sekutu untuk dimasukkan ke dalam kas Persekutuan sebagai Modal
Persekutuan.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 16
Contohnya: Ketika anggota sekutu sudah berjanji akan memasukkan modal kedalam Persekutuan Firma sebesar
5 Juta Rupiah. Dalam perjalanannya, Anggota sekutu tersebut, ternyata BARU memasukkan modal
sebesar 3 Juta Rupiah. Dan sebelum anggota sekutu tersebut memasukkan sisa modal yang sudah
dijanjikannya sebesar 2 Juta Rupiah, ternyata Persekutuan Firma tersebut Bubar. Dengan keadaan
demikian, prioritas utama dari Pemberes adalah meminta uang sebesar 2 juta rupiah tersebut,
yang sebenarnya adalah MODAL dari Perusahaan atau dapat dikatakan SUDAH MENJADI HAK
dari persekutuan, meskipun secara de facto sisa modal tersebut belum masuk kedalam Kas
Persekutuan Firma
39. PEMBAGIAN UANG LEBIH JIKA PEMBERESAN SUDAH SELESAI Pasal 34 KUHD
Pasal 34 KUHD menjelaskan bahwa uang yang ternyata masih sisa, setelah dilakukan Pemberesan,
maka Uang tersebut harus diberikan kepada seluruh anggota sekutu BAGAIMANA PEMBAGIANNYA?
40. PENEMPATAN DOKUMEN PERUSAHAAN KEPADA SESEORANG YANG SUDAH DITENTUKAN PASAL 35 KUHD
Pasal 35 KUHD menjelaskan bahwa jika tidak diperjanjikan, maka selah dokumen2 Perusahaan yang
sudah dibubarkan tersebut harus ditempatkan pada SALAH SATU ANGGOTA SEKUTU yang
dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui voting, atau dipilih oleh PN jika suaranya sama banyak
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 17
PERSEKUTUAN SECARA MELEPAS UANG (CV)
41. DEFINISI CV Pasal 19 KUHD
Pasal 19 ayat (1) KUHD menjelaskan bahwa CV adalah Persekutuan yang minimal mempunyai 2 Pihak, yaitu Sekutu Yang Bertanggung Jawab (Sekutu KOMPLEMENTER) dan Sekutu
Pelepas Uang (Sekutu KOMANDITER)
Sekutu Komplementer adalah sekutu yang mengelola Perusaahaan, dimana bertanggung
jawab atas segala sesuatu yang terjadi di CV atau bertanggung jawab atas segala perikatan
hukum yang dibuat dengan Pihak Ketiga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa HANYA
Sekutu Komplementer yang akan berhubungan dengan Pihak Ketiga (Diketahui oleh Pihak
Ketiga)
Sekutu Komanditer adalah sekutu yang hanya bertindak sebagai Pelepas Uang atau biasa
disebut dengan Sleeping Partners. Sekutu Komanditer ini tidak mempunyai tanggung jawab
terhadap segala sesuatu yang terjadi pada CV atau dengan kata lain segala perikatan yang
dilakukan oleh CV terhadap pihak Ketiga bukan merupakan tanggung jawab dan beban dari
Sekutu Komanditer ini.
Pasal 19 ayat (2) KUHD menjelaskan jika Sekutu Komplementer dalam CV tersebut terdiri dari LEBIH DARI SATU orang, maka dengan sendirinya akan berdiri FIRMA didalam CV tersebut,
dimana segala ketentuan tentang Firma akan diterapkan kepada CV tersebut, khususnya
kepada Para Sekutu Komplementer yang terdiri lebih dari satu sekutu. Salah satu yang paling
nyata adalah para sekutu komplementer tersebut akan mempunyai tanggung jawab Tanggung
Renteng hingga harta pribadi.
Dengan kata lain, CV yang mempunyai sekutu Komplementer lebih dari satu, maka didalam
CV tersebut akan terjadi FIRMA (Pihak ketiga akan melihat CV tersebut sebagai Firma).
Sedangkan jika CV hanya mempunyai satu Sekutu Komplementer, maka orang ketiga akan
melihat CV tersebut hanya sebagai Perusahaan Perseorangan. Hal ini disebabkan karena Sekutu
Komanditer tidak akan pernah terlihat di hadapan Pihak Ketiga
Contoh Pertanyaan:
Bagaimana cara mendirikan CV yang keluar sebagai FIRMA?
Jawab:
Cara mendirikan CV yang keluar sebagai Firma adalah ketika terdapat Sekutu Komplementer
yang lebih dari satu orang. Dan sekutu komplementer tersebut akan bertindak sebagai firma dalam
CV tersebut, dimana ketentuan-ketentuan tentang Firma akan mengikat kepada Para Sekutu
Komplementer yang lebih dari satu tersebut.
42. NAMA BERSAMA CV
Jika CV mempunyai Sekutu Komplementer lebih dari satu orang, maka CV tersebut BOLEH
menggunakan NAMA BERSAMA, karena dalam CV tersebut terdapat Firma. Hanya saja
penggunaan nama bersama ini merupakan pilihan, artinya boleh menggunakan nama bersama atau
tidak menggunakan nama bersama.
Sedangkan bagi CV yang hanya terdiri dari satu Sekutu Komplenter, maka CV tersebut TIDAK
DAPAT menggunakan nama bersama, karena pada CV tersebut hanya berdiri Perusahaan
Perseorangan.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 18
43. HAK DAN TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMANDITER Pasal 20 KUHD
Pasal 20 ayat (1) KUHD menjelaskan mengenai larangan penggunaan Nama dari Sekutu Komanditer sebagai Nama dari CV
Pasal 20 ayat (2) KUHD menjelaskan bahwa Sekutu Komanditer tidak dapat melakukan segala pengurusan dalam CV, meski Sekutu Komanditer tersebut mendapatkan kuasa untuk itu
Pasal 20 ayat (3) KUHD menjelaskan bahwa Sekutu Komanditer TIDAK BERTANGGUNG JAWAB seluruhnya terhadap kerugian yang diderita oleh Perusahaan, melainkan Sekutu
Komanditer hanya bertanggung jawab SEBATAS dari Jumlah Uang yang telah dilepaskan saja
atau Jumlah uang yang sudah diperjanjikan sebelumnya untuk dilepaskan. Sekutu Komanditer
TIDAK PERLU mengembalikan segala keuntungan yang sudah diperoleh.
44. PELANGGARAN SEKUTU KOMANDITER PASAL 21 KUHD
Pasal 21 KUHD menjelaskan jika sekutu Komanditer melanggar apa yang sudah ditentukan pada
Pasal 20 KUHD, maka dengan sendirinya, Sekutu Komanditer akan bertanggung jawab secara
Tanggung Renteng dengan sekutu2 lainnya, atas segala perikatan dan utang Perusahaan.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 19
45. PERBEDAAN PERSEKUTUAN PERDATA, FIRMA dan CV
Persekutuan Perdata
FIRMA
CV
Tanggung
jawab
TANGGUNG JAWAB
PRIBADI
artinya masing2 anggota
sekutu bertanggung jawab
secara pribadi hingga harta
pribadi terhadap segala
perikatan yang dibuat
dengan pihak ketiga.
Persekutuan pada dasarnya
Tidak Pernah Terikat dengan segala perikatan
tersebut
TANGGUNG JAWAB
RENTENG
artinya semua anggota
sekutu Firma harus
bertanggung jawab secara
Tanggung Renteng atas
segala perikatan yang dibuat
oleh salah satu anggota
sekutu Firma.
TANGGUNG JAWAB
RENTENG
Untuk anggota Sekutu
Komplementer, memiliki
tanggung jawab tanggung
renteng atas segala
perikatan yang dibuat oleh
salah satu anggota sekutu
Komplementer.
Dan untuk Para Sekutu
Komanditer, akan
memiliki tanggung jawab
tanggung Renteng JIKA
melanggar aturan2 yang
sudah ditetapkan
Cara
Mendirikan
KONSENSUIL
Cukup dengan adanya
perjanjian diantara para
pihak saja.
AKTA OTENTIK &
DAFTARKAN &
UMUMKAN
Tiga langkah utama untuk
membuat Firma yang
benar2 FIRMA
AKTA OTENTIK &
DAFTARKAN &
UMUMKAN
Tiga langkah utama untuk
membuat CV yang
mempunyai sekutu
Komplementer lebih dari
satu
Cara
Mengangkat
Pengurus
ADA 2 CARA:
1) Jika tidak diperjanjikan, maka semua anggota
sekutu adalah pengurus
2) Jika diperjanjikan, maka hanya orang tertentu saja
yang menjadi pengurus
Ada 2 macam anggota
sekutu, yaitu Anggota yang
Dikecualikan dan yang
Tidak dikecualikan.
Yang dapat menjadi
pengurus adalah hanyalah
anggota sekutu yang Tidak
dikecualikan
Nama BEBAS
Tidak ada ketentuan khusus
untuk menentukan nama
yang akan digunakan pada
Persekutuan.
HARUS
MENGGUNAKAN
NAMA BERSAMA
Nama bersama tersebut
harus mencerminkan nama
bersama dari para anggota
sekutu yang mendirikan
Firma
DAPAT
MENGGUNAKAN
NAMA BERSAMA
Bagi CV yang mempunyai
Sekutu Komplementer
lebih sari satu, tetapi hal
ini tidak diwajibkan
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 20
PERSEROAN TERBATAS (PT)
46. PENDAHULUAN: Pemahaman dari Kata PERSEROAN dan TERBATAS - Perseroan: berasal dari kata SERO yang artinya adalah Saham.
- Terbatas: berasal dari tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas. Penggunaan kata terbatas ini juga berpengaruh terhadap proses kelahirannya. Dimana Tanggung jawab yang
terbatas yang dimiliki oleh para Pemegang Saham tersebut belum akan menjadi Terbatas, jika
ternyata Perseroan tersebut belum dilahirkan sebagai Badan Hukum yang dapat bertindak
sebagai Subjek Hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan/Hukum yang berlaku
Badan Hukum: Ketika terbentuk, tidak secara otomatis menjadi sebuah Badan Hukum yang dapat
bertindak sebagai Subjek Hukum. Melainkan, bagi Perseroan untuk menjadi Badan Hukum sehingga
termasuk sebagai Subjek Hukum, maka Perseroan tersebut harus melalui proses kelahiran yang
ditentukan oleh Peraturan atau Hukum untuk dapat menjadi Badan Hukum.
47. DEFINISI PT PASAL 1 AYAT (1) UUPT Pasal 1 ayat (1) UUPT menjelaskan mengenai DEFINISI yang JELAS (batasan) tentang
Perseroan Terbatas, yaitu terdiri dar 4 komponen dasar, yaitu:
1) Badan Hukum: Sudah dinyatakan dengan sangat Jelas, bahwa PT adalah HARUS Badan Hukum, sehingga yang
menjadi Subjek Hukum adalah Perseroan Terbatas ini.
2) Persekutuan Modal Yang namanya mendirikan Perseroan, yang dikumpulkan adalah MODAL, bukan
orang/sekutunya, atau biasa disebut dengan ASOSIASI MODAL/PERSEKUTUAN MODAL.
Beda halnya dengan jika ingin mendirikan Persekutuan, dimana yang dikumpulkan adalah
Orang/Sekutunya. Jadi dalam PT, tidak penting siapa orangnya, tapi yang penting adalah
Modalnya. Siapapun bisa memiliki saham dalam PT.
3) Perjanjian Karena dasar untuk mendirikan PT adalah janji, maka untuk mendirikan PT MUTLAK harus
terdiri dari minimal 2 orang. Dengan demikian, segala ketentuan yang berhubungan dengan
Perjanjian dalam BW akan turut mengikat juga terhadap PT ini
4) Kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham Modal PT adalah saham. Jadi apapun bentuk modal yang disetor (Uang, Barang, keahlian, atau
kenikmatan) HARUS dikonversikan dalam bentuk Saham
5) Memenuhi persyaratan UU : Harus tunduk terhadap UU ini, untuk dapat disebut sebagai PT
48. CARA MENDIRIKAN PT PASAL 7 UUPT
Pasal 7 ayat (1) dan (4) UUPT menjelaskan CARA MENDIRIKAN PT, yaitu harus DIDIRIKAN
oleh 2 orang Pemegang Saham atau lebih, yang mana perjanjian antara para Pemegang Saham
tersebut HARUS dituangkan dalam Akta Pendirian yang OTENTIK (dilakukan di hadapan
Notaris). Dan akta otentik tersebut HARUS mendapat pengesahan dari Menteri dalam bentuk
Akta Pengesahan
Tanggal pada Akta Pengesahan tersebut adalah TANGGAL LAHIR Perseroan menjadi BADAN
HUKUM yang bertindak sebagai SUBJEK HUKUM (Tanggal Ulang Tahun Perseroan)
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 21
Catatan Tambahan:
Tanggal pada Akta Pengesahan tersebut adalah Tanggal lahirnya Perseroan menjadi BADAN
HUKUM yang bertindak sebagai SUBJEK HUKUM (Tanggal Ulang Tahun Perseroan)
Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak tanggal pada Akta Pengesahan dari Menteri, Perseroan
RESMI menjadi Subjek Hukum yang mandiri, yaitu dimana segala perikatan hukum yang dibuat
oleh Perseroan sejak tanggal tersebut hingga seterusnya, semuanya menjadi tanggung jawab dari
Perseroan, organ-organ yang berada dalam Perseroan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi
atas segala perikatan yang dilakukan oleh Perseroan. Atau semua orang yang berada di dalam
Perseroan, tanggung jawab mulai terlepas dan Terbatas, sehingga saat itu lah Perseroan disebut
dengan PERSEROAN TERBATAS (PT)
49. TANGGUNG JAWAB TERBATAS BAGI PEMEGANG SAHAM PASAL 3 AYAT (1) UUPT
Pasal 3 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa Pemegang Saham mempunyai tanggung jawab yang
terbatas terhadap segala perikatan yang dilakukan oleh Perikatan dan kerugian Perseoran. Tanggung
jawab yang terbatas itu adalah hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya saja.
Dengan demikian, Para pemegang saham TIDAK DAPAT BERTANGGUNG JAWAB sampai
harta pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh Perseoran dan Kerugian Perseoran. Bahasa
okemnya, kalo terjadi sesuatu dengan Perseorang, paling banter, Pemegang saham hanya kehilangan
nilai nominal saham.
50. HAPUSNYA TANGGUNG JAWAB TERBATAS PARA PEMEGANG SAHAM MENJADI TANGGUNG JAWAB PRIBADI PASAL 3 AYAT (2) UUPT
Pasal 3 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa Pemegang saham ternyata dapat bertanggung jawab
secara pribadi, yang artinya Pemegang saham tidak lagi bertanggung jawab sebatas nilai nominal
saham, melainkan lebih dari nilai nominal saham, yaitu sampai dengan harta pribadi, apabila terjadi
hal-hal sebagai berikut:
a. Perseroan belum menjadi Badan Hukum b. Pemegang Saham mempunyai itikad buruk untuk memanfaatkan c. Pemegang Saham terlibat perbuatan melawan hukum d. Pemegang Saham menggunakan harta Perseroan demi kepentingan pribadi (mencampur adukan
keuangan pribadi dengan uang perseroan)
Catatan tambahan:
Karena PT harus terdiri dari minimal 2 orang, maka bentuk tanggung jawab para pemegang saham
tersebut adalah bertanggung jawab terhadap perikatan yang hanya dibuatnya saja. Istilahnya adalah
siapa yang berbuat, maka dialah yang bertanggung jawab.
51. AKIBAT HUKUM BAGI PT (BADAN HUKUM) YANG TERNYATA HANYA TERDIRI DARI 1 ORANG PEMEGANG SAHAM PASAL 7 AYAT (5) & (6) UUPT
Pasal 7 ayat (5) UUPT menjelaskan AKIBAT HUKUM PERTAMA jika ternyata diketahui bahwa PT hanya mempunyai 1 orang pemegang saham, yaitu diberikan waktu 6 bulan untuk
segera menjual sebagian sahamnya ke orang lain, atau membikin saham baru yang dijual kepada
orang lain.
Pasal 7 ayat (6) UUPT menjelaskan AKIBAT HUKUM KEDUA JIKA setelah 6 bulan, pemegang saham tersebut BELUM mengalihkan sahamnya kepada orang lain, maka
Pemegang Saham akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang
dilakukan oleh Perseroan. Selain itu juga terdapat AKIBAT HUKUM KETIGA yaitu para pihak
yang berkepentingan dapat Mengajukan Permohonan untuk MEMBUBARKAN Perseroan
kepada Pengadilan Negeri
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 22
Contoh Pertanyaan:
Apa saja akibat hukum jika ternyata diketahui PT yang sudah menjadi Badan Hukum, hanya
mempunyai 1 orang pemegang saham?dan apa dasar hukumnya?
Jawab:
- Pertama, diberikan waktu 6 bulan untuk segera menjual sebagian sahamnya ke orang lain, atau membikin saham baru yang dijual kepada orang lain. Pokoknya harus terdiri dari 2 atau
lebih pemegang saham.
- Kedua, jika setelah 6 bulan masih belum dialihkan juga sahamnya ke orang lain, maka pemegang saham tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala perikatan yang dilakukan
oleh perseroan
- Ketiga, para pihak yang berkepentingan dapat Mengajukan Permohonan untuk membubarkan Perseroan kepada Pengadilan Negeri
Dasar Hukumnya adalah Pasal 7 ayat (5) Jo. Pasal 7 ayat (6) UUPT
52. CARA AGAR PERBUATAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM & PENYETORANNYA YANG DILAKUKAN SEBELUM PERSEROAN BERDIRI DAPAT
MENGIKAT PADA PERSEROAN PASAL 12 UUPT
Pasal 12 UUPT menjelaskan bahwa segala PERBUATAN HUKUM tentang Kepemilikan Saham
dan Penyetorannya SEBELUM ADA PERSEROAN, dapat mempunyai akibat yang berbeda ketika
nantinya Perseroan tersebut akhirnya resmi menjadi Badan Hukum, yaitu:
1) Perbuatan Hukum tersebut DAPAT MENGIKAT kepada Perseroan dengan kondisi sebagai berikut:
- Jika Perbuatan Hukum tersebut dibuat dengan Akta Otentik, maka informasi terkait dengan Akta Otentik tersebut seperti Nomor, tanggal dan nama serta kedudukan notaris harus
disebutkan/dicantumkan dalam Akta Pendirian;
ATAU
- Jika Perbuatan Hukum tersebut dibuat dengan Akta Bawah Tangan, maka Akta Bawah Tangan tersebut HARUS DILEKATKAN pada Akta Pendiriannya
2) Perbuatan Hukum tersebut TIDAK MENGIKAT kepada Perseroan (Hanya mengikat pada yang membuat), jika dilakukan selain cara2 diatas, yaitu:
- Dibuat dengan Akta Otentik, tetapi TIDAK DICANTUMKAN dalam Akta Pendirian;
ATAU
- Dibuat dengan Akta Bawah Tangan, tetapi TIDAK DILEKATKAN pada Akta Pendirian
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 23
53. CARA AGAR PERBUATAN HUKUM TENTANG KEPENTINGAN PERSEROAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PERSEROAN BERDIRI DAPAT MENGIKAT PADA
PERSEROAN PASAL 13 UUPT
Pasal 13 UUPT menjelaskan bahwa segala PERBUATAN HUKUM tentang Kepentingan
Perseroan yang dilakukan SEBELUM ADA PERSEROAN, dapat mempunyai akibat yang berbeda
ketika nantinya Perseroan tersebut akhirnya resmi menjadi Badan Hukum, yaitu:
1) Perbuatan Hukum tersebut DAPAT MENGIKAT kepada Perseroan dengan kondisi sebagai berikut:
- Jika Perbuatan Hukum yang dilakukan tersebut DILAKUKAN atau DISETUJUI secara TERTULIS oleh SEMUA CALON PENDIRI sebelum Perseroannya berdiri;
ATAU
- Diselenggarakan RUPS PERTAMA, paling lambat 60 hari setelah Perseroan memperoleh status Badan Hukum, yang mana dalam RUPS tersebut DINYATAKAN SECARA TEGAS
untuk MENERIMA atau MENGAMBIL ALIH segala hak dan kewajiban dari perbuatan
hukum yang dilakukan tersebut. Dan RUPS tersebut HARUS/MUTLAK dihadiri oleh
SELURUH PEMEGANG SAHAM dan DISETUJUI dengan SUARA BULAT
2) Perbuatan Hukum tersebut TIDAK MENGIKAT kepada Perseroan (Hanya mengikat pada yang membuat), jika dilakukan selain cara2 diatas, yaitu:
TIDAK DILAKUKAN atau TIDAK DISETUJUI secara tertulis oleh SEMUA CALON
PENDIRI
ATAU
Tidak DINYATAKAN SECARA TEGAS dalam RUPS Pertama, atau DINYATAKAN
SECARA TEGAS dalam RUPS Pertama, tetapi RUPS tersebut dilakukan dengan cara tidak
memenuhi persyaratan yang ditentukan
Contoh dalam Praktek: Daya, Jun dan Hisar sepakat akan membuat PT MAJU LANCAR. Sebelum PT tersebut resmi berdiri
(masih dilakukan segala proses administrasi Pendirian), Daya membuat Kontrak (Perjanjian) atas
nama pribadi dengan TokoFurniture, sebesar 10 Juta untuk membeli barang2 yang nantinya akan
ditempatkan di PT MAJU LANCAR. Kebetulan, pada saat Daya membuat Kontrak dengan
Perusahaan Furniture, Jun dan Hisar sebagai calon pendiri sudah memberikan PERSETUJUAN
TERTULIS terhadap kontrak yang dibuat oleh Daya tersebut. Dengan demikian, ketika PT Maju
Lancar resmi menjadi Badan Hukum, Kontrak atau Perikatan terhadap Toko Furniture yang dibuat
oleh Daya atas nama pribadi, dengan sendirinya akan berpindah menjadi tanggung jawab dari PT
Maju Lancar, dimana PT Maju Lancar lah yang HARUS melunasi biaya 10 Juta tersebut.
ATAU
Jika ternyata TIDAK ADA PERSETUJUAN TERTULIS dari Jun dan Hisar (Daya membuat
Kontrak tersebut tanpa sepengatahuan Jun dan Hisar), maka dalam jangka waktu 60 hari HARUS
diadakan RUPS PERTAMA dan ada PERNYATAAN TEGAS untuk MENERIMA atau
MENGAMBIL ALIH segala hak dan kewajiban dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.
Dan RUPS tersebut HARUS/MUTLAK dihadiri oleh SELURUH PEMEGANG SAHAM dan
DISETUJUI dengan SUARA BULAT
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 24
54. CARA AGAR PERBUATAN HUKUM ATAS NAMA PERSEROAN YANG DILAKUKAN SETELAH PERSEROAN BERDIRI, TAPI BELUM MENJADI BADAN HUKUM, DAPAT
MENGIKAT PADA PERSEROAN PASAL 14 UUPT
Pasal 14 UUPT menjelaskan CARA agar suatu Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh suatu
Perseoran yang telah berdiri, tapi belum RESMI menjadi Badan Hukum, DAPAT MENGIKAT
ketika Perseroan nantinya menjadi Badan Hukum, maka harus dilakukan cara-cara berikut:
1) Perbuatan Hukum tersebut harus DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA oleh Pendiri, Direksi dan Komisaris (Barengan atau salah satu yang melakukan, tapi mendapat persetujuan
dari lainnya). Selama Perseroan belum berbadan hukum, Tanggung jawabnya adalah
TANGGUNG JAWAB RENTENG diantara mereka (Pendiri, Direksi dan Komisaris). Dan
begitu Perseroan menjadi Badan Hukum, maka Perbuatan Hukum tersebut dengan sendirinya
akan menjadi TANGGUNG JAWAB PERSEROAN
ATAU
2) Jika Perbuatan Hukumnya dilakukan oleh HANYA Pemegang Saham (PENDIRI), maka agar Perbuatan Hukum yang dilakukan pendiri DAPAT MENGIKAT kepada Perseroan, maka
HARUS Diselenggarakan RUPS PERTAMA, paling lambat 60 hari setelah Perseroan
memperoleh status Badan Hukum, yang mana dalam RUPS tersebut DINYATAKAN SECARA
TEGAS untuk MENERIMA atau MENGAMBIL ALIH segala hak dan kewajiban dari
perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Dan RUPS tersebut HARUS/MUTLAK dihadiri
oleh SELURUH PEMEGANG SAHAM dan DISETUJUI dengan SUARA BULAT
Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Pemegang Saham (pendiri) tersebut TIDAK
MENGIKAT kepada Perseroan (Hanya mengikat pada yang membuat), jika dilakukan selain
cara2 yang telah ditentukan diatas, yaitu:Tidak DINYATAKAN SECARA TEGAS dalam
RUPS Pertama, atau DINYATAKAN SECARA TEGAS dalam RUPS Pertama, tetapi RUPS
tersebut dilakukan dengan cara tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
55. MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS PASAL 31, 32, 33 & 34 UUPT
a. PASAL 31 UUPT menjelaskan bahwa Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh Nilai Nominal Saham, kecuali untuk bidang Pasar Modal dimana bisa terdiri dari Saham tanpa Nominal
b. PASAL 32 UUPT menjelaskan bahwa Modal dasar paling sedikit Rp50Jt, atau ditentukan oleh UU yang mengatur kegiatan usaha tertentu (seperti mendirikan Bank, pasti harus mempunyai
modal minum lebih besar dari Rp50Jt)
c. PASAL 33 UUPT menjelaskan bahwa dari Modal Dasar sebesar Rp50jt, MINIMAL atau 25% HARUS DISETOR PENUH, dan harus dibuktikan dengan Bukti Penyetoran yang Sah
d. PASAL 34 UUPT menjelaskan bahwa pada dasarnya, Penyetoran Modal dilakukan dalam BENTUK UANG.
Atau bisa juga dalam bentuk lainnya, yang nilainya ditentukan sesuai dengan harga pasar atau
ditentukan nilainya oleh Pihak Ketiga yang tidak berhubungan dengan PT. Dan nilai yang telah
ditentukan tersebut, dikonversikan ke Nilai Nominal Saham
Dan jika penyetoran saham diberikan dalam benda TAK BERGERAK, maka harus diumumkan
dalam 1 surat kabar atau lebih, dan dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian atau
RUPS yang memutuskan penyetoran saham tersebut.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 25
56. SAHAM PASAL 48 UUPT & PASAL 56 UUPT
Pasal 48 UUPT menjelaskan bahwa Saham yang dikeluarkan oleh PT harus berbentuk Saham ATAS NAMA
Pasal 56 UUPT menjelaskan bahwa Peralihan Saham atau Menjual Saham, harus dilakukan dengan Akta Pelimpahan Hak dan Akta Pelimpahan Hak tersebut harus disampaikan secara
tertulis kepada Perseroan yang nantinya harus disetujui dulu oleh Perseroan, yaitu dengan cara
Perseroan MENCATAT dan MEMBERITAHUKAN kepada Menteri
Pasal 56 UUPT ini SEJALAN atau SESUAI dengan Pasal 613 BW
Pasal 613 BW menjelaskan bahwa ada cara pengalihan yang berbeda dari 3 jenis piutang atau
benda tak bertubuh (Surat Berharga), yaitu:
a. Surat Berharga ATAS NAMA Cara peralihannya adalah Harus membuat AKTA PELIMPAHAN HAK, baik Akta Otentik
maupun Akta Dibawah Tangan. Selain itu, Akta Pelimpahan Hak tersebut HARUS diketahui dan
disetujui oleh orang yang Berutang yang dituangkan dalam AKTA TERTULIS.
Intinya cara menjualnya adalah harus menggunakan 2 akta, yaitu Akta Peimpahan Hak dan Akta
Persetujuan.
Dalam dunia Perbankan, Akta Pelimpahan Hak biasanya disebut dengan CESSIE
b. Surat Berharga SURAT BAWA Cara peralihannya adalah langsung dengan penyerahan Surat saja
c. Surat Berharga SURAT TUNJUK Cara peralihannya adalah dengan penyerahan Surat yang harus disertai dengan Catatan Khusus
(ENDOSMEN). Endosmen itu adalah catatan kecil mengenai keterangan kepada siapa SURUT
TUNJUK itu akan diserahkan
57. PENGGABUNGAN (MERGER) PASAL 1 BUTIR 9 UUPT
Pasal 1 Butir (9) UUPT menjelaskan bahwa definisi Penggabungan, yang terdiri dari beberapa
unsur, yaitu:
- Perbuatan Hukum - Dilakukan oleh minimal 1 perseroan dan sudah ada Perseroan lainnya - Untuk menggabungkan diri ke salah satu Perusahaan - Menyebabkan aktiva dan passivanya pindah ke Perusahaan yang tetap ada - Perseroan yang menggabungkan diri, salah satunya BERAKHIR dengan sendirinya KARENA
HUKUM
A + B = A / B
A atau B (salah satunya) akan berkhir karena Hukum, dan segala aktiva dan passiva akan pindah
ke salah satu Perusahaan yang tetap ada, jika A yang hilang, maka aktiva dan Passiva pindah ke
B, dan sebaliknya.
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 26
58. PELEBURAN (KONSOLIDASI) PASAL 1 BUTIR 10 UUPT
Pasal 1 Butir (10) UUPT menjelaskan bahwa definisi Peleburan, yang terdiri dari beberapa unsur,
yaitu:
- Perbuatan Hukum - Dilakukan oleh minimal 2 perseroan - Untuk meleburkan diri menjadi Perusahaan Baru - Demi hukum Menyebabkan aktiva dan passivanya pindah ke Perusahaan Baru - Perseroan yang menggabungkan diri, SEMUANYA akan dengan sendirinya BERAKHIR
KARENA HUKUM
A + B = C
A dan B akan berakhir dengan sendirinya secara Hukum, dan segala aktiva dan passiva akan
pindah ke C
59. PENGAMBIL ALIHAN (AKUISISI/TAKE OVER) PASAL 1 BUTIR 11 UUPT
Pasal 1 Butir (10) UUPT menjelaskan bahwa definisi Pengambil alihan, yang terdiri dari beberapa
unsur, yaitu:
- Perbuatan Hukum - Dilakukan oleh Badan Hukum atau Individu - Untuk mengambil alih saham Perseroan (Memiliki) - Hingga terjadi PENGENDALIAN YANG BERALIH (Artinya,tidak ada perseroan yang
berakhir, hanya terjadi pengalihan Pengendalian, sehingga saham yang diambil alih tersebut
adalah HARUS saham mayoritas)
60. PEMISAHAAN PASAL 1 BUTIR 12 UUPT Pasal 1 Butir (12) UUPT menjelaskan bahwa terdapat dua jenis Pemisahan, yaitu Pemisahan Murni
dan Pemisahan Tidak Murni
Pemisahan Murni, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: - Perbuatan Hukum - Dilakukan oleh satu perseroan - Untuk memisahkan diri kepada minimal Dua Perseroan - Passiva dan Aktiva akan beralih sepenuhnya kepada Dua perseroan yang baru tersebut, dan
Perseroan Asal (Induk) akan berakhir sendirinya demi Hukum
A memisahkan menjadi B dan C
A demi hukum akan berakhir, karena telah menyerahkan seluruh kehidupannya (Aktiva dan Passiva) ke B dan C, sebagai Perseroan yang baru
Pemisahan Tidak Murni, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: - Perbuatan Hukum - Dilakukan oleh satu perseroan - Untuk memisahkan diri kepada minimal Satu Perseroan - Passiva dan Aktiva akan beralih sebagian kepada satu (minimal) perseroan yang baru tersebut,
dan Perseroan Asal (Induk) akan tetap ada
A memisahkan dirinya menjadi B
A hanya menyerahkan sebagian kehidupannya saja (Aktiva dan Passiva) ke B, sebagai Perseroan yang baru
-
Rangkuman Hukum Dagang Youre never too old to set another goal or to dream a new dream
Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 27
61. PERBEDAAN PT dan PERSEKUTUAN PERDATA
No
PERSEKUTUAN PERDATA
PERSEROAN TERBATAS
PERBEDAAN
1 Persekutuan ORANG Sifat Kekeluargaan
Pada Persekutuan Perdata, yang paling
penting adalah orang2nya itu sendiri. Oleh
karena itu, biasanya dalam Persekutuan,
terdiri dari orang2 yang sudah mengenal
secara pribadi
Persekutuan MODAL TIDAK ADA sifat Kepribadian
Pada PT, yang terpenting adalah Pengumpulan
Modalnya dan tidak mementingkan sifat
kepribadian para pemegang sahamnya. Bisa
siapa saja yang memiliki sahamnya
2 BUKAN BADAN HUKUM
Persekutuan adalah BUKAN Badan Hukum,
sehingga bukan merupakan Subjek Hukum.
Dengan demikian, Persekutuan tidak akan
pernah terikat dengan segala Hubungan
hukum/perikatan yang dibuat oleh Anggota
sekutunya
- Tidak dapat menuntut dan dituntut, melainkan individunya
- Pajak dibebankan kepada masing2 anggota sekutu
BADAN HUKUM
PT ini adalah Badan Hukum atau dapat
dikatakan sebagai Subjek Hukum yang
mempunyai Personalitas Hukum untuk dapat
bertindak atau melakukan segala kegiatan
hukum. Dengan demikian, PT akan terikat
kepada seluruh hubungan hukum/perikatan yang
dibuat oleh organ-organ didalamnya
(BOD,BOC,RUPS)
- Dapat menuntut dan dituntut - Pajak dibebankan ke PT
3 TANGGUNG JAWAB
Tanggung jawab organ didalamnya sangat
besar, yaitu benar-benar dibebankan kepada
anggota sekutu dalam Persekutuan, baik
tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab
Tanggung Renteng hingga harta pribadi
TANGGUNG JAWAB TERBATAS
Tanggung jawab yang dimiliki oleh para
pemegang saham adalah sangat terbatas, yaitu
hanya sebatas dari jumlah saham yang
dimilikinya saja.
4 MODALNYA ADA 4
Modal pada Persekutuan terdiri dari 4, yaitu
Uang, Barang, Kerajinan dan Kenikmatan
MODAL DASAR SELURUHNYA TERDIRI
DARI BENTUK SAHAM
Pada PT, Penyetoran Modal hanya dilakukan
dalam bentuk uang yang dikonversi dalam nilai
Saham. Bisa juga modal dalam bentuk lain,
seperti Barang, tapi tetap dikonversi nilainya
menjadi nilai saham
PERSAMAAN
1 DASAR PENDIRIAN : PERJANJIAN Baik Persekutuan maupun PT, dasar pendiriannya adalah Perjanjian. Sehingga harus didirikan
minimal 2 orang, dan harus mengikuti ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian
2 PEMISAHAAN HARTA KEKAYAAN Meski Persekutuan bukan subjek hukum, tapi dalam pelaksanaanya kekayaan dalam Persekutuan
juga harus dipisahkan dari kekayaan individu/anggota sekutunya
-------------------------------------------------------THE END---------------------------------------------------------