7/25/2019 Sistem Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

1/5

Sistem dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani olehsetiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah

yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersiat mengatur kehidupan

manusia. Bekerjanya system norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang

membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.

!alah satu norma yang menjadi aturan dalam hidup kita adalah norma hukum. Norma hukum

adalah sistem aturan yang di"iptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui

mekanisme tertentu. #rtinya$ hukum di"iptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang

memiliki kompetensi atau ke%enangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum$ yaitu

badan legislati&e.

'stilah hukum di 'ndonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari(hari untuk menunjuk

pada sistem norma yang berlaku dan atau diberlakukan di 'ndonesia. )ukum di 'ndonesia

adalah hukum $ sistem norma atau system aturan yang berlaku di 'ndonesia. *engan kata lain

yang juga popular digunakan $ )ukum 'ndonesia adalah hukum posisti 'ndonesia.

!istem hukum adaalah merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi$

prosedur$ aturan hukum$ dalam konteks ini ada satu Negara ederal dengan lima puluh system

hukum di #merika !erikat$ adanya system hukum setiap bangsa se"ara terpisah serta ada

system hukum yang berbeda seperti haklnya dalam organsasi masyarakat Ekonomi Eropa dan

+erserikatan Bangsa(Bangsa.Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar

hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan

hukum tidak tertulis. Keabsahan Negara memerintah ada yang mengatakan bah%a karena

Negara merupakan lembaga yang netral$ tidak berpihak$ berdiri diatas semua golongan

masyarakat$ dan mengabdi pada kepentingan umum. Namun dalam praktek tidak jarang

istilah(istilah ,demi kepentingan umum$ pembangunan untuk seluruh masyarakat$ Negara

tidak mungkin mau men"elakakan %arganya- serta ungkapan atau u"apak lain yang senada

selalu dikumandangkan dalam pernyataan pernyataan politik para petinggi Negara$ dapat

saja dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan Negara untuk memaksa

seseorang atau sekelompok %arga agar bersedia memenuhi keinginan Negara.

Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum

bagi rakyat. /leh karenanya menurut +hilipus M. )ardjon bah%a perlindungan hukum bagi

rakyat terhadap tindak pemerintah dilandasi oleh dua prinsip 0 prinsip hak asasi manusia dan

prinsip Negara hukum. +engakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat

tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum. !ebaliknya dalam

Negara otoriter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.

Konsep Negara hukum sangat terkait dengan system hukum yang dianut oleh Negara yang

bersangkutan. *alam literature lama pada dasarnya system hukum di dunia ini dapat

dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu !istem )ukum Kontinental dan !istem )ukum

anglo saon.

7/25/2019 Sistem Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

2/5

+eradilan di 'ndonesia merupakan satu system$ artinya peradilan di 'ndonesia harus dilihat $

diterima dan diterapkan sebagai satu kesatuan yang tersendiri dari bagian(bagian yang tidak

boleh bertentangan satu sama lain. #gar system itu terpelihara se"ara utuh$ dibutuhkan

penerapan asaa(asas hukum yang menjamin keutuhan system tadi.!ebagai "ontoh dikenal

adanya asas res judi"ata pro&eri tate habetur$ yang konsekuensinya adalah bah%a setiap

putusan pengadilan harus dianggap sah sepanjang tidak dibatalkan oleh pengadilan yanglebih tinggi$ dan bukan sebaliknya.

*alam +asal 23 4ndang(4ndang dasar 1536 sekarang 7hasil amandemen8 disebutkan bah%a 9

718 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

728 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah #gung dan badan peradilan

yang berada diba%ahnya dalam lingkungan peradilan umum$ lingkungan peradilan agama$

lingkungan peradilan militer$ lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.

!ebagai pelaksanaan +asal 23 4ndang(4ndang dasar 1536 tersebut dikeluarkanlah 4ndang(

4ndang Nomor 13 tahun 15:; tentang Ketentuan(Ketentuan +okok Kekuasaan Kehakiman.*alam +asal 1; ayat 718 disebutkan bah%a kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan

dalam lingkungan 9

a. +eradilan 4mum0

b. +eradilan #gama0

". +eradilan Militer0

d. +eradilan Tata 4saha Negara.

*engan demikian penyelenggaraan peradilan tata usaha Negara 7peradilan administrasi 8 di

'ndonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan

hukum terhadap rakyat se"ara maksimal.

+erlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintah tidak dapat ditampung oleh

peradilan umum yang ada. /leh karena itu diperlukan adanya suatu peradilan khusus yang

dapat menyelsaikan madsalah tersebut$ yakni$ masalah sengketa antara pemerintah dengan

rakyat. +eradilan ini dalam tradisi re"htstaat disebut dengan peradilan administrasi.

*engan dasar dan dalih untuk melindungi kepentingan rakyat dan sebagai realisasi dari

4ndang(undang *asar 1536 $ maka lahirlah +eradilan Tata 4saha Negara yang bertugas dan

berungsi untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan %arga negaranya dan

bertujuan untuk mengontrol se"ara yuridis tindakan pemerintah yang dinilai melanggar

ketentuan administrasi 7 mal administrasi8 ataupun perbuatan yang bertentangan dengan

hukum 7 abuse o po%er8 . Eksistensi +eradilan Tata 4saha Negara diatur dalam peraturan

perundang(undangan khusus yakni 4ndang(4ndang Nomor 6 Tahun 15

7/25/2019 Sistem Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

3/5

Keadilan ini dituntutkan untuk semua hubungan masyarakat$ hubungan(hubungan yang

diadakan oleh manusia lainnya$ oleh karena itu berbi"ara tentang keadilan meliputi segala

ma"am segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Keadilan itu erat hubungannya dengan kebenaran$ karena sesuatu yang tidak benar tidaklah

mungkin adil. !esuatu itu benar menurut norma(norma yang berlaku akan ter"apailah

keadilan itu.Kepada lembaga(lembaga yang bertugas untuk menetapkan keadilannya$ atau dengan

perkataan lain bertugas memberi "ontrol$ meminta pertanggungja%aban dan memberikan

sanksi(sanksinya$ maka tindakan pertama yang harus diperhatikan ialah men"ari kebenaran

tentang akta(akta.

+eradilan Tata 4saha Negara adalah salah satu lembaga yang bertugas menyelenggarakan

keadilan ini juga harus memperhatikan kebenaran(kebenaran tersebut untuk men"apai

keadilan. *emikian pula para anggota yang duduk dalam lembaga ini harus mempunyai

keadilan khusus untuk itu dan terutama sekali mempunyai pengetahuan hukum yang "ukup

luas.

+ada masa )india Belanda $ tidak dikenal adanya +engadilan Tata 4saha Negara atau yang

dikenal dengan !istem administrasi bereop. )al ini terurai dalam pasal 1@3 ayat 718 '! yangberisi 9

1. +erselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut 4ndang(undang

2. +emeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi %e%enang lembaga

administrasi itu sendiri.

Kemudian $ setelah 'ndonesia merdeka yaitu pada maasa 44*! 156; $ dikenal tiga "ara

penyelesaian sengketa administrasi yaitu 9

1. *iserahkan kepada +engadilan +erdata0

2. *iserahkan kepada Badan yang dibentuk se"ara istime%a0

@. *engan menentukan satu atau beberapa sengketa Tata 4saha Negara yang penyelesaiannya

diserahkan kepada +engadilan +erdata atau Badan Khusus.

+erubahan mulai terjadi dengan keluarnya 4ndang(undang Nomor 13 Tahun 15:; tentang

Ketentuan(Ketentuan +okok Kekuasaan Kehakiman . dimana pada pasal 1; nya menyebutkan

bah%a Kekausaan kehakiman dilakukan oleh +engadilan dalam lingkungan antara lain

+eradilan Tata 4saha Negara .

Ke%enangan )akim dalam menyelesaikan sengketa admnistrasi Negara semakin dipertegas

melalui 4ndang(4ndang Nomor 6 Tahun 15

7/25/2019 Sistem Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

4/5

pemeriksaan tingkat pertama oleh +engadilan Tata 4saha Negara dan pemeriksaan tingkat

kedua tingkat ulangan Banding oleh +engadilan Tinggi Tata 4saha Negara.

*alam 4ndang(4ndang Nomor 6 Tahun 15

7/25/2019 Sistem Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

5/5

http://pena-rifai.blogspot.co.id/2010/11/sistem-dan-peradilan-

tata-usaha-negara.html