Download - Slide PDF PPN B

7/25/2019 Slide PDF PPN B

1/34

28/10/2015

PPN B (Value Added Tax)

BREVET PAJAK A & B

IAI Jawa Barat

1

Disampaikan Oleh :Marisa Udurma Hasiana.SE.,Ak.,BKP

[email protected]

AGENDA

Pemungut PPN

PPnBM

Restitusi PPN dan PPnBM

Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM

PPn dan PPnBM atas Ekspor dan Impor

Tanggung Renteng PPN


2/34

28/10/2015

3

PEMUNGUT PPNPs. 1 angka 27 UU PPN

YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN

MEMUNGUT

MELAPORKAN

MENYETOR

PAJAK YG TERUTANG

OLEH PKP ATAS

PENYERAHAN BKP/

JKP KEPADA

PEMUNGUT PPN

UNTUK

- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;

- BADAN;

- INSTANSI PEMERINTAH.

4

DALAM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP

KEPADA PEMUNGUT PPN MAKA :

WAJIB

Pemungut PPN

memungut

menyetorkan

melaporkan PPN yang dipungut

Bendahara Pemerintah & KPPN KMK No. :563/KMK.03/2003

Kontraktor Perjanjian Kerjasama

Pengusahaan Pertambangan

Minyak & Gas Bumi

PMK No. : 11/PMK.03/2005

PMK No. : 73/PMK.03/2010

Badan Usaha Milik Negara PMK-85/PMK.03/2012


3/34

28/10/2015

5

PEMUNGUT PPN

Mekanisme Umum Penyerahan Kena Pajak

Penjual PembeliFaktur PajakDPP = 1.000

PPN = 100

Jml = 1.100

DPP = 1.000

PPN = 100Jml = 1.100

Mekanisme Penyerahan Kena Pajak Kepada Pemungut PPN

Penjual

Ktr Kas Negara

Pembeli/Pemungut

PPN = 100

Faktur PajakDPP = 1.000

PPN = 100

Jml = 1.100

DPP = 1.000

SSP PPN

Rp 100

Ktr Kas Negara

PPN = 100


4/34

28/10/2015

PEMUNGUT PPN (Bendahara Pemerintah & KPPN)

Setiap pembayaran yang dilakukan PEMUNGUT PPN

Objek Pemungutan

KECUALI

Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp1juta termasuk PPN/PPnBM,

dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah

Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas

penyerahan tanah oleh real estat

Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas: PPN tidak

dipungut / dibebaskan dari pengenaan PPN

Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina

Pembayaran atas rekening telepon

Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan

penerbangan

Menurut ketentuan tidak terutang PPN

PEMUNGUT PPN (BUMN & Kontraktor Perjanjian

Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas

Bumi)

Setiap pembayaran yang dilakukan PEMUNGUT PPN

Objek Pemungutan

KECUALI

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10juta dan tidak merupakan

jumlah yang terpecah-pecah

Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas: PPN tidak

dipungut / dibebaskan dari pengenaan PPN

Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina

Pembayaran atas rekening telepon

Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan

penerbangan

Menurut ketentuan tidak terutang PPN


5/34

28/10/2015

Tata Cara Pemungutan PPN dan PPnBM Oleh

Bendahara Pemerintah

PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saatmenyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah baik untuk sebagian

maupun seluruh pembayaran.

SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah

yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendahara

Pemerintah sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.

Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPn BM maka PKP rekanan

Pemerintah mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.

Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu lembar ke-1 untuk Bendahara

Pemerintah sebagai Pemungut PPN, lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan

Pemerintah, dan lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah.

SSP dibuat dalam rangkap 5. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah,

lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN, lembar ke-3 untuk PKP Rekanan

Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar ke-4 untuk Bank Persepsi

atau Kantor Pos, dan lembar ke-5 untuk pertinggal Bendahara Pemerintah.

Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendahara Pemerintah yang melakukan

pemungutan wajib dibubuhi cap Disetor tanggal dan ditandatangani oleh

Bendahara Pemerintah.

FP & SSP merupakan bukti pemungutan & penyetoran PPN dan atau PPn BM

Tata Cara Pemungutan PPN dan PPnBM Oleh

BUMN dan Badan Lain

PKP rekanan Pemerintah Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pemungutan dilakukan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak, pada saat penerimaan pembayaran dalam hal

penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan, atau pada saat penerimaan

pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.


6/34

28/10/2015

Mekanisme Penyetoran & Pelaporan

11

PKP X Bendahara Pemerinah BUMN

Kontraktor Kerja Sama

Pengusahaan Minyak

dan Gas Bumi

Saat

Penyetoran

PPN dan

PPNBM

Paling lambat 7 hari

setelah berakhirnya

bulan terjadinya

pembayaran tagihan

Saat

Melaporkan

PPN dan

PPnBM

yangdipungut

Paling lambat 20 hari

setelah berakhirnya

bulan dilakukan

pembayaran tagihan

Media

Pelaporan

SPT

SPT Masa PPN 1107

PUT

Paling lama tanggal 15 bulan

berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir

Paling lama pada akhir bulan

berikutnya setelah berakhirnya Masa

Pajak.

SPT Form 1107 PUT

20/1/07

Mekanisme Pemungutan Pajak oleh Bendahara

selaku Pemungut PPN

Penyerahan

BKP/JKPPenagihan

PKP membuat:

- FP tgl 9/2/07 diisi

lengkap (3 rgkp)

- SSP diisi identitas &

jumlah pajak (5 rgkp)

9/2/07

Pembayaran

23/3/07 7/4/07

Setor

Dengan

SSPPem

un

gu

ta

nDilaporkan oleh

PKP dlm SPT

Masa Februari

20/4/07

Lapor

Dengan

SPT MASA

PPN

Pemungut

1107PUTDilaporkandlm SPT

Masa Maret


7/34

28/10/2015

20/1/10

Mekanisme Pemungutan Pajak oleh BUMN & Kontraktor Perjanjian

Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Penyerahan

BKP/JKP

PKP Rekanan membuat:

- FP tgl 20/1/10 diisi

lengkap

- SSP diisi identitas &

jumlah pajak

Pembayaran

Ke rekanan

15/2/10 20/2/10

Setor

Dengan

SSP

Lapor

Dengan SPT

MASA PPN

PEMUNGUT

Pemungutan

dilakukan

29/2/10


8/34

28/10/2015

15

Tujuan Dikenakannya PPnBM

1. Memperoleh kesetaraan atas pengenaan pajak

antara wajib pajak yang berpenghasilan rendah

dan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi.

2. Melakukan pengendalian atas pembelian barangmewah di masyarakat.

3. Melindungi para pengusaha kecil atau tradisional.

4. Menambah penerimaan negara.

16


9/34

28/10/2015

PERBEDAAN PPN & PPnBM

17

Tarif PPnBM(PMK No 106 /PMK.010/ 2015)

18


10/34

28/10/2015

Kasus

Pengusaha Kena Pajak D mengimpor Barang Kena Pajak yang

tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai

PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%.

Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang

Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:

Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00

PPN = 10% x Rp 5.000.000,00 = Rp 500.000,00

PPn BM = 20% x Rp 5.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor

merupakan pajak masukan bagi PKP D.

PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan.

19

Kasus (Lanjutan.....) Kemudian PKP D menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai

bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10%

dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%.

Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor

tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar

Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang

dihasilkan oleh PKP D atau dibebankan sebagai biaya.

Misalnya PKP D menjual BKP yang dihasilkannya, makapenghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :

Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00

PPN = 10% x Rp50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00= Rp 17.500.000,00

PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP

D.

PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP X.

20


11/34

28/10/2015

RESTITUSI

1. Restitusi Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Akibat Pajak

Masukan Lebih Besar dari Pajak Keluaran.

Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai

dengan ketentuan dikompensasikan pada Masa Pajak

berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan

terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihanPajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan

pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir

tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat

Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

2. Restitusi Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang

Seharusnya Tidak Terutang. Kelebihan pembayaran pajak

dapat terjadi karena adanya pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang.

22


12/34

28/10/2015

Restitusi PPN Lebih BayarPasal 9 Ayat (2a), (4b), (6a) UU PPN, PMK No. 81/ PMK.03/ 2010

Secara umum, PPN lebih bayar akan dikompensasi ke masa pajakberikutnya. Restitusi di setiap masa pajak hanya dimungkinkan untuk PPN

lebih bayar yang muncul akibat:

Kegiatanekspor BKPatau JKP.

Penyerahankepada

pemungut

PPN.

PenyerahanBKPJKP yang

terutangtidak

dipungut

PPN.

PerolehanBKP atau JKPdi permulaan

usaha/sebelum

berproduksi.

Merupakanhasil

penghitungandi masa

pajak akhirtahun (bulanDesember).

23

Restitusi bagi PKP yang belum berproduksi harus dikembalikan jika mengalami

gagal produksi 3 tahun paska restitusi atau gagal penyerahan 1 tahun paska restitusi.

YANG DAPAT MELAKUKAN

RESTITUSI SETIAP MASA

a. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud

b. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan

JKP kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan

JKP yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;

d. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;

e. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atau

f. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2a).


13/34

28/10/2015

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN

(RESTIRUSI)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM

PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan Pajak dengan menggunakan :

SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada

kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau

Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan

(restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak

mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukankepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.

Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1

(satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

25

Form SPT Induk 1111

26


14/34

28/10/2015

Pengembalian Pendahuluan Pajak Lebih Bayar

Bagi PKP Kriteria Tertentu

PMK No. 197/ PMK.03/ 2007

PKP kriteria tertentu dapat memperoleh pengembalian pendahuluan, jika

memenuhi persyaratan:

Tepat waktu melaporkan SPT dan SPT Masa setiap jenis pajak selama 3tahun terakhir.

Tidak pernah dijatuhi pidana perpajakan selama 5 tahun terakhir.

Tidak sedang memiliki tunggakan pajak per 31 Desember.

Apabila laporan keuangan diaudit, harus memperoleh predikat WTPselama 3 tahun berturut turut.

27


15/34

28/10/2015

PPN PPN / VAT (Value Added Tax) Refund

"Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang sudah

dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak

yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh

orang pribadi pemegang paspor luar negeri

dapat diminta kembali

( Pasal 16E ayat 1)

29

Syarat Restitusi Bagi WP OP Luar Negeri

(WPOPLN)Pasal 16E UU PPN, PMK No. 18/ PMK.03/ 2011

WPOPLN bukanWNI dan tinggal

di Indonesia tidaklebih dari dua

bulan.

WPOPLN bukankru maskapaipenerbangan.

Menunjukkanpaspor luar

negeri, boardingpass, barangbawaan, danfaktur pajak

khusus.

Dikenai PPN dengan pajakminimal Rp 500.000,00,

pembelian Barang Kena Pajakdilakukan dalam jangka waktu

1 (satu) bulan sebelumkeberangkatan ke luar Daerah

Pabean

Apabila PPN yang dikenakanmelebihi Rp 5.000.000,00,maka restitusi dilaksanakanmelalui transfer ke rekening

WPOPLN.

30


16/34

28/10/2015

Tujuan fasilitas PPN dan PPnBM

Mendorong ekspor

Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara

lain di bidang perdaganan investasi

Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat

melalui pengadaaan vaksin

Menjamin tersediannya peralatan TNI/Polri yang

memadai untuk melindungi wilyah Republik Indonesia

Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau

oleh masyarakat kalangan bawah


17/34

28/10/2015

Pajak terutang

tidak dipungut

dibebaskan dari

pengenaan pajak

Pasal 16B UU

PPN

PAJAK MASUKAN ATAS

PEROLEHANNYA DAPAT

DIKREDITKAN

FASILITAS DI BIDANG PPN

PAJAK MASUKAN ATAS

PEROLEHANNYA TIDAK

DAPAT DIKREDITKAN

Faktur pajak tetap dibuat (kode FP 07)Dan diberi cap :

PPN TIDAK DIPUNGUT

BERDASARKAN PP NOMOR...

TAHUN

Faktur pajak tetap dibuat (kode FP 08)Dan diberi cap :

PPN DIBEBASKAN

BERDASARKAN PP NOMOR...

TAHUN

Pajak terutang

tidak dipungutdibebaskan dari

pengenaan pajak

Kegiatan di kawasanTertentu/tempat tertentu

Di dalam daerah pabean :

Fasilitas sehubungan

dengan kawasan berikat.

Fasilitas di kawasan bebas

dan pelabuhan bebas

Proyek pemerintah yg dananya

berasal dari bantuan luar negeri

Penyerahan BKP/JKP tertentu

Impor BKP tertentu

Pemanfaatan BKP TB/JKP

tertentu dari luar daerah pabean

di dalam daerah pabean

FASILITAS DI BIDANG PPN Pasal 16B UUPPN


18/34

28/10/2015

Fasilitas PPN dan PPn BM terutang tidak

dipungut atau dibebaskan, diberikanterhadap :

Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentudi dalam Daerah Pabean, seperti Kawasan Berikat,Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu(KAPET).

Penyerahan BKP/JKP Tertentu

Impor BKP Tertentu

Pemanfaatan BKP tdk berwujud tertentu dari luarDaerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean

Question

Apakah atas penyerahan BKP/JKP

mendapat fasilitas PPN & PPnBM terutang

tidak dipungut Pajak Masukan sehubungan

dengan penyerahan tersebut dapat

dikreditkan?


19/34

28/10/2015

Answer Pajak Masukan yang dibayar untuk

perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya tidak dipungut PajakPertambahan Nilai, dapat dikreditkansepanjang Pajak Masukan tersebut tidaktermasuk dalam Pajak Masukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(8) atau telah dibebankan sebagai biaya.

Question

Apakah atas penyerahan BKP/JKP

mendapat fasilitas PPN & PPnBM terutang

dibebaskan Pajak Masukan sehubungan

dengan penyerahan tersebut dapat

dikreditkan?


20/34

28/10/2015

Answer Pajak Masukan yang dibayar untuk

perolehan Barang Kena Pajak dan atau

perolehan Jasa Kena Pajak yang atas

penyerahannya dibebaskan dari pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat

dikreditkan.

Ilustrasi


21/34

28/10/2015

Fasilitas PPN di Kawasan Bebas

(PMK No : 62/PMK.03/2012) Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah

Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.03/2012

menyatakan bahwa Pemasukan BKP dari TLDDP ke Kawasan

Bebas melalui pelabuhan atau Bandar udara yang ditunjuk,tidak

dipungut PPN dan PPn BM.

Atas pemasukan BKP dari Tempat lain Dalam Daerah Pabean

(TLDDP) ke Kawasan Bebas wajib dibuat Faktur Pajak dengan

kode 07 dan diberi cap PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NO 10 TAHUN 2012

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan.

List Kawasan Bebas

Kawasan Bebas Batam yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton,

Pulau Setotok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau

Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya. Kawasan Bebas

Batam ditetapkan sejak 20 Agustus 2007 yang berlaku hingga 19

Agustus 2077 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

nomor 5 tahun 2011 Kawasan Bebas Bintan yang meliputi:

Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan

Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau

Lobam;

Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi

Kawasan Industri Senggarang dn Kawasan Industri Dompak Barat

Kawasan Bebas Karimun. Kawasan Bebas Karimun ditetapkan sejak 20

Agustus 2007 yang berlaku hingga 19 Agustus 2077 berdasarkan

Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun


22/34

28/10/2015

Ketentuan fasilitas PPN dan PPnBM yang tidak dipungut

a.Faktur Pajak Standar diterbitkan paling lama padasaat pengiriman barang

b.Faktur Pajak Dicap : PPN TIDAK DIPUNGUT

BERDASARKAN PP NO.2/2009;

c. Mendapatkan Pemberitahuan Pabean FTZ-03 yang

telah di-Endorse oleh Petugas DJP dengan catatan

DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PPN TIDAK

DIPUNGUT.

Barang Kena Pajak Tertehtu yang atas impomya dibebaskan

dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di

udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan

angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen

Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia

(POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau

POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di

dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam

pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atauPOLRI;

Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan

penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan

suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor

dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan

Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan

Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai

dengan kegiatan usahanya;

44


23/34

28/10/2015

Barang Kena Pajak Tertehtu yang atas impomya

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(lanjutan....)

Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat

keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan

digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta

peralatan uhtuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak

yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam

rangka pemberian jasa rawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Udara

Niaga Nasional;

Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta

prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan

komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta

Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan

untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT

(PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan

Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau

TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia

yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen

Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.

45

Barang Kena Pajak Tertentu yang atas


Pajak Pertambahan Nilai

Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro,

asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan

oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan

Prasarana Wilayah;

Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di

udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan

angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada DepartemenPertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam

pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan

Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan

penyeberangan, Kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan

suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang

diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional,

Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan

Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;46


24/34

28/10/2015

Barang Kena Pajak Tertentu yang atas


Pajak Pertambahan Nilai Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat

keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan

kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku

cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang

diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara

kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta

prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api

Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh

PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku

cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan

digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas danphoto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional

yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI."

47

Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu

yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari PPN.

(PP N0.31 Thn 2007)

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan

terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;

makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk

pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;

bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,

peternakan, penangkaran, atau perikanan;

air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;

listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu

enam ratus) watt; dan

Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

Barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c

adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran;

atau

perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,48


25/34

28/10/2015

Ketentuan terhadap Fasilitas dIbebaskan PPN dan PPnBM

Prosedur Pemberian Fasilitas

Barang Modal menggunakan SKB PPN dengan prosedur

sebagai berikut:

PKP wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur

Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP

terdaftar;

permohonan harus sudah diajukan sebelum impor dilakukan;

permohonan SKB PPN diajukan dengan melampirkan:

fotokopi Kartu NPWP;

fotokopi Surat Pengukuhan PKP;

surat Kuasa Khusus bila diwakilkan dalam permohonan;

dokumen impor berupa: Invoice, Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill

(AWB), dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dipersamakan,

Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer

atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan dari BKP.

Selain Barang Modal tidak menggunakan SKB PPN.

50


26/34

28/10/2015

51

EKSPOR

Pasal 4 huruf f, g, dan h

Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari

dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

Ekspor akan dikenakan PPN apabila yang melakukan

ekspor adalah Pengusaha Kena Pajak.

Ekspor meliputi BKP, BKP Tidak Berwujud dan JKP

Tarif pajak PPN sebesar 0% diterapkan atas :

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Ekspor Jasa Kena Pajak

10/28/2015

52

Ekspor BKP Tidak berwujud

(Pasal 4 ayat 1 g)

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di

bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah,

paten, desain atau model, rencana, formula atau

proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak

kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa

lainnya;

2. penggunaan atau hak menggunakan

peralatan/perlengkapan industrial, komersial,

atau ilmiah;

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang

ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;


27/34

28/10/2015

53

4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan

atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak

menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian

pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:

a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau

keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat

optik, atau teknologi yang serupa;

b. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara

atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan

melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

c. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio

komunikasi;

5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film

atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau

pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana

tersebut di atas.

Ekspor BKP Tidak berwujud lanj..

54


28/34

28/10/2015

Jasa Kena Pajak Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang,

fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa

yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi kriteria :

a) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (selain yang

dikecualikan dalam Pasal 4a ayat (3);

b) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan ;

c) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya ;

55

Ekspor Jasa Kena Pajak

Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan

Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena

Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan

Dasar Pengenaan Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 0% (nol persen).

Dasar Pengenaan Pajak adalah Penggantian

56


29/34

28/10/2015

Jenis Ekspor Jasa Kena Pajak Jasa Maklon

untuk selain Jasa Maklon

jasa perbaikan dan perawatan.

jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa

pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan

jasa konsultasi pengawasan pekerjaan

konstruksi.

57

58


30/34

28/10/2015

IMPOR Impor merupakan proses pembelian barang atau

jasa asing dari suatu negara ke negara lain atau

setiap kegiatan memasukkan barang barang dari

luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

59

IMPOR BKP

Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

Siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak

ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikanapakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha

atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan

pajak.

Impor atas barang yang bersifat strategis

dibebaskan dari pemungutan PPN

60


31/34

28/10/2015

Saat Terutang PPN Impor Atas BKP TB & JKP Saat terutangnya PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terjadi padasaat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut. Dimulainya

pemanfaatan adalah pada saat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang

memanfaatkannya;

a) saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa

Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang

memanfaatkannya;

b) saat harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau

penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang

menyerahkannya; atau

c) saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau JasaKena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak

yang memanfaatkannya

d) Jika tidak diketahui maka saat terutangnya PPN adalah tanggal

ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 61

Penyetoran PPN Impor atas BKP TB & JKP Saat terutangnya PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terjadi pada

saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut. Dimulainya

pemanfaatan adalah pada saat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang

memanfaatkannya;

a) saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa

Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang

memanfaatkannya;

b) saat harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau

penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang

menyerahkannya; atau

c) saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa

Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak

yang memanfaatkannya

d) Jika tidak diketahui maka saat terutangnya PPN adalah tanggal

ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 62


32/34

28/10/2015

Penyetoran PPN Impor atas BKP TB & JKP

Disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak oleh orang pribadi atau badan

yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah

Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat

terutangnya pajak.

Cara pengisian Surat Setoran Pajaknya adalah sebagai berikut:

1. Pada kolom "Nama WP" dan "Alamat WP" diisi nama dan alamat orang pribadi

atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean

yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak

ke dalam Daerah Pabean.

2. Pada kolom "NPWP" diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode Kantor Pelayanan

Pajak diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang memanfaatkan

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

3. Pada kotak "Wajib Pajak/Penyetor" diisi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajakpihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa

Kena Pajak.

4. Pada kolom Masa Pajak pada Surat Setoran Pajak diisi dengan memberi tanda

silang (x) pada salah satu kolom Masa Pajak untuk Masa Pajak saat terutangnya

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari

luar Daerah Pabean. 63

64

SSP ini merupakan

dokumen tertentu

yang kedudukannya

dipersamakan sebagai

Faktur Pajak


33/34

28/10/2015

65

66Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 66

Pasal 4 Tanggung RentengTanggung Renteng

Penjual adalah penanggung jawab PPN (menyetor PPN), namun untuk kondisi tertentu Pembeli dapat dikenai

tanggung jawab renteng.

Diatur lebih lanjut

di PMK

PENJUAL PEMBELI

Pungut PPN

Menunjukkan

bukti telah

membayar PPN

TANGGUNG JAWAB

RENTENG

Kecuali

PPN dapat

ditagih kepada

penjual

SKPKB?

Ps 16F UU PPN

BACK

A

T

A

U


34/34

28/10/2015

67

Download - Slide PDF PPN B

Top Related