draft komisi diniyah maudhuiyah

7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah

1/39

MATERI

KOMISI BAHTSUL MASAIL

DINIYAH MAUDLUIYAH

Ketua :

KH. Afifuddin Muhajir

Sekretaris :

KH. Arwani Faishal

Anggota :

H. Sa'dullah AffandiKH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali

KH. Fuad Thohari

Syafiq Hasyim

H. Nahari Muslih

Afdholi Ali Rahman

KH. Nasrullah Jasam

KH. Hudallah Ridwan

KH. Imam Jazuli

H. M. Taufiq Damas

H. Fais Syukron Makmun

H. Abdul JalilKH. Muhibbul Aman Aly

KH. Muqsith Ghazali


2/39

I. METODE ISTINBATH HUKUM (Bayani - Qiyasi Maqashidi)

Deskripsi :

Kebutuhan bagi tersedianya metode istinbath hukum sederhana dan yang siap pakai

adalah cukup mendesak. Ini karena banyaknya kasus-kasus fikih baru yang tak mudah

ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab fikih keislaman klasik. Untuk menangani kasus-kasus

baru tersebut, NU sudah membuatkan patokan, Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum

dipecahkan dalam kitab, maka masalah /kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaqul-

masail bi nazhairihasecarajamai. Ilhaqdilakukan dengan mempertimbangkan mulhiq, mulhaq

dan mulhaq bih.

Namun, jika kasus fikih tersebut tak bisa ditanggulangi dengan prosedur ilhaq, maka NU

memutuskan demikian, Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya

mulhiq, mulhaq dan mulhaq bih sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan instinbathsecara

jamai, yaitu dengan mempraktekkan qawaid fiqhiyyahuntuk ilhaq. Dengan ini jelas bahwa NU

telah memberikan mandat intelektual agar istinbath jamaitersebut dilakukan.

Pertanyaannya, bagaimana istinbath jamai dengan mempraktekkan qawaid

fiqhiyyah itu mesti diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul Ulama. Dengan tetap

mengacu pada kitab-kitab ushul fikih, tulisan ini coba membuat kerangka metodologi

sederhana, bukan hanya untuk memenuhi mandat intelektual NU melainkan juga untuk

menjawab persoalan-persoalan fikih baru dengan tetap mengacu pada bangunan

metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Metode itu adalah metode bayani,

metode qiyasi, dan metode istishlahi atau maqashidi.1

A.Metode Bayani

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum

dari nash (al-Quran dan al-Sunnah).2 Istilah lain dari metode ini adalah manhaj

istinbaath al-ahkam min al-nushuush. Nash dimaksud dapat berupa nash juzi-tafshili,

nash kulli-ijmali, dan nash yang berupa kaedah umum. Dalam rangka istinbaath

hukum dari nash dengan metode bayani, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkaji sabab al-nuzul/wurud, baik yang makro atau yang mikro. Yang

dimaksud asbbal-nuzlmikro adalah sebab khusus (asbbal-nuzl al-khshsh)

yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang

1

Atha al-Rahman al-Nadawiy, al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami, dalamDirasat al-Jamiah al-Islamiyyah al-Alamiyyah, Desember 2006, Jilid III, h. 82.2Atha al-Rahman al-Nadawi, al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami, Jilid III, h. 82.


3/39

dimaksud asbb al-nuzl makro adalah sebab umum (asbb al-nuzl al-mm)

yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari

proses tanzl al-Qur'ndan wurd al-hadts.

2.

Mengkaji teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (al-qawaid al-ushuliyyah al-lughawiyah).Kajian teks dari perspektif kaedah bahasa ini meliputi

tiga kajian secara simultan, yaitu kajian lafazh (al-tahlil al-lafzhi), kajian makna

(al-tahlil al-mana), dan kajian dalalah(al-tahlil al-dalali), yang secara rinci akan

dijelaskan pada beberapa paragraf berikutnya.

3. Mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan nash lainyang berkaitan (rabth al-

nushuush badluha bi badlin). Nash yang sedang dikaji harus dihubungkan

dengan nash yang lain, karena nushsh al-syarah (Alquran dan Hadis)

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat

yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang satu terkait dengan hadis

yang lain, ayat terkait dengan hadis dan hadis terkait dengan ayat. Suatu nash

terhadap nash yang lain dapat berfungsi sebagai taukd (penguat), bayn al-

mujmal (menjelaskan nash yang bersifat garis besar), taqyd al-muthlaq

(membatasi lafal muthlaq), takhashsh al-`mm (membatasi keumuman lafal

`mm), atau taudlh al-musykil (menjelaskan lafal musykil/ambigu).

4. Mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan maqashid al-syariah (rabth al-

nushush bi al-maqaashid). Maqshid al-syaràh (tujuan umum syariat) yang

sekaligus merupakankulliyah al-syaràh (totalitas syaràh) memiliki hubungan

saling terkait dengan nushsh al-syaràh. Maqshid al-syaràh lahir dan

mengacu pada nushsh al-syaràh, sementara nushsh al-syaràh dalam

menafsirinya harus mempertimbangkan maqshid al-syaràh. Ini masuk dalam

kategori mengaitkan yang juz (partikular) dengan yang kull (universal).3

Konkretnya, syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan

manusia zhhir-bthin dan dunia-akhirat. Maka, perumusan hukum dari nash

hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat

itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan

dengan nashitu sendiri.

3

Al-Jizani, Manhaj al-Salaf fi al-Jami bayn al-Nushush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Muaashirah, Riyadl: al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah Wizarah al-Talim al-Ali, 2010, h. 42-43.


4/39

Dengan mengaitkan nushsh dengan maqshid, maka rumusan-rumusan

hukum yang ditarik dari nushsh tidak sepenuhnya tekstual, tapi juga

kontekstual. Maka kita menjadi maklum, mengapa fuqah` membolehkan

mengeluarkan qmah(harga) pada zakat biji-bijian, kambing dan unta,4

padahalinstruksi Nabi pada sahabat Mu`a bin Jabal menjelang keberangkatannya ke

daerah Yaman jelas mengatakan:

.5Diriwayatkan dari Mu`adz bin Jabal bahwa Rasulullah mengutusnya ke Yaman

lalu beliau bersabda, Ambillah (zakat berupa) biji-bijian dari biji-bijian, seekor

kambing dari kambing, seeokor unta ba`r dari unta, dan seekor sapi dari sapi.

Fuqaha' memahami bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut adalah

memberikan kemudahan kepada muzakk(orang yang mengeluarkan zakat) dan

mustahiq (yang berhak menerima zakat). Oleh sebab itu, bila suatu ketika zakat

dengan mengeluarkan qmah lebih mudah, tidak ada alasan untuk tidak

membolehkannya.

Dalam hal ini tanpa memperhatikan maqshid di dalam menafsirkan

nushush, kita tidak akan dapat memahami adanya larangan buang air besar di

atas air yang tidak mengalir, dari sabda Nabi SAW.:

Janganlah salah satu dari kalian kencing di air yang diam (tidak mengalir)

Maksud dari hadits di atas tidak hanya melarang seseorang membuang air

kencing di air yang menggenang sebagaimana pendapat Ahlu al-Zhahir, tapi juga

melarang mengotori air dan menjadikannya najis dengan cara apapun.6

5. Mentakwil nash (tawiil al-nushush) bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap

lafal/nash yang multi makna atau interpretable harus dibawa pada makna

dasarnya, yaitu makna yang jelas, hakiki dan rjih. Akan tetapi, kajian yang

komprehensip terhadap nashbisa menggiring kita untuk melakukan ta`wl, yakni

memalingkan lafal/nashdari makna dasarnya yang jelas, hakiki dan rjihkepada

4

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 1655Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, Juz IV, h. 189.6Al-Jizani, Manhaj al-Salaf fi al-Jami..,h. 41.


5/39

makna lain yang tersembunyi, majzatau marjh.7Ta`wltidak boleh dipahami

sebagai upaya menundukkan nash kepada kemauan hawa nafsu atau

menyesuaikan syariat dengan situasi, karena ta`wlhanya bisa dilakukan ketika

ada dalil yang memicunya.Ulama ushulfiqh membagi ta`wl kepada dua bagian:8 Pertama, ta`wl

qarb (dekat/dangkal), seperti men-ta`wl

dengan

. Men-ta`wl ayat ini dengan menghadirkan semacam kata

merupakan

tuntutan ( ), karena status hukum seharusnya disandangkan kepada

perbuatan mukallafsebagai mahkm fh(obyek hukum), sedangkan ayat tersebut

menyandarkan hukum haram padaat,yaitu ibu. Maka, tanpa ta`wl, ayat tersebut

tidak bisa dipahami dengan benar. Termasuk bagian ta`wl ini adalah takshsh al-

`mm, taqyd al-muthlaq, dan mengartikan lafal zhhir dengan makna marjh-

nya. Kedua, ta`wl bad (jauh/dalam). Ta`wl macam ini tidak sembarang orang

dapat melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan Ibnu Abbas ra.:

"ada bagian tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama yang mendalamilmunya".

Ta`wl tidak bisa dipisahkan dari tafsir, karena ta`wlterhadap suatu nash

harus dilakukan setelah mengetahui tafsir nash itu. Jadi, ta`wl itu setelah tafsir

(

). Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa

kajian teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (al-qawaid al-ushuliyyah

al-lughawiyyah) harus bertumpu pada kajian lafazh, makna, dan dalalah dengan

penjelasan:

1)Kajian Lafal ()

Kajian lafal berkisar pada hal-hal sebagai berikut: (a). antara `mm dan

khshsh. (b). antara muthlaq dan muqayyad, (c). antara haqqah dan majz,

(d). antara muhkam, mujmaldan mutasybih, (e). antarazhhirdan nash,(f).

antara musytarakdan mutardif, dan (g). antara amrdan nahy.

7Al-Suyth, al-Kaukab al-Sthi` Nazhm Jami al-Jawami, Maktabah Ibn Taymiyyah, 1998, h. 212.8Zakariya al-Anshri, Ghyah al-Wushl, h. 83.


6/39

Setiap lafal dapat memiliki lebih dari satu kategori, misalnya lafal . Lafal

ini dari satu sisi masuk katagori khshsh karena tidak memiliki cakupan

makna yang luas, sementara dari sisi yang lain masuk kategori nash sebab

tidak ada kemungkinan untuk diartikan dengan makna yang lain. Contoh lain

yaitu lafal. Lafal ini dari satu sisi masuk katagori muqayyad karena

lafal

ber-qayyid (dibatasi) dengan lafal , sedangkan dari sisi yang lain

masuk kategori zhhir karena lafal tampak dalam makna singa dan ada

kemungkinan untuk bermakna seorang pemberani, dan lafal ini ketika

dimaknai singa, masuk kategori haqqah, dan bila dimaknai pemberani

masuk kategori majz.

Contoh konkrit dalam al-Quran adalah firman Allah SWT.;

(bangunlah

pada waktu malam). Lafal dari satu sisi termasuk kategori khshsh karena

cakupan maknanya terbatas, dan dari satu sisi disebut amr sebab berisi

tuntutan untuk melakukan sesuatu (bangun). Sementara dari sisi yang lain,

disebut zhhir karena Shghatul-amri tampak dalam makna wujb

(kewajiban) dan mungkin untuk ditarik pada selain makna wuj

b. Yang pasti,

lafal `mm bukan khshsh, muthlaq bukan muqayyad, muhkam bukan

mutasybih, haqqahbukan majz,zhhirbukan nash, amr bukan nahy, dan

musytarak bukan mutardif.

2)Kajian Makna ()

Kajian makna dimaksudkan untuk bisa memastikan, apakah: (a). lafal

dimaksud dimaknai secara haqq ataukah dipalingkan pada makna

majaznya? (b). Lafal zhhir dimaksud tetap pada makna rjih-nya ataukah

dipalingkan kepada makna marjh-nya? (c). Makna dimaksud adalah makna

lughw, syaràtaukah ùrf? (d). Yang manakah diantara makna-makna lafal

musytarak yang diambil, atau semuanya diambil? (e). Lafal dimaksud,

disamping memiliki makna lughw, apakah memiliki makna syaràtau ùrf,

dan makna yang manakah yang dipakai? (f). Shghatul-amri dimaksud tetap

pada makna primernya ( ) ataukah dipalingkan pada makna sekundernya


7/39

selain ( )? (g). Shghatun-nahyi dimaksud tetap pada makna primernya

()ataukah dipalingkan pada makna sekundernya selain ()?

3)

Kajian Dallah(

)

Kajian ini menyangkut ketentuan hukum yang dapat ditarik dari nash. Dalam

hal ini terdapat dua metode:

Pertama, metode jumhr al-ushuliyyun. Menurut jumhr ushliyyn, makna

(hukum) suatu nash,disamping bisa diambil dari manthq-nya, kadang bisa

diambil dari mafhm-nya. Manthq terbagi menjadi dua: (1) sharh,dan (2)

ghairu sharh. Sedangkan Manthqghairu sharh itu sendiri ada tiga : (1)

isyrah; (2) iqtidl`, dan (3) m`. Sementara mafhmitu ada dua: (1) mafhm

muwfaqah, dan (2) mafhm mukhlafah.Kedua, metode Hanafiyah. Menurut

Hanafiyah, makna (hukum) nash dapat diambil dari empat pendekatan: (1)

`ibrah al-nash; (2) isyrah al-nash; (3) iqtidl` al-nash; dan (4) dallah al-

nash (mafhm muwfaqah dalam istilahJumhr).9

Sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial antara pendekatan Jumhr

dan pendekatan Hanafiyyah, kecuali dalam soal mafhm mukhlafah.

Menurut Jumhr, mafhm mukhlafah menjadi salah satu jalan untuk

mengambil makna dari nash, sedangkan menurut Hanafiyyah tidak.

B.Metode Qiyasi

Yang dimaksud dengan metode qiyasi adalah ijtihad melalui pendekatan

qiyas.10Dalam konteks ini, ada baiknya saya kemukakan pernyataan Imam Syafii:

11

Hukum (Islam) itu hanya bisa diambil dari nash atau dari penggabungan

pada nash.

Salah satu isi surat Umar ibn al-Khatthab ra. kepada Abu Musa al-Asyari adalah:

9

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 143-152.10Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, Juz IV, h. 189.11Sayyid Mubarak, Mashadir al-Fiqh al-Islami, (16 Maret 2012).


8/39

12

Hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan yang serupa danpersoalan-persoalan yang sama, dan ketika itu lakukan qiyas menyangkut

berbagai persoalan.

Terkait pernyataan tersebut, ada dua hal yang perlu dikemukakan. Pertama,

dua pernyataan tersebut bukanlah dalil yang berposisi sebagai hujjah atas

keabsahan qiyas, karena dalil yang sesungguhnya adalah nash kulli. Kedua, bahwa

dua pernyataan tersebut mengandung makna bahwa hukum-hukum yang diambil

secara langsung dari nash bisa diperluas jangkauannya pada kasus-kasus lain yang

tidak manshush, salah satunya dengan cara qiyas. Namun, perlu digarisbawahi

bahwa hukum-hukum yang bisa diperluas jangkauannya melalui qiyas hanyalah

hukum-hukum yang maqul al-mana yang ditandai dengan adanya illat sebagai

landasan perluasan tersebut.

1. Pengertian Qiys

Qiysbisa dijelaskan dengan definisi sebagai berikut: menyamakan kasus

yang tidak memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash

dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki illat yang sama.13

Sebagai contoh, minum khamr adalah kasus yang memiliki acuan nash tentang

hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak

memiliki acuan nashtentang hukumnya. Berhubung khamrdan bir memiliki illat

yang sama yaitu memabukkan, maka minum bir disamakan dengan minum

khamrdalam hukumnya, yaitu haram.

2. Rukun Qiys

Qiysterdiri dari empat unsur (rukun) sebagai berikut :

a. al-ashlu,yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar nash.Al-Ashlu

disebut al-maqs `alaih (yang di-qiys-i) atau al-musyabbah bih (yang

diserupai) seperti khamrdalam contoh di atas.

12Khudlariy Bik, Thaarikh al-Tasyrii al-Islaamiy, h. 116.13Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 52.


9/39

b. al-farù,yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum berdasar nash.Al-

Farùdisebut dengan al-maqs (yang di-qiys-kan) atau al-musyabbah (yang

diserupakan), semisal masalah minuman keras (bir dalam contoh di atas).

c.

hukm al-ashli, yaitu hukum yang terdapat pada ashl yang ditetapkanberdasarkan nash, misalnya hukum haramnya khamr dalam contoh di atas.

Keempat, adalah Illat (al-ìllah),yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (al-

jmi`)antara al-ashludan al-farù,seperti sifat memabukkan (al-iskr) dalam

contoh di atas. Rukun ini merupakan unsur paling mendasar dalam qiys.

Sebab, dengan illat inilah hukum-hukum yang terdapat dalam nash dapat

ditularkan pada kasus baru yang muncul kemudian.14

3.

Syarat-syarat Qiys

Tiap-tiap rukun qiys memiliki syarat. Syarat-syarat tersebut adalah

sebagai berikut:

a. al-ashluharus memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash.

b. al-farùharus tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash.

c.

hukm al-ashl harus memenuhi beberapa syarat: (a). berupa hukum syar

àmal yang ditetapkan berdasar nash. (b). Berupa hukum yang ma`ql al-

ma`natau taàqqul.(c). Berupa hukum yang tidak hanya berlaku pada ashl.

Sebab itulah, tidak boleh meng-qiys-kan umat Muhammad dengan kanjeng

Nabi Muhammad dalam soal bolehnya mengawini perempuan lebih dari

empat.15

d. Illat

Illat adalahsifat yang menjadi titik persamaan (al-jmi`)antara al-ashldan al-

farù. Tidak semua sifat yang melekat pada al-ashl dapat dijadikan illat

hukum, melainkan harus memenuhi beberapa syarat; (a). harus berupa sifat

yang zhhir seperti jb dan qabl yang menjadi indikasi adanya kerelaan

kedua belah pihak (mazhinnah al-tardl) merupakan illat bagi keabsahan

transaksi. Sedangkan al-tardl sendiri sebagai hikmah al-hukmi tidak dapat

dijadikan illat karena tidak zhhir. (b). harus berupa sifat yang mundlabith

(terukur), seperti al-safar yang menjadi indikasi adanya masyaqqah

14Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 60.15Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 60-61.


10/39

merupakan illat bagi bolehnya meng-qashar salat. Sedangkan masyaqqah

sendiri tidak dapat dijadikanillatkarena tidakmundlabith. Masyaqqahdi sini

tidak mundlabith karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat-

ringannya tergantung pada kondisi alam dan setiap indivividu yangmenjalaninya. (c). harus berupa sifat munsib (memiliki relevansi dengan

hukum). Artinya menyandarkan hukum terhadap illat itu pada umumnya

dapat mewujudkan maslahat. Misalnya, diharamkannya khamr, karena illat

memabukkan dapat melahirkan kemaslahatan, yaitu hifzh al-àql. Dengan

demikian,al-iskr adalah sifat munsib.16

4. Macam-macam Qiys

Illat sebagai unsur terpenting dalam mekanisme qiys ada dua, yaitu

manshshah (diketahui melalui nash) dan mustanbathah (diketahui melalui

upaya penggalian). Illat manshshah lebih jelas daripada illat yang

mustanbathah.Qiys dilihat dari segi illat ini dibagai kepada jaldan khaf. Qiys

jal adalah qiys yang didasarkan atas illat yang manshshah (jelas karena ada

nash-nya) seperti meng-qiys-kan nifs kepada haid dalam hal tidak bolehnya

seorang wanita digauli oleh suaminya, dengan illat a; atau didasarkan atas illat

mustanbathah, tetapi antara al-ashl dan al-farù dipastikan tidak adanya friq

(hal yang membedakan), atau adafriqtapi tidak signifikan.17

Contoh qiys jal pertama yaitu meng-qiys-kan memukul orang tua

kepada berkata uffdengan illat al-`(meyakiti). Dengan illat ini diyakini tidak

ada perbedaan antara perkataan uff dan memukul karena keduanya sama-

sama menyakitkan orang tua. Contohqiys jalyang kedua ialah meng-qiys-kan

budak perempuan kepada budak laki-laki dalam hal al-siryah (menjalarnya

kemerdekaan sebagian kepada seluruhnya). Perbedaan jenis kelamin, secara

syar tidak memiliki pengaruh dalam ahkm al-ìtqi (pemerdekaan). Qiys jal

mencakupqiys awlawdanqiys musw.

Sedangkan qiys khaf adalah qiys yang didasarkan pada illat yang

mustanbathah (illat yang digali dari al-ashl) ketika antara al-ashl dan al-farù

terdapat friq yang signifikan.18 Seperti men-qiys-kan pembunuhan dengan

16

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 68-70.17Wahbah al-Zuhaili, Ushl al-Fiqh al-Islamiy,Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1986, Juz I, h. 703.18Wahbah al-Zuhaili, Ushl al-Fiqh al-Islami,h. 704.


11/39

menggunakan benda tumpul kepada pembunuhan yang menggunakan benda

tajam dalam kewajiban adanya qishsh dengan illat al-qatl al-àmdu al-ùdwn

(pembunuhan sengaja dan melanggar hukum). Dan sangat mungkin perbedaan

antara al-ashldan al-farumemiliki pengaruh. Sebab itu, menurut Abu Hanifah,pembunuhan dengan benda tumpul tidak dikenakan qishsh. Qiys khaf

semakna dengan al-qiys al-adn.

5.Mekanisme Qiys

Qiys merupakan salah satu sumber hukum yang paling subur untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak termaktub

secara eksplisit dalam al-Quran dan al-Sunnah, tetapi memiliki al-ashl (induk) di

dalam nash dan atau ijm` ulama. Contohnya yaitu pemberian kepada pejabat

adalah kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya yaitu haram berdasarkan

nashhadis,

19

Seluruh hadiah atau pemberian terhadap pejabat adalah haram.

Keharaman ini didasarkan pada illat (alasan hukum), yaitu khauf al-mail

(tidak fair) (pemberian tersebut dapat memengaruhi penerima untuk

memberikan perlakuan khusus terhadap pemberi, mengikuti keinginan pemberi,

dan memberikan kebijakan yang tidak adil). Illat khauf al-mail itu tentu tak

hanya ada pada hadaya al-ùmmal melainkan juga pada kasus-kasus lain.

Dengan demikian, membawa illat khauf al-mail pada kasus baru, maka banyak

hal yang bisa ditangani.

Money Politic adalah kasus baru (al-farù) yang tidak ditemukan

ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash atau ijm`. Akan tetapi, kasus

ini dapat disamakan dengan hady al-ùmmlkarena keduanya memiliki illat

yang sama, yaitu khauf al-mail (dikhawatirkan terjadi kecenderungan pada salah

satu pihak). Dengan demikian, hukum money politic adalah haram. Terlebih

dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan pemimpin secara

langsung, setiap warga negara yang punya hak pilih memiliki kedudukan yang

19Al-Munawi, Faidl al-Qadir,Beirut: Dar al-Marifah, Tanpa Tahun, Juz VI, h. 353.


12/39

sangat strategis (al-siydah f yadi al-sya`bi), tidak kalah strategis dengan pejabat

negara atau hakim dalam menentukan putusan hukum.

Qiys dinilai benar secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun dan

syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Qiys yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut adalah sebuah kekeliruan. Mekanisme inilah

yang membedakan antara qiys dengan dalil-dalil sekunder lainnya.

C. Metode Istishlahi

Ijtihad dengan metode istishlahi ialah ijtihad yang mengacu pada maqashid

al-syariah, yaitu tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam. Karena itu ia juga

bisa disebut ijtihad maqashidi. Para fuqaha menyimpulkan bahwa syariat Islam

dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) manusia lahir dan

batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian

(istiqra) yang mereka lakukan terhadap nash-nash tasyri (al-Quran dan al-Sunnah),

hukum-hukum syariy, illat-illatnya dan hikmah-hikmahnya.20 Dengan demikian

maqashid al-syariah tidak bisa dipisahkan dari nushush al-syariah, bahkan maqashid

al-syariahtidak terwujud tanpa nushush al-syariah. Di pihak lain, nushush al-syariah

dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu/harus memperhatikan maqashid

al-syariah sehingga ketentuan hukum yang digali daripadanya tidak hanya bersifat

tekstual, tetapi juga kontekstual.

Maqashid al-syariah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan

nash, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syari yang tidak

memiliki acuan nash secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam istihsan,

mashlahah mursalah, dan urf pada hakikatnya merujuk pada maqashid al-syariah.

1)

Istihsn

Istihsan dalam pengertian sederhana ialah kebijakan mujtahid yang

menyimpang dari ketentuan al-qiyas yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum

umum. Secara lebih bagus, syeikh Abdul Wahhab al-Khallaf mengatakan: istihsan

ialah kebijakan mujtahid dengan berpegang kepada qiys khaf dengan

meninggalkan qiysjali; atau meninggalkan hukum kulli dengan berpegang pada

20Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, h. 173.


13/39

hukum juz-istitsn (hukum pengecualian)karena ada dalil yang menghendaki

demikian.21

Jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil qiys yang satu jaldan

yang lain khaf, maka pada dasarnya mujtahid harus berpegang pada dalil yangrjih, yaitu qiys jal. Namun, atas pertimbangan-pertimbangan (dalil) tertentu,

mujtahid bisa meninggalkan qiys jalyang rjihdengan mengambil qiys khaf

yang marjh. Cara kerja inilah yang dikenal dengan istihsn.

Begitu juga, jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua ketentuan

hukum, yang satu hukum kull dan yang lain hukum juz-istitsn, kemudian

mujtahid mengambil hukum yang juz-istitsn`dan meninggalkan hukum kull

atas dasar pertimbangan kebutuhan (dlarrah atau hjah), ini juga disebut

istihsn. Contoh, dalam hukum (ketentuan) umum ditetapkan bahwa obyek

transaksi (ma`qd àlaih) harus berupa sesuatu yang telah nyata ada. Akan

tetapi, dari ketentuan hukum ini ada beberapa transaksi yang dikecualikan atas

dasar kebutuhan masyarakat, seperti ijrah, salam, istishn (mirip akadsalam),

dan lain-lain.

Kedudukan istihsn sebagai salah satu pertimbangan penetapan hukum

adalah masalah khilfiyyah (kontroversial), sebagian menerima dan sebagian

lain menolak. Imam Syafi'i merupakan salah seorang yang menolak istihsn,

dengan ungkapannya yang sangat terkenal

(barang siapa

menggunakan istihsn sebagai dalil, berarti ia telah membuat-buat syariat baru).

Walau demikian, istihsndengan pengertian di atas sesungguhnya secara de facto

diamalkan oleh hampir semuafuqah`, termasuk Imam Syafi'I sendiri. Sedangkan

istihsnyang ditolak al-Syfi'bukan istihsndengan pengertian di atas melainkan

istihsnyang didasarkan atas keinginan subjektif seseorang tanpa pijakan dalil yang

dapat dipertanggungjawabkan.22

Istihsnsesungguhnya bukanlah keinginan nafsu seseorang dalam proses

penetapan hukum. Sebaliknya, istihsnmempunyai pijakan dalil yang muaranya

tak lain untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Pada

kenyataannya, dalam berbagai kasus hukum, penggunaan istihsn tidak dapat

dihindari.

21Abdul Wahhb Khallf, Ìlmu Ushl al-Fiqh,h. 79-80.22Abdul Wahhb Khallf, Ìlmu Ushl al-Fiqh,h. 83.


14/39

2) Al-Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. Mashlahah dan

manfaat adalah dua kata yang se-wazandan semakna. Mashlahahjuga diartikan

sebagai tindakan yang membawa manfaat. Seperti menuntut ilmu adalah

mashlahah karena dapat mendatangkan manfaat, berdagang adalah mashlahah

karena membawa manfaat, dan seterusnya. Sedangkan dalam terminologi ushl

fiqh, mashlahah adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya

maksud tujuan syri`(maqshid al-syaràh), yaitu hifzh al-dn, hifzh al-nafs, hifzh

al-àql, hifzh al-nasl/hifzh al-ìrdl, danhifzh al-ml.23

Para ulama membagi mashlahah ke dalam tiga bagian, yaitu 24: Pertama,

adalah mashlahah mu`tabarah, yaitu mashlahah yang diapresiasi syri` melalui

nash al-Quran atau Sunah, seperti diharamkannya setiap minuman yang

memabukkan. Kedua, adalah mashlahah Mulgh, yaitu mashlahah yang dinafikan

oleh syri` melalu nash Alqur'an atau Sunah, seperti penyamaan pembagian

harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap sebagai

mashlahah. Ketiga, adalah mashlahah Mursalah, yaitu mashlahah yang tidak

memiliki acuan nash, baik nash yang mengakui (i`tibr) ataupun yang

menafikannya (ilgh`), seperti merayakan maulid Nabi Muhammad saw.,

penulisan dan penyatuan al-Qur'an dalam satu mushhaf, pencatatan pernikahan,

dan lain-lain.

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan berhujjah

dengan mashlahah mursalah. Walau begitu, sebagaimana dikemukakan

sebelumnya, syariat Islam terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi ìbdah dan

dimensi mu`malah. Ulama sepakat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat

dijadikan acuan hukum dalam wilayah ìbdah. Sebab, ìbdah berbasis pada

ketundukan dan kepasrahan secara total, karena nilai mashlahah-nya tidak dapat

dinalar akal pikiran manusia.25

Sedangkan dalam wilayah mu`malah, ulama berbeda pendapat tentang

kehujjahan mashlahah mursalah. Ulama yang menerima mashlahah mursalah

23Abdul Wahhb Khallf, Ìlmu Ushl al-Fiqh,h. 197-205.24

Abdul Karm Zaidan, al-Wajz f Ushl al-Fiqh,Muassasah Qurthubiyyah, Tanpa Tahun, h. 236-237.

25Abdul Karm Zaidan, al-Wajz f Ushl al-Fiqh,h. 238.


15/39

sebagai acuan hukum menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: (a). harus

berupa mashlahahhaqqiyyah-qathìyyah(faktual), bukan mashlahahwahmiyyah

(semu). (b). harus berupa mashlahah `mmah-kulliyah (kemaslahatan umum),

bukan mashlahah fardiyyah-khshshah (personal-subjektif). (c). harus tidakberlawanan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasar nash

atau ijm`.26 (d). Al-Ghazl menambahkan satu syarat, yaitu: mashlahah

dimaksud bersifat dlarriyyah (keharusan).27

3) Ùrf

Ùrf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh

masyarakat, baik berupa perbuatan (àmal) ataupun perkataan (qawl).28 Ùrf

dan `dah adalah dua kata yang mafhm-nya berbeda tetapi m shadaq-nya

sama. Artinya, dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda. Akan tetapi

sesuatu yang disebut ùrf sekaligus juga disebut `dah dan sesuatu yang bisa

disebut `dahsekaligus juga bisa disebut ùrf. Dengan demikian, ùrfdan `dah

merupakan kata yang sinonim yang dalam bahasa indonesia disebut tradisi.29

Para ulama membagi ùrf dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua

bagian. (a). ùrf `mm, yaitu ùrfyang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat

manusia pada masa tertentu. (b). ùrf khshsh, yaitu ùrf yang berlaku pada

masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu.30 Sementara

dari segi kesesuaiannya dengan nash dan prinsip-prinsip syariat, ùrf dibagi

menjadi dua macam; (a). ùrf shahh, yaitu ùrfyang tidak bertentangan dengan

nash al-Quran atau Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau

mengharamkan yang halal. (b). ùrf fsid, yaitu ùrf yang bertentangan dengan

nash sharh Alquran atau Sunah, menghalalkan yang haram, atau

mengharamkan yang halal.31

26Abdul Wahhb Khallf, Ìlmu Ushl al-Fiqh,h. 86-87.27 Abd al-Hayy al-Farmawi, Syuruth al-Amal bi al-Mashlahah al-Mursalah dalam Hadyu al-

Islam,(Selasa, 6 Juli 2010).28Abdul Wahhb Khallf, Ìlmu Ushl al-Fiqh,h. 89.29Abd al-Jalil Mabrur, Mabahits fi al-Urf,Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, h. 86-87.30Muhammad Gharayibah, Takhshihs Aamm al-Nash al-Syariy bi al-Urf, dalam al-Majallah al-

Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah,(2005), ke-1.31

Muhammad Gharayibah, Takhshihs Aamm al-Nash al-Syariy bi al-Urf, dalam al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah. Lihat juga Mahmud Abud Harmusy, al-Urf, Beirut: Jamiah al-Jinan,

Tanpa Tahun., h. 5.


16/39

Namun, ada pandangan tunggal tentang kebolehan berhujjah dengan ùrf.

Walau demikian, para ulama sepakat bahwa ùrf fsid tidak dapat dijadikan

acuan dalam penetapan hukum. Sedangkan ùrf shahh diperselisihkan di

kalangan mereka.Aimmah al-mahib al-arbaàhmenjadikan ùrf shahhsebagaiacuan penetapan hukum, tapi dengan kadar berbeda. Imam Mazhab yang dikenal

paling banyak menggunakan ùrfadalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam

Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafii.32

Contoh-contoh ùrf. (a). Perempuan yang haid dengan teratur, dalam

menentukan kadar haid dapat berpedoman pada ùrf-nya. (b). Pemberian

pranikah terhadap calon istri tidak dipandang sebagai bagian dari maskawin

berdasarkan ùrf yang berlaku di sebagian daerah di Indonesia. (c). kata al-

marhm dalam ùrf Indonesia hanya digunakan untuk orang yang meninggal

dunia. Padahal arti asalnya (yang dirahmati Allah) bisa digunakan untuk orang

hidup atau orang mati.

Ada beberapa kaidah terkait dengan peranan ùrfsebagai acuan hukum, di

antaranya :

33

Sesuatu yang telah dikenal sebagai suatu kebiasaan, sama halnya dengan

sesuatu yang dianggap sebagai syarat

34

Sesuatu yang telah ditetapkan oleh ùrf sama halnya dengan sesuatu yang telah

ditetapkan oleh nash

Di samping sebagai acuan hukum, sesungguhnya ùrf dapat dijadikan

sebagai pertimbangan dalam menjabarkan (tafsr) ketentuan-ketentuan hukum

yang bersifat ijml dan tidak memiliki standar praktis. Dalam kitab al-Asybh

Wa al-Nazhirdikatakan:

32Abdul Wahhb Khallf, Ìlmu Ushl al-Fiqh,h. 90. Lihat juga: Mahmud Abud Harmusy, al-Urf, h.

5.33

Ahmad bin Muhammad al-Zarq, Syarh al-Qawid al-Fiqhiyyah,Dimisyqa: Dar al-Qalam, 1989,h. 237.

34Abdul Aziz Muhammad Azzm, al-Qawid al-Fiqhiyyah,Kairo: Dar al-Hadits, 2005, h. 196.


17/39

.35

"Setiap sesuatu yang datang dari syri` secara muthlak dan tidak ada batasan

baginya, baik dalam syariat maupun dalam kebahasaan, maka sesuatu tersebut

dikembalikan pada ùrf (kebiasaan)"

Dengan menjadikan ùrf sebagai salah satu acuan hukum maka hukum

Islam menjadi sangat dinamis. Sebab, hukum dapat berubah karena berubahnya

ùrf. Dalam kaidah ushl fiqhdikatakan

36

Hukum-hukum yang didasarkan pada tradisi bisa berubah sebab perubahan

waktu dan tempat keberadaan tradisi tersebut.

Istinbath hukum berdasarkan urf masuk dalam lingkup ijtihad istishlahi.

Ini artinya, menjadikan maslahah sebagai tujuan syariat berkonsekuensi logis

pada keharusan memperhatikan uf manusia, selama tidak bertentangan dengan

syariat. ***

II. KHASHAISH AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA'AH

Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah adalahfirqahyang memiliki khashaish(kekhususan)

yang membedakan dengan berbagai firqah yang lain di dalam Islam. Khashaish itu

merupakan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh berbagai firqah yang lain.

Khashaishsebagai keistemewaan itu, antara lain:

1.

Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah merupakan satu-satunya firqah (golongan) diantara

berbagai firqah di dalam Islam yang disebut oleh Nabi SAW. sebagai firqah ahli

surga. Mereka adalah para shahabat Nabi SAW. yang dikenal dengan sebutan As-

Salafush Shalih yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi. SAW. dan

dilanjutkan oleh tabi'in dan tabi'it tabi'in, dua generasi yang memiliki keutamaan

35Al-Suythi, al-Asybh wa al-Nadlir fi al-Fur`,Semarang: Toha Putra, Tanpa Tahun, h. 69.36Abdul Wahhb Khallf, Ìlmu Ushl al-Fiqh,h. 91.


18/39

sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya

sampai sekarang.

2.

Menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dua sumber pokok syari'at Islam, dan

menerima dua sumber yang lahir dari keduanya, yakni ijma'dan qiyas.3.

Memahami syari'at Islam dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui:

a. sanad (sandaran) para shahabat Nabi SAW. yang merupakan pelaku dan saksi

ahli dalam periwayatan hadits serta manhaj seleksinya, dan berbagai

pemikiran yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas tasyri'

(penetapan hukum syar'i) setelah beliau wafat. Mereka terutama empat

shahabat yang disebut oleh Nabi SAW. sebagai Al-Khulafa' al-Rasyidun telah

menyaksikan langsung dan memahami dengan cermat pelaksanaan tasyri'yang dipraktikkan oleh Nabi SAW.

b. sanad dua generasi setelah shahabat, yakni tabi'indan tabi'it tabi'in yang telah

meneladani dalam melanjutkan tugas tasyri'. Mereka telah mengembangkan

perumusan secara kongkrit mengenai prinsip-prinsip yang bersifat umum,

kaidah-kaidah ushuliyyah dan lainnya. Mereka adalah para Imam mujtahid,

Imam hadits dan lainnya.

4.

Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah secara menyeluruh berdasarkan kaidah-kaidah yang teruji ketepatannya, dan tidak terjadi mu'aradlah (pertentangan)

antara satu nash dan nash yang lain. Dalam hal, diakui dan diterima:

a. empat Imam mujtahid termasyhur sekaligus Imam madzhab fiqh dari kalangan

tabi'in dan tabi'it tabi'in yang telah merumuskan kaidah-kaidah ushuliyyahdan

menerapkannya dalam melaksanakan tasyri'yang kemudian menjadi pedoman

bagi generasi berikutnya sampai sekarang. Empat mujtahid besar itu; a. Imam

Abu Hanifah An-Nu'man ibn Tsabit (80-150 H.), b. Imam Malik ibn Anas (93-173 H.), c. Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i (150-204 H.), dan Imam

Ahmad ibn Hanbal (164-241 H.).

b. para Imam madzhab aqidah, seperti Abul Hasan Al-Asyari (260-324), dan Abu

Mansur Al-Maturidi (W.333 H.).

c. keberadaan tashawwuf sebagai ilmu yang mengajarkan teori taqarrub

(pendekatan) kepada Allah SWT. melalui aurad dan dzikir yang diwadahi dalam

thariqah sebagai madzhab, selama sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini


19/39

menerima para Imam tashawwuf, seperti Imam Abul Qasim Al-Junaid al-

Baghdadi (W.297H.) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H.).

5.

Melaksanakan syari'at Islam secara kaffah(komprehensif), dan tidak mengabaikan

sebagian yang lain.6.

Memahami dan mengamalkan syari'at Islam secara tawassuth(moderat), dan tidak

ifrathdan tafrith.

7.

Menghormati perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, dan tidak

mengklaim bahwa hanya pendapatnya yang benar, sedangkan pendapat lain

dianggap salah.

8.

Bersatu dan tolong menolong dalam berpegang teguh pada syari'at Islam meskipun

dengan cara masing-masing.

9.

Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dengan hikmah (bijak/arif), dan

tanpa tindak kekerasan dan paksaan.

10. Mengakui keadilan dan keutamaan para shahabat, serta menghormatinya, dan

menolak keras menghina, mencerca dan sebagainya terhadap mereka, apalagi

menuduh kafir.

11.

Tidak menganggap siapa pun setelah Nabi SAW. adalah ma'shum (terjaga) dari

kesalahan dan dosa.

12.

Tidak menuduh kafir terhadap sesama mukmin, dan menghindari berbagai hal

yang dapat menimbulkan permusuhan.

13.

Menjaga ukhuwwah terhadap sesama mukmin, saling tolong menolong,

menyayangi, menghormati, dan tidak saling memusuhi.

14.

Menghormati, menghargai, tolong menolong, dan tidak memusuhi pemeluk agama

lain.

Dasar Penetapan :

1. Al-Qur'an

.

.

(

(153:


20/39

(

:115)

(

:

143)

):

77)

:

(50.)

:(208)

:

(

171)

:

(103)

:(

256)

:

(

125)

:(10)

:(8)

2. As-Sunnah
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22


21/39


22/39

:

)

(

( :

(. ( .)

( :

.)

( :

.)

( :

:

.)

( :

:

(.

3. Aqwal al-Ulama

1110:

.

1172:

*** . (. ( :

III.PASAR BEBAS (FREE TRADE)

Deskripsi

Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia tidak bisa menghindar dari system

perdagangan global yang mempertukarkan barang dan jasa dengan mekanisme


23/39

tertentu. Ada banyak mekanisme perdagangan global, salah satunya adalah

diberlakukannya pasar bebas, dimana penjualan produk antar negara tidak lagi

dikenakan pajak, bea masuk atau hambatan perdagangan lainnya. Peran pemerintah

kurang lebih seperti wasit yang memastikan tidak ada kecurangan, sementara aturanmainnya ditentukan oleh regulasi internasional seperti GATT (General Agreement on

Tariffsand Trade), WTO (WorldTradeOrganisation), GATS (General Agreement on Trade

in Services), TRIPs (Trade Related Intellectual Property Right), TRIMs (Trade Related

Invesment Measures), AoA (Agreement on Agriculture) dan sebagainya.

Dalam konteks lokal Asia Tenggara, Negara-Negara yang tergabung didalam

ASEAN telah sepakat untuk memberlakukan pasar bebas yang disebut AFTA (Asean Free

Trade Area) pada bulan Desember 2015.Beberapa point kesepakatan AFTA antara lain

adalah penghapusan pembatasan komoditas dan penghapusan bea masuk impor

komoditas yang berada dalam kategori General Exception (GE).Di luar GE, diberlakukan

CEPT- AFTA (Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area), yakni

tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Komoditas CEPT- AFTA

umumnya adalah komoditas yang terkait dengan keamanan nasional, keselamatan, atau

kesehatan manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek

arkeologi dan budaya.

Dengan diberlakukannya AFTA, arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil

dan modal akan berputar secara bebas diantara Negara ASEAN. Mereka yang memiliki

daya saing tinggi akan meraup keuntungan besar, sementara yang tidak memiliki daya

saing akan menjadi pasar bagi pihak lain. Berdasarkan data, Indeks Daya Saing Global

(Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia tahun 2014 berada di peringkat 34,

sementara Singapura berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand

yang berada di peringkat ke-31. Sementara Filipina berada di peringkat 52, Vietnam di

peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat

134.

Dengan posisi ini, dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia belum terlalu siap.

Namun sekarang bukan waktunya mempertanyakan kesiapan Indonesia, karena AFTA

akan dimulai beberapa bulan lagi. Pada aras inilah NU perlu tampil ambil bagian.

Sebagai ormas keagamaan terbesar, NU diharapkan mampu memberikan landasasan

syari agar penanganan pasar bebas (free trade) tetap mengacu kepada fitrah


24/39

kemanusiaan. Sementera di level praksis, NU diharapkan mampu menyodorkan konsep

yang mampu mengayomi warga dari serangan modal yang kian masif.

Pertanyaan1. Bagaimana pandangan Islam tentang pasar bebas?

2. Bagaimana keberpihakan Negara kepada rakyat dan ekonomi nasional?

3. Apa yang perlu dilakukan oleh NU sebagai jamiyyah?

Jawaban

1. Pandangan Islam Tentang Pasar Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia adalah alkaun al-jami yang diharapkan

mampu ber-relasi secara baik secara intrapersonal(hubungan dengan diri sendiri),

interpersonal (hubungan dunia sosial dan alam) dan transpersonal (hubungan

dengan Allah). Oleh karena itu, setiap orang diperintahkan untuk hidup seimbang.

Disamping harus berserah diri kepada Allah dengan beribadah (mahdlah), ia juga

berkewajiban mencari penghidupan (maisyah) untuk mempertahankan hidupnya.

Antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan maisyah, antara masjid dan pasar,

tidak berdiri secara diametral, namun berada dalam formasi keseimbangan

(

77)

)

,

4,117

)

),2,

62)

Mengingat bahwa kemampuan seseorang berbeda antara yang satu dengan

lainnya, maka untuk memenuhi kebutuhan, mereka harus melakukan pertukaran.

Pertukaran ini dilakukan oleh sebuah mekanisme yang dikemudian hari dikenal

dengan istilah mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses yang berjalan atas


25/39

dasar gaya tarik-menarik supply dan demand sehingga terjadi kesepakatan pada

titik equilibrium.

Mekanisme pasar tersebut harus diakui telah terbukti berguna untuk

memecahkan banyak permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, Islam pada dasarnyamengakui keberadaan mekanisme pasar. Harga sebuah barang atau jasa diserahkan

kepada keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila

antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Jadi, harga ditentukan oleh

kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli,

dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Dalam

posisi pasar sempurna seperti ini, Negara tidak boleh melakukan intervesi pasar.

(

29)

),1,410)

.

.

(3,222),

- -

.

..

" :

:

:

)

( .


26/39

:

,

("

5,407)

) (

(

,25,3)

Dalam masalah tertentu, misalnya soal distribusi pendapatan,

ketidaksempumaam pasar, dan eksternalitas, dimana mekanisme pasar tidak

mampu menyelesaikan dengan baik, Pemerintah wajib turun tangan dengan

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pasar untuk menjaga

kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.

Apabila penyababnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran,

maka mekanisme stabilisasi pasar dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan

bila penyebabnya adalah distori terhadap permintaan dan penawaran, maka

mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi.

,

(942,4)

.

,( 1,29)

:

.

,

( .

1,40)

Dalam kasus perdagangan internasional, pemerintah diperkenankan

menerapkan tarif dan bea masuk impor. Disamping untuk menambah kas Negara,


27/39

hal ini juga dimaksudkan untuk menstabilkan harga barang yang beredar di pasar.

Negara harus memastikan tidak boleh ada mekanisme pasar yang potensial

melakukan ketidakadilan, sehingga mengganggu terpenuhinya hak dasar seseorang,

baik yang sifatnya individual (private goods) seperti sandang, pangan dan papan,maupun yang bersifat publik (public goods) seperti pendidikan, kesehatan,

kelestarian lingkungan, bebas polusi, dan lain-lain.

(.

.

,220,40)

(

)

(

)

(

)

)

(

( (

( ) (

)

(

)

)

(

)

(

) ) ) (

,

(

9,282)

2. Keberpihakan Negara Kepada Rakyat dan Perekonomian Nasional

Dalam pandangan Islam, negara sebagai artikulasi kekuasaan Allah di muka

bumi, mempunyai tugas mewujudkan kemaslahatan di antara rakyatnya secara

dhahir dan batin. Dalam soal ekonomi, Negara wajib menciptakan kemakmuran dan

kesejahteraan secara adil, mendistribusikan kekayaan negara secara merata kepada

rakyat, sehingga tidak terjadi konsentrasi perputaran modal diantara mereka yang


28/39

kaya saja. Negara harus memastikan bahwa sumber daya (resources) yang ada

dikelola untuk sebesar-besarnya memberikan kemakmuran bagi rakyatnya.

Oleh karena itu, negara harus menciptakan struktur ekonomi yang sehat dan

adil. Resources diprioritaskan untuk menutup kebutuhan dlaruriyat(necessities), danhanya surplus resourcesyang dicurahkan untuk hal-hal yang hajiyyat(comforts) dan

hal-hal yang tahsiniyyat (luxuries). Rakyat harus diberi akses yang sama untuk

mengakses sumber daya alam, memproduksi, mendistribusi, dan mengambil

keuntungan dari modal tersebut, asal dilakukan secara fair, adil, dan tidak

menimbulkan mafsadah, baik secara mikro ataupun makro.

Pada saat yang bersamaan, baik negara maupun rakyat harus sama-sama

merevolusi mentalnya. Negara harus berkomitmen tinggi untuk menjadi

pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan konsisten memerangi segala tindakan

yang menjadi virus bagi penyehatan ekonomi Nasional. Sementara rakyat harus

meningkatkan kreativitas dan kapasitasnya agar mampu bebuat di pasar bebas.

Tentu lagi-lagi negara harus turun tangan mendampingi mereka, melindungi,

mendidik, meningkatkan skill dan memberinya akses yang luas terhadap

permodalan.

Apabila cara ini sengaja tidak dilakukan, atau dilakukan dengan main-

main, maka rakyat harus melakukan amar maruf kepada pemerintah sesuai

porsinya untuk menghindari tindakan anarkis. Mengharapkan orang terus bersabar

menahan lapar, sementara lingkunganya bergelimang dengan segala kemewahan,

tentu sangat tidak bermoral. Al-Qur'an menyebut manusia jenis ini sebagai

pendusta agama.

:

:

:

(

)

)(

)

(


29/39

.

,( (1,96

), (1,129

)

: :

:

:

-

:

:

/(1--

233)

(

:1-3(


30/39

,

(

1,17)

: (

(

.

)

(

:

248

): )182

3. Yang perlu dilakukan oleh NU sebagai jamiyyah

Umumnya, ekonomi warga NU tumbuh secara natural karena adanya

sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya

insentif artifisial, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan

kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar.Oleh karenanya, NU perlu meningkatkan daya saing global jamaahnya agar

mampu bersaing di pasar bebas. Beberapa tindakan yang cukup mendesak untuk

dilakukan antara lain adalah:

1. Perluasan akses warga NU terhadap sumber-sumber daya produktif

(prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi, dan inovasi

teknologi, serta pelayanan publik dan pasar);

2.

Pengingkatan kualitas SDM masyarakat NU;3. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan

produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan penumbuhan aktivitas

ekonomi non pertanian;

4. Peningkatan kualitas pelayanan-pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan,

permukiman, infrastruktur ekonomi, dll);

5. Peningkatan partisipasi masyarakat NU dalam proses pengambilan keputusan

Negara;6.

Pemantapan kelembagaan dan organisasi ekonomi berbasis masyarakat NU;


31/39

7. Peningkatan koordinasi lintas bidang, baik dalam internal NU, maupun

dengan pihak terkait. ***

IV.

HUTANG LUAR NEGERI

Deskripsi :

Sejarah bangsa Indonesia ternyata sangat lekat dengan utang luar negeri. Sejak

Indonesia merdeka pada tahun 1945, utang luar negeri tidak pernah terlepas dari kita.

Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir

triwulan I-2015 mencapai 298,1 miliar dollar AS. Utang tersebut terdiri dari utang luar

negeri pemerintah sebesar 132,8 miliar dollar AS (44,5%) dan utang sektor swasta

sebesar 165,3 miliar dollar AS (55,5%). Posisi ini tumbuh melambat yakni 7,6 % (yoy)

dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 10,2 % (yoy).

Jika dibandingkan dengan data kekayaan sumber daya alam, kondisi tersebut

sangat ironis dan mengkhawatirkan, walau pemerintah dengan indikator ekonomi

makro masih menyatakan aman. Akumulasi hutang yang menumpuk membuat

pertumbuhan ekonomi tidak bergerak, rawan resiko, dan menimbulkan disinsentif bagi

pengelola ekonomi untuk mencapai kinerja baik akibat terlalu besarnya transfer keluar

untuk memenuhi kewajiban hutang luar negeri.Sebagai bangsa yang mendambakan kemandirian dan bermartabat di mata

dunia, kita menginginkan negara yang bebas utang. Walau tidak mudah, sudah saatnya

kita merenungkan kembali kebijakan defisit anggaran yang digunakan untuk

mendukung ekspansi fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita tidak

boleh selamanya terjebak pada skema pembiayaan utang untuk membiayai

pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi baru agar pembiayaan

pembangunan tidak lagi mengandalkan dari utang.

Pertanyaan

1. Dalam situasi apa negara boleh utang

2. Untuk kepentingan apa uang hasil utang bisa digunakan

3. Apa yang perlu dilakukan agar negara terbebas dari hutang?

Jawaban1. Dalam situasi apa negara boleh utang


32/39

Allah menjadikan manusia secara berpasangan, ada yang kaya dan ada yang

miskin. Lazimnya, utang dilakukan oleh si miskin karena adanya ketidakseimbang

pengeluaran (out put) dan pemasukan (input). Oleh karena itu, mencari pertolonganberupa pinjaman kepada orang lain untuk menambal selisih input dan out put tidak

dilarang. Sementara meminjami orang/pihak lain yang tengah tertimpa musibah

ketidakseimbangan input dan out put dipandang sebagai kebaikan.

Berkaitan dengan transaksi hutang, Islam mengajarkan sebisa mungkin dapat

menahan diri dari berhutang. Jika terpaksa dilakukan, maka sejak awal harus selalu

berusaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati, atau

seketika punya kemampuan untuk membayar. Sengaja mengulur pembayaraan

dipandang sebagai sebuah kedzaliman. Dari sisi kreditur, Islam mengajarkan

hendaknya dalam memberikan pinjaman, kreditur tidak bermaksud lain kecuali

menolong, apalagi mencari utung. Jika sudah jatuh tempo, tapi pihak debitur benar-

benar dalam kondisi tidak mampu, dianjurkan untuk memberi tenggang waktu dengan

reschedulingatau membebaskannya.

Demikian juga negara. Sejauh ia dapat membiayai dirinya sendiri, posisi tidak

mengambil hutang adalah jauh lebih baik. Hutang hanya diperkenankan dalam posisi

yang sangat membutuhkan untuk pembangunan yang sifatnya produktif sehingga dapar

segera membayar kembali.

.

.

..(

)

.

.

.

.


33/39

2. Untuk kepentingan apa uang hasil utang bisa digunakan

Sesuai dengan maqamnya, utang hanya diperkenankan untuk membiayai

hal-hal yang sifatnya mendesak (hajiyyat), dan diprioritaskan untuk pendanaan hal-

hal yang berimplikasi pada hajat hidup rakyat, seperti pembangunan energy dan

infrastruktur. Hal ini karena tugas negara pada hakikatnya adalah menegakkan

keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama bagi kalangan rakyat lemah, tanpa

membeda-bedakan latar belakang keyakinan agama dan kesukuan mereka. Rakyat

kecil dan lemah itulah yang senantiasa harus menjadi prioritas kerja negara, baik

dengan uang sendiri atau uang pinjaman. Dana utang sama sekali tidak

diperkenankan untuk membiayai pos-pos yang menguntungkan sebagian kecil

rakyat, apalagi dengan cara-cara yang tidak halal.

--

-

-

.

.

.

.

--

.

.


34/39

.

.

3.Apa yang perlu dilakukan agar negara terbebas dari hutang?

Secara prinsip, negara harus berkomitment untuk segera melunasi semua

hutangnya. Postur APBN harus ditata sedemikian rupa agar pembangunan tetap

berjalan, namun pada saat yang sama hutang juga terbayar. Untuk kepentingan ini,

ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Pertama, pada dasarnya yang wajib kita bayar adalah utang-utang pokok,

bukan beban bunga. Oleh karena itu sah apabila Pemerintah RI menuntut

pembebasan bunga dari negara-negara kreditor.

Kedua, Pemerintah harus secara tegas mengontrol anggaran agar tidak

bocor, dan menarik kembali uang negara yang telah dijarah oleh para koruptor, baik

dari kalangan pejabat atau pengusaha.

Ketiga, pemerintah sedapat mungkin melakukan efisiensi dengan

menggunakan barang dan jasa dalam negeri yang dibarengi dengan kebijakan pro

growth, pro job, pro poor, dan pro environment.

Keempat, Pemerintah dianjurkan melakukan optimalisasi dana penerimaan

pajak, cukai dan pembiayaan non utang dari keuntungan pengelolaan aset negara,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembiayaan dari saldo rekening Pemerintah dari

penerimaan Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD),

Rekening Pembangunan Hutan (RPH), Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan rekening

lainnya. ***

V. HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAM

Deskripsi

Islam secara tegas mensyariatkan hukuman mati yang lazim disebut

qishash. Yakni, hukuman mati sebagai sanksi hukum atas tindak kejahatan

pembunuhan. Hukuman mati juga diterapkan untuk berbagai tindak kejahatan

berat tertentu. Hukuman mati atas kejahatan berat yang sangat keji merupakanperingatan dan ancaman keras bagi siapa pun agar tidak melakukannya.


35/39

Beberapa negara ternyata menerapkan hukuman mati untuk tindakan

tertentu yang membahayakan dengan berbagai tujuan. Namun, banyak lebih

banyak negara tidak menerapkan hukuman mati. Pro dan kontra hukuman mati

sampai sekarang menjadi perdebatan yang tidak berujung. Pihak yang setujupenerapan hukuman mati mempunyai argumen yang rasional dan faktual, tetapi

pihak yang tidak setuju tentu tidak kurang alasan.

Pertanyaan

1. Mengapakah Islam menerapkan hukuman mati?

2. Apakah hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia?

Jawaban

1.

Islam Menerapkan Hukuman Mati

Hukuman mati yang diterapkan dalam syari'at Islam merupakan bukti

upaya serius untuk memberantas kejahatan berat yang menjadi bencana

kemanusiaan. Misalnya, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Sanksi

hukuman mati itu merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi.

Hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan

menjadi pelajaran paling efektif bagi orang lain supaya tidak berbuat hal yang

sama.

Dengan demikian, dapat difahami bahwa hukuman mati pada hakikatnya

dimaksudkan untuk beberapa hal, antara lain; a. memberantas tuntas kejahatan

yang tidak dapat diberantas dengan hukuman yang lebih ringan, b. orang lain

akan terkendali untuk tidak melakukannya karena mereka tidak akan mau

dihukum mati, c. melindungi orang banyak dari tindak kejahatan itu.

2.

Hukuman Mati Tidak Melanggar HAM

Hakikat disyari'atkannya hukuman mati sebagaimana paparan di atas

telah jelas, bahwa hukuman mati tidak dapat dinyatakan melanggar HAM

terkait dengan hak hidup seseorang. Akan tetapi hukumam mati justeru

memberantas pelanggaran HAM yang menjadi bencana kemanusiaan terkait

hak hidup banyak orang. Lebih jelas dan tegas, dapat disimpulkan beberapa hal,

antara lain:


36/39

b. Hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal dengan kejahatan berat

yang telah dilakukan, yakni pembunuhan, atau kejahatan berat lainnya yang

merebak dan sulit diberantas dengan hukuman yang lebih rendah.

c.

Hukuman mati yang seimbang dengan perbuatannya itu merupakanpelajaran yang paling efektif bagi siapa pun untuk tidak melakukan

kejahatan berat yang serupa.

d. Hukuman mati yang setimpal dengan kejahatannya itu merupakan cara

yang paling tepat untuk melindungi masyarakat luas dari berbagai bentuk

kejahatan berat khususnya.

B. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

):

178)

:

(

179)

:

(32)

Al-Sunnah

( :

:

:

.)

.

Al-Maraji'

/ :

:

:

/

( .

: 11420 1

210)


37/39

:

/

:

..... .

:

:

:

/ ( .

:

11419 383-84)

:

:

)

( :

).

1405 .451)

:

{ :

( }

32 )

.

(

2137)*** .

VI.ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Deskripsi :

Di antara hadis yang sangat popular di kalangan kaum santri adalah sabda Nabi saw.:


38/39

.

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.

Hadis ini mengandung arti bahwa pada dasarnya manusia itu putih, bersih, jujur,

adil, baik, dan seterusnya. Sejalan dengan prinsip dasar ini adalah suatu asas yang di

kalangan ahli hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, dikenal dengan istilah

asas praduga tak bersalah, yakni bahwa manusia pada dasarnya tidak bersalah. Kaidah

Fikih mengatakan;

.

Pada asalnya, (seseorang) terbebas dari tanggung-jawab.

Dalam ibarat yang lain dikatakan;

.

Orang yang yang dicurigai bebas dari (kesalahan) sampai terbukti kesalahannya.

Berdasarkan asas ini, bila terjadi sengketa antara dua pihak yang satu berstatus

sebagai pendakwa () dan yang lain sebagai tersangka/terdakwa ( ), maka

yang memiliki posisi kuat adalah tersangka/terdakwa. Sedangkan pendakwa berada

dalam posisi lemah. Oleh karena itu, suatu gugatan/dakwaan tidak bisa diterima kecuali

memiliki alat bukti kuat yang dapat mengalahkan asas praduga tak bersalah, yaitu

bayyinah/saksi yang telah teruji integritasnya.

Apabila pendakwa tidak memiliki alat bukti yang kuat, maka terdakwa bisa

dimenangkan dengan hanya mengajukan hujah yang lemah, yaitu sumpah. Nabi saw.

bersabda;

,

.


39/39

Andaikan seseorang dituruti berdasarkan dakwaannya, tentu semua orang akan

menuntut darah orang lain dan hartanya, tetapi bukti adalah kewajiban pendakwa dan

sumpah merupakan kewajiban pihak yang mengingkari (dakwaan).37

Pertanyaannya: dalam soal apa/dalam wilayah apa asas praduga tak bersalah inidapat menjadi pegangan?

Pertanyaan ini muncul karena banyak persoalan dimana asas ini tidak bisa

digunakan misalnya soal periwayatan ( ) dan kesaksian (). Riwayat dan

kesaksian seseorang tidak bisa diterima kecuali disampaikan/diberikan oleh orang

yang telah teruji integritasnya melalui prinsip tazkiyyah (semacam fit and propertest)

yang dilakukan secara jujur dan fair. Bahkan orang yang mastr al-adlah(orang yang

secara lahir tergolong sebagai orang yang baik-baik, tetapi belum diuji) tidak dapat

diterima riwayat dan kesaksiannya.

Ini periwayat dan saksi. Lalu bagaimana dengan pemimpin dan pejabat?

Di dalam kitab-kitab Fikih dijelaskan bahwa syarat-syarat pemimpin atau pejabat

baik legeslatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak kalah sulit untuk dipenuhi dibanding

syarat-syarat periwayat dan saksi. Syarat terpenting adalah kapabelitas dan integritas,

kejujuran dan keadilan yang sudah dibuktikan, tidak hanya berdasarkan kondisi lahir

belaka.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah hanya

dijadikan pedoman dalam konteks tajrm(untuk menghukum seseorang), bukan dalam

rangka takrm (memberi kehormatan) dengan suatu jabatan atau amanat publik. Orang

yang sudah terlanjur memegang suatu jabatan kemudian terindikasi kuat melakukan

penyimpangan selayaknya mengundurkan diri dan tidak terus bertahan dengan dalil

asas praduga tak bersalah. ***

===== o0o =====

draft komisi diniyah maudhuiyah

Documents