essay 3 ppk lanjut

7/24/2019 Essay 3 PPK Lanjut

1/11

- Tugas individu untuk membuat essay yang berisi tentang petatunggal dikaitkan dengan permasalahan pengukuran dan pemetaandi indonesia khususnya di BPN

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:

- Essay terdiri dari 3 Bab, Bab pertama berisi kajian teoritis mengenaistandarisasi peta, Bab ke-2 berisi Implementasi Peta tunggal di BPN-I, permasalahan yang dihadapi dan ide untuk mengatasipermasalahan dan Bab ke-3 berisi kesimpulan dan saran

- Essay ditulis dengan diketik dengan menggunakan komputermaksimal 3 lembar kertas legal dengan !ont" #rial $%%& atau 'alibri$%2& atau Times Ne( oman $%2&, dengan spasi %)* disubmit sampaidengan batas (aktu yang ditentukan pada email dosen pengampu)


2/11

A. Latar Belakang

Pasal %+ ndang-undang Nomor * tahun %+. tentang Peraturan /asar Pokok-

pokok #graria $dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria-UUPA&

mengamanatkan bah(a untuk memberikan jaminan kepastian hukum hakatas

tanah, pemerintah melaksanakan kegiatan penda!taran tanah, berarti pemerintah

berke(ajiban menyelenggarakan penda!taran tanah bagi seuruh bidang-bidang

tanah di Indonesia) 0aminan kepastian hukum ini meliputi jaminan atas subyek dan

obyek hak atas tanah) 1husus untuk jaminan kepastian hukum obyek hak atas

tanah, maka jaminan atas kepastian batas, letak dan luas setiap bidang tanah di

Indonesia harus terpenuhi dalam penyelenggaraan penda!taran tanah) ntuk

kepentingan yang berhak dan pihak lain, maka tanah-tanah yang telah dida!tar

diberikan tanda bukti hak, dikenal dengan sertipikat)

1husus mengenai kegiatan pengukuran dan pemetaan, terdapat suatu

persyaratan yang harus dipenuhi sehingga suatu bidang tanah yang telah terda!tar

memiliki kepastian obyek) Persyaratan tersebut adalah bah(a bidang tanah yang

bersangkutan harus bersi!at unik) Pengertian unik adalah bah(a setiap bidang

tanah yang terda!tar tidak pernah ada duanya atau bertampalan, baik bertampalan

sebagian maupun seluruhnya) 1ondisi yang unik tersebut diapai apabila setiap

bidang tanah memiliki kepastian mengenai " batas, luas dan letak)

#gar setiap bidang tanah bersi!at unik, seara teknis bidang tanah tersebut

harus tergantung4 pada suatu jaringan pemetaan in!rastruktur pemetaan (ilayah

geogra5s tertentu) In!rastruktur tersebut menakup jaringan titik-titik dasar teknik

sebagai titik ikat, baik untuk pemetaan mapun rekonstruksi batas, dan lembar-

lembar peta untuk memetakan bidang-bidang tanah yang telah diukur batas-

batasnya, baik telah disepakati batas bidang tanahnya oleh pihak-pihak yang

berbatasan maupun batas-batas 5sik dilapangan) 0aringan titik dasar teknik,

menurut kerapatan jarak antar titiknya, dikategorikan ke dalam titik-titik dasar

teknik orde ., orde %, orde 2, orde 3, orde 6 dan orde perapatan) 0aringan titik dasar

teknik orde . dan orde %, yang merupakan Kerangka Dasar Geodetik Nasional,

dibangun oleh Badan 1oordinasi 7urvei dan Pemetaan Nasional) $Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 2* tahun 2... tentang 1e(enangan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Propinsi sebagai /aerah 8tonom, disebutkan bah(a jaringan titik


3/11

dasar ored % dibangun oleh Badan Pertanahan Nasional&) 7edangkan lembar-lembar

peta sebagai in!rastruktur pemetaan terutama meliputi peta-peta dasar

penda!taran dan peta penda!taran tanah)

9engingat !ungsi peta penda!taran tersebut sangat menentukan untuk

keperluan pembukuan atas obyek hak atas tanah yang akan dida!tar, maka

keberadaan peta penda!taran diupayakan agar memenuhi persyaratan-persyaratan

yang telah ditentukan) Persyaratan ini meliputi persyaratan teknis dan administrati!)

Persyaratan teknis pada prinsipnya adalah bah(a peta yang dibuat mempunyai

sistem koordinat nasional dengan !ormat dan pembagian lembar peta sebagaimana

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun %++: dan peraturan

pelaksanaannya) Persyaratan administrative adalah bah(a peta penda!taran

tersebut didokumentasikan menurut tata ara penata-usahaan penda!taran tanahyang sudah baku sehingga se(aktu-(aktu diperlukan, dapat dengan mudah

diketemukan kembali dari tempat penyimpanannya) Namun demikian, dalam

beberapa kasus di lapangan masih dijumpai suatu keadaan bah(a tidak semua

persyaratan tersebut terpenuhi) ;al ini disebabkan oleh adanya keterbatasan yang

dihadapi oleh 1antor Pertanahan) Berdasarkan in!ormasi a(al dan pengalaman para

penyelenggara penda!taran tanah di 1antor Pertanahan, sulitnya persyaratan

tersebut dikarenakan beberapa !aktor yang dapat dikategorikan sebagai !aktor

teknis, !aktor sumber daya manusia dan !aktor sumber dana)


4/11

Pengertian peta tunggal adalah peta penda!taran dalam sistem

tunggal, bisa ditinjau baik dari perspekti! administrasi maupun teknis)

%) #dministrati!, yaitu satu-satunya peta penda!taran yang digunakan dan

diberlakukan untuk keperluan kegiatan penda!taran tanah untuk satu (ilayahdalam lokasi yang bersangkutan)

2) Teknis, yaitu peta penda!taran yang mempunyai !ormat peta dan sistem

koordinat T9-3= berdasarkan PP No) 26>%++:

C. Percepatan Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran Sistem Tunggal

Percepatan Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran Sistem Tunggal dapat dilakukan

dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

%) Pembuatan Peta


5/11

kepada /atum ?eodesi Nasional $/?N +*& dengan spheroid auan seperti

datum World Geodetic System 1!" $C?7 6&)

Pasal 2 dan pasal 6 P9N#>1BPN No 3>%++: menyebutkan bah(a 01?N orde-.

dan orde-% Bakosurtanal dirapatkan menjadi titik dasar teknik orde-2, orde-3

dan orde-6) Titik dasar teknik orde-2 diikatkan ke titik dasar teknik orde-% dan

orde-., titik dasar teknik orde-3 diikatkan ke titik dasar teknik orde-2, dan titik

dasar teknik orde-6 diikatkan ke titik dasar teknik orde-3) /engan ara

pengikatan tersebut, titik-titik dasar teknik orde-. sampai dengan orde-6

merujuk pada /atum ?eodesi Nasional $/?N D+*&) Titik-titik dasar teknik

tersebut selanjutnya disebut sebagai titik dasar teknik nasional)

E. Sistem Koordinat Lokal

Pengertian sistem koordinat lokal dalam hal ini adalah sistem koordinat

yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai sistem koordinat nasional

seperti tersebut di atas, antara lain belum menggunakan sistem proyeksi T9-3 o

dan belum menggunakan spheroid pada datum C?7 D6 sebagai bidang

re!erensinya, dengan kata lain titik dasar teknik yang belum diikatkan ke titik

dasar teknik nasional adalah titik dasar teknik lokal)

. Transformasi Koordinat

Trans!ormasi koordinat adalah perubahan suatu sistem koordinat ke suatu

sistem koordinat lainnya $dalam hal ini dari sistem koordinat lokal menjadi

sistem koordinat nasional& yang diakibatkan oleh adanya !aktor rotasi, translasi

dan skala) Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam trans!ormasi

koordinat antara lain "

a) #danya common point $titik sekutu&) Fang dimaksud dengan titik sekutu

adalah titik yang diketahui koordinatnya pada kedua sistem koordinat) Titik

sekutu ini digunakan untuk mengetahui besarnya parameter-parameter

trans!ormasi)


6/11

b) 1oordinat titik ikat dan koordinat titik yang akan ditrans!ormasikan harus

memenuhi persyaratan geometris yaitu harus terhindar dari kesalahan

blunder $kasar& dan memenuhi spesi5kasi teknis ketelitian yang telah

ditetapkan berdasarkan orde ketelitian pengukuran)

) 8rde ketelitian koordinat de5niti! sebagai titik ikat harus lebih tinggi atau

minimal sama dengan ketelitian koordinat titik yang akan ditrans!ormasikan)

!. "ntegrasi Peta

Pada integrasi peta-peta dasar penda!taran ke sistem tunggal ini melalui

beberapa tahapan pekerjaan, yaitu"

%) Identi5kasi peta

7uatu kegiatan pendahuluan untuk menseleksi peta-peta yang akan

discanning selanjutnya didigitasi berdasarkan dari akupan peta


7/11

mempunyai kenampakkan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan skala,

deimensi serta arah yang sebenarnya seperti dilapangan)

6) Hektorisasi data

1egiatan ini adalah kegiatan pendijitalisasian data hasil sanning

menjadi data vetor sehingga diperoleh besaran dimensi dan arah) Proses

ini merupaan tahapan pekerjaan yuang membutuhkan (aktu yang lama

karena selain data gambar sangat banyak juga banyak gambar yang tidak

jelas dari peta asli sehingga memerlukan keermatan dan ketelitian)

*) Penggabungan antar peta ke peta !oto T9-3

7etelah data-data peta sudah dalam bentuk vektor maka selanjutnya

peta tersebut ditempatkan dipeta !oto dan dilakukan penggabungan antar

peta-peta di area yang sama) Pada proses penggabungan peta hasil vektor

ini digunakan indeks peta lama yang sudah dio$erlapkan dengan indeks

peta !oto sebagai auan dalam penempatannya) Banyaknya lembaran peta-

peta di daerah yang sama, mempunyai permasalahan tersendiri dalam

penggabungannya)

) 'ek apangan

Banyaknya peta hasil vektor yang meragukan baik karena koordinator

dipeta tidak ada ataupun menggunakan koordinat lokal mengakibnatkanbanyak peta yang tidak bisa ditempatkan di peta !oto, sehingga diperlukan

proses pengeekan lapangan) Pekerjaan ek lapangan di dengan skala

prioritas yaitu terutama pada peta-peta hasil vektor yang gambarnya ukup

jelas dan ada nama jalan tapi tidak bisa ditempatkan di peta !oto) /engan

bantuan reeiver ?P7, petugas kelapangan mengambil detil yang ekstrim di

peta garis misalnya perempatan>pertigaan jalan, di jembatan dan lain-lain

$minimal dua titik yang diambil diposisi yang berbeda diambil& maka posisi

peta garis dapat di tempatkan di peta !oto)

:) eproduksi

Produk atau output dari pekerjaan integrasi peta penda!taran ke dalam

sistem tunggal dapat terdiri dari "

- 7o!topy> peta !oto digital dalam bentuk '/


8/11

- ;ardopy $Peta Penda!taran yang digunakan&

- /a!tar in!ormasi lembar peta garis dimana posisi dilembar peta !oto

- /a!tar lembar peta !oto yang berisikan peta garis apa saja di lembar

peta !oto tersebut

- /a!tar Peta Ngambang)

Integrasi Peta untuk bidang bidang tanah terdaftar dari peta-peta produk BPN

Internal solution!

Integrasi Peta dari peta lain Bakosurtanal" PBB" Ikonos" Instansi terkait! untuk

bidang - bidang tanah belum terdaftar


9/11

Gerakan Menuju Satu Peta21 Mai 2014 - 11.41 WIB > Dibaca 878 kali |Komentar

T#eet

$%&'('N untuk mendukung ter#u)udnya kebi)akan Presiden &I Susilo Bambang *udhoyonoyaitu (ebi)akan Satu Peta atau One Map Policyyang dicanangkan beliau pada sidang kabinet

paripurna +, Desember +. yang lalu" kiranya perlu untuk terus digelorakan di seluruh #ilayah

tanah air/

One Map Policydidengungkan pemerintah didasari keprihatinan terhadap berbagai data spasial

data menyangkut keruangan atau ke#ilayahan! yang saling tumpang tindih/ 0leh karena itu inti

dari (ebi)akan Satu Peta adalah agar berbagai peta-peta yang dihasilkan oleh para praktisipemetaan harus terintegrasi dalam satu referensi tunggal sebagaimana diamanatkan 1ndang-

undang No 23 +.. tentang Informasi $eospasial 11I$!/

S#!" $%&'( Sistem #eferensi Tunggal

&eferensi tunggal yang dimaksud di sini adalah Sistem &eferensi $eospasial Indonesia +.,

S&$I +.,! yang merupakan sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengansistem koordinat global3internasional/ S&$I +., yang diluncurkan pada .4 0ktober +., yang
http://www.riaupos.co/2943-opini-gerakan-menuju-satu-peta.html#komentarhttp://www.riaupos.co/2943-opini-gerakan-menuju-satu-peta.html#komentarhttp://twitter.com/sharehttp://twitter.com/sharehttp://www.riaupos.co/2943-opini-gerakan-menuju-satu-peta.html#komentar


10/11

baru lalu di 5akarta oleh (epala Badan Informasi $eospasial BI$6 dahulu Bakorsurtanal!

dengan dihadiri 7enristek" (epala BPPT" TNI 'D" '8" '1!" para pendidik dan praktisi

pemetaan nasional itu berbeda dengan dua sistem referensi sebelumnya yang pernah berlaku diIndonesia" yaitu ID 42 Indonesian Datum .942! yang mengadopsi ellipsoid referensi $eodetic

&eference System .94 $&S 4! dan D$N 9; Datum $eodesi Nasional .99;!6 datum yang

diluncurkan pada .99; tersebut sebagai orld $eodetic System .9?2 >$S ?2!/

Perbedaan utama sistem referensi S&$I +., dibandingkan dengan ID 42 maupun D$N 9;

adalah bah#a S&$I +., telah mempertimbangkan aspek pergerakan lempeng tektonik dan

deformasi kerak bumi/ (edua aspek tersebut sangat penting diperhitungkan mengingat

keberadaan #ilayah Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng tektonik besar yaitu%urasia" Pasifik" 'ustralia" India dan 8aut @ilipina di mana implikasi pertemuan lempeng-

lempeng tektonik yang bergerak tersebut menimbulkan aktiAitas seismik" berada di antara dua

samudera yaitu Samudera india dan Pasifik serta terdapat gugusan gunung api yang aktif di

dunia/

Dengan berlakunya S&$I +., maka kegiatan pemetaan atau penyelenggaraan informasigeopasial informasi geospasial yang paling dikenal publik adalah peta" baik peta cetak maupun

peta digital dalam berbagai bentuknya! sudah memiliki referensi tunggal yang berlaku bagi

berbagai pihak" baik kementrian atau lembaga pemerintah daerah" akademisi" s#asta maupunperorangan/ Dengan penggunaan referensi tunggal" informasi geospasial satu #ilayah dapat

terintegrasi3tersambung rapi dengan #ilayah lainnya/

Peta Tunggal( )eng*indari Konflik

(ita semua sudah lama menunggu adanya sistem referensi tunggal informasi geospasial dibaca

peta! ini/ Selama ini penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia belum sepenuhnya

menggunakan referensi tunggal yang disepakati bersama/ al ini dapat mengakibatkan ter)adinyaketidaksinkronan antara peta-peta yang digunakan" sehingga mengakibatkan tumpang tindih/

(etidaksinkronan tersebut telah menimbulkan kebingungan dan kerancuan di kalangan penggunapeta sehingga dapat menimbulkan konflik perbatasan #ilayah administrasi" pengelolaan ka#asan

kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam lainnya" ketidaktepatan penataan ruang"

pengelolaan bencana dan lain sebagainya hingga pada akhirnya dapat mengakibatkan

terhambatnya pembangunan ekonomi Indonesia/

Dalam konteks &iau dan mungkin )uga pada proAinsi lainnya" konflik perbatasan #ilayah

administrasi sudah men)adi menu harian bagi pemerintah daerah beserta tim teknis yangdibentuknya/ Dari ./?2 km pan)ang batas antara kabupaten3kota se-&iau yang berada di dalam

.9 belas! segmen batas" baru 9++"; km 29 persen! yang sudah diukur dan yang sudah ditetapkan

baru empat segmen batas/ Padahal kegiatan penataan batas #ilayah administrasi ini sudahdimulai se)ak a#al tahun .99-an/ 8ambatnya kema)uan penataan batas #ilayah ini antara lain

disebabkan belum adanya kesepakatan peta tunggal yang digunakan sebagai dasar dalam

pembahasan-pembahasan yang dilakukan/


11/11

Peta dasar yang digunakan ada yang mengacu pada sistem referensi geospasial Bessel .?2. atau

biasa disebut peta Belanda" karena memang masih produk kolonial" ada pula yang mengacu pada

peta dengan referensi ID 42 maupun D$N 9; sehingga sering menimbulkan perdebatan pan)angyang tidak berkesudahan karena perbedaan referensi yang digunakan/ al ini harus diakhiri

dengan segera menggunakan peta dengan referensi yang sama dan terstandarisasi serta

dimanfaatkan bersama" sehingga harapan (epala BI$ yang disampaikannya pada peluncuranS&$I +.," 0ktober lalu yaitu

essay 3 ppk lanjut

Documents