essay ham di indonesia

7/22/2019 Essay Ham Di Indonesia

1/10

MAKALAH KEWARGANEGARAAN

ANALISIS PELAKSANAAN HAM

DI INDONESIA

Disusun oleh:

1. Chrisbi Adi Ibnu Gurinda ( K23110 )

2. Christina Ria Ernawati ( K2311014 )

3. Khotimah ( K23110 )

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2012


2/10

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 2

ANALISIS PELAKSANAAN HAM

DI INDONESIA

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia

masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Di dalamnya tidak jarang

menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM pada dirinya

sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM seorang individu

terhadap individu lain,kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak

asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat

negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang

atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah

setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau

kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabutHak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang

ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum

yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Di manapun di dunia ini, setiap Negara yang sedang mengalami masa transisi dari

masa otoritarianisme kepada era demokratisai, pastilah akan menghadapi kesulitan yang

luar biasa. Kendala ruang dan waktu dengan segala instrument yang melingkupinya antara

lain menjadi salah satu pertimbangan penting menata kembali kehidupan yang lebihdemokratis.

2|A N A L I S I S P E L A K S A N A A N H A M D I I N D O N E S I A


3/10

Persoalan ruang dan waktu ini terutama menyangkut berbagai peristiwa dan kejadian

yang pernah berlangsung di masa lalu, sebuah era yang di dalamnya kerapkali terjadi

berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Pelanggran itu baik yang

dilakukan sesame elemen masyarakat, maupun yang dilakukan oleh rezim berkuasa

terhadap masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Berbagai pelanggran itu sangat mungkin

terjadi mengingat masih sangat minimnya kesadaran berkonstitusi, sadar hukum,

minimnya perangkat hukum, dan undang - undang yang lebih detail dan rinci, yang

memungkinkan penafsiran sepihak untuk melakukan pelanggaran oleh rezim guna

mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan

baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadaphak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang

menjadi pijakanya.

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang

penegakan HAM bagi seluruh warganya. Instrumen-instrumen HAM pun didirikan sebagai

upaya menunjang komitmen penegakan HAM yang lebih optimal. Namun seiring dengan

kemajuan ini, pelanggaran HAM kemudian juga sering terjadi di sekitar kita.

Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1. Pembunuhan masal (genosida)

Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,

etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan (UUD No.26/2000

Tentang Pengadilan HAM).

2. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa

serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti

pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan dll.

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1. Pemukulan

2. Penganiayaan



4/10

3. Pencemaran nama baik

4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

5. Menghilangkan nyawa orang lain

Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan

keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak

pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang

lain, menjarah dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam

interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat.

Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.

Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiwabesar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi

dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :

a. Kasus Tanjung Priok (1984)

Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang

berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi

pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat

kekerasan dan penembakan.

b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya

Porong, Jatim (1994)

Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di

PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan

dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan

dan pembunuhan.

c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)

Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari

harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya

ditemukan sudah tewas.

d. Peristiwa Aceh (1990)

Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban,

baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh



5/10

diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang

menginginkan Aceh merdeka.

e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)

Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap

para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9

orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekitar

1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih

pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu

mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada

setiap mahasiswa.

3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap

para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir

jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

4. Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan

pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan

tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.

5. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu

jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak,

sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan

bakatnya.

Kasus pelanggaran HAM yang belum di proses secara hukum :

1. Pembantaian Massal 1965

Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1970 ini memakan 1,5 jt korban.

Peristiwa yang terjadi akibat korban sebagian besar adalah anggota PKI atau ormas

yang berafiliasi dengan PKI, sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang

sah.

2. Kasus-kasus di Papua

Diperkirakan sekitar 300.000 orang atau sekitar 30% penduduk Papua menjadi

sasaran operasi militer dan tindak kekerasan lain oleh aparat negara sejak tahun



6/10

1969. Peristiwa yang terjadi ini akibat Operasi instensif yang dilakukan TNI untuk

menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber

daya alam antara perusahaan tambang internasional, aparat pemerintah menghadapi

penduduk lokal. Sebagian meninggal dunia karena pemboman wilayah (aerial

bombardment), yang juga menghancurkan ekologi dan perikehidupan rakyat

setempat untuk waktu lama. Kelaparan, tidak adanya akses kesehatan dan

pengejaran terhadap penduduk seringkali terjadi di pedesaan sementara kaum

terpelajar menjadi sasaran di kota-kota. Di sini pula kita melihat program Keluarga

Berencana (KB) yang dibanggakan oleh Orde Baru sebagai jalan mengontrol

kepadatan penduduk justru menjadi cara ampuh untuk menghalangi

berkembangnya orang Papua.

3. Kasus Timor-Timur Pasca Referendum

Peristiwa yang terjadi pada tahun 1974-1999 memakan Ratusan Ribu korban

jiwa. Peristiwa yang dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap

pemerintahan Fretelin yang sah di Timor-Timur. Sejak saat itu Timor-Timur selalu

menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat

RI.

4. Kasus-kasus di Aceh pra DOM

Terjadi pada tahun 1976-1989 memakan banyak Ribuan korban. Peristiwa

yang terjadi semenjak dideklarasikannya GAM Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi

daerah operasi militer dengan intensitas kekrasan yang tinggi. Selama sepuluh

tahun Aceh berada dalam status Daerah Operasi Militer (DOM). Penyelidikan yang

dilakukan oleh pemerintah mencatat ribuan kasus pembunuhan, penyiksaan,

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, perkosaan dan tindak kekerasan

lainnya terhadap warga. Hal ini belum termasuk pengusiran paksa, perampasan

harta benda termasuk tanah yang selalu menyertai tindak kekerasan tersebut.

5. Penembakan Misterius (Petrus)

Selama pertengahan tahun 1980-an terjadi pembunuhan terhadap sekitar ribuan

orang preman dan mantan residivis. Semula pemerintah menyatakan tidak

bertanggungjawab, sampai Jenderal Soeharto dalam otobiografinya mengakui

bahwa operasi itu adalah shock therapy bagi penjahat kambuhan. Sampai saat ini

pemerintah tidak pernah membuat penyelidikan apa pun.



7/10

6. Kasus Marsinah

Terjadi pada tahun 1995 hanya memakan 1 korban jiwa saja. Pelaku utamanya

tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan

militer dibidang perburuhan.

7. Kasus dukun santet di Banyuwangi

Terjadi pada tahun 1998. Memakan Puluhan korban. Peristiwa yang terjadi

karena adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dianggap dan ditusuh

dukun santet

8. Kasus Bulukumba

Peristiwa yang terjadi pada tahun 2003 memakan 2 tewas dan puluhan luka-

luka. Insiden ini terjadi karena keinginan PT. London Sumatera untuk melakukan

perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.

9. Menggebuk Perlawanan Mahasiswa II: 1998-1999

Pemerintahan Soeharto yang tengah sekarat berusaha mempertahankan

kekuasaan dengan segala cara. Pembunuhan di masa lalu menjadi cara yang manjur

untuk meredam gerakan dan sekaligus memberi peringatan kepada siapa pun yang

ingin melakukan perlawanan. Selama tahun 1998 - 1999 puluhan mahasiswa

menjadi korban penembakan yang sistematis dan terencana oleh aparat TNI dan

Polri di Jakarta, Yogyakarta, Palembang dan Lampung.

Memang sudah tidak diragukan lagi tentang perlindungan Hak Asasi Manusia yang

sudah dijamin sepenuhnya oleh pemerintah dan tertuang dalam dasar Negara kita. Tetapi

jika melihat contoh - contoh pelanggaran HAM di atas kita dapat melihat bahwa meskipun

perlindungan HAM sudah dijamin oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari

apa yang diinginkan. Bahkan dari contoh di atas terlihat bahwa di lingkungan sekitar kita

pun sebenarnya banyak pelanggaran - pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga

dibutuhkan sekali turun tangan dari pemerintah untuk mengatasi masalah - masalah

tersebut. Selain itu juga dibutuhkan kesadaran dari masing - masing individu untuk

menanggapi hal tersebut. Sangat dibutuhkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak

yang sama untuk menikmati kehidupannya dengan damai. Karena sesungguhnya manusia

diciptakan bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial.



8/10

Sebagai pemerintah yang menjadi panutan bagi seluruh warga negaranya, sudah

menjadi kewajiban bagi para petinggi Negara untuk selalu mengingat bahwa semua

tindakannya akan selalu diperhatikan oleh warganya dan tentunya menjadi contoh. Oleh

sebab itu, sangat tidak layak jika pelanggran HAM dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Fakta lain yang sangat mencekik adalah contoh tentang pelanggaran HAM yang

bahkan belum tersentuh oleh hukum. Harapan yang cukup besar dari kelompok korban

ternyata tidak begitu saja dapat terwujud. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu

ternyata menyimpan berbagai problem yang cukup rumit. Sejak tahun 1998, desakan yang

begitu besar dari kelompok korban terus mengalir ke lembaga-lembaga terkait. Bahkan

kelompok korban bersama elemen masyarakat lainnya terus melakukan berbagai kegiatan,

muali dari audiensi, lobby politik hingga demonstrasi untuk menuntut keadilan. Padahal diIndonesia sendiri sudah dibentuk komisi khusus yang menangani pelanggaran HAM yang

kita kenal sebagai Komnas HAM. Sungguh miris jika melihat bahwa perlindungan HAM

yang bagus tidak diimbangi oleh peran serta dan kerja sama yang baik antara para pejabat

pemerintah serta antara pejabat pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan saat ini

terdapat kecenderungan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap

pemerintah.

Masalah bukan hanya berasal dari kurang tegasnya Komnas HAM saja. Tetapi juga

dari sistem peradilan Indonesia. Praktik politik dan uang saat ini bukan menjadi hal yang

tabu di telinga masyarakat dalam proses peradilan di Indonesia. Mereka yang diduga

terlibat atau menjadi pelaku tentunya tidak tinggal diam saat mereka akan diajukan dalam

sebuah proses hukum. Mereka kemudian mencari berbagai cara untuk menghambat

terjadinya proses peradilan tersebut. Selain melalui teror atau intimidasi, mereka juga

melakukan pendekatan kepada kelompok korban dengan iming-iming materi. Apalagi,

mayoritas kelompok korban berasal dari kelompok masyarakat menegah ke bawah.

Sebagai salah satu contoh kasus adalah proses ishlah antara beberapa orang yang diduga

seperti Try Sutrisno dengan sejumlah korban dalam peristiwa Tanjung Priok. Proses ini

kemudian berimbas pada proses peradilan dimana banyak diantara korban yang kemudian

menarik tuntutan mereka serta menolak mengakui BAP (Berita Acara pemeriksaan) yang

pernah dibuat.

Hal ini menunjukkan betapa lemahnya rakyat di mata hukum. Atas nama politik dan

uang kaum - kaum berada, rakyat menjadi lemah dan terpaksa menindas keadilan yang



9/10

menjadi haknya dengan tangannya sendiri. Sehingga sangat wajar jika rakyat saat ini tidak

percaya kepada pemerintah khususnya dalam masalah peradilan. Dengan modus politik

dan uang semua masalah tentang pelanggaran hak asasi manusia menjadi lahan yang

sangat subur untuk membodohi rakyat yang memang kurang mengetahui seluk beluk

hukum. Peradilan yang memiliki kewajiban menegakkan keadilan saat ini malah dianggap

rakyat sebagai penindas Hak Asasi Manusia yang nyata. Alih - alih memperjuangkan

keadilan lewat lembaga peradilan, rakyat malah harus meneguk kenyataan bahwa hak

asasinya sebagai manusia Indonesia menjadi semakin terpuruk.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih

jauh dari kata baik. Perlu dilakukan pembenahan tentang pihak - pihak yang terkait tentang

pelanggaran HAM dan proses peradilannya. Pihak - pihak tersebut seharusnya berpihak

terhadap penegakan keadilan bagi rakyat, bukan malah semakin memperburuk keadaan

dan menindas rakyat.

Upaya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia

Upaya penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yang bersifat berat, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM, sedangkan untuk kasus

pelanggaran HAM yang biasa diselesaikan melalui pengadilan umum.Beberapa upayayang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk

menghargai dan menegakkan HAM antara lain dapat dilakukan melalui perilaku

sebagai berikut:

1. Mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan.

2. Melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab.

3. Memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban

asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

5. Menghormati hak-hak orang lain.

BAB 3

PENUTUP



10/10

A. Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan

kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu

hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang

lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-

undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh

seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili

dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan

melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang

pengadilan HAM.

B. Saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan

memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa

menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan

pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak

oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan

mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

DAFTAR PUSTAKA


essay ham di indonesia

Documents