evaluasi program pengembangan usaha agribisnis

Upload: raka-zaliant

Post on 11-Oct-2015

29 views

Category:

Documents


14 download

DESCRIPTION

evaluasi usaha agribis

TRANSCRIPT

  • ARTIKEL

    EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

    PERDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN SOLOK

    oleh

    PASTALIZA FATMA

    BP. 1021206033

    Pembimbing :

    1. HERRI

    2. MELINDA NOER

    PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN

    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

    2012

  • I. PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang

    penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam

    pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat

    Statistik (BPS) pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32.53 juta jiwa . Sekitar

    63.4 % persen dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama

    di sektor pertanian dan 80 % berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih

    kecil dari 0.3 hektar. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian

    dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan

    penduduk miskin.

    Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada

    sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk

    mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah menetapkan program

    jangka menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah

    satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agrbisnis dan memperkuat

    kelembagaan pertanian di perdesaan.

    Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di

    perdesaan Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah

    mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M).

    Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen

    Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M. Melalui

    PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang

    melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga

    pemantauan dan evaluasi.

  • Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana

    PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang

    maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh

    Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi

    kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Untuk mencapai tujuan PUAP,

    yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja diperdesaan, PUAP

    dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun

    Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.

    Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah berjalan

    dari tahun 2008 perlu di monitoring dan evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan di

    tahun berikutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari proses

    pembangunan. Monitoring dan evaluasi kegiatan PUAP sendiri sebenarnya telah melekat

    dengan manajemen pelaksanaan kegiatan PUAP namun hanya terbatas pada masalah

    administratif pelaksanaan kegiatan, tidak kepada monitoring dan evaluasi yang berkaitan

    dengan substansi pembangunan. Untuk itu diperlukan evaluasi yang berhubungan dengan

    masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan

    dampak (impact) dari pelaksanaan PUAP terhadap petani.

    Selanjutnya setelah dilakukannya evaluasi maka akan bisa diketahui kelemahan

    dalam pelaksanaan selama ini sehingga akan bisa direncanakan kebijakan yang tepat untuk

    pelaksanaan ditahun berikutnya. Bertitik tolak dari paparan diatas maka dilakukanlah

    penelitian dengan judul EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

    PERDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN SOLOK.

    1.2 Perumusan Masalah

    Dengan adanya uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan

    diteliti dalam pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten Solok sebagai berikut:

  • 1) Bagaimanakah pelaksanaan PUAP di Kabupaten Solok tahun 2008 sehubungan

    dengan masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome),

    manfaat (benefit) dan dampak (impact) terhadap petani ?

    2) Bagaimana peran program PUAP dalam memberdayakan petani di Kabupaten

    Solok ?

    1.3 Tujuan Penelitian

    Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

    1) Mengetahui pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten Solok tahun 2008

    menyangkut masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil

    (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) bagi petani.

    2) Mengetahui peran program PUAP dalam memberdayakan petani di Kabupaten

    Solok.

    II. TINJAUAN LITERATUR

    2.1. Kemiskinan

    Kabinet Indonesia bersatu telah menetapkan program pembangunannya dengan

    menggunakan strategi tiga jalur (triple track strategy) yang berazaz pro-growth, pro-

    employment dan pro-poor. Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut dirancang

    melalui : (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6.5 persen per tahun melalui

    percepatan investasi dan ekspor, (2) Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap

    tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, dan (3) Revitalisasi sektor

    pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

    Kemiskinan merupakan cerminan entitas sosial dan ekonomi mayoritas penduduk

    di perdesaan yang terkait erat dengan ketimpangan yang sebagian besar terjadi akibat

    bekerjanya sistem kapitalisme yang mengkooptasi perdesaan Indonesia sejak masa

    kolonialisme (Elizabeth, 2007). Penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam 4 bagian

  • yaitu : (1) Sarana dan Prasarana, (2) SDA dan Teknologi, (3) SDM, serta (4) Kelembagaan dan

    organisasi. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, relatif, rawan

    kemiskinan ataupun yang dikarenakan geografi (kemiskinan di perkotaan dan di

    perdesaan).

    2.2. Pemberdayaan Masyarakat

    Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak

    diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi

    Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya

    dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik

    pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum

    memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan

    alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang

    berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk

    menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka

    yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak

    akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya

    berbagai bisa terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru

    pembangunan.

    Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang

    merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan,

    yakni yang bersifat people-centered, participatory, empowering, and sustainable

    (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

    2.3. Konsep Partisipasi Masyarakat

    Partisipasi merupakan suatu bagian paling penting dalam proses pemberdayaan

    masyarakat. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari

  • pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan

    gagasan HAM (Ife dan Tesoriero. 2008:295). Dalam hal ini dengan mendorong partisipasi

    dapat diartikan juga dengan mewujudkan hak azasi manusia. Moeljarto (1987),

    mengartikan partisipasi sebagai pernyataan mental secara emosional seseorang dalam

    suatu situasi kelompok yang mendorong mereka menyumbangkan daya pikir dan perasaan

    mereka bagi terciptanya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap

    organisasi sosial tersebut. Masyarakat memberikan perhatian seutuhnya memikirkan apa

    yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Ketika mereka yang

    menentukan apa yang hendak mereka usahakan dan perbuat bagi pembangunan, maka

    secara otomatis tanggung jawab akan tumbuh di dalam diri masyarakat tersebut.

    Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam

    suatu kegiatan secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha, 1990) mengartikan

    partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Partisipasi masyarakat

    yang idealnya terjadi apabila masyarakat memang mau secara sukarela mendukung

    kegiatan tersebut. Kegiatan mendukung suatu kegiatan memang berkembang dari

    masyarakat di tingkat bawah sampai pada proses pengambilan keputusan.

    2.4. Intervensi Pemberdayaan Masyarakat

    Intervensi dalam bentuk pendampingan masyarakat sangat penting bagi upaya

    memandirikan masyarakat,utamanya di awal proses pemberdayaan, karena sering dijumpai

    masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas seperti dalam bidang manajemen,

    pemasaran, teknologi dan sebagainya. Pendamping dalam program PUAP disebut Penyelia

    Mitra Tani (PMT) yang merupakan salah satu komponen pendukung pelaksanaan program

    Pengembagan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang bertugas untuk membangun

    kapasitas Gapoktan sebagai kelembagaan tani. Sesuai dengan struktur dasar PUAP, PMT

    diharapkan dapat : a) Membantu merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP di

  • Kabupaten/Kota sebagai jabaran kebijakan Pusat/Propinsi ; b) Bersama dengan Tim Teknis

    Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi awal Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan ;

    dan c) Melaporkan perkembangan PUAP secara periodik kepada Kementrian Pertanian.

    Penyelia Mitra Tani (PMT) diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator untuk

    mengembangkan usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani, buruh tani dan rumah tangga

    tani di perdesaan sekaligus untuk memfasilitasi penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro

    Agribisnis (LKM-A). Selain itu pendampingan juga dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui

    penyuluh pertanian di Nagari penerima PUAP. Penyuluh Pendamping mempunyai tugas

    sebagai berikut : a) . Melakukan identifikasi potensi desa/kelurahan; b). Mendampingi dan

    memfasilitasi Gapoktan dalam menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha

    Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA) sesuai dengan usaha unggulan desa; c).

    Memfasilitasi Gapoktan dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha,

    permodalan dan sarana produksi; d). Membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan

    usaha agribisnis Gapoktan; e). Memotivasi anggota Gapoktan dalam pengembangan

    kegiatan usaha agribisnisnya; f). Mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan dalam

    membangun kemitraan dengan pelaku usaha agribisnis; g). Membantu memecahkan

    permasalahan Gapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnis; h). Memfasilitasi

    pengembangan fungsi kelembagaan Gapoktan; i). Memfasilitasi Gapoktan dalam

    penyusunan laporan.

    Pendampingan yang kurang tepat juga dapat mengakibatkan hal yang sebaliknya

    yaitu ketidakmandirian bahkan ketergantungan. Oleh karena itu menurut Ismawan (2000),

    bentuk pendampingan yang dapat memandirikan masyarakat adalah dengan memiliki

    kriteria sebagai berikut:

    a. Wawasan yang luas; bahwa lembaga pendampingan memperlakukan masyarakat

    bukan sebagai proyek atau milik pribadi, melainkan sebagai entitas yang memiliki

  • tujuan dan agenda sendiri. Wawasan yang luas juga berarti pendamping harus peka

    terhadap kebutuhan masyarakat.

    b. Organisasi yang sesuai; artinya organisasi pendampingan semestinya didesain

    sesederhana mungkin dan berorientasi pada praksis, berjalan mengikuti

    perkembangan kelompok.

    c. Tenaga pendamping yang tepat; memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai

    agar mampu mengemban tugas sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Kriteria

    dasar yang harus dimiliki oleh pendamping ada tiga yaitu: memiliki wawasan yang

    tepat tentang kegiatan yang dijalankan, memiliki kemampuan berkomunikasi sesuai

    bahasa kelompok masyarakat yang didampingi, serta memiliki kemampuan

    berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan tradisi masyarakat setempat.

    Sesuai dengan prinsip dari pengembangan masyarakat (community development),

    intervensi yang diberikan seharusnya diusahakan untuk tidak sampai menimbulkan

    ketergantungan masyarakat tetapi sebaliknya, masyarakat menjadi dapat bergerak, mandiri

    dan mendorong kesinambungan. Intervensi yang mampu mendorong kesinambungan

    adalah ketika masyarakat yang tadinya statis menjadi tergerak untuk melakukan perubahan

    dan pembaharuan dimana aktivitas perubahan dan pembaharuan tersebut tetap

    berlangsung walaupun intervensi telah dilakukan (Soetomo, 2008). Sehingga intervensi ini

    sebenarnya bersifat stimulan untuk mendorong timbulnya prakarsadan

    teraktualisasikannya potensi dari dalam masyarakat. Di dalam proses pemberdayaan

    masyarakat, bentuk intervensi dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat

    sehingga mampu mendefenisikan serta memenuhi kebutuhannya. Intervensi dalam

    penelitian ini diarahkan kepada bentuk peranan dari fasilitator, pemerintah daerah dan

    kader pemberdayaan masyarakat yang harus mampu sebagai agent of change yang mampu

  • membawa nuansa perubahan ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat

    dengan niat sebagai pekerja sosial yang baik.

    2.5 Evaluasi Program

    2.5.1. Definisi Evaluasi Program

    Banyak sekali definisi mengenai evaluasi program. Tetapi dalam penelitian ini

    mengacu kepada General Accounting Office, yang melakukan evaluasi komprehensif yang

    salah satu yang terbaik di dunia terhadap berbagai program pada pemerintah federal di

    negara Amerika Serikat, yang mendefinisikan evaluasi program sebagai berikut: A

    systematic study conducted to assess how well a program is working...typically focused on

    achievement of program objectives.

    Kemudian Office of Management and Budget (Nuryana, 2009) mendefinisikan

    evaluasi program sebagai: An assessment, through objective measurement and

    systematic analysis, of the manner and extent to which Federal programs achieve intended

    objectives. Dengan kata lain evaluasi program itu adalah sebuah studi sistematik untuk

    menguji bagaimana sebuah program bekerja dengan baik yang secara tipikal fokus pada

    pencapaian tujuan program. Bisa juga dikatakan bahwa evaluasi program itu adalah sebuah

    pengujian melalui pengukuran objektif dan analisis sistematik, terhadap cara-cara dan

    sejauhmana program itu mencapai tujuan yang direncanakan.

    Evaluasi program dapat membantu menjelaskan Why hasil tersebut dapat

    muncul. Mengetahui Why adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan good

    performance atau memperbaiki poor performance.

    Dalam McNamara (1997-2010) bahwa dalam merancang program evaluasi ada

    beberapa hal yang harus dipertimbangkan : a) Untuk apa dilakukan evaluasi; b) Siapa

    respondennya; c) Jenis informasi apa yang diperlukan; d) Dari siapa saja informasi

    diperoleh; e) Metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan informasi misalnya,

  • kuesioner, wawancara, memeriksa dokumentasi, mengamati kelompok penerima bantuan,

    melakukan kelompok fokus di antara kelompok penerima bantuan atau instansi pemberi

    bantuan, dll; f) Kapan informasi yang dibutuhkan harus dikumpulkan?; g) Apa saja sumber

    daya yang tersedia untuk mengumpulkan informasi?

    2.5.2. Beberapa Jenis Program Evaluasi

    Dalam melaksanakan evaluasi program terdapat beberapa pendekatan yang umum

    digunakan yakni diantaranya (McNamara, 1997-2010) :

    a) Evaluasi Berdasarkan Tujuan (Goals-Based Evaluation)

    Program sering dibuat untuk memenuhi satu atau lebih tujuan spesifik. Tujuan ini

    sering dijelaskan dalam rencana program. Evaluasi berdasarkan tujuan adalah menilai

    sejauh mana program tersebut memenuhi tujuan dan keobjektifitasan yang telah

    ditetapkan sebelumnya.

    b) Evaluasi Berdasarkan Proses (Process-Based Evaluations)

    Evaluasi berdasarkan proses dirancang untuk sepenuhnya memahami bagaimana

    sebuah program bekerja, bagaimana cara menghasilkan hasil. Evaluasi ini berguna jika

    program yang lama berdiri dan telah berubah selama bertahun-tahun, karyawan atau

    pelanggan melaporkan sejumlah besar keluhan tentang program, tampaknya ada inefisiensi

    besar dalam memberikan layanan program dan mereka juga berguna untuk

    menggambarkan secara akurat ke luar pihak bagaimana sebuah program benar-benar

    beroperasi (misalnya, untuk replikasi di tempat lain).

    c) Evaluasi Berdasarkan hasil (Outcomes-Based Evaluation)

    Evaluasi program dengan fokus hasil yang semakin penting bagi organisasi nirlaba.

    Evaluasi berdasarkan hasil memudahkan kita menanyakan apakah organisasi benar-benar

    melakukan kegiatan program yang tepat untuk membawa hasil yang tepat.

  • 2.5.3. Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

    Evaluasi PUAP yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan

    PUAP tercapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PUAP

    seperti berikut :

    1. Indikator Input

    Masukan (Input) yaitu berbagai jenis sumberdaya (faktor produksi) yang diperlukan

    dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti dana, tenaga, peralatan, bahan-

    bahan yang digunakan dan masukan lainnya. Input dalam penelitian ini adalah :

    a. Dana BLM PUAP

    b. Sosialisasi PUAP

    c. Kelengkapan organisasi seperti buku rapat, buku tamu, AD/ART, Badan Hukum

    dll

    d. Sumber Daya Manusia Pengelola Gapoktan

    e. Sumber Daya Manusia Penyelia Mitra Tani

    f. Sumber Daya Manusia Penyuluh Pendamping

    g. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian

    h. Pelatihan bagi Pengelola Gapoktan, PMT dan Penyuluh Pendamping.

    i. Kesesuaian RUA (Rencana Usaha Anggota) dengan usaha yang dilaksanakan

    2. Indikator Proses

    Proses (Process) yaitu kegiatan yang dilakukan supaya input dapat menghasilkan

    output sesuai dengan yang diharapkan, meliputi :

    a. Penilaian kemampuan pengelola UKMA (manager dan pembuku) dalam

    mengelola dana PUAP dan membukukan ke buku besar.

    b. Cara penyaluran dana PUAP ke petani / prosedur penyaluran dana PUAP.

  • 3. Indikator Output

    Keluaran (output) yaitu bentuk produk yang dihasilkan secara langsung baik

    bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan program dan

    kegiatan yang direncanakan, output meliputi :

    a. Tersalurkannya BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kepada petani, buruh

    tani dan rumah tangga tani dalam melakukan usaha produktif pertanian.

    b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya

    manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

    4. Indikator Keberhasilan (outcome) PUAP

    Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan berfungsinya

    keluaran tersebut secara baik sehingga memberikan sumbangan terhadap proses

    pembangunan pada bidang terkait. Antara lain :

    a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola

    bantuan modal usaha ntuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap,

    buruh tani maupun rumah tangga tani.

    b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang

    mendapatkan bantuan modal usaha.

    c. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani

    dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

    5. Indikator Benefit dari Program PUAP

    Manfaat (benefit) yaitu keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat

    dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan

    berfungsinya keluaran secara optimal..Antara lain :

    a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi

    PUAP.

  • b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh

    petani di Nagari/Kelurahan.

    6. Impact dari Program PUAP

    Dampak (impact) yaitu pengaruh positif maupun negatif yang muncul bagi

    pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan baik dalam bentuk peningkatan

    pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin, dll, yaitu :

    a. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di Nagari/Kelurahan..

    III. METODE PENELITIAN

    3.1. Daerah Penelitian

    Untuk mencapai tujuan evaluasi kinerja PUAP, penelitian dilakukan pada Gapoktan

    Penerima PUAP tahun 2008 di Kabupaten Solok, lokasi akan dibagi menjadi empat wilayah

    yang didasarkan pada letak/posisi wilayah dalam Kabupaten Solok yaitu : (1) Wilayah I

    (Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Junjung Sirih), (2)

    Wilayah II (Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

    dan Kecamatan Bukit Sundi), (3) Wilayah III (Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tigo

    Lurah, Kecamatan Lembang Jaya) dan Wilayah IV (Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan

    Lembah Gumanti, Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Pantai Cermin) Pembagian

    wilayah penelitian berdasarkan letak wilayah dalam Kabupaten Solok untuk kemudahan

    dalam pembinaan Gapoktan penerima PUAP dan wilayah tersebut dianggap homogen.

    3.2. Data dan Sumber Data

    Jenis data yang dikumpulkan adalah :

    3.2.1. Data primer

    Data primer adalah data yang dikumpulkan yang memerlukan pengkajian khusus,

    seperti pengumpulan, pencatatan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kelompok

    dengan pengurus dan anggota Gapoktan, Penyuluh Pertanian/Penyuluh Pendamping,

  • Penyelia Mitra Tani, Dinas terkait dan Aparat Pemerintah Daerah. Wawancara individu

    rumah tangga dilakukan secara acak mencakup 10 rumah tangga petani dalam setiap

    Gapoktan/UKMA yang diwawancarai. Periode data yang dikumpulkan sebelum menerima

    dana PUAP (tahun 2007) dan setelah menerima dana PUAP (tahun 2008-2011).

    3.2.2. Data sekunder

    Data sekunder yang secara umum mendeskripsikan daerah penelitian berupa

    keadaan geografis, demografi, pemerintahan, sarana dan prasarana, sosial budaya dan

    kondisi perekonomian diperoleh dari Instansi pemerintah yang ada di tingkat Kabupaten

    Solok seperti Badan Pusat Statistik, Bappeda, Dinas Pertanian, Kantor Camat dan Kantor

    Wali Nagari baik melalui wawancara langsung maupun laporan-laporan atau publikasi dari

    instansi tersebut.

    3.3. Populasi dan Sampel

    Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey, yaitu penelitian yang

    mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat

    penggumpul data yang utama. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian sebagai

    sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian, dan sampel

    merupakan himpunan bagian dari populasi yang menjadi objek sesungguhnya.

    Populasi dalam penelitian ini adalah Gapoktan yang memperoleh dana PUAP tahun

    2008 sebanyak 17 Gapoktan sedangkan teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah

    dengan Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel dengan tujuan atau pertimbangan-

    pertimbangan tertentu yang dapat membantu peneliti mencapai tujuan penelitian.

    Pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah Gapoktan/ LKMA yang perkembangan

    dananya paling bagus dibandingkan Gapoktan/LKMA dalam wilayah penelitian tersebut.

    Untuk wilayah I diambil sampel Gapoktan Labuah Panjang Saiyo yang terletak di

    Nagari Labuah Panjang Kec. X Koto Diatas, untuk Kec. X Koto Singkarak dan Kec. Junjung

  • Sirih belum menerima dana PUAP pada tahun 2008 sehingga tidak termasuk populasi

    penelitian. Alasan pengambilan Gapoktan Labuah Panjang Saiyo adalah karena

    perkembangan dananya lebih bagus dibandingkan dengan Gapoktan Batang Katialo. Untuk

    wilayah II Gapoktan yang diambil yaitu Mutiara Sukarami yang terletak di Nagari Koto Gaek

    Guguk Kec. Gunung Talang, alasan pengambilan yaitu Gapoktan Mutiara Sukarami

    merupakan Gapoktan/LKMA terbaik se-Kabupaten Solok. Pada wilayah III yang dijadikan

    sebagai sampel yaitu Gapoktan Telaga zam-zam yang terletak di Nagari Salayo Tanang Bukik

    Sileh Kec. Lembang Jaya. Untuk tahun 2008 hanya 2 Gapoktan yang menerima dana PUAP

    di Wilayah III yaitu Balai Sepakat Nagari Koto Laweh dan Gapoktan Telaga Zam-zam Nagari

    Salayo Tanang Bukik Sileh, keduanya terletak di Kec. Lembang Jaya dan dari 2 Gapoktan

    tersebut yang perkembangannya bagus yaitu Telaga Zam-zam. Sedangkan untuk wilayah IV

    yang dijadikan sampel penelitian yaitu Gapoktan Talang Sarumpun Nagari Talang Babungo

    Kec. Hiliran Gumanti. Alasan pemilihannya adalah bahwa dari 4 Gapoktan penerima PUAP

    tahun 2008 di wilayah IV yang perkembangannya paling bagus adalah Gapoktan Talang

    Sarumpun. Dari masing-masing Gapoktan yang dijadikan sampel akan dipilih 10 rumah

    tangga petani yang akan diwawancarai guna mendapatkan data yang diperlukan untuk

    tercapainya tujuan penelitian. Alasan pemilihan rumah tangga petani adalah rumah tangga

    petani yang pengembalian pinjamannya paling lancar.

    3.4. Teknik Pengumpulan Data

    Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data tersebut

    diperoleh melalui:

    a. Wawancara Terstruktur, dilakukan terhadap survei rumah tangga dengan menggunakan

    kuisioner. Dalam penelitian ini mengunakan format kuesioner ganda:

  • 1. Pertanyaanpertanyaan tertutup, yakni kemungkinan jawabannya sudah

    ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan

    jawaban yang lain.

    2. Pertanyaan-pertanyaan semi tertutup yakni kemungkinan jawabannya sudah

    ditentukan terlebih dahulu namun responden tetap diberi kesempatan

    memberikan jawaban yang lain

    Secara teknis pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan berdasarkan panduan

    wawancara atau butir pertanyaan yang sudah disiapkan, dalam kuisioner untuk

    menggali informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selama wawancara,

    peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan

    terkait sesuai pedoman wawancara.

    b. Observasi lapangan, yaitu dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena di

    lapangan terhadap objek penelitian untuk melakukan cross check terhadap jawaban

    informan. Kegiatan observasi lapangan berupa survey langsung terhadap kondisi

    Gapoktan/LKMA yang dijadikan sampel, serta untuk melihat secara langsung kegiatan-

    kegiatan dalam proses penyaluran dana ke petani. Selain itu dilakukan survey terhadap

    rumah tangga petani penerima manfaat PUAP untuk menggali informasi mengenai

    manfaat dana bagi petani.

    c. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari berbagai bahan bacaan,

    seperti bahan teoritik, makalah ilmiah, jurnal, dokumen dan laporan, termasuk berbagai

    peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah penelitian dari beberapa

    sumber resmi seperti Dinas Pertanian, BPS dll.

    3.5 Analisis Data

    Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan Analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis

    data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah

  • selesai pengumpulan pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara,

    peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang

    diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

    pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Miles &

    Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2008).

    Untuk bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan pengumpulan

    data dan analisis yang saling terkait terus menerus. Setiap tahap penggalian data/informasi

    selesai dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu memilih hal-hal yang pokok,

    menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisir data yang didapatkan di lapangan

    dalam bentuk narasi, tabel, gambar sehingga diperoleh kesimpulan sementara. Dari proses

    tersebut diketahui informasi yang belum tergali, perlu diverifikasi, dipertajam/digali lebih

    mendalam pada penggalian informasi pada tahap berikutnya. Setelah itu data yang

    diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk narasi untuk mengetahui bagaimana evaluasi

    pelaksanaan program PUAP dilihat dari input (masukan), process (proses), output

    (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) terhadap petani di

    Kabupaten Solok. Dari evaluasi yang dilakukan dapat digambarkan bagaimana peran

    program PUAP sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam

    memberdayakan petani di Kabupaten Solok dan selama penelitian berlangsung juga dicatat

    permasalahan apa saja yang ditemui oleh pengurus LKMA maupun petani dan Dinas

    Pertanian Kabupaten Solok selama berjalannya program PUAP sehingga hasil penelitian ini

    dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program PUAP

    selanjutnya.

  • IV. HASIL

    4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK

    Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu

    kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan tejadinya pemekaran ini luas

    wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708.402 Ha

    menjadi 373.800 Ha. Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara 010 20 27 dan

    010 239 Lintang Selatan dan 100

    0 25 00 dan 100

    0 33 43 Bujur Timur. Topografi wilayah

    sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329

    meter 1 458 meter di atas permukaan laut.

    Letak Kabupeten Solok sangat stategis karena dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera

    dan berbatasan langsung dengan Kota Padang ibukota Propinsi Sumatera Barat. Adapun

    batas-batas wilayah Kabupaten Solok sebagai berikut :

    - Sebelah Barat : Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan

    - Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar

    - Sebelah Timur : Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung

    - Sebelah Selatan : Kabupaten Solok Selatan

    Program PUAP merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang

    diarahkan untuk mengatasi kesulitan petani akses terhadap sumber permodalan.

    Kabupaten Solok telah menerima Dana PUAP sejak tahun 2008. Total dana yang telah

    diterima oleh Gapoktan di Kabupaten Solok sampai tahun 2011 sebanyak Rp

    6.900.000.000,- (Enam milyar Sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

  • Tabel 1. Jumlah Dana PUAP di Kabupaten Solok sejak tahun 2008-2011

    No. Tahun Jumlah Gapoktan Penerima

    Dana PUAP Jumlah Dana PUAP

    1. 2008 17 Rp 1.700.000.000,-

    2. 2009 28 Rp 2.800.000.000,-

    3. 2010 16 Rp 1.600.000.000,-

    4. 2011 8 Rp 800.000.000,-

    Jumlah 69 Rp 6.900.000.000,-

    Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Solok, 2011

    4.2 PELAKSANAAN PUAP DI KABUPATEN SOLOK

    Pelaksanaan program PUAP ditinjau dari 6 indikator yaitu input (masukan), process

    (proses), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan Impact (dampak).

    Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap indikator tersebut. Dari penelitian yang telah

    dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petani dan pengurus UKMA (Unit

    Keuangan Mikro Agribisnis), indepth interview dengan Dinas Pertanian Kabupaten Solok

    dan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen terkait program PUAP.

    Hasil penelitian memperlihatkan pelaksanaan program PUAP di Kabupaten Solok (1).

    Input : a) Dana PUAP telah masuk ke rekening Gapoktan pada bulan Desember tahun 2008,

    b) Sosialisasi dan peninjauan lokasi telah dilakukan namun hanya diikuti oleh pengurus

    Gapoktan saja, c) Administrasi Gapoktan ada yang tidak lengkap, hanya 1 Gapoktan dari 4

    sampel yang lengkap administrasinya sedangkan 3 Gapoktan adminstrasinya kurang

    lengkap, d) SDM Pengelola Gapoktan/UKMA menunjukkan hasil 2 Gapoktan memenuhi

    syarat seperti yang ditetapkan Departemen Pertanian yaitu minimal DIII dan 2 Gapoktan

    lagi hanya tamat SMA, e) SDM Penyuluh Pendamping sesuai dengan yang disyaratkan yaitu

    minimal SPMA dan telah mengikuti pelatihan pendampingan PUAP, f) SDM PMT sesuai

    dengan yang disyaratkan yaitu minimal DIII, memiliki kemampuan keuangan mikro, bisa

    computer dan telah mengikuti pelatihan pendampingan PUAP, g) SDM Dinas Pertanian

    (Kasi) tidak sesuai dengan yang disyaratkan yaitu Minimal DIII dan mempunyai kemampuan

  • penyuluhan, h) Pelatihan bagi pengelola UKMA, PP dan PMT telah dilaksanakan namun

    hanya berjalan 1 kali sebelum dana PUAP digulirkan ke petani dan, i) Kesesuaian jenis usaha

    dengan RUA sesuai dengan usulan yang telah dibuat. (2) Proses : a) Penilaian kemampuan

    Pengelola UKMA untuk mengelola dan menyalurkan dana PUAP sejak dana masuk ke

    rekening Gapoktan berbeda untuk tiap Gapoktan, 2 Gapoktan mampu menggulirkan dana

    ke petani pada bulan Februari 2009, 1 Gapoktan pada bulan Maret 2009 dan 1 lagi pada

    bulan April 2009, b) Cara penyaluran pinjaman ke petani sesuai dengan ketentuan dan

    sama untuk ke 4 Gapoktan sampel yaitu calon peminjam mengajukan RUA (Rencana Usaha

    Anggota), meminta formulir Surat Pengakuan Hutang ke manager UKMA, meminta

    persetujuan Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan dan Bendahara Gapoktan setelah itu

    mengembalikan ke manager dan pembuku akan segera mencairkan pinjamannya. (3)

    Output : a) Penyaluran dana PUAP ke petani, ke 4 Gapoktan telah menyalurkan dana PUAP

    ke anggotanya lebih dari 80%, b) Fasilitasi Penguatan Kapasitas dan Kemampuan Pengelola

    UKMA, PP dan PMT berupa pendampingan dan pelatihan berjenjang dilengkapi dengan

    modul-modul aplikatif tidak ada dilaksanakan. (4) Outcome : a) Peningkatan Kemampuan

    Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha, setelah ada program

    PUAP Gapoktan telah berfungsi sebagai penyedia modal, sarana produksi pertanian dan

    wadah untuk usaha bersama bagi anggotanya, b) Peningkatan jumlah petani dan buruh tani

    yang mendapatkan bantuan modal usaha, jika dibandingkan dengan pada tahap awal

    pelaksanaan PUAP jumlah petani yang memanfaatkan dana PUAP untuk 4 Gapoktan sampel

    menunjukkan peningkatan, untuk tahap awal hanya bisa melayani 397 petani dan sekarang

    sudah bisa melayani 726 petani, c) Peningkatan pendapatan petani menunjukkan hasil

    sebelum program PUAP dari 40 sampel 29 masih dikategorikan miskin dan setelah program

    PUAP dari 29 yang dikategorikan miskin menjadi 10. (5) Manfaat : a) Pengembangan usaha

    agribisnis dan usaha ekonomi RT menunjukkan adanya peningkatan baik dalam skala usaha

  • maupun hasil, b) Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan

    dikelola oleh petani menunjukkan bahwa setelah adanya program PUAP Gapoktan telah

    menjadi lembaga keuangan yang siap memberikan modal untuk usaha anggotanya. (6)

    Dampak : berkurangnya jumlah petani miskin dan pencipataan lapangan kerja di nagari

    menunjukkan hasil bahwa adanya program PUAP telah mampu mengurangi jumlah petani

    miskin di nagari yaitu dari 40 sampel 29 masih dikategorikan miskin dan setelah program

    PUAP dari 29 yang dikategorikan miskin menjadi 10, sedangkan penciptaan lapangan kerja

    untuk 4 Gapoktan sampel ditemukan ada 5 orang yang mempunyai pekerjaan tetap setelah

    menerima dana PUAP.

    Program PUAP telah berperan dalam memberdayakan petani di Kabupaten Solok

    yang ditandai dengan a) meningkatnya pendapatan penerima manfaat menunjukkan hasil

    sebelum program PUAP dari 40 sampel 29 masih dikategorikan miskin dan setelah program

    PUAP dari 29 yang dikategorikan miskin menjadi 10, sedangkan untuk penciptaan lapangan

    kerja di nagari, untuk 4 gapoktan sampel ditemukan ada 5 orang yang mempunyai

    pekerjaan tetap setelah menerima dana PUAP. b) adanya penambahan jumlah penerima

    manfaat jika dibandingkan dengan pada tahap awal pelaksanaan PUAP jumlah petani yang

    memanfaatkan dana PUAP untuk 4 gapoktan sampel menunjukkan peningkatan, untuk

    tahap awal hanya bisa melayani 397 petani dan sekarang sudah bisa melayani 726 petani

    serta adanya penguatan kelembagaan petani yaitu Gapoktan/UKMA yaitu setelah ada

    program PUAP gapoktan telah berfungsi sebagai penyedia modal, sarana produksi

    pertanian dan wadah untuk usaha bersama bagi anggotanya

    Pelaksanaan program PUAP di Kabupaten Solok ada yang dilaksanakan sesuai

    indikator dan ada yang tidak, untuk itu perlu perbaikan berdasarkan masalah yang ditemui.

    Masalah dalam pelaksanaan PUAP antara lain masih rendahnya SDM Pengelola UKMA, SDM

  • Dinas Pertanian yang kurang cocok , tidak tersedianya dana pendukung dan tidak adanya

    penerapan sanksi pada beberapa UKMA sehingga pinjaman mengalami kemacetan.

    Rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk perbaikan pelaksanaan PUAP di

    Kabupaten Solok a) mengadakan pelatihan bagi pengelola UKMA, PP dan PMT serta

    meletakkan personil yang tepat untuk mengisi jabatan, b) penyediaan dana pendukung dari

    APBD oleh pemerintah daerah untuk pembinaan Gapoktan penerima PUAP dan c) perlu

    penerapan sanksi bagi peminjam yang tidak membayar angsuran tepat waktu.

    V. KESIMPULAN DAN SARAN

    5.1 Kesimpulan

    Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

    1. Program PUAP di Kabupaten Solok telah mampu mengatasi kesulitan petani akses

    terhadap sumber permodalan namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan

    di lapangan seperti a) tidak siapnya Gapoktan untuk menggulirkan dana PUAP

    sehingga setelah dana masuk rekening dibutuhkan waktu lama untuk bias

    menggulirkan kepada petani, b) kurangnya pembinaan dari Penyuluh Pendamping

    dan Dinas Pertanian, c) kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pengelola

    UKMA sehingga pengelolaa UKMA kurang bagus terbukti dengan tidak lengkapnya

    administrasi dan masih kurangnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh UKMA untuk

    menambah modal dan d) masih tingginya tingkat kemacetan yang berpengaruh

    kepada belum tergulirkannya dana PUAP ke anggota karena masih berupa piutang

    pada anggota yang belum membayar angsuran pinjamannya.

    2. Program PUAP telah berperan dalam pemberdayaan petani di Kabupaten Solok

    yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan petani penerima manfaat,

    peningkatan jumlah petani penerima manfaat dan peningkatan fungsi Gapoktan

    sebagai wadah pemecahan masalah kesulitan modal petani. Gapoktan telah

  • menjadi lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola petani sehingga petani tidak

    perlu susah untuk mencari modal untuk usahanya dengan syarat yang mudah dan

    tidak diperlukan jaminan.

    3. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program PUAP yaitu rendahnya SDM

    Pengelola Gapoktan, SDM personil Dinas Pertanian yang tidak cocok, kurangnya

    perhatian dari pemerintah daerah berupa tidak tersedianya dana pendukung serta

    tidak adanya penerapan sanksi bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran.

    5.2 SARAN

    Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat disarankan

    sebagai berikut :

    1. Untuk menyusun program permberdayaan khususnya untuk mengurangi

    kemiskinan diperlukan keterpaduan dalam pembinaan kelompok, peningkatan

    keterampilan pengurus dan anggota kelompok sehingga bantuan yang diterima

    mancapai sasaran.

    2. Perlu adanya keterpaduan dari unit kerja terkait dalam pembinaan program seperti

    adanya dukungan dana pendampingan ataupun sinergi dengan program-program

    lain untuk menindaklanjuti bantuan modal usaha yang telah diberikan.

    3. Perlu adanya peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap UKMA yang

    kurang berhasil dalam mengembangkan dana PUAP.

  • REFERENSI

    Chambers, R. 2009. Going to Scale with Community-Led Total Sanitation: Reflections on

    Experience,Issues and Ways Forward Institute of Development Studies.

    Departemen Pertanian, 2009. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

    (PUAP). Jakarta. Deptan Press

    Elizabeth, R. 2007. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani Kearah Keberpihakan Pada

    Masayarakat Petani Perdesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi

    Kerakyatan. Forum Agro Ekonomi (FAE) Vol. 25 Juli 2007. PSE-KP. Bogor

    Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. Community Development, Alternatif Pengembangan

    Masyarakat di Era Globalisasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

    Ismawan, Bambang. 2000. Pemberdayaan Orang Miskin. Puspaswara.

    Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan

    dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

    McNamara, Carter. 1997-2010. A Basic Guide to Program Evaluation. Authenticity

    Consulting, LLC

    Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan : sebuah Analisis, Konsep, arah dan strategi.

    Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.

    Ndraha, Taqliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta.

    Nuryana, Muman. 2009. Program Evaluation. Departemen Sosial RI. Pusdatin Kesos

    Kementrian Sosial.

    Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.