TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN

INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN DI

RSUD SULTHAN THAHA SAIFUDIN TEBO, JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakata

Oleh :

GALENITA SANTI LIANA

No. Mahasiswa : 06410070

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan

dapat dipertahankan serta harus dihormati oleh siapapun. Pelaksanaan hak asasi

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan,

guna menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara

hukum yang demokratis. Pengaturan mengenai hak asasi manusia secara umum

terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setiap

orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan

bermasyarakat.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hak asasi

manusia bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi: setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34

ayat (3) berbunyi: negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam rangka melindungi hak rakyat dalam bidang kesehatan, pemerintah

menetapkan dasar hukum sebagai bentuk usaha memajukan kesejahteraan rakyat

dalam bidang kesehatan. Perlindungan tersebut berbentuk suatu peraturan

perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan. Pasal 4 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 menyebutkansetiap orang

berhak atas kesehatan, karenanya pemberian berbagai upaya kesehatan kepada

seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang

berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat perlu diwujudkan.1

Penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan yang berkualitas bertitik

tolak pada penyelenggaraan praktik kedokteran yang sangat terkait dengan

masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Agar tercipta hubungan hukum

yang didasarkan kerjasama yang baik, kejujuran, serta sikap saling percaya dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan, maka diperlukan adanya persetujuan dari

individu yang ditolong.2 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran Pasal 45 ayat (1) berbunyi setiap tindakan kedokteran dan atau

kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat

persetujuan.

Persetujuan tindakan kedokteran dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan

kedokteran diistilahkan sebagai Informed Consent, yang terdapat pada Bab I Pasal

1. Persetujuan tindakan kedokteran yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien

1 Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan, bagian menimbang, huruf b. 2 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 83.

atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Informed consent berisikan dua hak pasien yang essensiil dalam relasinya

dengan dokter. Hak tersebut adalah hak atas informasi dan hak atas persetujuan

atau consent. 3 Penjelasan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan pada

pasien harus diberikan secara jelas dan diberikan langsung pada pasien, seperti

yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.

290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 7 ayat (1) penjelasan tentang tindakan

kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat

pasien, baik diminta maupun tidak diminta. Mengenai hak atas persetujuan

terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008

Pasal 2, Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus

mendapat persetujuan.

Informed consent merupakan bagian dari rekam medis, rekam medis di

dalamnya harus memuat catatan tentang persetujuan tindakan kedokteran secara

lengkap. Aspek hukum rekam medis dan informed consent mempunyai nilai

hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas

dasar keadilan dalam usaha menegakkan hukum dan penyediaan bahan bukti

untuk menegakkan keadilan. Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama,

sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik

3 Husein Kerbala, Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 11.

kedokteran. Informed consent digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban dan

laporan oleh tenaga medis apabila ada tuntutan hukum di kemudian hari.4

Pelaksanaan informed consent di berbagai rumah sakit di Indonesia mulai

diperhatikan, bahkan saat ini di beberapa rumah sakit maju, perkembangan

informed consent telah dikomputerisasikan tidak lagi secara manual, sehingga

pendataannya lebih lengkap dan valid. Berkembangnya dunia komunikasi

memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai sistem pelayanan

kesehatan, termasuk hak-hak pasien serta kasus gugatan terhadap mutu layanan

kesehatan sampai dengan putusan pengadilan terhadap kasus tersebut. Hak-hak

pasien sebagai health receiver berkembang pesat, mereka kini telah menuntut

pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki, mereka mulai berani menilai dan

mengkritik mutu layanan kesehatan yang diterima.5

Permasalahan yang terjadi berkenaan dengan informed consent terutama

berkaitan dengan persetujuan pasien, contohnya adalah seorang spesialis THT

yang menyarankan pasien untuk melakukan pengangkatan polip pada telinga kiri

dan pasien menyetujuinya. Ternyata saat operasi ia menemukan bahwa penyakit

pada telinga kanan lebih parah dari pada telinga kiri dan memutuskan untuk

melakukan ossiculectomy pada telinga kanan. Pasien menuntut dokter di

pengadilan Minnesota. Dokter tidak dapat melakukan tindakan medis terhadap

pasien melibihi yang telah disetujui sebelumnya. Apabila dokter melakukan

tindakan medis yang melampaui ruang lingkup persetujuan yang diberikan pasien,

maka, dokter dianggap telah melakukan penganiayaan. Pengadilan memutuskan

4 Tim Konsil Kedokteran Indonesia, Manual Rekam Medis, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 9. 5 Husein Kerbala, Op. Cit, hlm 8.

bahwa izin untuk mengoperasi telinga kiri tidak dapat dipakai untuk mengoperasi

telinga kanan.6

Contoh lain mengenai persetujuan yang diberikan oleh pasangan suami

istri dalam informed consent yaitu kasus Janney di Maryland di Amerika. Ny.

Janney menjalani operasi pengangkatan payudara kanan akibat kanker yang

sebelumnya telah disetujui olehnya. Kemudian suaminya menuntut dokter karena

melakukan operasi tanpa persetujuan dirinya. Pengadilan menyatakan bahwa Ny.

Janney dibenarkan untuk memutuskan perawatan atas dirinya tanpa persetujuan

suami. Dokter dapat bertindak atas persetujuan pasangan pada pasien yang

dinyatakan tidak kompeten untuk mengambil keputusan. Persetujuan pasangan

pada pasien yang kompeten tidak dapat digunakan untuk menggantikan

persetujuan pasien sendiri. Persetujuan pasangan pada pasien kompeten tidak

dibutuhkan walaupun terapi yang akan dilakukan dapat mempengaruhi pernikahan

pasien.7

RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi merupakan rumah sakit baru

yang terdapat di kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Tebo. Pelaksanaan

pelayanan medis di RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi, termasuk

pelaksanaan informed consent di rumah sakit tersebut belum terlaksana dengan

baik. Masih banyak formulir informed consent yang diisi tidak lengkap baik data

pasien yang kurang lengkap, tidak dicantumkan risiko mengenai tindakan yang

dilakukan, atau data yang ada pada informed consent tersebut tidak sesuai

kenyataan, hal ini tentunya menyulitkan dalam pembuktian ketika terjadi

6 Informed Consent, http://www.freewebs.com/informedconsent_a1/persetujuanpenolakan.htm., 19 Maret 2010, 18.30. 7Persetuan oleh Pasangan dalam informed consent, http://www.freewebs.com/informedconsent_a1/ persetujuanpenolakan.htm, 19 Maret 2010, 18.35.

sengketa. Terlaksananya informed consent dengan baik dapat menumbuhkan rasa

kepercayaan masyarakat Tebo pada dokter serta pelayan medis di Rumah Sakit

Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi, sehingga dapat memajukan rumah sakit

tersebut. 8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan informed consent di RSUD Sulthan Thaha

Saifudin Tebo, Jambi ?

2. Apakah pelaksanaan informed consent di RSUD Sulthan Thaha Saifudin

Tebo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan informed consent di RSUD Sultan Thaha

Saifudin Tebo, Jambi.

2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan informed consent di RSUD

Sultan Thaha Saifudin Tebo dengan peraturan perundang-undangan

kesehatan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Kesehatan

Hak asasi manusia dalam bidang kesehatan dikenal dua macam, yaitu hak

dasar sosial dan hak dasar individu. Hak-hak dasar ini yang menjadi dasar

munculnya hak-hak lain dalam bidang kesehatan. Hak dasar sosial yang menonjol

8 Hasil observasi pendahuluan di RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo Jambi, bulan September 2009.

yaitu, The Right to Health Care (hak atas pemeliharaan kesehatan). Hak atas

pemeliharaan kesehatan menimbulkan salah satu hak individu yaitu The Right to

Medical Service (hak atas pelayanan medis). Hal ini karena antara hak sosial dan

hak individu saling mendukung, tidak bertentangan, minimal berjalan paralel. Ada

empat faktor yang berkaitan dalam rangka melaksanakan hak atas pemeliharaan

kesehatan, yaitu faktor sarana, faktor geografis, faktor finansial, dan faktor

kualitas yang terdiri dari kualitas sarana dan kualitas tenaga kesehatan.9

Hak asasi manusia yang kedua dalam bidang kesehatan yaitu hak dasar

individu. hak dasar individu yang menonjol yaitu The Right of Self-determination,

TROS. The Righ of Self-determination merupakan sumber hak individu lain, yaitu

hak privacy dan hak atas badan sendiri. Hak atas privacy yaitu suatu hak pribadi,

suatu hak atas kebebasan atau keleluasaan pribadi. Inti hak privacy jangan

mengganggu (termasuk pula agar dirahasiakan data pribadi tertentu misalnya hak

atas rahasia kedokteran). Privasi dalam pelayanan kesehatan yaitu pencatatan data

dalam status data pasien atau rekam medis. Hak atas badan sendiri dalam bidang

kesehatan berupa:

1). Menyetujui atau menolak suatu tindakan medis

2). Menjadi donor dari organ manusia

3). Menjadi donor darah

4). Mewariskan organ manusia setelah meninggal dunia

5). Mewariskan seluruh badannya pada laboratorium anatomi

6). Menentukan untuk dikremasi setelah meninggal dunia.10

9Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, ctk. Pertama, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm. 28. 10Ibid

2. Hubungan Terapeutik

Transaksi terapeutik adalah transaksi untuk mencari dan menerapkan

terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit pasien oleh dokter.11

Hubungan terapeutik merupakan perikatan berdasar daya upaya

maksimum dimana dokter tidak menjanjikan kesembuhan tetapi berjanji berdaya

upaya maksimal untuk menyembuhkan, oleh karena itu tindakan yang dilakukan

belum tentu berhasil. Hubungan tersebut dinamakan inspanningsverbintenis yang

tidak dilihat hasilnya tetapi lebih ditekankan pada upaya yang dilakukan hasilnya

tidak seperti yang diharapkan dan hal ini berbeda dengan hubungan

resultaatsverbintenis yang dinilai dari hasil yang dicapai dan tidak

mempermasalahkan upaya yang dilakukan. Ciri-ciri khusus hubungan terapeutik

yaitu:

1) Subjeknya terdiri dari dokter sebagai pemberi pelayanan medik

provisional yang pelayanannya didasarkan pada prinsip pemberian

pertolongan dan pasien sebagai penerima pelayanan medik yang

membutuhkan pertolongan.

2) Objeknya berupa upaya medik professional yang bercirikan

memberikan pertolongan.

3) Tujuannya adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.12

3. Dokter

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran selanjutnya disebut UU 29/2004, Dokter adalah dokter, dokter 11 Hermien Hadiati Koeswajdi, Hukum dan Permasalahan Medik, bagian Pertama, Airlangga University Surabaya Press, Surabaya, 1984, hlm. 69. 12 Veronica Komalawati, Op.Cit, hlm. 14.

spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah

Rebublik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara operasional, definisi Dokter adalah seorang tenaga kesehatan

(dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk

menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis

penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat

mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi

serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan

prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung

jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya

adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan

kedokteran.13

Dokter dapat dibedakan atas:

1) Dokter umum

Pengertian dokter umum dapat dirumuskan sebagai seorang yang

menjalani pendidikan di suatu fakultas kedokteran serta mendapat

ijazah menurut peraturan yang berlaku.

2) Dokter spesialis

Dokter spesialis adalah seorang yang telah memenuhi seluruh tuntutan

di suatu fakultas kedokteran kemudian ia melanjutkan pendidikan

13http://ilowirawan.wordpress.com/2007/10/29/hak-dan-kewajiban-pasien-sadarkah-kita%E2%80%A6/, 10 November 2009,16.58.

spesialis tertentu dan telah memperoleh ijazah atau sertifikat untuk

bidang spesialisnya itu.14

4. Pasien

Menurut UU 29/2004 Pasal 1 angka 10 Pasien adalah setiap orang yang

melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan

kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

dokter atau dokter gigi.

Pasien yaitu orang yang sedang menderita penyakit atau gangguan

badaniah atau rohaniah yang perlu ditolong agar lekas sembuh dan berfungsi

kembali melakukan kegiatannya sebagai salah satu anggota masyarakat.15

Pasien adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan

menderita mengidap penyakit baik di dalam tubuh maupun di dalam jiwanya,

termasuk juga orang yang datang kepada dokter hanya untuk check-up, untuk

konsultasi tentang masalah kesehatan dan lain-lain. Dilihat dari cara perawatannya

pasien dibedakan atas:

1) Pasien opname

Pasien opname adalah pasien yang memerlukan perawatan khusus dan

terus menerus secara teratur serta harus terhindar dari gangguan situasi

dan keadaan dari luar yang dapat mempengaruhi dan menghambat

proses penyembuhan penyakit yang diderita pasien.

14 Husein Kerbala, Op. Cit, hlm. 35. 15 Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Meka, Jakarta, 1997, hlm.17.

2) Pasien berobat jalan

Pasien berobat jalan adalah pasien yang tidak memerlukan perawatan

khusus di rumah sakit seperti pasien opname.16

5. Hak dan kewajiban para pihak

a. Dokter

Menurut Pasal 50 UU 29/2004 hak dokter dalam melaksanakan praktik

kedokteran, yaitu:

1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan

tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.

2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan

standar prosedur operasional.

3) Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien atau

keluarganya.

4) Menerima imbalan jasa.

Sedangkan hal yang menjadi kewajiban dokter menurut Pasal 51 UU

29/2004 yaitu:

1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi

dan standar prosedur operasional serta kebutuhan pasien.

2) Merujuk pasien kedokter atau dokter gigi lain yang mempunyai

keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak

mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

16 Husein Kerbala, Op. Cit, hlm. 36-37.

3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang

pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,

kecuali bila ia yakin ada rorang lain yang bertugas dan mampu

melakukannya.

5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan

ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Menurut Veronica Komalawati, yang menjadi hak-hak dokter yaitu:17

1) Hak untuk bekerja menurut standar profesi medis

2) Hak untuk menolak melaksanakan tindakan medis yang tidak

dapat ia pertanggungjawabkan secara professional

3) Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara

hatinya tidak baik

4) Hak mengakhiri hubungan dengan pasien apabila ia menilai

bahwa kerjasamanya dengan pasien tidak ada gunanya

5) Hak atas privacy dokter

6) Hak atas itikad baik dari pasien dalam pelaksanaan kontrak

terapeutik

7) Hak atas balas jasa

8) Hak atas perlindungan hukum atas profesinya.

9) Hak untuk membela diri.

17 Veronica Komalawati, Peranan , Op. Cit, hlm. 98.

Kewajiban dokter:18

1) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi pemeliharaan

kesehatan

2) Kewajiban yang berhubungan dengan standar medis

3) Kewajiban yang berhubungan dengan tujuan ilmu kesehatan

yaitu, menyembuhkan dan mencegah penyakit, meringankan

penderitaan, mengantarkan pasien (comforting) termasuk

mengantar menghadapi akhir hidup

4) Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak pasien.

Fred Ameln mengatakan kewajiban dokter yang berhubungan

dengan hak-hak pasien. Kewajiban profesi dokter dokter termasuk pula untuk

selalu memperhatikan dan menghormati hak pasien, antara lain:19

1) Hak atas informasi

2) Hak memberikan persetujuan

3) Hak memilih dokter

4) Hak memilih sarana kesehatan

5) Hak atas rahasia kedokteran

6) Hak menolak pengobatan atau perawatan

7) Hak menolak suatu tindakan medis tertentu

8) Hak untuk menghentikan pengobatan

9) Hak atas second opinion

10) Hak melihat rekam medis.

18 Ibid 19 Fred Ameln, Op. Cit, hlm. 57.

b. Pasien

Hak pasien menurut UU 29/2004 Pasal 52 yaitu:

1) Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis

2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain

3) Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis

4) Menolak tindakan rekam medis

5) Mendapatkan isi rekam medis

Secara yuridis hak yang terdapat pada pasien dalam doktrin informed

consent yaitu:

1) Hak untuk memperoleh informasi mengenai penyakitnya dan

tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya.

2) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang

diajukannya.

3) Hak untuk memilih tindakan alternatif jika ada.

4) Hak untuk menolak usul tindakan yang hendak dilakukan

terhadap dirinya.20

Kewajiban pasien menurut UU 29 /2004 Pasal 53 yaitu:

1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah

kesehatannya

2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi

20J Guwandi, Informed Consent dan Informed Refusal, edisi VI, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 5.

3) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan

kesehatan

4) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

6. Informed consent

Pengertian informed consent berasal dari kata informed yang berarti

telah mendapat penjelasan, dan kata consentyang berarti telah memberikan

persetujuan. Dengan demikian yang dimaksud informed consent ini adanya

persetujuan yang timbul dari informasi yang dianggap jelas oleh pasien terhadap

suatu tindakan medik yang akan dilakukan kepadanya sehubungan dengan

keperluan diagnosa dan atau terapi kesehatan.21

Istilah informed consent dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia nomor 290/Menkes/Per/III/2008 diterjemahkan menjadi Persetujuan

Tindakan Kedokteran, yang terdapat pada Bab I Pasal 1, yaitu persetujuan yang

diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara

lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan

terhadap pasien.

Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yaitu:

a. Adalah persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas rencana

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh

dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup

untuk dapat membuat persetujuan.

21Bambang Poernomo, Hukum Kesehatan, Program Pasca Sarjana IKM Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1988. hlm. 23.

b. Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi adalah

pernyataan sepihak dari pasien dan bukan perjanjian antara pasien

dengan dokter atau dokter gigi, sehingga dapat ditarik kembali

setiap saat.

c. Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi merupakan

proses sekaligus hasil dari suatu komunikasi yang efektif antara

pasien dengan dokter atau dokter gigi, dan bukan sekedar

penandatanganan formulir persetujuan. 22

Menurut Guwandi informed consent dapat berbentuk:23

a. Dinyatakan (expressed)

1. secara lisan (oral),

2. secara tertulis (written)

b. Tersirat atau dianggap diberikan (implied or tacit consent)

1. dalam keadaan biasa (normal or constructive consent)

2. dalam keadaan gawat darurat (emergency).

Informasi merupakan dasar dilakukan tindakan yang memerlukan

informed consent, kecuali pada kondisi tertentu yang memungkinkan untuk tidak

melakukan persetujuan pada pasien. Oleh karena pentingnya informasi tersebut,

setiap rumah sakit harus memperhatikan ketentuan pelaksanaan informed consent

tersebut. Menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medis No. HK.

00.06.3.5. 1866 tahun 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medis dalam

22 Tim Penyusun Konsil Kedokteran Indonesia, Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1. 23 J Guwandi, Op. Cit, hlm.2.

menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tentang informed consent,

setiap rumah sakit harus memperhatikan ketentuan:

1) Pengaturan persetujuan tindakan medis harus dalam bentuk

kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP)

2) Memperoleh informasi dan penjelasan merupakan hak pasien

dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan

merupakan kewajiban dokter.

3) Informed consent diberikan untuk tindakan medis yang secara

spesifik.

4) Informed consent diberikan tanpa paksaan.

5) Informed consent diberikan oleh seseorang kepada pasien yang

sehat mental dan yang memang berhak memberikannya dari

segi hukum.

6) Informed consent diberikan setelah cukup (adekuat) informasi

dan penjelasan yang diperlukan.

UU 29/2004 Pasal 45 ayat (5) menyatakan bahwa setiap tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan

dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga terdekat

pasien. Cara pasien menyatakan persetujuan dapat secara tertulis maupun lisan.

Persetujuan secara tertulis mutlak diperlukan bagi tindakan kedokteran yang

mengandung resiko tinggi, sedangkan persetujuan secara lisan diperlukan pada

tindakan kedokteran yang tidak mengandung resiko tinggi. Umumnya disebutkan

bahwa contoh tindakan yang berisiko tinggi adalah tindakan invasif (tertentu) atau

tindakan bedah yang secara langsung mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh.

Persetujuan tertulis dibutuhkan pada keadaan sebagai berikut:

1) Bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut

resiko atau efek samping yang bermakna.

2) Bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi.

3) Bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang

bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi

dan sosial pasien.

4) Bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu

penelitian.24

E. Metode Penelitan

1. Objek penelitian

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Antara Dokter dan

Pasien di RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi.

2. Subjek penelitian

a. Pimpinan RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi.

b. Dokter RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi.

Dokter di RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi terdiri dari dokter

umum dan dokter spesialis. Agar lebih spesifik subjek penelitian yang

dipilih adalah dokter spesialis, yaitu dokter spesialis bedah.

24 Tim Penyusun Konsil Kedokteran, Op.Cit, hlm. 20.

c. Pasien RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi sebanyak sepuluh

orang di bagian poliklinik bedah.

Teknik sampling yang digunakan yaitu purpossive random sampling.

Purpossive random sampling ialah menentukan sampel berdasarkan tujuan

penelitian terhadap satu populasi yang homogen. Dalam hal ini populasi

adalah pasien poliklinik bedah. Sepuluh orang pasien sebagai sampel

cukup mewakili jumlah rata-rata pasien yang ada di poliklinik bedah

RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi.

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Jambi.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek

penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui

kepustakaan. Data sekunder meliputi :

- Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, perjanjian.

- Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan

mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-

undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian

terdahulu.

- Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung

dengan subjek penelitian. Wawancara dapat berupa wawancara bebas

maupun terpimpin.

b. Data sekunder

1. Studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai

macam peraturan perundang-undangan atau literatur yang

berhubungan dengan informed consent.

2. Studi dokumen informed consent yaitu dengan menganalisis 10 lembar

arsip informed consent di RSUD Sulthan Thaha Saifudi Tebo, Jambi

yang telah diisi pasien.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan adalah menekankan pada yuridis normatif.

Metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang meninjau dan membahas

objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data yang bersifat

deskriptif kualitatif. Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas,

menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang

tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis merupakan proses

untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang

diajukan.