form survei provinsi gorontalo (gorontalo)

7/24/2019 Form Survei Provinsi Gorontalo (Gorontalo)

1/36

KEGIATAN PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RTR PULAU SULAWESI

FORM A : PANDUAN PERJALANAN SURVEY

FORM B : PANDUAN SURVEY SEKUNDER

FORM C : DAFTAR KEBUTUHAN DATA SEKUNDER (FORM SURVEY INSTANSI)

FORM D : KUESIONER PENINJAUAN KEMBALI RTR PULAU SULAWESI

FORM E : KAK PENJARINGAN MASUKAN PEMERINTAH DAERAH


2/36

FORM A

PANDUAN PERJALANAN SURVEY

Target pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka survey dan diskusi di Provinsi

Gorontalo (Kota Gorontalo):

1. Penjelasan umum kegiatan penyiapan materi teknis peninjauan kembali RTR Pulau

Sulawesi.

2. Penjelasan KAK Penjaringan Masukan Pemerintah Daerah kepada Bappeda dalam

rangka workshop di Makassar.

3. Pengumpulan data / survey sekunder pada intansi-intansi terkait di lingkungan

Provinsi Gorontalo.

4. Kuesioner Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.

Tabel A.1 Jadwal Acara Perjalanan Survey

Keberangkatan

Minggu, 18 Oktober 2015 14.00 selesai Berangkat dari Jakarta

Kegiatan Survey Hari ke-1

Senin, 19 Oktober 2015 08.00 11.30 Koordinasi dengan Bappeda Provinsi

Sulawesi Tenggara dan SurveySekunder

11.30 13.00 Istirahat

13.00 17.00 Survey Sekunder


Selasa, 20 Oktober 2015 08.00 11.30 Survey Sekunder




Rabu, 21 Oktober 2015 08.00 11.30 Survey Sekunder



Kegiatan Survey Hari ke-4Kamis, 22 Oktober 2015 08.00 11.30 Survey Sekunder




Jumat, 23 Oktober 2015 08.00 11.30 Survey Sekunder



Kepulangan

Sabtu, 24 Oktober 2015 08.00 selesai Pulang Ke Jakarta

A1


3/36

FORM B

PANDUAN SURVEY SEKUNDER

Tujuan Survey :

Identifikasi isu-isu strategis dan kebutuhan data pada kegiatan penyiapan materi teknis

peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi

Sasaran Survey :

1. Identifikasi isu-isu strategis Provinsi Gorontalo; dan

2. Terkumpulnya data-data yang diperlukan untuk kegiatan penyiapan materi teknispeninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.

Metoda Pengumpulan Data :

Secara umum, metoda pengumpulan data/informasi serta alat bantu yang digunakan

dalam kegiatan survei lapangan ini meliputi :

Tabel B.1 Metoda Pengumpulan Data

No. Metode Pengumpulan Data Alat Bantu

1. Pengumpulan data sekunder Daftar kebutuhan data per aspek

Daftar kebutuhan data per instansi

Surat ijin survey

2. kuesioner untuk dinas terkait Kuesioner

Surat ijin survey

1. Pengumpulan Data Sekunder

Kegiatan pengumpulan data sekunder merupakan kegiatan pengumpulan data yang

telah dilakukan oleh pihak lain. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan pada

berbagai instansi terkait. Data yang dikumpulkan dapat berupa dokumen, data statistik,

tabel, peta, gambar, dan lain sebagainya. Daftar cek data yang dibutuhkan terdapat

pada Form C, dilengkapi dengan jenis data dan instansi yang perlu di survey.

2. Kuesioner

Kuesioner dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai isu-isu

strategis di Provinsi Gorontalo. Panduan Kuesioner terdapat pada Form D.

B1


4/36

FORM C

DAFTAR KEBUTUHAN DATA SEKUNDER

No. Nama Instansi

1. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Gorontalo

2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Gorontalo

3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo

5. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo

7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo9. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Gorontalo

10. Dinas Perkebunan Provinsi Gorontalo

11. Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo

12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Gorontalo

13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

14. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II

15. Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo

16. PT. Pelindo IV Cabang Gorontalo

C1


5/36

1. INSTANSI : BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA) PROVINSI GORONTALO

No DataJenis Data

Tahun DataKeterangan

Dokumen Peta Statistik Ada Tidak

1 RPJPD Provinsi Gorontalo v Terbaru

2 RPJMD Provinsi Gorontalo v Terbaru

3 RTRW Provinsi Gorontalo v v v Terbaru

4 Kebijakan & Rencana Pengembangan Sektoral Provinsi Gorontalo v v v Terbaru5 Peraturan-peraturan daerah atau kebijaksanaan pemerintah lainnya tentang

pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalov v v Terbaru

6 Studi terkait v v v Terbaru

Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)

Mengetahui,Bappeda Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015

(Tanda Tangan dan Cap)

Bappeda Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :

NIP :

C2


6/36

2. INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) PROVINSI GORONTALO

No DataJenis Data



1 Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) v Terbaru

2 Dokumen Izin Lingkungan (amdal) v Terbaru

3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup v Terbaru

4 Data Kualitas Air Sungai, Air Laut, Udara Ambien, Emisi Kendaraan,Kualitas Limbah Padat, Kualitas Limbah Cair, Sumber Pencemar, KualitasTanah

v Terbaru

5 Studi Terkait v Terbaru


Mengetahui,BLH Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


BLH Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :

NIP :

C3


7/36

3. INSTANSI : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI GORONTALO

No DataJenis Data



1 Provinsi Gorontalo Dalam Angka v 2010 - 2014

2 Kota/Kabupaten dalam Angka v 2010 - 2014

3 PDRB Provinsi Gorontalo v 2010 - 2014

4 PDRB Kota/Kabupaten v2010 - 2014

5 Studi Terkait v 2010 - 2014


Mengetahui,BPS Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


BPS Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :NIP :

C4


8/36

4. INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI GORONTALO

No DataJenis Data



1 Daerah Rawan Bencana v v v Terbaru

2 Potensi Rawan Bencana v v v Terbaru

3 Sebaran Kejadian Bencana Per Kota/Kabupaten v v v Terbaru

4 Kawasan Evakuasi Bencanav v

vTerbaru

5 Studi Terkait v v v Terbaru


Mengetahui,BPBD Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


BPBD Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :NIP :

C5


9/36

5. INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

No DataJenis Data



1 Data Jaringan Jalan Nasional v v Terbaru

2 Rencana Jaringan Jalan Nasional v v Terbaru

3 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi v v Terbaru

4 Rencana Pengembangan Kawasan Permukimanv v Terbaru

5 Studi Terkait v v Terbaru


Mengetahui,Dinas PU Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas PU Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :NIP :

C6


10/36

6. INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI GORONTALO

No DataJenis Data



1 Data Transportasi Darat v v Terbaru

2 Data Transportasi Laut dan ASDP v v Terbaru

3 Data Transportasi Udara v v Terbaru

4 Masterplan Transportasiv v Terbaru

5 Alur Pelayaran v v

5 KKOP v v



Mengetahui,Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformasiProvinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :

NIP :

C7


11/36

7. INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN GORONTALO

No DataJenis Data



1 Data Sentra Unggulan v v Terbaru

2 Data Komoditi Exsport v v Terbaru

3 Data Komoditi Import v v Terbaru

4 Profil Perindustrianv v Terbaru



Mengetahui,Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :NIP :

C8


12/36

8. INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA GORONTALO

No DataJenis Data



1 Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras). v v Terbaru

2 Data Objek Wisata v v Terbaru

3 Rencana Induk Pariwisata v v Terbaru

4 Data Wisatawanv v Terbaru



Mengetahui,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :NIP :

C9


13/36

9. INSTANSI : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN GORONTALO

No DataJenis Data



1 Potensi Tanaman Pangan dan holtikutura v v Terbaru

2 Komoditas Unggulan Provinsi v v Terbaru

3 LP2B v v Terbaru

4 Studi Terkaitv v Terbaru


Mengetahui,Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :

NIP :

C10


14/36

10. INSTANSI : DINAS PERKEBUNAN GORONTALO

No DataJenis Data



1 Potensi Daerah v v Terbaru

2 Komoditas Unggulan v v Terbaru

3 Studi terkait v v Terbaru


Mengetahui,Dinas Perkebunan Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas Perkebunan Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :

NIP :

C11


15/36

11. INSTANSI : DINAS KEHUTANAN GORONTALO

No DataJenis Data



1 Data Kawasan Konservasi v v Terbaru

2 Data dan Luas Lahan Kritis v v Terbaru

3 Data dan Luas Tutupan Lahan v v Terbaru

4 Luas Kawasan Hutan v v Terbaru5 Produksi Hasil Hutan v v Terbaru



Mengetahui,Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo

Nama :Jabatan :

NIP :

C12


16/36

12. INSTANSI : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL GORONTALO

No DataJenis Data



1 Data Geologi v v Terbaru

2 Data Mineral v v Terbaru

3 Data Air Tanah v v Terbaru

4 Data Panas Bumi v v Terbaru5 Data Ketenagalistrikan v v Terbaru

6 Data Migas v v Terbaru



Mengetahui,Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :

NIP :

C13


17/36

13. INSTANSI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

No DataJenis Data



1 Masterplan Agropolitan/Minapolitan v v Terbaru

2 RZWP3K Provinsi v v Terbaru

3 Daerah Alur Pelayaran v v Terbaru

4 Potensi Kelautan dan Perikanan v v Terbaru5 Studi terkait v v Terbaru


Mengetahui,Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, ........................................... 2015


Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :NIP :

C14


18/36

14. INSTANSI : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II

No DataJenis Data



1 Jaringan Sungai v v Terbaru

2 Jaringan Irigasi v v Terbaru

3 Hidrologi v v Terbaru

4 Wilayah Sungai v v Terbaru5 Waduk dan Bendungan v v Terbaru



Mengetahui,Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, ........................................... 2015


Balai Wilayah Sungai Sulawesi II

Nama :Jabatan :

NIP :

C15


19/36

15. INSTANSI : KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI GORONTALO

No DataJenis Data



1 Data Pertanahan v v Terbaru

2 Renstra v v Terbaru



Mengetahui,Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo , ........................................... 2015


Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo

Nama :

Jabatan :

NIP :

C16


20/36

16. INSTANSI : PT. PELINDO IV CABANG GORONTALO

No DataJenis Data



1 Profil Pelabuhan v v Terbaru

2 Data Exsport v v Terbaru

3 Data Import

4 Rencana Pengembangan Pelabuhan5 Studi terkait v v Terbaru


Mengetahui,PT. PELINDO IV Cabang Gorontalo, ........................................... 2015


PT. PELINDO IV Cabang Gorontalo

Nama :

Jabatan :NIP :

C17


21/36

Halaman 1 dari 13

KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.

KUESIONER PENYIAPAN MATERI PENINJAUAN KEMBALIRENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI

Data Responden

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Alamat :

Tlp/HP :

Alamat Email :

Pemerintah Provinsi : Website Pemprov. :

Penjelasan pengisian kuesioner

1. Kuesioner ini bertujuan untuk mendapat masukan dari Pemerintah Provinsi

dalam rangka penyiapan materi peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.

2. Kuesioner terdiri dari dua (2) bagian, yaitu pertanyaan yang didasarkan padaisu dan kedua didasarkan pada muatan materi RTR Pulau Sulawesi itu sendiri.

3. Teknis pengisian kuesioner cukup dengan memberikan tanda centang 0

pada jawaban yang Anda anggap benar atau bersesuaian dengan fakta

lapangan. Jawaban boleh lebih dari satu.

4. Masukan dari Anda akan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam

pelaksanaan materi peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi, dan oleh karena

itu dimohon untuk mengisinya dengan penuh tanggung jawab, teliti danlengkap.

A. ISU PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL

1. Apakah pertumbuhan penduduk dan pola persebarannya yang cenderung

meningkat di kawasan perkotaan akan mempengaruhi kebijakan dan rencana

struktur ruang wilayah Pulau Sulawesi?

D Ya

D Tidak


22/36

Halaman 2 dari 13


2. Apakah pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif tinggi belakangan ini

akan mempengaruhi kebijakan dan rencana pola ruang dan rencana struktur

ruang serta kawasan strategis nasional?

D YaD Tidak

2. Penerapan sistem logistik nasional (Sislognas; PP 26/2012) mempunyai

implikasi terhadap sistem infrastruktur pada tataran nasional maupun

internasional. Hal ini akan berdampak terhadap (terutama) rencana

pengembangan sistem jaringan transportasi laut. Apakah kebijakan ini akan

mempengaruhi sistem transportasi laut di wilayah provinsi Anda?

D Ya

D Tidak

3. Bila Ya, apa yang akan Anda usulkan terkait dengan pengaruh kebijakantersebut?

D Meningkatkan kapasitas pelayanan perhubungan laut

D Menyesuaikan sistem tatanan keplabuhan dengan Sislognas

D Menyesuaikan sistem alur pelayaran dengan Sislognas

D

4. Apakah Anda melihat masih terjadinya kesenjangan perkembangan wilayah

antar provinsi?

D Ya

D Tidak

5. Bila Ya, apakah kebijakan dan rencana tata ruang wilayah nasional dapat

berperan dalam mengurangi kesenjangan perkembangan tersebut?

D Ya

D Tidak

6. Apakah kejadian bencana alam skala lintas provinsi, seperti gempa, tsunami,

letusan gunung berapi, banjir akan mempengaruhi kebijakan dan rencana tata

ruang wilayah Pulau Sulawesi?

D Ya

D Tidak

7. Apakah isu pemanasan global berkaitan dengan kondisi hutan di Indonesia?D Ya

D Tidak

8. Bila Ya, apakah kebijakan nasional dalam perbaikan dan peningkatan kualitas

hutan berdampak terhadap kebijakan dan rencana pola ruang wilayah Pulau

Sulawesi?

D Ya

D Tidak

9. Apakah pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota berpengaruh terhadap

rencana pola ruang wilayah Pulau Sulawesi?


23/36

Halaman 3 dari 13


D Ya

D Tidak

10. Menurut pendapat Anda, apakah penyusunan RTRW Provinsi sudah

mengacu pada kebijakan dan rencana tata ruang Pulau Sulawesi?

D YaD Tidak

11. Apakah Anda melihat bahwa RTR Pulau Sulawesi sudah dijadikan acuan

dalam penyusunan kebijakan sektoral (rencana induk sektoral), seperti

rencana pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, ekonomi dan budaya?

D Ya

D Tidak

12. Menurut Anda, apakah penyusunan kebijakan pembangunan daerah provinsi

seperti RPJM, RTRWP, RPIJM, sudah mengacu pada RTR Pulau Sulawesi?

D SudahD belum

13. Apakah terdapat tumpang tindih peruntukan lahan di provinsi Anda?

D Ya

D Tidak

14. Bila Ya, apakah jenis peruntukan lahan yang tumpang tindih tersebut?

D Kehutanan dengan Pertambangan

D Kehutanan dengan Pertanian

D Kehutanan dengan Perkebunan

D Pertambangan dengan pertanian D

Pertambangan dengan perkebunan D

Perkebunan dengan pertanian

D Kehutanan, perkebunan, pertanian dengan permukiman

D Lainnya; .

B. MATERI MUATAN TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

B1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional

B.1.1. Sistem Perkotaan Nasional

1. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat PKN?

D Ya

D Tidak

2. Bila Ya, apakah penetapan PKN tersebut sesuai dengan kebutuhan

pembangunan provinsi?

D Sesuai

D Tidak Sesuai

3. Bila tidak sesuai, apakan terdapat pusat kegiatan lain yang lebih tepat dijadikan

sebagai PKN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam RTR PulauSulawesi?


24/36

Halaman 4 dari 13


D Ada

D Tidak

4. Apakah penetapan PKW di wilayah provinsi Anda sesuai dengan kebutuhan

pembangunan daerah?

D SesuaiD Tidak Sesuai

5. Bila tidak sesuai, apakah terdapat pusat kegiatan lain yang lebih tepat dijadikan

sebagai PKW sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam RTR Pulau

Sulawesi?

D Ada

D Tidak

6. Apakah penetapan PKL di wilayah provinsi Anda sesuai dengan kebutuhan

pengembangan daerah?

D Ya

D Tidak

7. Bila Tidak, apakah terdapat pusat kegiatan lain yang lebih tepat, sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan dalam RTR Pulau Sulawesi?

D Ada

D Tidak ada

8. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat Pusat Kegiatan Strategis Nasional

(PKSN)?

D Ada

D Tidak ada

9. Bila Ada, apakah penetapan PKSN tersebut sudah tepat dan sesuai dengan

kebutuhan pembangunan daerah?

D Sesuai

D Kurang sesuai

D Tidak sesuai

10. Bila Kurang/Tidak sesuai, apakah terdapat pusat kegiatan lain yang dianggap

lebih sesuai dan memenuhi kriteria PKSN yang ditetapkan dalam RTRWN?

D Ada

D Tidak ada

D Tidak Tahu

B.1.2. Sistem Jarin gan Transpo rtasi Nasional

11. Apakah provinsi Anda dilalui oleh sistem jaringan jalan nasional?

D Ya

D Tidak

12. Bila Ya, apakah jalur tersebut sudah tepat atau sesuai dengan kebutuhan

pembangunan daerah?

D SesuaiD Tidak sesuai


25/36

Halaman 5 dari 13


13. Bila Tidak sesuai,apakah sudah atau ada jalur lain yang tepat menjadi jalur

jaringan jalan nasional sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam

RTR Pulau Sulawesi?

D Ada

D Tidak adaD Tidak tahu

14. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat jaringan jalur kereta api?

D Ada

D Tidak

15. Bila ada, bagaimanakah statusnya?

D Beroperasi

D Belum beroperasi

D Tidak beroperasi

16. Bila belum beroperasi apakah sudah terdapat rencana pengoperasian dari

kementerian terkait?

D Ada

D Tidak tahu

D Tidak ada

17. Bila tidak beroperasi apakah kondisi prasarananya (rel,stasiun dan peralatan

lainnya) masih dalam kondisi yang baik?

D Baik

D Sudah rusak

18. Apakah dalam RTRW provinsi Anda terdapat rencana pengembangan

jaringan jalur kereta api?D Ada

D Tidak ada

19. Bila ada, apakah sudah ada rencana pembangunannya?

D Sudah

D Belum

20. Apakah di provinsi Anda terdapar pelabuhan internasional?

D Ada

D Tidak ada

21. Bila Ada,apakah penetapannya sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?D Sudah

D Belum

22. Bila belum, apakah terdapat tempat lain di provinsi Anda yang lebih tepat dan

sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam RTR Pulau Sulawesi?

D Ada

D Tidak Tahu

D Tidak ada

23. Apakah di provinsi Anda terdapar pelabuhan nasional?

D Ada

D Tidak ada


26/36

Halaman 6 dari 13


24. Bila Ada,apakah penetapannya sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?

D Sudah

D Belum

25. Bila belum, apakah terdapat tempat lain di provinsi Anda yang lebih tepat dan

sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam RTR Pulau Sulawesi?D Ada

D Tidak Tahu

D Tidak ada

26. Apakah di provinsi Anda terdapat jaringan jalur penyeberangan?

D Ada

D Tidak ada

27. Bila Ada, apakah penetapannya sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?

D Sudah

D Belum/Tidak

28. Bila Belum/Tidak, apakah terdapattempatlain di provinsi Anda yang lebih

tepat dan sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam RTR Pulau Sulawesi?

D Ada

D Tidak ada

29. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat alur pelayaran internasional?

D Ada

D Tidak ada

30. Bila Ada, apakah masih berfungsi secara baik/optimal?

D Masih

D Tidak31. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat alur pelayaran nasional?

D Ada

D Tidak ada

32. Bila Ada, apakah alur pelayaran nasional tersebut masih berfungsi secara

baik/optimal?

D Masih

D Tidak

33. BilaTidak,apakah terdapat alur pelayaran baru yang menggantikan alur

pelayaran nasional tersebut?D Ada

D Tidak ada

34. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat bandar udara umum?

D Ada

D Tidak ada

35. Bila ada, apakah ada rencana atau sudah terjadi pemindahan lokasi bandar

udara tersebut?

D Ya

D Tidak


27/36

Halaman 7 dari 13


36. Apakah bandar udara umum tersebut telah mengalami peningkatan status?

D Ya

D Tidak

37. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat bandar udara khusus?

D YaD Tidak

38. Bila tidak, apakah ada rencana untuk membangun bandar udara khusus?

D Ya

D Tidak

39. Apakah di provinsi Anda terdapat waduk berskala nasional?

D Ada

D Tidak ada

40. Bila Ada, apakah waduk tersebut tertuang dalam rencana struktur ruang

wilayah nasional (RTRWN)?

D Ya

D Tidak

B.1.3. Sistem J aringan En ergi

41. Apakah di wilayah provinsi anda terdapat jaringan pipa minyak dan gas bumi?

D Ada

D Tidak ada

42. Bila Tidak, apakah ada rencana pembangunan jaringan pipa minyak dan atau

gas bumi?

D Ada

D Tidak

43. Apakah di wilayah provinsi anda terdapat pembangkit tenaga listrik (PTL)?

D Ada

D Tidak

44. Apakah ada rencana pengembangan PTL baru?

D Ada

D Tidak ada

45. Bila, ada apakah jenis PTL yang akan dibangun tersebut?D PLTD

D PLTA

D PLTN

D ..

46. Apakah wilayah provinsi Anda dilalui/tersedia jaringan transmisi listrik?

D Ada

D Tidak ada

47. Bila Tidak ada,apakah ada rencana untuk pembangunannya?

D AdaD Tidak ada


28/36

Halaman 8 dari 13


B.1.4. Sistem Jarin gan Telekomunik asi Nasion al

48. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat sistem jaringan telekomunikasi

terestrial?D Ada

D Tidak ada

49. Bila tidak ada, apakah ada rencana untuk pembangunannya?

D Ada

D Tidak ada

50. Apakah wilayah provinsi Anda terdapat sistem jaringan telekomunikasi

satelit?

D Ada

D Tidak ada

51. Bila tidakada, apakah ada rencana pembangunannya?

D Ada

D Tidak ada

B. 2. RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL

B.2.1. Kawasan Lin dung Nasion al

52. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat kawasan suaka alam, pelestarian

alam, dan cagar budaya?

D AdaD Tidak ada

53. Bila Ada, apa saja jenisnya?

D Kawasan Suaka Alam

D Kawasan Suaka Alam Laut

D Suaka Margasatwa dan Suaka Margastwa Laut

D Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

D Kawasan pantai berhutan bakau

D Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

D Taman Hutan RayaD Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

D Kawsan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

54. Apakah kawasan tersebut mengalami pengurangan luasan?

D Ya

D Tidak

55. Apakah ada pengusulan tambahan luas kawasan suaka alam, pelestarian

alam, dan cagar budaya?

D Ada

D Tidak ada


29/36

Halaman 9 dari 13


56. Apakah di provinsi Anda terdapat kawasan lindung geologi?

D Ada

D Tidak ada

57. Bila ada, apa saja jenisnya?

D Kawasan cagar alam geologiD Kawasan rawan bencana alam geologi

D Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

58. Apakah kawasan lindung geologi tersebut mengalami pengurangan luasan?

D Ya

D Tidak

59. Apakah ada usulan untuk menambah luas kawasan geologi?

D Ada

D Tidak ada

60. Apakah di provinsi Anda terdapat kawasan lindungan lainnya (lihat No. 61)?

D Ada

D Tidak ada


D Cagar bisofer

D Ramsar

D Taman buru

D Kawasan perlindungan plasma nutfah

D Kawasan pengungsian satwa

D Terumbu karang

D Kawasan kondor bagi jenis satwa biota laut yang dilindungi62. Apakah lindungan lainnya mengalami pengurangan luasan?

D Ya

D Tidak

63. Apakah ada usulan untuk menambah luas kawasan lindung lainnya?

D Ada

D Tidak ada

B.2.2 Kawasan Budidaya

64. Apakah di provinsi Anda terdapat kawasan hutan produksi?

D Ada

D Tidak ada


D Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas

D Kawasan peruntukan hutan produksi tetap

D Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi

66. Apakah dalam perkembangan pengelolaan hutan produksi terjadi perubahan

fungsi dan luasan kawasan peruntukan hutan produksi?

D Ya

D Tidak


30/36

Halaman 10 dari 13


67. Apakah terjadi pengurangan luasan hutan produksi?

D Ya

D Tidak

68. Bila terjadi pengurangan, apakah bersifat legal atau ilegal?

D LegalD Ilegal

69. Bila bersifat legal, diperuntukkan untuk apakah hasil pelepasan hak hutan

tersebut?

D Pertambangan

D Perkebunan D

Pertanian

D

70. Apakah di provinsi Anda terdapat lahan pertanian pangan berkelanjutan

(LP2B)?

D Ada

D Tidak

71. Apakah keberadaan LP2B tersebut sudah di-perda-kan?

D 0-25% Kabupaten sudah menerbitkan Perda tentang LP2B

D 25-50% Kabupaten sudah menerbitkan Perda tentang LP2B

D 50%-75% Kabupaten sudah menerbitkan Perda tentang LP2B

D > 75% Kabupaten sudah menerbitkan Perda tentang LP2B

72. Apakah terjadi alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian?

D Ya

D Tidak

73. Apakah di provinsi Anda terdapat kawasan pertambangan yang memiliki nilai

strategis nasional?

D Ada

D Tidak ada

74. Apakah terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kawasan

pertambangan dengan yang non pertambangan?

D Ya

D Tidak

75. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat kawasan andalan?

D Ya

D Tidak

76. Bila Ya, apakah kawasan tersebut berfungsi dan berperan sebagaimana yang

ditetapkan RTR Pulau Sulawesi?

D Ya

D Tidak tahu

77. Apakah sektor unggulan kawasan andalan di provinsi anda?

D Pertanian D

Perkebunan DPerikanan


31/36

Halaman 11 dari 13


D Pertambangan

D Industri

D Pariwisata

D .

78. Apakah perkembangan terakhir sektor unggulannya mengalami perubahan?D Ya

D Tidak

79. Bila Ya, saat ini lebih cenderung pada sektor unggulan apa?

D Pertanian D

Perkebunan D

Perikanan

D Pertambangan

D Industri

D Pariwisata

D .

80. Apakah keberadaan kawasan andalan berpengaruh terhadap percepatan

pembangunan infrastruktur kawasan sekitarnya?

D Ya

D Tidak

B.2. 3. Kawasan Strategis Nasional

81. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat Kawasan Strategis Nasional (KSN)?

D YaD tidak

82. Bila Ya, sebutkan bidang atau kepentingannya :

D Pertahanan keamanan

D Pertumbuhan ekonomi

D Sosial budaya

D Pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tinggi

D Fungsi dan daya dukung hidup

83. Apakah KSN yang terdapat di provinsi Anda sudah berfungsi sesuai peran dan

kriteria yang ditetapkan dalam RTR Pulau Sulawesi:

D Sudah

D Belum

84. Apabila tidak atau kurang sesuai, apakah terdapat kawasan lain di provinsi

Anda yang lebih tepat/sesuai?

D Ada

D Tidak

85. Apakah KSN membawa dampak positif bagi pembangunan kawasan

sekitarnya?

D Ya

D Tidak


32/36

Halaman 12 dari 13


86. Apakah dalam pengelolaan KSN tersebut terjadi pembagian kewenangan yang

jelas?

D Ya

D Tkurang

D Tidak87. Apakah dalam pengelolaan KSN diperlukan suatu mekanisme kerjasama antar

instansi/lembaga, baik dari unsur lintas tingkat pemerintahan maupun lembaga

terkait lainnya?

D Ya

D Tidak

88. Apakah KSN tersebut secara konsisten tetap berpegang pada bidang atau

sudut kepentingannya?

D Ya

D KurangD Tidak

Catatan/Tambahan masukan (Bila halaman ini kurang, silahkan ditambahkan) :


33/36

Halaman 13 dari 13


Demikian kuesioner ini diisi sesuai dengan aspirasi dan kondisi lapangan.

..............................., . Oktober 2015

Tanda tangan & cap instansi

(..)

NIP :

Mohon diserahkan kembali pada waktu acara Penjaringan Masukan Pemdadalam rangka Penyiapan Materi Teknis Peninjauan Kembali Rencana TataRuang (RTR) Pulau Sulawesi, melalui:Ibu Ayu : 085716151013


34/36

Halaman 1 dari 3

Kerangka Acuan Kerja (KAK)Penjaringan Masukan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah RTR Pulau Sulawesi

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)PENJARINGAN MASUKAN DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAMRANGKA PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RENCANATATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dalampelaksanaannya memiliki batas waktu selama 20 tahun. Selama batas waktu tersebut, RTRPulau Sulawesi bersifat dinamis yang artinya bahwa RTR Pulau Sulawesi melihat kesesuaianantara rencana tata ruang yang termuat dengan kebutuhan pembangunan yangmemperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal yang terjadi untukkemudian dilakukan proses peninjauan kembali.

Proses peninjauan kembali merupakan proses yang meliputi kajian, evaluasi dan penilaian yangdilakukan satu kali dalam 5 (lima) tahun atau dapat kurang dalam 5 (lima) tahun apabila terjadiperubahan lingkungan strategis seperti terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkandengan peraturan perundang-undangan, perubahan dalam peraturaran perundang-undangandan kebijakan nasional yang yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/ataudinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruangwilayah nasional.

Dalam Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesidi jelaskan bahwa Penataan Ruang Pulau Sulawesi bertujuan antara lain untuk mewujudkan :pusat pengembangan ekonomi kelautan, lumbung pangan padi nasional dan lumbung pangan

jagung nasional, pusat perkebunan kakao, pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi,serta minyak dan gas bumi, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari,ekowisata serta penyelenggaraan MICE. Untuk dapat mewujudkan tujuan Penataan RuangSulawesi maka di jabarkan melalui Kebijakan dan strategi dimana kebijakan dan strategi inidijabarkan lebih rinci dalam Strategi Opersionalisasi dan indikasi program utama sebagai acuanpelaksanaan kegiatan.

Sejak RTR Pulau Sulawesi ditetapkan, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan daerah danberbagai dinamika dalam pembangunan di daerah. Sejak tahun 2011 telah banyak peraturanperundang-undangan yang dikeluarkan dan memberi dampak pada perubahan arah kebijakandan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional, serta tantangan-tantangan dalam

mewujudkan tujuan penataan ruang Pulau Sulawesi.

Untuk memperkaya masukan dan dalam rangka mengumpulkan berbagai materi peninjauankembali RTR Pulau Sulawesi, maka mulai tahun 2015 Direktorat Jenderal Tata Ruangmelaksanakan kegiatan Penyiapan Materi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang PulauSulawesi.

2. MAKSUD

Maksud kegiatan ini adalah menjaring masukan dari pemerintah daerah sebagai materi

penyiapan peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi terutama terkait kebijakan-kebijakan barudi daerah yang dapat mempengaruhi perubahan pola ruang dan struktur ruang RTR PulauSulawesi.


35/36

Halaman 2 dari 3

Kerangka Acuan Kerja (KAK)Penjaringan Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi

3. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah menginventarisir data dan informasi yang didapat dari masukanpemerintah daerah serta menganalisis perubahan-perubahan yang terkait dengan RTR PulauSulawesi, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi awal bagi penyiapan materi peninjauankembali RTR Pulau Sulawesi. Selain itu tersusunnya kriteria peninjauan kembali dan daftarinventarisasi masalah sebagai materi kegiatan peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.

4. KERANGKA MATERI

Untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsidiperlukan pandangan dan hasil kajian dari berbagai bidang pada skala nasional sepertiperubahan iklim global, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kawasan rawanbencana, pemekaran wilayah, perkembangan teknologi informasi, ditetapkannya berbagaikebijakan seperti RPJMN, MP3EI, Blueprint Sislognas, Cetak Biru Transportasi Antarmoda-

Multimoda, Rencana Induk Sektoral (kawasan strategis industri, pariwisata, kelautan), disampingyang terkait langsung dengan muatan RTR Pulau Sulawesi seperti alih fungsi dan tumpang tindihpemanfaatan lahan, permasalahan kawasan strategis nasional, dan integrasi kegiatan sektoralyang berimplikasi ruang. Agar diperoleh masukan yang tepat sasaran dan berhasil guna bagipeninjauan kritis terhadap RTR Pulau Sulawesi, maka perlu pendalaman materi terkaitdiantaranya adalah :

a. Kaitan dan implikasi rencana serta pelaksanaan RPJMN terhadap RTRWN; beberapaprogram pembangunan sektoral yang tertuang dalam RPJMN mempunyai kaitan denganpemanfaatan ruang baik yang bersifat kawasan maupun jalur (simpul) untuk pembangunaninfrastruktur.

b. Keterkaitan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia(MP3EI); berkenaan dengan strategi pengembangan ekonomi melalui penguatan koridorekonomi pada Pulau Sulawesi yang dikaitkan dengan pengembangan potensi ekonomiwilayah pulau. MP3EI berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur transportasi(konektivitas) dan optimalisasi pemanfaatan ruang ekonomi (ekonomi wilayah)

c. Kebijakan pengembangan sistem logistik nasional (Sislognas); sistem ini berkaitan denganrantai pasokan mulai dari hulu sampai hilir dalam dan luar negeri. Dalam konteks tata ruanghal ini terkait erat dengan rencana struktur ruang, khususnya pada prasarana dan saranatransportasi. Pada sisi lain juga berhubungan dengan sistem ekonomi wilayah.

d. Kebijakan nasional tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, baik dari

sisi koneksitas (struktur ruang) maupun pengembangan sumber daya kawasan pesisirdan pulau-pulau kecil (pola ruang) ataupun pengelolaan pulu-pulau terluar (kawasanstrategis nasional).

e. Kebijakan terkait dengan kehutanan; kawasan hutan merupakan isu yang paling dominandalam penyusunan rencana tata ruang provinsi dan kabupaten. Hal ini terkait denganRencana Kehutanan Tingkat Nasional. Diperlukan penjelasan yang mendasar tentangpentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas hutan pada skala nasional. Keberadaanhutan Indonesia tidak saja berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem, keberlanjutanpembangunan, pemanasan global namun juga terkait erat dengan peningkatankesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks tata ruang, Undang-undang penataan

ruang dengan tegas menetapkan bahwa 30 % dari luas lahan suatu wilayah kabupatenharus merupakan kawasan (hutan) lindung.


36/36

Kerangka Acuan Kerja (KAK)Penjaringan Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi

f. Kebijakan sektor-sektor lain, baik yang terkait dengan pemanfaatan ruang seperti kawasanpertambangan, industri, pariwisata, pertanian berkelanjutan maupun berkenaan denganstruktur ruang seperti rencana pengembangan infrastruktur dan strategi pengembangansistem perkotaan nasional.

g. Selain yang berkenaan dengan kebijakan umum dan sektoral diatas juga sangat pentingmenyampaikan peran lembaga-lembaga yang tergabung dalam BKPRN, terkait denganpembinaan dan penyelenggaraan penataan ruang, khususnya dari Kementerian DalamNegeri (Ditjen. Bangda) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Penataan Ruang)

5. PENDEKATAN PELAKSANAAN

Penjaringan masukan untuk penyiapan materi peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi inidilakukan melalui pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungakan dilakukan melalui konsultasi publik dengan rancangan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyampaian gambaran umum tentang substansi RTR Pulau Sulawesi dan latar belakangperlunya dilakukan penyiapan materi peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi; gambaranumum akan berisikan tentang substansi dari RTR Pulau Sulawesi dan latar belakang terkaitdengan dasar hukum dan isu-isu strategis.

b. Penyampaian keterkaitan kebijakan-kebijakan nasional dengan RTR Pulau Sulawesi,seperti RPJMN, MP3EI, Percepatan Pelaskanaan Prioritas Pembangunan Nasional, SistemLogistik Nasional dan lain-lain.

c. Penyampaian peran, kewenangan dan tanggung jawab unsur BKPRN dalam pembinaandan penyelenggaraan pernataan ruang.

d. Pandangan dan isu strategis daerah terkait dengan implementasi RTR Pulau Sulawesi disetiap provinsi di Pulau Sulawesi.

e. Seluruh hasil masukan baik pada tataran kebijakan nasional, perkembangan sosekbudterkini serta masukan dari setiap provinsi akan ditabulasi dan dianalisis sebagai masukanuntuk peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.

Untuk pengumpulan data atau informasi yang bersifat tidak langsung atau sekunder akandilakukan melalui pengumpulan informasi tertulis dalam bentuk kuesioner. Rancangan kuesionerberisikan substansi rencana tata ruang nasional yaitu terkait dengan implementasi dan implikasirencana struktur, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis nasional.

Sebelum seluruh masukan ditabulasi dalam format daftar isian masalah (DIM), akan dilakukanpencermatan ulang, klarifikasi dan pemantapan DIM melalui diskusi kelompok bersama anggotaBKPRN sesuai dengan substansi yang termuat dalam DIM. Pada akhirnya akan diperoleh DIMyang ditabulasi secara sistematis sebagai bahan masukan bagi peninjauan peninjauan kembaliRTR Pulau Sulawesi.

6. PELAKSANAAN PENJARINGAN MASUKAN

Pelaksanaan Penjaringan Masukan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk

Workshop akan dilaksanakan di Makassar pada bulan November 2015.

form survei provinsi gorontalo (gorontalo)

Documents