freeport edited libre

Download Freeport Edited Libre

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    1/42

    1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan konstitusi Negara Republik

    Indonesia. Konstitusi, dengan berbagai pengertian menurut para ahli,

    adalah aturan-aturan dasar yang melandasi segala macam peraturan

    perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Di dalam suatu

    negara, konstitusi bertujuan diantaranya adalah untuk membatasi

    pemerintah dan pejabat lainnya agar tidak sewenangwenang dalam

    bertindak dan merugikan rakyat. Selain itu, konstitusi juga bertujuan

    melindungi Hak Asasi Manusia penduduknya agar tidak terjadi

    pelanggaran. Kemudian yang terpenting lagi adalah, konstitusi merupakan

    pedoman bagi para pejabat negara untuk menyelenggarakan negara.

    Indonesia di dalam perjalanan hidupnya telah menjadikan UUD1945 sebagai konstitusi negara selama masa orde lama dan orde baru.

    Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 memunculkan tuntutan dari

    masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945.

    Perubahan ini dikarenakan UUD 1945 dinilai masih memiliki banyak

    kekurangan, seperti menimbulkan tidak adanya saling mengawasi dan

    saling mengimbangi antar lembaga negara, ada pasal yang menimbulkan

    multitafsir, belum adanya aturan baku mengenai Hak Asasi Manusia, serta

    membuka peluang terjadinya penyelenggaraan negara yang otoriter.

    Konstitusi negara yang telah diubah telah memberikan perubahan

    yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di

    Indonesia. banyak sekali pencapaian bangsa Indonesia yang telah diraih

    pasca amandemen UUD 1945 seperti penegakan hukum yang lebih

    berkeadilan, sistem pemerintahan yang lebih demokratis, otonomi daerah

    yang lebih ditingkatkan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    2/42

    2

    mandiri dan berkeadilan. Namun demikian, masih ada satu permasalahan

    serius bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih tetap terjadi di depan

    mata bangsa Indonesia sendiri, yaitu masalah pengelolaan sumber daya

    alam.

    Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA).

    Sumber daya alam yang ada di Indonesia bermacammacam, mulai dari

    kekayaan hutan dan laut, sampai dengan yang lebih berharga yaitu

    barang tambang. Berbagai macam barang tambang seperti timah, gas

    alam, batu bara, sampai dengan emas terdapat di perut bumi Indonesia.

    Indonesia adalah penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia (20%

    dari suplai seluruh dunia)1dan juga produsen timah terbesar kedua. Hal

    tersebut merupakan suatu karunia tersendiri karena negara yang maju

    seperti Jepang dan Amerika Serikat sekalipun misalnya, tidak memiliki

    kekayaan alam yang sedemikian beragamnya. Namun sayangnya,

    kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebut belum dapat dikelola

    dengan baik oleh bangsa Indonesia sendiri. Banyak sektorsektor

    pertambangan strategis yang ada di wilayah Indonesia, namunpengelolanya adalah perusahaanperusahaan yang sebagian besar

    sahamnya dikuasai oleh pihak asing. dan yang lebih menyedihkan lagi,

    pengelolaan barang tambang oleh pihak asing tersebut lebih bannyak

    memberikan kerugian kepada bangsa Indonesia daripada mendatangkan

    keuntungan.

    Salah satu perusahaan asing yang paling disorot semenjak era 90-

    an sampai sekarang adalah PT Freeport McMoran Indonesia. Beberapaartikel yang dibaca oleh penulis membeberkan betapa dahsyatnya

    kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang asing yang sudah

    puluhan tahun bercokol di Indonesia ini. PT Freeport McMoran Indonesia

    adalah perusahaan tambang paling tua yang beroperasi di Indonesia. PT

    1 Agus ulaksono,Analisa Keekooia Kotrak Kerja PT. Freeport Idoesia,(Jakarta : Ufuk

    Publishing House, 2003), hal.19

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    3/42

    3

    Freeport yang berlokasi di Grasberg dan Easberg, Pegunungan Jaya

    Wijaya, menguasai 81,28% saham, sedangkan sisanya dikuasai oleh PT

    Indocopper Investama sebesar 9,36%, dan pemerintah Indonesia sebesar

    9,36%2. Kehadiran Freeport dapat dikatakan menjadi bencana bagi

    masyarakat Papua daripada berkah. Hal ini dikarenakan penambangan

    yang dilakukan Freeport telah menggusur ruang penghidupan suku - suku

    di pegunungan tengah Papua. Tanah - tanah adat tujuh suku, di

    antaranya suku Amungme dan Nduga, telah dirampas sejak awal

    masuknya Freeport.

    Limbah tailling yang dihasilkan PT Freeport telah menimbun 110

    km2wilayah Estuari dan mengalami pencemaran linkungan. Sekitar 20-40

    km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur

    akibat pembuangan limbah tailing tersebut3. Menurut sebuah sumber,

    penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport di Papua telah

    menghasilkan limbah buangan sebesar kira kira 6 miliar ton (lebih dari

    dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan Panama).

    Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan sekitar lokasipertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke

    dataran rendah basah, yang dekat Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan

    hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB. Ketika banjir

    tiba, kawasan-kawasan subur di lokasi itupun tercemar. Perubahan arah

    sungai Ajkwa pada perkembangannya telah menyebabkan banjir,

    kehancuran hutan-hutan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang

    semula kering menjadi rawa. Dari segi kesehatan, kaum perempuan diPapua tidak bisa lagi mencari siput di sekitar sungai yang merupakan

    sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan juga terjadi akibat

    masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT Freeport

    2Ibid,hal. 35

    3Iman Prihandono,Legalitas dan urgensi audit lingkungan PT. Freeport Indonesia,(Depok : FH-

    UI, 2001), hal.31

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    4/42

    4

    Indonesia, merupakan kota dengan penderita HIV/AIDS tertinggi di

    Indonesia.

    Dari segi perekonomian, jelas sekali bangsa Indonesia sangat

    dirugikan oleh PT Freeport. Menurut catatan Kementerian Energi dan

    Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT

    Freeport memroduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3

    juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga,

    dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$.

    Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun

    2001-2004 dari lubang Grasberg setara dengan 380 juta US$ (sekitar 3.8

    trilyun rupiah). Dari jumlah tersebut, selama kurun waktu 2001-2004,

    Indonesia hanya mendapatkan total 10-13% dari pajak atau sekitar 46

    juta dollar (460 milyar rupiah)4. Meski di tanah leluhurnya terdapat

    tambang emas terbesar di dunia, orang Papua khususnya mereka yang

    tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya pada tahun 2004 hanya

    mendapat rangking Indeks Pembangunan Manusia ke 212 dari 300-an

    lebih kabupaten di Indonesia. Hampir 70% penduduknya tidakmendapatkan akses terhadap air bersih, dan 35.2% penduduknya tidak

    memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, lebih dari 25%

    balita juga tetap memiliki potensi kurang gizi.

    Siapapun rakyat Indonesia yang mengetahui fenomena ini tentu

    akan menangis dan berdukacita karena ternyata masih ada di zaman

    kemerdekaan ini, bangsa asing yang menjajah bumi Indonesia ini

    melalui eksplorasi barang tambang. Rasa semacam ini pula yangkemudian menyebabkan terjadinya konflik-konflik sosial akibat dari

    kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport. Konflik sosial

    yang terjadi biasanya melibatkan masyarakat Papua setempat, aparat

    4http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-

    indonesia/ (diakses tanggal 2 Juli 2013 pukul 16.00)

    http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    5/42

    5

    keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri, serta pihak manajemen PT

    Freeport. Konflik sosial ini tidak jarang menimbulkan korban jiwa yang

    berasal dari pihak keamanan maupun warga Papua.

    Penulis merasa perlu ada peninjauan UUD 1945 terhadap kasus

    penambangan PT Freeport di Papua terhadap UUD 1945 karena sebagai

    konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD 1945 memuat dasar-dasar

    aturan kehidupan berbangsa, serta semangat penyelenggaraan negara

    yang bertujuan untuk kemakmuran bangsa Indonesia sehingga dapat

    terwujud kedaulatan Indonesia yang sejak dahulu diinginkan oleh para

    pendiri bangsa. Dari peninjauan tersebut, kemudian penulis akan

    merumuskan beberapa solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah

    tersebut. Peninjauan yang dilakukan akan dituangkan dalam bentuk karya

    tulis dengan judul Analisis Dampak Negatif Pertambangan Freeport Melalui

    Pendekatan Konstitusi Negara : Upaya Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat.

    B. Rumusan Masalah

    1. Bagaimana tinjauan pasal-pasal dan nilai-nilai di dalam UUD 1945

    terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport di Papua?

    2. Bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dan

    kerugian yang dialami bangsa Indonesia sebagai akibat dari kegiatan

    pertambangan PT Freeport di Papua?

    C. Tujuan Penulisan

    1. Untuk mengetahui tinjauan pasal-pasal dan nilai-nilai di dalam UUD

    1945 terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport di Papua,2. Untuk mengetahui langkah yang tepat dalam menyelesaikan

    permasalahan dan kerugian yang dialami bangsa Indonesia sebagai

    akibat dari kegiatan pertambangan PT Freeport di Papua.

    D. Manfaat Penulisan

    Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

    berikut :

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    6/42

    6

    1. Dapat memberikan solusi bagi pemerintah untuk menyelesaikan

    permasalahan dan kerugian yang dialami bangsa Indonesia sebagai

    akibat dari penambangan PT Freeport di Papua.,

    2. Dapat membebaskan rakyat Indonesia, terutama masyarakat Papua,

    dari penderitaan hidup akibat penambangan PT Freeport di wilayah

    Papua.

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    7/42

    7

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    A. Keberadaan PT Freeport di Indonesia

    PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan

    yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoRan Copper and

    Gold Inc. (AS). Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas

    terbesar di dunia melalui kegiatan penambangannya di Grasberg, Papua.

    PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua,

    masing-masing adalah di Erstberg (sejak 1967) dan Grasberg (sejak

    1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. 5

    Gambar 1. Lokasi pertambangan Freeport di Papua

    PT Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan

    2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaan perusahaan tersebut di

    5http://www.ptfi.com/about/history.asp. (diakses pada 8 Juli 2013)

    http://www.ptfi.com/about/history.asphttp://www.ptfi.com/about/history.asphttp://www.ptfi.com/about/history.asp
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    8/42

    8

    Indonesia telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada

    Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992-2004, dengan harga

    emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per

    ons6.

    Hingga kini, operasi penambangan PT Freeport masih berlangsung

    di kawasan Grasberg, Papua. Penambangan Freeport di Grasberg

    menghasilkan 5 macam barang tambang, yaitu tembaga, emas, silver,

    molybdenum, dan Rhenium.7 Emas merupakan penghasilan utama

    Freeport karena memang jenis tambang inilah yang konsentrasinya paling

    besar di lokasi tambang Grasberg.

    B. Dampak PT Freeport terhadap Lingkungan

    Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport

    menyebabkan kerusakan lingkungan. Berita yang dilaporkan oleh

    detik.com mengatakan bahwa, 25 Anggota Komisi IV DPR-RI meninjau

    lingkungan sungai dan laut areal pembuangan limbah tailing dari PT

    Freeport Indonesia di Portsite Amamapare, Timika, pada bulan November

    2011. Para wakil rakyat itu berkomentar, Limbah tailing (butiran pasir

    alami hasil pengolahan konsentrat) yang mengalir dari areal

    penambangan ke sungai, telah membuat sungai menjadi dangkal dan

    biota alam di sungai Ajkwa dan laut sekitarnya ikut terganggu, sehingga

    hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Ini merupakan sebuah

    ungkapan keprihatinan rakyat Indonesia melalui wakil wakilnya di DPR

    tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan

    Freeport.

    6Ibid, Agus Sulaksono, hal. 44

    7Ibid, hal. 82

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    9/42

    9

    Persoalan yang sama juga terjadi pada lingkungan ekosistem

    hutan. Penambangan Freeport telah menghasilkan galian berupa potential

    acid drainase(air asam tambang). Sehari-hari Freeport memproduksi tidak

    kurang dari 250.000 metrik ton bahan tambang. Material bahan yang

    diambil hanya 3 persen. Inilah yang diolah menjadi konsentrat kemudian

    diangkut ke luar negeri melalui pipa yang dipasang ke kapal pengangkut

    di Laut Arafuru. Sisanya, sebanyak 97 persen berbentuk tailing. Hasilnya,

    aktivitas ini menimbulkan vegetasi hutan daratan rendah seperti Dusun

    Sagu masyarakat

    Gambar 2. Kawah pertambangan Freeport di Papua

    Kamoro di Koprapoka, dan beberapa dataran rendah di wilayah Timika

    menjadi hancur.

    Kepala Perwakilan Greenpeace Indonesia Nur Hidayati di dalam

    media Indopos Online mengatakan, akibat penambangan Freeport selama

    44 tahun di Papua, diperkirakan Indonesia kehilangan 300.000 hektar

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    10/42

    10

    hutan per tahun. Peneliti lingkungan ini juga mengungkapkan, sudah

    hampir 9 juta hektar hutan Papua telah diidentifikasi untuk kepentingan

    pengembangan industri skala besar. Hampir dua juta hektar telah

    dialokasikan pemerintah untuk pengembangan food and energy estate di

    Merauke. Karena itu, solusinya aktifitas tambang di Papua harus

    dihentikan sementara, kemudian dihitung ulang dampak kerugiannya.

    Karena jika dilanjutkan tanpa kontrol maka bisa makin parah kerusakan

    lingkungan yang terjadi

    Selain itu, dampak pengerukan dan juga pembuangan limbah sisa

    tambang dalam jumlah besar ke badan-badan sungai hingga ke laut yang

    seringkali juga mengandung berbagai bahan kimia juga berbahaya bagi

    ekosistem di perairan.

    C. Dampak PT Freeport terhadap Kemanusiaan

    Kegiatan penambangan PT Freeport memicu sejumlah peristiwa-

    peristiwa bentrok dan kerusuhan yang terjadi baik di Papua maupun di

    wilayah lain di Indonesia. Kerusuhan ini terjadi karena luapan rasa

    ketidakadilan yang dirasakan rakyat Indonesia, terutama di Papua atas

    kegiatan pertambangan PT Freeport. Peristiwa bentrok yang terjadi

    kadang sampai menimbulkan korban jiwa. Berikut ini merupakan sekilas

    kasus-kasus kerusuhan yang terjadi terkait dengan PT Freeport yang

    terjadi pada tahun 2006-2011.

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    11/42

    11

    Gambar 3. Tuntutan warga Papua atas tragedi kemanusiaan

    21 Februari2006,terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang

    melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport di

    Kali Kabur Wanamon. Pengusiran dilakukan oleh aparat gabungan

    kepolisian dan satpam Freeport. Akibat pengusiran ini terjadi bentrokan

    dan penembakan. Penduduk sekitar yang mengetahui kejadian itu

    kemudian menduduki dan menutup jalan utama Freeport di Ridge Camp,

    di Mile 72-74, selama beberapa hari. Jalan itu merupakan satu-satunya

    akses ke lokasi pengolahan dan penambangan Grasberg.

    22 Februari 2006, sekelompok mahasiswa asalPapua beraksi terhadap

    penembakan di Timika sehari sebelumnya dengan merusak gedung Plasa

    89 diJakarta yang merupakan gedung kantor PT Freeport Indonesia.

    23 Februari 2006, masyarakat Papua Barat yang tergabung dalam

    Solidaritas Tragedi Freeport menggelar unjuk rasa di depan Istana,

    menuntuk presiden untuk menutup Freeport Indonesia. Aksi yang sama

    juga dilakukan oleh sekitar 50 mahasiswa asal Papua diManado.

    http://id.wikipedia.org/wiki/21_Februarihttp://id.wikipedia.org/wiki/2006http://id.wikipedia.org/wiki/2006http://id.wikipedia.org/wiki/Satpamhttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Februarihttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/23_Februarihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manadohttp://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manadohttp://id.wikipedia.org/wiki/23_Februarihttp://id.wikipedia.org/wiki/Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswahttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Februarihttp://id.wikipedia.org/wiki/Satpamhttp://id.wikipedia.org/wiki/2006http://id.wikipedia.org/wiki/21_Februari
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    12/42

    12

    27 Februari 2006, Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat

    menduduki kantor PT Freeport Indonesia di Plasa 89, Jakarta. Terjadi

    bentrok yang mengakibatkan 8 orang polisi terluka.

    1 Maret 2006, demonstrasi selama 3 hari di Plasa 89 berakhir. 8 aktivis

    LSM yang mendampingi mahasiswa Papua ditangkap dengan tuduhan

    menyusup ke dalam aksi mahasiswa Papua

    7 Maret 2006, demonstrasi di Mile 28, Timika di dekat bandar udara

    Moses Kilangin mengakibatkan jadwal penerbangan pesawat terganggu.

    14 Maret 2006, massa penentang penambangan Freeport yang

    membawa anak panah dan tombak menutup checkpoint 28 di Timika.

    Massa juga mengamuk di depanHotel Sheraton.

    15 Maret 2006, Polisi membubarkan massa di Mile 28 dan menangkap

    delapan orang yang dituduh merusak Hotel Sheraton. Dua orang polisi

    terkena anak panah.

    Gambar 4. Tuntutan warga Papua untuk menutup Freeport

    16 Maret 2006, aksi pemblokiran jalan di depan Kampus Universitas

    Cendrawasih,Abepura, Jayapura, oleh masyarakat dan mahasiswa yang

    tergabung dalam Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB Kota Jayapura,

    berakhir dengan bentrokan berdarah. Peristiwa ini menyebabkan 3 orang

    anggotaBrimob dan 1 intelijenTNI tewas dan puluhan luka-luka baik dari

    pihak mahasiswa dan pihak aparat.

    http://id.wikipedia.org/wiki/27_Februarihttp://id.wikipedia.org/wiki/1_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/LSMhttp://id.wikipedia.org/wiki/7_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Timikahttp://id.wikipedia.org/wiki/14_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sheraton_Timika_Hotelhttp://id.wikipedia.org/wiki/15_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sheraton_Timika_Hotelhttp://id.wikipedia.org/wiki/16_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Cendrawasihhttp://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Cendrawasihhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abepura&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Jayapurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Brimobhttp://id.wikipedia.org/wiki/TNIhttp://id.wikipedia.org/wiki/TNIhttp://id.wikipedia.org/wiki/Brimobhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jayapurahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abepura&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Cendrawasihhttp://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Cendrawasihhttp://id.wikipedia.org/wiki/16_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sheraton_Timika_Hotelhttp://id.wikipedia.org/wiki/15_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sheraton_Timika_Hotelhttp://id.wikipedia.org/wiki/14_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/Timikahttp://id.wikipedia.org/wiki/7_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/LSMhttp://id.wikipedia.org/wiki/1_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/27_Februari
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    13/42

    13

    17 Maret 2006, Tiga warga Abepura, Papua, terluka akibat terkena

    peluru pantulan setelah beberapa anggota Brimob menembakkan

    senjatanya ke udara di depan Kodim Abepura. Beberapa wartawan televisi

    yang meliput dianiaya dan dirusak alat kerjanya oleh Brimob.

    22 Maret 2006, satu lagi anggota Brimob meninggal dunia setelah

    berada dalam kondisi kritis selama enam hari

    23 Maret 2006, lereng gunung di kawasan pertambangan terbuka PT

    Freeport Indonesia di Grasberg, longsor dan menimbun sejumlah pekerja.

    3 orang meninggal dan puluhan lainnya cedera .

    18 April 2007, sekitar 9.000 karyawan Freeport mogok kerja untuk

    menuntut perbaikan kesejahteraan. Perundingan akhirnya diselesaikan

    pada 21 April setelah tercapai kesepakatan yang termasuk mengenai

    kenaikan gaji terendah.

    21 Oktober 2011,sekitar tiga orang tewas akibat insiden penembakan

    di kawasan Freeport Timika Papua. Marcelianus, seorang personil polri

    berpangkat Brigadir Polisi Satu juga tewas tertembak.

    November 2011, aksi unjuk rasa pekerja PT Freeport di Papua berujungpada penembakan yang menyebabkan kematian di kalangan pengunjuk

    rasa.8

    Kejadian kejadian yang telah disebutkan di atas hanyalah

    sebagian dari tragedi kemanusiaan yang disebabkan ketidakpuasan rakyat

    Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia. Namun dari pemaparan

    tersebut sudah menunjukkan dampak negatif dari eksplorasi tambang

    yang dilakukan oleh PT Freeport.

    8http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia#Keamanan (diakses pada 27 Juni 2013)

    http://id.wikipedia.org/wiki/17_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/23_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Aprilhttp://id.wikipedia.org/wiki/2007http://id.wikipedia.org/wiki/2007http://id.wikipedia.org/wiki/Mogok_kerjahttp://id.wikipedia.org/wiki/21_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/2011http://id.wikipedia.org/wiki/2011http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia#Keamananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia#Keamananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia#Keamananhttp://id.wikipedia.org/wiki/2011http://id.wikipedia.org/wiki/21_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mogok_kerjahttp://id.wikipedia.org/wiki/2007http://id.wikipedia.org/wiki/18_Aprilhttp://id.wikipedia.org/wiki/23_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Marethttp://id.wikipedia.org/wiki/17_Maret
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    14/42

    14

    D. Dampak PT Freeport terhadap Perekonomian Indonesia

    Aktivitas pertambangan PT Freeport di Papua yang dimulai sejak

    tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 46 tahun. Selama

    ini, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua, telah mencetak

    keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut,

    namun belum

    Gambar 5. Warga sekitar lokasi masih hidup miskin

    memberikan manfaat optimal bagi negara, Papua, dan masyarakat lokal di

    sekitar wilayah pertambangan.

    Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari

    tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Para petinggi

    Freeport terus mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang

    besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika,

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    15/42

    15

    Papua.9 Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan

    bagi bangsa Indonesia, khususnya warga sekitar.

    Gambar 6. Emas batangan yang diperoleh Freeport

    Aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini

    telah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan

    negara yang tidak optimal serta peran negara/BUMN untuk ikut mengelola

    tambang yang sangat minim. Freeport mengelola tambang terbesar didunia di berbagai negara, yang didalamnya termasuk 50% cadangan

    emas di kepulauan Indonesia. Namun, sebagai hasil eksploitasi potensi

    tambang tersebut, hanya sebagian kecil pendapatan yang yang masuk ke

    kas negara dibandingkan dengan miliaran dolar Amerika keuntungan yang

    diperoleh Freeport. Kehadiran Freeport pun tidak mampu

    menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, namun

    berkontribusi sangat besar pada perkembangan perusahaan asingtersebut.

    Pada tahun 1995 Freeport baru secara resmi mengakui

    menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun

    9

    http://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerint

    ah (diakses pada tanggal 8 Juli 2013)

    http://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintah
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    16/42

    16

    1994, Freeport mengaku hanya sebagai penambang tembaga. Jumlah

    volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah

    diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia Kerja Freeport

    dan beberapa anggota DPR RI Komisi VII pun mencurigai telah terjadi

    manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Mereka mencurigai

    jumlahnya lebih dari yang diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton

    emas. DPR juga tidak percaya atas data kandungan konsentrat yang

    diinformasikan sepihak oleh Freeport. Anggota DPR berkesimpulan bahwa

    negara telah dirugikan selama lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya

    pengawasan yang serius.10Bahkan Departemen Keuangan melalui Dirjen

    Pajak dan Bea Cukai mengaku tidak tahu pasti berapa produksi Freeport

    berikut penerimaannya.

    Di sisi lain, pemiskinan juga berlangsung di wilayah Mimika, yang

    penghasilannya hanya sekitar $132/tahun, pada tahun 2005.

    Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis naik dengan

    kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi

    Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinandan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport.

    Kondisi semacam ini tentu tidak akan berakhir jika dibiarkan saja hingga

    kontrak pertambangan Freeport berakhir pada tahun 2041.

    10

    http://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerint

    ah (diakses pada tanggal 8 Juli 2013)

    http://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintah
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    17/42

    17

    BAB III

    METODOLOGI PENULISAN

    A. Jenis Penelitian

    Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang

    dilaksanakan untuk meninjau dampak-dampak negatif kegiatan

    penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport di Papua. Permasalahan

    akibat dari kegiatan PT Freeport dideskripsikan, kemudian dianalisis

    dengan menggunakan UUD 1945 sebagai referensi utama.

    B. Metode Pengumpulan Data

    Metode yang dilakukan penulis adalah studi pustaka (Library

    Research) yaitu dengan mengadakan kajian terhadap berbagai artikel

    yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

    1. Kronologi kegiatan penambangan PT Freeport di Indonesia,

    2. Kejadian-kejadian akibat kegiatan penambangan PT Freeport di

    Papua,

    3. Buku yang berkaitan dengan kegiatan penambangan PT Freeport di

    Papua.

    4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

    1945) beserta penjelasannya, sebagai referensi utama penulis dalam

    menyusun analisis.

    C.

    Metode Analisis Data

    Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hal

    yang dianalisis adalah dampak negatif dari kegiatan penambangan PT

    Freeport di Papua yang masih belum terselesaikan, dengan menggunakan

    UUD 1945 sebagai bahan rujukan.

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    18/42

    18

    D. Prosedur Penulisan

    Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga

    tahap, yaitu:

    1.Tahap persiapan, yaitu penulis melakukan pengumpulan data

    dengan cara studi pustaka,

    2.Tahap pelaksanaan, yaitu peneliti melakukan penyusunan terhadap

    data-data yang telah ada, serta melakukan kajian dan analisis

    untuk meninjau permasalahan yang ada,

    3.Tahap penyelesaian, yaitu penulis melekukan penulisan atas apa

    yang telah dikaji dan dianalisis, dan kemudian merumuskan

    kesimpulan dan saran/rekomendasi yang relevan.

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    19/42

    19

    BAB IV

    PEMBAHASAN

    A. Tinjauan Konstitusi terhadap Dampak Negatif Penambangan

    Freeport

    Penulis telah melakukan kajian terhadap sepak terjang PT Freeport

    di Indonesia melalui berbagai artikel. Setelahnya, dapat disimpulkan

    bahwa ada 3 ruang lingkup masalah yang diakibatkan oleh kegiatan

    penambangan Freeport tersebut: perekonomian, lingkungan, dan

    kemanusiaan.

    1. Perekonomian

    PT Freeport dalam melakukan kegiatan penambangan di

    Indonesia terikat oleh kontrak karya pertambangan. Kontrak karya

    adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara

    pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing

    atau bisa dalam bentuk patungan perusahaan asing denganIndonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan

    usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi. Pada awal mula

    berpijaknya PT Freeport di Indonesia, kontrak karya diatur dengan

    UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dimana sebelumnya

    dimulai oleh UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

    yang menjadi pintu masuk inverstor asing untuk menanamkan

    modalnya dalam bisnis pertambangan.11

    Menurut ahli hukum tatanegara yang juga diplomat, alm. Prof. Ismail Suny, istilah kontrak

    karya yang biasa dipakai di Indonesia mengandung esensi bahwa

    badan hukum asing yang melakukan penambangan harus

    bekerjasama dengan badan hukum indonesia. selain itu juga sifat

    kerjasama ini harus saling menguntungkan. Namun hal tersebut

    11Ibid, Agus Sulaksono, hal. 77

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    20/42

    20

    tidak terdapat di dalam kontrak karya antara PT Freeport dengan

    pemerintah Indonesia.

    Dalam kontrak antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport

    diketahui bahwa 100% modalnya dimiliki oleh pihak asing. Dari segi

    saham, jelas sekali Indonesia sangat dirugikan, hanya 9,36% saja

    saham dimiliki pemerintah Indonesia, sedangkan sebanyak 81,28%

    dikuasai oleh PT Freeport. Perjanjian kontrak karya di Indonesia

    dimulai setelah pemerintahan Orde Baru berkuasa di bawah Presiden

    Soeharto, dengan mengesahkan UU No 1 Tahun 1967 tentang

    penanaman modal asing dan UU no 11 Tahun 1967 tentang

    pertambangan. Kontrak karya pertama diadakan pemerintah

    Indonesia dengan PT Freeport untuk melakukan penambangan di

    Papua. Kemudian kontrak karya tersebut diperbarui pada tahun

    1991. Di dalam kontrak karya ini, terjadi ketidakadilan yang luar

    biasa. Pihak Indonesia hanya berhak mendapatkan royalty 1% dari

    emas yang didapatkan oleh Freeport di Papua.12 Namun semenjak

    tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor45 tahun 2003 yang mengatur royalty emas bagi bangsa Indonesia

    sebesar 3,75%. Sangat ironis memang, negara yang memiliki

    kekayaan tambang emas terbesar di dunia, hanya memperoleh

    3,75% dari emas yang dimilikinya itu. Fakta yang lebih menyakitkan

    lagi, kontrak karya yang sedang berlaku saat ini antara PT Freeport

    dengan pemerintah Indonesia baru berakhir pada tahun 2021, dan

    pada saat itu juga kandungan emas yang ada di bumi Papuadiperkirakan sudah habis.

    Pada ruang lingkup ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak

    sesuai dengan UUD 1945 yang berkaitan dengan Perekonomian

    Negara dan Kesejahteraan Rakyat. Berikut ini adalah poin-poinnya :

    12 http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-

    indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/ (diakses pada 8 Juli 2013)

    http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    21/42

    21

    a.Pada pembukaan UUD 1945 yang merupakan nyawa dari pasal-

    pasal setelahnya, terdapat semangat yang melandasi

    pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang merdeka. Salah

    satu dari semangat tersebut ialah keinginan untuk memajukan

    kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum disini merujuk pada

    kesejahteraan seluruh Indonesia, jadi yang sejahtera tidak hanya

    golongan tertentu saja, tidak hanya daerah tertentu saja. Selain

    itu, kesejahteraan yang dicita-citakan tidak hanya sejahtera lahir

    saja, tapi juga batinnya. Namun jika kembali dilihat dan dirasakan,

    tentu masyarakat Papua yang terkena dampak penambangan

    Freeport tidak memenuhi kriteria sebagai masyarakat yang

    sejahtera menurut cita-cita kemerdekaan tersebut. Bukannya

    hidup sejahtera, warga yang berusaha mendulang emas dari sisa-

    sisa pengolahan Freeport justru diusir. Padahal kegiatan tersebut

    merupakan salah satu mata pencaharian warga sekitar. Warga

    yang berada di wilayah Mimika penghasilannya hanya sekitar

    $132/tahun, pada tahun 2005. Sebagian besar penduduk asliberada di bawah garis kemiskinan. Hal ini tidak aneh karena

    mayoritas masyarakat di daerah tersebut terpaksa hidup mengais

    emas yang tersisa dari limbah Freeport.

    b.Pasal 18A ayat (2) berbunyi : Hubungan keuangan, pelayanan

    umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

    antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

    dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.Dari rumusan tersebut dengan jelas diketahui bahwa

    pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

    harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras

    berdasarkan undang-undang. Adil antara pihak asing dan swasta,

    pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Masyarakat sekitar

    sumber daya alam tersebut juga harus merasakan keuntungan

    dari sumber daya alam tersebut. Sedangkan yang terjadi di Papua

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    22/42

    22

    tidak demikian. Meskipun terdapat sumber daya emas terbesar di

    dunia yang ada di dekat pemukiman mereka, namun warga tetap

    saja hidup miskin dan tidak berkecukupan.

    c. Ketika ingin meninjau dampak yang ditimbulkan akibat

    penambangan PT Freeport di Papua terhadap UUD 1945, satu

    pasal yang paling relevan tentunya adalah Pasal 33 Bab XIV

    tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Berikut

    adalah naskah tertulisnya :

    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

    kekeluargaan (ayat 1)

    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

    menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (ayat

    2)

    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

    dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

    kemakmuran rakyat (ayat 3)

    Pada mulanya, pasal 33 ini terdiri atas tiga ayat. Pada ayat (1),disebutkan bahwa asas yang paling utama dalam kegiatan

    perekonomian yang dijalankan di Indonesia ini adalah asas

    kekeluargaan. Asas ini dimaksudkan agar dapat tercipta demokrasi

    ekonomi di Indonesia. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan

    perekonomian yang produksinya dikerjakan oleh semua, untuk

    semua dibawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota

    masyarakat. Di dalam sistem ini, yang diutamakan adalahkemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sendiri, bukan

    kemakmuran perseorangan, kelompok, atau pihak asing. Karena

    bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara

    keseluruhan, maka dari itulah di dalam ayat (2) ditegaskan bahwa

    cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

    menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

    Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    23/42

    23

    hidup orang banyak misalnya kekayaan alam berupa barang

    tambang, minyak dan gas, kekayaan laut dan hutan, di mana

    semua kekayaan tersebut terdapat di Indonesia dan berpotensi

    sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Maka perusahaan yang mengelola kekayaan seperti ini, menurut

    UUD 1945 harus dikuasai oleh negara, tidak boleh dikuasai oleh

    perseorangan maupun pihak asing. Kalaupun harus berbagi saham

    misalnya, mayoritas sahamnya harus dimiliki oleh pemerintah

    Indonesia. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup

    orang banyak yang boleh dikuasai oleh perorangan dan pihak

    asing. Sebagai lanjutan dari pasal sebelumnya, ayat (3)

    menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang

    terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

    untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengolahan kekayaan

    yang dimiliki Indonesia oleh perusahaan tersebut hasilnya harus

    bermuara kembali untuk kesejahteraan rakyat, hasilnya harus bisa

    dinikmati oleh rakyat, entah dalam bentuk apapun. Bukan untukmemperkaya suatu pihak dan korporasi tertentu, atau bahkan

    justru sebaliknya, membuat kehidupan rakyat menjadi sengsara.

    Kemudian selanjutnya di dalam ayat (4) ditambahkan prinsip-

    prinsip perekonomian lainnya seperti kebersamaan, efisiensi

    berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta

    kemandirian. Selain itu harus dijaga keseimbangankemajuan dan

    kesatuan ekonomi nasional.Jika dikaitkan dengan fenomena penambangan Freeport di Papua,

    yang terjadi adalah berkebalikan dengan pasal 33 tersebut.

    Kegiatan penambangan emas dan logam lainnya yang dilakukan

    PT Freeport tersebut termasuk dalam kategori cabang produksi

    yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang

    banyak karena emas dan tembaga merupakan barang tambang

    berharga yang sangat mahal harganya sehingga mampu

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    24/42

    24

    menguntungkan sekali jika diolah. Namun justru sumber daya

    tersebut seluruhnya dikelola oleh PT Freeport yang sebagian besar

    sahamnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Royalti yang didapatkan

    Indonesia hanya sekitar 3,75%. Kekayaan alam yang seharusnya

    dipergunakan untuk kemakmuran rakyat justru digunakan oleh

    bangsa asing untuk menyejahterakan bangsa mereka sendiri.

    Fenomena ini sungguh sangat menyeleweng dari ketentuan yang

    terdapat di dalam UUD 1945 yang menghendaki bahwa

    perekonomian harus dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat.

    Selain itu hal ini juga bertentangan dengan prinsip kemandirian

    yang seharusnya diterapkan di perekonomian Indonesia.

    Dari pembahasan yang dipaparkan di atas, dapat diketahui

    bahwa jika ditinjau dengan UUD 1945, ternyata kegiatan

    penambangan yang dilakukan oleh Freeport di Papua

    mengandung unsur yang bertentangan dengan semangat bangsa

    Indonesia untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Selain

    itu kegiatan penambangan tersebut ternyata juga menyalahiprinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya alam dan demokrasi

    ekonomi yang seharusnya diterapkan di dalam kegiatan

    perekonomian di Indonesia karena prinsip-prinsip tersebut secara

    tegas dicantumkan di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia

    ini.

    2. Lingkungan

    Salah satu kerugian yang besar yang dialami oleh bangsaIndonesia akibat penambangan Freeport di Papua adalah kerusakan

    dan pencemaran lingkungan yang sangat parah. Kegiatan

    penambangan Freeport ternyata menyisakan kerusakan lingkungan

    serta limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup.

    Kerusakan yang terjadi adalah galian berupa potential acid drainase

    (air asam tambang) dan limbah tailling (butiran pasir alami hasil

    pengolahan konsentrat). Sehari-hari Freeport memproduksi tidak

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    25/42

    25

    kurang dari 250.000 metrik ton bahan tambang. Namun tidak

    semuanya itu diambil sebagai hasil pertambangan. Hanya sekitar 3%

    yang diolah menjadi konsentrat kemudian diangkut ke luar negeri

    melalui pipa yang dipasang ke kapal pengangkut di Laut Arafuru.

    Sisanya, sebanyak 97% berbentuk limbah tailing. Akibatnya, aktivitas

    ini menimbulkan fegetasi hutan daratan rendah seperti Dusun Sagu

    masyarakat Kamoro di Koprapoka, dan beberapa dataran rendah di

    wilayah Timika menjadi hancur.13

    PT Freeport dalam menjalankan kegiatan penambangannya

    berpusat di wilayah Erstberg dan Grasberg yang merupakan kawasan

    pegunungan. Dalam menjalankan operasi pertambangannya,

    Freeport mengeruk pegunungan ini untuk mengambil biji mineral

    serta barang tambang lain yang terkandung di dalamnya tanpa

    mempertimbangakan ekosistem yang rusak akibat perbuatan

    tersebut. Akibatnya adalah, sejak menapakkan kakinya di Papua

    pada tahun 1967 sampai tahun 2011 (44 tahun), terjadi kerusakan

    ekosistem serta diperkirakan Indonesia kehilangan 300.000 hektarhutan per tahun akibat penambangan ini.14Jumlah ini sangat masif

    sekali mengingat hanya dihitung di wilayah Papua, belum wilayah

    lainnya di Indonesia. masalah hancurnya hutan tersebut menambah

    kerugian bangsa Indonesia akibat per soalan limbah buangan

    tambang dan hancurnya habitat dan ekosistem yang ada di Papua.

    Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Freeport melakukan

    pengerukan dan pembuangan limbah yang dilakukan dalam operasipertambangannya di Papua. Limbah yang dihasilkan tersebut

    kemudian dibuang dalam jumlah yang besar sekali ke badan-badan

    sungai yang mengalir hingga ke laut. Padahal, limbah buangan

    13Ibid, Imam Prihandono, hal. 22

    14 http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-

    300-ribu-hektare-hutan.html. (diakses pada tanggal 10 Juli 2013)

    http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.htmlhttp://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.htmlhttp://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.htmlhttp://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.html
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    26/42

    26

    tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi makhluk

    hidup. Akibatnya, banyak terjadi kerusakan dan kematian di

    ekosistem perairan, terutama di wilayah sungai. Fenomena

    kerusakan alam dan pencemaran ini telah berlangsung selama

    puluhan tahun semenjak PT Freeport melakukan eksplorasi barang

    tambang di wilayah Papua pada tahun 1967. Namun sayangnya,

    permasalahan yang timbul, terutama yang terkait dengan lingkungan,

    kurang diekspos secara detail. Baru pada tahun 90-an mulai ada dari

    kalang akademisi seperti Amien Rais yang membongkar fenomena

    kerusakan alam yang diakibatkan Freeport di Papua.

    Sangat sulit untuk mengembalikan kerusakan dan pemusnahan

    alam yang disebabkan oleh Freeport di Papua. Menurut aktivis

    lingkungan Greenpeace, dampak kerusakan alam dan pencemaran

    yang terjadi bersifat irreversible, artinya tidak dapat dipulihkan. Sekali

    dirusak maka eksosistem yang ada akan punah dan tidak dapat

    digantikan. Ekosistem dan keanekaragaman hayati adalah kekayaan

    alam yang tak ternilai harganya.

    Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai kekayaan

    alam yang terkandung di dalamnya harus bersyukur atas karunia

    yang telah dianugerahkan Tuhan itu. Salah satu wujud dari rasa

    syukur yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini adalah dengan

    mencantumkan sebuah kalimat yang tertuang dalam pasal 33 ayat

    (3), yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang

    terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

    untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Secara redaksional, ayat ini tidak terlalu panjang, namun di

    dalamnya tersirat makna yang mendalam terkait dengan potensi

    bangsa Indonesia. Ayat ini merupakan naskah asli yang tidak diubah

    semenjak pertama kali dibuat pada tahun 1945. Satu hal yang

    terpikirkan dari naskah ini adalah, apakah mungkin para pendiri

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    27/42

    27

    bangsa Indonesia mencantumkan pasal 33 ayat (3) ini apabila

    Indonesia bukan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah?

    Terlalu percaya diri apabila Indonesia mencantumkan kata-kata

    seperti Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

    dalamnya, namun pada kenyataannya kekayaan alam tersebut tidak

    dimiliki oleh Indonesia. maka dari itu sesungguhnya rumusan ayat ini

    adalah suatu bentuk keinsafan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia

    akan kekayaan alam yang dimilikinya. Kemudian sebagai negara

    yang berdasarkan ketuhanan, bangsa Indonesia menyadari bahwa

    kekayaan alam tersebut merupakan pemberian dari Tuhan kepada

    umat manusia, khususnya rakyat Indonesia. Oleh karenanya,

    kekayaan alam tersebut harus dikuasai oleh negara dan

    dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Apabila dikaitkan dengan dampak lingkungan dari penambangan

    Freeport di Papua, tentu saja yang terjadi adalah sebaliknya. Hutan

    dan seisinya yang merupakan kekayaan alam milik Indonesia

    menjadi hancur akibat eksploitasi sumber daya alam di bumi Papua,ekosistem perairan menjadi tercemar akibat limbah buangan yang

    dibuang ke sungai dan mengalir ke laut. Jika dapat dianalogikan,

    gunung Erstberg dan Grasberg mewakili kata bumi, sedangkan

    sungai dan perairan yang terkena limbah dari Freeport mewakili kata

    air yang ada di pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Jika mengacu pada

    ketentuan di UUD 1945, dua pegunungan tersebut beserta isinya

    (barang tambang di dalamnya) merupakan kekayaan yang harusdimiliki oleh negara. Namun pada kenyataannya pemerintah

    Indonesia tidak menunjukkan kepemilikannya itu dengan baik.

    Pegunungan Erstberg dan Grasberg dengan sengaja dihancurkan

    oleh pihak asing melalui PT Freeport, di depan mata bangsa

    Indonesia sendiri, akibatnya hutan yang ada di pegunungan tersebut

    juga lenyap. Kemudian limbahnya dibuang ke sungai-sungai yang

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    28/42

    28

    juga merupakan kekayaan bangsa Indonesia, sehingga menjadi

    tercemar.

    Selain itu di dalam pasal 33 ayat (4) juga dicantumkan bahwa

    salah satu prinsip perekonomian nasional yang harus selalu dijunjung

    tinggi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia adalah

    prinsip berwawasan lingkungan. Kegiatan perekonomian harus

    memerhatikan aspek-aspek perawatan dan keselamatan lingkungan

    hidup. Tidak boleh hanya memprioritaskan eksplorasi sumber daya

    alam saja, namun juga harus tetap ikut menjaga keselamatan

    lingkungan. Prinsip ini juga dilanggar dalam kasus Freeport. Jelas

    sekali tidak ada niat dari Freeport untuk menanggulangi dampak

    kegiatan penambangan mereka terhadap lingkungan. Buktinya sudah

    lebih dari 44 tahun perusahaan tersebut bercokol di Papua, namun

    hingga saat ini tetap saja belum ada perbaikan dari segi lingkungan,

    limbah masih tetap dibuang di sungai-sungai, pegunungan masih

    saja dihancurkan untuk mengambil konsentrat emas di dalamnya.

    Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa kegiatanpenambangan yang dilakukan oleh PT Freeport di Papua telah

    menimbulkan kerusakan alam sangat berat serta pencemaran

    lingkungan. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari

    pasa 33 ayat (3) dan juga menyalahi salah satu asas dari

    perekonomian Indonesia yaitu Berwawasan Lingkungan.

    3. Kemanusiaan

    Selain dampak di bidang ekonomi dan lingkungan, salah satumasalah yang muncul dari keberadaan PT Freeport di Papua yang

    tidak kalah merugikannya adalah masalah dan kemanusiaan. Selama

    44 tahun aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua

    telah menorehkan catatan buruk bagi penghormatan hak asasi

    manusia (HAM) Indonesia di mata internasional. Perampokan hak

    ulayat, kekerasan, dan pembunuhan yang berulang terjadi terhadap

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    29/42

    29

    manusia Papua di sekitar Freeport telah menjadi keprihatinan

    komunitas nasional, bahkan internasional. 15

    Masalah berawal dari ketidakpuasan warga papua yang berada di

    wilayah sekitar penambangan Freeport atas dampak buruk yang

    merugikan warga. Dampak tersebut diantaranya masalah

    lingkungan, pengusiran warga dari tempat tinggal, dan masalah

    kesejahteraan. Permasalahan tersebut terjadi dalam waktu yang

    cukup lama dan berlarut-larut sehingga mulai ada aksi protes dari

    warga Papua sebagai wujud dari ketidakpuasan mereka. Aksi protes

    inilah yang kemudian memicu terjadinya sejumlah tragedi

    kemanusiaan seperti aksi tembak-menembak antara petugas

    keamanan dan warga, perusakan infrastruktur, sampai pembunuhan

    yang melibatkan warga dan petugas keamanan.16 Berikut ini akan

    dibahas mengenai pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang

    terjadi akibat penambangan Freeport di Papua serta tinjauan UUD

    1945 terhadap permasalahan tersebut.

    a.PT Freeport pada awal keberadaannya di Papua telah mengambilalih tanah adat 7 macam suku, diantaranya adalah suku

    amungme. Ketujuh tanah adat tersebut diambil alih dan

    dihancurkan pada saat awal beroperasinya Freeport. Sampai saat

    ini, belum ada usaha dari pemerintah maupun inisiatif dari pihak

    Freeport sendiri untuk mengembalikan tanah adat yang telah

    mereka ambil. Selain itu pernah juga terjadi peristiwa pengusiran

    warga Papua pada Februari 2006 yang sedang mengumpulkanemas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport yang dibuang di Kali

    15 http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-

    freeport-indonesia/

    16 Gunawan, Aksi-aksi menentang freeport : laporan monitoring dan investigasi , (Jakarta :

    PBHI, 2006), hal.64

    http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    30/42

    30

    Kabur Wanamon. Pengusiran ini berdampak pada kesejahteraan

    warga karena kegiatan mengambil emas dari sisa produksi

    Freeport ini merupakan sumber mata pencaharian warga yang

    melakukannya. Jadi dengan mengusir warga tersebut sama saja

    dengan merampas pekerjaan mereka. Jika ditinjau dengan UUD

    1945 sebagai konstitusi Indonesia, ada beberapa ketentuan

    mengenai hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar. Yang pertama

    adalah hak seorang warga negara atas pekerjaan dan

    penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini terdapat

    di dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Tiap-

    tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

    layak bagi kemanusiaan.

    Pasal tersebut sangat jelas mengatakan bahwa pekerjaan dan

    penghidupan yang layak merupakan hak setiap individu warga

    negara Indonesia. Sepanjang pekerjaan yang dilakukan tidak

    melanggar ketentuan hukum di Indonesia, maka tidak boleh

    dibatasi dan dilarang bagi seseorang untuk bekerja. Pengusiranyang dilakukan Freeport tersebut merupakan salah satu bentuk

    merampas pekerjaan dan penghidupan seseorang, maka dari itu

    sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Perlu diketahui

    bahwa redaksi dari pasal 27 ayat (2) ini tidak mengalami

    perubahan, jadi sudah berlaku semenjak pertama kali ditetapkan

    di Indonesia pada tahun 1945. Apabila pemerintah mampu

    melaksanakan ketentuan pasal ini dengan baik, maka tidak akanterjadi pengusiran tersebut karena hak warga untuk bekerja dan

    menghidupi dirinya terpenuhi.

    b.Selama menduduki wilayah Papua, banyak terjadi aksi penolakan

    terhadap PT Freeport dari warga Papua. Mereka menginginkan

    agar PT Freeport di Papua ditutup dan diusir dari Indonesia.

    Penolakan tersebut terjadi karena rakyat Papua semakin

    menyadari bahwa keberadaan PT Freeport di tanah mereka tidak

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    31/42

    31

    membawa keuntungan bagi warga di sekitarnya. Namun

    sebaliknya, keberadaan Freeport justru menyengsarakan

    kehidupan masyarakat dan merusak lingkungan hidup serta

    menimbulkan pencemaran. Namun sayangnya, aksi penolakan

    yang dilakukan warga Papua justru malah menimbulkan tragedi-

    tragedi kemanusiaan yang tidak jarang menghasilkan korban jiwa.

    Pada 21 Februari 2006 misalnya, terjadi penembakan warga di

    sekitar lokasi penambangan Freeport. Kejadian ini memicu unjuk

    rasa yang digelar oleh mahasiswa asal Papua yang ada di Jakarta

    dengan merusak kantor Freeport di Gedung Plasa 89. Selain itu

    ada juga bentrok yang terjadi antara pegawai Freeport yang

    berasal dari Papua, dengan aparat keamanan. Peristiwa bentrok

    ini menyebabkan terbunuhnya Kapolsek Mulia.17Selain itu, daerah

    sekitar pertambangan Freeport merupakan daerah yang tidak

    aman karena sering terjadi baku tembak antara petugas

    keamanan Freeport dan warga Papua yang hendak menentang

    keberadaan Freeport. Kondisi yang demikian tentu tidak sesuaidengan semangat penegakan HAM yang ada di konstitusi

    Indonesia. UUD 1945 secara khusus menempatkan satu bab yang

    memuat ketentuan tentang HAM yaitu bab XA. Berdasarkan

    penjelasannya, salah satu aspek HAM yang harus ditegakkan di

    Indonesia adalah HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan.

    Warga Indonesia berhak untuk hidup serta mempertahankan

    kehidupannya. Maka dari itulah kejadian penembakan danpembunuhan lainnya yang disebabkan oleh Freeport jelas sekali

    melanggar aspek HAM ini. Kemudian aspek HAM lainnya yang

    terkait adalah hak yang berkaitan dengan rasa aman dan

    perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat

    danmartabat manusia. Adanya baku tembak yang sering terjadi di

    17Ibid, Gunawan, hal.96

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    32/42

    32

    lokasi pertambangan Freeport tentu menimbulkan rasa tidak aman

    dari warga setempat. Hak asasi mereka sebagai warga negara

    Indonesia tidak terpenuhi. Hal ini sungguh bertentangan dengan

    yang dikehendaki oleh konstitusi. Padahal masuknya ketentuan

    HAM tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas peradaban,

    demokrasi, dan kemajuan Indonesia.

    c. PT Freeport dalam menjalankan operasi pertambangannya di

    Papua membutuhkan sistem keamanan yang kuat. Sistem

    keamanan ini diberlakukan untuk menjamin keberlangsungan

    proses eksplorasi sumber daya yang mereka lakukan. Namun

    sangat disayangkan bahwa ternyata dalam menjalankan sistem

    keamanannya, Freeport telah melanggar ketentuan-ketentuan

    mendasar yang berlaku di dalam konstitusi Indonesia.

    Berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Freeport dan dimuat

    di New York Times, terbukti bahwa ternyata TNI dan Polri yang

    merupakan alat pertahanan dan keamanan negara telah dibeli

    untuk melindungi kepentingan Freeport. Sejak tahun 2008 sampai2004, Freeport memberikan hampir 20 juta dolar kepada para

    jenderal, kolonel, mayor dan kapten dari kalangan TNI dan Polri.

    Untuk membangun infrastruktur militer sendiri pihak Freeport

    telah menggelontorkan dana senilai 35 juta dolar. Belum cukup

    sampai di situ, perusahaan juga memberikan sekitar 70 buah

    mobil jenis Land Rover dan Land Cruiserkepada para komandan

    yang diganti setiap beberapa tahun. Semua yang diberikan olehFreeport kepada pihak aparat keamanan tujuannya adalah untuk

    melanggengkan kekuasaan Freeport atas daerah tambang di

    Papua. Karena dengan sistem keamanan yang kuat, maka

    ganggua dari luar yang datang juga dapat diminimalisasi. Hal

    inilah yang kemudian menyebabkan keberpihakan TNI dan Polri

    terhadap kepentingan Freeport. Oknum aparat yang sudah disuap

    ini kemudian menjadi tameng utama yang menghadapi

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    33/42

    33

    perlawanan warga sekitar yang menentang keberadaan Freeport

    tersebut. Akibatnya adalah, sering terjadi bentrok antara warga

    dan aparat keamanan Freeport yang berujung pada pelanggaran

    HAM. Komnas HAM melakukan investigasi pelanggaran HAM yang

    terjadi di daerah Timika dan sekitarnya. Kesimpulan anggota tim

    investigasi Komnas HAM, mengungkapkan bahwa selama 1993-

    1995 telah terjadi 6 jenis pelanggaran HAM, yang mengakibatkan

    16 penduduk terbunuh dan empat orang masih dinyatakan hilang.

    Pelanggaran ini dilakukan baik oleh aparat keamanan Freeport

    yang disokong oleh pihak tentara Indonesia.18selain itu ada juga

    keterlibatan salah seorang prajurit TNI dalam kasus penyerangan

    bus karyawan Freeport di Timika

    September 2008. Beberapa contoh kasus yang telah disebutkan

    menunjukkan bahwa telah terjadi penyelewengan fungsi dan

    tugas utama TNI dan Polri sebagaimana yang tercantum dalam

    UUD 1945. Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa usaha

    pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistempertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri

    sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan

    pendukung. Esensi dari sistem pertahanan dan keamanan

    semesta adalah bersatupadunya kekuatan rakyat, militer, dan

    kepolisian dalam usaha pertahanan dan kemanan negara.

    Selanjutnya pada ayat (3), ditegaskan tugas TNI adalah

    mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dankedaulatan negara. Sedangkan peran dan tugas Polri di dalam

    ayat (4) adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

    serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,

    serta menegakkan hukum. UUD 1945 sebagai sumber hukum

    tertinggi harus ditaati dan dilaksanakan ketentuan yang ada di

    18Ibid, Gunawan, hal.112

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    34/42

    34

    dalamnya. Maka dari itulah peran dan tugas TNI dan Polri yang

    tercantum di dalam UUD 1945 adalah suatu keharusan. Fakta

    yang terjadi di kasus Freeport adalah sebaliknya, oknum TNI dan

    Polri dimanfaatkan pihak asing untuk menjaga keamanan operasi

    pertambangannya. Akibatnya, justru rakyat yang dirugikan oleh

    kehadiran aparat keamanan tersebut, karena pihak keamanan

    tersebut sering terlibat bentrok dengan rakyat Papua sendiri,

    bahkan menyebabkan korban jiwa. Kenyataan ini tentu tidak

    sesuai dengan peran dan tugas TNI dan Polri yang disebutkan di

    dalam konstitusi.

    B. Solusi Untuk Mengurangi Dampak Penambangan Freeport

    Dampak negatif dari kegiatan penambangan Freeport telah

    diketahui. Setelahnya akan diuraikan beberapa solusi yang diharapkan

    dapat mengurangi dampak negatif dari penambangan Freeport. Sesuai

    dengan pokok persoalan yang diuraikan sebelumnya, akan diberikan 3

    solusi untuk menanggulangi dampak negatif Freeport yang sifatnya adalahsaling berkaitan namun hanya merupakan alternatif saja, jadi bisa dipakai

    namun juga bisa menggunakan solusi lainnya. Berikut adalah

    penjelasannya :

    1. Negosiasi ulang kontrak karya sesuai dengan UUD 1945

    Sebelumnya telah dijelaskan behwa kontrak karya pertambangan

    antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport berisikan ketentuan-

    ketentuan yang merugikan bangsa Indonesia. Pertama adalahkerugian di bidang ekonomi, misalnya saja pembagian hasil yang

    tidak wajar sekali. Indonesia hanya mendapatkan royalti 1-3,5% dari

    keuntungan pertambangan di Papua. Ketentuan semacam ini

    memang sangat perlu untuk diubah karena tidak sesuai dengan

    semangat demokrasi ekonomi yang dicantumkan di dalam UUD 1945

    sebagai konsitusi negara. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan

    perekonomian yang produksinya dikerjakan oleh semua, untuk

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    35/42

    35

    semua dibawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota

    masyarakat. Di dalam sistem ini, yang diutamakan adalah

    kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sendiri, bukan

    kemakmuran perseorangan, kelompok, atau pihak asing. Maka dari

    itu dalam hal ini, yang perlu diperbaiki adalah sistem pengelolaan

    barang tambang yang ada di Papua. Seharusnya, pihak pemerintah

    lah yang menguasai pengelolaan barang tambang tersebut. Pihak

    swasta dan asing juga boleh ikut berkolaborasi dengan pemerintah

    Indonesia, namun bukan sebagai pemilik utama dalam proyek

    tersebut, cukup sebagai pemilik sebagian saham saja. Sistem seperti

    inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh konstitusi Indonesia.

    Selanjutnya hal lain yang perlu diubah dari kontrak karya tersebut

    adalah mengenai jangka waktu pengerjaan proyek eksplorasi

    Freeport di Papua. Sangat tidak wajar sekali bahwa pada tahun

    1991, pemerintah Indonesia menyetujui kontrak karya baru dengan

    Freeport yang berlaku selama 30 tahun, dan menurut para ahli, tepat

    pada saat kontrak tersebut berakhir pada tahun 2021, kandunganemas dan logam lainnya di Papua sudah habis. Ketentuan ini sangat

    merugikan bangsa Indonesia sebagai pemilik emas dan berang

    tambang lainnya di Papua. Seharusnya ketentuan tersebut dikaji

    ulang dan diubah agar jangka waktunya tidak selama itu. Paling

    tidak, bangsa Indonesia masih bisa mengelola sendiri barang

    tambang yang dimiliki dan menikmati keuntungannya setelah

    kontrak karya dengan Freeport berakhir. Langkah ini perlu dilakukanuntuk mengurangi kerugian yang dialami akibat kontrak karya yang

    berlaku saat ini.

    Kemudian hal yang tidak kalah penting untuk dicantumkan di dalam

    kontrak karya tersebut adalah tentang kesejahteraan masyarakat

    sekitar lokasi penambangan. Selama ini, warga yang tinggal di

    sekitar lokasi penambangan masih hidup miskin dan kurang mampu.

    Padahal seharusnya, mereka berhak ikut merasakan keuntungan

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    36/42

    36

    yang dialami oleh Freeport. Maka dari itu, perlu sekali di dalam

    kontrak karya dicantumkan mengenai kewajiban terhadap PT

    Freeport untuk ikut serta menyejahterakan warga sekitar. Caranya

    bisa dengan mewajibkan Freeport untuk merekrut pegawai dari

    kalangan warga Papua, terutama yang berada di sekitar lokasi

    pertambangan. Dengan begitu, minimal warga dapat memiliki

    penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Selan itu, perlu juga

    diwajibkan kepada Freeport untuk melakukan community

    development agar warga dapat lebih mandiri dan maju dalam

    membangun kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Dengan beberapa

    kewajiban tersebut, tentu kontrak karya antara Indonesia dan

    Freeport akan lebih menguntungkan bangsa Indonesia.

    2. Kembalikan fungsi dan tugas TNI dan Polri sesuai UUD 1945

    Pemerintah Indonesia harus dapat mengembalikan fungsi dan tugas

    TNI dan Polri yang ada di Papua sesuai dengan UUD 1945. Hal ini

    akan dapat meminimalisasi tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi

    akibat dari bentrok antara warga dan aparat keamanan Freeport.Pemerintah melalui panglima TNI dan Kapolri harus menindak tegas

    tiap-tiap oknum TNI maupun Polri yang bertindak di luar batas dalam

    mengamankan wilayah pertambangan. Selain itu, perlu juga dibuat

    aturan yang ketat oleh pemerintah mengenai penerimaan gratifikasi

    atau hadiah-hadiah lainnya yang diterima oleh para pejabat maupun

    anggota TNI dan Polri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi

    penyuapan yang menyebabkan menyimpangnya fungsi dan tugasTNI Polri yang sudah ditegaskan di dalam UUD 1945.

    3. Reboisasi dan Pencegahan atas kerusakan alam

    Dalam persoalan lingkungan, ada dua hal yang harus dilakukan oleh

    pemerintah sebagai solusinya, yang pertama adalah pemulihan

    kondisi lingkungan. Kerusakan hutan yang cukup besar harus

    dikembalikan mengingat pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan

    seluruh makhluk hidup. Oleh karena itulah, pemerintah pusat bekerja

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    37/42

    37

    sama dengan pemerintah daerah dan juga pihak PT Freeport harus

    menggalakkan reboisasi dan penanaman pohon secara besar-

    besaran untuk minimal dapat mengganti fungsi hutan yang telah

    rusak akibat pembabatan hutan yang dilakukan Freeport. Kemudian

    pemerintah perlu membentuk suatu tim yang independen untuk

    menjamin efektifitas dan keberhasilan dari reboisasi dan penanaman

    pohon yang telah dilakukan. Hal selanjutnya yang harus dipulihkan

    adalah wilayah perairan yang tercemar akibat limbah yang dihasilkan

    oleh kegiatan penambangan Freeport. Sama dengan sebelumnya,

    pemulihan wilayah perairan ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan

    daerah serta pihak Freeport, dan dilanjutkan oleh tim independen

    yang telah dibentuk sebelumnya. Tim independen ini memiliki peran

    yang sangat penting agar pemulihan lingkungan yang telah

    dilaksanakan betul-betul berhasil sesuai dengan target.

    Setelah dilakukan pemulihan, hal selanjutnya yang perlu dilakukan

    adalah pencegahan. Kejadian-kejadian seperti pembabatan gunung

    dan hutan, pembuangan limbah di sungai-sungai harus dijamin tidakboleh terulang kembali. Oleh karena itu, perlu dibuat ketentuan yang

    jelas mengenai larangan tersebut di dalam kontrak karya

    pertambangan. Isinya memuat hal-hal yang tegas, misalkan dalam

    eksplorasi pertambangannya, Freeport harus mengutamakan

    keselamatan lingkungan. Apabila secara terpaksa tidak dapat

    dihindari, maka pihak Freeport wajib melakukan pemulihan

    lingkungan minimal sesuai dengan besarnya kerusakan yang terjadi.Tim independen yang telah disebutkan sebelumnya menjadi pihak

    utama yang melakukan pengawasan dan penegakan atas peraturan

    ini. Dengan adanya ketentuan yang tegas semacam ini di dalam

    kontrka karya, serta dengan adanya tim independen yang memiliki

    kewenangan penuh terhadap keselamatan lingkungan di Papua,

    maka diharapkan dapat mengurangi dampak buruk terhadap

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    38/42

    38

    lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh

    Freeport.

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    39/42

    39

    BAB V

    PENUTUP

    A. Kesimpulan

    Berdasarkan hasil pembahasan pada bab 4, berikut ini akan

    dituliskan secara singkat mengenai kesimpulan dari kajian yang telah

    dilakukan oleh penulis :

    1. Kegiatan eksplorasi barang tambang yang dilakukan oleh PT Freeport

    di Indonesia, tepatnya di Papua, telah menyebabkan kerugian dan

    dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kerugian dan dampak

    negatif tersebut bertentangan dengan sebagian pasal-pasal yang

    terdapat di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik

    Indonesia. Beberapa pasal yang dilanggar adalah yang terkait

    dengan masalah perekonomian nasional, hak asasi manusia, dan

    pertahanan dan keamanan negara,

    2.Ada 3 solusi yang diharapkan dapat menanggulangi kerugian dandampak negatif yang ditimbulkan oleh Freeport, yaitu yang pertama

    adalah dengan negosiasi ulang kontrak karya pertambangan antara

    pemerintah Indonesia dan Freeport, kedua adalah dengan

    mengembalikan fungsi dan tugas TNI dan Polri yang ada di Papua

    agar sesuai dengan UUD 1945, dan yang ketiga adalah dengan

    melakukan tindakan pemulihan dan pencegahan kerusakan

    lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan Freeport diPapua.

    B. Saran

    1. Bagi pemerintah, hendaknya dapat mengambil pelajaran dari

    kejadian PT Freeport ini agar dapat lebih matang pertimbangannya

    ketika menyusun kontrak karya pertambangan dengan perusahaan-

    perusahaan swasta, terutama perusahan asing. Pertimbangan

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    40/42

    40

    matang tersebut diperlukan agar kontrak karya yang dihasilkan tidak

    mendatangkan kerugian bagi bangsa Indonesia sendiri

    2. Bagi seluruh elemen bangsa Indonesia, terutama pemerintah,

    hendaknya selalu menerapkan apa yang terdapat di dalam UUD 1945

    sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini penting

    mengingat UUD 1945 merupakan landasan utama kehidupan

    berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalamnya termuat

    semangat dan aturan-aturan dasar yang lahir dari kesepakatan para

    pendiri bangsa dan seluruh elemen bangsa Indonesia. Maka dari

    itulah, UUD 1945 ini juga harus diwujudkan secara utuh, tegas, dan

    konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

    3. Kepada kalangan akademisi dan intelektual, hendaknya melakukan

    studi dan kajian lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang telah

    dipparkan di dalam karya tulis ini, terutama terkait dengan detil

    pemulihan lingkungan yang perlu dilakukan, serta terkait dengan

    solusi-solusi lain yang mungkin lebih efektif jika dibandingkan

    dengan solusi yang ditawarkan di dalam karya tulis ini

  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    41/42

    41

    DAFTAR PUSTAKA

    Agus Sulaksono. (2003).Analisa Keekonomian Kontrak Kerja PT. Freeport

    Indonesia.Jakarta : Ufuk Publishing House.

    Gunawan. (2006).Aksi-aksi menentang freeport : laporan monitoring dan

    investigasi, Jakarta : PBHI.

    Prihandono, Iman. (2001). Legalitas dan urgensi audit lingkungan PT.

    Freeport Indonesia. Depok : FH-UI.

    Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indnesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat. 2010.

    (2009).Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

    http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia#Keamanan (diakses pada

    27 Juni 2013)

    http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-

    pertambangan-pt-freeport-indonesia/ (diakses tanggal 2 Juli 2013)

    http://www.ptfi.com/about/history.asp (diakses pada 8 Juli 2013)

    http://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilang

    nya.Nurani.Pemerintah (diakses pada tanggal 8 Juli 2013)

    http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-

    indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.html

    http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-

    pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/

    (diakses pada 8 Juli 2013)

    http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia#Keamananhttp://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://www.ptfi.com/about/history.asphttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.htmlhttp://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.htmlhttp://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/http://saripedia.wordpress.com/2011/12/20/data-dan-fakta-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-bentuk-penjajahan-voc-gaya-baru-1967-2041/http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.htmlhttp://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/16867-freeport-rusak-300-ribu-hektare-hutan.htmlhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintahhttp://www.ptfi.com/about/history.asphttp://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia#Keamanan
  • 7/21/2019 Freeport Edited Libre

    42/42

    BIODATA PENULIS

    Nama Lengkap : Yanuar Muhammad Najih

    Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 1 Januari 1993

    Jenis Kelamin : Laki-laki

    NIM : 15011058

    No. HP : 085720061448

    Pendidikan : Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung

    Motto Hidup : Sebaik-baiknya manusia adalah yang

    bermanfaat bagi orang lain

    Riwayat Pendidikan :

    1. TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal lulus tahun 19992. SD : SDN Gayamsari 02-05 Semarang lulus tahun 2005

    3. SMP : SMP IT PAPB Semarang lulus tahun 2008

    4. SMA : MA Muallimin Muahammadiyah lulus tahun 2011

    5. Teknik Sipil ITB Sekarang

    Riwayat Prestasi :

    1. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Law Fair tingkat Propinsi tahun

    2009 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

    2. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah bidang lingkungan tingkat nasional

    tahun 2010, oleh PP Muhammadiyah

    3. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Propinsi oleh Majelis

    Permusyawaratan Rakyat tahun 2010