hubungan dasar negara dengan konstitusi

*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)

*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*Standar Kompetensi:Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Kompetensi Dasar:Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis substansi konstitusi negaraMenganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan RIMenunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara


*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*Hubungan Dasar Negara dengan KonstitusiDasar Negara: dasar, fundamen, asas, norma dasar atau kaidah yang fundamental sekaligus sebagai sumber hukum negara untuk mendirikan atau menyelenggarakan pemerintahan suatu negara dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution, Grondwet (Belanda), Grundgesetz (Jerman).K.C. Wheare, konstitusi: keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur serta mengarahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.


*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*ECS Wade, konstitusi atau UUD: naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut.Konstitusi: hukum dasar suatu negara yang menggambarkan struktur negara dan tata kerja serta hubungan antarlembaga negara.


*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*Nilai Konstitusi (Karl Loewenstein) Nilai normatif: apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality). Nilai nominal: bahwa konstitusi secara hukum berlaku , namun berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku. Nilai semantik: konstitusi secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.


Tujuan KonstitusiMemberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politikMelepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiriMemberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*


*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*Sifat KonstitusiFleksibel atau rigid. Untuk menentukan fleksibel atau rigid suatu konstitusi diukur dari: cara mengubah konstitusi dan apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan jaman.Tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi atau UU biasa


*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*Proses Perumusan Dasar NegaraBPUPKI mengadakan sidang pada 29/5 s.d.1/645, M.Yamin: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kebangsaan persatuan Indonesia; 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soepomo:1. Paham negara kesatuan; 2. Perhubungan negara dan agama; 3. Sistem badan permusyawaratan; 4. Sosialisme negara; 5. Hubungan antarbangsa. Soekarno:1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta:1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Negara RINegara hendak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuanNegara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaNegara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilanNegara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab


*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*SUBSTANSI KONSTITUSIPembukaan UUD 1945Pasal - Pasal UUD 1945


Pasal pasal UUD 1945Bentuk negara dan bentuk pemerintahanKedaulatan negaraLembaga lembaga negaraPerlindungan hak asasi warga negaraSistem pemerintahanSistem perokonomian

Pemerintah daerahPemilihan umumBPKKekuasaan kehakimanWilayah negaraPertahanan dan keamanan negara Pendidikan dan kebudayaanKesejahteraan sosialBendera,bahasa,lambang negara dan lagu kebangsaanPerubahan konstitusi

*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*


Kedudukan Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945Alinea 1: kemerdekaan adalah hak segala bangsa, alasan objektif dan alasan subjektifAlinea 2: adanya cita-cita negara dan kemerdekaan bukan tujuan akhir dari perjuanganAlinea 3: adanya motivasi spiritual dan pengakuan nilai moralAlinea 4: adanya tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, asas kerohanian negara, dan asas politik negara (kedaulatan rakyat)*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*


Kedudukan Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Proklamasi mendapatkan makna yang selengkapnya karena baik pernyataan maupun tindakan-tindakan yang harus direalisasikan berkaitan dengan proklamasi tersebut secara lengkap dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Syarat-syaratnya: Adanya kesatuan objek (penguasa mengadakan peraturan hukum)Adanya kesatuan asas kerohanian (Pancasila)Adanya kesatuan daerahAdanya kesatuan waktu *TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*


Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (Staatsfundamental Norm)Sesuai dengan ilmu HTN memiliki unsur mutlak sbb:a. Dari segi terjadinya: Ditentukan oleh Pembentuk Negara (Founding Fathers)b. Dari segi isinya: (1) memuat dasar tujuan negara (umum dan khusus)(2) ketentuan diadakannya UUD Negara(3) bentuk negara(4) dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)



Makna Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945Alinea I: Kemerdekaan adalah hak segala bangsaAlasan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilanAlasan subjektif bahwa bangsa Indonesia berkeinginan bebas dari penjajahanAlinea II:Kemerdekaan negara Indonesia bukan tujuan akhir perjuanganCita-cita negara untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur



Lanjutan .Alinea III:Pengakuan nilai religius bahwa kemerdekaan bukan sekedar usaha tapi karunia Tuhan Yang Maha KuasaPengakuan nilai moral yaitu didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebasAlinea IV:Adanya tujuan negaraKetentuan diadakannya UUD negaraBentuk negara yaitu negara RI yang berkedaulatan rakyatDasar filsafat negara Pancasila



Periode Berlakunya KonstitusiUUD 1945 periode 18/8/1945 27/12/1949Konstitusi RIS periode 27/12/1949 17/8/1950UUDS Periode 17/8/1950 5/7/1959UUD 1945 Periode 5/7/1959 20/5/1998UUD NRI 1945 Periode Reformasi (1999 sekarang)



Fungsi UUDSebagai hukum, maka UUD mengikat bagi setiap Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat dan setiap warga negaraSebagai hukum, maka UUD berisi norma-norma, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang mengikat setiap warga negaraSebagai hukum, maka UUD sebagai sumber hukum terhadap semua produk peraturan perundang-undanganSebagai hukum, maka UUD sebagai kontrol dan alat uji terhadap semua norma hukum yang ada dibawahnya*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*


Tahapan Perubahan UUD 1945Perubahan pertama hasil sidang umum MPR tahun 1999 (14 21 Oktober 1999) sebanyak 9 pasal 16 ayatPerubahan kedua hasil sidang tahunan MPR tahun 2000 (7 18 Agustus 2000) sebanyak 27 pasal tersebar dalam 7 Bab mencakup 59 butirPerubahan ketiga hasil sidang tahunan MPR tahun 2001 (1 9 November 2001) sebanyak 23 pasal tersebar dalam 7 Bab dan 68 butirPerubahan keempat hasil sidang tahunan MPR tahun 2002 (1 11 Agustus 2002) sebanyak 19 pasal terdiri atas 31 butir ketentuan ditambah 1 butir yang dihapuskan*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*


Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD NRI 1945Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI tahun 1945Tetap mempertahankan NKRIMempertegas sistem presidensialPenjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)Melakukan perubahan dengan cara adendum*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*


Sikap Positif terhadap konstitusi negaraMelaksanakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaraMengembangkan konstitusi sehingga mampu mengikuti perkembangan jamanMenjaga pelaksanaan konstitusi dengan cara: pertama, menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif,; kedua, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif; ketiga, ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab; keempat, memberikan saran atau kritik kepada pemerintah melalui wakil rakyat dan sebagainya*TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)*


hubungan dasar negara dengan konstitusi

Documents