implikasi kebijakan otda dgn kegiatan hulu migas

Upload: anfield-genk-tomi

Post on 08-Feb-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    1/27

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    2/27

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    3/27

    Implikasi Kebijakan Otda denganKegiatan Hulu Migas

    Disusun oleh :

    Cornel ia Oentart i

    Penasehat Ahli Kepala BPMIGAS

    Bidang Pemerintahan dan Kewilayahan

    1

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    4/27

    Implikasi Kebijakan Otda dengan

    Kegiatan Hulu Migas

    2

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    5/27

    STRUKTUR REGULASI DASAR HUKUMSISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

    3

    1. UU No. 1/1945: Kedudukan Komite Nasional Daerah

    2. UU No. 22/1948: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

    3. UU No. 1/1957: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

    4. UU No. 32/1956: Perimbangan Keuangan

    5. Penpres No. 6/959: Pemerintahan Daerah

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    6/27

    6. Penpres No. 5/1960: DPRD Gotong Royong dan Sekretariat

    Daerah

    7. UU No. 18/965: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

    8. UU No. 5/1974: Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

    9. PP No. 45/1992: Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan

    Titik Berat pada Daerah Tk. II

    10. UU No. 22/1999: Pemerintahan Daerah

    11. UU No. 32/2004 : Pemerintahan Daerah

    12. UU No. 33/2004 : Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

    Pusat dan Pemerintah Daerah

    4

    STRUKTUR REGULASI DASAR HUKUMSISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    7/27

    Dasar Hukum Kegiatan Hulu Migas

    1. UU Migas No. 22 Th 2001 Pasal 11 >Kegiatan usaha hulu

    2. PP No.42/2001 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha

    Hulu Migas dan Gas Bumi (BPMIGAS)3. PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

    4. Keppres No. 20/P/2008 tentang Pengangkatan Kepala

    BPMIGAS

    5. Pedoman Tata Kerja (PTK) BPMIGAS

    5

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    8/27

    HUBUNGAN BPMIGAS DGN LINTAS KEMENTERIAN & LPND

    6

    DPRD II

    DPRD I

    DPR RI

    KEMENLU

    KEMENHANKEMENDAGRI

    KEMENKO

    POLHUKAM

    KEMEN LAUT

    KEMEN PERINKEMENDAG

    KEMENHUB

    KEMENHUT

    KEMENKEU

    KEMEN ESDM

    KEMENKO

    EKONOMI

    KEMENAKERTRANS

    KEMEN PU

    KEMENDIKNAS

    KEMENAG

    KEMENKES

    KEMENKO KESRA

    KEMENEG PAN

    KEMENEG RISTEK

    KEMENEG LH

    SEKNEG

    MK

    MA

    BPMIGAS

    KPK

    LEMHANAS

    TNI

    PEMDA KAB

    POLRI

    PEMDA KOT

    PEMDA

    PROVINSI

    BI

    BPKP

    BPK

    KEJAGUNG

    LAN

    LEMBAGA

    AKADEMIK

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    9/27

    Asas Umum Penyelenggaraan Negara

    Terdiri atas asas :

    1. Kepastian Hukum2. Tertib Penyelenggaraan Negara

    3. Kepentingan Umum

    4. Keterbukaan

    5. Proporsionalitas

    6. Profesionalitas

    7. Akuntabilitas

    8. Efisiensi

    9. Efektivitas

    7

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    10/27

    Dalam PenyelenggaraanPemerintahan Menggunakan Asas

    Desentralisasi

    DekonsentralisasiTugas Pembantuan

    8

    Tkt. Kabupaten/Kota

    Tkt. Provinsi

    Tkt. Pusat + LPND

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    11/27

    HakDaerah

    1. Mengatur dan mengurus sendiri

    urusan pemerintahannya

    2. Memilih Pemimpin Daerah3. Mengelola Aparatur Daerah

    4. Mengelola Kekayaan Daerah

    5. Memungut Pajak daerah dan

    Retribusi Daerah

    6. Mendapatkan bagi hasil dari

    pengelolaan SDA & sumber daya

    lainnya yg berada di daerah

    7. Mendapatkan sumber-sumberpendapatan lain yang sah

    8. Mendapatkan hak lainnya yang

    diatur dalam peraturan perundang-

    undangan9

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    12/27

    KewajibanDaerah

    1. Melindungi masyarakat,

    menjaga persatuan dan kerukunan

    nasional NKRI

    2. Meningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat

    3. Mengembangkan demokrasi

    4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

    5. Meningkatkan pelayanan dasar

    pendidikan

    6. Menyediakan fasilitas pelayanan

    kesehatan

    7. Menyediakan fasos / fasum8. Mengembangkan sistem jaminan

    sosial

    10

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    13/2711

    Tugas Wewenang Kewajiban KEPDA & WAKEPDA

    1. Memimpin penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan

    kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

    2. Mengajukan rancangan PERDA

    3. Menetapkan PERDA yang telah mendapatkan persetujuan DPRD

    4. Menyusun & mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kpd

    DPRD untuk dibahas & ditetapkan bersama

    5. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah

    6. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    14/2712

    Larangan Bagi

    KEPDA & WAKEPDA

    1. Membuat keputusan yg secara khusus mencari

    keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni,

    golongan tertentu, atau kelompok politiknya yg

    bertentangan dgn peraturan per-UU, merugikan

    kepentingan umum & meresahkan sekelompok

    masyarakat / mendiskriminasikan warga negara dan

    atau golongan masyarakat lain.

    2. Turut serta dlm suatu perusahaan, baik milik swasta

    maupun milik negara/daerah atau yayasan bid. lain

    3. Melakukan pekerjaan lain yg memberikankeuntungan bagi dirinya baik langsung/tdk langsung,

    yg berhub dgn daerah yg bersangkutan

    4. Melakukan KKN & menerima uang, barang dan/atau

    jasa dari pihak lain yg mempengaruhi keputusan atau

    tindakan yg akan dilakukan

    5. Menjadi Advokat atau kuasa hukum dlm suatu

    perkara di pengadilan.

    6. Merangkap jabatan sbg pejabat negara lainnya sbg

    anggota DPRD/yg ditetapkan dlm peraturan

    perundang-undangan

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    15/27

    Bentuk-Bentuk Konflik yang ditemuidalam Rangka Pelaksanaan Otda

    1. Hubungan Pusat lintas Kementerian- Provinsi Kab - Kota

    2. DPRD dengan Pemda Rakyat,DPRD Rakyat

    3. Konflik Anggaran> Pusat,Daerah,DPRD,Rakyat

    4. Konflik sumber-sumber Pendapatan & Pengelolaan Aset

    Negara & Aset Daerah

    5. Pajak Daerah / Retribusi Daerah

    13

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    16/27

    Bentuk-Bentuk Konflik yang ditemuidalam Rangka Pelaksanaan Otda

    6. Pengelolaan SDA wilayah Laut : terkait dg sektor migas

    0-4 mil, 4-12 mil, 12 mil ke atas

    7. Hutan:

    Lindung, Konservasi, Produksi, Nasional & Perkebunan

    8. Pertambangan Umum dan Pertambangan Migas

    9. Pemekaran Wilayah daerah Induk dg wilayah lainnya

    10. Batas wilayah Kab/Kota/Propinsi & Antar Negara

    11. Pengelolaan Pulau-Pulau Terdepan/Terluar dalam wilayah

    Provinsi

    14

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    17/27

    12. Rekayasa Politik

    13. Konflik Primordial Daerah , antara Putra Daerah >Non

    Sentimen daerah > Pemilihan calon KEPDA

    14. PERDA> alasan peningkatan PAD

    15. Masalah Tata Ruang Wilayah harus mengacu

    pada UU No. 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang

    16. PP No. 26 Th 2008 tentangRencana Tata Ruang

    Wilayah Nasional

    15

    Bentuk-Bentuk Konflik yang ditemuidalam Rangka Pelaksanaan Otda

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    18/27

    17. Pengembangan wilayah perlu disesuaikan dengankarakteristik dan spesifikasi masing-masing wilayah yang

    meliputi :

    SOSEK, SOSBUD,SOSPOL, Pertahanan Keamanan

    Lingkungan

    Pulau-pulau Kecil Terdepan=Terluar /dan Gugusan Pulau

    Sospol potensi konflik dg negara tetangga, batas antar

    negara, P. Sipadan & Ligitan, hilang perairan Ambalat??potensi Gas

    Sosek dan Sosbud Hubungan Etnis, Kekerabatan

    16

    Bentuk-Bentuk Konflik yang ditemuidalam Rangka Pelaksanaan Otda

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    19/27

    Permasalahan yang Dihadapi dalamKegiatan Hulu Migas

    1. Kurang adanya pemahaman dari lintas sektor/Pemda

    APA ITU BPMIGAS?

    2. Tumpang Tindih Peraturan Lintas Kemen / Pusat dan Daerah3. Perijinan dan Perda,Kep/PerGub, Kep/PerBub,Kep/PerWalkota

    4. Daerah dituntut untuk memenuhi kebutuhannya dlm

    pembangunan tdk bisa hanya dari dana Perimbangan :DAU,DAK

    Bagi Hasil SDA>Migas,Pertambng Umum,IHPH,PSDH,Perikanan

    5. Mencari celah demi peningkatan PAD>lewat CD,CSR>Migas

    17

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    20/27

    Permasalahan yang Dihadapi dalam

    Kegiatan Hulu Migas

    6. Pendapat lain-lain yg sah oleh daerah lewat BUMD, Perusda.

    7. Ganti pejabat ganti peraturan

    8. Kepala Daerah dipilih langsung tetap perlu kendaraan politik9. Setelah menjabat KEPDA cari celah Pengembalian Cost

    10. Adanya perubahan Pejabat Struktural di daerah tdk paham ttg

    sektor Migas

    11. DPRD yg baru tidak paham apa BPMIGAS, Ditjen Migas, PGN

    BPH MIGAS, Lemigas , Pertamina, KKKS, dst

    18

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    21/27

    Permasalahan yang Dihadapi dalamKegiatan Hulu Migas

    9. Dianggap BPMIGAS sbg perusahan swasta yg membawahi

    Perusahaan Migas, dan KKKS>konotasi Persh Asing,bkn sbg

    mitra kerja

    10. Infrastruktur yg belum memadai

    11. Mekanisme perijinan yg panjang menimbulkan Pungutan berlipat

    12. Peraturan Menhut dg sektor Pertambangan>apkah sdh ditindak

    lanjuti dgn Rancangan PP>sbg Program 100 hari Menhut ?

    19

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    22/27

    Tindak Lanjut (1)

    Hubungan BPMIGAS dengan lintas Kementerian/LPDN dan

    daerah dilakukan melalui tahapan:

    1. Jangka Pendek, a.l.

    Optimalisasi sosialisasiregulasikpd pemangku kepentingan

    Inpres No.2/2012 ttg Peningkatan Produksi Minyak BumiNasional

    UU No.2/2012 ttg Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

    untuk Kepentingan Umum

    Koordinasi Lintas kementerian /LPND & daerah, masyarakat,

    tokoh2, LSM, Akademisi.

    20

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    23/27

    Tindak Lanjut (2)

    2. Jangka Menengah, a.l. Sinkronisasi regulasi untuk mendukung aktivitas hulu migas

    Proaktif terlibat dlm penyusunan regulasi.

    3. Jangka Panjang, a.l.

    Menciptakan iklim yang kondusif dalam industri hulu migas

    Tersedianya tenaga nasional yang kompeten dalam industri

    migas dengan jumlah yang cukup bafi industri migas

    21

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    24/27

    22

    PERAN DEWAN PERTIMBANGAN OTDA (DPOD) /224

    Memberikan saran dan pertimbangan kpd Presiden

    Pembentukan penghapusan penggabungan daerah dan kawasan

    khusus Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemda

    Penghitungan dana bagi hasil pajak dan SDA Migas

    Formula DAU, DAK

    KETUA MENDAGRI

    ANGGOTA MENKEU, BAPENAS, MENSETNEG,MENHANKAM, MENPAN,WAKILPROV, WAKIL KAB,KOTA dan WKIL

    MASYRKT dipilih DPRD PROV, KABKOTA>masing2 2 orang

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    25/27

    23

    PERAN MAHASISWA

    Peran Mahasiswa untuk mendukung kegiatan Migas:

    Penggalian potensi ekonomi lokal dalam berpartisipasi mendukung aktivitasutama bisnis migas (penelitian lingkungan, pasokan barang dan jasa, dll.)

    Penggalian potensi ekonomi lokal dalam berpartisipasi mendukung aktivitas

    pendukung bisnis migas (CSR, catering, transportasi, keamanan, dll.)

    Berperan dalam menanamkan pemahamam masyarakat tentang peranpenting sektor migas dalam pembangunan nasional dan lokal (media, LSM,

    organisasi mahasiswa, dll.)

    Sebagai pemantau aktivitas migas agar selalu memperhatikan kepentingan

    masyarakat dan lingkungan

    Melaksanakan KKN atau Kerja Praktek tematis dalam mendukung aktivitas

    migas (sosialisasi peran industri migas dan hubungan saling menguntungkan

    antar pelaku binis migas dan masyarakat, terlibat dalam kegiatan CSR

    perusahaan migas)

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    26/27

    Kesimpulan

    Pada hakekatnya untuk mencapai tersebut perlu menyatukanpola pikir dan pola tindak, ada 5 elemen yg berkaitan

    dengan:

    1. Substansiharus ada kesepahaman

    2. Regulasi peraturan yg saling mendukung, sdh cukup?

    3. Implementasi peraturan tersebut bagaimana

    pelaksanaan di lapangan?> saling tumpang

    tindih>Hutan>Pertambangan Pelayaran (Cabotage)

    4. Koordinasi formal& informal horisontal-vertikal

    5. Sinkronisasi /Harmonisasi Sinergis >dpt diselesaikan

    >>>berhasil

    24

  • 7/22/2019 Implikasi Kebijakan Otda Dgn Kegiatan Hulu Migas

    27/27

    25

    Cornelia Oentarti

    Penasehat AhliKepala BPMIGAS

    Bidang Pemerintahan

    dan Kewilayahan