isi td.docx

Upload: sasha-khalishah

Post on 10-Oct-2015

36 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Ekonomi Publik IIAnalisis

PERBANDINGAN APBD KOTA SURAKARTA DAN APBD KOTA MALANG SERTA IMPLIKASI TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PendahuluanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun oleh Badan Eksekutif (pemerintah Kab/Kota), dan Legislatif (DPRD). Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Walikota/ Bupati kepada DPRD Kota/Kabupaten untuk diberikan penilaian.Sebagai instansi pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan APBD. Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan proses penganggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Kemudian melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan APBD.Seiring dengan peranan pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri, sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada tiap-tiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah tersebut. Seperti ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, Menurut Mardiasmo, (2000), Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) Membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk mengetahui apakah APBD Kota Surakarta telah terealisasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka perlu dilakukan suatu perbandingan antara APBD Kota Surakarta dengan kota lain yang hampir setara dengan kota tersebut yaitu kota Malang. Selain membandingkan APBD juga diperlukan suatu penelitian mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikBerdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Perbandingan APBD Kota Surakarta Dan APBD Kota Malang Serta Implikasi Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat.Rumusan Masalah1. Bagaimana Perbandingan APBD Kota Surakarta dengan Kota Malng Tahun Anggaran 2011-20122. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kota Surakarta yang dikaitkan dengan APBD kota Surakarta 2013Tujuan Penelitian1. Mengetahui bagaimana perbandingan APBD Kota Surakarta dengan Kota Malng Tahun Anggaran 2011-20122. Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kota Surakarta3. Mengetahui bagaimana hubungan antara APBD Surakarta dengan kepuasan masyarakat kota Surakarta

Metode PenelitianTempat dan Waktu Penelitian Penelitian yang berjudul Perbandingan APBD Kota Surakarta Dan APBD Kota Malang Serta Implikasi Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada:Tempat: Pasar Gede dan Terminal Tirtonadi, Kota SurakartaWaktu: 22-23 April 2013Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui responden dengan penyebaran kuesioner di Pasar Gede dan Terminal Tirtonadi Kota Surakarta. Data primer lainnya diperoleh dengan cara indepth interview (wawancara) kepada pihak-pihak yang terkait dalam menyelenggarakan pelayanan publik Kota Surakarta. Sumber data sekunder yaitu catatan-catatan, buku, makalah dan lain-lain terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang lain juga didapat dari arsip, sebagai sumber data dalam bentuk dokumen, data statistik dan naskah-naskah yang telah tersedia dalam lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun perencanaan peningkatan kualitas pelayanan perijinan. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah kuesioner. Kuisioner disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang menentukan kualitas pelayanan publik. Kriteria ini diambil dari standar pelayanan yang ada di literature dan standar pelayanan yang dikeluarkan pemerintah. Kuisioner disusun dengan mengadopsi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam lampiran KepmenPan No. 25 Tahun 2004 tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.Aspek-aspek yang dinilai meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, lokasi dan lingkungan unit pelayanan, petugas pelayanan. Aspek-aspek ini dipilih dengan mengacu kepada teori The triangle of balance in service quality dari Morgan dan Murgatroyd (1994) yaitu (interpersonal component, procedures environment/process component, and technical/professional component) dan Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003.Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Pasar Gede dan Terminal Tirtonadi. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan convinience sampling yaitu pengambilan sampel responden dari masyarakat/pengguna pelayanan yang mudah ditemui pada lokasi penelitian. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 30 orang.

Teknik Analis DataTeknik analisis datanya dilakukan dengan mengadopsi metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 yang dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terdapat 14 unsur yang merupakan pengembangan dari indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai ratarata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Hasil perhitungan diatas dikategorikan sebagai berikut :

Hasil dan PembahasanAnalisis Perbandingan APBD Kota Surakarta Dengan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2011- 2012Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri dari:1. Anggaran pendapatan, terdiri atas:a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lainb. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khususc. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.1. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.1. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.Analisis Pendapatan Antara Kota Surakarta dengan Kota MalangTabel 1. Pendapatan pada APBD 2011- 2012UraianKota SurakartaKota SurakartaPresentase PerubahanKota MalangKota MalangPresentase Perubahan

2011201220112012

Pendapatan1,005,2581.198.48319,22%987,8641,255,70011.9%

PAD159,165189,7378.8%158,447175,9855.2%

Pajak daerah90,879106,1757.8%103,222108,2262.4%

Retribusi daerah49,03556,0916.7%28,30031,6745.6%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan5,7845,8790.8%11,51919,75826.3%

Lain-lain PAD yang sah13,46621,59223.2%15,40516,3272.9%

Dana Perimbangan642,727775,4669.4%636,436784,55510.4%

DBH62,54164,6801.7%87,05396,7305.3%

DAU545,290681,81311.1%533,804665,92811.0%

DAK34,89628,972-9.3%15,57921,89716.9%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah201,732175,785-6.9%192,981295,16120.9%

Hibah6,8103,000-38.8%14,00014,0000.0%

Dana darurat--0.0%---

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya56,15062,1515.1%98,793107,0094.0%

Dana penyesuaian dan otonomi khusus118,69985,634-16.2%77,869121,99922.1%

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya20,07325,00110.9%2,32052,15291.5%

Lain-lain--0.0%---

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pendapatan kota surakarta pada tahun 2011 adalah 1.005.258 triliun dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sejumlah 1.198.483 triliun atau jika di prosentasikan pendapatan Kota Surakarta mengalami kenaikan 19,22%. Gambar 1. Pendapatan pada APBD 2012 Pendapatan daerah Kota Surakarta tahun 2102 yang terbesar bersumber dari dana perimbangan yaitu sebesar 68% dari total pendapatan, hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU) memberi sumbangan sejumlah Rp. 681.813.458.000,00 . Sementara, sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 17% yaitu Rp.189.736.947,00 Penyumbang PAD terbesar adalah bersumber dari pendapatan pajak daerah yakni sejumlah Rp. 106.174.609,00. Anggaran pendapatan kota solo tersebut lebih banyak digunakan untuk tata kelola ruang publik. Hasil dari pendapatan tersebut digunakan untuk melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan (governance) untuk menciptakan pelayanan public jaringan usaha ekonomi rakyat di bidang industry, perdagangan, dan pariwisata, Pelembagaan tata kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan berbasis pada nilai-nilai adiluhung budaya Jawa; Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; Pemantapan pelayanan kesehatan dan Sistem Jaminan Kesehatan masyarakat yang berkeadilan; Pemeliharaan dan perluasan sarana dan prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berkarakter budaya Jawa; Pemantapan kondusifitas daerah untuk memantapkan tata kelola kota yang berkeadilan; Perluasan pengembangan Kota Layak Anak. Sedangkan Kota Malang pada tahun 2011 adalah 987.864 miliar dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan 1.255.700 triliun atau jika diprosentasekan mengalami kenaikan 11,9%. Kota malang pendapatan daerah tahun 2012 yang terbesar juga bersumber dari Dana Alokasi umum yakni sejumlah Rp. 665.927.808.000,00 atau 84% dari total pendapatan. Sementara, sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp. 175.985.120,00. Anggaran dana pendapatan tersebut lebih banyak digunakan untuk membayar gaji PNS yang mengalami kenaikan. Selain itu tambahan anggaran untuk gaji PNS akibat adanya kenaikan dari hasil APBD bisa mencapai Rp 50 miliar. anggaran dana selebihnya digunakan untuk proyek-proyek.Dari kedua data diatas dapat disimpulkan jika kenaikan prosentase kenaikan pendapatan lebih besar Kota Surakarta dengan 19,22% sedangkan hanya Kota Malang 11,9%, Namun untuk PAD prosentase kenaikannya lebih besar kota Malang dari pada Kota Surakarta. Disisi lain Dana Perimbangan Kota Surakarta pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan prosentase sebesar 9,4% dan Kota Malang dari Tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan 10,4%.Analisis Belanja Antara Kota Surakarta dengan Kota MalangTabel 2. Belanja pada APBD 2012UraianKota SurakartaKota SurakartaPresentase PerubahanKota MalangKota MalangPresentase Perubahan

2011201220112012

Belanja 1,069,115 1,198,484 5.7% 1,010,799 1,261,071 11.0%

Belanja Tidak Langsung 653,332 719,895 4.8% 608,398 620,366 1.0%

Belanja Pegawai 577,109 635,770 4.8% 536,305 594,699 5.2%

Belanja Bunga 2,600 3,230 10.8% 1,553 682 -38.9%

Belanja Subsidi - - 0.0% - - 0.0%

Belanja Hibah 65,935 77,455 8.0% 59,663 19,302 -51.1%

Belanja Bantuan sosial 6,687 500 -86.1% 9,078 4,178 -37.0%

Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes - - 0.0% 100 100 0.0%

Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes - 691 100.0% - - -

Belanja tidak terduga 1,000 2,250 38.5% 1,700 1,406 -9.5%

Belanja Langsung 415,783 478,589 7.0% 402,401 640,705 22.8%

Belanja Pegawai 30,965 47,257 20.8% 55,777 89,851 23.4%

Belanja Barang dan jasa 138,896 235,245 25.8% 198,995 242,233 9.8%

Belanja Modal 245,922 196,087 -11.3% 147,629 308,621 35.3%

Belanja 1,069,115 1,198,484 5.7% 1,010,799 1,261,071 11.0%

Belanja Tidak Langsung 653,332 719,895 4.8% 608,398 620,366 1.0%

Belanja Pegawai 577,109 635,770 4.8% 536,305 594,699 5.2%

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa Belanja Daerah yang digunakan oleh pemerintah kota Surakarta dari TA 2011 ke TA 2012 mengalami peningkatan sebesar 5,7 % yaitu menjadi Rp1,198 triliun. Sementara untuk kota Malang mengalami peningkatan sebesar 11% yaitu menjadi Rp1,261. Belanja Pegawai porsinya masih dominan baik di kota Surakarta dan Kota Malang yaitu sebesar Rp592,082 triliun dan Rp594,699 triliun. Gambar 2. Belanja pada APBD 2012 Total Belanja Daerah Kota Surakarta terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 719.895.273.000,00 atau 60% dari total Belanja. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 478.588.697.000,00 atau 40% dari total belanja. Sedangkan total Belanja Daerah Kota Malang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 620.366.288.898,00 atau 49% dari total Belanja. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 640.705.054.495,00 atau 51% dari total belanja.Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk penerima manfaat pemerintah masih lebih tinggi di bandingkan dengan penerima manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui mengapa Belanja Tidak Langsung lebih besar di banding Belanja Langsung, maka dapat dilakukan penelusuran berapa jumlah pegawai Kota Surakarta. Sedangkan untuk kota malang sebaliknya anggaran dialokasikan untuk penerima manfaat pemerintah masih lebih rendah di bandingkan dengan penerima manfaat bagi masyarakat.

Analisis Pembiayaan Antara Kota Surakarta dengan Kota MalangTabel 3. Pembiayaan pada APBD 2011- 2012UraianKota SurakartaKota SurakartaPresentase PerubahanKota MalangKota Malang

2011201220112012

Pembiayaan Netto 65,491 57,496 -6.5% 22,936 5,371

Penerimaan Pembiayaan 74,229 82,972 5.6% 50,800 57,125

SiLPA TA sebelumnya 32,107 46,069 17.9% 50,800 57,125

Pencairan dana cadangan - - 0.0% - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 0.0% - -

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 41,000 32,441 -11.7% - -

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1,122 4,462 59.8% - -

Pengeluaran Pembiayaan 8,738 25,476 48.9% 27,864 51,754

Pembentukan Dana Cadangan - - 0.0% - 15,000

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 3,161 1,000 -51.9% 15,900 35,550

Pembayaran Pokok Utang 4,215 19,867 65.0% 11,964 1,204

Pemberian Pinjaman Daerah 662 662 0.0% - -

Pembayaran Kegiatan Lanjutan - - 0.0% - -

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 700 3,947 69.9% - -

Pembiayaan netto sendiri terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Selain itu salah satu Penerimaan Pembiayaan dalam APBD 2012 Kota Surakarta bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) yaitu sebesar 46,069 miliar. Dan berdasarkan data diatas, diketahui bahwa terjadi penurunan pembiayaan netto, baik untuk kota Surakarta maupun untuk kota Malang yaitu sebesar -6,5%, -62,1%. Pengurangan yang signifikan terjadi pada kota Malang, dengan Pembentukan dana cadangan sebesar 100%. Adapun pengeluaran pembiayaan kota Surakarta tahun anggaran 2012 diperuntukkan:a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,-b. Pembayaran pokok utang Rp.19.866.937.000,00c. Pemberian pinjaman daerah Rp.662.000.000,00d. Pengembalian kepada pihak ketiga Rp. 3.947.221.000,00Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2012 yang mencapai Rp 202 miliar, sebaiknya digunakan digunakan pemerintah untuk membiayai sejumlah program di tahun 2013 ini.Sedangkan untuk KOTA Malang anggaran pembiayaannya terserap kebanyakan pada pembayaran proyek. SILPA untuk kota malang sendiri berjumlah Rp 57,125 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan kota Surakarta tahun anggaran 2012 diperuntukkan pembentukan dana cadangan, investasi daerah, dan pembayaran pokok utang.

Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kota Surakarta Yang Dikaitkan Dengan APBD Kota Surakarta 2013Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.Sasaran pengukuran kepuasan masyarakat: (a) tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (b) penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayaan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna; (c) tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.Terminal TirtonadiSebuah penelitian mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dilakukan di Terminal Tirtonadi, kota Surakarta. Terdapat 14 unsur minimal yang digunakan untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, dengan kriteria penilaian: skor 1 dengan sangat tidak baik/sangat buruk; skor 2 dengan tidak baik/buruk; skor 3 dengan baik; skor 4 dengan sangat baik. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:Tabel 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Terminal TirtonadiNo.Unsur PelayananNilai Unsur PelayananBobot3*4

12345

1.Prosedur Pelayanan3.050,0710.217

2.Persyaratan Pelayanan2.840,0710.202

3.Kejelasan petugas pelayanan2.890,0710.205

4.Kedisiplinan petugas pelayanan2.950,0710.209

5.Tanggung jawab petugas pelayanan2.950,0710.209

6.Kemampuan petugas pelayanan2.890,0710.205

7.Kecepatan pelayanan2.890,0710.205

8.Keadilan mendapatkan pelayanan2.740,0710.195

9.Kesopanan dan keramahan petugas petugas30,0710.213

10.Kewajaran biaya pelayanan2.790,0710.198

11.Kepastian biaya pelayanan2.840,0710.202

12.Kepastian jadwal pelayanan2.790,0710.198

13.Kenyamanan lingkungan2.740,0710.195

14.Kenyamanan pelayanan2.950,0710.209

Nilai IKM2.862

Nilai IKM setelah dikonversi71.55

Mutu PelayananB (BAIK)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tirtonadi Surakarta adalah 2,862 setelah dikonversi menjadi 71,55. Jika dilihat pada tabel nilai persepsi maka saat ini penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Petugas Terminal berada dalam kategori B (Baik), Walaupun masih ada aspek-aspek pelayanan yang memerlukan perbaikan. Dengan skala penilaian antara skala 1-4, aspek yang dinilai masyarakat paling mengecewakan adalah keadilan dalam pelayanan serta kenyaman lingkungan untuk terminal lama dengan nilai unsur pelayanan 1,95. Sedangkan aspek yang dinilai paling baik adalah prosedur pelayanan dengan nilai unsur pelayanan 2,17.

Tabel 5. Anggaran Pemerintah Kota Surakarta 2013No.Urusan/Satuan Perangkat DaerahAnggaran (Rp)

A6

Perhubungana. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1. Dinas Perhubungan2. UPTD Perparkiran3. UPTD Terminal 44.477.577.000

44.477.577.00029.692.722.0001.299.126.00013.485.729.000

Sumber : Data Pemerintah Kota Surakarta tahun 2013Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa alokasi anggaran APBD 2013 pemerintah kota Surakarta ke Dinas Pengelolaan Pasar untuk UPTD Terminal adalah sebesar Rp 13.485.729.000. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dari 30 responden mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di terminal Tirtonadi, Surakarta yaitu sebesar 2.981 atau 71,55 (setelah konversi), maka dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Surakarta sesuai dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Pasar GedeSebuah penelitian yang kedua mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dilakukan di Pasar Gede, kota Surakarta. Terdapat 14 unsur minimal yang digunakan untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, dengan kriteria penilaian: skor 1 dengan sangat tidak baik/sangat buruk; skor 2 dengan tidak baik/buruk; skor 3 dengan baik; skor 4 dengan sangat baik. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Pasar GedeNo.Unsur PelayananNilai Unsur PelayananBobot3*4

12345

1.Prosedur Pelayanan3.000,0710.213

2.Persyaratan Pelayanan3.100,0710.220

3.Kejelasan petugas pelayanan3.100,0710.220

4.Kedisiplinan petugas pelayanan3.000,0710.213

5.Tanggung jawab petugas pelayanan3.000,0710.213

6.Kemampuan petugas pelayanan3.400,0710.241

7.Kecepatan pelayanan3.200,0710.227

8.Keadilan mendapatkan pelayanan2.900,0710.206

9.Kesopanan dan keramahan petugas petugas3.100,0710.220

10.Kewajaran biaya pelayanan3.100,0710.220

11.Kepastian biaya pelayanan3.100,0710.220

12.Kepastian jadwal pelayanan3.000,0710.213

13.Kenyamanan lingkungan3.300,0710.234

14.Kenyamanan pelayanan3.200,0710.227

Nilai IKM3.089

Nilai IKM setelah dikonversi77.22

Mutu PelayananB (BAIK)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Pasar Gede Surakarta adalah 3,089 setelah dikonversi menjadi 77,22. Jika dilihat pada tabel nilai persepsi maka saat ini penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Petugas Terminal berada dalam kategori B (Baik), Walaupun masih ada aspek-aspek pelayanan yang memerlukan perbaikan. Dengan skala penilaian antara skala 1 sampai 4, aspek yang dinilai masyarakat kurang memuaskan adalah jadwal pelayanan dengan nilai unsur pelayanan 2,13. Sedangkan aspek yang dinilai paling baik adalah kemampuan petugas dalam melayani dengan nilai unsur pelayanan 2,41.Tabel 7. Anggaran Pemerintah Kota Surakarta 2013No.Urusan/Satuan Perangkat DaerahAnggaran (Rp)

B3 Perdagangana. Dinas Perindustrian dan Perdagangan1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan2. UPTD Metrologi3. UPTD. Kawasan Kulinerb. Dinas Pengelolaan Pasar 1. Dinas Pengelolaan Pasar 69.852.597.000 18.095.864.00013.236.788.0003.570.576.0001.288.500.000 51.756.733.000 51.756.733.000

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa alokasi anggaran APBD 2013 pemerintah kota Surakarta ke Dinas Pengelolaan Pasar untuk Pengelola Pasar adalah sebesar Rp 51.756.733.000. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dari 30 responden mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di terminal Tirtonadi, Surakarta yaitu sebesar 3.089 atau 77,22 (setelah konversi), maka dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Surakarta sesuai dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat.Kesimpulan dan SaranBerdasarkan data APBD tahun anggaran 2011 dan 2012, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan APBD kota Surakarta lebih tinggi daripada kota Malang serta belanja pada APBD kota Surakarta lebih rendah daripada kota Malang, sedangkan sisi pembiayaan pada APBD kota Surakarta justru mengalami penurunan, namun untuk kota Malang mengalami peningkatan. Alokasi anggaran APBD 2013 pemerintah kota Surakarta ke Dinas Pengelolaan Pasar untuk UPTD Terminal adalah sebesar Rp 13.485.729.000. Sedangkan alokasi anggaran APBD 2013 pemerintah kota Surakarta ke Dinas Pengelolaan Pasar untuk Pengelola Pasar adalah sebesar Rp 51.756.733.000. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dari 30 responden mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di terminal Tirtonadi, Surakarta yaitu sebesar 3.089 atau 77,22 (setelah konversi) dan terhadap pelayanan public di terminal Tirtonadi, Surakarta yaitu sebesar 2.981 atau 71,55 (setelah konversi), maka dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Surakarta sesuai dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Lampiran

Kuisioner

6

K U I S I O N E R

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Nama / Tempat Pelayanan Publik : ..

I. PENGENALAN RESPONDENNo......

1Nama

2.Umur

3.Asal Daerah

4.Jenis KelaminLaki laki / Perempuan

5.Tingkat pendidikan1). SD 2). SMP 3). SMU 4). Diploma 5). Sarjana 6). Lainnya............................

6.Pekerjaan1). Petani 2) Swasta 3) PNS/TNI/POLRI 4) lainnya............................

II. Pendapat Responden Tentang Pelayanan PublikPetunjuk :Isilah kuisioner di bawah ini dengan memberikan tanda check list () pada kotak jawaban yang telah disediakan dengan ketentuan:

Skor 1Sangat Tidak Baik / Sangat buruk

Skor 2Tidak Baik / Buruk

Skor 3Baik

Skor 4Sangat Baik

Pertanyaan Tentang Unsur PelayananSKOR

1234

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini

2. Bagaimana pendapat saudara mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya

3. Bagaimana pendapat saudara mengenai kejelasan dan kepastian petugas yang melayani

1. Bagaimana pendapat mengenai saudara kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

2. Bagaimana pendapat saudara tentang tanggungjawab petugas dalam memberikan pelayanan

3. Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

4. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini

5. Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan di unit ini

6. Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan

7. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan

8. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan

9. Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan

10. Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan dilingkungan unit pelayanan

11. Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini

Nama Petugas Survey

.