jurnal society edisi maret april 2014

Society ISSN : 2337 - 4004 Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi VIII (Maret April 2014) Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

1

Kualitas Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado

Oleh :

Octavianus Sandy Wurangian1.

Dr. Very Y. Londa., S.Sos. M.Si2

Dr. Drs. Markus Kaunang., M.Si3.

Abstract

Issuance of licenses confronted with the problem of cost, time and quality

requirements as a description of the services provided by the city government

through the Integrated Licensing Service Agency. The purpose of this study gain

scientific knowledge and understanding of service quality in the construction

business license Integrated Licensing Service Agency of Manado in the

development of the science of resource managemen.

This study used qualitative methods. The conclusion of this study that the

construction services business license in Integrated Licensing Service Agency

Manado based on the dimensions of tangibles, empathy reliability, responsiveness,

and assurance of quality of service has not been fully made. Thus it is suggested

the need for additional staff, provide technical training services and provide

incentives to employees based on existing workload , the addition of office

facilities.

Keywords : Quality of Service , Permits , Construction Services.

PENDAHULUAN

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sebagai

instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada

masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi

manajemen pemerintahan daerah. Pembentukan instansi ini merupakan

pengembangan praktik pelayanan publik yang mencirikan praktek good

governance. Dengan praktek ini diharapkan akan dapat menciptakan sistem

pelayanan publik yang efisien, berkeadilan, trasparan, akuntable serta partisipatif.

Sehingga pemerintah akan semakin peduli dengan kebutuhan dan berbagai

masalah yang dihadapi masyarakat.

1 Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. 2 Staf Pengajar Pada Prog. Adm Negara Fisip Universitas Sam Ratulangi. 3 Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat, Ketua Prodi PSP PPs Unsrat.


2

Dari pandangan diatas terlihat baik menyangkut permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakat dalam penerbitan perizinan yang diperhadapkan dengan

permasalahan biaya, waktu dan persyaratan sebagai gambaran terhadap kualitas

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota melalui Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu. Kenyataan tersebut diatas memperlihatkan bagaimana Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado didalam menjalankan tugas dan

fungsinya tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang berhubungan dengan

kurangnya pegawai yang melayani dimana dari empat loket yang tersedia namun

hanya dua pegawai yang melayani, pemeriksaan berkas permohonan izin dan

analisis dilakukan oleh satu bagian dimana badan ini melayani sembilan belas

perizinan yang oleh kepala badan diakui bahwa sangat kurang tim analisis

menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber daya yang ada belum berjalan dan

tertata dengan baik.

Permasalahan yang berhubungan dengan terjadinya dimana adanya

pegawai yang seakan-akan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, pelayanan

yang masih bersifat manual oleh karena tidak dilengkapinya prasarana serta

kemampuan pegawai yang kurang dalam penguasaan teknologi informasi

demikian juga halnya dengan adanya pegawai yang berperan sebagai calo atau

makelar dalam penyelesaian izin menunjukkan bahwa para penyelenggara

dalam hal ini pegawai yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu belum

sepenuhnya mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai

pelayan masyarakat serta pentingnya badan ini dibentuk untuk melayani

masyarakat dalam pengurusan perizinan di kota Manado sebagai bentuk belum

menginterpretasikan tugas dan tanggung jawab serta amanat dari kebijakan

pembentukan badan tersebut.

Sementara dilihat dari adanya penarikan biaya yang melebihi ketentuan

yang ada, penyelesaian yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

dimana ada yang selesai hanya dua hari namun ada yang sudah enam puluh hari

belum selesai, disiplin kerja yang kurang yang terlihat dari kurangnya pegawai

yang melayani di saat jam kerja, perilaku yang tidak ramah dan menunjukkan

sikap yang arogansi serta acuh tak acuh, tidak berjalannya sosialisi pentingnya


3

pengurusan izin, terjadinya penyalagunaan perizinan. Kenyataan ini

memperlihatkan bagaimana aplikasi atau pelaksanaan dari tugas dan fungsi badan

yang belum berjalan dengan baik.

Pembentukan unit kerja pelayanan terpadu sebagai institusi yang khusus

bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya

dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi pemerintahan di daerah.

Artinya dalam upaya mendekatkan dan menyederhanakan pelayanan kepada

masyarakat. Oleh karena itu, inovasi pembentukan unit kerja pelayanan terpadu

ini perlu dikembangkan lagi dengan penemuan-penemuan baru dalam praktek

penyelenggaraan pelayanan pada pemerintahan di daerah. Salah satu peluang yang

dapat dikembangkan dalam hal ini adalah penyediaan jasa-jasa pelayanan kedalam

beberapa alternatif kualitas.

Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado diperlukannya pengelolaan yang tepat

agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan peluang kepada pada

masyarakat dan dunia usaha dapat berkualitas. Untuk dapat menjawab penyebab

yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado dalam

penyelenggaraan pelayanannya diperlukannya suatu kajian yang dapat

dipertanggungjawabkan keabsahan hasil penelitian. Dan hal itu dapat diperoleh

melalui suatu kajian ilmiah. Penelitian ini bertujuan mempelajari dan

menganalisis kualitas pelayanan izin usaha jasa konstruksi di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Manado dalam upaya pengembangan ilmu manajemen

sumberdaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Tjiptono (1996:51) mengatakan bahwa : Konsep kualitas sering dianggap

sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk barang atau jasa yang terdiri atas

kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Gaspersz (2002), Lukman (1999:9) yaitu

kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan

pelanggan (meeting the needs of consumers). Sementara itu Moenir (1992)

mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh


4

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem,

prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain

sesuai dengan haknya.

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability,

dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas

pelayanan yang mereka terima. Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas

pelayanan selalu berubah dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu

pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang

tidak berkualitas pada saat yang lain. Maka kesepakatan terhadap kualitas sangat

sulit untuk dicapai.

Adapun faktor-faktor yang menentukan kualitas pelayanan menurut

pakar administrasi publik seperti pendapat Denhardt and Denhardt (2003: 61)

mengatakan terdapat 8 delapan faktor menentukan kualitas pelayanan sektor

publik yaitu convenience (kemudahan), security (keamanan), reliability

(kehandalan), personal attention (perhatian pada orang), problem-solving

(pemecahan masalah), fairness (keadilan), fiscal responsibility (tanggungjawab

keuangan), citizen influence (pengaruh masyarakat). Menurut Mc Kevit David

(1998:53) menetapkan empat dimensi yaitu tangibles, reliability, responsiveness,

assurance, empathy. Sedangkan menurut para pakar yang berlatar belakang bisnis

seperti Zeithaml.at.al. (1990) membagi kedalam lima dimensi yaitu reliability

(kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy

(empati) dan tangibles (keberwujudan). Sedangkan Griffin (2004:208) membuat 8

dimensi yaitu kinerja, fitur. keandalan, konforma, durabilitas, kemudahan service,

estetika, kualitas yang dirasakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Moleong, 1993).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan

pendekatan kualitatif, yakni observasi wawancara dan studi dokumen. Adapun

informan yang diwawancarai merupakan representasi dari unsur pimpinan dan

unsur di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado ditamba dengan yang


5

melakukan pengusuras izin usaha jasa konstruksi. Analisis dilakukan melalui

pendeskripsian kualitas pelayanan izin usaha jasa konstruksi berdasarkan fakta-

fakta yang ada, diklasifikasi, dinterpretasikan sehingga memberikan informasi

atas hasil analisis dari masalah yang diteliti (Creswell, 1994).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh menyangkut jumlah personil pegawai

yang ditempatkan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado adalah

berjumlah 30 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jumlah menunjukan bahwa

secara keseluruhan hanya berjumlah 30 orang yang melayani 75 macam perizinan

dan non perizinan di Kota Manado yang ditempatkan oleh Badan Kepegawaian

Daerah di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan 30 orang pegawai

termasuk didalamnya Kepala Badan, berdasarkan tingkat pendidikan formal

dimana sebagaian besar memiliki tingkat pendidikan sarjana 17 orang diikuti oleh

7 orang Magister SLTA 3 orang dengan 7 orang dan SLTP masing masing

berjumlah 1 orang. Sementara jika dilihat dari tingkat kepangkatan pegawai yang

ada, didominasi oleh pegawai yang memiliki tingkat kepangkatan/golongan III

dengan 25 orang, diikuti oleh pangkat/golongan IV dengan 3 orang,

pangkat/golongan II dengan 2 orang dan pangkat/golongan I dengan 1 orang.

Dan untuk dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana kantor untuk

penunjang kerja, 30 orang pegawai yang berada di Badan Pelayanan Perizinan

terpadu Kota Manado dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kerja

setiap hari seperti computer, mesin ketik, meja dan kursi kerja, meja pelayanan,

ruangan customer service serta mobil operasional yang hanya di khususkan

kepada kepala badan. Sementara dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota

Manado untuk pembiayaan operasional Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

diterima melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Manado.

Adapun pelayanan izin usaha jasa konstruksi berada pada Bidang

Pelayanan II bersama dengan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukan

Pembangunan Tanah, Izin lingkungan, Izin pembuangan air limbah ke medan


6

lingkungan, Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3, Advice planning,

Rekomendasi kanopi, Rekomendasi spanduk/reklame, Rekomendasi trotoar/jalan

masuk, Rekomendasi antenna monopole, Rekomendasi pemanfaatan ruang/galian

kabel dan Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (Andallalin). Pengurusan izin

usaha jasa konstruksi tidak dipungut biaya apapun. Berdasarkan data yang ada

bahwa untuk tahun 2013 ada 211 izin usaha jasa konstruksi yang telah diterbitkan

oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mnaado.

Tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang pelayanan perizinan

secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,

keamanan dan kepastian. Tingkat bukti langsung dalam melaksanakan peran

menuju kualitas pelayanan izin usaha jasa konstruksi sekalipun relative baik jalan

pelayanannya akan tetapi kecepatan pelayanan merupakan hal yang paling

diharapkan oleh para pelaku usaha.

Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang menyebabkan pekerjaan

untuk pemberian izin sering terlambat. Pada lingkungan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu yang mengedepankan asas dinamis dalam memberikan

pelayanan perizinan menjadi runinitas, terutama bila melihat kerapihan ruangan

kerja, walaupun terkadang sebagian mengalami ketidakpastian dalam memberikan

pelayanan yang lebih disebabkan adanya pergeseran kepentingan dan gesekan

dalam menentukan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Upaya perbaikan harus diakui terlihat dari yang dilakukan oleh Pemeritah

Kota Manado dalam pemberbaharui kebijakan yang mengatur penyelenggaraan

peleyanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu akan tetapi yang sangat

disayangkan bahwa hal itu tidak diikuti dengan perbaikan sumber daya penunjang

baik manusia/pegawai maupun peralatan. Tidak berjalan mulus pelayanan pada

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga untuk mengeliminasinya maka

dilakukan upaya untuk lebih diarahkan pada konsolidasi program pelayanan

perizinan.

Semakin tinggi tingkat kesungguhan dalam usaha memenuhi kepuasan

dan kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan


7

Pelayanan Perizinan Terpadu. Maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan perijinan di bidang uaha jasa konstruksi pada

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang implikasinya adalah legitimasi

masyarakat terhadap pemerintah tercapai. Pelayanan publik yang prima, secara

umum diartikan sebagai sikap dan kemampuan pegawai dalam melayani

masyarakat secara maksimal.

Walaupun terkadang sering terjadi tumpang tindih dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan

guna tercapainya tujuan pelayanan perizinan secara transparan dan akuntabel,

melalui: pengembangan program; penguatan kedinasan; peningkatan manajemen

sumber daya manusia yang profesional; pengembangan sumber daya dan

peningkatan pembiayaan dan penganggaran berbasis pengembangan; dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pegawai yang

menjalankan fungsi pelayanan kepada warga masyarakat dapat dirasakan

manfaatnya, walaupun belum mencapai tarap yang lebih baik, mengingat perilaku

individu, tidak semuanya berada pada level pemahaman yang sama dalam

melaksanakan pelayanan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan, dibutuhkan pegawai yang jujur

dalam melaksanakan tugas dengan kualifikasi beraneka ragam sesuai dengan area

bidang layanan yang menjadi lapangan kiprahnya. Suatu pelayanan yang

dihasilkan dapat dikatakan berkualitas manakala di desain sesuai dengan

keinginan masyarakat dan didistribusikan melalui pelayanan baik, dan

dimanfaatkan dengan baik dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka

dimungkinkan terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan

masyarakat yang terfokus pada kesesuaian antara harapan dengan keinginan

masyarakat Kota Manado pada izin usaha jasa konstruksi.

Disinilah dibutuhkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai

pelayanan perizinan yang mudah untuk dihubungi dan memiliki empati pada

kepentingan masyarakat. Kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan,

merupakan perbandingan antara layanan yang diterima (perceived service) dengan

layanan yang diharapkan (expected service). Seperti kemudahan untuk dihubungi,


8

yang terkadang terjadi keterlambatan lebih diakibatkan adanya kesibukan kegiatan

lain.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini

menyimpulkan bahwa pelayanan izin usaha jasa konstruksi di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Manado berdasarkan dimensi tangibles (keberwujudan),

empathy (empati), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), dan

assurance (jaminan) belum sepenuhnya menjadikan pelayanan berkualitas.

Berkaitan dengan ke lima dimensi tersebut diatas, adapun yang

menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya berkualitas karena Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado diperhadapkan pada keterbatasan

sumber daya manusi pengelolah perizinan, belum sepenuhnya berjalan mekanisme

pelayanan perizinan yang sebenarnya tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 6

Tahun 2011, koordinasi dengan instansi terkait belum efektif serta sarana dan

prasarana kantor yang masih kurang. Keterbatasan sumberdaya manusia yang

hanya 30 orang pegawai dirasakan tidak seimbang dengan 75 jenis pelayanan

yang harus di kerjakan sehingga keberadaan jumlah pegawai ini dianggap masih

kurang dan menjadikan pelayanan menjadi terganggu.

Sementara itu delum berjalannya Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun

2011 dibuktikan dengan masih banyak surat keterangan retribusi yang masih

ditandatangani oleh instansi teknis sehingga mengakibatkan banyak izin yang

sebenarnya belum memenuhi syarat telah ditetapkan surat keterangan retribusi dan

telah dibayarkan retribusi. Dalam hal koordinasi kerja dengan instansi teknis

terutama instansi teknis yang lokasi kantornya jauh dari kantor Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Manado. Keterbatasan sarana dan prasarana yang masih

kurang menyebabkan perbitan izin sering terhambat juga ruang kantor masih

belum memadai baik dalam penyelesaiaan pekerjaan maupun dalam menampung

masyarakat yang akan di layani. Lambannya proses perizinan dipengaruhi oleh

bertambahnya jenis pelayanan sejak tahun 2013 menjadi 75 jenis pelayanan (49

jenis layanan perizinan dan 26 jenis layanan non perizinan).


9

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penelitian ini menyarankan

beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan

kualitas pelayanan public di bidang izin usaha jasa konstruksi maka perlunya

penambahan pegawai yang selain kemampuan dan keahlian dalam hal kompetensi

teknis pelayanan, memberikan pelatihan teknis pelayanan dan memberikan

insentif kepada pegawai berdasarkan beban kerja yang ada, perlunya

menempatkan tim teknis yang secara struktur dan status kepegawaian ada di

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado, perlunya penambahan sarana

dan prasarana kantor baik ruang kantor yang representative, peralatan kerja seperti

computer dan printer, serta fasilitas kantor lainnya serta perlunya penerapan

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 dengan tepat dan benar pada

penyelenggaraan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. 1994. Qualitative Inquiry and Reasearch Disign. Sage.

California.

Denhardt, J. V. dan Robert B. Denhardt, 2002, The New Public Service, New York

: London, England : M.E. Share Armon. K.

Gaspersz, Vincent. 2002. Manajemen Kualitas Dalam Industn Jasa. Jakarta :

Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

I

Lukman, Sampara, 1998, Widyapraja No.13, Reformasi Pelayanan Publik Dalam

Menghadapi Era Globalisasi. Jakarta : IIP Depdagri.

Mc. Kevin David. 1998. Management Core Public Service. Massachuselts :

Blackwell Publishers.

Moenir, H.A.S., 1992, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bumi

Aksara.

Moleong, Lexy J. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja

Rosda Karya.

Tjiptono, Fandi, 1996, Manajemen Jasa. Yogyakarta : ANDI.


10

Etika Birokrasi Pada Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.

Oleh :

Surianto Monoarfa4

Dr. Drs. Markus Kaunang., M.Si5.

Dr. Very Y. Londa., S.Sos. M.Si6.

Abstract

Less friendly attitude, levies outside the provisions, abuse of office

facilities and imprecision of service delivery providers bitokrasi ethic shows in

tepadu Services Office of the City Gate Kotamobagu problematic. The purpose of

this study gain scientific knowledge and understanding of the application of ethics

bureaucracy in the service of building permit Licensing Services Office One Stop

Kotamobagu City as a study of the development of science in resource

management.


ethics bureaucracy building permit services in the Office of City One Stop

Kotamobagu based on the principle of effectiveness has met the targets or goals

that have been seen on the achievement of specified revenue through the sectors

dealing with construction permits. While the principles of efficiency, quality of

service, responsiveness and accountability has not been fully demonstrated the

application of ethics bureaucracy is good and righ .

Keywords : Bureaucratic Ethics, Licensing Services, Building.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Kotamobagu melalui kebijakan pembentukan organisasi

perangkat daerah telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Tarpadu Satu

Pintu yang memiliki tangungjawab melayani masyarakat Kota Kotamobagu dalam

pemebuhan pelayanan perizinan. Dari sekian banyak perizinan yang

diselenggarakan, menarik untuk di telaah menyangkut pemberian izin mendirikan

bangunan (IMB). Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan oleh

pemerintah daerah kepada orang/badan untuk mendirikan suatu bangunan yang

dimaksudkan agar di desain dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang

yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai,

4 Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. 5 Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat, Ketua Prodi PSP PPs Unsrat

6 Staf Pengajar Pada Prog. Adm Negara Fisip Universitas Sam Ratulangi.


11

garis sempadan pantai dan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan dan sesuai

dengan syarat syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dalam kaitannya dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

diharapkan praktik perizinan tersebut dapat memenuhi tujuan yang telah

ditetapkan terutama dalam hal penyederhanaan prosedur dan ketentuan kelayakan

pemberian izin. Masalah tersebut muncul karena ketiadaan sertifikat Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) karena sebagian masyarakat merasa prosedur

perizinan cukup berbelit-belit. Keresahan itu sebenarnya berujung pada ketiadaan

informasi padahal sertifikat Izin Mendirikan Bangunan berfungsi sebagai jaminan

kepastian hukum dari negara sehingga dengan adanya pelayanan terpadu

pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat

yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok

aparatur/birokrat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Etika birokrasi

berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah. Oleh karenanya penerapan

etika birokrasi pada pelayanan perizinan mengharuskan para birokrat mewujudkan

apa yang diinginkan oleh rakyat. Penerapan etika dan moral para birokrat seperti

dalam bertingka laku dalam menjalankan pekejaan melalui efisiensi pelayanan,

efektivitaskerja, perwujudan kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas

dalam melayani masyarakat.

Etika birokrasi sebagai panduan norma bagi aparat birokrat dalam

menjalankan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Memahami etika

birokrasi memberikan pemahaman kepada para aparat birokrat untuk

menempatkan kepentingan masyarakat umum diatas kepentingan peribadi,

kelompok maupun golongan. Dalam penerapannya pada penyelenggaraan

pemerintahan, etika birokrasi merupakan bagian dari aturan yang mengatur

institusi pemerintah yang secara structural harus tunduk dan taat pada kebijakan

yang mengatur pola dan tata kerja.

Pelayanan izin mendirikan bangunan dilakukan oleh para birokrat

pemerintah Kota Kotamobagu yang diatur berdasarkan tata kerja yang ada. Akan

tetapi berbagai keluhan yang sampai saat ini nampak terlihat pada


12

penyelenggaraan pelayanan berkaitan dengan sikap birokrat dalam menjalankan

pelayanan. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan mencerminkan nilai dan norma

yang dianut oleh para birokrat. Kenyataan tersebut diatas memperlihatkan

bagaimana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerapkan etika birokrasi pada

penyelenggaraan pelayanan. Dari pertanyaan dan kenyataan tersebut diatas inilah

mendasari penulis untuk mengkajinya lebih mendalam melalui penelitian ilmiah

untuk mengetahui penerapan etika birokrasi pada pelayanan izin mendirikan

bangunan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

sebagai upaya pengembangan ilmu dalam kajian manajemen sumberdaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah etika secara etimologis berasal dari kata ethos (bahasa Yunani)

yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yang dibatasi dengan

dasar nilal moral menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan,

yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia.

Poedjawijatna (1972) mengungkapkan bahwa etika merupakan cabang dari

filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan/benar

yang sedalam-dalamnya.

Sementara Bertens dalam Keban (2004) menggambarkan etika dengan

beberapa arti seperti kebiasaan, adat atau ahlak dan watak. Sala, Burhanudin

(1991) mengartikan etika sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan

norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku

manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Dengan demikian etika adalah

refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya

dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu

sendiri.

Dalam hubungan pemerintahan terkandung makna adanya organisasi

yang memerintah dan masyarakat yang diperintah. Organisasi yang menjalankan

profesi dalam memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang

memerlukannya adalah birokrasi. Konsep birokrasi yang banyak diterima sampai


13

sekarang adalah teori yang dikembangkan oleh Max Weber yang mendefinisikan

karakteristik suatu organisasi yang memaksimumkan stabilitas dan untuk

mengendalikan anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Menurut Albrow (1996), birokrasi diartikan sebagai: Organisasi rasional

(rational organization), Ketidakefisienan organisasi (organizational inefficiency),

Pemerintahan oleh para pejabat (rule by officials), Administrasi negara (public

administration), Administrasi oleh para pejabat (administration by official),

Bentuk organisasi dengan ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki serta peraturan-

peraturan (type of organization with specific characteristic and quality as

hierarchies and rules), Salah satu ciri masyarakat modern yang mutlak (an

essential quality of modern society).

Dalam perkembangannya untuk menciptakan dan menerapkan suatu

sistem pemerintahan modern yang didukung oleh birokrasi pemerintahan sebagai

kekuatan utama tersebut, organisasi ditata atas dasar berbagai peraturan-peraturan,

sebagaimana dikemukakan oleh Tjokrowinoto (2001) bahwa : Kualitas birokrasi

yang modern ingin dicapai melalui pengaturan struktur seperti hirarki

kewenangan, pembagian kerja, profesionalisme, tata kerja dan sistem pengupahan

yang kesemuanya berlandaskan peraturan-peraturan.

Olehnya, dalam implementasi nilai nilai etika bagi para birokrat dalam

penyelenggaraan pelayanan public Pasolong (2008) mengemukakan nilai-nilai

standart pelayanan dalam memahami etika birokrasi yaitu : Efisiensi, Efektivitas,

Kualitas pelayanan, Responsivitas, Akuntabilitas,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Creswell, 1994).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan

pendekatan kualitatif, yakni observasi wawancara dan studi dokumen. Adapun

informan yang diwawancarai merupakan representasi dari unsur pimpinan dan

unsur di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

ditamba dengan yang melakukan pengusuras izin mendirikan bangunan. Analisis

dilakukan melalui pendeskripsian etika birokrasi berdasarkan fakta-fakta yang


14

ada, diklasifikasi, dinterpretasikan sehingga memberikan informasi atas hasil

analisis dari masalah yang diteliti.


Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang

pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan di tetapkan melalui

Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2007 tentang struktur

organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan

kantor kantor pelayanan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha dan dipimpin

oleh seorang kepala kantor.

Dengan pegawai yang berjumlah 13 orang, Kantor Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Kotamobagu telah menyelesaikan 81 permohonan izin

mendirikan bangunan yang dimassukkan oleh masyarakat. Proses pelayanan yang

diberikan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kantor 28 jenis

peralatan kantor yang kesemuanya difungsikan untuk menunjang kelancaran kerja

dalam pemberian pelayanan termasuk didalamnya pelayanan izin mendirikan

bangunan.

Memahami etika birokrasi pada pelayanan izin pendirikan bangunan di

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu diarahkan pada

terungkapnya makna atas fenomena permasalahan menyangkut para birokrat yang

dalam pelayanannya tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan

kepada masyarakat. Dalam artian bahwa para birokrat secara berhati-hati

memberikan hasil yang sebesar-besarnya kepada public. Dengan demikian nilai

efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara cepat

dan tepat, tidak boros dan dapat dipertangungjawabkan kepada public. Jadi

birokrat dikatakan etis/baik ketika mampu menjalankan tugas dan kewenangannya

secara efisien.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada sejumlah infotman

ditemukan bahwa belum sepenuhnya penerapan etika birokrasi yang baik dan

benar pada pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu


15

Satu Pintu Kota Kotamobagu dalam hal pemanfaat dan penggunaan sarana dan

prasarana kantor untuk menjadikan pelayanan izin mendirikan bangunan secara

cepat dan tepat, tidak boros dan dapat dipertangungjawabkan. Situasi ini belum

menunjang kelancaran kerja seperti masih ditemukannya penggunaan computer

dan laptop untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk mermain game pada saat

jam kerja.

Penggunaan kendaraan bermotor lebih banyak digunakan untuk

kepentingan pribadi. Kualitas pelayanan yang diberikan belum memberi rasa pusa

kepada masyarakat yang dilayani dengan adanya keluhan masyarakat yaitu waktu

penyelesesaian permohonan yang lama, prosedur pelayanan yang kurang jelas,

kurangnya informasi menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh

masyarakat serta transparansi biaya pengurusan untuk sebuah izin mendirikan

bangunan.

Pelayanan yang cepat, murah dan tidak menyulitkan sebagai perwujudan

dari responsifvitas menjadi kendala pelayanan karena penempatan pegawai

banyak yang belum sesuai dengan pendidikan dan keahlian. Akuntabilitas

berkaitan dengan etika birokrasi dapat dipahami dengan yang namanya

akintabilitas moral. Akunatabilitas pada etika birokrasi berkaitan dengan tata nilai

yang berlaku di masyarakat Mongondow yang menunjung tinggi kebersamaan dan

saling membantu sebagai kerabat masih belum nyata pada penyelenggaraan

pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kota Kotamobagu.

Pelayanan masih ada yang dilakukan di luar prosedur kerja,

memfungsikan sarana kantor untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan

kendaraan operasional kantor. Adanya keluhan dari masyarakat yang dimana

pegawai sering berada di luar kantor/tidak ada di dalam kantor saat jam

pelayanan. Kalapun ada di kantor banyak waktu yang juga digunakan untuk

bercerita maupun baca Koran, sementara dalam waktu yang bersamaan ada

banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan mereka.

Etika birokrasi berfungsi untuk dijadikan sebagai control langsung atas

sikap dan perilaku pegawai dalam bekerja. Oleh karenanya Sedarmayanti (2001)


16

mengemukakan bahwa sumber utama efisiensi kerja adalah manusia. Karena akal,

pikiran, dan pengetahuan yang ada, manusia mampu menciptakan cara kerja yang

efisien. Melalui hal ini, maka pernaikan atas efisensi yang melekat pada manusia

untuk menjadikan pelayanan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh para

pegawai di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu memiliki

etika birokrasi yang baik dilakukan melalui kesadaran, keahlian dan disiplin.

Kesadaran manusia akan sesuatu merupakan modal utama bagi

keberhasilannya. Dalam hal efisiensi ini, kesadaran akan arti dan makna efisiensi

akan banyak membantu usaha pencapaian efisiensi itu sendiri. Efisiensi

sesungguhnya berkaitan erat dengan tingkah laku dan sikap hidup seseorang.

Artinya bahwa tingkah laku dan sikap hidup dapat mengarah pada perbuatan yang

efisien atau sebaliknya. Dengan adanya kesadaran, seseorang akan terdorong

untuk membangkitkan semangat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang

sesuai dengan apa yang disadarinya dalam hal ini yang diamksudakan adalah

efisiensi.

Sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli dibidangnya

hasilnya akan lebih baik dan cendenrung lebih cepat daripada dikerjakan oleh

yang bukan ahlinya. Hal ini berarti unsur keahlian yang juga melekat pada

manusia merupakan bagian yang menjadi sumber efisiensi. Keahlian manusia

dicapai bila ada pelatihan yang mendukung pekerjaan tersebut. Sehingga apabila

suatu pekerjaan difasilitasi dengan suatu peralatan, maka peralatan tersebut

menunjang pencapaian efisiensi kerja. Peralatan disediakan dengan maksud agar

pekerjaan lebih mudah dikerjakan dan lebih cepat penyelesaiannya. Penyediaan

peralatan atau fasilitas kerja yang tidak disertai dengan keahlian penggunanya

malah akan menjadikan sumber biaya yang tidak bermanfaat.

Kesadaran dan keahlian tidak akan menjamin hasil kerja yang baik dan

efisien jika tidak disertai dengan unsur disiplin. Oleh karena itu dalam efisiensi

diperlukan standar yang akan menjadi penunjuk arah sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai. Sehingga keseluruhan sumber daya berada dalam satu aturan yang

jelas, tidak menyimpang dari apa yang diharapkan.


17

Menjadikan pelayanan izin mendirikan bangunan mampu mencapai

efektivitas kerja tidak dapat dipisahkan juga dari yang namanya karakteristik

organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja maupu kebijakan dan

praktek manajemen yang dijakankan oleh Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kota Kotamobagu. Untuk mencapai tujuan ataupun sasaran organisasi pelayanan,

yang dalam hal ini sebagai tingkat efektivitas, diperlukan adanya kerjasama dan

kondisi yang solid di dalam organisasi. Untuk itu hubungan antara pimpinan

organisasi dan bawahan berada pada kondisi yang kondusif dan harmonis

sehingga pelaksanaan tugas-tugas secara proporsional dapat terlaksana dengan

baik.

Olehnya perbaikan akan etika birokrasi sangat diperlukan oleh Kantor

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Kotamobagu untuk menjadikan pelayanan izin

mendirikan bangunan dalam penerapannya memiliki etika birokrasi yang baik dan

benar. Hal ini dapat dilakukan dengan penyesuaian pada struktur organisasi baik

dalam susunan sumber daya manusia, yang meliputi faktor-faktor seperi luasnya

desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan rumusan

interaksi antar-pribadi dan cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan

untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam penggunaan teknologi untuk membantu

pencapaian kerja.

Dukungan lingkungan social masyarakat yang sebagian besar berlata

belakang budaya Mongondow yang dapat membantu pegawai menjalankan

pekerjaan yang ada serta peran pegawai itu sendiri baik dalam hal pemenuhan

kebutuhan, kepentingan kepentingan yang mengikuti proses pelayanan yang

perlu diarahkan pada efektivitas kerja yang menuju pada rasa keterkaitan terhadap

organisasi dan prestasi kerja individu. Kesemua hal ini perlu didukung oleh

kebijakan dan praktek manajemen Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota

Kotamobagu untuk memperhatikan pegawai dalam upaya pencapaian tujuan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Etika birokrasi

pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu


18

Kota Kotamobagu berdasarkan prinsip efektivitas telah memenuhi target atau

tujuan yang telah ditentukan dilihat pada tercapainya PAD melalui sector

pengurusan izin mendirikan bangunan. Sementara dari prinsip efisiensi, kualitas

pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas belum sepenuhnya menunjukkan

penerapan etika birokrasi yang baik dan benar.

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka disarankan beberapa hal sebagai

rekomendasi perbaikan etika birokrasi pelayanan izin mendirikan bangunan di

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Kotamibagu adalah dengan

melakukan penataan pada jumlah pegawai, penggunaan sarana kantor seperti

computer, laptop dan kendaraan operasional untuk difungsikan pada

penyelenggaraan pelayanan. Selain itu sikap dan perilaku pegawai dalam bekerja

melakukan pekerjaan dengan sadar dan benar sesuai dengan wewenang dan

tangung jawab pada jabatan yang diemban, menata prosedur pelayanan,

menyediakan informasi menyangkut persyaratan permohonan serta transparansi

biaya pengurusan sebagai langkah awal menjadikan pelayanan yang berkualitas.

Merespon kebutuhan masyarakat dengan sikap professional dan kompetensi yang

baik melalui pelayanan yang cepat, murah dan tidak menyulitkan serta perlunya

menumbuhkan tata nilai yang berlangung umum di kalangan masyarakat

Mongondow yang menunjung tinggi kebersamaan dan saling membantu sebagai

kerabat mulai dari pimpinan sampai pada staf dalam melakukan pelayanan kepada

masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Albrow, Martin, 1996, Birokrasi, Alih Bahasa: M. Rusli Karim dan Totok

Daryanto. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Burhanudin. M.Salam. 1996. Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan

Manusia. Jakarta : Rineka Cipta.

Creswell, John W. 1994. Qualitative Inquiry and Reasearch Disign. Sage.

California

Keban. Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep,

Teori dan Isu. Jakarta : Gava Media.


19

Pasolong. Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alvabeta.

Poedjawijatna. 1996. Etika Filsafat Tingkah laku. Jakarta : Rineka Cipta.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 2001, Birokrasi dalam Polemik, Malang: Pustaka

Pelajar Amitai .

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2007 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu


20

Kajian Sosial Ekonomi Nasabah Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan.

Oleh :

Galivio Kaawoan7

Dr. Very Y. Londa., S.Sos. M.Si8

Prof. Dr. Drs. John Hein Goni9

Abstract

Banking services is expected to improve the economic and social

development through the intermediation function of banks by providing optimum

service. Customers collected through mobility and disbursement of public funds

(credit) has not touched a large part of Southeast Minahasa Regency society,

especially in the productive sector. The purpose of this study was to determine the

socio-economic conditions of the Customer's Bank of North Sulawesi Branch

Ratahan useful for the development of scientific management of development

resources.


social and economic potential held by customers of the Bank of North Sulawesi

Ratahan Branch can not be separated from the development area the better.

Strengthening the social economy sector of society is done through program

savings and time deposits with competitive interest rates, as well as the provision

of credit / consumer lending, venture capital and the productive sector and micro

credit done through the precautionary principle. By him diperlukanpemanfaatan

potential social climate that is safe, productive population, area, availability of

land and sea potential for more market various products and business strategies

set by the Bank of North Sulawesi management.

Keywords : Social, Economic, Customers, Banks.

PENDAHULUAN

Kabupaten Minahasa Tenggara dengan luas wilayah 730,62Km2 yang

terdiri dari 12 kecamatan yang pertumbuhan ekonominya terus meningkat

tentunya akan dimanfaatkan sebagai target perluasan usaha dan pengembangan

pelayanan perbankan. Hal ini tampak dengan telah hadirnya beberapa kantor bank

yang antara lain Bank Sulut KCP Ratahan, BRI Unit Ratahan dan Bank Mandiri.

Dalam kapasitasnya sebagai bank mitra pembangunan pemerintah, Bank Sulut

adalah agen pembangunan yang tentunya harus berperan aktif didalam membantu

7 Pegawai Bank Sulut, Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. 8 Staf Pengajar Pada Prog. Adm Negara Fisip Universitas Sam Ratulangi. 9 Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.


21

program pemerintah dalam rangka mensejahtrakan masyarakat melalui

pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan

ekonomi. Dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera dibutuhkan strategi

pembangunan yang berkelanjutan yang pada hakekatnya berorientasi kepada

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan manusia dengan mengikutsertakan

segala lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, disampingi itu

pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

merupakan suatu proses yang muncul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk

dinikmati oleh masyarakat secara berkesinambungan.

Bank Sulut merupakan institusi keuangan yang bergerak dalam bidang

jasa perbankan yang saat ini menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dari

tahun ketahun memberikan warna yang positif dalam pengembangan sosial

ekonomi masyarakat. Dalam kondisi demikian Bank Sulut dituntut untuk sedapat

mungkin membantu pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Minahasa

Tenggara. Bila dilihat dari potensi sosial ekonomi, masyarakat Kabupaten

Minahasa Tenggara memiliki potensi sumber daya alam dan tata guna lahan yang

didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdayangan yang

ditunjang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang saat ini semakin

berkembang.

Berdasarkan data yang dimiliki pada Bank Sulut Kantor Cabang

Pembantu Ratahan didominasi oleh nasabah dengan status Pegawai Negeri Sipil

yang dalam posisi 41% diikuti oleh nasabah wiraswasta 28%, petani 17%, nelaian

10% dan non perorangan 4%. Pada posisi nasabah yang demikian memperlihatkan

bagaimana peran dunia perbankan khususnya Bank Sulut yang masih didominasi

oleh nasabah dengan status Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menjadi tantangan Bank

Sulut mengingat keberadaan Kantor Cabang Pembantu Ratahan diharapkan dapat

meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat khususnya

masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara melalui fungsi intermediasi perbankan

dengan memberikan pelayanan yang optimal, memperbesar market share baik

dalam hal mobilitas dana masyarakat maupun dalam bentuk penyaluran dana


22

(kredit) terutama pada sektor produktif baik dalam bentuk kredit mikro, kecil dan

menengah serta tentunya kredit konsumtif yang merupakan captive market Bank

Sulut.

Penelitian ini berupaya untuk mengkajia kondisi sosial ekonomi nasabah

Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan. Pentingnya memahami kondisi sosial

ekonomi masyarakat khususnya nasabah Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan

sebagai upaya mendapatkan gambaran yang nyata tentang peran Bank Sulut

Cabang Pembantu Ratahan sendiri dalam upaya mendukung Pemerintah dan

Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara untuk peningkatan pembangunan

melalui pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan fasilitas fasilitas perbankan.

TINJAUAN PUSTAKA

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu

dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Penggunaan pikiran,

naluri, perasaan, keinginan manusia memberi reaksi dan interaksi dengan

lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang

berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Menurut Shadily dalam Dewi

Kurniasi (2011), masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah, yang

hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu.

Dalam kaitan dengan perbankan, kelompok masyarakat yang

mengikatkan diri melalui aktivitas perbankan disebut dengan istilah nasabah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang

Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Lebih lanjut Stuart mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang

bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran

sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan

mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Simorangkir; 2000).


23

Dalam kiatan ini pendapatan masyarakat menurut Rosyidi (2006 : 100-

101) adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat

dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, manusia terkadang harus meminta bantuan kepada individu-individu

lain yang sama-sama hidup dalam satu kelompok. Dalam hubungan ini, Haviland

(1988:56) menyatakan bahwa adanya ketergantungan pada hidup berkelompok ini

adalah agar manusia dapat bertahan hidup sekaligus merupakan karakteristik dasar

manusia sebagai makhluk sosial yaitu senantiasa ingin hidup berkelompok dan

membentuk masyarakatnya sendiri.

Menurut Rosyidi (2006 : 111) pendapatan perseorangan (personal

income) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan,

dividen dan pembayaran transfer. Kondisi social ekonomi masyarkat banyak

berkaitan dengan Status sosial masyarakat itu sendiri. Pola dan perilaku ekonomi

maupun tingkat pergaulan dan peradapan masyarakat menjadi cerminan

keberadaan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini. Dalam perekonomian

sederhana dimana hanya terdapat dua orang dan dua jenis barang yakni barang

mewah dan barang kebutuhan pokok. Seperti diketahui bahwa individu dan

keluarga yang berpendapatan rendah akan membelanjakan bagian terbesar dari

penghasilannya untuk kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, kebutuhan

sandang, kebutuhan papan sederhana. Dilain pihak individu atau keluarga yang

relatif kaya akan membelanjakan sebagian kecil saja dari pendapatannya untuk

barang kebutuhan pokok dan sebagian besarnya digunakan untuk barang barang

mewah.

Warman dalam Jurnal Kinerja Volume 9 No 2 Nopember 2012 bahwa

problem sosial ekonomi masyarakar banyak berkaitan dengan rendahnya tingkat

pendidikan, tingginya jumlah tanggungan keluarga, keterlibatan masyarakat dalam

kelompok social dan proses capacity building. Parameter perekonomian lokal

dan regional meliputi kesempatan kerja dan berusaha, jenis dan jumlah aktivitas

ekonomi non formal, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aksesbilitas wilayah.

sementara itu dengan didasarkan pada konsep teori yang dikemukakan oleh John

Maynard Keynes atau yang lebih dikenal dengan sebutan Keynes yang


24

mengemukakan teori tentang konsumsi yang lebih dikenal dengan Keynesian

Consumption Model Backrawi Sanusi (2004) mengemukakan tingkat ekonomi

masyarakat banyak berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang dapat

dilihat dari factor pendapatan, kekayaan dan tangungan anggota keluarga.

Sementara dari factor social berkaitan dengan kebiasaan adat social budaya dan

gaya hidup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif

Moleong (2006). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data

primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada informan

pegawai Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan ditambah dan nasabah aktif baik

yang berprofesi sebagai pegawai negeri, pedagang/wiraswasra, petani dan nelayan

maupun nasabah non perorangan serta melakukan pengamatan dan dokumen

terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan tahapan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.


Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan dengan nasabah yang didominasi

oleh Pegawai Negeri Sipil berjumlah 41%, Wiraswasta 28%, Petani 17%, Nelaian

10% dan badan usaha / non perorangan 4% berupaya untuk membantu Pemerintah

dan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara pada peningkatan ekonomi dan

social masyarakat. Memperhatikan kondisi social ekonomi Kabupaten Minahasa

Tenggara sebagaimana data diatas, Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan sampai

dengan tahun 2013 berdasarkan rencana anggaran bisnis mengoperasionalkan

asset dengan total Rp. 354.525.459.619,33,- dengan besaran pinjaman outstanding

Rp. 531.029.661.812,08,-. Dengan besaran dana yang ada ini, Bank Sulut Cabang

Pembantu Ratahan melalui mekanisme yang sudah ada mempergunakan dana

yang terhimpun melalui pengelolaan dan disalurkan ke dalam aktiva produktif

yang menghasilkan seperti kredit modal usaha (KMU) baik mikro maupun kecil


25

serta kredit investasi serta kredit konsumtif yang merupakan captive market Bank

Sulut.

Penguatan sector social ekonomi masyarakat Kabupaten Minahasa

Tenggara melalui program Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan didukung oleh

adanya produk tabungan maupun deposito berjangka dengan tingkat bunga yang

kompetitif dengan sasaran utama adalah pengusaha pemilik toko, pedagang kecil

di pasar, para Pegawai Negeri Sipil yang berada di pusat kota Ratahan serta

kalangan pelajar SLTP dan SLTA dengan mengsinkronkan program beasiswa

bagi pelajar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Program lainnya yang dilakukan oleh Bank Sulut berkaitan dengan

Pegawai Negeri Sipil adalah melalui produk Tabunganku yang merupakan

tabungan Pegawai Negeri Sipil dimana penarikannya dapat menggunakan Kartu

Pegawai Elektronik (KPE) yang merupakan hasil kerja sama Ban Sulut dengan

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia).

Sementara itu untuk core bisnis Bank Sulut yakni kredit / pinjaman

konsumtif (KPPT) kredit modal usaha (KMU) untuk Pegawai Negeri Sipil serta

sector kredit produktif bagi para pengusaha kecil, menengah mauoun mikro

dilakukan melalui prinsip kehati-hatian (prudent) dalam upaya meminimalisir

resiko kemacetan yang tetlah banyak menerpa dunia perbankan dewasa ini.

Nasabah Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan adalah juga penduduk

Kabupaten Minahasa Tenggara yang didominasi oleh penduduk yang beretnis

Minahasa dengan sub suku Tonsawang. Akan tetapi pola perilaku kehidupan

masyarakat tidak jauh berbeda dengan masyarakat Minahasa pada umumnya.

Sementara untuk masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah Kecamatan

Belang telah bercampur dengan etnis Jawa, Makasar, Gorontalo dan Ternate.

Berkaitan dengan kebiasaan menyelenggarakan acara, music bambu

kolintang dan clarinet masih menjadi media social masyarakat dalam setiap

perayaan acara desa ataupun gereja. Sementara itu dalam hal gaya hidup nasabah

juga turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi social masyarakat.

Dimana perkembangan Kabupaten Ratahan dari aspek Pemerintahan dan

Pembangunan juga menjadikan berkembangnya gaya hidup masyarakat. Upaya


26

pemenuhan akan kebutuhan bukan hanya pada kebutuhan primer saja akan tetapi

juga pada kebutuhan tersier dengan menyesuaikan pada perkembangan seperti

pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti sofa yang mahal, alat alat

elektronik (TV, HP, AC) maupun kebutuhan rumah tanggal lainnya dan bahwa

gaya dan cara berpakaian dan berpenampilan merupakan aspek yang juga

diperhatikan oleh nasabah dewasa ini.

Menjadi suatu modal yang positif dari nasabah dimana sekalipun diakui

apalagi pada saat kondisi terjadi peningkatan pola konsumsi akan tetapi dalam

kaitannya dengan terjadinya pengeluaran apalagi bila tidak didukung dengan

keuangan yang cukup tindak membuat mereka berperilaku konsumtif. Pemehuhan

kebutuhan akibat dari perkembangan atau penyesuaian gaya hidup tidak menjadi

bagian dalam kaitannya dengan tingkat konsumsi masyarakat.

Penguatan dalam memahami pola dan gaya hidup nasabah tidak terlepas

dari keberadaan masyarakat Minahasa Pada umumnya. Kebreadaan ini dapat

ditelurusi dari struktur social masyarakat. Masyarakat yang dalam struktur social

semisal orang terpandang, pegawai negeri dengan sendirinya pola dan gaya

hidupnya juga tersesuaikan dengan keberadaan pegawai negeri pada umumnya.

Memahami struktur sosial dapat dilakukan dengan cara memahami melalui sistem

kekerabatan dan stratifikasi sosial dari masyarakat itu seperti halnya dalam

pembentukan kelompok rukun, arisan dan lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia terkadang harus

meminta bantuan kepada individu-individu lain yang sama-sama hidup dalam satu

kelompok. Keberadaan kelompok sosial pada hakekatnya tidak terletak pada jarak

fisik semata, melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. Ini berarti, keberadaan

suatu kelompok sosial tidak ditentukan oleh jarak fisik anggota kelompok

melainkan kumpulan orang-orang tersebut saling berinteraksi, memiliki kesadaran

bersama akan keanggotaan dan adanya pihak lain yang mendefinisikan mereka

sebagai anggota kelompok.

Dalam masyarakat Minahasa, termasuk masyarakat di Kabupaten

Minahasa Tenggara yang didalamnya para nasabah Bank Sulut Cabang Pembantu

Ratahan berada status sosial bukanlah sesuatu yang harus di hormati atau


27

dijunjung tinggi. Artinya cara orang Minahasa menggangap status seseorang

tinggi apabila orang tersebut mampu beradaptasi secara langsung dengan semua

lapisan masyarakat dan memiliki jiwa sosial. Dan mereka mengimplementasikan

rasa hormat sebagai contoh memilih/menjadikan orang yang di anggap ini

menjadi tokoh masyarakat, aparat desa atau ketua organisasi agama, partai politik,

organisasi sosial dan sebagainya.

Sementara itu kondisi ekonomi nasabah Bank Sulut Cabang Pembantu

Ratahan berdasarkan data yang diperoleh didominasi oleh nasabah yang berstarus

sebagai pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini sesuai

dengan keberadaan Bank Sulut sebagai bank pembangunan daerah yang

kepemilikan sahamnya di dominasi oleh pemerintah daerah. Sehingga melalui

program dan strategi bisnisnya diarahkan pada pemerintah dan pegawai, sekalipun

harus diakui bahwa untuk masyarakat usahawan juga merupakan bidikan sasaran

pengembangan bisnis.

Memahami kondisi ekonomi nasabah selain dari penghasilan dan

kepemilikan juga berkaitan erat dengan tanggungan keluarga dan besaran biaya

yang dikeluarkan oleh keluarga setiap bulan. Berbicara tanggungan maka akan

berkaitan dengan jumlah anggota keluarga, keberadaan anggota keluarga, aktivitas

suami/istri, aktivitas anak menyangkut tungkatan pendidikan.

Sebuah keadaan yang menjadikan kondisi ekonomi nasabah baik dan

perkembang oleh karena aktivitas perekonomian dalam mendapatkan sumber

penghasilan dan pendapat tidak berasal dari satu sumber saja. Keberadaan wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan satu potensi yang mendikan nasabah

memiliki banyak sumber penghasilan guna menunjang keberlangsungan

kehidupan dan pembiayaan kebutuhan hidup.

Potensi ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara didominasi oleh sector

pertanian, perikanan dan perkebunan yang juga ditopang oleh sector jasa.

Pengembangan sector yang membentuk potensi perekonomian daerah juga

dilakukan oleh para nasabah yang ada di Bank Sulut Cabang Pembantu Ratahan.

Keberadaan nasabah yang bukan hanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil

akan tetapi juga memiliki kepemilikian lahan, usaha maupun ditopang oleh


28

pasangan hidup mereka apakah suami ataupun istri. Dukungan yang potensial ini

membuat struktur ekonomi masyarakat cepat berkembang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini

menyimpulkan bahwa kondisi sosial nasabah Bank Sulut Cabang Pembantu

Ratahan dari aspek kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat etnis Minahasa

pada umumnya dalam hal hubungan kekerabatan, tolong menolong, membuat

acara syukuran maupun dalam pengelolaan usaha dan aspek gaya hidup menjadi

berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dalam

penggunaan barang barang baru seperti barang elektronik, kebutuhan rumah

tangga sampai dengan cara berpakaian.

Sementara itu kondisi ekonomi nasabah Bank Sulut Cabang Pembantu

Ratahan dari aspek pendapatan didominasi oleh nasabah yang berprofesi sebagai

Pegawai Negeri Sipil melalui gaji. Akan tetapi ada juga yang berprofesi petani,

wiraswasta maupun nelayan. Usaha yang dikelolah menghasilkan pendapatan

yang sebanding dengan modal dan kepemilikian. Adapun besaran pengeluaran

tergandung kebutuhan dan jumlah anggota keluarga yang ada.

Berkaitan dengan potensi social ekonomi yang dimiliki nasabah maka

disanakan agar kebiasaan kehidupan sosial masyarakat dalam hal melaksanakan

acara syukuran perlu disesuaikan dengan pendapatan dan kepemilikian.

Pemenuhan gaya hidup masyarakat perlu menyesuaiakan dengan adat dan tradisi

yang selama ini dijalani oleh masyarakat.

Potensi ekonomi nasabah petani perlu dikembangkan mengingat bahwa

sebagain besar masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara berprofesi sebagai

petani. Perlunya dikembangkan sector pertanian, pekebunan, perikanan dengan

ditopang oleh sector jasa dalam peningkatan sector ekonomi nasabah melalui

pengembangan program dan produk perbankan. Bank Sulut Cabang Pembantu

Ratahan perlu memanfaatkan potensi iklim social masyarakat yang aman untuk

lebih memasarkan berbagai produk dan strategi bisnis yang ditetapkan oleh

manajemen Bank Sulut. Kondisi penduduk, luas wilayah, ketersediaan lahan dan


29

laut dan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif menajdi peluang pasar

yang baik bagi perbankan untuk memasarkan produk-produknya di Kabupaten

Minahasa Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi K.. 2011. Adaptasi Masyarakat Kota Cimaho Dalam Implementasi

Kebijakan E-Government. (Studi Pada Pengajuan Izin

Mendirikan Bangunan). Bandung. PPs Unpad.

Haviland, W.A. 1993. Antropologi Jilid 1 & 2. Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexi J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Jakarta

Rosyidi, S, 2006. Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi

Mikro dan Makro. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sanusi B., 2004, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Jakarta, Rineka Cipta.

Simorangkir, O.P, 2000, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank,

Ghalia Indonesia, Jakarta.


30

Kajian Produktivitas Kerja Kelompok Tani Bunga Potong

Di Kelurahan Kakaskasen I dan Kakaskases II Kecamatan Tomohon Utara

Kota Tomohon

Oleh :

Meitty Wongkar10

Prof. Dr. Ir. Lucia C. Mandey, M.S11

.

Dr. Drs. Riane Y. Pioh, M.Si12

.

Abstract

Cut flower farming is already a commercial venture though it is not

managed efficiently and intensively, especially the still small scale. Production

that can be generated by a cut flower farmer groups in the provision of stock or

the sale of many related to crop yields and market demand. This study was to

reveal and analyze the productivity of labor in the cut flower farmer groups

Kakaskasen Village I and II Kakaskasen North Tomohon Tomohon sub district as

an effort to develop the science of human resource management resource

management in particular.

By using qualitative research methods , this mpenelitian results show the

effectiveness of the productivity of the farmer groups through group work cut

flower farm in understanding clearly the goals and objectives in a flexible manner

to establish procedures for the achievement of common goals is not followed by

the establishment of a program to incorporate the results in the production of a

place for sale to both the buyer and the entrepreneurial community. The efficiency

of a cut flower farmer groups showed that the use of resources, finance,

equipment in production is good but in terms of marketing are still lacking.

Keywords : Labor Productivity, Efficiency, Effectiveness, farmer groups.

PENDAHULUAN

Bunga potong merupakan salah satu kegiatan pertanian yang diusahakan

petani dalam sektor pertanian. Usaha- usaha produksi bunga potong sekarang ini

masih kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, mengingat konsumen

bunga potong masih terbatas. Hal ini disebabkan sifat bunga potong yang

mudah rusak dan tidak dapat bertahan lama dan dapat mengurangi nilai ekonomis

bunga tersebut.

10 Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. 11 Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. 12 Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.


31

Usaha tani bunga potong sudah merupakan usaha komersial walaupun

belum dikelola secara efisien dan intensif, terutama yang masih berskala kecil.

Bunga potong diusahakan baik dengan sistem naungan dengan teknologi yang

agak maju, maupun tanpa naungan dengan teknologi tradisional terutama untuk

memenuhi pasar lokal. Masing-masing sistem mempunyai kelebihan dan

kekurangan, tetapi keduanya menghadapi permasalahan efisiensi, terutama

tingginya biaya pestisida (sistem naungan), rendahnya kualitas bunga (tanpa

naungan), tingginya biaya tenaga kerja perawatan (dengan dan tanpa naungan),

dan tingginya biaya pemasaran untuk hasil panen.

Tomohon yang dulunya dikenal dengan sebutan kota sayur kini telah

menjadi kota bunga seiring dengan banyaknya aktivitas usaha pertanian tanaman

bunga dan dengan dilaksanakannya even akbar yang berskala international

dengan hajatan yang diberi nama Tomohon International Flower Festival (TIFF)

adalah mimpi besar Tomohon untuk menunjukkan kekayaan bunga daerah

mereka. Tahun 2012 adalah kali ketiga pemerintah dan masyarakat Kota

Tomohon menggelar acara ini. Bukan cuma menarik perhatian warga sekitar,

hajatan pesta bunga ini juga menggandeng negara-negara sahabat.

Keberadaan bunga potong di Kota Tomohon sangat berkaitan erat dengan

kondisi cuaca dan letak geografis daerah. Bunga potong atau florikultura

merupakan tanaman khas daerah tropis atau daerah dataran tinggi. Ada beberapa

jenis bunga potong yang di produksi dan di pasarkan di Indonesia termasuk di

Kota Tomohon yang dapat dilihat pada kelompok kelompok tani yang ada di

pinggiran jalan Kota Tomohon yang antara lain : mawar, anyelir, gladiol, krisan,

antherium, aster, hebras, sedap malam, anggrek, lily, alstromeria, dan molucella.

Bunga potong pada umumnya dibudidayakan di daerah dataran tinggi yang

berudara sejuk tapi dapat di pasarkan di daerah dataran rendah yang berudara

panas.

Dari 25 jenis produksi bunga di Kota Tomohon, produksi tanaman hias

bunga potong mengalami penurunan yang terlihat di mana pada tahun 2010

mencapai 3.249.405 tangkai, sedangkan di tahun 2011 hanya 1.245.177 (

Database Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian


32

dan Peternakan Sula wesi Utara ). Adapun kelompok tani Bunga Potong yang ada

di Kelurahan Kakaskasen I dan Kakaskasen II sebanyak 14 kelompok tani bunga

potong.

Produksi yang dapat dihasilkan oleh kelompok tani bunga potong dalam

hal penyediaan stok maupun penjualan banyak berkaitan dengan hasil tanam dan

permintaan pasaran. Permasalahan kondisi alam yang berada di sekitaran Gunung

Lokon menjadi kendala yang dihadapi oleh kelompok tani dalam hal produksi.

Sementara proses pemasaran berkaitan dengan permintaan pasaran erat kaitannya

dengan berbagai kegiatan ataupun peristiwa. Bunga potong yang biasanya di jual

Rp. 3.000,- per tangkai untuk kondiri saat ini menjadi ramai penjualan jika ada

iven iven tertentu maupun pada hari sabtu dan minggu. Pembeli pun yang

datang membeli bunga potong lebih di dominasi oleh masyarakat sekitar Kota

Tomohan dan Kota Manado.

Fenomena permasalahan yang dalam kaitannya dengan produktivitas

kerja kelompok tani bunga potong sebagaimana pengamatan awal menunjukkan

pada empat hal besar yaitu permasalahan modal usaha, kondisi lingkungan,

pelatihan dan pengembangan kemampuan kelompok tani baik dalam produksi

maupun pemasaran serta manajemen pengelolaan keuangan. Mencermati kondisi

permasalahan diatas, maka untuk terarahnya penelitian ini, maka topik penelitian

dibatasi pada kajian produktivitas kerja kelompok tani bunga potong di Kelurahan

Kakaskasen I dan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

TINJAUAN PUSTAKA

Bernardin and Russell, 1993:518) mengungkapkan sebagai berikut:

Generally, productivity refers to a ratio of output to input. Inputs may include

labor hours or costs, production cost, and equipment costs. Output may consists

of sales earnings, and market share. Dalam kaitannya dengan efisiensi dan

efektivitas, Putti (1986:10), menyimpulkan bahwa produktivitas adalah seberapa

baik berbagai sumber daya itu kita olah bersama dan kita gunakan untuk mencapai

suatu tingkat hasil ataupun sasaran yang spesifik.


33

Pemikiran tentang produktivitas lebih menekankan kepada aspek

manusiawi dalam sistem produksi. Penjabaran dari pemikiran ini dapat dilakukan

melalui pendekatan koordinasi di dalam bentuk kultur kerja produktif dengan

motto "bekerjasama" dan "sama-sama bekerja" berdasarkan hukum yang sesuai

dengan pola budaya yang berlaku. Bertolak dari pemikiran itu, kemudian muncul

falsafah dari produktivitas dengan pendekatan perilaku sumber daya manusia yang

mengacu kepada motivasi terhadap mutu kehidupan masa depan yang lebih baik.

Pandangan ini kemudian berkembang menjadi konsep produktivitas yang

berdasarkan pada pendekatan ekonomi dan bisnis, pendekatan teknologi industri,

dan pendekatan sumber daya manusia (Mauled, 1993:11).

Produktivitas kerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Secara umum

produktivitas organisasi dipengaruhi oleh manusia, modal, metode (proses),

produksi, umpan balik, lingkungan internal organisasi,dan lingkungan eksternal (

baik lokal, regional, nasional, maupun internasional). Sedangkan Bernardin and

Russell (1993:518) menyebutkan pengetahuan, keterampilan, abilitas, sikap dan

perilaku seseorang sebagai faktor yang berpengaruh signifikan terhadap

produktivitas kerja.

Sementara itu pada dasarnya pengertian kelompok tani tidak bisa

dilepaskan dari pengertian kelompok itu sendiri. Menurut Sherif dan Sherif

(Catrwright dan Zander, 1968) kelompok adalah suatu unit sosial yang terdiri dari

sejumlah individu yang satu dengan individu lainnya, mempunyai hubungan

saling tergantung sesuai dengan status dan perannya, mempunyai norma yang

mengatur tingkah laku anggota kelompok itu.

Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab

segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh

kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu

dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal

(Mardikanto, 1996). Kelompok tani secara tidak langsung dapat dipergunakan

sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha tani melalui

pengelolaan usaha tani secara bersamaan.Kelompok tani juga digunakan sebagai


34

media belajar organisasi dan kerjasama antar petani. Dengan adanya kelompok

tani, para petani dapat bersama - sama memecahkan permasalahan yang antara

lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran

hasil.

METODE PENELITIAN

Adapun yang merupakan objek dalam penelitian ini produktivitas kerja

kelompok tani bunga potong di Kelurahan Kakaskasen I dan Kakaskasen II

Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Didalam penelitian ini peneliti

menggunakan desain penelitian kualitatif (Moleong, 2003:103). Informan yang

diwawancarai adalah merupakan personil yang ada di empat belas kelompok tani

bunga potong di Kelurahan Kakaskasen I dan Kakaskasen II ditambah dengan

unsure pemerintah kelurahan dan Dinas Pertanian. Data yang diperoleh dari

lapangan dilakukan analisis dengan berpedoman pada konsep dari Miles &

Huberman (1992) : 16) melalui tahap-tahap berikut kategorisasi dan mereduksi

data, Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi,

sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan

masalah penelitian, melakukan interpretasi pada data, Pengambilan kesimpulan

berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat

memberi jawaban atas masalah penelitian. Dan melakukan verifikasi hasil analisis

data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat.


Kelompok tani bunga potong yang ada di Kelurahan Kakaskasen I dan

Kakaskasen II berjumlah 14 kelompok tani akan tetapi yang dinyatakan masih

aktif berjumlah 12 kelompok. Kelompok tani yang berada di Kelurahan

Kakaskasen I yaitu kelompok tani Berkat Taniku, Manimpayo, Mawar (tidak

aktif). Sementatra yang berada di Kelurahan Kakaskasen II yaitu Gladiol,

Sangkor, Maesaan (tidak aktif), Taingkere, Amarilis, Leli Paris, Aster, Phayus,

Sahabat Tani, Krekreli. Kelompok tani yang berada di kedua kelurahan ini


35

didirikan oleh masyarakat antara 2 sampai dengan 12 tahun dengan rata rata 8

sampai dengan 12 orang anggota.

Penelitian ini, menjadikan efisiensi dan efektivitas sebagai dimensi

produktivitas yang dikemukakan oleh Washinis dalam Saksano (1995:112)

menyatakan bahwa Produktifitas mengandung dua konsep utama, yaitu efisiensi

dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan,

maupun alam sedangkan efektivitas mengukur hasil dan mutu pelayanan yang

dicapai. Pembahasan atas produktivitas kelompok tani bungan potong di

Kelurahan Kakaskasen I dan Kakaskasen II dikaji melalui dua dimensi yaitu

dimensi efisiensi dan dimensi efektivitas sebagaimana pemikiran yang

dikemukakan oleh Sedarmayanti (2001 : 58) bahwa penertian produktivitas

memiliki dua dimensi yaitu dimensi efektivitas dan dimensi efisiensi. Dimensi

efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal yang dalam

artian pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Sedangkan dimensi efisiensi berkaitan dengan upaya membandingkan masukan

yang diperoleh dengan realisasi penggunaan atau penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan bahwa

ada dua alasan utama yang menjadikan kelompok masyarakat yang tergabung

dalam 12 kelompot tani mendirikan kelompok tani bungah potong yaitu

termotivasi dengan visi dan misi kota Tomohon untuk menjadi kota bunga dan

memudahkan dalam informasi bagi pengembangan usaha bunga potong. Dua

alasan ini menjadi dasar pagi masyarakat sehingga mau bergabung membantuk

kelompok tani. Sekalipun harus diakui dari wawancara yang dilakukan terlihat

jelas bahwa masyarakat anggota kelompok tani memiliki pengetahuan yang

sangat baik dalam hal pengelolaan bunga potong mulai dari penanaman,

pemeliharaan sampai pada panen dan menjualan.

Wawancara yang dilakukan kepada sejumlah informan baik dari unsure

ketua kelompok tani maupun dari unsure anggota diperoleh data bahwa

pembagian kerja dalam kelompok tani didasarkan pada pembagian kerja sesuai

dengan rencana kerja yang sudah di sepakati ( ada bagian yang dikerjakan oleh

kelompok ada yang memakai jasa pekerja, ada yang bertugas di bagian


36

pengolahan, ada yang bertugas dibagian perawatan, ada yang bertugas di bagian

Produksi dan pasca panen ada yang bertugas distribusi dan membersihkan

lahan.

Pembagian kerja yang jelas menjadikan kelompok tani lebih mudah

mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Oleh karenanya sebagaimana

yang dikemuakkan oleh Soewartoyo dan Lumbantoruan, (1992) dapat dikatakan

bahwa sebuah kelompok tani dinilai efektif, bila kelompok itu memiliki

karakteristik berikut yang antara lain : memahami dengan jelas tujuan sasarannya;

mampu menetapkan prosedur secara luwes demi tercapainya sasaran bersama;

komunikasi lancar serta adanya pengertian di antara anggotanya; Tegas dalam

pengambilan keputusan dengan melibatkan seluruh anggota dan keseimbangan

produktivitas kelompok dan kepuasan individu terjaga.

Menyikapi karakteristik keefektifan kelompok tani diatas, dapat

dijelaskan bahwa kelompok tani bungah potong baik yang ada di Kelurahan

Kakaskasen I dan Kelurahan Kakaskasen II telah memahami dengan jelas tujuan

sasarannya dari kelompok tani yang mereka bentuk yaitu termotivasi dengan visi

dan misi kota Tomohon untuk menjadi kota bunga dan memudahkan para

anggota kelompokm dalam mendapatkan informasi guna pengembangan usaha

bunga potong. Sebab semua anggota yang tergabung dalam kelompok tani

tersebut memiliki lahan yang mereka kelolah yang ditanami bunga potong.

Termotivasinya para masyarakat yang ada di Kelurahan Kakaskasen I

dan Kelurahan Kakaskasen II untuk menggabungkan diri dalam kelompok tani

bungah potong juga berkaitan dengan permintaan pasar akan bungah potong yang

sangat tinggi dan menjanjikan. Dengan banyaknya bunga potong yang

dihasilkan maka dengan sendirinya juga menjadikan penghasilan anggota

kelompok tani menjadi bertabah.

Data menunjukkan bahwa informan yang diwawancarai baik unsure

pimpinan kelompok tani maupun anggota telah menjalankan aktivitas sebagai

petani bungah potong dari 2 tahun sampai dengan 20 tahun. Data ini menunjukkan

bahwa masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani bunga potong telah

cukup lama mengguluti usaha bunga potong. Akan tetapi dari berjalannya waktu

Society ISSN : 2337 - 4004 Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi VIII (Maret April 2014) Program Pascasarjana Un

jurnal society edisi maret april 2014

Documents