Kasus makanan kadaluarsa

Kasus Makanan kadaluarsa

2kasusBATAM, batamtoday - Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Kepri menggelar razia makanan kadaluarsa menjelang lebaran di beberapa pusat perbelanjaan di Batam, Jumat (26/7/2013) siang.BPOM menerjunkan sebanyak empat orang petugas untuk memeriksa makanan kadaluarsa dan makanan yang tak terdalam daftar BPOM tapi banyak beredar bebas di Pasaran. Namun dalam razia kali ini lebih difokuskan ke parsel, untuk memeriksa apakah ada makanan yang kadaluarsa di dalamnya."Pemeriksaan lebih difokuskan ke parsel-parsel yang dijual pedagang. Kami memeriksa satu persatu apakah ada makanan yang kadaluarsa," kata Ruth Desyanti Purba, staf bagian Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan pelayanan informasi konsumen BPOM Kepri kepada wartawan.Ada tiga tempat yang menjadi tujuan razia kali ini, yakni pertokoan di komplek Hotel Sari Jaya Nagoya, DC Mall Jodoh dan Top 100 Penuin. 3Setiap makanan dan minuman yang dipajang di rak dan etalase diperiksa satu persatu, namun tak satupun ditemukan makanan kadaluarsa."Hasil pemeriksaan di dalam parsel, tak satupun kami menemukan makanan atau minuman kadaluarsa," terangnya.Namun, di salah satu toko di bilangan Nagoya, petugas BPOM menemukan sebanyak 16 item produk pangan terdiri dari 130 pcs yang tak terdaftar di BPOM. Sebagian besar adalah produk coklat dari Australia dan Singapura, dan langsung ditarik dari peredaran."Makanan yang tak terdaftar itu langsung kita tarik, sedangkan pemiliknya langsung kita beri teguran," lanjut dia.Sementara di pusat perbelanjaan DC Mall dan Top 100 Penuin, petugas BPOM tak menemukan satupun produk makanan dan minuman yang kadaluarsa, maupun makanan di dalam parsel.Razia makanan kadaluarsa ini akan terus ditingkatkan menjelang lebaran, selain ketiga tempat diatas BPOM akan kembali melakukan kegiatan serupa untuk mengawasi agar tak ada makanan kadaluarsa yang dikonsumsi masyarakat saat lebaran.

.Kami berkesimpulan bahwa prosedur hukum yang dapat dilakukan jika barang yang dibeli telah expiredExpired atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kedaluwarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (makanan), sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional RIHukum yang berlaku adalahMenurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain ancaman pidana di atas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen):

perampasan barang tertentu;pengumuman keputusan hakim;pembayaran ganti rugi;perintah penghentian kegiatan tertentu yang enyebabkan timbulnya kerugian konsumen;kewajiban penarikan barang dari peredaran; ataupencabutan izin usaha.

Apabila barang tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya namun telah melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, maka penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut sudah tidak baik dan tidak layak dikonsumsi.

Terkait dengan kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi ini, sebagai konsumen, Anda memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang Anda beli (Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen).

Selain itu, perlu Anda ketahui bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen).