kasus pencatatan kelahiran

Upload: hubertus-setiawan

Post on 05-Oct-2015

48 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

fgv

TRANSCRIPT

Kasus Pencatatan Kelahiran/ Akte Kelahiran yang Dibuat oleh Orang Tidak Berwenang

Kasus Pencatatan Kelahiran/ Akte Kelahiran yang Dibuat oleh Orang yang Tidak BerwenangKelompok 12Akta KelahiranAkta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas dikeluarkan oleh negara serta berisikan informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang

Status Anak yang Sah Berdasarkan Pasal 250 BW, anak yang sah adalah anak yang selama adanya perkawinan dilahirkan atau dijadikan (verwekt) dan disebutkan pula di Pasal 251, 252, 253, 254 BW

Pembuktian anak yang sah Pasal 261 BW dan seterusnya mengatur mengenai cara cara pembuktian keturunan anak anak yang sah :Dibuktikannya perkawinan orang tua dan akta kelahiran dari anak yang baru lahir

Untuk dibuktikan sahnya anak tersebut diperlukan :Akta perkawinan orang tua yang membuktikan dengan siapa ibu itu menikah dan Akta kelahiran yang membuktikan dari mana anak itu dilahirkan dan kapan anak itu dilahirkan Dengan keadaan yg nyataDengan saksi saksi

Akta KelahiranAkta kelahiran merupakan catatan resmi yang berisi :1. waktu dan tempat kelahiran seorang anak2. nama pemilik akta kelahiran3. nama orang tua secara lengkap dan jelas4. status kewarganegaraannya.Akte kelahiranAkte kelahiran berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Akta kelahiran memiliki perbedaan dengan surat kelahiran. Surat kelahiran merupakan surat keterangan bermaterai yang diterbitkan oleh kantor kelurahan. Surat ini dibuat karena orang tua dari anak terlambat dalam mengurus akte kelahiran.Prosedur & Syarat Pengurusan Akta Kelahiran Prosedur Pengurusan 1. Pemohon melapor kepada petugas pencatat kelahiran2. Pelapor dan dua orang saksi menghadap petugas pencatat, dengan membawa blanko laporan kelahiran yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pelapor serta saksi-saksi, dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.3. Membayar biaya restribusi4. Pemrosesan akta kelahiran Syarat :> Surat pengantar dari Kelurahan atas nama pemohon (asli)> Surat kuasa bermaterai cukup ( bila dikuasakan )> Copy surat Kelahiran ( yang dicarikan akta )> Copy Surat Nikah / Akta perkawinan ( orang tua kandung dari yang dicarikan akta )> Copy Kartu Keluarga ( KK )> Copy KTP pemohon / orang tua / yang bersangkutan> Dua orang saksi ( umur 21 keatas / Kep.Men Nomor 19 / 1979 117 KUH Perdata )> Surat Keterangan Beda Nama ( bila diperlukan / bila dalam Akta Nikah, KK, KTP dsb terdapatnama-nama yang tidak sama )> Copy Ijazah dari yang dicarikan akta bila sudah punya ( SD, SLTP, SLTA / salah satu )

Akta Kelahiran berdasarkan Tenggang WaktuAkta Kelahiran Umum Akta ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.Akta Kelahiran Istimewa Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Akta Kelahiran Dispensasi Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah di bidang kependudukan untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat melakukan pendaftaran /pencatatan kelahirannya.Akta Kelahiran Dibuat secara Cuma-Cuma Artinya, untuk pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya kepada pemohonnya.

Syarat Pembuatan Akte KelahiranSurat keterangan dari rumah sakit/ dokter/ bidanSurat keterangan kelahiran dari lurah atau kepala desaSurat nikah/ akta perkawinanKartu KeluargaKartu Tanda PendudukAkta Kelahiran ibu bagi anak di luar nikahSKBRI dan surat ganti nama (bagi WNI keturunan)

Fungsi Akta KelahiranMenunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anakMerupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia.Kegunaan Akta KelahiranSyarat untuk sekolah bagi si anak kelakMembuat identitas lain seperti kartu keluarga atau KTP (Kartu Tanda Penduduk)Mencari pekerjaanMenikah, dll. Contoh Kasus MEDAN - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Darusalam Pohan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan tidak memakasi perantara dalam mengurus Akta Kelahiran di Medan, dikarenakan belakangan ini pihaknya sudah banyak mendapatkan laporan terkait beredarnya Akta Kelahiran palsu di Medan.

"Ini yang perlu kami ingatkan kepada masyarakat, jangan menggunakan perantara dalam pembuatan Akta Kelahiran, karena kami sudah banyak menemukan dan mendapat laporan beredarnya Akta Kelahiran palsu di Medan," ungkap Darusalam Pohan.

Namun begitu, pihaknya tidak bisa memastikan soal besaran jumlah Akta Kalahiran Palsu di Medan yang belakangan. Hanya saja sejumlah instansi terkait seperti Imigrasi banyak melaporkan adanya Akta Kalahiran yang diduga palsu.

"Soal banyaknya kita belum mengetahuinya, hanya saja banyak laporan sudah kita terima dari berbagai lemba dan perorangan soal masalah ini," ungkap mantan Camat Medan Denai dan Medan Area ini.

Darusalam mengingatkan masyarakat Medan utuk tidak membuat Akta Kalahiran melalui perantara,hal ini dimaksudkan agar kasus pemalsuan tidak terjadi. "Saya hanya mengingatkan masyarakat untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya secara langsung ke kantor Disdukcapil, selain gratis pembuatan Akta Kelahiran di Disduk capil sekarang ini lebih cepat," ungkapnya.

Diingatkannya, dalam penguran akta kelahiran ini, warga Kota Medan diharapkan secepat mungkin menguruskannya, untuk menghindari denda. "Kita perlu ingatkan, untuk anak 0-60 Hari pembuatan akta kelahiran gratis, umur 61 hari - 1 tahun bayar 10 ribu dan diantar 1 tahun harus melampirkan penetapan pengadilan," ungkapnya seraya mengatakan dalam pengurusan Akta Kelahiran di Disdukcapil tidak dipungut biaya apapun kecuali jika terkena ketentuan tersebut

Sumber : http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=243262:disdukcapil-awas-akta-kelahiran-palsu&catid=14:medan&Itemid=27SELONG,GOMONG.COM Masyarakat Lombok Timur (Lotim) diminta mewaspadai beredarnya akte kelahiran palsu pascaraibnya ribuan akte kelahiran dari gudang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur (Lotim) barubaru ini.Kasus raibnya ribuan akte kelahiran tersebut, sedang dalam penanganan pihak berwajib. Kita berharapkan kasus ini tak hanya mengungkap pelakunya, tetapi modusnyapun bisa terungkap, ungkap Kepala Dinas Dukcapil Lotim H Lukmanul Hakim di kantornya, Senin (25/6).Lukman juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap calo akte kelahiran. Menyusul raibnya ribuan akte itu, di tengah masyarakat saat ini diduga beredar akte kelahiran palsu, sehingga perlu diwaspadai. Apalagi dibarengi dengan beredarnya stempel dan tandatangan palsu.Kalau ada masyarakat yang meragukan akte kelahiran yang pernah dibuat, silahkan datang langsung ke Dukcapil untuk konfirmasi dan mengecek palsu atau tidaknya, karena setiap akte kelahiran yang keluar telah terdata, katanya.Jika saat pengecekan diketahui tidak masuk dalam daftar yang ada, maka akte kelahiran itu palsu. Terhadap kasus ini, Dukcapil memberikan keringanan tanpa melanggar aturan yang ada untuk dilakukan pembuatan yang baru, katanya.Hal ini pun dilakukan tanpa adanya pungutan alias gratis. Kasihan masyarakat, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Mereka sudah bayar mahal-mahal, akte kelahiran yang dibuat ternyata palsu. Sumber : http://www.gomong.com/2012/06/25/16794/waspadai-beredarnya-akte-kelahiran-palsu/REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG---Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengimbau agar masyarakat yang mengurus akta kelahiran berusia di atas satu tahun melalui sidang pengadilan tidak lewat calo supaya biayanya tidak mahal. "Mengurus akta kelahiran melalui sidang pengadilan bagi pemohon akta kelahiran berusia di atas satu tahun itu sebenarnya tidak mahal, asalkan tidak melalui calo," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang, Eka Sanatha. Ia menilai, anggapan masyarakat kalau mengurus akta kelahiran melalui sidang pengadilan bagi pemohon akta kelahiran berusia di atas satu tahun itu mahal sangat keliru. Sebab jika dijumlahkan, pemohon hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 281 ribu. Biaya yang harus dikeluarkan dengan total Rp 281 ribu itu diantaranya ialah untuk biaya sidang sebesar Rp 141 ribu, biaya pengacara dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang Rp 100 ribu, dan sisanya untuk membayar stempel Kantor Pos. "Jika pemohon akta kelahiran yang usianya diatas satu tahun itu tidak melalui calo, biaya yang dikeluarkan hanya Rp 281 ribu. Jadi tidak benar kalau biaya mengurus akta kelahiran bagi pemohon berusia diatas satu tahun itu dianggap mahal, hingga RP 1 juta," katanya. Dikatakannya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang sudah menyebarkan surat edaran kepada masyarakat terkait biaya-biaya yang harus dikeluarkan bagi pemohon pembuatan akta kelahiran yang berusia diatas satu tahun. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui secara jelas biaya yang harus dikeluarkan saat mengurus akta kelahiran. Baik mengurus sendiri atau melalui calo, kata Eka, prosedur sidang penetapan akta kelahiran oleh pengadilan itu sama, yakni harus melalui sidang di Pengadilan Negeri setempat. Atas hal itu ia menyarankan agar masyarakat tidak mengurus pembuatan akta kelahiran melalui calo. Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/27/m69hzl-mau-bikin-akta-kelahiran-harap-jauhi-yang-satu-iniUndang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KependudukanBAB VIDATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKANBAGIAN KEDUADOKUMEN KEPENDUDUKANPASAL 77Setiap orang dilarang mengubah, menambah,atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen kependudukan.BAGIAN KETIGAPERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKANPASAL 79(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUKPASAL 86(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi Pelaksana untuk memasukkan , menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, mengkopi Data serta mencetak data pribadi.Pasal 28(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dan kepolisian.(2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana.

BAB XIIKETENTUAN PIDANAPASAL 93Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 94Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.00,00 ( dua puluh lima juta rupiah)Pasal 98(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 atau pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga)

(2) Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 95,pejabat bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan masing-masing.

KesimpulanAKTA KELAHIRAN ADALAH DOKUMEN NEGARA YANG SAH OLEH KARENA ITU PROSEDUR SIDANG PENETAPAN AKTA KELAHIRAN HARUS MELALUI SIDANG DI PENGADILAN NEGERI SETEMPAT DAN JUGA HARUS DIBUAT OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG YAITU DINAS KEPENDUDUKAN SETEMPAT