kebijakan pemerintah tentang lingkungan pemukiman

7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman

1/9

Kebijakan Pemerintah Tentang LingkunganPemukimanKondisi perumahan dan permukiman saat ini masih ditandai oleh:

1. Belum mantapnya system penyelengaraan termasuk system kelembagaan,

2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan yang layak dan terjangkau,

. !enurunnya tingkat pemenuhan permukiman.

"ari segi kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan, masih banyak ka#asan

yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung, $asilitas sosial dan $asilitas

umum. %e&ara $isik lingkungan, masih banyak ditemui ka#asan perumahan dan permukiman yang

telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. "ampak dari semakin terbatas atau

menurunnya daya dukung lingkungan, diantaranya meningkatnya lingkungan permukiman kumuh

pertahunnya sehingga pada saat ini luas lingkungan permukiman kumuh telah men&apai '(.)** ha

yang tersebar tidak kurang dari 1*.*** lokasi.

+%ugandhy, dan R. -akim. 2**(

Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan

prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu

kebutuhan dasar +basi& need manusia. %udah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan

dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang/undangan tentang perumahan

dan permukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan +guide line bagi pembangunan sektor

perumahan dan permukiman.

%alah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk

meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah0ndang/0ndang omor ' Tahun 12 tentang Perumahan dan Permukiman. 0ndang/0ndang ini

menyebutkan bah#a perumahan ber$ungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan pemukiman adalah bagian dari

lingkungan hidup di luar ka#asan hutan lindung, baik yang berupa ka#asan perkotaan maupun

ka#asan pedesaan yang ber$ungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

pabila dilihat dari perkembangannya, proses pembangunan memang sangat dipengaruhi

oleh adanya landasan pembangunan yang kuat, pelaku pembangunan, serta modal dasar

pembangunan yang kuat pula, yaitu agama. "alam lingkup pembangunan, masyarakat merupakan

pelaku utama pembangunan tersebut. !engarahkan, membimbing, dan men&iptakan suasana yang

menunjang pembangunan adalah ke#ajiban pemerintah.

+%asta, % dan 3, !arlina. 2**4

Tantangan, Kendala, Dan Peluang Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

%e&ara umum tantangan yang dihadapi dalam pengadaan dan pembangunan perumahan dan

permukiman, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah.

2. !engurangi kesenjangan pelayanan prasarana dan sarana antar tingakat golongan

masyarakat.

. !eningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.


2/9

'. Penyediaan pasarana dan saran perumahan dan permukiman yang serasi dan berkelanjutan.

). Pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman se&ara e$ekti$ dan e$isien.

-al mendasar yang mema&u timbulnya berbagia tantangan dalam pembangunan perumahan dan

permukiman seperti tersebut di atas adalah adanya $enomena pertumbuhan penduduk yang sangatpesat yang disertai laju pertumbuhan ekonomi yamg signi$ikan yang mengakibatkan terus

bertambahnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman.

!eskipun pembangunan perumahan dan permukiman yang layak sudah diarahkan agar

terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat

ter&apai se&ara menyeluruh. Lambannya upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan

perumahan dan permukiman yang sehat dan layak antara lian disebabkan oleh belum ter&iptanya

iklim yang memadai serta terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai

pembangunan perumahan dan permukiman tersebut.

Proses penyediaan perumahan sebenarnya terdiri dari berbagai kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan industri yang melibatkan tenaga kerja.

2. %umber daya alam.

. Berbagai ma&am usaha industri barang, jasa, dan keterampilan.

dapun proses pembangunan perumahan dan permukiman biasanya meliputi kegiatan

penyediaan prasarana dan sarana yang semuanya merupakan kegiatan besar serta membutuhkan

keterpaduan antara pihak yang terkait.


Kendala Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Pelaksanaan Pembangunan Perumahan "an Permukiman tentu tidak lepas dari berbaga kendala,

yang antara lain dapat berupa:

1. Terbatasnya lahan yang tersedia

2. Rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat

. Terbatasnya in$ormasi

'. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah


Peluang Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

"isamping tan tangan dan kendala, ada juga peluang yang dapat diman$aatkan dalam pembangunan

perumahan dan permkiman. Peluang itu adalah semakin meningkatnya pendapatan daerah,

meningkatnya kemampuan dan kepedulian dunia usaha dan masyarakat, terkendalinya pertumbuhan

penduduk, telah tersusunnya sejumlah ren&ana tata ruang baik di tingkat propinsi maupaun

kabupaten bahkan tingkat ke&amatan, perkembangan ilmu poengetahuan dan teknologi, serta mulai

meningkatnya koordinasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman.


Perumahan dan Permukiman Ditinjau dari Aspek Kesehatan

"itinjau dari aspek kesehatan, maka perumahan dan permukiman harus mendapat perhatian

karena :


3/9

1.Perumahan5permukiman dapat menimbulkan kemudahan untuk terjadinya penularan penyakit baik

antar keluarga maupun anggota keluarga yang lain. Penularannya dapat berupa penularan langsung

+penyakit kulit, mata, &a&ar dan lain/lain. %erta penyakit yang menular atau yang ditimbulkan karena

makanan yang dimakan se&ara bersama +penyakit saluran pen&ernaan makanan, pera&unan

makanan dan lain/lain. "an penyakit yang ditularkan oleh 6ektor, karena sanitasi rumah dan

lingkungan yang tidak baik +pes, malaria, dan lain/lain

2.Pen&emaran lingkungan, misalnya oleh limbah rumah tangga, sampah, dsb

.

7angguan kesehatan yang ditimbulkan karena masalah lingkungan so&ial, seperti stress, dsb.

+%arudji, "idik. 2**4

Rumah atau tempat tinggal yang buruk atau kumuh dapat mendukung terjadinya penularan

penyakit dan gangguan kesehatan, seperti :

1.8n$eksi saluran napas, &ontoh : TB9, in$luena, &ampak, dsb.

2.8n$eksi pada kulit, &ontoh : %kabies, impetigo, dan lepra.

.8n$eksi akibat in$estasi tikus, &ontoh : pes dan leptospirosis

'.

rthropoda, &ontoh : in$eksi saluran pen&ernaan dan dengue, malaria, dsb

).Ke&elakaan, &ontoh : terpeleset, patah tulang, dan geger ptak.

4.

!ental, &ontoh : neurosis, gangguan kepribadian, psikosomatis dan ulkus peltikum.

+9handra, Budiman. 2**(

GBHN dan Propenas Sektor Perumahan dan Permukiman

"alam arahan 7B- dan Propenas dinyatakan bah#a perumahan dan permukman ber$ungsi

sebagai tempat tinggal atau hunian dan tempat a#al kehidupan. Ter#ujudnya kesejahteraan rakyat

ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermatabat, serta memberikan

perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan papan sebagai salah satu kebutahan manusia. "i

dalam Propenas, masalah perumahan dan permukiman, serta program pengembangan prasarana

dan sarana.

Program/program tersebut utamanya ditujukan untuk memantapkan sistem hunian bagi

masyarakat, serta untuk meningkatakan kulitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas

prasarana dan sarana permukiman, baik yang berada dika#asan perkotaan maupun pedesaan.

Kegiatan pokok dari program pengembangan prasarana dan sarana permukman meliputi:

1.Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman meliputi air

bersih, drainase, air limbah, persampahan, penaggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah

perbaikan kampong, dan sebagainya,

2.Peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman,

.Peningkatan kerjasama publik s#asta dan pri6atisasi sarana permukiman.

'.Re6italisasi ka#asan strategis,).

Pelestarian ka#asan bersejarah dan ka#asan tradisional,

4.;alidasi dan penyusunan pedoman,

(.

%tandar keselamatan konstruksi dan penguatan lembaga penga#asan konstruksi dan keselamatan

bangunan.

Agenda Global Perumahan dan Permukiman

Permasalahan perumahan dan permukiman sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari

berbagai perkembangan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, baim ditingkat lokal, nasional,

regional maupun global.

"alam rangka penanganan permukiman kumuh diperkotaan, khususnya sebagai dampakurbanisasi dari desa ke kota, telah di&anangkan pula Declaration on Cities Without Slums.


4/9

Berdasarkan Plan Of Implementation dari


5/9

keputusan/ keputusan penting dalam mengarahkan $ungsi/$ungsi kebijakan perumahan dan

permukiman. dapun perlu dibentuk anggota kelompok diba#ah BKP', yaitu anggota tetap dan

anggota sementara seperti para spesialis dalam bidang tertentu dan dapat berasal dari lembaga

pemerintah s#asta amaupun L%!. Tugas kelompok kerja ini adalah mempersiapkan alternati6e

keputusan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

2.

!embuat kebijakan dan peraturan baru yang meningkatkan partisipasi sektor keuangan dalam

pembiayaan perumahan dan mempelajari penyediaan lahan siap bangun.

.

!enyusun program/program bantuan perumahan yang bersi$at komplementer terhadap kebijakan yang

ada.

'.!erumuskan sistem pelaksanaan yang e$ekti$ untuk program/program bantuan perumahan nasional.

+nonimous. 2**4

"okus Strategi Kebijakan !ang Perlu Dikembangkan

"engan menga&u urgensi pembangunan perumahan dan permukiman, masalah penyediaan

perumahan dan permukiman bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat

berpenghasilan rendah, sesungguhnya perlu menjadi prioritas dalam kebijakan perumahan dan

permukiman nasional. -al ini dikarenakan kebutuhan perumahan yang mendesak pada saat ini lebih

dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. "iperlukan upaya melalui strategi

kebijakan yang ter$okus dan menyeluruh untuk menangani persoalan penyedoaan perumahan dan

permukiman yang rseponsi$ dan berkelanjutan.

Pertama, melembagakan sistem penyelenggaraan yang transparan yang partisipati$ dengan

mengedepankan strategi pemberdayaan. Kebijakan ini didasarkan pada hakikat pemenuhan

kebutuhan perumahan dan permukiman adalah merupakan tanggung ja#ab masyarakat pada

umunya.

%ebagaimana diatur dalam pasal ) 00 o.' Tahun 12 tentang perumahan dan

permukiman, setiap #arga egara mempunyai kea#jiban dan tanggung ja#ab untuk berperan serta

didalam pembangunan perumahan dan permukiman, dan pada pasal 2 juga dinyatakan bah#a

setiap #arga egara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas/luasnya berperan serta

di dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Permasalahannya adalah belum

didayagunakannya potensi masyarakat se&ara optimal, termasuk dunia usaha tersebut.

Pengembangan kelembagaan diarahkan sehingga dapat menurunkan biaya produksi ramah, seperti

melalui pan&apaian peren&anaan, peran&angan, pelaksanaan, pemeliharaan dan rehabilitasi

perumahan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang e$ekti$ dan a$isien., pengembangan dan

mendorong ketersediaan bahan/bahan dasar bangunan yang diproduksi daerah se&ara terjangkau,

serta peningkatan kapasitas lo&al didalam menhasilkan bahan bangunan dan teknologi konstruksi

yang sehat dan ramah lingkungan.

Kedua, mamantapkan system pembiayaan dan peningkatan kualitas pasar perumahantermasuk pemupukan dana jangka panjang untuk perumahan dan permukiman. Pada saat ini kita

masih menghadapi belum e$isiennya pasar primer, yang menyebabkan harga rumah yang masih

belum se&ara mudah dijangkau oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi ini perlu

ditekan dengan berbagai peningkatan e$ekti6ita system pembiayaan perumahan dan penyempurnaan

mekanisme pembiayaan perumahan. Aleh karenanya, diperlukan peningkatan mobilisasi

pembangunan dan pengembangan akses kredit pembiayaan perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, termasuk peningkatan kemudahan mekanisme sistem kredit dibidang

pembiayaan perumahan.

Ketiga, mengembangkan syitem bantuan perumahan dan permukiman sebagai insenti$ bagi

pemerintah daerah, s#asta, dan masyarakat yang responsi$ terhadap pemenuhan kebutuhanperumahan dan permukiman. Perumahan dan permukiman merupakan persoalan strategis dan masih


6/9

belum mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Karenanya, untuk mema&u laju

pembangunan perumahan dan permukiman, perlu dikembangkan sistem intensi$, yang diharapkan

mampu mendorong berbagai pelaku pembangunan, baik lembaga $ormal maupun in$ormal untuk

terlibat se&ara akti$. 0paya yang dikmebangkan antara lain melalui pengembangan program bantuan

perumahan bagi para pelaku pembangunan yang responsi6e didalam penyelenggaraan perumahan

dan permukiman.

Keempat, meningkatkan pelayanan dan pasokan ke&ukupan kebutuhan lahan untuk

perumahan dan permukiman. Beberapa upaya yang ada pada saat ini terus didorong adalah melalui

pengembangan #a#asan siap bangun +Kasiba dan lingkungan siap bangun +Lisiba di daerah

termasuk Lisiba sendiri +Lisiba B%. Kasiba5Lisiba ini disusun berdasarkan Ren&ana Tata Ruang


7/9

dan pemantapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman, serta mem$asilitasi

pelaksanaan penataan ruang ka#asan permukiman yang trnsparan dan partisipati$.

2. !e#ujudkan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satukebutuhan

dasar manusia, melalui pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau, dengan

menitiberatkan pada masyarakat miskin dan berkemampuan rendah.

.

!e#ujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung

mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan produkti6itas masyarakat melalui per#ujudan

kondisi lingkungan permukiman yang responri$ dan berkelanjutan.

Kebijakan dan %trategi asional Perumahan dan Permukiman merupakan arahan dasar

yang masih harus dijabatkan se&ara operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan dibidang

penyelenggaraan perumahan dan permukiman sehinggga nantinya 6isi yang diharapakan dapat

ter&apai. Produk dari implementasi penjabaran kebijakan dan strategi nasional juga di&erminkan

melalui penyiapan Propeda, RP'" +Ren&ana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan

Permukiman "aerah, dan Repetada ditingkat daerah.

+nonimous. 2**

Berkaitan dengan langkah/langkah pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan

pembangunan, terdapat beberapa program yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya :

a.penduduk dan pemukiman manusia serta pengelolaan lingkungan hidup

b.pertanian dan pengelolaan lingkungan hidup

&.pertambangan industri dan pengelolaan lingkungan hidup

d.pendayagunaan kekayaan laut

e.kegiatan/kegiatan penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup

+ %ugandhy, dan R. -akim. 2**(

pa yang Kurang dari Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan danPermukimanCC

Pada saat ini, kebutuhan akan perumahan sebanyak kurang lebih ( juta dan bakal meningkat

seiring dengan bertambahnya rumah tangga baru. Pembangunan rumah tak mampu memenuhi

kebutuhan tersebut, apalagi pengembang s#asta lebih mengutamakan real estate dan apartemen

yang sulit dijangkau kaum miskin. tak mengherankan bila kemudian di perkotaan tumbuh pemukiman

dan perumahan yang tak layak huni atau perumahan kumuh.

Perumahan kumuh ditemukan di hampir semua #ilayah perkotaan di indonesia. Tidak

ditemukan data akurat mengenai jumlah lingkungan permukiman kumuh di seluruh indonesia. namun

hampir di seluruh #ilayah perkotaan di 8ndonesia memiliki sangat banyak kantong #ilayah

permukiman kumuh. !ereka merupakan kelompok termiskin yang tidak pernah diperhitungkan dalam

data statistik di indonesia. mereka tidak memperoleh akses pendidikan, sangat rentan terhadap

berbagai masalah kesehatan, dan senantiasa teran&am penggusuran oleh proyek/proyek in6estasi.

-al ini disebabkan oleh stigma yang dilekatkan pada masyarakat: pemukiman kumuh sebagai

penduduk ilegal atau penduduk liar, sehingga pemerintah daerah merasa tidak berke#ajiban untuk

mengurus upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh ini. Pemerintah daerah justru melakukan

pembersihan melalui berbagai bentuk penggusuran, dengan alasan mengganggu dan merusak

keindahan kota atau lahan akan dibangun untuk kepentingan lain.pemerintah memang telah

mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun perumahan rakyat. amun berbagai

persyaratan untuk dapat mengakses bantuan perumahan tersebut tetap tidak terjangkau oleh

kelompok yang paling miskin ini.

Pertama, permasalahan sulitnya memperoleh KTP. Tanpa KTP, masyarakat tidak akan dapat

mengajukan bantuan pengadaan atau perbaikan perumahan. Kedua, bantuan untuk memperoleh


8/9

kredit mikro perumahan mensyarakatkan adanya jaminan +berupa barang atau surat

berharga sementara masyarakat miskin tidak memiliki harta yang dapat dipergunakan sebagai

jaminan. Ketiga, diterima atau tidaknya pengajuan kredit selalu didasarkan pada tingkat penghasilan

dan kestabilan kerja. masyarakat yang miskin, yang memiliki pendapatan sangat rendah dan bekerja

tidak tetap, diragukan kemampuannya untuk membayar &i&ilan kredit sehingga pengajuan mereka

seringkali ditolak. "engan demikian, kebijakan pemerintah terkait dengan upaya perbaikan

permukiman kumuh belum sepenuhnya merupakan penyelesaian masalah bagi perbaikan

pemukiman kumuh tersebut.

"i bidang perse#aan, pemerintah sama sekali tak menyentuhnya. Bidang ini kebanyakan

diusahakan oleh perorangan dan amat terbatas sekali dilakukan oleh s#asta. kibatnya, in$ormasi

atau data mengenai hal ini sulit sekali diperoleh. Padahal, bidang ini amat besar peluangnya dalam

mengurangi kantong +en&la6e pemukiman kumuh.

+nonimous. 2**

Kerjasama Pemerintah S#asta Dalam Pen!ehatan $ingkungan Permukiman

Penyediaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman +P% PLP yang men&akup air

limbah, persampahan, dan drainase merupakan salah satu prioritas dari Pemerintah 8ndonesia dalam

men&iptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni. P% PLP sangat erat kaitannya

dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi regional. amun di sisi lain, ada keterbatasan pendanaan bagi pengembangan

P%/PLP ini. -al inilah menjadi salah satu penyebab, mengapa akses masyarakat terhadap prasarana

dan sarana sanitasi saat ini masih rendah. "emikian diungkapkan oleh Kepala Badan Pendukung

Pengembangan %istem Penyediaan ir !inum +BPP/%P! Ra&hmat Karnadi pada a&ara

pembukaan %osialisasi Peraturan Persiden +Perpres R8 o.4(52**) tentang kerjasama pemerintah

dengan badan usaha s#asta +B0% dalam penyediaan in$rastruktur PLP dan "iseminasi pedomankerjasama pemerintah dengan badan usaha s#asta +KP% dalam penyediaan dan pengelolaan

in$rastruktur PLP di Batam, kamis +115).

!enurut Ra&hmat Karnadi mengatakan, ada beberapa parameter yang menunjukkan kinerja

pelayanan penyehatan lingkungan permukiman saat ini masih rendah. ntara lain :

+iTingginya angka sakit dan kematian yang disebabkan #aterborne diseasesD

+ii9akupan akses pelayanan persampahan dan air limbah yang masih sangat ke&ilD

+iii!asih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kebersihan perkotaan karena lemahnya penanganan

dan pengelolaan sampahD

+i6

Banjir yang masih terus terjadi sebagai akibat tidak adanya pelayanan drainase yang memadai serta

banyaknya sampah yang ada dalam saluran drainaseD+6Banyaknya rumah/rumah liar yang mengganggu kualitas lingkungan perkotaanD serta

+6iLemahnya kualitas institusi5 lembaga pengelola P% PLP.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase

permukiman adalah bagaimana melakukan penanganan se&ara lebih baik, sehingga diperoleh:

+1 Peningkatan kualitas dan &akupan pelayanan air limbah, persampahan, dan drainase yang dapat

mengiringi peningkatan pertumbuhan penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaanD

+2 Penurunan angka sakit dan kematian yang disebabkan oleh #aterborne diseases terutama pada bayi

dan anak/anakD + Pemenuhan sasaran !illenium "e6elopment 7oals +!"7s oleh pemerintah,

yaitu : untuk dapat melayani separuh dari populasi penduduk yang belum mendapatkan akses

sanitasi +air limbah dan sampah sampai tahun 2*1) se&ara bertahapD +' Ter&iptanya lingkungan

hidup yang bersih, sehat, nyaman, dan layak huni.


9/9

0ntuk menghadapi tantangan ini diperlukan Kebijakan Pemerintah sebagai terobosan, yaitu

dengan melibatkan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak s#asta. 0ntuk

mendukung kebijakan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta

persamaan persepsi tentang mekanisme kerjasama pemerintah/s#asta. "engan demikian semua

stakeholder yang terkait dengan penanganan P% PLP, baik pihak pemerintah maupun pihak s#asta

yang beminat dapat melihat adanya peluang kerjasama ini sebagai peluang in6estasi.

Lebih lanjut, Rahmat Karnadi menegaskan bah#a ketentuan mengenai kerjasama

pemerintah dengan badan usaha s#asta telah diatur dalam Perpres o.4( tahun 2**) tentang

Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha s#asta. %elain itu juga telah diatur dalam 00 no ( tahun

2**' tentang %" dan PP o.14 tahun 2**) tentang Pengembangan %P!. "engan adanya

Perpres o.4( tahun 2**) ini diharapkan segala mekanisme dan hal/hal yang terkait dalam

kerjasama antara pemerintah +pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan pihak s#asta

dapat ter$asilitasi dengan baik.

0ntuk meningkatkan peran akti$ stakeholder dalam in6estasi P% PLP, maka se&ara kontinyu

akan dilaksanakan %osialisasi Perpres o.4( tahun 2**) tentang Kerjasama Pemerintah dengan

badan usaha s#asta +B0% ini. Pelaksanaan %osialisasi dan "iseminasi yang dilaksanakan di Batam

ini bertujuan untuk memberi penjelasan se&ara mendalam pada semua aparat pemerintah baik di

Pusat maupun Pemerintah "aerah, B0!5B0!" dan "inas/"inas terkait dalam mempersiapkan dan

menjaring badan usaha s#asta dalam penyediaan, penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum

dan sanitasi di daerahnya.

kebijakan pemerintah tentang lingkungan pemukiman

Documents