KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2014

DIREKTORAT DANA PERIMBANGANDITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTUR DANA PERIMBANGANDISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI ARAH PEMANFAATAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUPJAKARTA, 28 OKTOBER 2013RUANG LINGKUP TRANSFER KE DAERAH APBN TA 2014Dana PerimbanganDana Otsus & PenyesuaianDana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)Dana Alokasi Khusus (DAK)Dana Otsus PAPUADana Otsus ACEHDana Infras Otsus Papua

Tamb Penghasilan GuruDana OtsusDana PenyesuaianDBH PBBDBH PPhKehutananPertamb umPerikananMigasDBH Cukai HTDBH PajakDBH SDADana Otsus PAPUA BRTPanas BumiDana Insentif Daerah (DID)TRANSFER KE DAERAHTunjangan Profesi GuruBantuan Op Sek (BOS)Dana Infras Otsus PaBarat

2

KEBIJAKAN UMUM DAK TA 2014Membantu daerah dalam penyediaan sarana & prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional.Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yg berbasis output sesuai dengan RPJMN.Meningkatkan koordinasi penyusunan Juknis agar lebih tepat sasaran & tepat waktu.Meningkatkan sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan DAK baik di pusat maupun di daerah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda);Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan output dan outcome yang diharapkan;Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaan DAK dari daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK;Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK.

ARAH KEBIJAKAN DAK LINGKUNGAN HIDUP TA 2014Mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup daerah, Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan, Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah, Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

LINGKUP KEGIATAN DAKLINGKUNGAN HIDUP TA 2014pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah, pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanahpengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkunganpengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk: (a). Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) UKM; (b). IPAL Komunal; (c). IPAL Puskesmas; (d). Pengolah sampah dengan prinsip 3R (reuse, recycle, recovery)pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolahPembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Ruang Terbuka HijauPengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogasPembuatan Sumur resapanPembuatan lubang resapan bioporiPembuatan embung (kolam tampungan air)Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danauPengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen)Pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatifPengadaan pencegah longsor ramah lingkungan

ALOKASI DAK LINGKUNGAN HIDUP 2006-2014

Tujuan DAKmembantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.PENGERTIAN DAK (1)7dana yang bersumber dari Pendapatan APBNdialokasikan kepada daerah tertentuuntuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerahsesuai prioritas nasional

7Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Membantu dalam arti bukan penyediaan dana yang utama dan/atau bukan menggantikan yang semua sudah ada. Demikian juga hanya diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantuKegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Kewenangan daerah bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga.Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.PENGERTIAN DAK (2)8

DASAR HUKUM DAK9

PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK PENGHITUNGAN ALOKASI DAKPENETAPAN ALOKASI, PENGGUNAAN, DANPENGANGGARAN DAKPENYALURAN DAKMEKANISME PENGALOKASIAN DAK1234

11DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP.

Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

PENETAPAN PROGRAM & KEGIATAN

Penentuan lokasi daerah dan besaran alokasi daerah penerima DAK tidak dapat ditentukan berdasarkan rencana kebutuhan yang diperkirakan, namun mengacu pada tiga kriteria perhitungan DAK

(Pasal 54 PP 55 tahun 2005)Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah.

Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.2. PERHITUNGAN ALOKASI DAK12

1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:Kriteria Umum (KU) KU = (PAD + DAU + DBH DBH DR) - Belanja Gaji PNSDDaerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAKKriteria Khusus (KK)Berupa :Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisataKriteria Teknis (KT)berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK2. Perhitungan besaran alokasi DAK per daerah menggunakan perhitungan indeks berdasarkan KU, KK dan KTFORMULA PERHITUNGAN DAK13

BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAKKEMAMPUANKEUANGANDAERAH(IFN < 1)

PERATURANPERUNDANGANKARAKTERISTIKDAERAH (IKW)INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (0,5IFN-1 + 0,5IKW)IFW > 1INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNISINDEKS TEKNISIT = (Indikator Teknis)INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT)IFWT-1 > 1DAERAHTIDAK LAYAKDAERAH LAYAKPROSESPENETAPANDAERAHBOBOT DAK Per Daerah Per Bidang(BD) = IFWT-2 * IKKALOKASI DAK per BIDANG(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANGDAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTUALOKASI DAK Utk DAERAH(AD) = (ADB1)+(ADB2)+.(ADBn) NO NO YES NO YES YES YES NONoPROSESPENETAPANINDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT)INDEKS TEKNISIT = (Indikator Teknis) ; IT > 0YesKriteria UmumKriteria KhususKriteria TeknisALOKASI1234BESARAN141415Dalam Penetapan Daerah Penerima DAK, digunakan bobot ;

Untuk menghitung IFW = IFN : 50% dan IKW : 50%Untuk menghitung IFWT = IFW : 50% dan IT : 50%

2.Dalam Penetapan Besaran Alokasi DAK, digunakan bobot ;

Untuk menghitung IFW = IFN : 50% dan IKW : 50%Untuk menghitung IFWT = IFW : 20% dan IT : 80%

Catatan :Pembobotan DAK Tahun 2013 sama dengan pembobotan dalam DAK Tahun 2012PEMBOBOTAN DALAM PENGALOKASIAN DAK TA 2014

16Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan segera setelah UU APBN diterbitkan.Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK , paling lambat 2 (dua) minggu setelah PMK ditetapkan.Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas3. PENETAPAN, PENGGUNAAN, & PENGANGGARAN DAK

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah.

Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.DANA PENDAMPING17

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut.

Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan

Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan.

Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.

OPTIMALISASI DAN SISA DAKPasal 29 PMK 06/201218

19Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK

Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN DAK

PENYALURANDilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerahMerupakan Syarat PenyaluranFormat pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DAK Dilakukan setiap triwulanan kepada :Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang oleh SKPD) danMenteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (merupakan kompilasi seluruh bidang oleh Bappeda).Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatanFormat pelaporan berdasarkan JuknisDapat dijadikan sebagai disinsentive bagi daerah yang tidak melaporkan, melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknisSebagai bahan laporan Menteri teknis setiap akhir tahun anggaran kepada Menkeu, MenBappenas, MendagriPELAPORAN DAK20

21TAHAP I30%TAHAP III25%TAHAP II45%Dilaksanakan paling cepat bulan Pebruari 2011 setelah daerah menyampaikan Perda APBD, Laporan DAK Tahun sebelumnya, & Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping

Dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan Laporan penyerapan Penggunaan DAK Thp I (penyerapan minimum 90%)

Dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan Laporan penyerapan Penggunaan DAK Thp II (penyerapan minimum 90%)

Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau Tahap II diterima DJPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.Apabila sampai batas waktu tsb daerah tdk menyampaikan laporan Tahap II atau III maka sisa pagu DAK tidak dapat disalurkan lagi ke daerah (tetap di kas negara)

4. PENYALURAN DAKPMK No. 06/PMK.07/2012

REALISASI PENYERAPAN DAK LINGKUNGAN HIDUP DI RKUD

Direktorat Dana Perimbangan, DJPKGedung Radius Prawiro (A) Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445Website: www.djpk.depkeu.go.id