keterbukaan informasi - transaksi material

Upload: yulistiamairiza

Post on 20-Feb-2018

258 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    1/17

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    2/17

    KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAMPT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK

    (PERSEROAN)

    KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANGTRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA.

    JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAANINFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANGPERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

    DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWABSEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAANINFORMASI INI DAN, APABILA ADA, INFORMASI TAMBAHAN YANG AKAN DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARIKERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB PERSEROAN, DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKANBAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIALDAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAMKETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

    PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.(Perseroan)

    Berkedudukan di Surabaya

    Bidang Usaha:Industri Rokok

    Kantor Pusat:Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia

    Telepon: 031 843 1699, Faksimili: 031 843 0986Website: www.sampoerna.com

    Kantor Perwakilan Korporasi Jakarta:One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

    Jakarta 12190, IndonesiaTelepon: 021 515 1234, Faksimili: 021 515 2234

    Keterbukaan Informasi ini di t erbi t kan di Jakart a pada t anggal 12 Agust us 2015

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    3/17

    2

    DEFINISI

    Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firmaanggota jaringan global PwC), selaku auditor independen, yang melakukan audit

    terhadap laporan keuangan Perseroan.

    Biro Administrasi Efek: PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi EfekPerseroan.

    Keterbukaan Informasi: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalampengumuman dan/atau Keterbukaan Informasi ini dan setiap informasi tambahan yangmungkin atau akan tersedia.

    Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan(UU OJK), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasankegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajibanuntuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepamdan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

    PM Finance: adalah Philip Morris Finance S.A. adalah suatu badan usaha yang didirikanberdasarkan hukum Swiss, bergerak di bidang usaha kegiatan pendanaan danmanajemen kas dan merupakan perusahaan afiliasi dari pemegang saham utamaPerseroan.

    PM Indonesia: adalah PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama Perseroan,suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak dibidang industri rokok putih.

    PM International: adalah Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yangdidirikan berdasarkan hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat, bergerak dibidang usaha manufaktur dan perdagangan rokok, produk tembakau lainnya dan produklain mengandung nikotin yang dipasarkan diluar wilayah Amerika Serikat, dan memilikisecara langsung dan tidak langsung 100% saham dari PM Finance dan PM Indonesia.

    Pemegang Saham Perseroan: para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftardalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

    Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti &Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untukmelakukan penilaian atas kewajaran Rencana Transaksi.

    POJK No. 32: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Terbuka.

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    4/17

    3

    Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan KetuaBapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang TransaksiAfiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

    Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan KetuaBapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi

    Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

    Perseroan: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perusahaan terbuka yangdidirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia danberkedudukan di Surabaya, Indonesia.

    Rencana Transaksi: adalah rencana penerimaan dan pemberian fasilitas pinjamanPerseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroan dengan PM Finance dan afiliasi-afiliasi dari PM International yang akan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian sebagaiberikut:

    (i) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I:yaitu penerimaan fasilitas pinjaman olehPerseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroan dari PM Finance dan afiliasi-afiliasi dari PM International dengan nilai pinjaman sebesar lebih dari 50% (limapuluh persen) dari ekuitas Perseroan sampai dengan batas maksimal yang ditentukanoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan laporankeuangan tahunan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan; dan

    (ii) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II:yaitu pemberian fasilitas pinjaman olehPerseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroan kepada PM Finance dan afiliasi-afiliasi dari PM International dengan nilai pinjaman yang tidak boleh melebihi 100%(seratus persen) dari laba bersih Perseroan berdasarkan laporan keuangankonsolidasian tahunan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan.

    I. PENDAHULUAN

    Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada

    para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, yang

    rencananya akan dilaksanakan oleh Perseroan beserta anak- anak perusahaan Perseroan,

    baik sebagai penerima maupun pemberi fasilitas pinjaman, dengan afiliasi-afiliasi dari

    pemegang saham utama Perseroan baik sebagai pemberi maupun penerima fasilitas

    pinjaman. Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan

    dalam Peraturan IX.E.2.

    Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam

    Peraturan IX.E.1 karena dibuat antara Perseroan dengan afiliasi dari pemegang saham

    utamanya; namun demikian, bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan

    sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.I.

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    5/17

    4

    Karena nilai total pinjaman berdasarkan Rencana Transaksi (baik berdasarkan Perjanjian

    Pinjaman Antar Perusahaan I maupun Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II) dapat

    melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka sesuai ketentuan angka

    2 huruf b Peraturan IX.E.2, merupakan Transaksi Material yang harus disetujui oleh para

    Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

    (RUPSLB) Perseroan.

    Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengumumkanKeterbukaan Informasi ini dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasaIndonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada paraPemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan olehPerseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Keterbukaan Informasiini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangkamemberikan persetujuannya terkait dengan Rencana Transaksi yang akan diusulkan olehPerseroan dalam RUPSLB.

    II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

    A. RENCANA TRANSAKSI

    1. Alasan dan Latar Belakang

    Pada tanggal 1 September 2008, Perseroan telah mengikatkan diri dengan PMFinance dalam Intercompany Loan Agreements (Perjanjian-perjanjian PinjamMeminjam 2008) yang masih berlaku sampai tanggal 1 September 2018,berdasarkan mana Perseroan beserta anak- anak perusahaannya setuju untukmenerima dan/atau menyediakan fasilitas pinjaman dari/kepada PM Finance (dan

    afiliasi-afiliasinya) untuk keperluan korporasi pada umumnya (general corporatepurposes). Nilai dari fasilitas pinjaman ditentukan dari waktu ke waktu oleh PMFinance dan Perseroan namun dengan syarat tidak boleh melebihi 10% daripendapatan Perseroan (berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan yangterakhir.

    Dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan modal kerja dan pengelolaandana (cash-flow management), Perseroan bermaksud melaksanakan RencanaTransaksi untuk meningkatkan batas maksimum fasilitas pinjaman yang akandituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I dan PerjanjianPinjaman Antar Perusahaan II.

    Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I dan Perjanjian Pinjaman Antar PerusahaanII akan menggantikan Perjanjian-perjanjian Pinjam Meminjam 2008.

    2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

    Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari Rencana Transaksi:

    Tidak ada mekanisme penjaminan dan suku bunga yang lebih rendah

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    6/17

    5

    Lebih likuid dan kemudahan dalam proses Fasilitas pinjaman yang lebih tinggi dan jangka waktu pinjaman lebih lama Potensi mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk kelebihan dana

    yang dimiliki perusahaan

    3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi

    a. Keterangan singkat mengenai Rencana Transaksi:

    Dalam Rencana Transaksi, Perseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroanakan (i) menerima fasilitas pinjaman dari PM Finance dan afiliasi-afiliasi dariPM International dan (ii) memberikan fasilitas pinjaman kepada PM Financedan afiliasi-afiliasi dari PM International, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini.

    Di bawah ini adalah bagan Rencana Transaksi:

    Berikut informasi ringkas mengenai ketentuan-ketentuan pokok RencanaTransaksi:

    1) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I

    1. Para Pihak:

    - Perseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroan, sebagaipenerima pinjaman

    - PM Finance dan afiliasi-afiliasi dari PM International, sebagaipemberi pinjaman

    2. Periode Penyediaan Fasilitas:hingga September 2025, dapat diperpanjang berdasarkankesepakatan para pihak

    3. Nilai:dapat lebih besar dari 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporankeuangan tahunan terakhir yang telah diaudit pada waktu yangbersangkutan sampai dengan batas maksimal yang ditentukan olehperaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

    4. Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman:sampai dengan 24 bulan untuk setiap penarikan dana

    5. Tingkat bunga :sama atau lebih rendah daripada tingkat suku bunga pinjamanDeutsche Bank, Citibank, JPMorgan Chase Bank atau penggantinya,yang merupakan bank asing dan beroperasi di Jakarta

    Finance SA

    PMID

    PERJANJIAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAANPERSEROAN BESERTA

    ANAK-ANAKPERUSAHAANNYA

    PM FINANCEDAN AFILIASI-AFILIASI PMINTERNATIONAL

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    7/17

    6

    6. Jaminan:

    tidak ada jaminan

    7. Hal yang dilarang dilakukan oleh penerima pinjaman:

    tidak ada

    8. Hukum yang berlaku: hukum Indonesia

    Pilihan cara penyelesaian sengketa: arbitrase di Singapura(berdasarkanArbitration Rules of Singapore International ArbitrationCenter)

    2) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II

    1. Para Pihak:

    - Perseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroan, sebagai

    pemberi pinjaman- PM Finance dan afiliasi-afiliasi dari PM International, sebagaipenerima pinjaman

    2. Periode Penyediaan Fasilitas:hingga September 2025, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatanpara pihak

    3. Nilai Fasilitas Pinjaman:tidak melebihi 100% dari nilai laba bersih Perseroan berdasarkanlaporan keuangan konsolidasi tahunan auditan terakhir Perseroan padawaktu yang bersangkutan

    4. Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman:sampai dengan 24 bulan, untuk setiap penarikan dana

    5. Tingkat bunga:

    tidak lebih rendah dari (i) tingkat bunga deposito berjangka yang dapatditerima Perseroan, (ii) tingkat suku bunga pinjaman terendah dariDeutsche Bank, Citibank, JPMorgan Chase Bank atau penggantinya, yangmerupakan bank asing dan beroperasi di Jakarta (iii) tingkat suku bungayang dikenakan PM Finance atau afiliasi PM International untukPerseroan dalam Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I denganketentuan yang sama.

    6. Jaminan:

    tidak ada jaminan

    7. Hal yang dilarang dilakukan oleh penerima pinjaman:

    tidak ada

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    8/17

    7

    8. Hukum yang berlaku: hukum IndonesiaPilihan cara penyelesaian sengketa: arbitrase di Singapura berdasarkan

    Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Center

    b. Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi

    Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pihak-pihak Yang Terlibat DalamRencana Transaksi:

    (i) PerseroanKeterangan tentang Perseroan adalah sebagaimana diuraikan dalamBagian 4 dalam Keterbukaan Informasi ini.

    (ii) PM Financeadalah Philip Morris Finance SA, suatu badan usaha yang didirikanberdasarkan hukum Swiss, beralamat di Avenue Rhodanie 50, Lausanne,Switzerland, bergerak di bidang usaha kegiatan pendanaan dan

    manajemen kas dan merupakan perusahaan afiliasi dari pemegang sahamutama Perseroan, PM Indonesia.

    Per 30 Juni 2015, PM Indonesia memiliki saham sebesar 98,18% padaPerseroan. PM Indonesia dan PM Finance tergabung dalam Grup PhilipMorris International Inc. Perseroan dan PM Finance memiliki pemegangsaham pengendali yang sama yaitu Philip Morris International Inc.

    Susunan anggota manajemen PM Finance adalah sebagai berikut:

    Presiden Direktur : Peter Luongo

    Direktur : John Jacob Puthenpurackal

    Direktur : Fabrice Fuentes

    (iii) PM Internationaladalah Philip Morris International Inc, suatu badan usaha yang didirikanberdasarkan hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat,beralamat di 120 Park Avenue New York, N.Y. 10117, USA bergerak dibidang usaha manufaktur dan perdagangan rokok, produk tembakaulainnya dan produk lain mengandung nikotin yang dipasarkan di luarwilayah Amerika Serikat.

    PM International adalah suatu perusahaan tembakau internasional

    terkemuka. PM International memiliki 100% saham, secara langsungmaupun tidak langsung, pada PM Finance dan PM Indonesia.

    Susunan anggota manajemen PM International pada 31 Desember 2014,antara lain, sebagai berikut:

    - Chief Executive Officer: Andr Calantzopoulos- Senior Vice President and General Counsel: Marc S. Firestone

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    9/17

    8

    - Vice President and Controller: Andreas Kurali- Vice President, Treasury & Planning: Peter Luongo- Chief Financial Officer: Jacek Olczak- Deputy General Counsel and Corporate Secretary: Jerry Whitson

    Di bawah ini adalah bagan hubungan afiliasi antara Perseroan dan PM Finance

    sebagai para pihak yang melakukan Rencana Transaksi:

    4. Keterangan Mengenai Perseroan

    a. Riwayat Singkat

    Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan bertempatkedudukan di Surabaya. Perseroan didirikan dengan nama PT Perusahaan Dagangdan Industri Panamas berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapanAnwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, akta-akta mana telahmemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan PenetapanMenteri Kehakiman No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 18 Mei 1964 No.654 dan No.655, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24November 1964, Tambahan No. 357.

    Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasukperubahan dalam rangka mengubah nama menjadi PT Hanjaya MandalaSampoerna, mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, penyesuaiandengan ketentuan UUPT dan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Perubahan Anggaran Dasar yangterakhir adalah yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PerubahanAnggaran Dasar Perseroan No. 21 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti

    Philip Morris

    Finance SA

    Philip Morris

    Global Brand

    Inc.

    Philip Morris

    Brands Sarl

    Philip Morris

    Holland

    Holdings BV

    Philip Morris

    Investment BV

    PMID

    Park Tobacco

    Limited

    PM Indonesia

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    10/17

    9

    Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimanaberdasarkan akta ini para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh AnggaranDasar Perseroan yang antara lain dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuanperaturan-peraturan OJK (Akta No. 21/2015). Akta No. 21/2015 ini telahmendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiaberdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935168.AH.01.02.TAHUN 2015 dan

    Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931826keduanya tanggal 13 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3504523.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015.

    b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

    Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

    Modal Dasar : Rp. 630.000.000.000,00

    Modal Ditempatkan : Rp. 438.300.000.000,00

    Modal Disetor : Rp. 438.300.000.000,00

    Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 6.300.000.000,00 sahamdengan nilai nominal Rp.100,00 per saham.

    Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2015 yangdikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroanadalah sebagai berikut:

    No. NamaPemegang

    Saham

    JumlahSaham

    Nilai Nominal Prosentase(%)

    1. PT PhilipMorrisIndonesia

    4.303.168.205 Rp. 430.316.820.500,00 98,18

    2. Masyarakatlainnya(dengan

    kepemilikandi bawah 5%)

    79.831.795 Rp.7.983.179.500,00 1,82

    Jumlah 4.383.000.000 Rp. 438.300.000.000, 00 100

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    11/17

    10

    c. Pengurusan dan Pengawasan

    Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. No. 22 tanggal 12 Mei 2015 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi JakartaSelatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

    Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan No. AHU-AH.01.03-0931896 tanggal 13 Mei 2015 dan didaftarkandalam Daftar Perseroan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No. AHU-3504637.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015, adalahsebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    Presiden Komisaris John Gledhill

    Wakil Presiden Komisaris Charles Herve Bendotti

    Komisaris Niken Kristiawan Rachmad

    Komisaris Independen Goh Kok Ho

    Komisaris Independen Raden Bagus Permana Agung Dradjattun

    Direksi

    Presiden Direktur Paul Norman Janelle

    Direktur Andre Dahan

    Direktur Yos Adiguna Ginting

    Direktur Peter Alfred Kurt Haase

    Direktur Nikolaos Papathanasiou*)

    Direktur Michael Sandritter

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    12/17

    11

    Direktur Independen Wayan Mertasana Tantra

    *) telah mengajukan pengunduran diri pada tanggal 31 Juli 2015

    d. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

    Berdasarkan Akta No. 21/2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusahadalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi saham padaperusahaan-perusahaan lain.

    B. TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

    Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu TransaksiMaterial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 di mana nilai total pinjaman

    dapat melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporankeuangan tahunan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan. Oleh karenanya,merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi wajib terlebih dahulumendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

    Rencana Transaksi melibatkan pihak-pihak terafiliasi Perseroan, karenanya RencanaTransaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 yang wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya dua hari kerja setelahterjadinya transaksi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimanadimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, transaksi yangmengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaanantara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota

    Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikanPerusahaan dimaksud.

    III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

    Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, untuk memastikankewajaran Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai PublikNirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, sebagai Penilai Independen untuk melakukanpenilaian kewajaran Rencana Transaksi.

    Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung

    maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

    Ringkasan Pendapat Penilai Independen

    1. Identitas PenilaiNirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, kantor jasa penilai publik bersertifikasi,bertindak sebagai pihak independen yang melakukan usaha jasa penilaian sesuai

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    13/17

    12

    dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No2.09.0018 tanggal 2 April 2009 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)berdasarkan Surat No. S.8492/BL/2009 yang dikeluarkan tanggal 16 September 2009.

    2. Obyek PenilaianObyek penugasan adalah penyusunan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas

    Rencana Transaksi antara Perseroan beserta anak-anak perusahaan dengan PMFinance dan afiliasi-afiliasi PM International dengan nilai lebih besar dari 50% ekuitasPerseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan I dan PerjanjianPinjaman antar Perusahaan II.

    3. Tujuan PenilaianMaksud penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran atasRencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan dahulu Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasidan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Keputusan Ketua BAPEPAM dan LKNo. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009, dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan dahulu Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan

    Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

    4. Asumsi, Pendekatan dan Prosedur PenilaianUntuk dapat memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut,kami melaksanakan prosedur penilaian dengan melakukan analisis sebagai berikut:analisis transaksi; analisis kualitatif; analisis kuantitatif; dan analisis jaminan atasrencana transaksi.

    Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi terkait penugasan dimaksud yaitu:1. Draf Awal Dokumen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I & II (Grup

    Perseroan) antara Perseroan beserta anak-anak perusahaan Persroan dengan

    PM Finance dan afiliasi-afiliasi PM International tertanggal 31 Juli 2015 besertaperubahannya sampai dengan Tanggal Laporan Penilai yang diharapkan akanditandatangani pada September 2015 setelah memperoleh persetujuan daripara pemegang saham dalam RUPSLB;

    2. Dokumen-dokumen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dalam Grup PMInternational;

    3. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2015 yang diaudit olehKantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggotajaringan global PwC);

    4. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2014 yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggotajaringan global PwC);

    5. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2010-2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan(firma anggota jaringan global PwC);

    6. Dokumen korporasi Perseroan;7. Proyeksi Keuangan Perseroan tanpa dan dengan peningkatan pinjaman antar

    perusahaan, meliputi proyeksi laba/rugi komprehensif, proyeksi laporan posisikeuangan, dan proyeksi laporan arus kas beserta asumsiasumsinya;

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    14/17

    13

    8. Informasi dari Manajemen Perseroan melalui wawancara dan diskusisehubungan dengan Rencana Transaksi;

    9. Informasi yang berkaitan dengan suku bunga pinjaman dalam mata uangRupiah dari Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Bond PricingAgency (IBPA);

    10. Review atas data dan informasi yang kami peroleh yang berkaitan denganRencana Transaksi yang dianggap relevan. Pendapat kewajaran ini disusunberdasarkan pada data dan informasi serta prinsip integritas.

    5. Kesimpulan NilaiMetode yang digunakan dalam melakukan analisis penyusunan PendapatKewajaran atas Rencana Transaksi adalah dengan melakukan analisis transaksi,analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis atas jaminan sehubungan denganrencana transaksi peningkatan pinjam meminjam dana tersebut di atas.

    Hasil analisis yang kami lakukan terhadap Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

    Perseroan, sahamnya sebesar 98,18% dimiliki oleh PM Indonesia, sedangkan PMFinance dan afiliasi-afiliasi PM International berdasarkan dokumen korporasi

    adalah pihak yang terafiliasi dengan PM Indonesia. PM Indonesia dan PM Finance

    tergabung dalam Grup PM International;

    Rencana Transaksi adalah berupa rencana peningkatan penarikan fasilitas

    pinjaman dan pemberian pinjaman sampai dengan lebih besar dari 50% ekuitas

    Perseroan;

    Pinjaman Antar Perusahaan I memberikan fasilitas pinjaman dengan proses yang

    lebih cepat, suku bunga yang relatif lebih rendah, jangka waktu yang lebih lama

    dibandingkan dengan fasilitas pinjaman dari bank serta tidak dibutuhkan adanya

    jaminan; Pinjaman Antar Perusahaan II memberikan fasilitas pemanfaatan kelebihan kas

    dengan suku bunga yang kompetitif;

    Pemanfaatan fasilitas ini akan membuat Perseroan tergantung kepada Grup PM

    International dalam pendanaan modal kerja dan investasi lainnya serta

    pemanfaatan kelebihan kas;

    Rencana Transaksi tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap posisi

    keuangan dan kinerja perusahaan. Bahkan rencana tersebut dapat meningkatkan

    Return on Equitydan Dividend Pay-out Ratio perusahaan yang dapat memberikan

    nilai tambah baik langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan maupun

    pemegang sahamPerseroan;

    Hasil analisis perbandingan terhadap perjanjian pinjaman yang sebanding dari

    bank, perusahaan sebanding Perseroan, dan juga pinjaman modal kerja dari Bank

    Indonesia menunjukkan bahwa Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan

    memberikan tingkat suku bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan

    suku bunga pinjaman lainnya. Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan 30 Juni

    2015, suku bunga pinjaman antar perusahaan afiliasi berkisar antara 6,89%-7,05%

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    15/17

    14

    per tahun sedangkan pada Desember 2014 suku bunga pinjaman lainnya berkisar

    antara 7,50%-13,00% per tahun. Pada bulan Juni 2015, berdasarkan data Bank

    Indonesia tingkat bunga rata-rata pinjaman modal kerja dari berbagai kelompok

    Bank adalah sebesar 12,48% per tahun;

    Berdasarkan pada penilaian perbandingan kami pada perusahaan sejenis yang

    dipilih dalam industri rokok dan manufaktur barang konsumsi di Indonesia, dapatdisimpulkan bahwa mengadopsi D/E ratio lebih dari 50% bukanlah merupakan hal

    yang tidak wajar;

    Berdasarkan review kami terhadap dokumen-dokumen perjanjian pinjaman antar

    perusahaan lainnya dalam Grup PM International, kami menyimpulkan bahwa

    fasilitas pinjaman yang diberikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman

    Antar Perusahaan (Grup Perseroan) cukup selaras dengan pengaturan umum yang

    dilakukan oleh Grup PM International demikian juga untuk fasilitas pemanfaatan

    kelebihan kas karena diatur dengan persyaratan yang sama;

    Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga

    tidak sensitif terhadap perubahan laba bersih perusahaan karena perubahan 10%dan 20% biaya bunga hanya menyebabkan perubahan 0,14% dan 0,28% laba bersihperusahaan;

    Fasilitas pinjaman ini tidak memiliki mekanisme jaminan. Namun demikiankarena Perseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroan dan PM Financedikendalikan oleh kelompok usaha yang sama yaitu Grup PM International, dapatdiharapkan bahwa pelunasan pinjaman pada saat jatuh tempo dapatdikendalikan sehingga bisa mengurangi risiko tidak terbayarnya pinjamantersebut.

    6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

    Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap kewajaran Rencana Transaksi yangmeliputi analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisisjaminan kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi Pinjaman Antar Perusahaanantara Perseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroan dengan PM Finance danafiliasi-afiliasi PM International sebesar lebih dari 50% ekuitas Perseroan adalahWajar (Fai r ) .

    IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

    Pihak-pihak independen yang berperan dalam Rencana Transaksi dan telah ditunjuk olehPerseroan adalah sebagai berikut:

    Kantor Jasa Penilai Publik : Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & RekanKonsultan Hukum : Mochtar Karuwin Komar

    V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

    Rencana Transaksi wajib memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan yang akandilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2015.

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    16/17

    15

    Pemanggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 27Agustus 2015 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedarannasional, situs BEI dan situs Perseroan. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yangtidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untukmengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor BiroAdministrasi Efek Perseroan dengan alamat Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Jakarta 10340,

    telepon: (021) 3140032, Fax: (021) 3140185.

    Tanggal 26 Agustus 2015 sampai pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal DaftarPemegang Saham untuk menetapkan Pemegang Saham yang berhak hadir danmemberikan suara dalam RUPSLB (selanjutnya disebut Tanggal DPS). PemegangSaham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiapsaham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi.

    Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

    PERISTIWA TANGGAL

    Pengumuman RUPSLB melalui surat kabar 12 Agustus 2015

    Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai RencanaTransaksi melalui surat kabar

    12 Agustus 2015

    Tanggal DPS 26 Agustus 2015

    Pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar 27 Agustus 2015

    Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi, jika ada 16 September 2015

    Pelaksanaan RUPSLB 18 September 2015

    Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB melalui surat kabar 21 September 2015

    Bukti pengumuman melalui surat kabar mengenai Ringkasan

    Risalah RUPSLB disampaikan kepada OJK 22 September 2015

    Penyampaian Risalah RUPSLB kepada OJK 17 Oktober 2015

    Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32, RUSPLB dapatdilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebihdari (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yangtelah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah danmengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.

    Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 angka 5 huruf b, jika Rencana Transaksi tidakmemperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukankembali 12 bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

    VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

    Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanmerekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui

  • 7/24/2019 Keterbukaan Informasi - Transaksi Material

    17/17

    16

    Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18September 2015 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa RencanaTransaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang SahamPerseroan.

    VII. INFORMASI TAMBAHAN

    Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenaiRencana Transaksi harap menghubungi:

    PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

    One Pacific Place, Lantai 18,Sudirman Central Business District,

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,Jakarta 12190, IndonesiaTelepon: 021 515 1234Faksimili: 021 515 2234

    U.p.: Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

    PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

    Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (Perseroan) dengan ini

    memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (Pemegang Saham)

    bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

    (RUPS) pada hari Jumat tanggal 18 September 2015.

    Sesuai Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang

    Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka(Peraturan OJK) dan Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan RUPS yang

    mencantumkan mata acara RUPS akan diumumkan dalam surat kabar harian

    berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia

    (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.sampoerna.com) pada hari Kamis

    tanggal 27 Agustus 2015.

    Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam

    (i) Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan (ii) Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian

    Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang

    Rekening Efek, pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu tanggal 26 Agustus

    2015.

    Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara RUPS jika

    memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan wajib disampaikan kepada

    Perseroan paling lambat hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015.

    Jakarta, 12 Agustus 2015Direksi Perseroan